Saran Sample Clauses

Saran. 1. Dalam penandatanganan sebuah akta, seorang notaris harus mampu melaksanakan tugasnya dalam proses pelaksanaan pengikatan jual beli terutama dalam hal kebenaran data yang dibawa ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇. Notaris harus mampu bersikap professional terhadap klien yang datang kepadanya dengan memberikan saran hukum terkait ketidaklengkapan berkas ▇▇▇▇ ▇▇▇ pada ▇▇▇▇▇. Notaris harus berpegang ▇▇▇▇▇ ▇▇▇ mampu melaksankan tugas- tugasnya berdasarkan peraturan-peraturan ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇ telah ada maupun yang nantinya akan ▇▇▇ ▇▇▇▇ berkaitan dengan profesinya tersebut, sehingga notaris dapat terhindar dari permasalahan ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇ dapat menjerumuskan dirinya sendiri.

Saran. 1. Disarankan kepada para pihak untuk secara tegas menetapkan tanggal terakhir penyerahan bahan bakar minyak yang menjadi obyek penjualan. 2. Disarankan kepada para pihak untuk secara terperinci menetapkan klausul tentang pelepasan tanggung jawab pihak penjual terhadap cacad-cacad tersembunyi dari bahan bakar minyak yang akan diserahterimakan. 3. Disarankan kepada para pihak agar di dalam mekanisme serah terima bahan bakar minyak diformulasikan mengenai klausul-klausul yang dapat memberikan alternatif penyelesaian ▇▇▇▇ ▇▇▇▇ ketika terdapat perbedaan jumlah bahan bakar minyak yang cukup besar antara saat proses pemindahan dengan saat bahan bakar minyak telah berada dalam storage milik pihak pembeli.

Saran. 1. Dalam hal pemberian hibah khususnya ketika akan dikeluarkannya akta penyerahan hibah, para praktisi hukum harus benar benar mengerti ▇▇▇ memberikan edukasi kepada ▇▇▇▇▇ agar pemberian ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇ mereka lakukan tidak melanggar ketentuan hukum lainnya seperti hukum ▇▇▇▇▇ ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ masing masing ahli waris meski hibah merupakan ▇▇▇ ▇▇▇▇ dimiliki oleh pemilik harta ▇▇▇▇▇ ▇▇▇ dilakukan ketika dia masih hidup. Pelaksanaan hibah juga harus dilakukan dalam suatu akta otentik untuk menjamin keabsahan penerima hibah ▇▇▇ harta ▇▇▇▇ dihibahkan. 2. Perlu adanya ketentuan hukum tentang hibah untuk setiap golongan penduduk maupun agama agar diperoleh suatu kepastian hukum tentang tata ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇ pelaksanaan pemberian hibah tersebut. Ketentuan ▇▇▇▇ ▇▇▇ juga harus dibuat secara tertulis ▇▇▇ diundangkan agar setiap orang ▇▇▇ praktisi hukum memiliki pemahaman yang sama tentang hibah. 3. Pada saat pemberiaan hibah perlu diperhatikan ketentuan-ketentuan menyangkut pemberian hibah agar tidak ada pihak-pihak yg merasa dirugikan menyangkut pemberian hibah tersebut, ▇▇▇ untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman antara ahli waris akibat pemberian hibah tersebut.

Saran. 1. Pemerintah disarankan untuk mengkaji ▇▇▇ mengembangkan indikator-indikator tertentu pada IJEPA seperti penyesuaian tarif bea masuk ▇▇▇ skema tarif USDFS (User Spesific Duty Free Scheme). Hal ini menyangkut pada peningkatan impor jauh lebih besar persentasenya dibandingkan peningkatan ekspor pada saat sesudah diberlakukannya IJEPA. Perlu dilakukan untuk menyeimbangkan pertumbuhan antara ekspor ▇▇▇ impor. 2. Pemerintah disarankan untuk membantu ▇▇▇ mendorong pelaku bisnis dalam negeri. Pemerintah dapat memberikan kredit usaha ataupun mengedukasi para pengusaha agar mampu meningkatkan kualitas ▇▇▇ kuantitas dari produk mereka sendiri, khususnya untuk beberapa sektor unggulan Indonesia yaitu agribisnis ▇▇▇ perikanan sehingga mampu bersaing di Indonesia maupun di Jepang. Selain itu perlunya diberikan pengetahuan ▇▇▇ menumbuhkan niat kepada pengusaha-pengusaha mikro Indonesia agar melakukan perdagangan internasional. Disamping itu perlu diadakannya seminar atau penyuluhan bagi para pelaku bisnis agar IJEPA lebih diketahui ▇▇▇ dapat dimanfaatkan secara maksimal. 3. Pada penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan data pada komoditas tertentu, hal ini untuk mengetahui produk Indonesia jenis apa yang diminati di negara Jepang. Disarankan juga untuk meneliti pada indikator makroekonomi lainnya yang dapat berpengaruh langsung pada perdagangan Indonesia ▇▇▇ Jepang, hal ini berhubung IJEPA sendiri tidak hanya mengatur tentang perdagangan internasional tapi juga mengenai Investasi Langsung Luar Negeri (Foreign Direct Investment) ▇▇▇ juga tenaga kerja. Apridar, 2012. Ekonomi Internasional : Sejarah, Teori, Konsep ▇▇▇ Permasalahan dalam Aplikasinya . Yogyakarta : Graha Ilmu Badan Pengkajian ▇▇▇ Pengembangan Kebijakan Luar Negeri, 2010. Penjajakan Free Trade Agreement

