Pembahasan. Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, memberikan pengertian mengenai perkawinan yaitu ikatan lahir xxxxx xxxxxx seorang pria dengan seorang xxxxxx sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.Atas dasar ini, perkawinan diharapkan dapat membentuk keluarga bahagia xxx kekal, serta diharapkan berjalan lancar, tanpa hambatan, xxx bahagia selama-lamanya sesuai dengan prinsip atau azas dari suatu perkawinan.5 Perkawinan sebagai lembaga hukum, mempunyai akibat xxxxx xxxx sangat 4Ibid 5 Soemiyati,Hukum Perkawinan Xxxxx Xxx UU.Perkawinan UU No 1 Tahun 1974, Xxxxxxx, Yogyakarta, 1974, hlm. 55. pentingdalam kehidupan para pihak yang melangsungkan perkawinan. 6 Perjanjian dalam suatu perkawinan merupakan perjanjian yang mengatur akibat dari adanya ikatan perkawinan, xxxx xxxxx satunyaialah dalam bidang harta kekayaan. Perjanjian perkawinan jarang terjadi di Indonesia asli, disebabkan masih kuatnya hubungan kekerabatan xxxxxx xxxxx suami istri, serta kuatnya pengaruh hukum adat. Pada dasarnya perkawinan merupakan suatu perjanjian yang mengikat lahir xxx xxxxx dengan dasar iman. Itu sebab sebagian orang berpendapat, bahwa suatu perkawinan merupakan persetujuan belaka dalammasyarakat antara seorang laki-xxxx xxx seorang perempuan, seperti persetujuan dalam jual beli, sewamenyewa xxx xxxx sebagainya.7 Di Indonesia, terdapat 3 (tiga) produk peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah perjanjian perkawinan, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) atau Burgerlijk Wetboek Islam. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, sehingga di negara Indonesia telah terjadi unifikasidalam bidang Hukum Perkawinan, kecuali sepanjang yang belum atau tidak diatur dalam undang- undang tersebut, maka peraturan lama dapat dipergunakan.8 Meskipun undang-undang tersebut mengatur tentang perkawinan, tapi lebih jauh substansinya mengatur pula mengenai xxx-xxx xxxx berkaitan dengan perkawinan atau segala akibat xxxxx xxxx berkaitan dengan perkawinan, sehingga hal ini dapat dikategorikan sebagai Hukum Keluarga.9Perjanjian perkawinan merupakan istilah yang diambilkan dari judul Bab V Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, berisikan satu pasal, yaitupasal 29. Sedangkan pengertian perjanjian perkawinanini tidak diperoleh penjelasan, xxxx xxx hanya pengaturan kapan perjanjian kawin itu dibuat, mengatur keabsahan, saat berlakunya, xxx dapat diubahnya perjanjian itu. Tidak diatur mengenai ...
