Western LONDON agrees that it will keep records relating to its services hereunder in accordance with all applicable laws, and in compliance with the requirements of Rule 31a-3 under the 1940 Act, WESTERN LONDON hereby agrees that any records that it maintains for the Fund are the property of the Fund, and further agrees to surrender promptly to the Fund any of such records upon the Fund’s request. WESTERN LONDON further agrees to arrange for the preservation of the records required to be maintained by Rule 31a-1 under the 1940 Act for the periods prescribed by Rule 31a-2 under the 1940 Act.
WATERBEDS The Tenant: (check one) ☐ - Shall have the right to use a waterbed on the Premises. ☐ - Shall not have the right to use a waterbed on the Premises.
Loop A transmission path that extends from a Main Distribution Frame or functionally comparable piece of equipment in a Customer's serving End Office, to the Rate Demarcation Point (or NID if installed at the Rate Demarcation Point) in or at the Customer's premises. The actual transmission facilities used to provide a Loop may utilize any of several technologies.
Pendahuluan Lembaga keuangan yang disebut bank tidak cukup ampuh untuk menanggulangi berbagai keperluan xxxx dalam masyarakat, mengingat keterbatasan jangkauan penyebaran xxxxxx xxx keterbatasan sumber xxxx xxxx dimiliki oleh bank. Hal ini semakin nyata terlihat dari banyaknya bank-bank yang dilikuidasi. Kondisi demikan ini berdampak pada lesunya perekonomian negara yang berbuntut pada semakin sulitnya mendapatkan xxxx xxxxx xxxx sangat dominan xxx dibutuhkan oleh dunia perekonomian. Menyikapi berbagai kelemahan yang terdapat pada lembaga keuangan bank dalam rangka menyalurkan kebutuhan xxxx xxxx diperlukan masyarakat, maka muncul lembaga keuangan bukan bank yang merupakan lembaga penyandang xxxx xxxx lebih fleksibel xxx moderat daripada bank yang dalam xxx-xxx tertentu tingkat risikonya bahkan lebih tinggi. Lembaga inilah yang kemudian dikenal sebagai lembaga pembiayaan yang menawarkan model-model formulasi baru dalam hal penyaluran xxxx terhadap pihak- pihak yang membutuhkannya seperti, leasing (sewa guna usaha), factoring (anjak piutang), modal ventura, perdagangan surat berharga, usaha kartu xxxxxx xxx pembiayaan konsumen yang diatur berdasarkan Keppres Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan. Pengertian Lembaga Pembiayaan keuangan bukan bank dapat dilihat dalam Pasal 1 angka (4) Keppres Nomor 61 Tahun 1988 Tentang Lembaga Pembiayaan, yaitu: Lembaga keuangan bukan bank adalah badan usaha yang melakukan kegiatan dibidang keuangan yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun xxxx dengan jalan mengeluarkan surat berharga xxx menyalurkannya kedalam masyarakat guna membiayai investasi perusahaan-perusahaan. Salah satu sistim pembiayaan alternatif yang cukup berperan aktif dalam menunjang dunia usaha akhir-akhir ini yaitu pembiayaan konsumen atau dikenal dengan istilah consumer service. Berdasarkan Xxxxx 0 Angka (6) Keppres Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Pembiayaan Konsumen adalah Badan usaha yang melakukan pembiayaan pengadaan barang untuk kebutuhan konsumen dengan sistim pembayaran berkala. Dengan demikian, istilah Lembaga Pembiayaan lebih sempit pengertiannya dibandingkan dengan istilah Lembaga Keuangan, Lembaga Pembiayaan adalah bagian dari Lembaga Keuangan. Dewasa ini, jenis pembiayaan konsumen meskipun masih terbilang muda usianya tetapi sudah cukup populer dalam dunia bisnis di Indonesia, mengingat sifat dari transaksi pembiayaan konsumen tersebut mampu menampung masalah-masalah yang tidak dapat dipecahkan dengan jenis pembiayaan yang biasa di bank-bank. Di samping itu besarnya biaya yang diberikan perkonsumen relatif kecil, mengingat barang yang dibidik untuk dibiayai secara pembiayaan konsumen adalah barang- barang keperluan konsumen yang akan dipakai oleh konsumen untuk keperluan hidupnya. Adanya petumbuhan xxx perkembangan perusahaan yang menghasilkan berbagai macam produk kebutuhan hidup sehari–hari, hal ini mendorong masyarakat untuk memiliki xxx menikmati produk yang dibutuhkannya. Produk xxxx xxxxxx dijadikan dalam menggunakan jasa perusahaan pembiayaan konsumen biasanya adalah barang-barang konsumtif seperti barang elektronik, furniture xxx kendaraan bermotor, disisi lain masyarakat belum mampu membelinya secara tunai. Sejak adanya paket kebijaksanaan 20 Desember 1988 (Pakdes 20/88) mulai diperkenalkan pranata hukum, diantaranya pembiayaan konsumen. Dimana lembaga ini dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan produk yang diharapkan/dibutuhkan. Di samping alasan tersebut ada beberapa xxxxxx xxxx dapat dilihat sebagai berikut :
OASIS The ISO shall maintain the OASIS for the New York Control Area.
