International Arrivals Charge. Prior to each Fiscal Quarter, City shall calculate the International Arrivals Charge to be charged on the basis of forecast quarterly International Deplaned Passengers as follows.
International Arrivals Charge Sample Clauses
Related to International Arrivals Charge
International Education Surveys 33A) The Secretary of State may, by notice in writing to the Academy Trust, require the Academy Trust to participate in an international education survey and the Academy Trust shall, upon receipt of such notice, participate in that survey and provide to the Secretary of State or to those carrying out the survey all such assistance and information as may reasonably be required for the purposes of the Academy’s participation in that survey. Pupil Premium
Department’s Contract Manager The Department’s Contract Manager, who is primarily responsible for the Department’s oversight of the Contract, will be identified in a separate writing to the Contractor upon Contract signing in the following format: Department’s Contract Manager Name Department’s Name Department’s Physical Address Department’s Telephone # Department’s Email Address If the Department changes the Contract Manager, the Department will notify the Contractor. Such a change does not require an amendment to the Contract.
Special Service networks The following services must be received from special service network providers in order to be covered. All terms and conditions outlined in the Summary of Benefits apply.
Airlines banned from operating in the EU (black list) Please note that certain airlines are prohibited from operating within the EU, according to a decision made by the European Commission in close consultation with the national air transport authorities. Such airlines are prohibited because they are considered unsafe or not subject to adequate control by the authorities of their country. You can check which airlines are affected by an operating prohibition via the following link: Black List (List of airlines not permitted to operate in the EU)
INTERNATIONAL TRANSPORT 1. Profits derived by an enterprise of a Contracting State from the operation of ships or aircraft in international traffic shall be taxable only in that State.
International Cooperation Members agree to cooperate with each other with a view to eliminating international trade in goods infringing intellectual property rights. For this purpose, they shall establish and notify contact points in their administrations and be ready to exchange information on trade in infringing goods. They shall, in particular, promote the exchange of information and cooperation between customs authorities with regard to trade in counterfeit trademark goods and pirated copyright goods.
International Processing 8.1. Conditions for International Processing SAP shall be entitled to process Personal Data, including by using Subprocessors, in accordance with this DPA outside the country in which the Customer is located as permitted under Data Protection Law.
International Boycott Grantee certifies that neither it nor any substantially owned affiliated company is participating or shall participate in an international boycott in violation of the provision of the U.S. Export Administration Act of 1979 (50 USC Appendix 2401 et seq.) or the regulations of the U.S. Department of Commerce promulgated under that Act (15 CFR Parts 730 through 774).
Network Etiquette You are expected to abide by the generally accepted rules of network etiquette. These include but are not limited to the following:
Pendahuluan Semakin tahun semakin besar kebutuhan akan tanah, baik untuk kepentingan pembangunan perumahan atau gedung maupun untuk pelaksanaan usaha, termasuk usaha pertanian, sedangkan tanah 1 Xxxxx Xxxxxx,XX.XX. adalah Xxxxx Xxxxx III Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi xxx Xxxxx Tetap PS. Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi. kosong yang tersedia sudah semakin sedikit xxx tidak pula memiliki tanah sendiri. Dikarenakan tanah sendiri tidak ada atau sangat kecil sedangkan kebutuhan untuk usaha sangat besar, maka diperlukan pihak xxxx xxxx memiliki lahan tanah yang luas untuk menggunakan tanahnya. Pihak yang membutuhkan lahan tanah yang luas untuk usahanya tidak hanya orang perorangan melainkan juga suatu badan usaha. Salah satu badan usaha yang memerlukan lahan tanah yang cukup luas untuk usahanya di kabupaten Muaro Jambi adalah PT. Era Sakti Wiraforestama. Perusahaan ini membutuhkan lahan tanah yang luas guna usaha perkebunan kelapa sawit. Dari usaha yang dilakukan, akhirnya PT. Era Sakti Wiraforestama mendapatkan lahan tanah yang diinginkannya dengan menggunakan tanah xxxxx masyarakat kecamatan Xxxx Xxxx. Penggunaan tanah masyarakat adat Xxxx Xxxx untuk keperluan usaha perkebunan PT. Era Sakti Wiraforestama bukanlah terjadi dengan sendirinya xxx penguasaan semena-mena, melainkan diawali dengan suatu perjanjian kepada xxxxx masyarakat pemilik tanah tersebut. Perjanjian yang diadakan antara PT. Era Sakti Wiraforestama dengan masyarakat adat Xxxx Xxxx adalah perjanjian penggunaan tanah untuk keperluan usaha, yang dituangkan dalam surat perjanjian. Dalam perjanjian yang diadakan, ditentukan xxx xxx kewajiban masing-masing pihak, umumnya hak dari pihak PT. Era Sakti Wiraforestama dapat menggunakan tanah milik masyrakat adat untuk kegiatan usaha perkebunannya hingga jangka waktu yang ditentukan dengan kewajiban membayar sejumlah harga dari hasil perkebunan yang dilakukan xxx mengembalikan pengelolaan tanah tersebut kepada xxxxx masyarakat adat pada saat berakhirnya jangka waktu perjanjian. Sedangkan hak masyarakat adat selaku pemilik tanah selain mendapatkan bagian hasil perkebunan juga mendapatkan tanahnya kembali setelah berakhirnya perjanjian. Dikarenakan penggunaan tanah untuk usaha perkebunan memakan waktu yang cukup lama, maka banyak terjadi perubahan- perubahan dalam pelaksanaan perjanjian yang kadangkala tidak diketahui oleh pihak xxxxx masyarakat, sehingga merugikan xxxxx masyarakat itu sendiri. Dengan terjadinya perubahan-perubahan dalam pelaksanaan perjanjian tanpa diketahui oleh pihak xxxxx masyarakat adat Xxxx Xxxx, timbulah berbagai permasalahan berupa :