Pembahasan. Hasil uji Hipotesis 1 Berdasarkan hasi dari uji statistik, dapat diketahui bahwa nilai ekspor sesudah diberlakukannya IJEPA mengalami peningkatan dibandingkan dengan sebelum diberlakukannya IJEPA. Dari hasil analisis statistik ditunjukkan bahwa Ho ditolak xxx Xx diterima, yang berarti ada perbedaaan antara nilai ekspor pada saat sebelum xxx sesudah diberlakukannya IJEPA. Berdasarkan hasil dari uji korelasinya, dapat dilihat bahwa hubungan antara nilai ekspor sebelum xxx sesudah penerapan IJEPA sangat rendah. Berdasarkan hasil dari Uji T berpasangan, nilai rata-rata ekspor tahunan Indonesia dari Jepang meningkat sangat signifikan pada saat diberlakukannya IJEPA apabila dibandingkan dengan sebelum diberlakukannya. Hal ini disebabkan IJEPA sebagai perjanjian perdagangan bebas memberikan peluang bagi para pelaku bisnis dari Indonesia untuk melakukan ekspor ke Jepang, selain itu IJEPA telah memposisikan Indonesia sejajar dengan negara pesaing Indonesia di pasar Jepang khususnya dengan negara yang sudah memiliki FTA dengan Jepang. IJEPA sebagai perjanjian perdagangan bebas mengatur dalam penurunan bea masuk barang antar negara, hal inilah yang dimanfaatkan oleh para pelaku bisnis Indonesia, dengan ini harga komoditas dari Indonesia dapat lebih bersaing di pasar Jepang. Selain itu dalam IJEPA juga memberikan bantuan teknis di beberapa sektor industri unggulan Indonesia seperti energi, industri manufaktur, agribisnis xxx perikanan, xxx memberikan promosi ekspor bagi UKM Indonesia ke Jepang, salah satunya adalah sejak diberlakukannya IJEPA diturutsertakannya Indonesia dalam Japan International Seafood Technology Expo (Jurnal Kemenperin) yang mana dapat meningkatkan produksi Indonesia xxx peluang ekspor Indonesia ke Jepang semakin besar. Berdasarkan hasil penelitian di atas IJEPA sebagai perjanjian perdagangan dapat berpengaruh positif bagi ekspor Indonesia apabila, Indonesia melakukan spesialisasi produksi pada sektor-sektor industri yang menjadi keunggulan komparatif Indonesia. Selain itu promosi ekspor xxx bantuan teknis yang termasuk dalam IJEPA memberikan pengaruh positif bagi nilai ekspor Indonesia ke Jepang. Hasil uji penelitian ini didukung hasil uji dari penelitian Setiawan (2012) yang menyatakan bahwa IJEPA memberikan dampak positif bagi perdagangan Indonesia xxx Jepang. Hasil uji hipotesis 2 Berdasarkan hasi dari uji statistik, dapat diketahui bahwa nilai impor sesudah diberlakukannya IJEPA mengalami peningkatan dibandingkan dengan sebelum diberlakukannya...
Pembahasan. 1. Sifat Obligatoir Dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli Hak Atas Tanah Pada asasnya janji menimbulkan perikatan.6 Eksistensi perjanjian sebagai salah satu sumber perikatan, seklaipun Buku III BW mengatur tentang”Perikatan”, tetapi tidak satu pasalpun yang menguraikan apa yang dinamakan perikatan. Dalam perkembanganya pengertian perikatan tersebut, telah mengalami perubahan. Menurut Pitlo, perikatan adalah suatu hubungan xxxxx xxxx bersifat harta kekayaan antara dua orang atau lebih, atas dasar mana pihak yang satu berhak (kreditor)
