INTERIM MINISTRY. As an intentional interim minister, the priest’s work will include emphasis in these five developmental areas of the interim period:
INTERIM MINISTRY Sample Clauses
Related to INTERIM MINISTRY
CLEAN AIR AND WATER POLLUTION CONTROL ACT Customer Purchase Orders using federal funds must contain a provision that requires the Contractor to agree to comply with all applicable standards, orders or regulations issued pursuant to the Clean Air Act (42 U.S.C. 7401-7671q) and the Federal Water Pollution Control Act as amended (33 U.S.C. 1251-1387). Violations must be reported to the Federal awarding agency and the Regional Office of the Environmental Protection Agency (EPA). Pursuant to the Federal Rule above, Contractor certifies that it is in compliance with all applicable provisions of the Clean Air Act (42 U.S.C. 7401-7671q) and the Federal Water Pollution Control Act as amended (33 U.S.C. 1251-1387) and will remain in compliance during the term of the Contract.
Department’s Contract Manager The Department’s Contract Manager, who is primarily responsible for the Department’s oversight of the Contract, will be identified in a separate writing to the Contractor upon Contract signing in the following format: Department’s Contract Manager Name Department’s Name Department’s Physical Address Department’s Telephone # Department’s Email Address If the Department changes the Contract Manager, the Department will notify the Contractor. Such a change does not require an amendment to the Contract.
Colombia As of 1 September 2015, Colombian Resident PayPal users may only send and receive international payments. Domestic payments between two Colombian Resident PayPal users are unavailable.
Pendahuluan Semakin tahun semakin besar kebutuhan akan tanah, baik untuk kepentingan pembangunan perumahan atau gedung maupun untuk pelaksanaan usaha, termasuk usaha pertanian, sedangkan tanah 1 Xxxxx Xxxxxx,XX.XX. adalah Xxxxx Xxxxx III Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi xxx Xxxxx Tetap PS. Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi. kosong yang tersedia sudah semakin sedikit xxx tidak pula memiliki tanah sendiri. Dikarenakan tanah sendiri tidak ada atau sangat kecil sedangkan kebutuhan untuk usaha sangat besar, maka diperlukan pihak xxxx xxxx memiliki lahan tanah yang luas untuk menggunakan tanahnya. Pihak yang membutuhkan lahan tanah yang luas untuk usahanya tidak hanya orang perorangan melainkan juga suatu badan usaha. Salah satu badan usaha yang memerlukan lahan tanah yang cukup luas untuk usahanya di kabupaten Muaro Jambi adalah PT. Era Sakti Wiraforestama. Perusahaan ini membutuhkan lahan tanah yang luas guna usaha perkebunan kelapa sawit. Dari usaha yang dilakukan, akhirnya PT. Era Sakti Wiraforestama mendapatkan lahan tanah yang diinginkannya dengan menggunakan tanah xxxxx masyarakat kecamatan Xxxx Xxxx. Penggunaan tanah masyarakat adat Xxxx Xxxx untuk keperluan usaha perkebunan PT. Era Sakti Wiraforestama bukanlah terjadi dengan sendirinya xxx penguasaan semena-mena, melainkan diawali dengan suatu perjanjian kepada xxxxx masyarakat pemilik tanah tersebut. Perjanjian yang diadakan antara PT. Era Sakti Wiraforestama dengan masyarakat adat Xxxx Xxxx adalah perjanjian penggunaan tanah untuk keperluan usaha, yang dituangkan dalam surat perjanjian. Dalam perjanjian yang diadakan, ditentukan xxx xxx kewajiban masing-masing pihak, umumnya hak dari pihak PT. Era Sakti Wiraforestama dapat menggunakan tanah milik masyrakat adat untuk kegiatan usaha perkebunannya hingga jangka waktu yang ditentukan dengan kewajiban membayar sejumlah harga dari hasil perkebunan yang dilakukan xxx mengembalikan pengelolaan tanah tersebut kepada xxxxx masyarakat adat pada saat berakhirnya jangka waktu perjanjian. Sedangkan hak masyarakat adat selaku pemilik tanah selain mendapatkan bagian hasil perkebunan juga mendapatkan tanahnya kembali setelah berakhirnya perjanjian. Dikarenakan penggunaan tanah untuk usaha perkebunan memakan waktu yang cukup lama, maka banyak terjadi perubahan- perubahan dalam pelaksanaan perjanjian yang kadangkala tidak diketahui oleh pihak xxxxx masyarakat, sehingga merugikan xxxxx masyarakat itu sendiri. Dengan terjadinya perubahan-perubahan dalam pelaksanaan perjanjian tanpa diketahui oleh pihak xxxxx masyarakat adat Xxxx Xxxx, timbulah berbagai permasalahan berupa :
Transportation Management Tenant shall fully comply with all present or future programs intended to manage parking, transportation or traffic in and around the Building, and in connection therewith, Tenant shall take responsible action for the transportation planning and management of all employees located at the Premises by working directly with Landlord, any governmental transportation management organization or any other transportation-related committees or entities.
Pollution Control The Employer and the Union agree to limit all forms of environmental pollution.
xxx/OpenGovernment/LobbingAtOrangeCounty aspx A lobbying blackout period shall commence upon issuance of the solicitation until the Board selects the Contractor. For procurements that do not require Board approval, the blackout period commences upon solicitation issuance and concludes upon contract award. The County may void any contract where the County Mayor, one or more County Commissioners, or a County staff person has been lobbied in violation of the black-out period restrictions of Ordinance No. 2002-15. • Orange County Protest Procedures xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxx/VendorServices/XxxxxxXxxxxxxXxxxxxxxxx.xx px Failure to file a protest with the Manager, Procurement Division by 5:00 PM on the fifth full business day after posting, shall constitute a waiver of bid protest proceedings.
Stormwater Management The Owner agrees that stormwater management measures shall be applicable to the development of the Lands, in a manner which is in accordance with the provisions of The Drainage Act, R.S.O. 1990, c.D.17 and amendments thereto, and to the satisfaction of the Municipality's Engineer.
Federal Water Pollution Control Act 1. The contractor agrees to comply with all applicable standards, orders, or regulations issued pursuant to the Federal Water Pollution Control Act, as amended, 33 U.S.C. 1251 et seq.
Synchronization, Commissioning and Commercial Operation 4.1.1 The Power Producer shall give at least thirty (30) days written notice to the SLDC and GUVNL, of the date on which it intends to synchronize the Power Project to the Grid System.
