Kesimpulan XXX XXXXX. Kebijakan P3B suatu negara meliputi proses inisiasi pembentukan P3B, model P3B, negosiasi, xxx terminasi. Dalam proses inisiasi pembentukan P3B, Indonesia belum mempunyai kebijakan baku atau standard operating procedure (SOP) untuk menentukan kapan perlu mengusulkan xxx bagaimana menjawab usulan negara lain untuk membentuk P3B. Usaha untuk menyusun SOP tersebut sudah pernah ada, yaitu pada tahun 2009 Direktorat Jenderal Xxxxx xxx Badan Kebijakan Fiskal telah menyusun Rancangan Peraturan Menteri Keuangan (RPMK) tentang Tata Cara Penanganan Usulan Pembentukan xxx Perundingan Kembali P3B. RPMK ini perlu segera direalisasikan agar instansi terkait mempunyai pedoman yang jelas mengenai xxxxx xxx fungsinya. Selain itu, RPMK tersebut perlu diperluas cakupannya sehingga dapat mengatur tentang tata cara terminasi P3B juga. Indonesia telah mempunyai Model P3B yang dijadikan dasar berpijak dalam melaksanakan proses perundingan. Secara umum, karena Model Indonesia banyak bersesuaian dengan UN Model, kepentingan Indonesia sebagai negara berkembang telah tercermin dalam model tersebut. Meskipun demikian, Indonesia perlu senantiasa meng-update modelnya untuk mengikuti perkembangan zaman. Berdasarkan pemetaan terhadap 59 P3B di muka, Indonesia terlihat cukup berhasil dalam mempertahankan hak pemajakan atas business profits xxx memberlakukan prinsip force of attraction income. Sedangkan untuk hak pemajakan atas usaha pelayaran dalam jalur lalu lintas internasional, Indonesia harus mengakui kekuatan OECD Model. Untuk pemajakan atas dividen, bunga, xxx xxxxxxx, Indonesia lebih banyak bersikap moderat dengan pola fifty-fifty pada pembatasan tarif. Artikel 13 (Capital Gains) xxx Artikel 21 (Other Income) yang tidak sesuai dengan UN Model memerlukan pengkajian ulang mengenai cost and benefit-nya. Karena realisasi artikel-artikel P3B sangat tergantung pada proses negosiasi, kebijakan tentang negosiasi, seperti penentuan artikel-artikel mana yang tidak boleh ditawar, mana yang boleh ditawar, xxx seberapa jauh batas penawaran, perlu diatur. Proses panjang pembentukan P3B xxx luasnya jaringan P3B Indonesia tentunya tidak dapat terjadi tanpa suatu kebijakan. Logika ini membawa kepada kesimpulan bahwa Indonesia tentu memiliki kebijakan P3B tertentu. Kebijakan tertulis xxx terpublikasi yang dapat ditemukan adalah Model P3B Indonesia, sedangkan kebijakan lainnya mungkin bersifat ad hoc xxx belum terbakukan. Arah kebijakan P3B ke depan sangat bergantung kepada Menteri Xxxxxxxx selaku co...
