KEWAJIBAN UNTUK MENGUNGKAPKAN FAKTA Klausul Contoh

KEWAJIBAN UNTUK MENGUNGKAPKAN FAKTA. 1. Tertanggung wajib :
KEWAJIBAN UNTUK MENGUNGKAPKAN FAKTA. 1.1. Tertanggung wajib : 1.1.1. mengungkapkan fakta material yaitu informasi, keterangan, keadaan dan fakta yang mempengaruhi pertimbangan Penanggung dalam 14. War and Hostilities is a widespread armed conflict (whether or not war has been declared) or a warlike situation between two or more countries, including military exercises of a country or joint- military exercises between countries. 15. Subversive Acts is an act by any person on behalf of or in connection with any organization with activities directed towards the overthrow by force of the government “de jure” or “de facto”, or to the influencing of it by Terrorism or Sabotage or violence. 16. Terrorism is an act including but not limited to the use of force or violence and or the threat thereof , of any person or group of persons, whether acting alone or on behalf of or in connection with any organization or government, committed for political, religious, ideological or similar purposes including the intention to influence any government and or to put the public in fear. 17. Sabotage is a destructive act against property or the obstruction of work process or causing the reduction in value of work, by any person in an attempt to achieve a goal which according to public opinion has a political background. 18. Looting is the appropriation of property belonging to another by any person (including those employed by or under the control of the Insured), with the intention of permanently depriving that other of it. CHAPTER IV CONDITIONS ARTICLE 1 DUTY OF DISCLOSURE 1.1. The Insured is obliged to : 1.1.1. disclose any material fact, being any information, description, circumstances and fact which may influence the Insurer’s decision in
KEWAJIBAN UNTUK MENGUNGKAPKAN FAKTA. 1. Tertanggung wajib : 1.1. mengungkapkan fakta material yaitu informasi, keterangan, keadaan dan fakta yang memengaruhi pertimbangan Penanggung dalam menerima atau menolak suatu permohonan penutupan asuransi dan dalam menetapkan suku premi apabila permohonan dimaksud diterima; 1.2. membuat pernyataan yang benar tentang hal-hal yang berkaitan dengan penutupan asuransi; yang disampaikan baik pada waktu pembuatan perjanjian asuransi maupun selama jangka waktu pertanggungan. 2. Jika Tertanggung tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam ayat (1) di atas, Penanggung tidak wajib membayar kerugian yang terjadi dan berhak menghentikan pertanggungan serta tidak wajib mengembalikan premi. 3. Ketentuan pada ayat (2) di atas tidak berlaku dalam hal fakta material yang tidak diungkapkan atau yang dinyatakan dengan tidak benar tersebut telah diketahui oleh Penanggung, namun Penanggung tidak mempergunakan haknya untuk menghentikan pertanggungan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah Penanggung mengetahui pelanggaran tersebut. PASAL 7
KEWAJIBAN UNTUK MENGUNGKAPKAN FAKTA. 1.1. Tertanggung wajib : 1.1.1. mengungkapkan fakta material yaitu informasi, keterangan, keadaan dan fakta yang mempengaruhi pertimbangan Penanggung dalam menerima atau menolak suatu permohonan penutupan asuransi dan dalam menetapkan suku premi apabila permohonan dimaksud diterima; 1.1.2. membuat pernyataan yang benar tentang hal-hal yang berkaitan dengan penutupan asuransi; yang disampaikan baik pada waktu pembuatan perjanjian asuransi maupun selama jangka waktu pertanggungan. 1.2. Jika Tertanggung tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam ayat (1.1.) diatas, Penanggung tidak wajib membayar kerugian yang terjadi dan berhak menghentikan pertanggungan serta tidak wajib 11. Military Powe is an act by a group of home or foreign armed forces personnel consisting of at least 30 (thirty) persons using force with the intention to overthrow the established authority or to cause public disorder and disturbance. 12. Invasion is an act by the military power of one country to penetrate or invade the territory of another with the object of permanently or temporarily occupying and taking control over such territory. 13. Civil War is an armed conflict between regions or political factions within the territorial limits of a country with the object of gaining legitimate power. 14. War and Hostilities is a widespread armed conflict (whether or not war has been declared) or a warlike situation between two or more countries, including military exercises of a country or joint-military exercises between countries. 15. Subversive Acts is an act by any person on behalf of or in connection with any organization with activities directed towards the overthrow by force of the government “de jure” or “de facto”, or to the influencing of it by Terrorism or Sabotage or violence. 16. Terrorism is an act including but not limited to the use of force or violence and or the threat thereof , of any person or group of persons, whether acting alone or on behalf of or in connection with any organization or government, committed for political, religious, ideological or similar purposes including the intention to influence any government and or to put the public in fear. 17. Sabotage is a destructive act against property or the obstruction of work process or causing the reduction in value of work, by any person in an attempt to achieve a goal which according to public opinion has a political background. 18. Looting is the appropriation of property belonging to another by any person (...
KEWAJIBAN UNTUK MENGUNGKAPKAN FAKTA. 4.1. Tertanggung wajib: 4.1.1. mengungkapkan fakta material yaitu informasi, keterangan, keadaan dan fakta yang memengaruhi pertimbangan Penanggung dalam menerima atau menolak suatu permohonan penutupan asuransi dan dalam menetapkan suku premi apabila permohonan dimaksud diterima; 4.1.2. membuat pernyataan yang benar tentang hal-hal yang berkaitan dengan penutupan asuransi; yang disampaikan baik pada waktu pembuatan perjanjian asuransi maupun selama jangka waktu pertanggungan. 4.2. Jika Tertanggung tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam ayat (4.1.) diatas, Penanggung tidak wajib membayar kerugian yang terjadi dan berhak menghentikan pertanggungan serta tidak wajib mengembalikan premi. 4.3. Ketentuan pada ayat (4.2.) diatas tidak berlaku dalam hal fakta material yang tidak diungkapkan atau yang dinyatakan dengan tidak benar tersebut telah diketahui oleh Penanggung, namun Penanggung tidak mempergunakan haknya untuk menghentikan pertanggungan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah Penanggung mengetahui pelanggaran tersebut. payable to the Insured for goods sold and delivered and for services rendered in the courses of the business at the Premises. 23. Indemnity Period is the period beginning with the occurrence of loss destruction or damage and ending not later than the Maximum Indemnity Period thereafter during which the results of the Business shall be affected in consequence thereof. 24. Rate of Gross Profit earned on the turnover during the financial year immediately before the date of loss destruction or damage. 25. Annual Turnover is the Turnover during the 12 (twelve) months immediately before the date of loss destruction or damage. 26. Standard Turnover is the turnover during that period in the 12 (twelve) months immediately before the date of loss destruction or damage which corresponds with the Indemnity Period appropriately adjusted where the Indemnity Period exceeds 12 (twelve) months to which such adjustments shall be made as may necessary to provide for the trend of the business and for variations in or other circumstances affecting the business either before or after loss destruction or damage or which would have affected the Business had the loss destruction or damage not occurred, so that the figures thus adjusted shall represent as nearly as may be reasonably practicable the result which but for the loss destruction or damage would have been obtained during the relative period after the loss destruction or damage. CHAPTER IV...
KEWAJIBAN UNTUK MENGUNGKAPKAN FAKTA. 1.1. Tertanggung wajib : 1.1.1. mengungkapkan fakta material yaitu informasi, keterangan, keadaan dan fakta yang mempengaruhi pertimbangan Penanggung dalam menerima atau menolak suatu permohonan penutupan asuransi dan dalam menetapkan suku premi apabila permohonan dimaksud diterima; 1.1.2. membuat pernyataan yang benar tentang hal-hal yang berkaitan dengan penutupan asuransi; yang disampaikan baik pada waktu pembuatan perjanjian asuransi maupun selama jangka waktu pertanggungan. 1.2. Jika Tertanggung tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam ayat (1.1.) diatas, Penanggung tidak wajib membayar kerugian yang terjadi dan berhak menghentikan pertanggungan serta tidak wajib mengembalikan premi. 1.3. Ketentuan pada ayat (1.2.) diatas tidak berlaku dalam hal fakta material yang tidak diungkapkan atau yang dinyatakan dengan tidak benar tersebut telah diketahui oleh Penanggung, namun Penanggung tidak mempergunakan haknya untuk menghentikan pertanggungan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah Penanggung mengetahui pelanggaran tersebut. 18. Looting is the appropriation of property belonging to another by any person (including those employed by or under the control of the Insured), with the intention of permanently depriving that other of it. CHAPTER IV CONDITIONS ARTICLE 1 DUTY OF DISCLOSURE 1.1. The Insured is obliged to : 1.1.1. disclose any material fact, being any information, description, circumstances and fact which may influence the Insurer’s decision in accepting or declining an insurance proposal and in charging a premium rate on it should the proposal be accepted; 1.1.2. make true statements regarding the matters relating to insurance contract; declared whether at the time of entering into the Insurance contract or during the insurance period. 1.2. Should the Insured fail to fulfill his duties as described in paragraph (1.1.) above, the Insurer shall not be liable to indemnify any loss and shall be entitled to terminate this insurance and shall not be liable to refund the premium. 1.3. Provisions under Paragraph (1.2.) above shall not be applied in regard to such material fact which is undisclosed or untruly stated has already been known by the Insurer, but the Insurer does not exercise his rights to terminate the insurance within 30 (thirty) calendar days after the Insurer becomes aware of such breach.