Saran. 1. Pemerintah Indonesia dalam membuat sebuah BIT di masa mendatang perlu terlebih dahulu memahami konsep dari BIT itu sendiri secara umum dalam dunia investasi agar tidak terjadinya benturan yang cukup berarti antara ketentuan-ketentuan mengenai perjanjian internasional, terutama BIT, dalam hukum nasional ▇▇▇ hukum internasional, mengingat bahwa BIT adalah perjanjian yang mengikat dua negara yang menandatangani perjanjian itu. Pemahaman terhadap konsep BIT ini akan berdampak pada adanya

Saran. 1. Hendaknya hak dalam menentukan perusahaan asuransi tempat mengasuransikan barang agunan tersebut diberikan secara penuh kepada debitur memilih perusahaan asuransi yang diberikan tanpa harus dibatasi oleh pihak bank yang dapat menunjuk perusahaan asuransi tempat dimana barang agunan debitur tersebut diasuransikan. Oleh karena itu pihak bank hendaknya tidak lagi mewajibkan debitur untuk menentukan perusahaan asuransi mana yang harus digunakan untuk mengasuransikan barang agunan tersebut. Kebebasan memilih perusahaan asuransi sebagai tempat mengasuransi barang agunan milik debitur diserahkan sepenuhnya atas kehendak ▇▇▇ kemauan dari debitur tersebut. 2. Hendaknya pelaksanaan pengikatan perjanjian asuransi terhadap barang agunan sebagai jaminan kredit pada bank maupun tingkat suku bunga (rate) asuransi yang digunakan diatur secara ▇▇▇▇▇ ▇▇▇ rinci di dalam suatu peraturan khusus, sehingga dapat menimbulkan kepastian hukum bagi para pihak baik bank kreditur, debitur. maupun perusahaan asuransi dalam pelaksanaan perjanjian asuransi barang agunan khususnya dalam kaitan dengan perjanjian kredit antara nasabah debitur dengan bank kreditur. 3. Hendaknya proses pelaksanaan permohonan klaim terhadap asuransi barang agunan jika terjadi resiko kepada perusahaan asuransi dilakukan dengan menggunakan asas itikad baik sesuai Pasal 1338 ayat (3)

Saran. 1. Melihat banyaknya masyarakat Indonesia yang melaksanakan kegiatan UMKM ini dalam kegiatan ekonominya, maka perlu adanya regulasi ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇ terbaru demi memberikan suatu kepastian hukum bagi para pengusaha dalam menjalankan usaha. Disinilah pentingnya pemerintah untuk menerapkan ▇▇▇ merealisasikan perlindungan ▇▇▇ kemudahan terhadap pelaku UMKM berdasarkan undang-undang UMKM melalui kebijakan-kebijakan yang dikeluarkannya terkait dengan pelaku UMKM 2. Pelaksanaan perdagangan internasional membuat suatu perubahan dalam sistem perekonomian di Indonesia, maka dengan melalui perdagangan internasional ini dapat diharapkan agar pemerintah secara khusus mempromosikan ▇▇▇ melakukan pengembangan terhadap produk UMKM di kancah internasional dengan memberikan peluang terhadap produk UMKM untuk dikenal di dalam perdagangan internasional. Berkaitan dengan itu juga pemerintah juga harus, cepat ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ melihat dampak yang terjadi terhadap UMKM yang terjadi akibat perdagangan Internasiona, dimana ketika produk impor melebihi jumlah yang melewati batas normal ▇▇▇ mengancam produk industri dalam negeri dalam hal ini UMKM, pemerintah harus memberikan pengaturan khusus pada produk impor.Apabila perlu melakukan negosiasi pada perjanjian ACFTA 3. Pengaturan-pengaturan mengenai perlindungan yang akan diberikan terhadap

Saran. 1. Sebaiknya pemerintah membuat aturan khusus mengenai layanan jasa cash managemet ini, agar pelaksanaannya di lapangan dapat di pertanggungjawabkan dengan ▇▇▇▇ ▇▇▇▇ para pihak. Aturan khusus ini dapat mencontoh aturan-aturan khusus mengenai pengadaan barang ▇▇▇ ▇▇▇▇ pemerintah, dimana pemerintah dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan isi perjanjian kerjasama layanan jasa cash management. 2. Sebaiknya dalam melaksanakan isi perjanjian tidak hanya pihak kedua saja yang bertanggung jawab dalam pelaksanaannya, namun juga harus di dukung oleh pihak bank selaku pihak pertama ▇▇▇ pihak penyedia ▇▇▇▇ untuk di masukkan ke mesin-mesin ATM. Untuk melaksanakan kegiatan dalam perjanjian ini sebaiknya antara kedua pihak melakukan koordinasi lebih baik agar isi dalam perjanjian ini dapat terlaksana sesuai dengan tujuan yang di inginkan bersama.

Saran. Perlu dibuat undang-undang yang mengatur tentang hak milik sebagaimana “perintah” Pasal 50 UUPA, yang didalamnya memuat pula aturan-aturan tentang peralihannya. Larangan kuasa mutlak dalam peralihan hak milik atas tanah melalui jual beli tidak cukup hanya menggunakan Intruksi Mendagri atau PP saja, akan tetapi sebaiknya dituangkan dalam peraturan setingkat Undang-undang. ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇,2010, Peralihan Hak Atas Tanah ▇▇▇ Pendaftarannya, Sinar Grafika, Jakarta. ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇,2003,Metodologi Penelitian Hukum, Raja Wali Press, Jakarta ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇, 2010,Teori ▇▇▇ Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia Malang.