Otoritas Jasa Keuangan. 6.3 Permintaan sebagaimana dimaksud dalam poin 5.2. huruf a, huruf b dan huruf d wajib disampaikan secara tertulis kepada Wali Amanat dan paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah tanggal diterimanya surat permintaan tersebut Wali Amanat wajib melakukan panggilan untuk RUPO.
Otoritas Jasa Keuangan. 14. Risalah RUPS wajib disampaikan kepada Otoritas ---- Jasa Keuangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari -- setelah RUPS diselenggarakan. Dalam hal batas ----- akhir waktu penyampaian risalah RUPS jatuh pada --- hari libur, risalah RUPS wajib disampaikan paling - lambat pada hari kerja berikutnya. ----------------
Otoritas Jasa Keuangan. 3. Wali Amanat harus melakukan pemanggilan untuk RUPO selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak tanggal diterimanya surat permintaan dari Pemegang Obligasi, Perseroan, dan Otoritas Jasa Keuangan. Dalam hal Wali Amanat menolak permohonan Pemegang Obligasi atau Perseroan untuk mengadakan RUPO, maka Wali Amanat harus memberitahukan secara tertulis alasan penolakan tersebut kepada pemohon dengan tembusannya kepada Otoritas Jasa Keuangan, selambat-lambatnya 14 (empat belas) Hari Kalender setelah diterimanya surat permohonan.
Otoritas Jasa Keuangan d. memiliki komitmen untuk mematuhi ------- peraturan perundang undangan; dan ------
Otoritas Jasa Keuangan mempunyai fungsi, tugas, wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (Unda-unngdang OJK). Dengan berlakunya Undan-gundang OJK, sejak tanggal 31Desember2012 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua belas) fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangansdeiktor Pasar Modal telah beralih dari Bapepam dan LK kepada OJK, sehingga semua rujukan kepada kewenangan Bapepam dan LK dalam peraturan perun-duanndgangan yang berlaku menjadi kepadaOJK.
Otoritas Jasa Keuangan f. Penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain ---- uang hanya dapat dilakukan dalam penambahan modal - Perusahaan Terbuka tanpa memberikan HMETD sesuai -- dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang Pasar Modal atau peraturan -------
Otoritas Jasa Keuangan g. Penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain ---- uang tersebut, wajib memenuhi persyaratan sebagai - berikut :
Otoritas Jasa Keuangan. Prospektus pembaharuan ini diterbitkan di Jakarta pada bulan Maret 2017 BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN Dengan berlakunya Undang-undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM & LK kepada Otoritas Jasa Keuangan, sehingga semua rujukan dan/atau kewajiban yang harus dipenuhi kepada dan/atau dirujuk kepada kewenangan BAPEPAM & LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku menjadi kepada Otoritas Jasa Keuangan(“OJK”). Produk Reksa Dana PT Avrist Asset Management merupakan Produk Investasi yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan hukum Republik Indonesia dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan di Indonesia, informasi tentang Produk Reksa Dana kami tidak untuk didistribusikan, bukan untuk ditawarkan baik menjual ataupun membeli di luar yurisdiksi Negara Republik Indonesia atau kepada pihak di luar Negara Republik Indonesia, yang dimana aktivitas ini dilarang, khususnya wilayah Amerika Serikat, bagi Warga Negara Amerika Serikat (dimana ketentuan tersebut diatur di dalam Peraturan huruf S Pasar Modal Amerika Serikat tahun 33), dan/atau dimana Negara tersebut mewajibkan Manajer Investasi mendaftarkan diri ataupun mendaftarkan produk Reksa Dana PT Avrist Asset Management. PT Avrist Asset Management ("Manajer Investasi") dalam menjalankan kegiatan usahanya akan selalu mentaati ketentuan peraturan yang berlaku di Indonesia, termasuk peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sebagai hasil kerja sama antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara lain, maupun penerapan asas timbal balik (reciprocal) antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara lain, seperti namun tidak terbatas peraturan perundang-undangan mengenai anti pencucian uang, anti terorisme maupun perpajakan, yang keberlakuannya mungkin mengharuskan Manajer Investasi untuk berbagi informasi, termasuk melaporkan dan memotong pajak yang terutang oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang wajib dipenuhi oleh Manajer Investasi dari waktu ke waktu kepada otoritas yang berwenang. Manajer Investasi akan selalu menjaga kerahasiaan data nasabah dan wajib memenuhi ketentuan kerahasiaan nasabah yang berlaku di Indonesia. Dalam hal Manajer Investasi diwajibkan untuk memberikan data nasabah, data nas...
Otoritas Jasa Keuangan. Financial Service Authority In the event that the dispute settlement is not carried out through the Alternative Dispute Settlement Institution, the Customer can submit a request to the Financial Service Authority to facilitate the settlement of the Customer's complaint, with a submission mechanism referring to the provisions of the prevailing laws and regulations.
Otoritas Jasa Keuangan. 3. Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 10.2 huruf a, huruh b dan huruf d Pasal 10 Perjanjian Perwaliamanatan, wajib disampaikan secara tertulis kepada Wali Amanat dan paling lama 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah tanggal diterimanya surat permintaan tersebut Wali Amanat wajib melakukan panggilan untuk RUPO.