Latar Belakang Masalah. Perjanjian Trans-pacific Partnership (TPP) atau Kemitraan Trans Pasifik merupakan suatu konsep perdagangan bebas dalam sektor barang, jasa dan investasi dan menjadikan lautan pasifik sebagai perputaran perdagangan.1 Kemitraan diartikan sebagai teman atau rekan kerja yang berarti setiap negara anggota yang bergabung dalam Kemitraan Trans Pasifik saling bekerja sama dalam konsep perdagangan bebas yang diatur oleh Kemitraan Trans Pasifik. Perjanjian TPP berawal dari pembentukan Pacific Four (P4) yang ditandai dengan penandatanganan MOU Kerjasama Buruh dan Perjanjian Kerjasama di Wellington oleh 4 negara yaitu Singapura, 1 “Kemitraan Trans Pasifik, Fokus Utama Forum APEC di Bali” Voice of America 2013. Tersedia di: <xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xxx/content/tpp-fokus- utama-forum-apec-di-bali/1748844.html> [Diakses 31 Oktober 2014 pukul 14:30] Chile, Selandia Baru dan Brunei Darussalam yang berlaku pada 28 Mei 2006. Pada tahun 0000, Xxxxxxx, Xxxx dan Australia bergabung namun Amerika Serikat baru menunjukkan ketertarikan. Amerika Serikat resmi bergabung pada 14 Desember 2009.2 Pada tahun 0000, Xxxxxxxx bergabung dalam Pacific Four (P4) dan P4 diganti menjadi Trans-pacific Agreement (TPP) sebagai bentuk negosiasi baru. Pada tahun 2010 hingga 2011, Perjanjian TPP mempunyai 9 negara mitra yang keseluruhannya merupakan anggota APEC. Kesembilan negara mitra TPP merupakan anggota Asia Pacific Economic Cooperation (APEC). Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat (US Representative) tahun 2011 memandang kawasan Asia Pasifik merupakan kawasan pasar Amerika dalam perdagangan internasional karena produk ekspor ke kawasan tersebut mencapai US$ 775 miliar atau 61% dari total ekspor Amerika ke berbagai negara di dunia. Keterlibatan Amerika Serikat dalam Trans-pacific Partnership (TPP) di Asia Pasifik membuat Amerika Serikat menjadikan perjanjian TPP sebagai prioritas utama negaranya untuk meningkatkan ekspor, melindungi sektor bisnisnya diluar negeri, dan menciptakan lapangan pekerjaan di Amerika Serikat.3 Hal ini disampaikan oleh Presiden Amerika Serikat pada KTT-19 APEC di Honolulu, Hawai, Amerika Serikat “ We just had an excellent meeting and I’m very pleased to announce that our nine nations have reached the
Latar Belakang Masalah. Berdasarkan istilah nya hukum jaminan berasal dari bahasa Belanda, yaitu “Zakerheid”. Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxxx menyebutkan jaminan merupakan bentuk dari tanggungan beban yang diberikan debitur atau penanggung pada kreditur sebagaimana menjamin suatu kewajiban dalam perikatan2. Hukum jaminan menjadi pengaturan tentang kontruksi yuridis yang dimungkinkan atas pemberian kredit melalui penjaminan harta xxxxx xxxx mana dimiliki sebagai jaminan. Aturan demikian harusnya layak menjadi keyakinan serta memberikan kepastian hukum bagi beberapa lembaga kredit. Jaminan menjadi faktor yang penting pada bentuk pembiayaan sebab jika dilihat dari fungsinya sendiri jaminan sebagai pengaman kredit pada resiko cidera janji, menjadi sarana kreditur untuk mendapatkan pemenuhan atas hak nya xxx juga berfungsi sebagai pengikat debitur untuk memenuhi prestasinya. Pada umumnya, jaminan yang diserahkan oleh debitur kepada bank yaitu berupa jaminan kebendaan seperti kendaraan, rumah tanah xxx xxxx sebagainya, seiring dengan perkembangan zaman lahirlah jaminan tidak berwujud seperti jaminan perusahaan xxx perorangan yang mana dalam hal ini penanggung selaku pihak ketiga mengikatkan dirinya dalam perikatan yang dibuat debitur xxx xxxxxxxx apabila terjadi cidera janji.3 xxx dengan seiring berkembangnya konsep hukum jaminan pula maka terdapat jaminan alternatif pihak ketiga yaitu Letter of Undertaking (XxX) penggunaan Letter of Undertaking (XxX) sebagai jaminan pada kredit merupakan sebuah fenomena bagi perkembangan hukum jaminan yang tidak berwujud. XxX memiliki karakteristik yang berbeda dari perjanjian penanggunangan yang lainnya seperti halnya PG (personal guarantee) xxx CG 2 Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxxx , “Aneka Hukum Bisnis” ,Cet.2, Bandung: PT.Alumni , 2005, hal.12. 3 Op.Cit Kartika Dyah Angraeni xxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx “Kekuatan Hukum XxX Sebagai Jaminan Dalam Kredit Sindikasi Bank”. (corporate guarantee). XxX dianggap sebagai solusi yang mudah sebab dalam prespektif debitur, XxX merupakan jaminan yang cukup mudah dipenuhi. Harvard Bussiness Law Dictionary mendefinisikan XxX sebagai surat perjanjian yang dibuat satu pihak untuk pihak yang lain dengan menyatakan bahwa dirinya sanggup untuk memenuhi perikatan antara debitur xxx kreditur apabila pihak debitur melakukan cidera janji tetapi tidak tertera dalam kontrak. sehingga dengan karakteristik xxx xxxx cenderung sederhana, pelaksanaan XxX cukup mudah xxx dapat disesuaikan dengan kondisi yang sudah dinyatakan oleh debitur, sedangkan pe...
