PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU, ALIH DAYA, WAKTU KERJA DAN WAKTU ISTIRAHAT, DAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJAPerjanjian Kerja Bersama • January 23rd, 2023
Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU, ALIH DAYA, WAKTU KERJA DAN WAKTU ISTIRAHAT, DAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA.
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG BANDAR LAMPUNGPerjanjian Kerja Bersama • October 11th, 2022
JADWALPerjanjian Kerja Bersama • September 30th, 2022
Tanggal Efektif : 29 September 2022 Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan : 7 Oktober 2022 Masa Penawaran Umum : 3 – 4 Oktober 2022 Tanggal Distribusi Obligasi secara Elektronik : 7 Oktober 2022 Tanggal Penjatahan : 5 Oktober 2022 Tanggal Pencatatan Pada Bursa Efek Indonesia : 10 Oktober 2022
PERJANJIAN KERJA BERSAMA ANTARA INSPEKTORATJENDERALPerjanjian Kerja Bersama • March 13th, 2023
Pada hari ini Kamis tanggal satu bulan maret tahun dua ribu delapan belas (1-3-2018) bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah in i:
DOKUMEN INVESTOR PT XL AXIATA Tbk.Perjanjian Kerja Bersama • February 19th, 2016
Dokumen Investor ini (“Dokumen”) disusun oleh PT XL Axiata Tbk (“Perseroan”) sepenuhnya untuk tujuan informasi dan bukan merupakan penawaran suatu penjualan, atau rekomendasi atau pengajuan penawaran untuk memesan atau membeli efek-efek manapun dan tidak ada materi yang tercantum dalam Dokumen ini yang merupakan dasar dari kontrak atau komitmen apapun.
FORMAT PENGAJUAN PENDAFTARAN PERJANJIAN KERJA BERSAMA KOP PERUSAHAANPerjanjian Kerja Bersama • May 22nd, 2018
Bersama ini kami ajukan permohonan pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama (PKB) sebagaimana yang diatur dalam pelaksanaan Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dengan beberapa keterangan perusahaan sebagai berikut :
SAMBUTANPerjanjian Kerja Bersama • March 2nd, 2022
❖ Yang terhormat, para Kepala Dinas yang menangani Urusan Ketenagakerjan Kabupaten/Kota yang telah hadir atau yang mewakili.
KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)Perjanjian Kerja Bersama • January 23rd, 2023
PERJANJIAN KERJA BERSAMA ( P.K.B )Perjanjian Kerja Bersama • January 23rd, 2023
DAFTAR ISI .................................................................................................................... i MUKADIMAH ................................................................................................................ iv BAB I UMUM ................................................................................................................ 1 PASAL 1 Pengertian Istilah-istilah ......................................................................... 1 PASAL 2 Pihak-Pihak yang Mengadakan Perjanjian .............................................. 2 PASAL 3 Luas Kesepakatan .................................................................................... 3 PASAL 4 Kewajiban Pihak-pihak ........................................................................... 3 PASAL 5 Pengakuan Hak ....................................................................................... 3 PASAL 6 Hubungan Pengusaha dengan Serikat Pekerja .............................
KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR: KEP. 48/MEN/IV/2004 TENTANG TATA CARA PEMBUATAN DAN PENGESAHAN PERATURAN PERUSAHAAN SERTA PEMBUATAN DAN PENDAFTARAN PERJANJIAN KERJA BERSAMA MENTERI TENAGA KERJA DAN...Perjanjian Kerja Bersama • January 27th, 2013
bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 115 dan Pasal 133 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, perlu diatur tentang tata cara pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama ;
ANALISIS YURIDIS PEMBERIAN PESANGON BAGI PEKERJA/BURUH DALAM HAL PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 35 TAHUN 2021 TENTANG PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU, ALIH DAYA, WAKTU KERJA DAN WAKTU ISTIRAHAT, DAN PEMUTUSAN...Perjanjian Kerja Bersama • January 11th, 2023
Tujian penelitian ini untuk mengetahui aturan Pemberian Pesangon terhadap pekerja/buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 dan Untuk mengetahui sinkronisasi Peraturan Pemerintah No 35 Tahun 2021 dengan Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Metode penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Berdasarkan hasil penelitian, bahwa dalam hal terjadinya pemutusan kerja, pengusaha wajib membayar uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak. Besaran perhitungan pesangon diatur dalam ketentuan Pasal 40 Ayat (1), (2), (3), dan (4) pada Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021. Adapun Perhitungan hak yang diperoleh pekerja/buruh berdasarkan alasan pemutusan kerja diatur pada Pasal 41 sampai dengan Pasal 57 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tersebut. Sinkronisasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 202
PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIAPerjanjian Kerja Bersama • January 15th, 2016
Menimbang : a. bahwa Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.48/MEN/IV/2004 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.08/MEN/III/2006 sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi dan kebutuhan di lapangan sehingga perlu disempurnakan;