Undang-Undang. Pelawaan dan tawaran sebut harga ini hendaklah ditafsirkan mengikut dan dikawal oleh undang-undang Malaysia.
Undang-Undang. Dasar pengenaan pajak adalah Undang-Undang maupun peraturan lain yang terkorelasi. Persetujuan rakyat atas permintaan pemerintahlah yang melahirkan Undang-Undang. Bukan hanya pemerintah saja yang terlibat dalam pembuatan undang-undang, namun juga mengikutsertakan rakyat lewat institusi negara yaitu DPR. Hal tersebut mencerminkan adanya nilai demokrasi.
Undang-Undang. 16. Maklumat Tambahan
Undang-Undang. 15.1 Sebut harga ini hendaklah ditafsirkan mengikut dan dikawal oleh Undang-undang Malaysia.
Undang-Undang a. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara (UU BUMN 19/2003)
Undang-Undang. Menurut pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata, semua perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad (dalam bahasa Belanda tegoeder trouw; dalam bahasa Inggris in good faith; dalam bahasa Perancis de bonne foi). Norma yang ini merupakan salah satu sendi terpenting dalam Hukum Perjanjian. Iktikad baik sudah harus ada sejak fase pra kontrak di mana para pihak mulai melakukan negosiasi hingga mencapai kesepakatan, dan selanjutnya pada fase pelaksanaan kontrak. Pembahasan iktikad tersebut semestinya dimulai dari iktikad baik dalam fase kontrak lantas dilanjutkan dengan iktikad baik pada saat pelaksanaan kontrak. Oleh karena doktrin iktikad baik dalam fase pra kontrak baru berkembang belakangan, dan untuk menjelaskannya tidak dapat terlepas dari doktrin iktikad baik yang terlebih dahulu ada, yakni iktikad baik dalam 46 Xxxxxx Xxxxxxxx, Iktikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak, Ctk. Kedua, Program pasca sarjana, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta,2004, Hlm. 192 pelaksanaan kontrak, maka pembahasan iktikad baik dalam disertasi ini dimulai dari iktikad baik pelaksanaan kontrak.47
Undang-Undang. Terma dan Syarat ini hendaklah terikat dan ditafsirkan dalam segala aspek mengikut Undang-Undang Malaysia dan pihak-pihak dalam Terma dan Syarat ini hendaklah menyerahkan semua perkara berkaitan dengan obligasi dan liabiliti pihak-pihak di bawah Terma dan Syarat ini kepada bidang kuasa Mahkamah Malaysia.
Undang-Undang. Nomor 32 atau bersifat istimewa yang diatur undang-undang. Berdasarkan Undang-Undang pemerintah Dasar 1945, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 rintahan Daerah dan Undang Undang Nomor 11 tahun tentang Peme intahan Daerah dan Undang Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Aceh atau lazim disebut Undang- Undang otonomi Dae
Undang-Undang yang mengatur, resolusi perselisihan dan tempat Persyaratan Layanan Bisnis oleh BlackBerry akan sebagai berikut:
Undang-Undang. N0 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri;