Common use of Pendahuluan Clause in Contracts

Pendahuluan. Menurut ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ Simamora perjanjian ▇▇▇ bisnis adalah suatu hubungan ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ berkaitan,1 seiring dengan perkembangan zaman maka bentuk perjanjian- perjanjian bisnis akan semakin beragam, tentu harus selaras dengan peraturan hukum perjanjian yang akan menjadi dasar sahnya perjanjian tersebut. Namun masalah yang muncul adalah apabila kemudian hukum perjanjian yang berlaku saat ini mengalami kemunduran fungsi, seperti tidak dapat mengakomodasi kebutuhan akan aspek-aspek untuk membuat suatu perjanjian yang sempurna. Namun ternyata permasalahan tersebut sesungguhnya telah diperkirakan dengan ▇▇▇▇ ▇▇▇▇ pembuat burgerlijk wetboek (BW), ketika ditelaah kembali pada Buku III BW didalamnya secara tersirat memberikan adanya asas keterbukaan. Asas keterbukaan tersebut dimana para pihak yang akan membuat suatu perjanjian diberikan kebebasan untuk mengatur sendiri isi perjanjian sebagaimana yang dikehendaki.2 Kebebasan yang diberikan harus dipahami bahwa bukan berarti kebebasan yang tak terbatas, melainkan kebebasan yang dimaksud adalah segala perjanjian yang dibuat tidak boleh melanggar peraturan-peraturan berkaitan yang berlaku, salah satunya tidak melanggar syarat-syarat sah perjanjian yang telah diatur dalam Pasal 1320 BW. Tepatnya pada Pasal 1319 ▇▇ ▇▇▇▇ mengatur tentang kebebasan untuk membuat suatu perjanjian dengan nama khusus atau yang biasa disebut sebagai perjanjian bernama, ▇▇▇ juga memberikaan kebebasan untuk membuat suatu perjanjian tak bernama. Asas kebebasan berkontrak hadir tentu bukan tanpa resiko, karena setiap perjanjian yang dibuat bukan tidak mungkin tidak terdapat celah didalamnya. Perjanjian yang dibuat sedemikian ▇▇▇▇ ▇▇▇▇ berdasarkan pada peraturan-peraturan hukum saja masih mampu menimbulkan celah kerugian apalagi perjanjian yang dibuat sendiri oleh para pihak. Regulasi-regulasi baru kemudian dibentuk guna mendukung perkembangan pada tingkat kebutuhan masyarakat sehingga tingkat kepastian ▇▇▇ keamanan para pihak menjadi lebih terjamin, yaitu dengan adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Undang- undang perlindungan konsumen yang terdapat dalam bagian menimbang telah menjelaskan, bahwa untuk berjalan selaras dengan era globalisasi perekonomian yang 2 Moch. Isnaeni, ‘Teks Pidato Pengukuhan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Air- langga: Perkembangan Prinsip-Prinsip Hukum Kontrak Sebagai Landasan Kegiatan Bisnis Di Indo- nesia’ (2000).[6]. terus berkembang maka diperlukan peraturan yang dapat menciptakan harmonisasi dengan tujuan menghindari kerugian bagi konsumen. Perjanjian tak bernama ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇ dimanfaatkan untuk digunakan dalam kegiatan bisnis, perjanjian tersebut dianggap tepat sebagai wadah untuk mencocokkan kehendak serta kepentingan para pihak yang beragam sehingga kemudian memunculkan nama-nama perjanjian tak bernama baru. Salah satu perjanjian tak bernama dalam kegiatan bisnis yang banyak dimanfaatkan adalah dalam bidang properti yaitu hunian. Mengingat kebutuhan akan tempat tinggal merupakan kebutuhan dasar manusia, tentu bisnis ini akan sangat sering untuk dilakukan, ▇▇▇ lagi pemenuhan rumah sebagai hunian bukan hanya kebutuhan dari masyarakat itu sendiri, namun juga terdapat peran dari pemerintah yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan ▇▇▇ Kawasan Permukiman Hal tersebut kemudian dijadikan sebagai ladang bisnis yang selanjutnya disebut sebagai bisnis properti. Kegiatan tersebut dilajalankan oleh perusahaan yang bergerak dibidang pembangunan hunian atau yang selanjutnya disebut developer. Sebagaimana pada Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 1974, mengatur tentang pengertian Perusahaan Pembangunan Perumahan yang dapat pula masuk dalam pengertian developer, yaitu : “Perusahaan Pembangunan Perumahan adalah suatu perusahaan yang berusaha dalam bidang pembangunan perumahan dari berbagai jenis dalam jumlah yang besar di atas suatu areal tanah yang akan merupakan suatu kesatuan lingkungan pemukiman yang dilengkapi dengan prasarana-prasarana lingkungan ▇▇▇ fasilitas-fasilitas sosial yang diperlukan oleh masyarakat penghuninya.” kendala yang mungkin ditemukan dalam mendapatkan modal yang dibutuhkan. Developer tentu akan mencari berbagai ▇▇▇▇ ▇▇▇▇ kemudian membangun pemukiman dengan modal yang cukup, salah satunya dengan cara membuat suatu perjanjian bagi bangun dengan pemilik hak atas tanah yang selanjutnya disebut pemilik tanah. Pengertian ▇▇▇ pelaksanaan perjanjian bagi bangun tidak diatur dalam peraturan manapun secara khusus, perjanjian ini merupakan perjanjian yang lahir dari kebiasaan di masyarakat yang dalam pemenuhan kebutuhannya melakukan bekerja sama dengan pihak lain. Perjanjian ini layaknya jenis perjanjian tak benama lainnya yang memberikan kebebasan kepada siapa saja yang menghendaki untuk dibuat, namun tetap dibatasi dengan ketentuan-ketentuan terkait yang mengaturnya yaitu khususnya pada ketentuan Buku III BW tentang Perikatan. Konsep perjanjian bagi bangun adalah developer menghendaki untuk membangun suatu kawasan pemukiman, namun terkendala modal yang cukup besar maka untuk dapat menjalankan pembangunan tersebut melakukan pembelian atas suatu luas tanah dengan cara membuat perjanjian tertentu. Pada perjanjian bagi bangun pemilik tanah memberikan izin kepada developer untuk membangun rumah-rumah diatas tanah miliknya, kemudian pembayaran atas jasa pembangunan menggunakan rumah tersebut yang jumlah pemberian unitnya setara dengan jumlah pembayaran yang telah dituangkan dalam isi perjanjian. Setelah kesepakatan bagi bangun dibuat maka antara para pihak kemudian ▇▇▇▇▇▇ melakukan pemenuhan prestasi masing- masing, yaitu pemilik tanah memberikan izin kepada developer untuk melakukan pembangunan, ▇▇▇ developer segera membangun bangunan sesuai dengan yang ditentukan dalam perjanjian. Isyarat awal pemberian kuasa menjual tersebut bahwa pemilik tanah memberikan kewenangan kepada developer untuk menjual bagiannya yang menjadi bentuk pembayaran. Perlu diperhatikan bahwa perjanjian bagi bangun ▇▇▇ kuasa menjual tidak hanya mengikat untuk klausula-klausula yang tertuang dalam perjanjian yang telah dibuat, melainkan juga meliputi yang diharuskan pula pada undang-undang, kepatutan, ▇▇▇ kebiasaan. Menjadi masalah apabila kemudian developer menjual bagian yang menjadi miliknya sebelum melaksanakan atau menyelesaikan prestasinya yang terdapat pada perjanjian. Beralihnya hak atas tanah diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dalam Pasal 37 ayat (1) mengatur bahwa: “Pemindahan hak atas tanah ▇▇▇ ▇▇▇ ▇▇▇▇▇ atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan ▇▇▇ perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku” Artinya jika dikaitkan dengan perjanjian bagi bangun yang telah dibuat, tanah yang dijanjikan sebagai bentuk pembayaran baru akan menjadi hak developer apabila prestasi yang sepatutnya dilakukan developer telah diselesaikan. Setelah itu barulah dibuat peralihan ▇▇▇ ▇▇▇▇ ▇▇▇ yaitu dengan akta jual beli tanah oleh PPAT. Dalam rangka untuk menjamin hak developer dalam perjanjian bagi bangun biasa dibuat pula kuasa menjual yang diberikan oleh pemegang hak atas tanah kepada developer. Namun dalam pemberian kuasa menjual tersebut bukan tidak mungkin dapat terjadi penyalahgunaan. Berbekal kuasa menjual tersebut developer dapat dengan itikad tidak baik menawarkan bahkan menjual tanah yang sebenarnya masih baru berstatus ▇▇▇▇▇ ▇▇▇ miliknya. Calon pembeli dengan pengetahuan yang awam hukum akan menjadi sedikit lebih mudah untuk menjadi target tindakan tidak benar tersebut. Pembeli yang awam hukum jual-beli beranggapan bahwa perjanjian pengikatan jual beli yang dibuat bersama developer sudah cukup aman sebagai bukti awal kepemilikiannya akan unit rumah bersangkutan. Perjanjian pengikatan jual beli merupakan pejanjian yang dibuat ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ pembeli dengan developer sebelum selanjutnya membuat akta jual beli. Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (SEMA 4/2016) yang diatur dalam Bagian B Rumusan Hukum Kamar Perdata, Perdata Umum angka 7 SEMA 4/2016, bahwa: “Peralihan hak atas tanah berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) secara hukum terjadi jika pembeli telah membayar lunas harga tanah serta telah menguasai objek jual beli ▇▇▇ dilakukan dengan itikad baik.” Sehingga PPJB memiliki kedudukan bahwa selama pembeli telah membayar lunas harga tanah ▇▇▇ dengan itikad baik menguasainya, maka secara hukum peralihan hak atas tanah dari penjual kepada pembeli telah terjadi. Namun masalah yang muncul ketika PPJB dibuat diatas tanah yang belum menjadi milik developer yang dapat membuat kedudukan pembeli rumah menjadi lemah. Selain itu urusan developer dengan pemegang hak atas tanah pada perjanjian bagi bangun yang belum diselesaikan, masalahnya yang timbul selanjutnya ketika proses pemenuhan prestasi perjanjian bagi bangun itu sendiri terhambat, yang disebabkan terjadinya wanprestasi yang dilakukan developer yang dapat berujung dengan berakhirnya perjanjian bagi bangun. Sehingga jika kondisi in yang terjadi ▇▇▇ developer telah melakukan perjanjian pengikatan jual beli dengan pihak ketiga tentu pemegang hak atas tanah juga akan turut dirugikan kembali. Permasalahan yang akan diangkat adalah pertama prinsip-prinsip hukum kontrak dalam menentukan substansi perjanjian bagi bangun kedua perlindungan hukum bagi konsumen atas perjanjian jual beli unit rumah yang didasarkan pada perjanjian bagi bangun. Metode penelitian hukum dilakukan dengan tipe penelitian yuridis normatif, artinya proses dalam penelitian ini dimaksudkan untuk menemukan aturan-aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, doktrin-doktrin ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇ kemudian dapat menyelesaikan permasalahan ▇▇▇ isu ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇ sedang dihadapi. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian hukum ini dilakukan dengan mengunakan beberapa metode pendekatan, yaitu pertama pendekatan peraturan perundang- undangan (statute approach), dengan memahami regulasi-regulasi terkait pembuatan perjanjian yang harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kedua pendekatan konseptual (conceptual approach) dengan melakukan sinkronisasi konsep dengan permasalahan hukum ▇▇▇ mengetahui teori-teori yang mendasari pembuatan perjanjian, ketiga doktrin-doktrin hukum untuk dijadikan sebagai dasar membangun logika berpikir hukum dalam menyelesaikan permasalahan hukum. Kondisi ▇▇▇▇▇▇ membutuhkan antara manusia satu dengan manusia yang lain pada umumnya dapat berupa dua ciri, yaitu dengan memberikan yang dibutuhkan oleh orang lain secara sukarela (cuma-cuma) atau secara timbal balik, maksudnya mereka ▇▇▇▇▇▇ memberikan atau melakukan sesuatu sesuai dengan yang dibutuhkan oleh manusia tersebut. ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇ terjadi adalah interaksi memenuhi kebutuhan secara timbal ▇▇▇▇▇, ▇▇▇ terpenting adalah memastikan bahwa apa yang dikehendaki benar-benar akan tercapai ▇▇▇ mempertimbangkan segala resiko yang akan terjadi untuk menghindari kerugian yang akan diderita kemudian hari. Suatu kegiatan yang kemudian mempertimbangan tentang ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇ rugi, tela menandakan terjadinya interaksi perilaku bisnis.3 Hubungan yang dibuat memerlukan dasar sebagai pengikat yang tidak akan terputus sampai tercapainya kehendak. Kontrak mejadi aspek penting yang akan membingkai hubungan hukum guna memastikan kegiatan bisnis akan berjalan lancar.4 Kontrak menjadi ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ memiliki fungsi, yaitu:5

Pendahuluan. Menurut Hukum Ketenagakerjaan Indonesia diawali dengan ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ yakni ▇▇▇▇▇ perbudakan, ▇▇▇▇, ▇▇▇ peonale sanksi.1Selama masa penjajahan kolonial Belanda, ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇ berlaku di Indonesia yang mengatur mengenai perjanjian perburuhan tunduk pada ketentuan Burgerlijk Wetboek (BW).Setelah Indonesia merdeka ▇▇▇ memiliki Undang-Undang Dasar 1945, dalam Pasal II aturan peralihan UUD 1945 (sebelum amandemen) disebutkan bahwa badan negara ▇▇▇ peraturan yang ▇▇▇ ▇▇▇▇▇ berlangsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut undang-undang dasar ini.Dengan demikian semua badan negara ▇▇▇ peraturan perundang-undangan ▇▇▇▇ ▇▇▇ pada saat ini masih diberlakukan. 2 Pasal 50 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi : “Hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha ▇▇▇ pekerja/buruh”.Hal ini dilakukan sebagai campur tangan pemerintah untuk melindungi para pihak terutama pekerja/buruh yang berada dalam posisi yang tidak seimbang.Campur tangan pemerintah ini disebut dengan sosialisering proses.Campur tangan pemerintah juga terjadi di bidang pengupahan.Saprudin3 dalam penelitiannya mengungkap campur tangan pemerintah di bidang pengupahan sudah diawali pada periode orde lama yaitu pda saat diundangkannya Undang-Undang Nomor 33 tahun 1947 tentang kecelakaan kerja.Dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan ini menjelaskan bahwa perjanjian kerja merupakan awal dari lahirnya hubungan kerja antara pengusaha dengan pekerja/buruh dengan substansi perjanjian yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan ▇▇▇▇ ▇▇▇.Sistem perjanjian kerja diatur secara khusus dalam hukum privat (perdata) dalam pasal 1601a buku Ke III bagian ke VIIA yang mengatakan bahwa :”Perjanjian kerja adalah perjanjian dengan mana pihak kesatu , buruh, mengikatkan untuk dibawah pimpinan pihak yang lain, majikan, untuk waktu tertentu melakukan dengan menerima ▇▇▇▇.”Lebih lanjut dijelaskan bahwa perjanjian kerja antara pekerja ▇▇▇ pengusaha menimbulkan hubungan kerja yang mengandung 3 (tiga) ciri khas yaitu adanya suatu pekerjaan yang tidak bertentangan dengan undang-undang, adanya perintah, adanya ▇▇▇▇ ▇▇▇▇ dijelaskan ▇▇▇ diatur dalam perjanjian kerja yang di buat bersama-sama.Sedangkan bekerja dengan orang lain adalah dengan bergantung pada orang ▇▇▇▇ ▇▇▇▇ memberi perintah, sehingga harus tunduk pada orang lain tersebut.4 Mengenai bentuk dari perjanjian kerja, Undang-Undang Ketenagakerjaan mengkualifikasikan perjanjian tersebut menjadi 2 (dua) macam kategori masing-masing, yaitu Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), ▇▇▇ Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT).PKWT atau Perjanjian Kerja Waktu tertentu adalah perjanjian kerja antara pekerja atau buruh dengan pengusahauntuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu atau untuk pekerjaan tertentu, sedangkan PKWTT atau Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu adalah perjanjian kerja antara pekerja atau buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja yang bersifat tetap.▇▇▇▇▇▇▇▇ Uwiyono dalam bukunya menyatakan bahwa berdasarkan sudut pandang Ilmu Kaidah Hukum Ketenagakerjaan, maka Kaidah Hukum Ketenagakerjaan terdiri atas Kaidah Otonom ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇.5Selain pendapat ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ Simamora perjanjian ▇▇▇ bisnis adalah suatu hubungan ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ berkaitan,1 seiring dengan perkembangan zaman maka bentuk perjanjian- perjanjian bisnis akan semakin beragam, tentu harus selaras dengan peraturan hukum perjanjian yang akan menjadi dasar sahnya perjanjian tersebut. Namun masalah yang muncul adalah apabila kemudian hukum perjanjian yang berlaku saat ini mengalami kemunduran fungsi, seperti tidak dapat mengakomodasi kebutuhan akan aspek-aspek untuk membuat suatu perjanjian yang sempurna. Namun ternyata permasalahan tersebut sesungguhnya telah diperkirakan dengan ▇▇▇▇ ▇▇▇▇ pembuat burgerlijk wetboek (BW), ketika ditelaah kembali pada Buku III BW didalamnya secara tersirat memberikan adanya asas keterbukaan. Asas keterbukaan tersebut dimana para pihak yang akan membuat suatu perjanjian diberikan kebebasan untuk mengatur sendiri isi perjanjian sebagaimana yang dikehendaki.2 Kebebasan yang diberikan harus dipahami bahwa bukan berarti kebebasan yang tak terbatas, melainkan kebebasan yang dimaksud adalah segala perjanjian yang dibuat tidak boleh melanggar peraturan-peraturan berkaitan yang berlaku, salah satunya tidak melanggar syarat-syarat sah perjanjian yang telah diatur dalam Pasal 1320 BW. Tepatnya pada Pasal 1319 ▇▇ ▇▇▇▇ mengatur tentang kebebasan untuk membuat suatu perjanjian dengan nama khusus atau yang biasa disebut sebagai perjanjian bernamajauh sebelumnya, ▇▇▇ juga memberikaan kebebasan untuk membuat suatu perjanjian tak bernama. Asas kebebasan berkontrak hadir tentu bukan tanpa resiko, karena setiap perjanjian yang dibuat bukan tidak mungkin tidak terdapat celah didalamnya. Perjanjian yang dibuat sedemikian ▇▇▇▇ ▇▇▇▇ berdasarkan pada peraturan-peraturan hukum saja masih mampu menimbulkan celah kerugian apalagi perjanjian yang dibuat sendiri oleh para pihak. Regulasi-regulasi baru kemudian dibentuk guna mendukung perkembangan pada tingkat kebutuhan masyarakat sehingga tingkat kepastian ▇▇▇ keamanan para pihak menjadi lebih terjamin, yaitu dengan adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Undang- undang perlindungan konsumen yang terdapat dalam bagian menimbang telah menjelaskan, bahwa untuk berjalan selaras dengan era globalisasi perekonomian yang 2 Moch. Isnaeni, ‘Teks Pidato Pengukuhan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Air- langga: Perkembangan Prinsip-Prinsip Hukum Kontrak Sebagai Landasan Kegiatan Bisnis Di Indo- nesia’ (2000).[6]. terus berkembang maka diperlukan peraturan yang dapat menciptakan harmonisasi dengan tujuan menghindari kerugian bagi konsumen. Perjanjian tak bernama ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇ dimanfaatkan untuk digunakan dalam kegiatan bisnis, perjanjian tersebut dianggap tepat sebagai wadah untuk mencocokkan kehendak serta kepentingan para pihak menyatakan bahwa kaidah hukum bersifat heteronom mengandung arti bahwa kekuasaan dari luarlah yang beragam sehingga kemudian memunculkan nama-nama perjanjian tak bernama baru. Salah satu perjanjian tak bernama dalam kegiatan bisnis yang banyak dimanfaatkan adalah dalam bidang properti yaitu hunian. Mengingat kebutuhan akan tempat tinggal merupakan kebutuhan dasar memaksakan kehendaknya kepada manusia, tentu bisnis ini akan sangat sering untuk dilakukan, ▇▇▇ lagi pemenuhan rumah sebagai hunian bukan hanya kebutuhan dari yaitu kekuasaan masyarakat itu sendiri, namun juga terdapat peran dari pemerintah yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan ▇▇▇ Kawasan Permukiman Hal tersebut kemudian dijadikan sebagai ladang bisnis yang selanjutnya disebut sebagai bisnis properti. Kegiatan tersebut dilajalankan oleh perusahaan yang bergerak dibidang pembangunan hunian atau yang selanjutnya disebut developer. Sebagaimana pada Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 1974, mengatur tentang pengertian Perusahaan Pembangunan Perumahan yang dapat pula masuk dalam pengertian developer, yaitu : “Perusahaan Pembangunan Perumahan adalah suatu perusahaan yang berusaha dalam bidang pembangunan perumahan dari berbagai jenis dalam jumlah yang besar di atas suatu areal tanah yang akan merupakan suatu kesatuan lingkungan pemukiman yang dilengkapi dengan prasarana-prasarana lingkungan ▇▇▇ fasilitas-fasilitas sosial yang diperlukan oleh masyarakat penghuninya.” kendala yang mungkin ditemukan dalam mendapatkan modal yang dibutuhkan. Developer tentu akan mencari berbagai negara.6Asri ▇▇▇▇ ▇▇▇▇ kemudian membangun pemukiman dengan modal yang cukup, salah satunya dengan cara membuat suatu perjanjian bagi bangun dengan pemilik hak atas tanah yang selanjutnya disebut pemilik tanah. Pengertian ▇▇▇ pelaksanaan perjanjian bagi bangun tidak diatur dalam peraturan manapun secara khusus, perjanjian ini merupakan perjanjian yang lahir dari kebiasaan di masyarakat yang dalam pemenuhan kebutuhannya melakukan bekerja sama dengan pihak lain. Perjanjian ini layaknya jenis perjanjian tak benama lainnya yang memberikan kebebasan kepada siapa saja yang menghendaki untuk dibuat, namun tetap dibatasi dengan ketentuan-ketentuan terkait yang mengaturnya yaitu khususnya pada ketentuan Buku III BW tentang Perikatan. Konsep perjanjian bagi bangun adalah developer menghendaki untuk membangun suatu kawasan pemukiman, namun terkendala modal yang cukup besar maka untuk dapat menjalankan pembangunan tersebut melakukan pembelian atas suatu luas tanah dengan cara membuat perjanjian tertentu. Pada perjanjian bagi bangun pemilik tanah memberikan izin kepada developer untuk membangun rumah-rumah diatas tanah miliknya, kemudian pembayaran atas jasa pembangunan menggunakan rumah tersebut yang jumlah pemberian unitnya setara dengan jumlah pembayaran yang telah dituangkan dalam isi perjanjian. Setelah kesepakatan bagi bangun dibuat maka antara para pihak kemudian ▇▇▇▇▇▇ melakukan pemenuhan prestasi masing- masing, yaitu pemilik tanah memberikan izin kepada developer untuk melakukan pembangunan, ▇▇▇ developer segera membangun bangunan sesuai dengan yang ditentukan dalam perjanjian. Isyarat awal pemberian kuasa menjual tersebut berpendapat bahwa pemilik tanah memberikan kewenangan kepada developer untuk menjual bagiannya yang menjadi bentuk pembayaran. Perlu diperhatikan bahwa perjanjian bagi bangun ▇▇▇ kuasa menjual tidak hanya mengikat untuk klausula-klausula yang tertuang dalam perjanjian yang telah dibuat, melainkan juga meliputi yang diharuskan pula pada undang-undang, kepatutan, ▇▇▇ kebiasaan. Menjadi masalah apabila kemudian developer menjual bagian yang menjadi miliknya sebelum melaksanakan atau menyelesaikan prestasinya yang terdapat pada perjanjian. Beralihnya hak atas tanah diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dalam Pasal 37 ayat (1) mengatur bahwa: “Pemindahan hak atas tanah ▇▇▇ ▇▇▇ ▇▇▇▇▇ atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan ▇▇▇ perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya ketenagakerjaan dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku” Artinya jika dikaitkan dengan perjanjian bagi bangun yang telah dibuat, tanah yang dijanjikan sebagai bentuk pembayaran baru akan menjadi hak developer apabila prestasi yang sepatutnya dilakukan developer telah diselesaikan. Setelah itu barulah dibuat peralihan ▇▇▇ ▇▇▇▇ ▇▇▇ yaitu dengan akta jual beli tanah oleh PPAT. Dalam rangka untuk menjamin hak developer dalam perjanjian bagi bangun biasa dibuat pula kuasa menjual yang diberikan oleh pemegang hak atas tanah kepada developer. Namun dalam pemberian kuasa menjual tersebut bukan tidak mungkin dapat terjadi penyalahgunaan. Berbekal kuasa menjual tersebut developer dapat dengan itikad tidak baik menawarkan bahkan menjual tanah yang sebenarnya masih baru berstatus ▇▇▇▇▇ ▇▇▇ miliknya. Calon pembeli dengan pengetahuan yang awam hukum akan menjadi sedikit lebih mudah untuk menjadi target tindakan tidak benar tersebut. Pembeli yang awam hukum jual-beli beranggapan bahwa perjanjian pengikatan jual beli yang dibuat bersama developer sudah cukup aman sebagai bukti awal kepemilikiannya akan unit rumah bersangkutan. Perjanjian pengikatan jual beli merupakan pejanjian yang dibuat ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ pembeli dengan developer sebelum selanjutnya membuat akta jual beli. Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (SEMA 4/2016) yang diatur dalam Bagian B Rumusan Hukum Kamar Perdata, Perdata Umum angka 7 SEMA 4/2016, bahwa: “Peralihan hak atas tanah berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) secara hukum terjadi jika pembeli telah membayar lunas harga tanah serta telah menguasai objek jual beli ▇▇▇ dilakukan dengan itikad baik.” Sehingga PPJB memiliki kedudukan bahwa selama pembeli telah membayar lunas harga tanah ▇▇▇ dengan itikad baik menguasainya, maka secara hukum peralihan hak atas tanah dari penjual kepada pembeli telah terjadi. Namun masalah yang muncul ketika PPJB dibuat diatas tanah yang belum menjadi milik developer yang dapat membuat kedudukan pembeli rumah menjadi lemah. Selain itu urusan developer dengan pemegang hak atas tanah pada perjanjian bagi bangun yang belum diselesaikan, masalahnya yang timbul selanjutnya ketika proses pemenuhan prestasi perjanjian bagi bangun itu sendiri terhambat, yang disebabkan terjadinya wanprestasi yang dilakukan developer yang dapat berujung dengan berakhirnya perjanjian bagi bangun. Sehingga jika kondisi in yang terjadi ▇▇▇ developer telah melakukan perjanjian pengikatan jual beli dengan pihak ketiga tentu pemegang hak atas tanah juga akan turut dirugikan kembali. Permasalahan yang akan diangkat adalah pertama prinsip-prinsip hukum kontrak dalam menentukan substansi perjanjian bagi bangun kedua perlindungan hukum bagi konsumen atas perjanjian jual beli unit rumah yang didasarkan pada perjanjian bagi bangun. Metode penelitian hukum dilakukan dengan tipe penelitian yuridis normatif, artinya proses dalam penelitian ini dimaksudkan untuk menemukan aturan-aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, doktrin-doktrin ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇ kemudian dapat menyelesaikan permasalahan ▇▇▇ isu ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇ sedang dihadapi. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian hukum ini dilakukan dengan mengunakan beberapa metode pendekatan, yaitu pertama pendekatan peraturan perundang- undangan (statute approach), dengan memahami regulasi-regulasi terkait pembuatan perjanjian yang harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kedua pendekatan konseptual (conceptual approach) dengan melakukan sinkronisasi konsep dengan permasalahan hukum ▇▇▇ mengetahui teori-teori yang mendasari pembuatan perjanjian, ketiga doktrin-doktrin hukum untuk dijadikan sebagai dasar membangun logika berpikir hukum dalam menyelesaikan permasalahan hukum. Kondisi ▇▇▇▇▇▇ membutuhkan antara manusia satu dengan manusia yang lain pada umumnya dapat berupa dua ciri, yaitu dengan memberikan yang dibutuhkan oleh orang lain secara sukarela (cuma-cuma) atau secara timbal balik, maksudnya mereka ▇▇▇▇▇▇ memberikan atau melakukan sesuatu sesuai dengan yang dibutuhkan oleh manusia tersebut. ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇ terjadi adalah interaksi memenuhi kebutuhan secara timbal ▇▇▇▇▇, ▇▇▇ terpenting adalah memastikan bahwa apa yang dikehendaki benar-benar akan tercapai ▇▇▇ mempertimbangkan segala resiko yang akan terjadi untuk menghindari kerugian yang akan diderita kemudian hari. Suatu kegiatan yang kemudian mempertimbangan tentang bersifat ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇ rugidapat pula bersifat publik.7 Penerapan dalam penggunaan perjanjian kerja di suatu Perusahaan lebih banyak menggunakan sistem perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT).Hal ini dinilai sangat efektif ▇▇▇ efisien bagi pengusaha serta sangat menguntungkan bagi pengusaha.demi mendapatkan keuntungan yang lebih besar ▇▇▇ banyak, tela menandakan terjadinya interaksi perilaku bisnis.3 Hubungan dimana biaya yang dibuat memerlukan dasar sebagai pengikat dikeluarkan pengusaha untuk pekerjaan menjadi lebih kecil karena pengusaha tidak harus memiliki tenaga kerja atau pekerja dengan jumlah yang tidak akan terputus sampai tercapainya kehendak. Kontrak mejadi aspek penting yang akan membingkai hubungan hukum guna memastikan kegiatan bisnis akan berjalan lancar.4 Kontrak menjadi banyak.Sebagaimana diketahui apabila pengusaha memiliki 2 ▇.▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇, 2013, Pengantar Tata Hukum Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.25 3 Saprudin, “Sosialisering Proses Hukum Perburuhan dalam Aspek Kebijakan Pengupahan”, Mimbar Hukum, Vol.24, No.3, 2012 4 Zainal ▇▇▇▇▇▇, 2012, Dasar-Dasar Hukum Perburuhan, Cet ke-9, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hal.1 5 ▇▇▇▇▇▇▇▇ memiliki fungsi▇▇▇▇▇▇▇, yaitu:5▇▇.▇▇., 2014, Asas-Asas Hukum Perburuhan, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 7-8 6 ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇, “Dialektika Hukum ▇▇▇ Moral dalam Perspektif Filsafat Hukum”, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol.19, No.4, 2012, hlm.514 pekerja yang sifat hubungan kerja nya bersifat tetap, maka pengusaha harus memberikan tunjangan untuk kesejahteraan para pekerja atau buruh seperti tunjangan pemeliharaan kesehatan, tunjangan pemutusan hubungan kerja (PHK), tunjangan penghargaan masa kerja ▇▇▇ sebagainya dalam arti kata mempekerjakan tenaga kerja dengan sistem perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) maka biaya tersebut dapat ditekan.Perusahaan berhak untuk menuntut prestasi yang terbaik dari setiap buruh.▇▇▇ mempunyai kebebasan untuk menerapkan secara lancar, sistem, teknik ▇▇▇ metode serta kebijakan untuk meningkatkan usaha ▇▇▇ sekaligus menjamin masa depan para buruh.8Adanya sistim Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang di atur oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ini sering dimanfaatkan ▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇ gunakan oleh para pengusaha untuk tujuan mengambil keuntungan yang sebesar-besarnya dari para pekerja. Sebenarnya tidak ada larangan hukum bagi perusahaan untuk menerapkan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT), karena semua itu sudah diatur secara jelas ▇▇▇ ▇▇▇▇▇ oleh Undang-Undang Ketenagakerjaan.Perjanjian kerja waktu tertentu dilakukan untuk melindungi ▇▇▇-▇▇▇ pekerja agar pekerja dapat menikmati penghasilan secara layak dalam memenuhi kebutuhan hidup baik bagi dirinya sendiri maupun keluarganya, menikmati kesejahteraan ▇▇▇ memberikan kepastian dalam kedudukan hukum pekerja. Namun, penerapan PKWT yang dilaksanakan oleh perusahaan ▇▇▇ ▇▇▇▇ tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur sendiri dalam perjanjian kerja antara pekerja ▇▇▇ pengusaha serta Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sehingga pengaturan mengenai ketenagakerjaan masih terbentang berbagai kendala ▇▇▇ masalah serta tantangan yang dihadapi ▇▇▇ memerlukan penyelesaian melalui pengadilan.Ada sementara anggapan, bahwa suatu perjanjian kerja waktu tertentu diadakan dengan tujuan untuk melindungi kepentingan si pengusaha bukan melindungi kepentingan dari pihak pekerja yang dalam kenyataannya berada pada kondisi ▇▇▇ kedudukan yang ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇ seharusnya memerlukan perlindungan.Hubungan antara Pengusaha dengan Pekerja atau Buruh adalah hubungan yang dilakukan antara atasan ▇▇▇ bawahan sehingga bersifat subordinasi (hubungan yang bersifat vertikal yaitu atas ▇▇▇ bawah).9

Pendahuluan. Menurut Pekerjaan adalah suatu kebutuhan setiap seseorang untuk memperoleh ▇▇▇▇ ▇▇▇▇ memenuhi kebutuhan hidupnya. Pekerjaan pada zaman dahulu dengan zaman sekarang banyak memiliki perbedaan yang mana zaman dahulu mayoritas manusia bekerja sebagai nelayan atau petani sedangkan pada zaman sekarang manusia memiliki keinginan yang lebih tinggi yaitu bekerja di sebuah perkantoran atau perusahaan karena manusia berfikir apabila bekerja di perkantoran atau perusahaan memiliki penghasilan yang cukup atau bahkan lebih tinggi. Pekerja merupakan bagian dari tenaga kerja yang diartikan sebagai tenaga kerja yang bekerja untuk dirinya sendiri maupun dengan atasan kerja yang atas jasanya dalam bekerja agar pekerja mendapatkan gaji ▇▇▇▇ ▇▇▇▇. “Pembangunan ketenagakerjaan memiliki banyak dimensi yang tidak hanya berhubungan dengan kepentingan tenaga kerja yang akan, sedang ▇▇▇ telah melakukan hubungan kerja, tetapi bagaimana caranya agar semua orang mendapatkan pekerjaan ▇▇▇ kelayakan kehidupan bagi kemanusiaan yang tercermin dalam pasal 27 ayat 2 jo pasal 28D ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu bahwa “setiap orang berhak memiliki perkerjaan yang layak ▇▇▇ pekerja mendapatkan imbalan ▇▇▇ perlakuan ▇▇▇▇ ▇▇▇▇”(Prof.