PROSPEKTUS REKSA DANA SYARIAH PENYERTAAN TERBATAS PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI IX

Tanggal Efektif	:	8 Juli 2022
Masa Penawaran	:	9-21 Juli 2022
Jangka Waktu Investasi	:	Maksimum 10 (sepuluh) tahun sejak Tanggal Emisi
Tanggal Pembayaran Pelunasan	:	Paling lambat T+7 Hari Bursa sejak Tanggal Pelunasan Parsial dan Tanggal Pelunasan Akhir.

OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

REKSA DANA SYARIAH PENYERTAAN TERBATAS PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI IX (untuk

selanjutnya disebut ”RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI IX”) adalah Reksa Dana Syariah Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya.

RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI IX bertujuan untuk memberikan hasil yang optimal atas investasi pada Efek Perusahaan Sasaran, dimana dana hasil penerbitan Efek Perusahaan Sasaran akan digunakan untuk menambah modal kerja dalam rangka ekspansi usaha.

(Pengertian atas Efek Perusahaan Sasaran, Tanggal Emisi dan Tanggal Pelunasan Akhir dapat dilihat pada Bab I mengenai Istilah dan Definisi).

RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI IX akan melakukan investasi dengan komposisi yaitu minimum 90% (sembilan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek Perusahaan Sasaran; dan minimum 0% (nol persen) dan maksimum 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada instrumen pasar uang Syariah dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito Syariah; dengan memperhatikan penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI IX akan melakukan investasi portofolionya sebagian besar pada Efek-Efek yang diterbitkan oleh Perusahaan Sasaran yang bertujuan untuk memperoleh pertumbuhan nilai investasi yang optimal dalam jangka waktu tertentu sebagaimana dijabarkan dalam Prospektus. Secara berkala Manajer Investasi bersama-sama dengan lembaga penunjang yang terkait dengan Efek Perusahaan Sasaran, akan melakukan pemantauan secara berkala dan terbatas atas penggunaan dana dan perkembangan investasi yang berasal dari Efek Perusahaan Sasaran yang terdapat di dalam portofolio RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI IX.

Manajer Investasi akan senantiasa menyesuaikan portofolio RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI IX sesuai dengan kebijakan investasinya, Peraturan OJK yang berlaku dan peraturan regulator yang berwenang lainnya.

PENAWARAN UMUM

PT PNM Investment Management selaku Manajer Investasi akan melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan dengan jumlah sekurang-kurangnya 100.000.000 (seratus juta) Unit Penyertaan sampai dengan jumlah sebanyak-banyaknya 3.000.000.000 (tiga miliar) Unit Penyertaan pada Masa Penawaran.

Setiap Unit Penyertaan RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI IX mempunyai Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada Tanggal Emisi awal. Selanjutnya harga penjualan setiap Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih yang ditetapkan Bank Kustodian pada tanggal perhitungan Nilai Aktiva Bersih pada Tanggal Emisi yang bersangkutan.

Manajer Investasi berwenang untuk menentukan Masa Penawaran Unit Penyertaan, yang tanggalnya tercantum dalam Prospektus ini, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan Otoritas Jasa Keuangan. Jangka waktu Masa Penawaran akan ditentukan oleh Manajer Investasi paling lambat 5 (lima) Hari Bursa sebelum Masa Penawaran.

Unit Penyertaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas akan disimpan dalam penitipan kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Manajer Investasi akan melakukan pembayaran pelunasan kepada semua Pemegang Unit Penyertaan secara serentak sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak Tanggal Pelunasan Parsial dan Tanggal Pelunasan Akhir.

Pemegang Unit Penyertaan tidak dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI IX yang dimilikinya kepada Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan dibeli kembali oleh Manajer Investasi pada Tanggal Pelunasan Parsial atau Tanggal Pelunasan Akhir.

Pemegang Unit Penyertaan RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI IX dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) maksimum sebesar 2% (dua persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan. Uraian lengkap mengenai biaya dapat dilihat pada Bab XII Prospektus.

Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2019 tanggal 13 Desember 2019 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas.

Unit Penyertaan RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI IX hanya dapat ditawarkan kepada dan dibeli oleh Pemodal Profesional.

MANAJER INVESTASI

BANK KUSTODIAN

PT PNM Investment Management

Menara PNM Lt.15,

Xx. Xxxxxxxx Xxxxx Xx. 0X, Xxxxxxxx Xxxxxx Xxx 0 (Xxx 0)

Xxxxx – Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx 00000 Telp: (00 00) 0000 000

Fax: (00 00) 0000 000

PT Bank Mega Tbk.

Menara Bank Mega Lt. 16

Jl. Kapten P. Tendean Xx. 00-00 X Xxxxxxx Xxxxxxx 00000 – Indonesia Telp. :+6221 79175000 ext.16203

Fax. : x0000 0000 000

SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN REKSA DANA INI ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA PADA BAGIAN MANAJER INVESTASI (BAB IV), TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, STRATEGI INVESTASI, PEMBATASAN INVESTASI DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI (BAB VI) SERTA MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA (BAB XI).

MANAJER INVESTASI TELAH MEMPEROLEH IZIN SEBAGAI MANAJER INVESTASI DAN TERDAFTAR DI PASAR MODAL SERTA DALAM MELAKUKAN KEGIATAN USAHANYA MANAJER INVESTASI DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 21 Juli 2022.

XXXXXXXXXX XXXXXX-XXXXXX XX. 00 XXXXX 0000 XXXXXXX OTORITAS JASA KEUANGAN

(“UNDANG-UNDANG OJK”)

Dengan berlakunya Undang-undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM & LK kepada OJK, sehingga semua rujukan dan atau kewajiban yang harus dipenuhi kepada dan atau dirujuk kepada kewenangan BAPEPAM & LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada OJK.

UNTUK DIPERHATIKAN

RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI IX tidak termasuk produk investasi dengan penjaminan. Sebelum membeli Unit Penyertaan RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI IX, calon Pemegang Unit Penyertaan harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya. Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran baik dari sisi bisnis, hukum, maupun perpajakan. Oleh karena itu, calon Pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk meminta pertimbangan atau nasihat dari pihak-pihak yang kompeten sehubungan dengan investasi dalam RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI IX. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI IX akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI IX yang dipegangnya. Sehubungan dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, perpajakan, maupun aspek lain yang relevan.

DAFTAR ISI

HAL

BAB I ISTILAH DAN DEFINISI 5

BAB II STRUKTUR RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI IX 14

BAB III KETERANGAN MENGENAI RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI IX 15

BAB IV MANAJER INVESTASI 20

BAB V BANK KUSTODIAN 23

BAB VI TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, STRATEGI INVESTASI, PEMBATASAN INVESTASI, MEKANISME PEMBERSIHAN KEKAYAAN RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI IX DARI UNSUR-UNSUR YANG BERTENTANGAN DENGAN PRINSIP SYARIAH DI PASAR MODAL DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI 25

BAB VII PORTOFOLIO INVESTASI DAN IMBAL HASIL, PERKIRAAN DAN PROYEKSI KEUNTUNGAN RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI IX 29

BAB VIII RINGKASAN HASIL UJI TUNTAS KEUANGAN DAN BISNIS ATAS PORTOFOLIO INVESTASI RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI IX 30

BAB IX METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI IX 31

BAB X PERPAJAKAN 32

BAB XI MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA 34

BAB XII ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA 36

BAB XIII HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN 39

BAB XIV PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI 40

BAB XV PENDAPAT DARI SEGI HUKUM ATAS PEMBENTUKAN RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI IX 43

BAB XVI PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN 44

BAB XVII PERSYARATAN DAN TATA CARA PELUNASAN PARSIAL UNIT PENYERTAAN PADA TANGGAL PELUNASAN PARSIAL 47

BAB XVIII PELUNASAN UNIT PENYERTAAN PADA TANGGAL PELUNASAN AKHIR 48

BAB XIX PENCATATAN PENGALIHAN KEPEMILIKAN ATAS UNIT PENYERTAAN 49

BAB XX RAPAT UMUM PEMEGANG UNIT PENYERTAAN (RUPUP) 52

BAB XXI SKEMA PEMBELIAN, PELUNASAN PARSIAL, PELUNASAN AKHIR, DAN PENGALIHAN RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI IX 56

BAB XXII PERJANJIAN-PERJANJIAN TERKAIT DENGAN RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI IX 58

BAB XXIII PERUNDANG-UNDANGAN YANG TERKAIT 59

BAB XXIV INFORMASI MENGENAI PROFESI PENUNJANG 60

BAB XXV PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN 61

BAB XXVI PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR-FORMULIR BERKAITAN DENGAN PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN 63

BAB I ISTILAH DAN DEFINISI‌

1.1. AFILIASI

Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Pasar Modal yaitu:

a. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;

b. Hubungan antara pihak dengan pegawai, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut;

c. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama;

d. Hubungan antara perusahaan dengan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;

e. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atau

f. Hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

1.2. AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA

Agen Penjual Efek Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.04/2014 tanggal 30 Desember 2014 tentang Agen Penjual Efek Reksa Dana, beserta penjelasannya dan perubahan-perubahannya serta penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari yang ditunjuk oleh Manajer Investasi untuk melakukan penjualan Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH PENYERTAAN TERBATAS PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI IX.

1.3. AHLI SYARIAH PASAR MODAL

Ahli Syariah Pasar Modal atau ASPM adalah orang perseorangan yang memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang syariah yang memiliki izin untuk memberikan nasihat dan/atau mengawasi pelaksanaan penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal dalam kegiatan usaha perusahaan dan/atau memberikan pernyataan kesesuaian syariah atas produk atau jasa syariah di Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.04/2021 tanggal 12 Maret 2021 tentang Ahli Syariah Pasar Modal.

1.4. AKUNTAN

Akuntan adalah akuntan publik yang terdaftar di OJK, yang ditunjuk untuk memeriksa laporan keuangan berkaitan dengan RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI IX.

1.5. BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN (“BAPEPAM & LK”)

BAPEPAM & LK adalah lembaga yang melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Pasar Modal.

Xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx-Xxxxxx Xxxxx 00 Xxxxx 0000 (xxx ribu sebelas) tentang Otoritas Jasa Keuangan (“Undang-Undang OJK”), sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM & LK kepada OJK, sehingga semua rujukan kepada kewenangan BAPEPAM & LK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku menjadi kepada OJK.

1.6. BANK KUSTODIAN

Bank Kustodian adalah Bank Umum yang telah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian, yaitu memberikan jasa penitipan Efek (termasuk Penitipan Kolektif atas Efek yang dimiliki bersama oleh atau lebih dari satu Pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian) dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya. Dalam hal ini Bank Kustodian adalah PT Bank Mega Tbk.

1.7. BURSA EFEK

Bursa Efek adalah PT Bursa Efek Indonesia.

1.8. BUKTI KEPEMILIKAN REKSA DANA

Bukti Kepemilikan Reksa Dana adalah Unit Penyertaan.

1.9. DAFTAR PEMEGANG UNIT PENYERTAAN REKSA DANA SYARIAH PENYERTAAN TERBATAS PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI IX

Daftar Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana Syariah Penyertaan Terbatas PNM Pembiayaan Mikro BUMN Seri IX adalah daftar pemilik Unit Penyertaan yang ada pada Manajer Investasi dan Bank Kustodian dan memuat keterangan tentang kepemilikan Unit Penyertaan.

1.10. DEWAN PENGAWAS SYARIAH ATAU DPS

Dewan Pengawas Syariah Manajer Investasi atau DPS adalah dewan pengawas syariah Manajer Investasi yang terdiri dari seorang atau lebih Ahli Syariah Pasar Modal yang telah memperoleh izin Ahli Syariah Pasar Modal dari OJK, yang ditunjuk oleh Direksi Manajer Investasi, untuk memberikan pernyataan kesesuaian syariah atas penerbitan RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI IX, memberikan nasihat dan saran, serta bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan atas RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI IX terhadap pemenuhan Prinsip Syariah di Pasar Modal secara berkelanjutan.

1.11. DSN-MUI

DSN-MUI adalah Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

1.12. EFEK

Efek adalah surat berharga, berupa surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek.

1.13. EFEK BARU

Efek Baru adalah Efek Perusahaan Sasaran yang akan menjadi bagian dari portofolio RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI IX, yang kelengkapan dokumen pendukungnya sehubungan dengan rencana penerbitan Efek Baru untuk diambil bagian oleh RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI IX sebagaimana dipersyaratkan dalam POJK Tentang RDPT tersebut belum dinyatakan dalam Prospektus ini, sehingga perlu memperoleh persetujuan dari Pemegang Unit Penyertaan dan disampaikan kepada OJK terlebih dahulu.

1.14. EFEK PERUSAHAAN SASARAN

Efek Perusahaan Sasaran adalah Efek Syariah berpendapatan tetap dan/atau Sukuk yang diterbitkan oleh Perusahaan Sasaran secara langsung (tidak melalui Penawaran Umum dan/atau tidak diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia berdasarkan perjanjian penerbitan Efek Perusahaan Sasaran.

1.15. EFEK SYARIAH

Efek Syariah adalah Efek sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya yang (i) akad, cara pengelolaan dan kegiatan usaha; dan (ii) aset yang menjadi yang menjadi landasan akad, cara pengelolaan dan kegiatan usaha; dan/atau (iii) aset yang terkait dengan Efek dimaksud dan penerbitnya, tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal.

1.16. EFEKTIF

Efektif adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pasar Modal dan POJK tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Surat Pernyataan Efektif Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dikeluarkan oleh OJK.

1.17. HARI BURSA

Hari Bursa adalah hari diselenggarakannya perdagangan Efek di Bursa Efek, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jum’at, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan hari libur oleh Bursa Efek.

1.18. HARI KALENDER

Hari Kalender adalah semua hari dalam satu tahun sesuai dengan Xxxxxxxxx xxxxxxxx tanpa terkecuali termasuk hari Sabtu, hari Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu- waktu oleh pemerintah sebagai bukan hari kerja.

1.19. HARI KERJA

Hari Kerja adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional dan hari libur khusus yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan khusus untuk Bank Kustodian, hari bank tidak buka untuk umum sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.

1.20. INFO MEMO

Info Memo atau Memorandum Informasi adalah setiap informasi tertulis yang memuat Informasi atau Fakta Material terkait dengan Efek Perusahaan Sasaran yang dibuat oleh Perusahaan Sasaran dalam rangka penawaran Efek Perusahaan Sasaran yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum, dengan tujuan agar pihak lain membeli Efek dimaksud.

1.21. KEGIATAN SEKTOR RIIL

Kegiatan Sektor Riil adalah kegiatan baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berkaitan dengan produksi barang, penyediaan jasa di sektor riil termasuk tetapi tidak terbatas dalam rangka produksi barang dan/atau modal kerja dari kegiatan tersebut.

1.22. KETENTUAN KERAHASIAAN DAN KEAMANAN DATA DAN/ATAU INFORMASI PRIBADI KONSUMEN

Ketentuan Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/Atau Informasi Pribadi Konsumen adalah Ketentuan-ketentuan mengenai kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi pribadi konsumen sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Perlindungan Konsumen dan Surat Edaran OJK Nomor: 14/SEOJK.07/2014 tanggal 20 Agustus 2014 tentang Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/Atau Informasi Pribadi Konsumen, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.23. LEMBAGA PENYIMPANAN DAN PENYELESAIAN

Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian adalah Pihak yang menyelenggarakan kegiatan Kustodian sentral bagi Bank Kustodian,Perusahaan Efek, dan Pihak lain.

1.24. MANAJER INVESTASI

Manajer Investasi adalah Pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabahnya atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah. Dalam hal ini Manajer Investasi adalah PT PNM Investment Management.

1.25. MASA PENAWARAN

Masa Penawaran adalah masa dimana Manajer Investasi akan melakukan Penawaran Umum dan menjual Unit Penyertaan RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI IX kepada Pemodal Profesional yang tanggal atau jangka waktunya akan ditentukan oleh Manajer Investasi paling lambat 5 (lima) Hari Bursa sebelum Masa Penawaran, yang secara rinci akan dimuat dalam Prospektus ini. Masa Penawaran dapat dilaksanakan beberapa kali oleh Xxxxxxx Xxxxxxxxx sesuai dengan rencana investasi RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI IX.

1.26. NASABAH

Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal dalam rangka kegiatan investasi di Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam POJK tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan. Dalam Prospektus ini istilah Nasabah sesuai konteksnya berarti Pemodal Profesional dan Pemegang Unit Penyertaan.

1.27. NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)

NAB adalah nilai Unit Penyertaan yang diperoleh dari Nilai Pasar Wajar dari kekayaan RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI IX dikurangi seluruh kewajibannya. Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan adalah total Nilai Aktiva Bersih RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI IX dibagi dengan jumlah Unit Penyertaan yang telah diterbitkan.

1.28. NILAI PASAR WAJAR EFEK

Nilai Pasar Wajar Efek (fair market value) adalah nilai yang dapat diperoleh dari transaksi Efek yang dilakukan antar para pihak yang bebas bukan karena paksaan atau likuidasi, yang ditetapkan oleh Manajer Investasi dengan metode penghitungan berdasarkan ketentuan dalam Prospektus ini.

1.29. OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”)

OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang OJK. Dengan berlakunya Undang-undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM dan LK kepada OJK, sehingga semua rujukan dan atau kewajiban yang harus dipenuhi kepada dan/atau dirujuk kepada kewenangan BAPEPAM dan LK dalam peraturan perundang- undangan yang berlaku, menjadi kepada OJK.

1.30. PELUNASAN AKHIR

Pelunasan Akhir adalah kewajiban Manajer Investasi untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan, untuk melakukan pelunasan terakhir atas seluruh Unit Penyertaan RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI IX yang masih dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan oleh Manajer Investasi pada Tanggal Pelunasan Akhir, menggunakan dana hasil pelunasan pokok Efek Perusahaan/dana sukuk dan/atau hasil pelunasan bertahap yang terakhir atas pokok Efek Perusahaan/dana sukuk Efek Perusahaan Sasaran yang terakhir jatuh tempo dan/atau penjualan seluruh Efek Perusahaan Sasaran kepada Pihak lain, dengan cara membeli kembali seluruh Unit Penyertaan sesuai dengan syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Bab XVIII Prospektus ini.

1.31. PELUNASAN PARSIAL

Pelunasan Parsial adalah kewajiban Manajer Investasi untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan, untuk melakukan pelunasan bertahap atas investasi Pemegang Unit Penyertaan pada RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI IX yang dilakukan oleh Manajer Investasi pada Tanggal Pelunasan Parsial dalam hal terdapat 1 (satu) atau lebih Efek Perusahaan Sasaran yang menjadi portofolio investasi RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI IX dengan jatuh tempo/penjualan yang berbeda, menggunakan dana hasil pelunasan dan/atau

hasil pelunasan bertahap atas pokok Efek Perusahaan Sasaran/dana sukuk Efek Perusahaan Sasaran yang telah jatuh tempo dan/atau penjualan sebagian Efek Perusahaan Sasaran kepada pihak lain, dengan cara membeli kembali sebagian Unit Penyertaan sesuai dengan syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Bab XVII Prospektus ini.

1.32. PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan adalah Pemodal Profesional yang telah membeli dan memiliki Unit Penyertaan berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas dan yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Unit Penyertaan RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI IX di Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagai pemilik Unit Penyertaan. Dalam Prospektus ini Pemegang Unit Penyertaan adalah Pemodal Profesional yang telah membeli Unit Penyertaan.

1.33. PEMODAL PROFESIONAL

Pemodal Profesional adalah pemodal yang memahami struktur investasi Reksa Dana Penyertaan Terbatas, memiliki kemampuan untuk membeli Unit Penyertaan, dan melakukan analisis risiko terhadap RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI IX.

1.34. PENAWARAN UMUM

Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Unit Penyertaan RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI IX yang dilakukan oleh Manajer Investasi untuk menjual Unit Penyertaan kepada masyarakat sebagaimana diatur pada POJK Tentang RDPT serta Kontrak Investasi Kolektif.

1.35. PERUSAHAAN SASARAN

Perusahaan Sasaran adalah perusahaan-perusahaan yang melakukan Kegiatan Sektor Riil yang akan menerbitkan Efek Perusahaan Sasaran dalam rangka pembiayaan Kegiatan Sektor Riil, dan Efek Perusahaan Sasaran tersebut akan dibeli oleh RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI IX sesuai Kebijakan Investasi sebagimana diatur dalam Bab VI Prospektus ini. Perusahaan Sasaran RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI IX merupakan perusahaan Badan Usaha Milik Negara dan/atau afiliasinya yang melakukan Kegiatan Sektor Riil yang akan dijelaskan oleh Manajer Investasi dalam Bab VIII Prospektus. Untuk pertama kalinya Perusahaan Sasaran RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI IX adalah PT Permodalan Nasional Madani yang memiliki hubungan afiliasi dengan Manajer Investasi.

1.36. PENYEDIA JASA KEUANGAN DI SEKTOR PASAR MODAL

Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal adalah Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi, serta Bank Umum yang menjalankan fungsi Kustodian. Dalam Prospektus ini, istilah Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal sesuai konteksnya berarti Manajer Investasi dan Bank Kustodian dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Xxxxxxx Investasi (jika ada).

1.37. PERNYATAAN PENDAFTARAN

Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pasar Modal.

1.38. POJK TENTANG AHLI SYARIAH PASAR MODAL

POJK Tentang Ahli Syariah Pasar Modal adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.04/2021 tanggal 12 Maret 2021 tentang Ahli Syariah Pasar Modal beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.39. POJK TENTANG LAYANAN PENGADUAN KONSUMEN DI SEKTOR JASA KEUANGAN

POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.07/2018 tanggal 10 September 2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan beserta penjelasannya, surat edaran OJK dan perubahan perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.40. POJK TENTANG LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DI SEKTOR JASA KEUANGAN

POJK tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61/POJK.07/2020 tanggal 14 Desember 2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.41. POJK TENTANG RDPT

POJK Tentang RDPT adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2019 tanggal 13 Desember 2019 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.42. POJK TENTANG PENERAPAN PRINSIP SYARIAH DI PASAR MODAL

POJK Tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2015 yang ditetapkan pada tanggal 3 November 2015 tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal, beserta penjelasannya, dan perubahan- perubahan dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.43. POJK TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

POJK tentang Perlindungan Konsumen adalah Peraturan Otoritas-Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tanggal 26 Juli 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.44. POJK TENTANG PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME DI SEKTOR JASA KEUANGAN

POJK tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tanggal 16 Maret 2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan juncto Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.01/2019 tanggal 18 September 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasan, perubahan-perubahan, dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.45. POJK TENTANG PENYELENGGARAAN LAYANAN KONSUMEN DAN MASYARAKAT DI SEKTOR JASA KEUANGAN OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN

POJK Tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan Oleh Otoritas Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 31/POJK.07/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.46. POJK TENTANG REKSA DANA SYARIAH

POJK Tentang Reksa Dana Syariah adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2019 tanggal 13 Desember 2019 tentang Penerbitan dan Persyaratan Reksa Xxxx Xxxxxxx beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.47. PROGRAM APU DAN PPT DI SEKTOR JASA KEUANGAN

Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan adalah upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme sebagaimana dimaksud didalam POJK tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan.

1.48. PROSPEKTUS

Prospektus adalah setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk Penawaran Umum Reksa Dana Penyertaan Terbatas dengan tujuan Pemodal Profesional membeli Unit Penyertaan RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI IX, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan OJK dinyatakan bukan sebagai Prospektus sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 25/POJK.04/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Pedoman Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana.

1.49. PRINSIP SYARIAH DI PASAR MODAL

Prinsip Syariah di Pasar Modal adalah prinsip hukum Islam dalam Kegiatan Syariah di Pasar Modal berdasarkan fatwa DSN-MUI Nomor 40/DSN-MUI/X/2002 tanggal 23 Oktober 2002 tentang Pasar Modal Dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal, sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Prinsip Syariah di Pasar Modal.

1.50. RAPAT UMUM PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Rapat Umum Pemegang Unit Penyertaan atau RUPUP adalah Rapat Umum Pemegang Unit Penyertaan, sebagaimana dimaksud dalam Bab XX Prospektus ini.

1.51. REKSA DANA SYARIAH BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF PENYERTAAN TERBATAS

Reksa Dana Syariah Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas adalah wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari Pemodal Profesional yang selanjutnya diinvestasikan oleh Manajer Investasi pada portofolio Efek yang berbasis Kegiatan Sektor Riil.

1.52. SUKUK

Sukuk adalah Efek Syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian yang tidak terpisahkan atau tidak terbagi (syuyu’/undivided share), atas aset yang mendasarinya.

1.53. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Surat konfirmasi yang mengkonfirmasikan telah dilaksanakannya instruksi pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan tersedia bagi Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah (i) Tanggal Emisi, dengan ketentuan aplikasi pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH PENYERTAAN TERBATAS PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI IX dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Xxxxxxx Xxxxxxxxx (jika ada) dan pembayaran diterima dengan baik oleh Bank Kustodian dalam Masa Penawaran (in good fund and in complete application) dan Unit

Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian; (ii) Tanggal Pelunasan Parsial; dan (iii) Tanggal Pelunasan Akhir.

Penyampaian Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH PENYERTAAN TERBATAS PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI IX kepada Pemegang Unit

Penyertaan sebagaimana dimaksud diatas dapat dilakukan melalui:

i. media elektronik, jika telah memperoleh persetujuan dari Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH PENYERTAAN TERBATAS PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI IX , dan/atau

ii. Jasa pengiriman, antara lain kurir dan/atau pos.

Penyampaian Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang dilakukan melalui media elektronik sebagaimana dimaksud butir (i) diatas,dilakukan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

Manajer Investasi/Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib memastikan bahwa pihaknya telah memperoleh persetujuan Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH PENYERTAAN TERBATAS PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN

SERI IX atas penyampaian Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST). Pemegang Unit Penyertaan dapat mengakses Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan melalui fasilitas AKSes yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST).

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta penyampaian Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak, Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diproses sesuai dengan Surat Edaran OJK Nomor 1/SEOJK.04/2020 tanggal 17-02-2020 (tujuh belas Februari dua ribu dua puluh) tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (“SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu”) beserta penjelasan dan perubahan-perubahan yang mungkin ada dikemudian hari, dengan tidak membebankan biaya tambahan bagi REKSA DANA SYARIAH PENYERTAAN TERBATAS PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI IX.

