Persetujuan Penghindaran Xxxxx Sample Clauses

Persetujuan Penghindaran Xxxxx. Berganda (P3B) P3B termasuk salah satu sumber hukum utama perpajakan internasional selain undang- undang perpajakan nasional karena suatu P3B pada hakikatnya merupakan rekonsiliasi dari dua xxxxx xxxxx xxxx berbeda. Pada negara-negara yang menganut aliran monist, P3B menjadi bagian ketentuan perundang-undangan domestik melalui proses ratifikasi xxx xxx kemungkinan kedudukan P3B akan berada di atas undang-undang perpajakan nasional suatu negara. Pada negara-negara penganut aliran dualist, P3B akan menjadi bagian ketentuan perundang-undangan domestik hanya apabila ketentuan dalam P3B tersebut telah diterjemahkan ke dalam peraturan perpajakan nasional sehingga aliran ini terkesan lebih mengedepankan undang-undang domestiknya (Zain, 2003). Di Xxxxxxxxx, X0X menjadi bagian dari ketentuan perpajakan Indonesia melalui proses ratifikasi xxx kedudukannya diperlakukan sebagai lex specialist terhadap undang-undang domestik (Surahmat, 2000). Menurut Xxxx and Xxxxxxxx, X0X mempunyai dua tujuan utama, yaitu: (1) memfasilitasi perdagangan internasional xxx xxxx investasi antarnegara, xxxxxx xxxx dengan cara menghindarkan adanya pengenaan xxxxx berganda xxx memberikan pengurangan xxxxx xxxxx di negara sumber atas beberapa bentuk penghasilan tertentu; xxx (2) merupakan alat bagi kedua Contracting States untuk lebih dapat menerapkan aturan-aturan domestiknya sehingga dapat mengurangi adanya praktik pengelakan xxxxx, misalnya dengan memungkinkan masing-masing Contracting States untuk xxxxxx bertukar informasi, konsultasi bersama, atau mengadakan mutual agreement. Pada dasarnya, P3B menyelesaikan permasalahan xxxxx berganda dengan mengatur pembagian hak pemajakan antara negara domisili xxx negara sumber. Negara domisili adalah negara tempat Subjek Xxxxx berdomisili, sedangkan negara sumber adalah negara tempat Subjek Xxxxx tadi mendapatkan penghasilan. Contoh pembagian hak pemajakan adalah sebagai berikut: untuk jenis penghasilan xxx kondisi tertentu, hak pemajakan diserahkan sepenuhnya ke negara sumber, atau sebaliknya hak pemajakan diserahkan sepenuhnya ke negara domisili. Dengan cara ini, akan hanya ada satu negara yang boleh memajaki sehingga tidak terjadi pengenaan xxxxx berganda. Pada kasus lain, negara domisili xxx negara sumber sama-sama boleh memajaki tetapi dengan pembatasan. Pembatasan pada negara sumber tertuang dalam bentuk xxxxx xxxxx maksimal yang ditetapkan oleh P3B, sedangkan pembatasan pada negara domisili berbentuk penerapan kredit xxxxx atau pengecualian p...