Utica College. Remitted Tuition 3 All bargaining unit members are eligible upon employment for up to fifteen (15) 4 hours (non-cumulative) of remitted tuition each academic year beginning with the fall
Utica College Sample Clauses
Related to Utica College
College has the sole right to control and direct the instructional activities of all instructors, including those who are SCHOOL DISTRICT employees.
Health Spending Account contributions by the Executive will cease on the Effective Date. The Executive may submit claims against the balance accrued to the Effective Date, until the end of the calendar year in which the Effective Date occurs.
FLORIDA PREPAID COLLEGE PROGRAM FOR HOUSING If the Student has or is a beneficiary of a Florida Prepaid College Dormitory Program (FPCDP) housing plan, UCF DHRL can bill the FPCDP housing plan to cover most prepayments and rental amounts. However, the Student is hereby notified that:
Washtenaw Community College Eastern Michigan University Xxxxxx Xxxxxxxxxx College of Engineering & Technology Student Services BE 214 xxx_xxxxxxxx@xxxxx.xxx; 734.487.8659 734.973.3398
Health Care Spending Account After six (6) months of permanent employment, full time and part time (20/40 or greater) employees may elect to participate in a Health Care Spending Account (HCSA) Program designed to qualify for tax savings under Section 125 of the Internal Revenue Code, but such savings are not guaranteed. The HCSA Program allows employees to set aside a predetermined amount of money from their pay, not to exceed the maximum amount authorized by federal law, per calendar year, of before tax dollars, for health care expenses not reimbursed by any other health benefit plans. HCSA dollars may be expended on any eligible medical expenses allowed by Internal Revenue Code Section 125. Any unused balance is forfeited and cannot be recovered by the employee.
Health Spending Account (HSA Wellness Spending Account (WSA)/Registered Retirement Savings Plan (RRSP) utilization rates;
Statewide HUB Program Statewide Procurement Division Note: In order for State agencies and institutions of higher education (universities) to be credited for utilizing this business as a HUB, they must award payment under the Certificate/VID Number identified above. Agencies, universities and prime contractors are encouraged to verify the company’s HUB certification prior to issuing a notice of award by accessing the Internet (xxxxx://xxxxx.xxx.xxxxx.xx.xx/tpasscmblsearch/index.jsp) or by contacting the HUB Program at 000-000-0000 or toll-free in Texas at 0-000-000-0000.
Low Census Low census is defined as a decline in patient care requirements resulting in a temporary staff decrease. During periods of low census, the Employer will assign low census to nurses in the following order:
Educational Allowance Special Preparation Bonuses Per Month Per Shift (Full-time) (Part-time)
Kesimpulan Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA) merupakan bentuk kerjasama ekonomi bilateral antara Indonesia xxx Jepang yang bertujuan untuk meningkatkan kegiatan impor, ekspor xxx investasi di kedua negara. Kerangka perjanjian ini meliputi liberalisasi perdagangan, investasi, perlindungan hak kekayaan intelektual, transparansi, anti-persaingan, memperdalam kerja xxxx, xxx menetapkan prosedur untuk menegakkan perjanjian. Perjanjian ini terjalin dilandasi oleh kepentingan nasional masing-masing negara. Adapun kepentingan nasional Indonesia dalam perjanjian ini xxxxxx xxxx mengoptimalkan kerjasama antara Indonesia-Jepang, mendapat kepastian akses pasar di Jepang yang lebih luas berkat penurunan tarif, meningkatkan arus barang xxx xxxx, mendapatkan transfer teknologi, sebagai sektor penggerak, program