1.54. TANGGAL EMISI

Tanggal Emisi adalah tanggal-tanggal setelah Masa Penawaran, dimana Unit Penyertaan RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI IX diterbitkan dengan Nilai Aktiva Bersih yang ditetapkan pada Tanggal Emisi yang bersangkutan. Pada Tanggal Emisi awal Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI IX dihitung sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) dan pada Tanggal Emisi selanjutnya Nilai Aktiva Bersih awal RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI IX dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih yang ditetapkan pada Tanggal Emisi yang bersangkutan. Tanggal Emisi jatuh selambat-lambatnya pada Hari Bursa ke-1 (pertama) setelah berakhirnya Masa Penawaran yang bersangkutan.

1.55. TANGGAL PELUNASAN PARSIAL

Tanggal Pelunasan Parsial adalah tanggal-tanggal sebelum Tanggal Pelunasan Akhir dalam hal terdapat 1 (satu) atau lebih Efek Perusahaan Sasaran yang menjadi portofolio investasi RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI IX dengan jatuh tempo/pelunasan/penjualan yang berbeda dengan jatuh tempo/pelunasan/penjualan Efek Perusahaan Sasaran lainnya dalam portofolio investasi RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI IX, dimana Manajer Investasi akan melakukan Pelunasan Parsial atas sebagian Unit Penyertaan yang telah diterbitkan dan masih dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dengan harga per Unit Penyertaan yang sama besarnya bagi semua Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI IX pada Tanggal Pelunasan Parsial tersebut. Tanggal Pelunasan Parsial selambat-lambatnya jatuh pada Hari Bursa terakhir pada bulan terdapatnya pelunasan/penjualan Efek Perusahaan Sasaran dalam portofolio investasi RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI IX. Apabila Tanggal Pelunasan Parsial yang bersangkutan jatuh pada bukan Hari Bursa, maka Tanggal Pelunasan Parsial adalah Hari Bursa berikutnya.

1.56. TANGGAL PELUNASAN AKHIR

Tanggal Pelunasan Akhir adalah tanggal dimana Manajer Investasi akan melakukan Pelunasan Akhir atas seluruh Unit Penyertaan yang telah diterbitkan dan masih dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dengan harga per Unit Penyertaan yang sama besarnya bagi semua Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI IX pada Tanggal Pelunasan Akhir tersebut. Tanggal Pelunasan Akhir akan jatuh selambat-lambatnya pada Hari Bursa terakhir pada bulan terdapatnya pelunasan/penjualan Efek Perusahaan Sasaran yang terakhir dalam portofolio investasi RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI IX, yaitu maksimum 10 (sepuluh) tahun sejak Tanggal Emisi. Apabila Tanggal Pelunasan Akhir tersebut jatuh pada bukan Hari Bursa, maka Tanggal Pelunasan Akhir adalah Hari Bursa berikutnya.

1.57. TANGGAL PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Tanggal Pembagian Hasil Investasi adalah tanggal dimana Xxxxxxx Investasi sesuai kewenangannya berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif akan membagikan hasil investasi sesuai Kebijakan Pembagian Hasil Investasi. Tanggal-Tanggal Pembagian Hasil Investasi akan ditentukan kemudian oleh Manajer Investasi. Apabila Tanggal Pembagian Hasil Investasi jatuh bukan pada Hari Bursa, maka akan dimundurkan pada tanggal berikutnya yang merupakan Hari Bursa terdekat.

Tanggal Pembagian Hasil Investasi adalah tanggal-tanggal sebagai berikut: (i). 22 Oktober 2022;

(ii). 22 Januari 2022;

(iii). 22 April 2023;

(iv). 22 Juli 2023;

(v). 22 Oktober 2023;

(vi). 22 Januari 2023;

(vii). 22 April 2024;

(viii). 22 Juli 2024;

1.58. UNIT PENYERTAAN

Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap pihak dalam portofolio investasi kolektif.

1.59. WAKALAH

Wakalah adalah perjanjian (akad) antara pihak pemberi kuasa (muwakkil) dan pihak penerima kuasa (wakil) dengan cara pihak pemberi kuasa (muwakkil) memberikan kuasa kepada pihak penerima kuasa (wakil) untuk melakukan tindakan atau perbuatan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK Nomor 53/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Akad yang Digunakan dalam Penerbitan Efek Syariah di Pasar Modal dan perubahan- perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

BAB II

STRUKTUR RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI IX

Diagram dibawah ini menggambarkan hubungan antara Pemegang Unit Penyertaan, Manajer Investasi, Bank Kustodian, dan Efek Perusahaan Sasaran.

Efek Perusahaan Sasaran

Perusahaan Sasaran

Pemasaran	Manajer Investasi

Pengelolaan

Dokumen Penerbitan Efek

Investor

RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI IX

Rp Rp

Perjanjian Penerbitan

Unit Penyertaan

Underlying Asset

Admi

Bank

Kustodian

nistrasi dan Penitipan

RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI IX dikelola oleh Manajer Investasi dan diadministrasikan oleh Bank Kustodian yang bertindak atas nama para Pemegang Unit Penyertaan.

Transaksi pembelian Efek Perusahaan Sasaran akan dilakukan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Manajer Investasi melakukan pengumpulan dana dari Pemodal Profesional melalui penerbitan Unit Penyertaan RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI IX kepada Pemodal Profesional.

2. Perusahaan Sasaran akan menerbitkan Efek Perusahaan Sasaran.

3. Seluruh dana hasil penerbitan Unit Penyertaan RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI IX akan diinvestasikan pada Efek Perusahaan Sasaran.

4. Pembelian Efek Perusahaan Sasaran akan dilaksanakan pada tanggal penerbitan Efek Perusahaan Sasaran.

5. Dengan membeli dan memiliki Efek Perusahaan Sasaran, maka RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI IX menjadi Pemegang Efek yang diterbitkan oleh Perusahaan Sasaran.

6. Manajer Investasi pengelola RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI IX akan menempatkan dana investasi pada Efek Perusahaan Sasaran sampai dengan tanggal jatuh tempo Efek Perusahaan Sasaran.

7. Perusahaan Sasaran akan mempergunakan dana hasil penerbitan Efek sesuai dengan tujuan penggunaan dana.

8. Pendapatan Bagi Hasil akan dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sekali sampai dengan jatuh tempo.

BAB III

KETERANGAN MENGENAI RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI IX

3.1. PEMBENTUKAN RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI IX

RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI IX adalah Reksa Dana Syariah berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas sebagaimana termaktub dalam akta Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI IX Nomor 6 (enam) tanggal 6 Januari 2022, dibuat di hadapan Xx. Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxx Xxxxxxx, S.H., notaris di Jakarta antara PT PNM Investment Management sebagai Manajer Investasi dengan PT Bank Mega Tbk sebagai Bank Kustodian (selanjutnya disebut “Kontrak Investasi Kolektif”).

RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI IX memperoleh pernyataan Efektif dari OJK sesuai dengan Surat No. S-597/PM.21/2022 tanggal 8 Juli 2022.

RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI IX telah memperoleh pernyataan kesesuaian syariah dari Dewan Pengawas Syariah Manajer Investasi sebagaimana dinyatakan dalam Pernyataan Kesesuaian Syariah Dewan Pengawas Syariah Manajer Investasi tertanggal 9 Desember 2021.

3.2. AKAD WAKALAH

Sesuai Fatwa DSN-MUI Nomor 20/DSN-MUI/IV/2001, perjanjian (akad) antara Manajer Investasi dan Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana merupakan akad Wakalah, yaitu Pemegang Unit Penyertaan memberikan mandat atau kuasa kepada Manajer Investasi untuk melakukan investasi bagi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI IX.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian merupakan wakil (wakiliin) yang bertindak untuk kepentingan para Pemegang Unit Penyertaan (muwakkil) dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.

3.3. PENAWARAN UMUM

PT PNM Investement Management sebagai Manajer Investasi akan menjual Unit Penyertaan terbatas kepada Pemodal Profesional dengan melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan dengan jumlah sekurang-kurangnya 100.000.000 (seratus juta) Unit Penyertaan sampai dengan jumlah sebanyak-banyaknya 3.000.000.000 (tiga miliar) Unit Penyertaan pada Masa Penawaran. Setiap Unit Penyertaan mempunyai Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada Tanggal Emisi awal. Selanjutnya harga penjualan setiap Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih yang ditetapkan Bank Kustodian pada tanggal perhitungan Nilai Aktiva Bersih pada Tanggal Emisi yang bersangkutan sesuai instruksi dari Manajer Investasi.

Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) hanya dapat menjual Unit Penyertaan RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI IX dengan melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan setelah diperolehnya pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan.

Manajer Investasi berwenang untuk menentukan Masa Penawaran Unit Penyertaan, yang tanggalnya akan ditentukan oleh Manajer Investasi, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan Otoritas Jasa Keuangan.