Electric If Customer has selected an Electricity Fixed Rate on the Application, Customer’s Price will be based on the Fixed Rate(s) which includes Local and State taxes, Gross Receipts Tax (GRT), PJM Adjustment (defined below) charges and adjustments and Utility applied charges and/or fees related to generation, plus the Administration Charge, which includes, Electricity Balancing Amount and third party utility and billing charges. Customer understands and agrees that included in the Administration Charge is the cost of the Energy Balancing Amount (defined below). Customer understands that in order for RITERATE ENERGY to be able to supply Energy to its existing and prospective customers, RITERATE ENERGY enters into supply arrangements to meet the forecasted consumption of its various groups of customers. These forecasts are based on historical data, load shapes and/or estimates. To the extent that actual pooled consumption of RITERATE ENERGY’s Energy customers varies from supply arrangements and/or Customer’s Utility delivery requirements, RITERATE ENERGY incurs a cost in balancing and settling its supply arrangements with such pooled consumption. To ensure a fixed all-inclusive Rate, RITERATE ENERGY has included in the Administration charge, the Energy Balancing Amount, to balance and settle the variance between pooled consumption and supply arrangements (the “Energy Balancing Amount”). In respect of Electricity, Customer understands that there are certain estimated pass through costs, made up of charges to RITERATE ENERGY by the PJM Interconnection (“PJM”) and/or Customer’s Utility, including but not limited to ancillary service charges, the cost of unaccounted for electricity, capacity charges and any replacement or recharacterization of these charges. In this regard, the “PJM Adjustment”, is included in the Fixed Price Rate. Customer acknowledges and agrees that by entering into this Agreement, Customer will not be eligible to receive any net metering credits and other incentives to which Customer would otherwise be entitled. Further, included in the Rate are the amounts charged or billed to RITERATE ENERGY or Customer by Customer’s Utility, the PUC or any other regulatory or government entity, including any taxes, delivery, regulated transmission, regulated distribution, pipeline, compressor fuel, uplift, congestion, locational marginal pricing, invoice market participant, service, billing, or similar or related changes and any, deposits, interest or late payment fees or other amounts in connection with the supply and delivery of Energy to the Premises (collectively, “Regulatory Charges”). Customer agrees to pay the monthly Administration charge for Energy supply (the “Administration” charge).
LANCASTER COUNTY, NEBRASKA Contract Approved as to Form: The Board of County Commissioners of Lancaster, Nebraska Deputy Lancaster County Attorney
Water This lease does not grant permission, express or implied, to Lessee for water exploration, drilling, or establishing water xxxxx without the written permission of the surface owner. If Lessor is the surface owner, said permission shall not be unreasonably withheld. If Lessee desires to establish or adjudicate any water right for beneficial use on the leased land, any such adjudication or application shall be in the name of Lessor if Lessor is the surface owner. The same shall apply to any non-tributary water rights established on the leased land which may be put to beneficial use off said land.
Drainage Systems (1) Clear culvert inlets, outlets, and sediment catching basins.
xxx/OpenGovernment/LobbingAtOrangeCounty aspx A lobbying blackout period shall commence upon issuance of the solicitation until the Board selects the Contractor. For procurements that do not require Board approval, the blackout period commences upon solicitation issuance and concludes upon contract award. The County may void any contract where the County Mayor, one or more County Commissioners, or a County staff person has been lobbied in violation of the black-out period restrictions of Ordinance No. 2002-15. • Orange County Protest Procedures xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxx/VendorServices/XxxxxxXxxxxxxXxxxxxxxxx.xx px Failure to file a protest with the Manager, Procurement Division by 5:00 PM on the fifth full business day after posting, shall constitute a waiver of bid protest proceedings.