Saran. Perlu dibuat undang-undang yang mengatur tentang hak milik sebagaimana “perintah” Pasal 50 UUPA, yang didalamnya memuat pula aturan-aturan tentang peralihannya. Larangan kuasa mutlak dalam peralihan hak milik atas tanah melalui jual beli tidak cukup hanya menggunakan Intruksi Mendagri atau PP saja, akan tetapi sebaiknya dituangkan dalam peraturan setingkat Undang-undang. DAFTAR PUSTAKA Xxxxxx Xxxxxx,2010, Peralihan Hak Atas Tanah xxx Pendaftarannya, Sinar Grafika, Jakarta. Xxxxxxx Xxxxxxxx,2003,Metodologi Penelitian Hukum, Raja Wali Press, Jakarta Xxxxx Xxxxxxx, 2010,Teori xxx Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia Malang.
Saran. 1. Dalam hal pemberian hibah khususnya ketika akan dikeluarkannya akta penyerahan hibah, para praktisi hukum harus benar benar mengerti xxx memberikan edukasi kepada xxxxx agar pemberian xxxxx xxxx mereka lakukan tidak melanggar ketentuan hukum lainnya seperti hukum xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx masing masing ahli waris meski hibah merupakan xxx xxxx dimiliki oleh pemilik harta xxxxx xxx dilakukan ketika dia masih hidup. Pelaksanaan hibah juga harus dilakukan dalam suatu akta otentik untuk menjamin keabsahan penerima hibah xxx harta xxxx dihibahkan.
Saran. 1. Hendaknya hak dalam menentukan perusahaan asuransi tempat mengasuransikan barang agunan tersebut diberikan secara penuh kepada debitur memilih perusahaan asuransi yang diberikan tanpa harus dibatasi oleh pihak bank yang dapat menunjuk perusahaan asuransi tempat dimana barang agunan debitur tersebut diasuransikan. Oleh karena itu pihak bank hendaknya tidak lagi mewajibkan debitur untuk menentukan perusahaan asuransi mana yang harus digunakan untuk mengasuransikan barang agunan tersebut. Kebebasan memilih perusahaan asuransi sebagai tempat mengasuransi barang agunan milik debitur diserahkan sepenuhnya atas kehendak xxx kemauan dari debitur tersebut.
Saran. 1. Sebaiknya pemerintah membuat aturan khusus mengenai layanan jasa cash managemet ini, agar pelaksanaannya di lapangan dapat di pertanggungjawabkan dengan xxxx xxxx para pihak. Aturan khusus ini dapat mencontoh aturan-aturan khusus mengenai pengadaan barang xxx xxxx pemerintah, dimana pemerintah dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan isi perjanjian kerjasama layanan jasa cash management.
Saran. 1. Pemerintah disarankan untuk mengkaji xxx mengembangkan indikator-indikator tertentu pada IJEPA seperti penyesuaian tarif bea masuk xxx skema tarif USDFS (User Spesific Duty Free Scheme). Hal ini menyangkut pada peningkatan impor jauh lebih besar persentasenya dibandingkan peningkatan ekspor pada saat sesudah diberlakukannya IJEPA. Perlu dilakukan untuk menyeimbangkan pertumbuhan antara ekspor xxx impor.
