Yeah Well I mean I think look, we (done all the credit checks) within the last 12 months. So and I’ve been throw all the accreditation process very recently. And I’ve been talking to the Registrar Liaison Team about, you know, the entire experience. I mean the - I’d actually go so far as to say I mean at the moment the way it is, it’s - there are quite a lot of checks. You do have to basically state that, you know, you’re not a criminal. That you haven’t done this, you haven’t done that as Xxxxx rightly points out. If you were to start writing in very specific clauses and it would probably cause more problems then it would actually solve because don’t forget ICANN is in many respects very much an American centered organization in terms of references that are posed in a lot of these documents are very, very much American centered. And while under our European law we as a company are required to comply at a much higher level than what would seem to be the case for some of our American counterparts. The manner in which that is actually checked in an American context versus the way it can be checked with an European context is very, very different. So I’d be against, very much against the idea of prescribing anything far too specific because I can just see it causing more headaches. Xxxxx Xxxxxxxx: Okay, any other comments on this? Let me suggest on this one that there really are two parts here. One is the due diligence part prior to accreditation. And as Xxxxx said, that application appears to be under review. And I assume Xxxx that you or your Compliance Team is involved in that review. Xxxxx Xxxx: We are Xxxxx. Xxxxx Xxxxxxxx: Okay. So that’s - that may not be an RAA issue strictly speaking. As far as the second - after someone has been accredited, I think the question is the specificity with which ICANN’s ability to audit is spelled out and whether for example there ought to be a specific provision on that. That is an RAA issue it seems to me. But I hear Xxxx’s point of view. That’s probably a low priority issue from your perspective, right? ((Crosstalk)) Xxxxx Xxxx: Correct. Because again under Section 3.14 I do believe we have the authority here to initiate any reasonable contractual compliance audit on any of the terms and conditions. Xxxxx Xxxxxxxx: Okay, so if you get a news report that - excuse me, are we done with our musical...? Woman: That was a nice background noise... ((Crosstalk))
Contractor’s Xxxxxxxx to City Compensation. The Contractor shall send invoices to the City on a monthly or bi-monthly basis for the amounts to be paid pursuant to this contract. Each invoice shall document, to the reasonable satisfaction of the City: such information as may be reasonably requested by the City. Within 60 days after the City receives an invoice, the City shall send the Contractor a check in payment for all undisputed amounts contained in the invoice.
NYSERDA Name: Xxxxxx X. Xxxxxxx Title: Director of Contract Management Address: 00 Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx, Xxx Xxxx 00000 Facsimile Number: (000) 000-0000 E-Mail Address: Xxxxxx.Xxxxxxx@xxxxxxx.xx.xxx Personal Delivery: Reception desk at the above address [Contractor Name] Name: Title: Address: Facsimile Number: E-Mail Address:
Summer The UFF may designate three (3) employees to receive a thirteen week .25 FTE summer released time assignment however, no more than one employee per 15 employees per department/unit be designated to receive such released time. The UFF shall provide the University with a list of the designees no later than April 7th of the academic year preceding the summer term. All other provisions contained in Article 3.4 above, except 3.4A and 3.4B above, shall apply to summer released time.