Pembahasan. A. Transformasi AATHP menjadi Hukum Nasional di Negara Anggota ASEAN Perjanjian internasional adalah salah satu sumber hukum internasional.30 Perjanjian Internasional sendiri dapat diartikan sebagai perjanjian yang diadakan antara anggota masyarakat bangsa-bangsa xxx bertujuan untuk mengakibatkan akibat hukum tertentu.31 Pembuatan perjanjian internasional yang mengatur berbagai aspek kehidupan manusia baik secara khusus maupun umum merupakan salah satu xxxxxx xxxx efektif xxx efisien dalam mengatasi persoalan yang timbul sekaligus guna menjamin kesejahteraan xxx kedamaian untuk manusia.32 Sebagai hukum internasional, perjanjian internasional tidak dapat langsung berlaku dalam hukum nasional. Berlakunya perjanjian internasional menjadi hukum nasional dapat dijelaskan melalui teori hubungan hukum 00 Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx Tahun 2014 Nomor 258. Kementerian lingkungan hidup Republik indonesia, “Indonesia Meratifikasi Undang-Undang tentang Pengesahan ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (Persetujuan ASEAN tentang Pencemaran Asap Lintas Batas”, xxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/ indonesia-meratifikasi-undang-undang-tentang-pengesahan-asean-agreement-on-transboundary-haze- pollution-persetujuan-asean-tentang-pencemaran-asap-lintas-batas/, diakses 26 Oktober 2015. 27 Xxx Fajar, “Ratifikasi Setengah hati Undang-undang Penanganan Bencana Asap Lintas Negara”, http:// xxx.xxxxxxxx.xx.xx/0000/00/00/xxxxxxxxxx-xxxxxxxx-xxxx-xxxxxx-xxxxxx-xxxxxxxxxx-xxxxxxx-xxxx-xxxxxx- negara/, diakses 5 Maret 2016. 28 Xxxxxx Xxxxxxx, op.cit., p. 96. 29 Asumsi berdasarkan data BNPB yang dimuat dalam Majalah Xxxx BNPB Vol. 6, No. 3, (Desember 2015): 5 – 6. 30 X.X Xxxxxx, op.cit., hlm. 51. 31 Mochtar Kusumaatmaatmadja xxx Xxxx X. Xxxxx, Pengantar Hukum Internasional, (Bandung: Alumni, 2015), hlm. 117. 32 Ibid., hlm. 118. internasional xxx hukum nasional. Secara xxxxx besar terdapat tiga (3) pendekatan yang dapat digunakan untuk menjelaskan bagaimana hubungan hukum internasional xxx hukum nasional sekaligus menjelaskan cara bagaimana hukum internasional dapat berlaku menjadi hukum nasional. Pertama adalah pendekatan menggunakan Teori Dualisme. Dengan menggunakan pendekatan ini Hukum Internasional xxx Hukum Nasional dianggap sebagai dua sistem berbeda sehingga masing-masing bekerja secara terpisah. Hukum Internasional tidak bisa bekerja secara lagsung ke dalam Hukum Nasional xxx harus ditransformasikan atau dilebur ke dalam Hukum Nasional agar bisa berlaku efektif kepada individ...
Pembahasan. 2.1. Konvensi Hak Anak Konvensi Hak Anak (KHA) terdiri dari kata Konvensi xxx Xxx Anak. Konvensi atau konvenan (dalam xxxx xxxx traktat/treaty/pakta) menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah perjanjian antar negara, para penguasa pemerintahan, xxx sebagainya. Perjanjian yang dimaksud sifatnya mengikat secara yuridis xxx xxxxxxx, oleh xxxxxx itu konvensi merupakan suatu hukum internasional atau bisa juga disebut sebagai instrumen internasional. KHA adalah perjanjian mengikat secara yuridis xxx xxxxxxx antar berbagai negara yang mengatur tentang hak anak (Unicef & KPPPA, 2003). Konvensi Hak Anak lahir atas dasar pergerakan para aktivis perempuan yang mendesak gagasan terkait hak anak. Hal ini diakibatkan oleh bencana Perang Dunia I dimana yang banyak menjadi korban adalah perempuan xxx anak. Saat itu, Liga Bangsa-Bangsa (LBB) tergerak melihat besarnya anak korban perang, mereka menjadi yatim piatu xxx membutuhkan perhatian khusus. Xxxxxxxxx Xxxx (pendiri Save the Children), salah satu aktivis, mengembangkan sepuluh butir pernyataan tentang hak anak atau rancangan deklarasi hak anak (Declaration of The Rights of The Child). Pada tahun1923, lembaga Save the Children Fund International Union mengadopsi deklarasi tersebut. Kemudian, pada tahun 1924, diadopsi pula oleh LBB yang selanjutnya disebut dengan Deklarasi Jenewa (Eddyono, 2007). Pada tahun 1948 ketika Perang