KEWAJIBAN UNTUK MENGUNGKAPKAN FAKTA. 4.1. Tertanggung wajib : The Schedule(s), Section(s), Endorsement(s) and Written Proposal shall be deemed to be incorporated in and form part of this Policy and the expression “this Policy” wherever used in this contract shall be read as including the Schedule(s), Section(s), Endorsement(s) and Written Proposal. Any word or expression to which a specific meaning has been attached in any part of this Policy or of the Schedule or of the Section(s) shall bear such meaning wherever it may appear. The liability of the Insurers shall commence from the date specified in the Schedule. However where work or unloading of the items entered in the Scheduleat the site has not commenced yet on the inception date stated in the Schedule, liability of the Insurers shall commence directly upon commencement of work or afterthe unloading of the items entered in the Schedule at the site. The Insurer’s liability expires for parts of the insured contract works taken over or put into service. At the latest the insurance shall expire on the date specified in the Schedule. Any extensions of the Period of Insurance are subject to the prior written consent of the Insurers.
KEWAJIBAN UNTUK MENGUNGKAPKAN FAKTA. Tertanggung wajib: mengungkapkan fakta material, yaitu informasi, keterangan, keadaan, dan fakta yang mempengaruhi pertimbangan Penanggung dalam menerima atau menolak suatu permohonan penutupan asuransi dan dalam menetapkan suku premi apabila permohonan dimaksud diterima; membuat pernyataan yang benar tentang hal-hal yang berkaitan dengan penutupan asuransi; yang disampaikan baik pada waktu pembuatan perjanjian asuransi maupun selama jangka waktu pertanggungan. Jika Tertanggung tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam ayat (1) di atas, Penanggung tidak wajib membayar kerugian yang terjadi dan berhak menghentikan pertanggungan serta tidak wajib mengembalikan premi. Ketentuan pada ayat (2) di atas tidak berlaku dalam hal fakta material yang tidak diungkapkan atau yang dinyatakan dengan tidak benar tersebut telah diketahui oleh Penanggung, namun Penanggung tidak mempergunakan haknya untuk menghentikan pertanggungan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah Penanggung mengetahui pelanggaran tersebut.
KEWAJIBAN UNTUK MENGUNGKAPKAN FAKTA. 1.1. Tertanggung wajib : 1.1.1. mengungkapkan fakta material yaitu informasi, keterangan, keadaan dan fakta yang mempengaruhi pertimbangan Penanggung dalam menerima atau menolak suatu permohonan penutupan asuransi dan dalam menetapkan suku premi apabila permohonan dimaksud diterima; 1.1.2. membuat pernyataan yang benar tentang hal-hal yang berkaitan dengan penutupan asuransi; yang disampaikan baik pada waktu pembuatan perjanjian asuransi maupun selama jangka waktu pertanggungan. 1.2. Jika Tertanggung tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam ayat (1.1.) diatas, Penanggung tidak wajib membayar kerugian yang terjadi dan berhak menghentikan pertanggungan serta tidak wajib mengembalikan premi. 1.3. Ketentuan pada ayat (1.2.) diatas tidak berlaku dalam hal fakta material yang tidak diungkapkan atau yang dinyatakan dengan tidak benar tersebut telah diketahui oleh Penanggung, namun Penanggung tidak mempergunakan haknya untuk menghentikan pertanggungan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah Penanggung mengetahui pelanggaran tersebut. PASAL 2
KEWAJIBAN UNTUK MENGUNGKAPKAN FAKTA. 1.1. Tertanggung wajib : 1.1.1. mengungkapkan fakta material yaitu informasi, keterangan, keadaan dan fakta yang mempengaruhi pertimbangan Penanggung dalam menerima atau menolak suatu permohonan penutupan asuransi dan dalam menetapkan suku premi apabila permohonan dimaksud diterima; 1.1.2. membuat pernyataan yang benar tentang hal-hal yang berkaitan dengan penutupan asuransi; yang disampaikan baik pada waktu pembuatan perjanjian asuransi maupun selama jangka waktu 17. Sabotage is a destructive act against property or the obstruction of work process or causing the reduction in value of work, by any person in an attempt to achieve a goal which according to public opinion has a political background. 18. Looting is the appropriation of property belonging to another by any person (including those employed by or under the control of the Insured), with the intention of permanently depriving that other of it. CHAPTER IV CONDITIONS ARTICLE 1 DUTY OF DISCLOSURE 1.1. The Insured is obliged to : 1.1.1. disclose any material fact, being any information, description, circumstances and fact which may influence the Insurer’s decision in accepting or declining an insurance proposal and in charging a premium rate on it should the proposal be accepted; 1.1.2. make true statements regarding the matters relating to insurance contract; declared whether at the time of entering into the Insurance contract or during the insurance period.