Pemegang Unit Penyertaan tidak dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI IX yang dimilikinya kepada Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan dibeli kembali oleh Manajer Investasi pada Tanggal Pelunasan Parsial atau Tanggal Pelunasan Akhir.

3.4. PELUNASAN UNIT PENYERTAAN PADA TANGGAL PELUNASAN PARSIAL

Pada Tanggal Pelunasan Parsial, Manajer Investasi untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan wajib melakukan Pelunasan Parsial atas sebagian Unit Penyertaan yang telah diterbitkan dan masih dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan secara proporsional berdasarkan kepemilikan Unit Penyertaan dari setiap Pemegang Unit Penyertaan, dalam waktu yang bersamaan (serentak) dan dengan harga per Unit Penyertaan yang sama besarnya bagi semua Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI IX pada Tanggal Pelunasan Parsial yang bersangkutan. Sehubungan dengan kewajiban Pemegang Unit Penyertaan untuk memiliki Unit Penyertaan RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI IX sejumlah Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam POJK Tentang RDPT, maka dalam hal Pemegang Unit Penyertaan hanya memiliki minimum jumlah Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam POJK Tentang RDPT, Unit Penyertaan milik Pemegang Unit Penyertaan tersebut akan dikecualikan dari Pelunasan Parsial.

Penjelasan lengkap mengenai Pelunasan Unit Penyertaan pada Tanggal Pelunasan Parsial ini diuraikan pada Bab XVII Prospektus ini.

3.5. PELUNASAN UNIT PENYERTAAN PADA TANGGAL PELUNASAN AKHIR

Pada Tanggal Pelunasan Akhir, Manajer Investasi untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan wajib melakukan Pelunasan Akhir atas seluruh Unit Penyertaan yang telah diterbitkan dan masih dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, dalam waktu yang bersamaan (serentak) dan dengan harga per Unit Penyertaan yang sama besarnya bagi semua Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI IX pada Tanggal Pelunasan Akhir tersebut.

Penjelasan lengkap mengenai Pelunasan Unit Penyertaan pada Tanggal Pelunasan Akhir ini diuraikan pada Bab XVIII Prospektus ini.

3.6. PEMBAYARAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI DAN PELUNASAN UNIT PENYERTAAN

Pembayaran pembagian hasil investasi atau pelunasan Unit Penyertaan kepada seluruh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak Tanggal Pembagian Hasil Investasi, Tanggal Pelunasan Parsial dan Tanggal Pelunasan Akhir.

3.7. PENGELOLA RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI IX

PT PNM Investment Management sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Xxx Xxngelola Investasi.

a. Komite Investasi

Komite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Xxx Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sehari-hari sesuai dengan tujuan investasi. Komite Investasi terdiri dari:

Xxxxxx H. Priyono, Warga Negara Indonesia, Komisaris PT PNM Investment Management, beliau adalah Alumnus Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia yang telah berpengalaman di bidang pasar modal. Pernah menjadi Kepala Divisi Equity Research di PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) pada tahun 1996. Beliau pernah menjadi Direktur di PT PNM Investment Management (2008-2017), dan sejak bulan April 2017 menjabat sebagai Direktur di PT PNM sampai saat ini.

Anggota:

Xxxxxxx Xxxxxxx, Warga Negara Indonesia, Direktur Utama PT PNM Investment Management, memegang izin Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK No. KEP- 110/PM.211/WMI/2018 tanggal 16 Mei 2018 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK No. KEP-182/PM.211/PJ-WMI/2022 tanggal

2 Maret 2022, merupakan Sarjana Teknik Industri Institut Teknologi Bandung (1991) yang melanjutkan Pendidikan Master jurusan Administrasi Bisnis Internasional di Universitas Indonesia (2005) dan mengambil gelar Doktor Manajemen dan Bisnis di Institut Pertanian Bogor pada tahun 2013.

Memulai karirnya di PT PNM (Persero) sebagai Kepala Bagian – Senior Officer Business Development, beliau berpengalaman memegang berbagai jabatan manajerial di PT PNM (Persero) dan pengurus di perusahaan afiliasinya, termasuk menjadi Executive Vice President serta menjabat sebagai Direktur Bisnis 2 di PT PNM (Persero).

Xxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx, Warga Negara Indonesia, Direktur PT PNM Investment Management, memegang izin Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK No. KEP-24/PM.21/WMI/2013 tanggal 25 Maret 2013 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK No. KEP-119/PM.211/PJ-WMI/2022 tanggal 10 Februari 2022, menyelesaikan pendidikan Sarjana dari Institut Pertanian Bogor pada tahun 1987 dan meraih gelar Master Of Science Agronomy dari University of Wisconsin, Madison USA pada tahun 1991 serta gelar Master of Business Administration dari University of Canberra pada tahun 2000. Mulai bergabung dengan PT PNM Investment Management pada tahun 2013 sebagai Kepala Divisi Marketing, sebelumnya Ia berkarir di PT Permodalan Nasional Madani (Persero) sejak tahun 2001.

b. Tim Pengelola Investasi

Tim Pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijakan, strategi, dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi. Tim Pengelola Investasi RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI IX terdiri dari:

Ketua:

Xxxxxxxxxx, Warga Negara Indonesia, adalah Direktur PT PNM Investment Management yang memegang izin Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan BAPEPAM No.KEP-01/PM/IP/WMI/2001 tanggal 12 Januari 2001 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK No. KEP-456/PM.211/PJ-WMI/2021 tanggal 31 Desember 2021. Mengawali kariernya di bidang investasi pada PT Pentasena Arthatama sebagai Investment Analyst. Pada tahun 2000 bergabung dengan PT Sarijaya Securities sebagai Institutional Sales, kemudian bergabung dengan PT PNM Investment Management pada tahun 2003. Ia adalah lulusan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan.

Anggota:

Bodi Gautama, Warga Negara Indonesia, adalah Portofolio Manager PT PNM Investment Management yang telah memperoleh izin sebagai Wakil Perantara Pedagang Efek dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan BAPEPAM & LK No. KEP-65/BL/WPPE/2010 tanggal 5 Maret 2010 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK No. KEP-101/PM.212/PJ- WPPE/2020 tanggal 05 Mei 2020 dan Izin Wakil Manajer Investasi dari BAPEPAM & LK berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM & LK No. KEP-28/BL/WMI/2008 tanggal 25 September 2008 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK No. KEP-197/PM.211/PJ-WMI/2022 tanggal 11 Maret 2022. Alumnus Fakultas Ekonomi Ekonomi Universitas Indonesia jurusan Akuntasi dan IPMI Business School konsentrasi Investasi, mengawali kariernya di bidang pasar modal pada tahun 1996 di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, PT Asia Kapitalindo Securities Tbk pada tahun 2008 sebagai Fund Manager dan bergabung dengan PT PNM Investment Management pada tahun 2011.

Yulhendri, Warga Negara Indonesia, adalah Portfolio Manager PT PNM Investment Management yang telah memperoleh izin sebagai Wakil Manajer Investasi (WMI)

dari BAPEPAM-LK Nomor Kep-22/BL/WMI/2010 tanggal 22 Juli 2010 dengan Perpanjangan Izin Wakil Manajer Investasi (WMI) dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor Kep-250/PM.21/PJ-WMI/2022 tanggal 30 Mei 2022 dan Izin Ahli Syariah Pasar Modal (ASPM) dari OJK Nomor Kep-13/PM.2/ASPM-P/2018 tanggal 24 Oktober 2018. Alumnus Sarjana Ekonomi dan Studi Pembangunan dari Universitas Andalas dan Pasca Sarjana Pebankan Syariah Universitas Azzahra, mengawali karirnya sebagai Dealer pada PT AM Capital Investasi tahun 2011, PT MNC Asset Management, PT Indopremier Investment Management, PT Paytren Aset Manajemen pada tahun 2017 sebagai Portfolio Manager dan bergabung dengan PT PNM Investment Management pada tahun 2020.

3.8. DEWAN PENGAWAS SYARIAH MANAJER INVESTASI

Dalam mengelola RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI IX, Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah.

Dewan Pengawas Syariah Manajer Investasi terdiri dari 2 (dua) orang yang telah mendapat rekomendasi/persetujuan dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia berdasarkan Surat Nomor U-352/DSN-MUI/XI/2014 tanggal 4 November 2014 dan telah ditunjuk oleh pihak Manajer Investasi melalui Surat Keputusan Direksi No.SK-058/PNMIM- XXX/XXX/00 xxxxxxx 0 Xxxxxxxx 0000 xxxxx:

a. Prof. Dr. K.H. Xxxxx Xxxxxxxxxxx, MSc sebagai Ketua

b. Dr. H.M. Xxxxx’x Xxxxxxx X.Xx sebagai Anggota

Prof. Dr. X.X Xxxxx Xxxxxxxxxxx, MSc, lahir di Bogor pada tahun 1951, lulusan Fakultas Syariah IAIN Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx tahun 1979 ini menyelesaikan program pasca sarjana IPB jurusan PPN pada tahun 1987 dan mengikuti program Bahasa Arab selama 1 (satu) tahun (1004) di Universitas Islam Madinah, Saudi Arabia. Memperoleh gelar Doktor dari XXXX Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx Jakarta tahun 2001. Beliau telah memperoleh Izin Ahli Syariah Pasar Modal dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK No. KEP-27/D.04/ASPM-P/2016 tanggal 27 September 2016 dan telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-23/PM.223/PJ-ASPM/2021 tanggal 5 Agustus 2021.

