Akuntabilitas. Bank harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu Perseroan harus dikelola secara benar, In line with the development of the banking industry, which was followed by the development of increasingly complex banking business led to increased, bank business risks. Therefore, GCG implementation in the banking industry becomes very important and fundamental, particularly in dealing with the challenges and risks faced by the banking industry that increasingly varied. GCG implementation in Bank refers to the OJK Regulation and other applicable laws and regulations. The general principles used by the Bank in GCG implementation are Transparency, Accountability, Responsibility, Independency and Fairness, with the implementation as follows:
Akuntabilitas. Kinerja IV
Akuntabilitas. Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada pemerintah daerah dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.
Akuntabilitas. Dalam menjalankan tugas dan kewenangannya kecamatan harus memiliki kapasitas tanggung gugat publik. Tanggung gugat ini merujuk pada tuntutan bagi institusi dan perangkat kecamatan untuk menjawab secara periodik setiap pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan bagaimana mereka menggunakan wewenang, bagaimana sumber daya dipergunakan, dan apa yang telah dicapai dengan penggunaan sumber daya tersebut. Akuntabilitas berhubungan dengan kewajiban dari institusi pemerintahan maupun para aparat yang bekerja di dalamnya untuk membuat kebijakan maupun melakukan aksi yang sesuai dengan nilai yang berlaku maupun kebutuhan masyarakat1. Intinya, prinsip akuntabilitas publik adalah suatu ukuran yang menunjukkan seberapa besar tingkat kesesuaian penyelenggaraan pelayanan dengan ukuran nilai-nilai atau norma-norma eksternal yang dimiliki oleh para stakeholders yang berkepentingan dengan pelayanan tersebut. Prinsip ini menjamin bahwa setiap kegiatan yang dijalankan kecamatan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada pihak-pihak yang terkena dampak aktivitas tersebut. Dalam konteks pengembangan kualitas pelayanan publik di kecamatan maka prinsip ini ditujukan untuk menciptakan kejelasan tentang apa yang dilakukan institusi kecamatan (baik dalam hal administratif maupun substansi pelayanan) dan bagaimana sumberdaya yang ada dikelola untuk memenuhi kebutuhan masyarakat urban. Dengan begitu, menjadi penting bagi kecamatan untuk merumuskan prosedur pelayanan yang jelas dan terukur agar publik bisa mengetahui pengelolaan pelayanan publik dan layak tidaknya implikasi pelayanan tersebut terhadap masyarakat luas.
Akuntabilitas a. Meningkatkan kualitas pelaporan kinerja, melalui peningkatan kapasitas pegawai yang ditugaskan untuk menyusun laporan kinerja; dan