Landasan Hukum. 1.5 Sistematika
Landasan Hukum. Peraturan yang menjadi dasar penyusunan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi ini adalah : • Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tanggal 26 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas. • Peraturan Bapepam No. X.K.6 Lampiran Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal No. KEP-431/BL/2012 tanggal 1 Agustus 2012 tentang Penyampaian Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik. • Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 mengenai Komite Nominasi dan Remunerasi tanggal 8 Desember 2014.
Landasan Hukum. Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan OPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran OPD.
Landasan Hukum. Perjanjian Kinerja (PK) Kecamatan Lamala Kabupaten Banggai Tahun 2019 ini disusun dengan berlandaskan pada peraturan perundangan berikut :
Landasan Hukum. Dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Tahun 2017, beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan, yaitu sebagai berikut :
Landasan Hukum. Implementasi kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) ke dalam kurikulum di lingkungan Universitas Katolik Soegijapranata merupakan amanah dari berbagai regulasi antara lain Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Menteri guna meningkatkan mutu pendidikan dan pembelajaran serta lulusan Universitas Katolik Soegijapranata. Dalam kebijakan MBKM disebutkan bahwa pemenuhan masa dan beban belajar bagi mahasiswa sarjana atau sarjana terapan dapat dilaksanakan dengan: 1) mengikuti seluruh proses pembelajaran dalam program studi pada perguruan tinggi sesuai masa dan beban belajar; 2) mengikuti proses pembelajaran di dalam program studi untuk memenuhi sebagian masa dan beban belajar dan sisanya mengikuti proses pembelajaran di luar program studi selama 3 (tiga) semester. Landasan hukum dan sumber-sumber referensi bagi implementasi kebijakan 3 (tiga) semester di luar program studi antara lain:
Landasan Hukum. 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
Landasan Hukum. Adapun dasar hukum yang mengatur penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2022 ini adalah :
Landasan Hukum. Dasar hukum yang melandasi disusunnya Laporan Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banyuwangi Tahun 2019, antara lain :
Landasan Hukum. 1. Undang – Undang No 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih bebas dari Nepotisme Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);