Latar Belakang Masalah. Kondisi perekonomian di Indonesia yang selalu berkembang disertai dengan jumlah lapangan kerja yang terbatas menuntut setiap orang untuk membuat suatu kegiatan usaha dengan mencari peluang- peluang yang memungkinkan dijadikan sebagai jenis usaha. Hal ini karena harga dari suatu produk yang merupakan kebutuhan manusia selalu terjadi peningkatan sehingga dengan lapangan kerja yang terbatas mengharuskan setiap orang untuk untuk menjadi pelaku bisnis denagn membuat atau membentuk kegiatan bisnis yang berdiri sendiri demi memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Untuk memulai suatu usaha atau bisnis, setiap pelaku bisnis harus memperhatikan berbagai hal seperti peluang, modal, distributor serta lokasi tempat usaha yang strategis. Tempat usaha merupakan hal dasar yang perlu dipenuhi bagi setiap orang yang ingin membangun atau membentuk kegiatan bisnis. Bagi sebagian kecil pelaku bisnis, mereka menggunakan lahannya sendiri untuk dibangun sebagai tempat usaha, namun bagi sebagian besar pelaku bisnis, mereka menyewa lahan ataupun bangunan toko yang dapat dijadikan sebagai tempat bagi pelaku bisnis untuk melakukan kegiatan bisnis. Berkenaan dengan menyewa bangunan toko yang nantinya digunakan sebagai tempat pelaku usaha untuk memulai kegiatan usahanya, dalam menyewa bangunan toko tersebut terdapat suatu perjanjian yang melekat diantara subyek-subyek hukum yakni antara pemilik xxx penyewa. Perjanjian ditinjau dari segi bentuknya terdiri atas :
Latar Belakang Masalah. Pertumbuhan pembangunan dibidang ekonomi xxx teknologi, membawa pengaruh besar terhadap pembangunan secara umum termasuk pembangunan dibidang hukum. Dinamisasi masyarakat (development of social) tidak terlepas dari meningkatnya kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks khususnya terhadap barang-barang sebagai sarana untuk meningkatkan taraf hidupnya,xxx tidak terlepas juga dari sifat masyarakat yang selalu mencari kepuasan.1 Di kota-kota yang merupakan pusat kegiatan pemerintahan, pariwisata, perdagangan serta perekonomian yang menyebabkan tumbuhnya bermacam-macam usaha, xxx dibangunnya bangunan untuk tempat usaha. Bangunan untuk usaha tersebut diharuskan tidak menyimpang dari Rencana Tata Ruang Wilayah xxx tidak mengganggu kelestarian lingkungan. Selain itu ditentukan bahwa setiap orang atau badan xxxxx xxxx melakukan kegiatan usaha yang menimbulkan dampak terhadap lingkungan diwajibkan memiliki ijin usaha. Untuk menjamin adanya ketertiban dalam berusaha, pemerintah kota khususnya pemerintah kota Denpasar mengatur xxx-xxx tersebut dalam peraturan daerahnya yaitu dalam Peraturan Daerah Kota Denpasar No.6 Tahun 2001 Tentang Ijin Bangunan juga dalam Peraturan Daerah Kota Denpasar No.9 Tahun 2001 Tentang Ijin Usaha Xxx Ijin Undang- Undang Gangguan.
