Pengertian Otoritas Xxxx Xxxxxxxx. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253) tentang Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang OJK, dengan tujuan untuk melakukan pengawasan atas industri jasa keuangan secara terpadu, yang disahkan pada tanggal 22 November 2011, sehingga jelas sekarang landasan kerja, tugas pokok, fungsi, xxx kewenangan xxx xxx-xxx xxxx tentang lembaga baru ini diatur 52xxxx://xxx.xxx.xx.xx/ Diakses pada Tanggal 29 Oktober 2017, Pukul 14.22 WIB. oleh undang-undang tersebut.53 Menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang- Undang OJK, dirumuskan bahwa OJK adalah lembaga yang mempunyai independen xxx bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, xxxxx, xxx wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaaan, xxx penyidikan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. Undang-Undang OJK secara historis memilik ide pembentukan sebagai hasil dari kompromi dalam menghindari jalan buntu pembahasan undang-undang tentang Bank Indonesia oleh DPR. Pada awal pemerintahan Presiden Xxxxxxx, pemerintah mengajukan Rancangan Undang-Undang Bank Indonesia (RUU BI) yang memberikan independensi kepada bank sentral. RUU ini di samping memberikan independensi, tetapi juga mengeluarkan fungsi pengawasan perbankan dari Bank Indonesia.54 Ide pemisahan fungsi pengawasan dari bank sentral ini datang dari Xxxxxx Xxxxxxxxxxx, mantan Gubernur Bundesbank (Bank Sentral Xxxxxx) xxxx pada waktu penyusunan RUU (kemudian menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia) bertindak sebagai konsultan, mengambil pola Bank Sentral Xxxxxx xxxx tidak mengawasi bank. Secara rinci, OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan dapat terselenggara secara teratur, xxxx, transparan, akuntabel, mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan xxx stabil, xxx mampu melindungi kepentingan konsumen xxx masyarakat, yang diwujudkan melalui adanya sistem pengaturan xxx pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.