HARGA RIZAB Hartanah tersebut akan dijual “Dalam Keadaan Xxxxx Xxx” xxx tertakluk kepada satu harga rizab sebanyak RM669,000.00 (RINGGIT MALAYSIA: ENAM RATUS XXX ENAM PULUH SEMBILAN RIBU SAHAJA) xxx Syarat-syarat Jualan xxx tertakluk kepada kebenaran yang diperolehi oleh Pembeli dari Pemaju/Pemilik Tanah xxx Pihak Berkuasa yang lain, jika ada. DEPOSIT:- Semua penawar yang ingin membuat tawaran dikehendaki mendepositkan kepada Pelelong, sebelum lelongan 10% daripada harga rizab secara BANK DERAF sahaja atas nama BANK KERJASAMA RAKYAT MALAYSIA BERHAD xxx xxxx xxxx xxxxxx hendaklah dijelaskan dalam tempoh Sembilan Xxxxx (00) Hari. Bagi penawar atas talian sila rujuk Terma xxx Syarat serta cara pembayaran deposit di xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xxx KEBENARAN PINDAHMILIK: Harta tersebut akan tertakluk kepada kebenaran pindahmilik diperolehi oleh pembeli berjaya daripada Pemaju xxx/atau mana-mana pihak berkuasa lain (jika berkenaan). Nota: Butir-butir hartanah adalah berdasar Laporan Penilaian xxx perjanjian-perjanjian pembiayaan yang mana berdasarkan pengetahuan kami adalah benar. Walaubagaimanapun pembida hendaklah membuat xxxxxx xxxxx atas hakmilik induk di pejabat tanah xxx/atau pihak berkuasa berkenaan. Perjanjian ini tidak akan menjadi terbatal sekiranya terdapat perbezaan berkenaan butir-butir hartanah Untuk mendapatkan butir-butir selanjutnya, xxxx berhubung dengan Tetuan Suhaimi Yahya & Co Peguamcara bagi Pihak Pemegang Serahhak/Bank di Xx. 0-0, Xxxxx Xxxxxx Xxxxxx 00, Wangsa Link, Xxxxxx Xxxx, 00000 Xxxxx Xxxxxx. (Ruj No. SY/BKRM(PJS)/LIT/010/2021/L) Tel No: 00-00000000, Fax No. 00-00000000, atau Pelelong yang tersebut di bawah ini:- TETUAN ESZAM AUCTIONEER SDN BHD (760902-H) MOHD NIZAM BIN XXXX XXXXXX (P.J.K) Suite B-15-03, Tingkat 15, Blok B, Megan Avenue 2, (Pelelong Berlesen) 00, Xxxxx Xxx Xxxx Xxxx, 50450 Kuala Lumpur TEL NO: 00-0000000, H/P NO: 000-0000000/000-0000000 FAX NO: 00-0000000 E-mail: xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxx.xxx Web site : xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xxx Rujukan kami : EZ/LACA/BKRMB/212/2021/MNS/mas CONDITIONS OF SALE
Kesimpulan Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA) merupakan bentuk kerjasama ekonomi bilateral antara Indonesia xxx Jepang yang bertujuan untuk meningkatkan kegiatan impor, ekspor xxx investasi di kedua negara. Kerangka perjanjian ini meliputi liberalisasi perdagangan, investasi, perlindungan hak kekayaan intelektual, transparansi, anti-persaingan, memperdalam kerja xxxx, xxx menetapkan prosedur untuk menegakkan perjanjian. Perjanjian ini terjalin dilandasi oleh kepentingan nasional masing-masing negara. Adapun kepentingan nasional Indonesia dalam perjanjian ini xxxxxx xxxx mengoptimalkan kerjasama antara Indonesia-Jepang, mendapat kepastian akses pasar di Jepang yang lebih luas berkat penurunan tarif, meningkatkan arus barang xxx xxxx, mendapatkan transfer teknologi, sebagai sektor penggerak, program kesejahteraan, xxx juga menjadi pusat pengembangan manufaktur. General Review semestinya diadakan lima tahun setelah dilaksanakannya perjanjian. namun Jepang menunda pelaksanaan kegiatan ini sampai diubahnya Peraturan Menteri Keuangan yang diklaim tidak sesuai dengan IJEPA. Padahal sebelumnya Indonesia sudah menawarkan Jepang agar memberi usulan terkait peraturan ini sebelum diterbitkan. Indonesia masih mengejar kepentingannya untuk memenuhi perundingan ulang terkait tarif bea masuk xxx tarif impor yang belum terlaksana secara efektif. Selain berkenaan tentang kepentingan nasional, Indonesia sebenarnya juga tidak menetapkan tujuan yang jelas yang akan dicapai dalam kerjasama ekonomi ini. Diplomasi ekonomi yang diupayakan indonesia dalam kerjasama ekonomi bilateral ini didasari oleh beberapa faktor seperti latar belakang sejarah, hubungan perdagangan xxxx xxxxxx menguntungkan, xxx juga kemajuan perekonomian Jepang. Indonesia juga bergantung kepada situasi ekonomi Jepang karena kegiatan impor,ekspor, xxx investasi yang berlangsung memberi dampak terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia dilihat dari nilai perdagangan yang terus mengalami tren kenaikan. Meskipun menguntungkan,Indonesia harus terus bersikap tegas dalam melaksanakan perjanjian ini xxxxxx xxxxx banyak kepentingan nasional dari kerjasama bilateral ini yang belum sepenuhnya tercapai. Melalui analisis komprehensif terhadap kendala yang tidak kondusif bagi Indonesia dalam tinjauan umum IJEPA. Indonesia akan melanjutkan upayanya untuk mewujudkan kepentingan nasionalnya melalui kerja sama ini. Kerja sama ini diharapkan dapat terus meningkatkan hubungan baik perekonomian antara Indonesia-Jepang. DAFTAR PUSTAKA Anggraeni, N. A. (2020). DIPLOMASI EKONOMI JEPANG DALAM UPAYA PERPINDAHAN LIMBAH B3 MELALUI INDONESIA-JAPAN ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT (IJEPA). Jurnal PIR: Power in International Relations, 3(2), 156-172. Ardiyanti, S. T. (2015). Dampak Perjanjian Perdagangan Indonesia - Jepang (Ijepa) Terhadap Kinerja Perdagangan Bilateral. Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan, 9(2), 129–151. xxxxx://xxx.xxx/10.30908/bilp.v9i2. 5 Arifin Rivai, A. N. (2017). Posisi Indonesia di Tengah Fenomena Korporasi Global (Studi Kasus: Relasi Dagang Indonesia – Toyota Pasca Kesepakatan IJEPA). Indonesian Perspective, 2(2), 105. xxxxx://xxx.xxx/10.14710/ip.v2i2.18 474 Xxxxxxxxx Xxxxxx. (2019). Faktor Penghambat Peningkatan Investasi Jepang di Indonesia dalam Kerangka Kerja IJEPA 208-2018. Universitas Katolik Parahyangan. Gocklas C.S, L., & Sulasmiyati, S. (2017). Analisis Pengaruh Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA) Terhadap Nilai Perdagangan Indonesia-Jepang (Studi Pada Badan Pusat Statistik 2000-2016). Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)|Vol, 50(5), 191–200. xxxxx://xxxxx.xxxxxx.xxx/media/pub lications/188892-ID-analisis- pengaruh-indonesia-japan- econom.pdf Hadi, S. (2014). Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement: an Indonesian Perspective. East Asian Policy, 06(03), 114–128. xxxxx://xxx.xxx/10.1142/s17939305 14000312 Harahap, I. K., & Xxxxxx, A. M. (2015). DAMPAK PENERAPAN INDONESIA-JAPAN ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT TERHADAP EKSPOR INDONESIA KE JEPANG. Media Ekonomi, 23(1), 27. xxxxx://xxx.xxx/10.25105/me.v23i1. 0000 Xxxxxx, X. S. (2016). KEGAGALAN INDONESIA DALAM IMPLEMENTASI INDONESIAN JAPAN ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT (IJEPA). Jurnal Lyceum, 4(1), 430–439. Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. (2015). Analisis Review Indonesia Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA) dalam Perdagangan Barang. xxxxx://xxx.xxx/10.1108/eb057810
meminta nasihat daripada Pihak Xxxxxx dalam semua perkara berkenaan dengan jualan lelongan, termasuk Syarat-syarat Jualan (iii) membuat carian Hakmilik Xxxxx xxxxxx rasmi di Pejabat Tanah xxx/atau xxxx-xxxx Pihak-pihak Berkuasa yang berkenaan xxx (iv) membuat pertanyaan dengan Pihak Berkuasa yang berkenaan samada jualan ini terbuka kepada semua bangsa atau kaum Bumiputra Warganegara Malaysia sahaja atau melayu sahaja xxx juga mengenai persetujuan untuk jualan ini sebelum jualan lelong.Penawar yang berjaya (“Pembeli”) dikehendaki dengan segera memohon xxx mendapatkan kebenaran pindahmilik (jika ada) daripada Pihak Pemaju xxx/atau Pihak Tuanpunya xxx/atau Pihak Berkuasa Negeri atau badan-badan berkenaan (v) memeriksa xxx memastikan samada jualan ini dikenakan cukai. BUTIR-BUTIR HARTANAH : HAKMILIK : Hakmilik strata bagi hartanah ini masih belum dikeluarkan oleh pihak berkuasa. NO. HAKMILIK INDUK / NO. LOT : Geran 203771, Lot 106 Seksyen 3 PEKAN/DAERAH/NEGERI : Pekan Batu Tiga / Petaling / Selangor Darul Ehsan PEGANGAN : Selama-lamanya KELUASAN LANTAI : 93.65 meter persegi (1,008 kaki persegi) PEMAJU : Shanghai Realty (M) Sdn Bhd (350799-U) XXXXXXXX XXX : Xxxxxxxx Xxxxx Bin Xxxxxx BEBANAN : Diserahhak kepada RHB Islamic Bank Berhad (200501003283/680329-V) LOKASI XXX PERIHAL HARTANAH Hartanah tersebut terletak di Pangsapuri Indahria, Xx. 0, Xxxxx Xxxx Xxxx-Xxxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx 00, 00000 Xxxx Xxxx, Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxx. Hartanah tersebut adalah sebuah unit pangsapuri dikenali sebagai Xxxxx Pemaju No. P5-2-11, Tingkat No. 2, Bangunan No. P5, berserta dengan Xxxxx Aksesori No. GRD-07, Pangsapuri Indahria xxx mempunyai alamat surat-menyurat di Unit No. P5-02-11, Pangsapuri Indahria, Xx. 0, Xxxxx Xxxx Xxxx-Xxxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx 00, 00000 Xxxx Xxxx, Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxx. HARGA RIZAB: Harta ini dijual “keadaan