Ministry of Coal Sample Clauses

Ministry of Coal. Government of India (hereinafter referred to as “MOC”) has notified New Coal Distribution Policy (hereinafter referred to as “NCDP”) on 18 October 2007 mandating a switchover from the linkage regime of Coal distribution to firm Fuel Supply Agreements (FSAs) between CIL’s subsidiaries and their respective consumers with demand greater than 4200 tonnes per annum (TPA). Subsequently, MOC have issued guidelines for supply of Coal on Cost Plus Basis vide reference No.23022/14/2008-CPD dated 7.10.2008.
AutoNDA by SimpleDocs
Ministry of Coal. 5.1.1 The break up of the quarterly quantities is as follows: (in Tonnes) QUARTERS Quantity APRIL-JUNE JAN-MAR TOTAL However for the purpose of rake formation or other wise with mutual consent of Purchaser and Seller, MSQs may be allowed to be clubbed fully or partly together within QSQs.

Related to Ministry of Coal

  • Tourism 1. In this field, the objective of the cooperation will be to strengthen the promotion of the tourist potentialities of the Parties, as well as to facilitate the information exchange and the conservation of natural and cultural attractions. 2. The Parties will develop tourism through: (a) strengthening of public and private institutions related to the development of tourism; and (b) promotion of the main tourist destinations of each Party.

  • MINISTRY INITIATIVES OSSTF/FEESO education workers will be an active participant in the consultation process at the Ministry Initiatives Committee. Ministry Initiatives Committee shall meet at least quarterly each year to discuss new initiatives, including implications for training, resources. C14.00 PROVINCIAL FEDERATION RELEASE DAYS

  • Minister The Minister is accountable:

  • MINISTRY/SCHOOL BOARD INITIATIVES ETFO will be an active participant in the consultation process to develop a Ministry of Education PPM regarding Ministry/School Board Initiatives.

  • Industrial 8.05 (a) Pay day shall be once each week, and not more than five (5) days pay may be held back, unless other arrangements are made between the Employer and the Union. Employees are to be paid a minimum of two

  • Department of Agriculture United States Department of Agriculture at 0-000-000-0000, 000-000-0000, or xxxx://xxx.xxxxx.xxx/plantind/ to determine those specific project sites located in the quarantined area or for any regulated article used on this project originating in a quarantined county. Regulated Articles Include

  • Skills Development The Company acknowledges the changing pace of technology in the electrical contracting industry and the need for employees to understand those changes and have the necessary skill requirements to keep the Company at the forefront of the industry. The Parties to this Agreement recognise that in order to increase the efficiency, productivity and competitiveness of the Company, a commitment to training and skill development is required. Accordingly, the parties commit themselves to:

  • Pendahuluan Semakin tahun semakin besar kebutuhan akan tanah, baik untuk kepentingan pembangunan perumahan atau gedung maupun untuk pelaksanaan usaha, termasuk usaha pertanian, sedangkan tanah 1 Xxxxx Xxxxxx,XX.XX. adalah Xxxxx Xxxxx III Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi xxx Xxxxx Tetap PS. Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi. kosong yang tersedia sudah semakin sedikit xxx tidak pula memiliki tanah sendiri. Dikarenakan tanah sendiri tidak ada atau sangat kecil sedangkan kebutuhan untuk usaha sangat besar, maka diperlukan pihak xxxx xxxx memiliki lahan tanah yang luas untuk menggunakan tanahnya. Pihak yang membutuhkan lahan tanah yang luas untuk usahanya tidak hanya orang perorangan melainkan juga suatu badan usaha. Salah satu badan usaha yang memerlukan lahan tanah yang cukup luas untuk usahanya di kabupaten Muaro Jambi adalah PT. Era Sakti Wiraforestama. Perusahaan ini membutuhkan lahan tanah yang luas guna usaha perkebunan kelapa sawit. Dari usaha yang dilakukan, akhirnya PT. Era Sakti Wiraforestama mendapatkan lahan tanah yang diinginkannya dengan menggunakan tanah xxxxx masyarakat kecamatan Xxxx Xxxx. Penggunaan tanah masyarakat adat Xxxx Xxxx untuk keperluan usaha perkebunan PT. Era Sakti Wiraforestama bukanlah terjadi dengan sendirinya xxx penguasaan semena-mena, melainkan diawali dengan suatu perjanjian kepada xxxxx masyarakat pemilik tanah tersebut. Perjanjian yang diadakan antara PT. Era Sakti Wiraforestama dengan masyarakat adat Xxxx Xxxx adalah perjanjian penggunaan tanah untuk keperluan usaha, yang dituangkan dalam surat perjanjian. Dalam perjanjian yang diadakan, ditentukan xxx xxx kewajiban masing-masing pihak, umumnya hak dari pihak PT. Era Sakti Wiraforestama dapat menggunakan tanah milik masyrakat adat untuk kegiatan usaha perkebunannya hingga jangka waktu yang ditentukan dengan kewajiban membayar sejumlah harga dari hasil perkebunan yang dilakukan xxx mengembalikan pengelolaan tanah tersebut kepada xxxxx masyarakat adat pada saat berakhirnya jangka waktu perjanjian. Sedangkan hak masyarakat adat selaku pemilik tanah selain mendapatkan bagian hasil perkebunan juga mendapatkan tanahnya kembali setelah berakhirnya perjanjian. Dikarenakan penggunaan tanah untuk usaha perkebunan memakan waktu yang cukup lama, maka banyak terjadi perubahan- perubahan dalam pelaksanaan perjanjian yang kadangkala tidak diketahui oleh pihak xxxxx masyarakat, sehingga merugikan xxxxx masyarakat itu sendiri. Dengan terjadinya perubahan-perubahan dalam pelaksanaan perjanjian tanpa diketahui oleh pihak xxxxx masyarakat adat Xxxx Xxxx, timbulah berbagai permasalahan berupa :

  • City Council Approval It is agreed that this MOU is of no force or affect until ratified by the City Council of the City of Lompoc.

  • Department Approval All Marketing Materials must be reviewed and have the approval of the Department prior to distribution. The Contractor understands and agrees that when submitting any Marketing Materials to the Department for review, the Department is required to consult with the Medical Care Advisory Committee established under 42 CFR 431.12 or an advisory committee with similar membership.

Time is Money Join Law Insider Premium to draft better contracts faster.