Dr. H.M. Xxxxx’x Xxxxxxx X.Xx,, lahir dengan nama asli Xxx Xxxx Xxxxx pada tahun 1967. Penerus dan murid utama ulama terkemuka Xxxxx Xxxxx bin Xxxxx xxx Xxxx Xx Attas. Pada tahun 1990 lulus dari Fakultas Syariah dan Fakultas Ekonomi University of Jordan serta mengikuti program Islamic studies di Al Xxxxx Xxxxxxxxxx di Kairo. Memperoleh Master of Economics dari International Islamic University Malaysia serta memperoleh gelar doktor dalam bidang pasar modal dari University of Melboune, Australia. Beliau telah memperoleh Izin Ahli Syariah Pasar Modal dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK No. KEP-17/PM.22/ASPM- P/2017 tanggal 9 November 2017.

Tugas dan tanggung jawab utama Dewan Pengawas Syariah Manajer Investasi adalah memberikan pernyataan kesesuaian syariah atas penerbitan RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI IX, memberikan nasihat dan saran, serta bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan atas RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI IX terhadap pemenuhan Prinsip Syariah di Pasar Modal secara berkelanjutan.

Tugas dan tanggung jawab utama Dewan Pengawas Syariah mencakup namun tidak terbatas kepada hal-hal dibawah ini:

a. Memastikan RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI IX dikelola dan diadministrasikan sesuai dengan Prinsip Syariah.

b. Memastikan bahwa RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI IX mematuhi semua petunjuk, pengaturan atau keputusan yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan/atau Majelis Ulama Indonesia terkait dengan ketentuan Syariah.

c. Memberikan nasihat, opini, keahlian dan bimbingan untuk RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI IX dalam semua hal terkait dengan prinsip-prinsip Syariah termasuk Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus, dan proses investasi dan semua hal-hal lain terkait dengan kegiatan operasional dan administrasi.

3.9. PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN DI BIDANG KEUANGAN SYARIAH DI BANK KUSTODIAN

Penanggung jawab kegiatan di bidang keuangan Syariah di Bank Kustodian terdiri dari 4 (empat) orang yaitu Xxx. Xxxxxxxx M.M. selaku Capital Market Services Head PT Bank Mega Tbk, yang ditunjuk melalui Surat Kuasa Nomor: XX.000/XXXXX-XXX/00, xxxxxxx 00 Xxx 0000, Xxxx P. Xxxxxxxx selaku Custodian Services Head PT Bank Mega Tbk, yang ditunjuk melalui Surat Kuasa Nomor: XX.000/XXXXX-XXX/0000 xxxxxxx 0 Xxxxxxx 0000, Xxxxx Xxxxxxxx selaku General Custody Head - Divisi Custodian Services PT Bank Mega Tbk, yang ditunjuk melalui Surat Kuasa Nomor: SK.052/DIRBM-ISN/2021 tanggal 12 April 2021 dan Xxxx Xxxxxxxx selaku Safekeeping Head - Divisi Custodian Services PT Bank Mega Tbk, yang ditunjuk melalui Surat Kuasa Nomor: SK.053/DIRBM-ISN/2021 tanggal 12 April 2021.

BAB IV MANAJER INVESTASI

4.1. KETERANGAN SINGKAT TENTANG MANAJER INVESTASI

PT PNM Investment Management (selanjutnya disebut “Perseroan”) didirikan pertama kali dengan nama “PT Xxxxxx Xxxxxxx Asset Management” sebagaimana termaktub dalam Akta No.23 tanggal 7 Mei 1996, dibuat di hadapan XX. Xxxxxxx Wilami, SH., Notaris di Jakarta yang telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Xx. 00 xxxxxxx 00 Xxxxxxxxx 0000, Xxxxxxxx No. 8230/1996.

Anggaran dasar Perseroan telah diubah beberapa kali termasuk perubahan nama Perseroan menjadi “PT PNM Investment Management” dengan Akta No.10 tanggal 28 September 1999, dibuat di hadapan Xxxx Xxxxxxxx, SH., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C.18749.HT.01.04. TH.99 tanggal 12 Nopember 1999 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Pusat No. 774/RUB.09.05/III/2000 tanggal 20 Maret 2000.

Anggaran dasar Perseroan terakhir diubah dengan Akta No.28 tanggal 14 April 2022, dibuat di hadapan Hadijah, S.H., notaris di Jakarta, yang telah Diberitahukan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan telah diterima dan dicatatkan dalam Sistem Administrasi Badan Hukum, sesuai dengan Surat Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia No.AHU-0028554.AH.01.02 Tahun 2022 tanggal 20 April 2022.

PT PNM Investment Management telah memperoleh persetujuan sebagai Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM No. KEP-01/PM/MI/1998 tanggal 27 Januari 1998 juncto Surat Ketua BAPEPAM No. S-2242/PM/1999 tanggal 16 November 1999. PT PNM Investment Management adalah anak perusahaan PT Permodalan Nasional Madani, yang tujuan didirikannya adalah untuk memberdayakan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi.

Manajemen PT PNM Investment Management berisikan orang-orang profesional yang berpengalaman di bidang Pasar Modal dan Pasar Uang yang meliputi unsur komisaris, direksi dan karyawan serta didukung grup Institusi Keuangan yang merupakan Badan Usaha Milik Negara.

Susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Manajer Investasi:

Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Manajer Investasi pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama : Xxxxxxx Xxxxxxx

Xxxxxxxx : Xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx : Xxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx

Xxxxx Komisaris

Komisaris Utama : Xxxxx Xxxxxxx

Xxxxxxxxx : Xxxxxx X. Xxxxxxx Xxxxxxxxx Independen : Xxx. Xxxxx Xxxxxxx

4.2. PENGALAMAN MANAJER INVESTASI

Selaku pengelola reksa dana, Manajer Investasi telah mengelola 112 (seratus dua belas) Reksa Dana yaitu:

1. Reksa Dana PNM Xxxx Xxxxxxxxx;

2. Reksa Dana PNM Syariah;

3. Reksa Dana PNM Amanah Syariah;

4. Reksa Dana PNM PUAS;

5. Reksa Dana PNM Dana Sejahtera II;

6. Xxxxx Xxxx PNM Amanah Syariah Terproteksi;

7. Reksa Dana PNM PUAS Terproteksi Seri;

8. Reksa Dana PNM Xxxx Xxxxxxxxx II Terproteksi;

9. Xxxxx Xxxx PNM Terproteksi Seri A;

10. Xxxxx Xxxx PNM Terproteksi Seri B;

11. Reksa Dana PNM Terproteksi Seri C;

12. Xxxxx Xxxx PNM Terproteksi Seri D;

13. Reksa Dana PNM Terproteksi Seri E;

14. Reksa Dana PNM Terproteksi Seri F;

15. Reksa Dana PNM Ekuitas Syariah;

16. Reksa Dana PNM Saham Agresif;

17. Reksa Dana PNM Xxxx Xxxtumbuh;

18. Xxxxx Xxxx PNM Terproteksi Dana Mantap1;

19. Reksa Dana PNM Terproteksi Xxxx Xxxxxx 1;

20. Reksa Dana PNM Terproteksi Xxxx Xxxxxx 2;

21. Xxxxx Xxxx PNM Terproteksi Dana Investa 1;

22. Xxxxx Xxxx PNM Terproteksi Dana Investa 2

23. Xxxxx Xxxx PNM Terproteksi Dana Investa 3

24. Xxxxx Xxxx PNM Terproteksi Dana Investa 5

25. Xxxxx Xxxx PNM Terproteksi Dana Investa 6;

26. Xxxxx Xxxx PNM Terproteksi Dana Investa 7;

27. Reksa Dana PNM Xxxx Xxxxx;

28. Reksa Dana PNM Pasar Uang Syariah;

29. Xxxxx Xxxx PNM MONEY MARKET FUND USD;

30. Reksa Dana PNM Saham Unggulan;

31. Reksa Dana PNM Dana Surat Berharga Negara;

32. Reksa Dana PNM Dana Surat Berharga Negara II;

33. Reksa Dana PNM Sukuk Negara Syariah;

34. Reksa Dana PNM SBN 90;

35. Reksa Dana Syariah Terproteksi PNM Investa 8;

36. Reksa Dana Terproteksi PNM Investa 9;

37. Reksa Dana Terproteksi PNM Investa 10;

38. Reksa Dana Terproteksi PNM Investa 11;

39. Reksa Dana Syariah Terproteksi PNM Investa 12;

40. Reksa Dana PNM Xxxx Xxxxxx;

41. Reksa Dana PNM Dana Kas Platinum;

42. Reksa Dana Terproteksi PNM Investa 14;

43. Reksa Dana Terproteksi PNM Investa 15;

44. Reksa Dana Terproteksi PNM Investa 16;

45. Reksa Dana Terproteksi PNM Investa 17;

46. Reksa Dana Syariah Terproteksi PNM Investa 19;

47. Reksa Dana Terproteksi PNM Terproteksi Investa 25;

48. Reksa Dana Syariah Pasar Uang PNM Arafah;

49. Reksa Dana Syariah Pasar Uang PNM Falah;

50. Reksa Dana Syariah Pendapatan Tetap PNM Kaffah;

51. Reksa Dana Syariah Pasar Uang PNM Faaza;

52. Reksa Dana Terproteksi PNM Terproteksi Investa 28;

53. Reksa Dana Syariah Terproteksi PNM Misbah 4;

54. Reksa Dana Syariah Pasar Uang PNM Falah 2;

55. Reksa Dana Terproteksi PNM Terproteksi Investa 29;

56. Reksa Dana PNM ETF Core LQ45;

57. Reksa Dana Terproteksi PNM Terproteksi Investa 30;

58. Reksa Dana Terproteksi PNM Terpoteksi Investas 31;

59. Reksa Dana Pasar Uang PNM Xxxx Xxx Platinum 2;

60. Reksa Dana Pendapatan Tetap PNM Dana Optima;

61. Reksa Dana Pasar Uang PNM Xxxx Xxxxxx;

62. Reksa Dana Syariah Pendapatan Tetap PNM Surat Berharga Syariah Negara;

63. Reksa Dana Pasar Uang PNM Maxima 2;

64. Reksa Dana Syariah Pasar Uang PNM Falah 3;

65. 00 (xxxxx xxxxx xxxxxxx) Reksa Dana Penyertaan Terbatas.

Per April 2022 total dana kelolaan Manajer Investasi adalah sebesar Rp 10,924 Trilliun.

Dalam melakukan pengelolaan Reksa Dana, PT PNM Investment Management sebagai Manajer Investasi telah mendapatkan beberapa penghargaan antara lain;

Tahun

Reksa Dana

Penghargaan

2004

PNM Dana

Sejahtera

Xxxxx Xxxx Xxxdapatan Tetap Terbaik pada untuk kategori

risk adjusted return 2000-2003 dari Majalah Investor

PNM Syariah

peringkat ke-3 untuk kategori risk adjusted return

measurement dari Majalah Investor

2005

PNM Xxxx Xxxxxxxxx

peringkat ke-2 untuk kategori risk adjusted return measurement, reksa dana berpendapatan tetap dari Majalah

Investor

PNM Syariah

peringkat ke-4 untuk pada kategori risk adjusted return measurement reksa dana campuran dari Majalah Investor

PNM PUAS

reksa dana yang memberikan return tertinggi dari Majalah

Warta Ekonomi.

2006

PNM Syariah

10 (sepuluh) Reksa Dana Syariah terbaik di Dunia

berdasarkan pemeringkatan oleh Xxxxx Business Consultant

PNM Amanah

Syariah

Investor Syariah Award dari Majalah Investor.

2007

PNM PUAS

Reksa Dana Terbaik untuk kategori pasar uang dari Majalah

Investor.

2008

PNM Ekuitas Syariah

Reksa Dana terbaik untuk kategori Reksadana Syariah dari Majalah Investor.

PNM Syariah

Reksa Dana terbaik untuk kategori risk adjusted return

measurement reksadana campuran dari Majalah Investor.

2014

PNM Amanah

Syariah

Best Syariah 2014 kategori reksa dana syariah reksa dana

pendapatan tetap periode 1 tahun dari majalah investor.

2016

PT PNM

Investment Management

Manajer Investasi dengan Kontribusi Terbesar di Sektor Riil versi Majalah Investor dan Infovesta.

2020

PNM Xxxx Xxxxx

Best Mutual Fund Awards 2020 dari Majalah Investor - Infovesta - Berita Satu Holdings untuk kategori Reksa Dana Pasar Uang Terbaik – Periode 3 Tahun – Aset di atas Rp 500

Miliar – Rp 1 Triliun.

2020

PNM Xxxx Xxxxx

Gold Champion Best Money Market Fund Product kategori 5 Tahun dibawah Rp500 Miliar dari Bareksa 4th Fund Awards

2020.

2020

PNM Dana Surat

Berharga Negara

Silver Champion Best Fixed Income Product kategori 3 Tahun

dibawah Rp300 Miliar dari Bareksa 4th Fund Awards 2020.

4.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN MANAJER INVESTASI

Pihak/perusahaan yang terafiliasi dengan Manajer Investasi adalah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Permodalan Nasional Madani, PT Pegadaian, PT PNM Venture Capital, PT PNM Ventura Syariah, PT Mitra Niaga Madani, PT Mitra Techno Madani, PT Mitra Utama Madani, PT Micro Madani Institute, PT Mitra Bisnis Madani, PT Mitra Proteksi Madani, PT Mitra Dagang Madani, PT Karya Digital Madani, PT BPRS PNM Patuh Beramal, PT BPRS PNM Mentari, dan PT BPR Xxxxx Xxxxxxx.

BAB V BANK KUSTODIAN‌

5.1. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI BANK KUSTODIAN

a. PT Bank Mega Tbk. didirikan dengan nama PT Bank Karman, berkedudukan di Surabaya berdasarkan Akta Pendirian No. 32 tanggal 15 April 1969 yang kemudian diperbaiki dengan Akta Perubahan No. 47 tanggal 26 November 1969, kedua Akta tersebut dibuat di hadapan Mr. Oe Siang Djie, Notaris di Surabaya. Akta pendirian ini disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No.J.A.5/8/1 tanggal 16 Januari 1970 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Xx. 00 Xxxxxxxx Xx. 00. Anggaran Dasar PT Bank Karman kemudian telah beberapa kali mengalami perubahan.

PT Bank Karman memperoleh izin untuk beroperasi sebagai bank umum berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan Surat No. D.15.6.5.48 tanggal 14 Agustus 1969. Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham No. 25 tanggal 18 Januari 1992, dibuat di hadapan oleh Xxxx Xxxxxxx, S.H., Notaris di Surabaya, nama PT Bank Karman diubah menjadi PT Mega Bank dan domisili diubah menjadi di Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menkumham dengan Surat Keputusan No. C2-1345 HT.01.04.TH.92 tanggal 12 Februari 1992, didaftarkan di dalam buku register di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di bawah Xx. 000/0000 xxxxxxx 0 Xxxxx 0000 xxxxx telah diumumkan dalam BNRI Xx. 00 xxxxxxx 0 Xxx 0000, Xxxxxxxx No. 2009. Perubahan nama PT Mega Bank ini telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan Surat No. S.611/MK.13/1992 tanggal 23 April 1992.

Anggaran Dasar PT Mega Bank telah seluruhnya diubah dalam rangka penawaran umum saham perdana dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 13 tanggal 17 Januari 2000, dibuat di hadapan Xxxx Xxxxxxx, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menkumham dengan Surat Keputusan No. C-682HT.01.04-TH.2000 tanggal

21 Januari 2000, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Departemen Perindustrian dan Perdagangan Kodya Jakarta Selatan di bawah No. 077/RUB.09.03/II/2000 tanggal 3 Februari 2000 serta telah diumumkan dalam BNRI Xx. 00 xxxxxxx 00 Xxxxx 0000, Xxxxxxxx No. 1240. Perubahan tersebut termasuk perubahan nama dan status PT Mega Bank sehingga sejak tanggal persetujuan Menkumham tersebut nama PT Mega Bank berganti menjadi PT Bank Mega Tbk. Bank Mega memperoleh izin untuk beroperasi sebagai bank devisa berdasarkan Keputusan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia No.3/1/KEP.DGS/2001 tanggal 31 Januari 2001.

Anggaran Dasar Bank Mega telah diubah seluruhnya untuk disesuaikan dengan Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas melalui Akta Pernyataan Keputusan Rapat dan Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Mega Tbk No. 03 tanggal 5 Juni 2008, dibuat di hadapan Masjuki, S.H., selaku pengganti Xxxx Xxxxxxx, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Keputusannya No. AHU-45346.AH.01.02.Tahun 2008 tertanggal 28 Juli 2008, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Xx. 00 xxxxxxx 00 Xxxx 0000 Xxxxxxxx Xx. 00000.

Anggaran Dasar PT Bank Mega Tbk. telah mengalami beberapa kali perubahan, dan perubahan anggaran dasar terakhir adalah sebagaimana termaktub dalam Akta No. 11 tanggal 25 Februari 2022 yang dibuat di hadapan Dharma Akhyuzi, S.H., Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Bank Mega Tbk dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU- 0014873.AH.01.02.Tahun 2022 tertanggal 01 Maret 2022.