Xxxxx XX berakhir, tepatnya pada tanggal 10 Desember, Majelis Umum PBB mengadopsi Deklarasi Universal Xxx Xxxxx Manusia. Peristiwa ini dijadikan sebagai peringatan Hari Xxx Xxxxx Manusia yang diperingati setiap tahunnya pada tanggal yang sama. Pada tahun 1959 Sidang Umum PBB mensahkan deklarasi internasional kedua tentang hak anak (Deklarasi Hak Anak-Anak) dengan maksud agar anak-anak dapat menjalani masa kecil yang membahagiakan, berhak menikmati xxx-xxx kebebasan baik kepentingan mereka sendiri maupun untuk kepentingan masyarakat. Dalam deklarasi ini juga berisi tentang himbauan kepada orang tua, organisasi, sukarela, penguasa setempat, xxx pemerintah pusat untuk mengakui xxx-xxx ini xxx memperjuangkan pelaksanaan xxx-xxx tersebut secara bertahap baik melalui undang-undang maupun peraturan lainnya. Berikut adalah 10 asas tentang hak anak yang tercantum dalam Mukadimah Deklarasi Hak Anak-Anak (Kusumah, 1986) :
Pembahasan. A. Ciri-Ciri Normatif dari Wanprestasi xxx Penipuan
Pembahasan. Politik Hukum Nasional Dalam Perspektif Hukum Perdagangan International Politik hukum nasional merupakan serangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak dalam bidang hukum perdagangan.12 Sejalan dengan hal ini Xxxxxxxx Xxxxxxxx berpendapat bahwa politik hukum 8 Xxxxxxxx X Xxxxxx dan Xxxxxx Xxx Xxxxxxxxx, Argumen Hukum, Surabaya, Gadjah Mada University Press, Cetakan Ke 7, 2016, hlm 3. 9 Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxx dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Malang, Banyumedia, 2010, hlm 93 10 Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxx, Penelitian hukum, Edisi Revisi, Jakarta, Kencana, 2005, hlm 136. 11 Ibid, hlm 177. 12 Xxxx Xxxxxxxx & X. Xxxxx Xxxxxxx, Dasar-dasar Politik Hukum, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm 22. perdagangan sebagai aktivitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai suatu tujuan sosial di masyarakat13 untuk itulah Politik Hukum perdagangan sebagai sebuah alat atau sarana dan langkah yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk menciptakan sistem hukum nasional yang dikehendaki dan dengan system hukum nasional itu akan diwujudkan cita- cita bangsa Indonesia menjadi negara yang sejahtera dan mampu menjawab tantangan baik secara nasional maupun internasional14 Politik hukum nasional perdagangan diartikan sebagai kebijakan dasar penyelenggara negara dalam bidang hukum dagang yang akan, sedang dan telah berlaku, yang bersumber dari nilai-nilai yang berlaku di masyarakat untuk mencapai tujuan negara yang dicita-citakan.15 Politik hukum itu tidak terlepas dari realita sosial dan tradisional yang terdapat di negara, dan di lain pihak, sebagai salah satu anggota masyarakat dunia, politik hukum Indonesia tidak terlepas pula dari realita dan politik hukum internasional.16 Dengan demikian, faktor-faktor yang akan menentukan politik hukum nasional tidak semata-mata ditentukan oleh apa yang dicita-citakan, atau tergantung pada kehendak pembentuk hukum, praktisi atau para teoritisi belaka, akan tetapi ikut ditentukan oleh perkembangan hukum di lain-lain negara, serta perkembangan hukum internasional khususnya yang berkaitan dengan hukum perdagangan. Dengan lain perkataan ada faktor-faktor di luar jangkauan bangsa Indonesia yang ikut menentukan politik hukum masa kini dan di masa yang akan datang. Apabila dikaitkan dengan hukum positif, maka secara umum dapat dikatakan bahwa politik hukum adalah kebijakan yang diambil (ditempuh) oleh negara (melalui lembaganya atau pejaba...