seperti mana sediada” dengan harga rizab sebanyak RM 270,000.00 (RINGGIT MALAYSIA: DUA RATUS XXX TUJUH PULUH RIBU SAHAJA) xxx tertakluk kepada syarat-syarat Jualan xxx melalui penyerahan hakkan dari Pemegang Serahak, tertakluk kepada kelulusan di perolehi oleh pihak Pembeli daripada pihak berkuasa, jika ada, termasuk semua terma, syarat xxx perjanjian yang dikenakan xxx mungkin dikenakan oleh Pihak Berkuasa yang berkenaan. Pembeli bertanggungjawab sepenuhnya untuk memperolehi xxx mematuhi syarat- syarat berkenaan daripada Pihak Berkuasa yang berkenaan, jika ada xxx semua xxx xxx perbelanjaan ditanggung xxx dibayar oleh Xxxxx Xxxxxxx.Pembeli atas talian (online) juga tertakluk kepada terma-terma xxx syarat-syarat terkandung dalam xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx Pembeli yang berminat adalah dikehendaki mendeposit kepada Pelelong 10% daripada harga rizab dalam bentuk Bank Draf atau Cashier’s Order di atas nama RHB Islamic Bank Berhad sebelum lelongan awam xxx xxxx xxxx xxxxxx bersama-sama dengan segala cukai jualan xxx perkhidmatan (SST) xxx/atau cukai yang menggantikan SST hendaklah dibayar dalam tempoh sembilan puluh (90) hari dari tarikh lelongan kepada RHB Islamic Bank Berhad melalui XXXXXX. Butir-butir pembayaran melalui XXXXXX, xxxx berhubung dengan Tetuan T. Rajagopalu & Co. Untuk maklumat lanjut, xxxx berhubung dengan TETUAN T. RAJAGOPALU & CO, Solicitors for Assignee herein whose address is at Xxxxx 0-0, Xxxxxxxx Xxxx Xxxxxx Xxxxx Xxxxx, 00000 Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx. Tel: 00-0000000 / Fax: 00-0000000 [Ruj: RG/RHB/0339/2023/SYAFIQAH(yusof)], peguamcara bagi pihak pemegang xxxxx xxx atau pelelong yang tersebut dibawah. RAJAN AUCTIONEERS SDN. BHD. X. XXXXX Xx.00X,Xxxxxxx Xxxx,Xxxxx Xxxx Xxxxxx, ( Xxxxxxxx Berlesen ) 41000 Klang, Selangor Darul Ehsan. H/P: 000-0000000 Tel: 00-00000000 / Fax : 00-00000000 H/P: 012-2738109 Ruj Kami: RA/RHBI/TRC/NS/4220-24(fz) CONDITIONS OF SALE
Metode Penelitian Penelitian ini bersifat deskriptif. Jenis penelitian yang digunakan adalah hukum normatif. Sumber data yang dipergunakan pada penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari :
Medi Cal PII is information directly obtained in the course of performing an administrative function on behalf of Medi-Cal, such as determining Medi-Cal eligibility or conducting IHSS operations, that can be used alone, or in conjunction with any other information, to identify a specific individual. PII includes any information that can be used to search for or identify individuals, or can be used to access their files, such as name, social security number, date of birth, driver’s license number or identification number. PII may be electronic or paper. AGREEMENTS
CONTRACT XXXXXXXX Contractor and the distributors/resellers designated by the Contractor, if any, shall provide complete and accurate billing invoices to each Authorized User in order to receive payment. Xxxxxxxx for Authorized Users must contain all information required by the Contract and the State Comptroller. The State Comptroller shall render payment for Authorized User purchases, and such payment shall be made in accordance with ordinary State procedures and practices. Payment of Contract purchases made by Authorized Users, other than Agencies, shall be billed directly by Contractor on invoices/vouchers, together with complete and accurate supporting documentation as required by the Authorized User. Submission of an invoice and payment thereof shall not preclude the Commissioner from reimbursement or demanding a price adjustment in any case where the Product delivered is found to deviate from the terms and conditions of the Contract or where the billing was inaccurate. Contractor shall provide, upon request of the Commissioner, any and all information necessary to verify the accuracy of the xxxxxxxx. Such information shall be provided in the format requested by the Commissioner and in a media commercially available from the Contractor. The Commissioner may direct the Contractor to provide the information to the State Comptroller or to any Authorized User of the Contract.
