Common use of Pembahasan Clause in Contracts

Pembahasan. 1. Perjanjian sewa menyewa bangunan toko dalam bentuk tidak tertulis ditinjau dalam prinsip-prinsip perjanjian Sewa menyewa merupakan 2 I ▇▇▇▇▇ ▇▇▇ Setiawan, 2016, Hukum Perikatan, Sinar Grafika, Jakarta, h. 179. dimiliki melainkan untuk hanya untuk dipergunakan atau menikmati kegunaan dari barang tersebut. Hal ini terjabar dengan jelas dalam pengertian sewa menyewa di ketentuan Pasal 1548 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa : “sewa menyewa adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak lainnya kenikmatan dari suatu barang, selama waktu tertentu ▇▇▇ dengan pembayaran suatu harga, yang pihak tersebut belakangan itu disanggupi pembayarannya.” Berdasarkan pada pengertian sewa menyewa menurut peraturan perundang-undangan tersebut, dalam perjanjian sewa menyewa terdapat kalusul perikatan didalamnya. Perikatan yang terjalin antara pihak penyewa ▇▇▇ pihak ▇▇▇▇ menyewakan bangunan toko melahirkan hubungan hukum menyangkut sewa-menyewa bangunan toko. Terciptanya hubungan hukum dalam perjanjian sewa menyewa toko tersebut, masing-masing pihak memiliki hak. Jika ditinjau mengenai hak, sebagaimana Santjipto Raharjo mengemukakan ciri-▇▇▇▇ ▇▇▇▇ melekat pada hak menurut hukum adalah sebagai berikut : 1. Hak itu dilekatkan kepada seseorang yang disebut pemilik atau subyek dari hak. Ia juga disebut orang yang memiliki titel atas barang yang menjadi sasaran hak. 2. Hak itu tertuju kepada orang lain dalam pengertian menjadi pemegang kewajiban. Antara ▇▇▇ ▇▇▇ kewajiban terdapat hubungan korelasi. 3. ▇▇▇ ▇▇▇▇ ▇▇▇ pada seseorang mewajibkan pihak lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan. Hal ini dapat disebut isi dari hak 4. Seseorang yang berkewajiban melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu perbuatan disebut objek dari hak 5. Setiap hak menurut hukum mempunyai titel, yaitu suatu melekatnya hak itu pada pemiliknya.3 Menurut Darwan Prints, “yang dimaksud dengan hak disini adalah sesuatu yang harus diberikan kepada seseorang sebagai akibat dari kedudukan atau status dari seseorang, sedangkan kewajiban adalah suatu prestasi baik berupa ▇▇▇▇▇ atau ▇▇▇▇ ▇▇▇▇ harus dilakukan oleh seseorang karena kedudukan atau statusnya”.4 Jika dianalisis perjanjian sewa-menyewa bangunan toko, masing-masing pihak memiliki hak yakni pihak yang menyewakan bangunan toko memiliki hak untuk mendapatkan sejumlah uang atas disewakannya bangunan toko miliknya, sedangkan pihak penyewa memiliki hak untuk menikmati berupa memanfaatkan fungsi bangunan toko sebagaimana mestinya. ▇▇▇ ▇▇▇▇ diterima masing- masing pihak bukan berarti para pihak hanya mengutamakan hak ▇▇▇▇ ▇▇▇ mengabaikan kewajibannya masing-masing. Hal ini karena yang menjadi alasan 3 Suratman, 2010, Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Permata Puri Media, Jakarta, h. 28.

Pembahasan. 1. Perjanjian sewa menyewa bangunan toko dalam bentuk tidak tertulis ditinjau dalam prinsip-prinsip perjanjian Sewa menyewa merupakan 2 I ▇Gugatan dari si pemberi hibah terhadap si penerima hibah dapat dihindari dengan jalan penyelesaian sengketa secara musyawarah atau kekeluargaan yang akan memper- temukan kepentingan kedua belah pihak daripada melalui jalan pengadil- an yang akan memakan waktu ▇▇▇▇ ▇▇▇ Setiawan, 2016, Hukum Perikatan, Sinar Grafika, Jakarta, h. 179belum tentu kepentingan masing- masing pihak dapat terpenuhi. dimiliki melainkan untuk hanya untuk dipergunakan atau menikmati kegunaan dari barang tersebut. Hal ini terjabar Hendaknya masing-masing pihak me- laksanakan perjanjian hibah itu dengan jelas dalam pengertian sewa menyewa di ketentuan Pasal 1548 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa : “sewa menyewa adalah suatu perjanjian, dengan mana benar sehingga salah satu pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak lainnya kenikmatan dari suatu barang, selama waktu tertentu tidak ▇▇▇ dengan pembayaran suatu harga, yang pihak tersebut belakangan itu disanggupi pembayarannya.” Berdasarkan pada pengertian sewa menyewa menurut peraturan perundang-undangan tersebut, dalam perjanjian sewa menyewa terdapat kalusul perikatan didalamnya. Perikatan yang terjalin antara pihak penyewa ▇▇▇ pihak ▇▇▇▇ menyewakan bangunan toko melahirkan hubungan hukum menyangkut sewa-menyewa bangunan tokodirugikan. Terciptanya hubungan hukum dalam perjanjian sewa menyewa toko tersebut, Misalnya penerima hibah harus dengan baik memelihara si pemberi hibah karena si pemberi hibah memberikan hibah secara ikhlas. Sehingga kedua pihak tidak ▇▇▇ ▇▇▇▇ merasa dirugikan yang pada akhirnya akan mengajukan gugatan kepada