Pembahasan. Sejak ditandatanganinya Deklarasi Bangkok 8 Agustus 1967 di Bangkok, ASEAN lahir sebagai organisasi regional di kawasan Asia Tenggara memiliki xxxxx xxx tanggung jawab penting dalam menciptakan stabilitas keamanan ekonomi sosial, politik xxx hubungan diatara sesama anggotanya. Kebakaran hutan xxx xxxxx di Indonesia terjadi hampir setiap tahun xxx seringkali mengakibatkan asap lintas batas yang merugikan negara tetangga terdekat di lingkungan ASEAN seperti Singapura, Malaysia xxx Brunei Darussalam. Oleh karena itu, maka Indonesia beserta negara ASEAN lainnya sepakat untuk mengatasi kebakaran xxx dampak asapnya tersebut melalui penandatanganan ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (AATHP) pada tanggal 10 Juni 2002. Dilihat dari bentuknya, AATHP terdiri dari 32 pasal xxx sebuah lampiran. AATHP ini khusus sebenarnya ditargetkan polemik pada kabut asap di kawasan Asia Tenggara, Tujuan perjanjian ini adalah mencegah xxx mengawasi polusi asap lintas batas negara yang ditimbulkan oleh kebakaran hutan xxx xxxxx xxxx harus dikurangi ataupun ditiadakan, melalui peningkatan usaha nasional xxx kerjasama regional xxx internasional.5 AATHP mulai berlaku pada tanggal 25 November 2003 sejak 6 (enam) negara anggota ASEAN meratifikasinya. 5 Art. 2, ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution 2002.
Pembahasan. 3.1 Kesesuaian Perjanjian Jual Beli Kayu Bundar Rimba pada Perum Perhutani Jawa Timur Dengan Pasal 1320 dan Pasal 1338 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam pasal 1457 mengatakan pengertian jual beli adalah suatu persetujuan dimana pihak yang satu mengikatkan diri untuk menyerahkan suatu barang dan pihak yang lain untuk menyerahkan suatu harga yang telah diperjanjikan. Persetujuan jual beli terjadi karena berawal dari penawaran dari salah satu pihak dan penerimaan dari pihak lainnya. Penawaran merupakan suatu pernyataan kehendak yang mengandung keinginan untuk mengadakan suatu perjanjian. Respon penerimaan dari pihak lain terhadap keinginan untuk mengadakan perjanjian tersebut akan melahirkan suatu perjanjian. Proses untuk terjadinya suatu perjanjian harus memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian yang tertulis dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Menurut pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perjanjian jual beli dapat dikatakan sah dan berlaku mengikat bagi para pihak jika memenuhi syarat-syarat, yaitu :
Pembahasan. 1. Hubungan Hukum Perjanjian Kerja Laut dengan Perjanjian Kerja yang Berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan Berikut akan membahas perjanjian kerja pada umumnya yaitu berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Di dalam Pasal 1601 adalah suatu peraturan yang dibuat oleh seorang atau beberapa perkumpulan majikan yang berbadan hukum dengan seorang atau beberapa serikat pekerja/buruh yang berbadan hukum, mengenai syarat-syarat kerja yang harus diindahkan pada waktu membuat perjanjian. Menurut Pasal 1 ayat 21 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, perjanjian buruh dikenal denganistilah perjanjian kerja bersama yaitu perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara seorang pekerja/buruh atau serikat pekerja/buruh yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha atau perkumpulan pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja, xxx xxx kewajiban kedua belah pihak. Kelebihan xxx keuntungan dalam suatu perjanjian kerja bersama sebenamya bukanlah semata-xxxx memperjuangkan kepentingan pihak pekerja belaka, akan tetapi harus pula diingatkepentingan xxx kondisi dari pihak majikan. Apakah dengan tuntutan itu pihak majikan nantinya akan sanggup melaksanakan kewajibannya, karena jika hanya mementingkan selah satu pihak saja, yaitu pihak pekerja tanpa menghiraukan keadaan dari pihak majikan, xxx temyata pihak majikan tidak sanggup untuk melaksanakan kewajibannya, sehingga pengusahan tersebut sampai menutup perusahaannya, xxx pada akhirnya pekerja/buruhlah yang ikut mengalami kerugian.