Kesimpulan XXX XXXXX. Prinsip kendali xxxx xxx kendali biaya diterapkan di fasilitas kesehatan untuk mengendalikan inefisiensi sehingga dapat memberikan kesinambungan JKN xxx kesetaraan dalam mendapatkan akses pelayanan kesehatan, maka JKN bekerjasama dengan fasilitas kesehatan untuk selalu efektif, efisien, rasional, sesuai dengan kebutuhan xxxxxx xxx bersinergis dengan pemerintah daerah untuk melakukan pengawasan xxx pembinaan.Terdapat perbedaan signifikan rerata biaya langsung medis, biaya langsung non xxxxx xxx total biaya akibat hipertensiantara pasienhipertensi pengguna JKN dengan pasienhipertensi yang mengeluarkan biaya sendiri.Perbedaan rerata biaya yang dikeluarkan pasienhipertensi yang memanfaatkan JKN berdampak pada penurunan beban ekonomi keluarga terutama pada komponen biaya langsung medis sebesar 97,8%. Xxx xxxxxx xxxx dengan sadar konsekuensi yang harus ditanggung jika naik kelas perawatan, namun ada juga pasien yang terkejut saat harus melunasi biaya tambahan naik kelas perawatan. Hal ini disebabkan oleh berbagi sebab diantaranya dari aspek regulasi dimana JKN masih memperbolehkan pasien pindah kelas perawatan ke kelas yang lebih tinggi dengan biaya tidak lebih dari 75% dari biaya ruangan perawatan. DAFTAR PUSTAKA Xxx, X., X. X., & X. X. (2017). The Dynamics of Catastrophic and Impoverishing Health Spending in Indonesia: How Well Does the Indonesian Health Care Financing System Perform? Asia Pacific Journal of Public Health. Xxxxxxxx, X., Xxxxxxxxx, X. X., Setyonugroho, L. D., Xxxx, L. R., Xxxxxxxxxxxx, D., Xxxxx, X. X., & Xxxxxxxxx, X. (2017). DAMPAK PROGRAM JKN-KIS TERHADAP KEMISKINAN. Ringkasan Riset JKN-KIS. Xxxx, D. A. P. S., Xxxxxx, & Xxxxxxxxxx, D. A. . (2015). Analisis Biaya Obat Pada Era Jkn Xxx Xxxxxx-Xxxxxx Xxxx Mempengaruhi Di Fasilitas Penunjang Kesehatan Daerah. Jurnal Manajemen Xxx Xxxxxxxxx Farmas, 291-300. Xxxxxxxxx, X., Xxxxxxxxx, X., Xxxxxxxx, X., Xxxxxxxxx., B, & Xxxxxxxx, X. (2016). Catastrophic health expenditure and impoverishment in Mongolia. International Journal for Equity in Health, 1-9. Xxxx, X., Xxxxxxxx, X., & Xxxxxxx, X. (2016). High Spending on Maternity Care in India : What Are the Factors Explaining It ? PLoS One, 1-17. Xxxxxx, X. X., & Xxxx, X. . (2015). Survei Pendahuluan Biaya Tambahan Peserta Bpjs Kesehatan PadaRumah Sakit Faskes Bpjs Kesehatan Di Jabodetabek. Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia, 3-10. Xxxx, X. X., & Xxxxx, C. A. (1992). Good quality care increases hospital profits under prospective payment. Health Care Fin...
Kesimpulan XXX XXXXX. Di Indonesia Kualitas perguruan tinggi salah satunya berdasarkan status akreditasi yang dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT). ada 9 (sembilan) kriteria xxx xxxxxx penilaian dalam penilaian akredtiasi PT, salah satu-nya adalah luaran xxx capaian Tridharma, diantaranya adalah luaran bidang pendidikan xxx pengajaran. Luaran xxx capaian dharma pendidikan merupakan indikator kinerja utama di dalam standar 9, sedangkan lamanya penyelesaian studi termasuk di dalam penilaiannya. Dengan demikian semakin banyak mahasiswa yang dapat menyelesaikan studi sesuai dengan waktu yang ditentukan (lulus tepat waktu) menjadi salah satu tolak ukur kualitas perguruan tinggi. Banyak penelitian yang membahas terkait dengan prediksi kelulusan dengan berbagai algoritma data mining, namun jarang ada penelitian yang membahas terkait dengan upaya mendukung kelulusan tepat waktu bagi mahasiswa. Salah satu faktor yang perlu xxx penting dalam dalam proses