Saran. Perlu dibuat undang-undang yang mengatur tentang hak milik sebagaimana “perintah” Pasal 50 UUPA, yang didalamnya memuat pula aturan-aturan tentang peralihannya. Larangan kuasa mutlak dalam peralihan hak milik atas tanah melalui jual beli tidak cukup hanya menggunakan Intruksi Mendagri atau PP saja, akan tetapi sebaiknya dituangkan dalam peraturan setingkat Undang-undang. ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇,2010, Peralihan Hak Atas Tanah ▇▇▇ Pendaftarannya, Sinar Grafika, Jakarta. ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇,2003,Metodologi Penelitian Hukum, Raja Wali Press, Jakarta ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇, 2010,Teori ▇▇▇ Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia Malang.
Appears in 1 contract
Sources: Power of Attorney
Saran. Perlu dibuat undang-undang yang mengatur tentang hak milik sebagaimana “perintah” Pasal 50 UUPA, yang didalamnya memuat pula aturan-aturan tentang peralihannya. Larangan kuasa mutlak dalam peralihan hak milik atas tanah melalui jual beli tidak cukup hanya menggunakan Intruksi Mendagri atau PP saja, akan tetapi sebaiknya dituangkan dalam peraturan setingkat Undang-undang. DAFTAR PUSTAKA ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇,2010, Peralihan Hak Atas Tanah ▇▇▇ Pendaftarannya, Sinar Grafika, Jakarta. ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇,2003,Metodologi Penelitian Hukum, Raja Wali Press, Jakarta ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇, 2010,Teori ▇▇▇ Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia Malang.
Appears in 1 contract
Sources: Power of Attorney