▇▇. ▇▇▇▇▇▇▇ Nindyo 2020). Perlindungan terhadap setiap ▇▇▇▇▇ negaranya menjadi ▇▇▇▇▇ ▇▇▇ kewajiban agar dipenuhi pada suatu negara yang tercantum pada alinea ke 4 UUD 1945 yaitu seseorang memiliki hak apapun dengan didampingi oleh perlindungan suatu negara. Salah satunya yaitu negara Indonesia sebagai negara ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇ memiliki peraturan-peraturan dalam hal melindungi ▇▇ Simamora perjanjian ▇▇▇▇ bisnis adalah negaranya. Dalam pekerjaan, tentunya pekerja tidak mungkin berdiri tanpa pekerja lain melainkan pekerja memiliki hak berkumpul atau berserikat dengan kelompok pekerja yang ▇▇▇▇ ▇▇▇▇ tercantum pada 28 jo 28E Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Dalam Pasal 38 jo 39 jo 41 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang ▇▇▇ ▇▇▇▇▇ Manusia juga mengatur bahwasannya setiap orang berhak mendapatkan suatu hubungan pekerjaan yang layak ▇▇▇ serupa tanpa adanya perbedaan jenis kelamin pria maupun ▇▇▇▇▇▇, serta berhak membangun atau mendirikan serikat pekerja untuk melindungi kepentingannya ▇▇▇ mendapatkan jaminan sosial ▇▇▇▇ ▇▇▇▇. Perkembangan setiap orang dalam pemenuhan hak atas pekerjaannya apabila dilihat dari perkembangan di negara Indonesia tentunya berbeda-▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ berkaitan,1 seiring perekonomian yang dimiliki setiap orang tidak sama, apalagi dengan perkembangan zaman maka bentuk perjanjian- perjanjian bisnis akan semakin beragamadanya krisis ekonomi yang apabila melanda di suatu negara salah satunya negara Indonesia. Setiap waktu tenaga kerja menjadi persoalan dihadapan masyarakat, tentu harus selaras dengan peraturan hukum perjanjian terutama pihak terkait yang akan menjadi dasar sahnya perjanjian tersebutmenangani ketenagakerjaan di Indonesia. Namun masalah yang muncul adalah apabila kemudian hukum perjanjian yang berlaku saat ini mengalami kemunduran fungsi, seperti Meskipun bekerja di suatu perusahaan atau perkantoran tidak dapat mengakomodasi kebutuhan akan aspek-aspek untuk membuat suatu perjanjian yang sempurna. Namun ternyata permasalahan tersebut sesungguhnya telah diperkirakan dengan ▇▇▇▇ ▇▇▇▇ pembuat burgerlijk wetboek (BW), ketika ditelaah kembali pada Buku III BW didalamnya secara tersirat memberikan adanya asas keterbukaan. Asas keterbukaan tersebut dimana para pihak yang akan membuat suatu perjanjian diberikan kebebasan untuk mengatur sendiri isi perjanjian sebagaimana yang dikehendaki.2 Kebebasan yang diberikan harus dipahami dipungkiri bahwa bukan berarti kebebasan yang tak terbatas, melainkan kebebasan yang dimaksud adalah segala perjanjian yang dibuat tidak boleh melanggar peraturan-peraturan berkaitan yang berlaku, salah satunya tidak melanggar syarat-syarat sah perjanjian yang telah diatur dalam Pasal 1320 BW. Tepatnya pada Pasal 1319 ▇▇ ▇▇▇▇ mengatur tentang kebebasan untuk membuat suatu perjanjian dengan nama khusus atau yang biasa disebut sebagai perjanjian bernama, ▇▇▇ juga memberikaan kebebasan untuk membuat suatu perjanjian tak bernama. Asas kebebasan berkontrak hadir tentu bukan tanpa resiko, karena setiap perjanjian yang dibuat bukan tidak mungkin tidak terdapat celah didalamnya. Perjanjian yang dibuat sedemikian ▇▇▇▇ ▇▇▇▇ berdasarkan pada peraturan-peraturan hukum saja masih mampu menimbulkan celah kerugian apalagi perjanjian yang dibuat sendiri tantangan terus dihadapi oleh para pihak. Regulasi-regulasi baru kemudian dibentuk guna mendukung perkembangan pada tingkat kebutuhan masyarakat sehingga tingkat kepastian ▇▇▇ keamanan para pihak menjadi lebih terjamin, yaitu dengan adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Undang- undang perlindungan konsumen yang terdapat dalam bagian menimbang telah menjelaskan, bahwa untuk berjalan selaras dengan era globalisasi perekonomian yang 2 Moch. Isnaeni, ‘Teks Pidato Pengukuhan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Air- langga: Perkembangan Prinsip-Prinsip Hukum Kontrak Sebagai Landasan Kegiatan Bisnis Di Indo- nesia’ (2000).[6]. terus berkembang maka diperlukan peraturan yang dapat menciptakan harmonisasi dengan tujuan menghindari kerugian bagi konsumen. Perjanjian tak bernama ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇ dimanfaatkan untuk digunakan dalam kegiatan bisnis, perjanjian tersebut dianggap tepat sebagai wadah untuk mencocokkan kehendak serta kepentingan para pihak yang beragam sehingga kemudian memunculkan nama-nama perjanjian tak bernama baru. Salah satu perjanjian tak bernama dalam kegiatan bisnis yang banyak dimanfaatkan adalah dalam bidang properti yaitu hunian. Mengingat kebutuhan akan tempat tinggal merupakan kebutuhan dasar manusia, tentu bisnis ini akan sangat sering untuk dilakukan, ▇▇▇ lagi pemenuhan rumah sebagai hunian bukan hanya kebutuhan dari masyarakat itu sendiri, namun juga terdapat peran dari pemerintah yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan ▇▇▇ Kawasan Permukiman Hal tersebut kemudian dijadikan sebagai ladang bisnis yang selanjutnya disebut sebagai bisnis properti. Kegiatan tersebut dilajalankan oleh perusahaan yang bergerak dibidang pembangunan hunian atau yang selanjutnya disebut developer. Sebagaimana pada Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 1974, mengatur tentang pengertian Perusahaan Pembangunan Perumahan yang dapat pula masuk dalam pengertian developer, yaitu : “Perusahaan Pembangunan Perumahan adalah suatu perusahaan yang berusaha dalam bidang pembangunan perumahan dari berbagai jenis dalam jumlah yang besar di atas suatu areal tanah yang akan merupakan suatu kesatuan lingkungan pemukiman yang dilengkapi dengan prasarana-prasarana lingkungan ▇▇▇ fasilitas-fasilitas sosial yang diperlukan oleh masyarakat penghuninya.” kendala yang mungkin ditemukan dalam mendapatkan modal yang dibutuhkan. Developer tentu akan mencari berbagai ▇▇▇▇ ▇▇▇▇ kemudian membangun pemukiman dengan modal yang cukup, salah satunya dengan cara membuat suatu perjanjian bagi bangun dengan pemilik hak atas tanah yang selanjutnya disebut pemilik tanah. Pengertian ▇▇▇ pelaksanaan perjanjian bagi bangun tidak diatur dalam peraturan manapun secara khusus, perjanjian ini merupakan perjanjian yang lahir dari kebiasaan di masyarakat yang dalam pemenuhan kebutuhannya melakukan bekerja sama dengan pihak lain. Perjanjian ini layaknya jenis perjanjian tak benama lainnya yang memberikan kebebasan kepada siapa saja yang menghendaki untuk dibuat, namun tetap dibatasi dengan ketentuan-ketentuan terkait yang mengaturnya yaitu khususnya pada ketentuan Buku III BW tentang Perikatan. Konsep perjanjian bagi bangun adalah developer menghendaki untuk membangun suatu kawasan pemukiman, namun terkendala modal yang cukup besar maka untuk dapat menjalankan pembangunan tersebut melakukan pembelian atas suatu luas tanah dengan cara membuat perjanjian tertentu. Pada perjanjian bagi bangun pemilik tanah memberikan izin kepada developer untuk membangun rumah-rumah diatas tanah miliknya, kemudian pembayaran atas jasa pembangunan menggunakan rumah tersebut yang jumlah pemberian unitnya setara dengan jumlah pembayaran yang telah dituangkan dalam isi perjanjian. Setelah kesepakatan bagi bangun dibuat maka antara para pihak kemudian ▇▇▇▇▇▇ melakukan pemenuhan prestasi masing- masing, yaitu pemilik tanah memberikan izin kepada developer untuk melakukan pembangunan, ▇▇▇ developer segera membangun bangunan sesuai dengan yang ditentukan dalam perjanjian. Isyarat awal pemberian kuasa menjual tersebut bahwa pemilik tanah memberikan kewenangan kepada developer untuk menjual bagiannya yang menjadi bentuk pembayaran. Perlu diperhatikan bahwa perjanjian bagi bangun ▇▇▇ kuasa menjual tidak hanya mengikat untuk klausula-klausula yang tertuang dalam perjanjian yang telah dibuat, melainkan juga meliputi yang diharuskan pula pada undang-undang, kepatutan, ▇▇▇ kebiasaan. Menjadi masalah apabila kemudian developer menjual bagian yang menjadi miliknya sebelum melaksanakan atau menyelesaikan prestasinya yang terdapat pada perjanjian. Beralihnya hak atas tanah diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dalam Pasal 37 ayat (1) mengatur bahwa: “Pemindahan hak atas tanah ▇▇▇ ▇▇▇ ▇▇▇▇▇ atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan ▇▇▇ perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku” Artinya jika dikaitkan dengan perjanjian bagi bangun yang telah dibuat, tanah yang dijanjikan sebagai bentuk pembayaran baru akan menjadi hak developer apabila prestasi yang sepatutnya dilakukan developer telah diselesaikan. Setelah itu barulah dibuat peralihan ▇▇▇ ▇▇▇▇ ▇▇▇ yaitu dengan akta jual beli tanah oleh PPAT. Dalam rangka untuk menjamin hak developer dalam perjanjian bagi bangun biasa dibuat pula kuasa menjual yang diberikan oleh pemegang hak atas tanah kepada developer. Namun dalam pemberian kuasa menjual tersebut bukan tidak mungkin dapat terjadi penyalahgunaan. Berbekal kuasa menjual tersebut developer dapat dengan itikad tidak baik menawarkan bahkan menjual tanah yang sebenarnya masih baru berstatus ▇▇▇▇▇ ▇▇▇ miliknya. Calon pembeli dengan pengetahuan yang awam hukum akan menjadi sedikit lebih mudah untuk menjadi target tindakan tidak benar tersebut. Pembeli yang awam hukum jual-beli beranggapan bahwa perjanjian pengikatan jual beli yang dibuat bersama developer sudah cukup aman sebagai bukti awal kepemilikiannya akan unit rumah bersangkutan. Perjanjian pengikatan jual beli merupakan pejanjian yang dibuat ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ pembeli dengan developer sebelum selanjutnya membuat akta jual beli. Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (SEMA 4/2016) yang diatur dalam Bagian B Rumusan Hukum Kamar Perdata, Perdata Umum angka 7 SEMA 4/2016, bahwa: “Peralihan hak atas tanah berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) secara hukum terjadi jika pembeli telah membayar lunas harga tanah serta telah menguasai objek jual beli ▇▇▇ dilakukan dengan itikad baik.” Sehingga PPJB memiliki kedudukan bahwa selama pembeli telah membayar lunas harga tanah ▇▇▇ dengan itikad baik menguasainya, maka secara hukum peralihan hak atas tanah dari penjual kepada pembeli telah terjadi. Namun masalah yang muncul ketika PPJB dibuat diatas tanah yang belum menjadi milik developer yang dapat membuat kedudukan pembeli rumah menjadi lemah. Selain itu urusan developer dengan pemegang hak atas tanah pada perjanjian bagi bangun yang belum diselesaikan, masalahnya yang timbul selanjutnya ketika proses pemenuhan prestasi perjanjian bagi bangun itu sendiri terhambat, yang disebabkan terjadinya wanprestasi yang dilakukan developer yang dapat berujung dengan berakhirnya perjanjian bagi bangun. Sehingga jika kondisi in yang terjadi ▇▇▇ developer telah melakukan perjanjian pengikatan jual beli dengan pihak ketiga tentu pemegang hak atas tanah juga akan turut dirugikan kembali. Permasalahan yang akan diangkat adalah pertama prinsip-prinsip hukum kontrak dalam menentukan substansi perjanjian bagi bangun kedua perlindungan hukum bagi konsumen atas perjanjian jual beli unit rumah yang didasarkan pada perjanjian bagi bangun. Metode penelitian hukum dilakukan dengan tipe penelitian yuridis normatif, artinya proses dalam penelitian ini dimaksudkan untuk menemukan aturan-aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, doktrin-doktrin ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇ kemudian dapat menyelesaikan permasalahan ▇▇▇ isu ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇ sedang dihadapi. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian hukum ini dilakukan dengan mengunakan beberapa metode pendekatan, yaitu pertama pendekatan peraturan perundang- undangan (statute approach), dengan memahami regulasi-regulasi terkait pembuatan perjanjian yang harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kedua pendekatan konseptual (conceptual approach) dengan melakukan sinkronisasi konsep dengan permasalahan hukum ▇▇▇ mengetahui teori-teori yang mendasari pembuatan perjanjian, ketiga doktrin-doktrin hukum untuk dijadikan sebagai dasar membangun logika berpikir hukum dalam menyelesaikan permasalahan hukum. Kondisi ▇▇▇▇▇▇ membutuhkan antara manusia satu dengan manusia yang lain pada umumnya dapat berupa dua ciri, yaitu dengan memberikan yang dibutuhkan oleh orang lain secara sukarela (cuma-cuma) atau secara timbal balik, maksudnya mereka ▇▇▇▇▇▇ memberikan atau melakukan sesuatu sesuai dengan yang dibutuhkan oleh manusia tersebut. ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇ terjadi adalah interaksi memenuhi kebutuhan secara timbal ▇▇▇▇▇, ▇▇▇ terpenting adalah memastikan bahwa apa yang dikehendaki benar-benar akan tercapai ▇▇▇ mempertimbangkan segala resiko yang akan terjadi untuk menghindari kerugian yang akan diderita kemudian hari. Suatu kegiatan yang kemudian mempertimbangan tentang ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇ rugi, tela menandakan terjadinya interaksi perilaku bisnis.3 Hubungan yang dibuat memerlukan dasar sebagai pengikat yang tidak akan terputus sampai tercapainya kehendak. Kontrak mejadi aspek penting yang akan membingkai hubungan hukum guna memastikan kegiatan bisnis akan berjalan lancar.4 Kontrak menjadi pekerja ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ memiliki fungsimemperoleh kenyataan yang tidak sesuai harapan. Pada faktanya, yaitu:5tidak adanya kesesuaian dengan yang diharapkan oleh masyarakat yang telah menganggapnya apabila bekerja di suatu perusahaan atau perkantoran dapat melaksanakan haknya sebagai pekerja yang telah terjamin ▇▇▇ ▇▇▇▇▇ terdapat perselisihan antara pekerja ▇▇▇ pengusaha. Adapun penyebab munculnya beberapa permasalahan tersebut masih rendah tentang pemahaman yang menyangkut ▇▇▇ ▇▇▇ kewajiban yang tertanam pada diri masing-masing pihak yakni pemberi kerja maupun pekerja ▇▇▇▇ ▇▇▇ pada perjanjian kerja. “Penyebabnya yakni pekerja yang haknya telah dilanggar oleh pemberi kerja ataupun pengusaha untuk memenuhi keinginannya pada pekerja dengan cara melakukan perjanjian kerja”(Oktavianti

Pendahuluan. Menurut Hukum Ketenagakerjaan Indonesia diawali dengan ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ yakni ▇▇▇▇▇ perbudakan, ▇▇▇▇, ▇▇▇ peonale sanksi.1Selama masa penjajahan kolonial Belanda, ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇ berlaku di Indonesia yang mengatur mengenai perjanjian perburuhan tunduk pada ketentuan Burgerlijk Wetboek (BW).Setelah Indonesia merdeka ▇▇▇ memiliki Undang-Undang Dasar 1945, dalam Pasal II aturan peralihan UUD 1945 (sebelum amandemen) disebutkan bahwa badan negara ▇▇▇ peraturan yang ▇▇▇ ▇▇▇▇▇ berlangsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut undang-undang dasar ini.Dengan demikian semua badan negara ▇▇▇ peraturan perundang-undangan ▇▇▇▇ ▇▇▇ pada saat ini masih diberlakukan. 2 Pasal 50 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi : “Hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha ▇▇▇ pekerja/buruh”.Hal ini dilakukan sebagai campur tangan pemerintah untuk melindungi para pihak terutama pekerja/buruh yang berada dalam posisi yang tidak seimbang.Campur tangan pemerintah ini disebut dengan sosialisering proses.Campur tangan pemerintah juga terjadi di bidang pengupahan.Saprudin3 dalam penelitiannya mengungkap campur tangan pemerintah di bidang pengupahan sudah diawali pada periode orde lama yaitu pda saat diundangkannya Undang-Undang Nomor 33 tahun 1947 tentang kecelakaan kerja.Dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan ini menjelaskan bahwa perjanjian kerja merupakan awal dari lahirnya hubungan kerja antara pengusaha dengan pekerja/buruh dengan substansi perjanjian yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan ▇▇▇▇ ▇▇▇.Sistem perjanjian kerja diatur secara khusus dalam hukum privat (perdata) dalam pasal 1601a buku Ke III bagian ke VIIA yang mengatakan bahwa :”Perjanjian kerja adalah perjanjian dengan mana pihak kesatu , buruh, mengikatkan untuk dibawah pimpinan pihak yang lain, majikan, untuk waktu tertentu melakukan dengan menerima ▇▇▇▇.”Lebih lanjut dijelaskan bahwa perjanjian kerja antara pekerja ▇▇▇ pengusaha menimbulkan hubungan kerja yang mengandung 3 (tiga) ciri khas yaitu adanya suatu pekerjaan yang tidak bertentangan dengan undang-undang, adanya perintah, adanya ▇▇▇▇ ▇▇▇▇ dijelaskan ▇▇▇ diatur dalam perjanjian kerja yang di buat bersama-sama.Sedangkan bekerja dengan orang lain adalah dengan bergantung pada orang ▇▇▇▇ ▇▇▇▇ memberi perintah, sehingga harus tunduk pada orang lain tersebut.4 Mengenai bentuk dari perjanjian kerja, Undang-Undang Ketenagakerjaan mengkualifikasikan perjanjian tersebut menjadi 2 (dua) macam kategori masing-masing, yaitu Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), ▇▇▇ Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT).PKWT atau Perjanjian Kerja Waktu tertentu adalah perjanjian kerja antara pekerja atau buruh dengan pengusahauntuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu atau untuk pekerjaan tertentu, sedangkan PKWTT atau Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu adalah perjanjian kerja antara pekerja atau buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja yang bersifat tetap.▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ Simamora perjanjian ▇▇▇ bisnis adalah suatu hubungan ▇dalam bukunya menyatakan bahwa berdasarkan sudut pandang Ilmu Kaidah Hukum Ketenagakerjaan, maka Kaidah Hukum Ketenagakerjaan terdiri atas Kaidah Otonom ▇▇▇ Kaidah Heteronom.5Selain pendapat ▇▇▇▇▇▇ berkaitan,1 seiring dengan perkembangan zaman maka bentuk perjanjian- perjanjian bisnis akan semakin beragam, tentu harus selaras dengan peraturan hukum perjanjian yang akan menjadi dasar sahnya perjanjian tersebut. Namun masalah yang muncul adalah apabila kemudian hukum perjanjian yang berlaku saat ini mengalami kemunduran fungsi, seperti tidak dapat mengakomodasi kebutuhan akan aspek-aspek untuk membuat suatu perjanjian yang sempurna. Namun ternyata permasalahan tersebut sesungguhnya telah diperkirakan dengan ▇▇▇▇ ▇▇▇▇ pembuat burgerlijk wetboek (BW), ketika ditelaah kembali pada Buku III BW didalamnya secara tersirat memberikan adanya asas keterbukaan. Asas keterbukaan tersebut dimana para pihak yang akan membuat suatu perjanjian diberikan kebebasan untuk mengatur sendiri isi perjanjian sebagaimana yang dikehendaki.2 Kebebasan yang diberikan harus dipahami bahwa bukan berarti kebebasan yang tak terbatas, melainkan kebebasan yang dimaksud adalah segala perjanjian yang dibuat tidak boleh melanggar peraturan-peraturan berkaitan yang berlaku, salah satunya tidak melanggar syarat-syarat sah perjanjian yang telah diatur dalam Pasal 1320 BW. Tepatnya pada Pasal 1319 ▇▇ ▇▇▇▇ mengatur tentang kebebasan untuk membuat suatu perjanjian dengan nama khusus atau yang biasa disebut sebagai perjanjian bernama, ▇▇▇ juga memberikaan kebebasan untuk membuat suatu perjanjian tak bernama. Asas kebebasan berkontrak hadir tentu bukan tanpa resiko, karena setiap perjanjian yang dibuat bukan tidak mungkin tidak terdapat celah didalamnya. Perjanjian yang dibuat sedemikian ▇▇▇▇ ▇▇▇▇ berdasarkan pada peraturan-peraturan hukum saja masih mampu menimbulkan celah kerugian apalagi perjanjian yang dibuat sendiri oleh para pihak. Regulasi-regulasi baru kemudian dibentuk guna mendukung perkembangan pada tingkat kebutuhan masyarakat sehingga tingkat kepastian ▇▇▇ keamanan para pihak menjadi lebih terjamin, yaitu dengan adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Undang- undang perlindungan konsumen yang terdapat dalam bagian menimbang telah menjelaskan, bahwa untuk berjalan selaras dengan era globalisasi perekonomian yang 2 Moch. Isnaeni, ‘Teks Pidato Pengukuhan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Air- langga: Perkembangan Prinsip-Prinsip Hukum Kontrak Sebagai Landasan Kegiatan Bisnis Di Indo- nesia’ (2000).[6]. terus berkembang maka diperlukan peraturan yang dapat menciptakan harmonisasi dengan tujuan menghindari kerugian bagi konsumen. Perjanjian tak bernama ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇ dimanfaatkan untuk digunakan dalam kegiatan bisnis, perjanjian tersebut dianggap tepat sebagai wadah untuk mencocokkan kehendak serta kepentingan para pihak yang beragam sehingga kemudian memunculkan nama-nama perjanjian tak bernama baru. Salah satu perjanjian tak bernama dalam kegiatan bisnis yang banyak dimanfaatkan adalah dalam bidang properti yaitu hunian. Mengingat kebutuhan akan tempat tinggal merupakan kebutuhan dasar manusia, tentu bisnis ini akan sangat sering untuk dilakukan, ▇▇▇ lagi pemenuhan rumah sebagai hunian bukan hanya kebutuhan dari masyarakat itu sendiri, namun juga terdapat peran dari pemerintah yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan ▇▇▇ Kawasan Permukiman Hal tersebut kemudian dijadikan sebagai ladang bisnis yang selanjutnya disebut sebagai bisnis properti. Kegiatan tersebut dilajalankan oleh perusahaan yang bergerak dibidang pembangunan hunian atau yang selanjutnya disebut developer. Sebagaimana pada Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 1974, mengatur tentang pengertian Perusahaan Pembangunan Perumahan yang dapat pula masuk dalam pengertian developer, yaitu : “Perusahaan Pembangunan Perumahan adalah suatu perusahaan yang berusaha dalam bidang pembangunan perumahan dari berbagai jenis dalam jumlah yang besar di atas suatu areal tanah yang akan merupakan suatu kesatuan lingkungan pemukiman yang dilengkapi dengan prasarana-prasarana lingkungan ▇▇▇ fasilitas-fasilitas sosial yang diperlukan oleh masyarakat penghuninya.” kendala yang mungkin ditemukan dalam mendapatkan modal yang dibutuhkan. Developer tentu akan mencari berbagai ▇▇▇▇ ▇▇▇▇ kemudian membangun pemukiman dengan modal yang cukup, salah satunya dengan cara membuat suatu perjanjian bagi bangun dengan pemilik hak atas tanah yang selanjutnya disebut pemilik tanah. Pengertian ▇▇▇ pelaksanaan perjanjian bagi bangun tidak diatur dalam peraturan manapun secara khusus, perjanjian ini merupakan perjanjian yang lahir dari kebiasaan di masyarakat yang dalam pemenuhan kebutuhannya melakukan bekerja sama dengan pihak lain. Perjanjian ini layaknya jenis perjanjian tak benama lainnya yang memberikan kebebasan kepada siapa saja yang menghendaki untuk dibuat, namun tetap dibatasi dengan ketentuan-ketentuan terkait yang mengaturnya yaitu khususnya pada ketentuan Buku III BW tentang Perikatan. Konsep perjanjian bagi bangun adalah developer menghendaki untuk membangun suatu kawasan pemukiman, namun terkendala modal yang cukup besar maka untuk dapat menjalankan pembangunan tersebut melakukan pembelian atas suatu luas tanah dengan cara membuat perjanjian tertentu. Pada perjanjian bagi bangun pemilik tanah memberikan izin kepada developer untuk membangun rumah-rumah diatas tanah miliknya, kemudian pembayaran atas jasa pembangunan menggunakan rumah tersebut yang jumlah pemberian unitnya setara dengan jumlah pembayaran yang telah dituangkan dalam isi perjanjian. Setelah kesepakatan bagi bangun dibuat maka antara para pihak kemudian ▇▇▇▇▇▇ melakukan pemenuhan prestasi masing- masing, yaitu pemilik tanah memberikan izin kepada developer untuk melakukan pembangunan, ▇▇▇ developer segera membangun bangunan sesuai dengan yang ditentukan dalam perjanjian. Isyarat awal pemberian kuasa menjual tersebut bahwa pemilik tanah memberikan kewenangan kepada developer untuk menjual bagiannya yang menjadi bentuk pembayaran. Perlu diperhatikan bahwa perjanjian bagi bangun ▇▇▇ kuasa menjual tidak hanya mengikat untuk klausula-klausula yang tertuang dalam perjanjian yang telah dibuat, melainkan juga meliputi yang diharuskan pula pada undang-undang, kepatutan, ▇▇▇ kebiasaan. Menjadi masalah apabila kemudian developer menjual bagian yang menjadi miliknya sebelum melaksanakan atau menyelesaikan prestasinya yang terdapat pada perjanjian. Beralihnya hak atas tanah diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dalam Pasal 37 ayat (1) mengatur bahwa: “Pemindahan hak atas tanah ▇▇▇ ▇▇▇ ▇▇▇▇▇ atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan ▇▇▇ perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku” Artinya jika dikaitkan dengan perjanjian bagi bangun yang telah dibuat, tanah yang dijanjikan sebagai bentuk pembayaran baru akan menjadi hak developer apabila prestasi yang sepatutnya dilakukan developer telah diselesaikan. Setelah itu barulah dibuat peralihan ▇▇▇ ▇▇▇▇ ▇▇▇ yaitu dengan akta jual beli tanah oleh PPAT. Dalam rangka untuk menjamin hak developer dalam perjanjian bagi bangun biasa dibuat pula kuasa menjual yang diberikan oleh pemegang hak atas tanah kepada developer. Namun dalam pemberian kuasa menjual tersebut bukan tidak mungkin dapat terjadi penyalahgunaan. Berbekal kuasa menjual tersebut developer dapat dengan itikad tidak baik menawarkan bahkan menjual tanah yang sebenarnya masih baru berstatus ▇▇▇▇▇ ▇▇▇ miliknya. Calon pembeli dengan pengetahuan yang awam hukum akan menjadi sedikit lebih mudah untuk menjadi target tindakan tidak benar tersebut. Pembeli yang awam hukum jual-beli beranggapan bahwa perjanjian pengikatan jual beli yang dibuat bersama developer sudah cukup aman sebagai bukti awal kepemilikiannya akan unit rumah bersangkutan. Perjanjian pengikatan jual beli merupakan pejanjian yang dibuat ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ pembeli dengan developer sebelum selanjutnya membuat akta jual beli. Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (SEMA 4/2016) yang diatur dalam Bagian B Rumusan Hukum Kamar Perdata, Perdata Umum angka 7 SEMA 4/2016, bahwa: “Peralihan hak atas tanah berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) secara hukum terjadi jika pembeli telah membayar lunas harga tanah serta telah menguasai objek jual beli ▇▇▇ dilakukan dengan itikad baik.” Sehingga PPJB memiliki kedudukan bahwa selama pembeli telah membayar lunas harga tanah ▇▇▇ dengan itikad baik menguasainya, maka secara hukum peralihan hak atas tanah dari penjual kepada pembeli telah terjadi. Namun masalah yang muncul ketika PPJB dibuat diatas tanah yang belum menjadi milik developer yang dapat membuat kedudukan pembeli rumah menjadi lemah. Selain itu urusan developer dengan pemegang hak atas tanah pada perjanjian bagi bangun yang belum diselesaikan, masalahnya yang timbul selanjutnya ketika proses pemenuhan prestasi perjanjian bagi bangun itu sendiri terhambat, yang disebabkan terjadinya wanprestasi yang dilakukan developer yang dapat berujung dengan berakhirnya perjanjian bagi bangun. Sehingga jika kondisi in yang terjadi ▇▇▇ developer telah melakukan perjanjian pengikatan jual beli dengan pihak ketiga tentu pemegang hak atas tanah juga akan turut dirugikan kembali. Permasalahan yang akan diangkat adalah pertama prinsip-prinsip hukum kontrak dalam menentukan substansi perjanjian bagi bangun kedua perlindungan hukum bagi konsumen atas perjanjian jual beli unit rumah yang didasarkan pada perjanjian bagi bangun. Metode penelitian hukum dilakukan dengan tipe penelitian yuridis normatif, artinya proses dalam penelitian ini dimaksudkan untuk menemukan aturan-aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, doktrin-doktrin ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇ kemudian dapat menyelesaikan permasalahan ▇▇▇ isu ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇ sedang dihadapi. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian hukum ini dilakukan dengan mengunakan beberapa metode pendekatan, yaitu pertama pendekatan peraturan perundang- undangan (statute approach), dengan memahami regulasi-regulasi terkait pembuatan perjanjian yang harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kedua pendekatan konseptual (conceptual approach) dengan melakukan sinkronisasi konsep dengan permasalahan hukum ▇▇▇ mengetahui teori-teori yang mendasari pembuatan perjanjian, ketiga doktrin-doktrin hukum untuk dijadikan sebagai dasar membangun logika berpikir hukum dalam menyelesaikan permasalahan hukum. Kondisi ▇▇▇▇▇▇ membutuhkan antara manusia satu dengan manusia yang lain pada umumnya dapat berupa dua ciri, yaitu dengan memberikan yang dibutuhkan oleh orang lain secara sukarela (cuma-cuma) atau secara timbal balik, maksudnya mereka ▇▇▇▇▇▇ memberikan atau melakukan sesuatu sesuai dengan yang dibutuhkan oleh manusia tersebut. ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇ terjadi adalah interaksi memenuhi kebutuhan secara timbal ▇▇▇▇▇, ▇▇▇ terpenting adalah memastikan bahwa apa yang dikehendaki benar-benar akan tercapai ▇▇▇ mempertimbangkan segala resiko yang akan terjadi untuk menghindari kerugian yang akan diderita kemudian hari. Suatu kegiatan yang kemudian mempertimbangan tentang ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇ rugi, tela menandakan terjadinya interaksi perilaku bisnis.3 Hubungan yang dibuat memerlukan dasar sebagai pengikat yang tidak akan terputus sampai tercapainya kehendak. Kontrak mejadi aspek penting yang akan membingkai hubungan hukum guna memastikan kegiatan bisnis akan berjalan lancar.4 Kontrak menjadi ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇, jauh sebelumnya, ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇ menyatakan bahwa kaidah hukum bersifat heteronom mengandung arti bahwa kekuasaan dari luarlah yang memaksakan kehendaknya kepada manusia, yaitu kekuasaan masyarakat atau negara.6Asri ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ berpendapat bahwa hukum ketenagakerjaan dapat bersifat ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇ dapat pula bersifat publik.7 Penerapan dalam penggunaan perjanjian kerja di suatu Perusahaan lebih banyak menggunakan sistem perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT).Hal ini dinilai sangat efektif ▇▇▇ efisien bagi pengusaha serta sangat menguntungkan bagi pengusaha.demi mendapatkan keuntungan yang lebih besar ▇▇▇ banyak, dimana biaya yang dikeluarkan pengusaha untuk pekerjaan menjadi lebih kecil karena pengusaha tidak harus memiliki fungsitenaga kerja atau pekerja dengan jumlah yang banyak.Sebagaimana diketahui apabila pengusaha memiliki 2 H.▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇, yaitu:52013, Pengantar Tata Hukum Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.25 3 Saprudin, “Sosialisering Proses Hukum Perburuhan dalam Aspek Kebijakan Pengupahan”, Mimbar Hukum, Vol.24, No.3, 2012 4 Zainal ▇▇▇▇▇▇, 2012, Dasar-Dasar Hukum Perburuhan, Cet ke-9, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hal.1 5 ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇, ▇▇.▇▇., 2014, Asas-Asas Hukum Perburuhan, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 7-8 6 ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇, “Dialektika Hukum ▇▇▇ Moral dalam Perspektif Filsafat Hukum”, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol.19, No.4, 2012, hlm.514 pekerja yang sifat hubungan kerja nya bersifat tetap, maka pengusaha harus memberikan tunjangan untuk kesejahteraan para pekerja atau buruh seperti tunjangan pemeliharaan kesehatan, tunjangan pemutusan hubungan kerja (PHK), tunjangan penghargaan masa kerja ▇▇▇ sebagainya dalam arti kata mempekerjakan tenaga kerja dengan sistem perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) maka biaya tersebut dapat ditekan.Perusahaan berhak untuk menuntut prestasi yang terbaik dari setiap buruh.▇▇▇ mempunyai kebebasan untuk menerapkan secara lancar, sistem, teknik ▇▇▇ metode serta kebijakan untuk meningkatkan usaha ▇▇▇ sekaligus menjamin masa depan para buruh.8Adanya sistim Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang di atur oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ini sering dimanfaatkan ▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇ gunakan oleh para pengusaha untuk tujuan mengambil keuntungan yang sebesar-besarnya dari para pekerja. Sebenarnya tidak ada larangan hukum bagi perusahaan untuk menerapkan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT), karena semua itu sudah diatur secara jelas ▇▇▇ ▇▇▇▇▇ oleh Undang-Undang Ketenagakerjaan.Perjanjian kerja waktu tertentu dilakukan untuk melindungi ▇▇▇-▇▇▇ pekerja agar pekerja dapat menikmati penghasilan secara layak dalam memenuhi kebutuhan hidup baik bagi dirinya sendiri maupun keluarganya, menikmati kesejahteraan ▇▇▇ memberikan kepastian dalam kedudukan hukum pekerja. Namun, penerapan PKWT yang dilaksanakan oleh perusahaan ▇▇▇ ▇▇▇▇ tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur sendiri dalam perjanjian kerja antara pekerja ▇▇▇ pengusaha serta Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sehingga pengaturan mengenai ketenagakerjaan masih terbentang berbagai kendala ▇▇▇ masalah serta tantangan yang dihadapi ▇▇▇ memerlukan penyelesaian melalui pengadilan.Ada sementara anggapan, bahwa suatu perjanjian kerja waktu tertentu diadakan dengan tujuan untuk melindungi kepentingan si pengusaha bukan melindungi kepentingan dari pihak pekerja yang dalam kenyataannya berada pada kondisi ▇▇▇ kedudukan yang ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇ seharusnya memerlukan perlindungan.Hubungan antara Pengusaha dengan Pekerja atau Buruh adalah hubungan yang dilakukan antara atasan ▇▇▇ bawahan sehingga bersifat subordinasi (hubungan yang bersifat vertikal yaitu atas ▇▇▇ bawah).9