pengerjaan tugas akhir skripsi mahasiswa adalah sistem pengelolaan xxx layanan tugas akhir skripsi. Sistem pengelolaan xxx layanan xxxx xxxx dapat membantu mempercepat pengerjaan suatu pekerjaan. Sistem merupakan organisasi unsur-unsur yang kompleks tetapi utuh (komprehensif) yang berproses xxx bersinergi untuk mencapai tujuan secara efektif (berhasilguna) xxx efisien (berdaya guna). Service level agreement (SLA) merupakan upaya agar pihak-pihak dalam organisasi terlibat menuntaskan kewajibannya masing-masing. SLA merupakan perjanjian yang dibentuk atas dasar kesepakatan bahwa pihak terlibat perlu mengikuti beberapa aturan agar hubungan antar pihak bisa berjalan lancar. Penerapan SLA dapat membangun kepercayaan xxx ketenangan pikiran di antara semua pihak yang terlibat. Proses pengerjaan skripsi oleh mahasiswa dapat digambarkan sebagai suatu kesepakatan antara xxxxx xxx mahasiswa sampai lulus xxx diwisuda. Pihak xxxxx xxx mahasiswa melaksanakan tugas masing-masing untuk mendukung proses penyelesaian skripsi DAFTAR RUJUKAN Xxxxxx, X. X., & Xxxxxxx, M. B. (2020). Rekayasa Informasi Untuk Mendukung Keberlangsungan Proses Service Level Management. JURIKOM (Jurnal Riset Komputer), 7(2), 194–199. xxxxx://xxx.xxx/10.30865/jurikom.v7i2.2012 Xxxxxxx, X., & Xxxxxxxx, I. M. (2022). Studi Tentang Persepsi Xxx Pengambilan Keputusan Pelangganmuslimuntuk Beralih Ke Layanan Premium Di Pln Up3 Kudus. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 8(1), 987–994. Arumbinang, G. B., & Xxxxxxx, X. (2018). Konsep Xxx Strategi Tata Kelola Manajemen...
Kesimpulan XXX XXXXX. X. Xxxxxxxxxx
Kesimpulan XXX XXXXX. Pasal 9 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi xxx Teknologi Elektronik, sayangnya tidak mengatur lebih jelas mengenai syarat kontrak yang seperti apa yang dimaksudkan oleh pengaturan ini. Bahkan setelah peraturan ini direvisi dengan Undang-Uundang Xx. 00 Xxxxx 0000 xxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxx Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi xxx Teknologi Elektronik, tidak juga diatur lebih lanjut mengenai syarat kontrak ini. Kemudian Pasal 47 Ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem xxx Transaksi Elektronik mencantumkan mengenai syarat sahnya kontrak elektronik, namun poin yang sangat penting berupa sebab atau kausa yang halal tidak dicantumkan sehingga hal ini menimbulkan ketidakpastian pada masyarakat. Teori Cita Hukum oleh Xxxxxx Xxxxxxxx menyatakan bahwa hukum diciptakan agar dapat mewujudkan kepastian, kemanfaatan xxx 00 Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx, 0000,Xxxxxxxx Xxxxx,Xxxxx Aditya Bakti, Bandung,h. 28. 11 xxxxx://xx.xxxxxxxxx.xxx/wiki/Nama_domain, diakses pada tanggal 24 Juni 2018, Pukul 14.07. keadilan bagi masyarakat. Namun pengaturan mengenai syarat sahnya suatu kontrak elektronik tidak dapat memenuhi cita-cita hukum. Dalam pembuatan kontrak elektronik, pelaku usaha seringkali mencantumkan klausula baku di dalamnya. Meskipun dalam Undang- Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur mengenai ketentuan klausula baku, namun masih belum dapat melindungi konsumen dalam pembuatan kontrak elektronik. Berdsarkan sejumlah risiko serta cara pembuatan kontrak elektronik, posisi yang lemah selalu ada pada konsumen. Semenjak media sosial mewabah xxx pelaku usahapun menggunakan media sosial untuk melakukan transaksi elektronik, posisi konsumen menjadi semakin lemah. Klausula baku yang dibuat oleh pelaku usaha seringkali memojokkan posisi dari konsumen tersebut.
Kesimpulan XXX XXXXX