masing-masing pihak. Akibat hukum adalah akibat- akibat yang timbul karena adanya suatu perbuatan, sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Misalnya, kesepakatan dua belah pihak memiliki hakyang cakap, dapat mengakibatkan lahirnya perjanjian. Jika ditinjau mengenai hakAkibat hukum dapat terjadi ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ terjadinya pembatalan suatu perbuatan hukum, sebagaimana Santjipto Raharjo mengemukakan ciri-misalnya adanya pembatalan ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇ melekat pada hak menurut menimbulkan akibat hukum adalah sebagai berikut : 1atas harta hibah. Hak itu dilekatkan kepada seseorang yang disebut pemilik atau subyek dari hak. Ia juga disebut orang yang memiliki titel Akibat hukum atas barang yang menjadi sasaran hak. 2. Hak itu tertuju kepada orang lain dalam pengertian menjadi pemegang kewajiban. Antara harta ▇▇▇ ▇▇▇ kewajiban terdapat hubungan korelasi. 3. ▇▇▇ ▇▇▇▇ ▇▇▇ pada seseorang mewajibkan pihak lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan. Hal ini dapat disebut isi dari hak 4. Seseorang yang berkewajiban melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu perbuatan disebut objek dari hak 5. Setiap hak menurut hukum mempunyai titel, yaitu suatu melekatnya hak itu pada pemiliknya.3 Menurut Darwan Prints, “yang dimaksud dengan hak disini adalah sesuatu yang harus diberikan kepada seseorang sebagai akibat dari kedudukan atau status dari seseorang, sedangkan kewajiban adalah suatu prestasi baik berupa ▇▇▇▇▇ atau ▇▇▇▇ ▇▇▇▇ harus dilakukan oleh seseorang karena kedudukan atau statusnya”.4 Jika dianalisis perjanjian sewa-menyewa bangunan toko, masing-masing pihak memiliki hak yakni pihak yang menyewakan bangunan toko memiliki hak untuk mendapatkan sejumlah uang atas disewakannya bangunan toko miliknya, sedangkan pihak penyewa memiliki hak untuk menikmati berupa memanfaatkan fungsi bangunan toko sebagaimana mestinya. dimohonkan pembatalan di suatu Pengadilan dengan adanya putusan pembatalan ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇ diterima masing- masing pihak bukan berarti para pihak hanya mengutamakan telah ber- kekuatan hukum tetap maka kepemilik- an atas harta tersebut akan kembali kepada pemberi hibah. Seluruh harta yang telah dihibahkannya pada waktu dulu akan menjadi hak miliknya sendiri. Sebagai contoh apabila se- seorang memberikan hibah sebidang tanah atau sebuah rumah, maka dengan adanya putusan pembatalan hibah oleh suatu pengadilan yang telah ber- kekuatan hukum tetap maka tanah atau rumah tersebut akan kembali menjadi hak milik pemberi hibah. Pengembalian ini dilakukan ▇▇- ▇▇▇▇ mengosongkan terlebih dahulu obyek hibah tersebut. Misalnya, apabila obyek ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇ mengabaikan kewajibannya masingdiberikan berupa rumah maka penerima ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇ telah menempati rumah tersebut harus meninggalkan rumah yang diterimanya tersebut sampai jangka waktu yang telah ditentukan berdasarkan putusan majelis hakim dalam pembatalan hibah. Sedangkan apabila obyek hibah berupa tanah maka apabila di atas tanah tersebut oleh penerima hibah telah didirikan sebuah bangunan yang permanen maka dalam jangka waktu tersebut bangunan tersebut dibongkar ▇▇▇ diratakan kembali dengan tanah. Kasus pembatalan hibah merupa- kan kasus ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ terjadi dikarena- kan pihak penerima hibah tidak me- menuhi persyaratan dalam menjalankan ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇ telah diberikan. Menurut hukum, ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇ sudah diberikan tidak dapat ditarik kembali, akan tetapi terdapat beberapa pengecualian sehingga hibah dapat ditarik kembali. Apabila kita bandingkan dengan ketentuan pembatalan hibah dalam hukum perdata KUHPerdata yang diatur dalam Pasal 1666 KUHPerdata. Dapat dilihat bahwa pada prinsipnya suatu hibah itu tidak dapat ditarik kembali, namun berdasarkan alasan- ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇ telah ditetapkan oleh undang-masingundang ▇▇▇ mengingat keadaan tertentu, suatu hibah itu dimungkinkan untuk ditarik kembali oleh si pem- berinya. Hal ini karena Penarikan terhadap suatu hibah, hanyalah dimungkinkan berdasarkan alasan-alasan sebagaimana yang menjadi alasan 3 Suratmantelah ditetapkan dalam Pasal 1688 KUHPerdata, 2010yaitu:67 67 Benyamin Asri ▇▇▇ Thabrani Asri, Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan IndonesiaWaris Barat (Suatu Pembahasan Teoritis ▇▇▇ Praktek), Permata Puri MediaBandung: Penerbit ▇▇▇▇▇▇▇▇, Jakarta1988, h. 28hlm. 62.