Saran. Perjanjian penghindaran xxxxx berganda dapat dijadikan sebuah peluang perluasan bisnis. Akan tetapi, jika Indonesia tidak dapat memanfaatkan hal ini justru akan menjadi sebuah kerugian bagi Indonesia sendiri karena semakin banyaknya produk-produk asing yang masuk. Oleh karena itu, perjanjian ini harus terus dikaji oleh pemerintah xxx terus melakukan upaya-upaya perbaikan kualitas produk agar dapat bersaing dengan produk-produk xxxxx xxxxxx seperti yang diketahui semakin tahun persaingan diantara negara-negara di xxxxx xxxxx kompetitif. Jika tidak segera dilakukan akan berdampak negatif bagi perdagangan internasional seperti banyaknya produk asing yang masuk xxx dapat merugikan pengusaha- pengusaha domestik. Untuk pengembangan penelitian ini di xxxx xxxx akan datang, dapat menambahkan perluasan sampel penelitian seperti, penerapan perjanjian penghindaran xxxxx berganda dengan negara kawasan ASEAN xxx Asia Pasifik, sehingga dapat diketahui dampak dari perjanjian yang dilakukan terhadap perdagangan internasional antara Indonesia dengan negara-negara kawasan Asia lainnya. DAFTAR PUSTAKA Xxxx, Xxxx X., and Xxxxx X. Xxxxxxxx, 0000, “An Analysis of the U.S. System and Its Economic Premises”, Journal of Taxation in the Global Economy, Vol. 11, No. 2, pp. 11-53 Brotodihardjo, X. Xxxxxxx, 2008, Pengantar Ilmu Xxxxx Xxxxx, Bandung: Refika Aditama. Xxxxxxxx, Xxxx, 2000, Perjanjian Penghindaran Xxxxx Berganda Indonesia dengan Negara-Negara di Kawasan Asia Pasifik, Amerika xxx Afrika, Jakarta: Salemba Empat. Xxxxx, Xxxxxxx X., xxx Xxxxxx, Xxxxxxx, 2008, Xxxxx Xxxxx Edisi 4, Jakarta: Salemba Empat. Meryana, Ester 2012, BPS: Waspadai Perdagangan lnternasional, viewed 2 July 2012, <xxxx://xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxx.xxx/read/2012/07/02/15240580/BPS.Waspad ai.Perdagangan.Internasional> Xxxxxx, Wisnoe 2011, Penghindaran Xxxxx Berganda Dikaji, viewed 2 July 2012, <xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/content/penghindaran-xxxxx-berganda-dikaji> Putyatmoko, Y, Sri, 2009, Pengantar Xxxxx Xxxxx Edisi Terbaru, Yogyakarta: Penerbit Andi. Raydion 2012, Indonesia-China Perdagangan Bilateral Capai Rp550,8 Triliun viewed 5 July 2012, <xxxx://xxxx.xx.xx/news-7604-0-indonesia-chinaperdagangan- bilateral-capai-rp5508-triliun.html> Suandi, Erly, 2008, Xxxxx Xxxxx, Jakarta: Salemba Empat. Sutarto, Eddhi, 2010, Rekontruksi Sistem Hukum Pabean Indonesia, Jakarta: Erlangga. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 tentang Xxxxxxxxxx.
Saran. Pembuatan perjanjian sewa- menyewa toko sebaiknya dibuat dalam bentuk tertulis demi memberikan jaminan agar para pihak konsisten dalam melaksanakan isi perjanjian, namun dalam hal para pihak sepakat untuk membuat dalam bentuk tidak tertulis, para pihak harus berpegang teguh pada prinsip- prinsip hukum perjanjian dalam membuat maupun melaksanakan perjanjian. Terjadinya wanprestasi yang tidak dapat dihindari oleh para pihak, maka sebaiknya para pihak dapat menyelesaikan permasalahannya secara non litigasi. DAFTAR PUSTAKA BUKU : Xxxxxx, I Ketut xxx I Dewa Nyoman Rai Asmara Putra, 2010, Implementasi Ketentuan- Ketentuan Hukum Perjanjian Kedalam Perancangan Kontrak, Udayana University Press, Denpasar. Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx, 2012, Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan,Rajawali Pers, Jakarta. Xxxxx, Xxxxx, 2015, Konsep Hukum Perdata, RajaGrafindo Persada, Jakarta. Hernoko, Agus Yudha, 2008, Hukum Perjanjian Azas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial, LaksBang Mediatama, Yogyakarta Xxxxx, HS, 2016, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), Sinar Grafika, Jakarta. Setiawan, I Xxxxx Xxx, 0000, Hukum perikatan, Sinar Grafika, Jakarta. Suratman, 2010, Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Permata Puri Media, Jakarta. Subekti, R. xxx Tjitrosoedibio, 2008, Kamus Hukum, Xxxxxxx Paramitha, Jakarta. PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN : Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Saran. Para pihak yang melakukan perjanjian pinjam nama perusahaan, hendaklah dipikirkan terlebih dahulu agar tidak terjadi konflik yang timbul dikemudian hari. Resiko yang ditimbulkan dari perjanjian pinjam nama perusahaan beresiko tinggi terutama bagi pemilik perusahaan, karena seringkali timbul masalah yang dimana pihak peminjam lepas tangan atau menghindar jika terjadi suatu sengketa. Serta akibat xxxxx xxxx timbul jika dilakukannya perjanjian pinjam nama perusahaan. Diaman setiap perjanjian yang dibuat oleh para pihak akan menimbulkan akibat xxxxx xxxx akibat hukum secara pidana, akibat hukum secara perdata xxx akibat hukum secara administrasi. DAFTAR PUSTAKA Xxxxxx, Xxxxxx xxx Xxxxxxxxx, L.W.P. 2016. Pengantar Hukum Perusahaan. Edisi pertama. Jakarta: Prenadamedia Group. X.X, Xxxxx. 2006. Perkembangan Hukum Kontrak di luar BW. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Is, Xxxxxxx Xxxx. 2016. Hukum Perusahaan Di Indonesia. Edisi 1. Cetakan ke-1. Jakarta: Kencan.
Saran. 1. Untuk memenuhi rasa keadilan, seharusnya hakim tidak hanya mempertimbangkan keabsahan dalam pembuatan sertipikat tanah tetapi juga bukti-bukti pendukung lainnya seperti kesaksian para pihak terhadap pemalsuan tanda tangan dalam surat kuasa menjual xxx keterangan saksi lainnya.
Saran. Dikarenakan sebagian besar data menunjukkan pembakaran berasal dari pembersihan pembukaan lahan yang disengaja, maka perlu ada kewajiban bagi setiap pemerintahan masing- masing Negara ASEAN, untuk memberikan kembali sosialisasi mengenai Kebijakan ASEAN mengenai Penyiapan Lahan tanpa Xxxxx xxx Pembakaran Terkendali demi kepada masyarakat lokal xxx tradisional mengurangi akumulasi asap xxx dampak negatif pada lingkungan. Mengintensifkan prinsip kerjasama internasional seperti halnya menjalin kerjasama dengan negara tetangga dalam menanggulangi teror asap. Karena sesungguhnya teror asap yang muncul akibat kebakaran hutan xxx xxxxx tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah Negara pencemar saja. Sudah sepantasnya negara tetangga juga ikut memanggulangi teror asap karena sebagian kebakaran hutan xxx xxxxx mengingat kebakaran hutan xxx xxxxx seperti di Indonesia juga dilakukan oleh sekelompok perusahaan asing dari negeri tetangga. Bagaimanapun Negara prinsip sic utere tuo ut allenum non laedas. Dengan kata xxxx xxx kewajiban untuk tidak menyalahgunakan kedaulatan xxxx xxx. Sehingga jika suatu Negara melanggar ketentuan internasional atau melakukan suatu tindakan yang tidak sah secara internasional, maka akan dikenakan tanggung jawab untuk mengganti kerugian (injury).25 Penegakan hukum tanpa pandang bulu (equality before the law) bagi pelaku pembakaran, ataupun pihak-pihak yang bertanggung jawab atas kebakaran hutan xxx xxxxx. Misalnya dengan memberikan denda administratif yang tinggi, pencabutan izin operasi, ataupun hal lainnya yang akan menimbulakn efek jera. Jika arbitrase dipilih sebagai alternative dispute resolution. Perlu adanya pembentukan komisi pencari fakta untuk menghitung kerugian xxx mencari fakta-fakta di lapangan yang menimbulkan terjadi sengketa ataupun pencemaran kabut asap. Selain meratifikasi AATHP, yaitu dengan membuat nota kesepakatan dalam penyelesaian permasalahan ini, mengingat bencana kabut asap bukan lagi masalah nasional, namun digolongkan sebagai permasalahan internasional.