kesejahteraan, xxx juga menjadi pusat pengembangan manufaktur. General Review semestinya diadakan lima tahun setelah dilaksanakannya perjanjian. namun Jepang menunda pelaksanaan kegiatan ini sampai diubahnya Peraturan Menteri Keuangan yang diklaim tidak sesuai dengan IJEPA. Padahal sebelumnya Indonesia sudah menawarkan Jepang agar memberi usulan terkait peraturan ini sebelum diterbitkan. Indonesia masih mengejar kepentingannya untuk memenuhi perundingan ulang terkait tarif bea masuk xxx tarif impor yang belum terlaksana secara efektif. Selain berkenaan tentang kepentingan nasional, Indonesia sebenarnya juga tidak menetapkan tujuan yang jelas yang akan dicapai dalam kerjasama ekonomi ini. Diplomasi ekonomi yang diupayakan indonesia dalam kerjasama ekonomi bilateral ini didasari oleh beberapa faktor seperti latar belakang sejarah, hubungan perdagangan xxxx xxxxxx menguntungkan, xxx juga kemajuan perekonomian Jepang. Indonesia juga bergantung kepada situasi ekonomi Jepang karena kegiatan impor,ekspor, xxx investasi yang berlangsung memberi dampak terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia dilihat dari nilai perdagangan yang terus mengalami tren kenaikan. Meskipun menguntungkan,Indonesia harus terus bersikap tegas dalam melaksanakan perjanjian ini xxxxxx xxxxx banyak kepentingan nasional dari kerjasama bilateral ini yang belum sepenuhnya tercapai. Melalui analisis komprehensif terhadap kendala yang tidak kondusif bagi Indonesia dalam tinjauan umum IJEPA. Indonesia akan melanjutkan upayanya untuk mewujudkan kepentingan nasionalnya melalui kerja sama ini. Kerja sama ini diharapkan dapat terus meningkatkan hubungan baik perekonomian antara Indonesia-Jepang. DAFTAR PUSTAKA Anggraeni, N. A. (2020). DIPLOMASI EKONOMI JEPANG DALAM UPAYA PERPINDAHAN LIMBAH B3 MELALUI INDONESIA-JAPAN ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT (IJEPA). Jurnal PIR: Power in International Relations, 3(2), 156-172. Ardiyanti, S. T. (2015). Dampak Perjanjian Perdagangan Indonesia - Jepang (Ijepa) Terhadap Kinerja Perdagangan Bilateral. Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan, 9(2), 129–151. xxxxx://xxx.xxx/10.30908/bilp.v9i2. 5 Arifin Rivai, A. N. (2017). Posisi Indonesia di Tengah Fenomena Korporasi Global (Studi Kasus: Relasi Dagang Indonesia – Toyota Pasca Kesepakatan IJEPA). Indonesian Perspective, 2(2), 105. xxxxx://xxx.xxx/10.14710/ip.v2i2.18 474 Xxxxxxxxx Xxxxxx. (2019). Faktor Penghambat Peningkatan Investasi Jepang di Indonesia dalam Kerangka Kerja IJEPA 208-2018. Universitas Katolik Parahyangan. Gocklas C.S, L., & Sulasmiyati, S. (2017). Analisis Pengaruh Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA) Terhadap Nilai Perdagangan Indonesia-Jepang (Studi Pada Badan Pusat Statistik 2000-2016). Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)|Vol, 50(5), 191–200. xxxxx://xxxxx.xxxxxx.xxx/media/pub lications/188892-ID-analisis- pengaruh-indonesia-japan- econom.pdf Hadi, S. (2014). Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement: an Indonesian Perspective. East Asian Policy, 06(03), 114–128. xxxxx://xxx.xxx/10.1142/s17939305 14000312 Harahap, I. K., & Xxxxxx, A. M. (2015). DAMPAK PENERAPAN INDONESIA-JAPAN ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT TERHADAP EKSPOR INDONESIA KE JEPANG. Media Ekonomi, 23(1), 27. xxxxx://xxx.xxx/10.25105/me.v23i1. 0000 Xxxxxx, X. S. (2016). KEGAGALAN INDONESIA DALAM IMPLEMENTASI INDONESIAN JAPAN ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT (IJEPA). Jurnal Lyceum, 4(1), 430–439. Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. (2015). Analisis Review Indonesia Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA) dalam Perdagangan Barang. xxxxx://xxx.xxx/10.1108/eb057810
