Risiko kewajiban hukum. Perseroan menghadapi risiko hukum yang material dalam kegiatan usahanya. Risiko tersebut meliputi kewajiban potensial berdasarkan undang-undang sekuritas atau undang-undang lainnya yang terkait dengan kelalaian material, pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan, yang terjadi sehubungan dengan permohonan untuk menerbitkan efek dan transaksi lainnya. Perseroan juga mungkin akan bertanggung jawab atas “opini kewajaran” dan nasihat lainnya yang diberikan oleh Grup Perseroan kepada peserta transaksi korporasi dan perselisihan atas syarat dan ketentuan perjanjian perdagangan yang kompleks. Perseroan juga menghadapi kemungkinan menghadapi pihak yang berlawanan dalam transaksi perdagangan yang kompleks atau berisiko mengambil tindakan terhadap Perseroan dan/atau karyawan Perseroan atas kegagalan dalam memberikan nasihat secara profesional. Kegiatan usaha Perseroan tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan dalam bidang perbankan, industri jasa sekuritas dan keuangan, serta pengawasan regulator. Regulator memiliki wewenang untuk menetapkan dan memberlakukan peraturan, mengawasi dan melakukan pemeriksaan atas Perusahaan Efek untuk memenuhi tujuannya dan memastikan integritas pasar keuangan serta kepentingan nasabah/investor dan pihak ketiga lainnya yang bertransaksi dengan lembaga keuangan (termasuk Perseroan) terjaga dengan baik. Kegagalan memenuhi ketentuan hukum dapat menyebabkan, antara lain, penyelidikan, tuntutan, denda, serta pembatasan atas Grup Perseroan, yang juga dapat menimbulkan dampak terhadap kegiatan usaha Perseroan tertentu. Paparan risiko tersebut terhadap Perseroan dimitigasi dengan penyusunan proses dan pengendalian internal yang tepat serta kepatuhan Perseroan secara ketat terhadap undang-undang, ketentuan, dan peraturan tersebut. Akan tetapi, tidak ada jaminan bahwa pelanggaran ketentuan hukum oleh Perseroan di masa depan atau perubahan di masa depan atas hukum dan peraturan yang berlaku saat ini, atau pemberlakuan ketentuan hukum baru oleh regulator yang berwenang tidak akan menimbulkan dampak merugikan yang material terhadap bisnis Perseroan dan/atau Penawaran. Peraturan perundang-undangan baru atau perubahan dalam penerapan peraturan perundang- undangan yang saat ini berlaku atas nasabah Perseroan juga dapat menimbulkan dampak merugikan terhadap kegiatan usaha Perseroan. Sebagai contoh, perubahan peraturan dapat membatasi kegiatan nasabah Perseroan, dan karenanya, jasa Perseroan atas nama nasabah tersebut.