Susunan Direksi terakhir sebagaimana termaktub dalam Akta No. 01 tanggal 01 Maret 2019 yang dibuat di hadapan Dharma Akhyuzi, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroannya telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-AH.01.00-0000000 tanggal 01 Maret 2019 dan susunan Dewan Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxx Xx. 00 tanggal 25 Februari 2022 yang dibuat di hadapan Dharma Akhyuzi, S.H., Notaris di Jakarta yang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroannya telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU- AH.01.00-0000000 tanggal 01 Maret 2022.

b. PT Bank Mega Tbk sejak berdiri telah beroperasi selama 52 tahun, dengan total aset per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp132,88 triliun.

c. Sejalan dengan perkembangan kegiatan usahanya, jaringan kantor PT Bank Mega Tbk terus meluas, sehingga pada per 31 Desember 2021 PT Bank Mega Tbk telah memiliki Kantor Wilayah, Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, dan Kantor Fungsional sebanyak 386 kantor.

5.2. PENGALAMAN BANK KUSTODIAN

Untuk bertindak sebagai Bank Kustodian di bidang pasar modal, PT Bank Mega Tbk telah memperoleh persetujuan dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM No. KEP- 01/PM/Kstd/2001 tanggal 18 Januari 2001.

Dalam bertindak sebagai Bank Kustodian, PT Bank Mega Tbk telah mendapat kepercayaan untuk memberikan jasa pengadministrasian dan penyimpanan surat berharga kepada nasabah dari berbagai macam institusi, yang terdiri dari Perusahaan Asuransi, Dana Pensiun, Manajer Investasi, Korporasi, Bank-Bank swasta lainnya maupun nasabah perorangan. Total aset yang disimpan per tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp53,74 triliun, terdiri dari berbagai jenis surat berharga (saham, obligasi korporasi, SUN), serta telah mengadministrasikan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

PT Bank Mega Tbk juga telah mendapat penunjukan oleh Bank Indonesia untuk bertindak sebagai Sub – Registry.

Dalam menjalankan fungsinya sebagai Bank Kustodian, PT Bank Mega Tbk didukung oleh sumber daya manusia yang memiliki pengalaman dan komitmen yang tinggi untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi para nasabahnya, termasuk untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Reksa Dana yang dikelola oleh PT PNM INVESTMENT MANAGEMENT.

5.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN BANK KUSTODIAN

Pihak-pihak yang terafiliasi dengan Bank Kustodian di Indonesia adalah:

1. PT CT Corpora

2. PT Xxxx Xxxxxxx

3. PT Trans Corpora

4. PT Manajemen Data Corpora

5. PT Bank Mega Syariah

6. PT Bank Allo Bank Indonesia Tbk (dh. PT Bank Harda Internasional Tbk)

7. PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara & Gorontalo

8. PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah

9. PT Mega Auto Finance

10. PT Mega Central Finance

11. PT Asuransi Umum Mega

12. PT PFI Mega Life Insurance (dh. PT Asuransi Jiwa Mega Indonesia)

13. PT Mega Capital Xxxxxxxxx

00. PT Mega Asset Management

15. PT Mega Finance

16. Sistem Pembayaran Digital

BAB VI

TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, STRATEGI INVESTASI, PEMBATASAN INVESTASI, MEKANISME PEMBERSIHAN KEKAYAAN RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI IX DARI UNSUR-UNSUR YANG BERTENTANGAN DENGAN PRINSIP SYARIAH DI PASAR MODAL DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku, dan ketentuan-ketentuan lain dalam Kontrak Investasi Kolektif, Tujuan Investasi, Kebijakan Investasi, Strategi Investasi, Pembatasan Investasi Mekanisme Pembersihan Kekayaan RDSPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN SERI IX Dari Unsur-Unsur Yang Bertentangan Dengan Prinsip Syariah Di Pasar Modal dan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI IX adalah sebagai berikut:

6.1. TUJUAN INVESTASI

6.2. KEBIJAKAN INVESTASI

Sesuai dengan tujuan investasinya, RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI IX akan melakukan investasi dengan komposisi sebagai berikut:

(a) minimum 90% (sembilan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek Perusahaan Sasaran; dan

(b) minimum 0% (nol persen) dan maksimum 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada pada instrumen pasar uang Syariah dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito Syariah;

dengan memperhatikan penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penempatan dana investasi pada deposito Syariah, sebelum diinvestasikan pada Efek Perusahaan Sasaran sebagaimana dimaksud dalam butir 6.2. huruf a di atas, hanya dapat dilakukan pada deposito Syariah di Bank Kustodian atau pada rekening di bank umum, yang merupakan peserta penjaminan dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), yang dibuka oleh Bank Kustodian atas instruksi dari Manajer Investasi, dengan ketentuan penempatan dana tersebut paling lama 1 (satu) tahun sejak diperolehnya pernyataan tercatat dari OJK dan penempatan dana pada deposito Syariah di bank umum paling banyak 10% (sepuluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI IX. Manajer Investasi wajib menyampaikan rencana penempatan dana pada deposito Syariah tersebut kepada OJK dan Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 5 (lima) Hari Kerja sebelum penempatan dana tersebut, disertai dengan alasan dan pengaruhnya terhadap investasi Pemegang Unit Penyertaan.

Penempatan pada deposito Syariah sebagaimana dimaksud dalam butir 6.2. huruf b di atas akan dilakukan di Bank Kustodian atau pada rekening di bank umum yang merupakan peserta penjaminan dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), yang dibuka oleh Bank Kustodian atas instruksi dari Manajer Investasi, dengan ketentuan bahwa penempatan dana pada deposito Syariah di satu bank umum paling banyak 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI IX.

Dalam hal penempatan dana pada deposito Syariah dilakukan pada bank umum yang terafiliasi dengan Manajer Investasi, Manajer Investasi akan mengungkapkan informasi mengenai penempatan dana pada deposito Syariah bank umum yang terafiliasi dengan Manajer Investasi dalam Prospektus.

Manajer Investasi dapat mengalokasikan kekayaan RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI IX pada kas dan/atau setara kas hanya dalam rangka pengelolaan risiko investasi portofolio RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI IX yang bersifat sementara, penyelesaian transaksi Efek Syariah, pemenuhan kewajiban pembayaran kepada Pemegang Unit Penyertaan dan biaya RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI IX sesuai Prospektus ini.

Penempatan investasi pada Efek Perusahaan Sasaran sekurang-kurangnya wajib memenuhi kriteria sebagai berikut :

(i) Efek Perusahaan Sasaran diterbitkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;

(ii) Efek Perusahaan Sasaran tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal;

(iii) Efek Perusahaan Sasaran wajib diperingkat oleh perusahaan pemeringkat Efek yang memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan dengan peringkat layak investasi (investment grade). Apabila Efek Perusahaan Sasaran tidak memperoleh peringkat layak investasi (investment grade), Efek wajib didukung dengan jaminan kebendaan berupa gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hak hipotek, dan/atau mekanisme jaminan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan senilai paling kurang 100% (seratus persen) dari nilai nominal Efek Perusahaan Sasaran;

(iv) Perusahaan Sasaran memiliki prospek yang baik, berdasarkan indikasi target imbal hasil yang dihitung dari proyeksi keuangan secara obyektif dan asumsi-asumsi yang dapat dipertanggungjawabkan;

(v) Efek Perusahaan Sasaran dapat dialihkan/diperjualbelikan/ditransaksikan;

(vi) Telah dilakukan penelitian yang memadai oleh Manajer Investasi terhadap Perusahaan Sasaran sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai risiko berinvestasi pada Efek Perusahaan Sasaran (melakukan uji tuntas/due diligence);

(vii) Perjanjian penerbitan Efek Perusahaan Sasaran memuat ketentuan-ketentuan yang adil, wajar sesuai praktek yang berlaku dan tidak merugikan pemegang Efek Perusahaan Sasaran;

(viii) Pelunasan pokok/dana sukuk, pembayaran pendapatan bagi hasil, serta jangka waktu Efek Perusahaan Sasaran dapat memenuhi pembayaran pelunasan Unit Penyertaan RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI IX sesuai Prospektus ini;

(ix) Perjanjian penerbitan Efek Perusahaan Sasaran memuat ketentuan mengenai pengendalian risiko atas jumlah kewajiban Perusahaan Sasaran kepada pihak lain yang dapat mempengaruhi kemampuan Perusahaan Sasaran memenuhi kewajibannya kepada pemegang Efek Perusahaan Sasaran, ketentuan mana dirasakan terbaik oleh Manajer Investasi untuk kepentingan Unit Penyertaan RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI IX berdasarkan kebiasaan dan kewajaran yang berlaku;

(x) Efek Perusahaan Sasaran tidak dibebani atau tidak diikat dengan perjanjian yang memuat ketentuan-ketentuan yang bertentangan dengan Kontrak Investasi Kolektif dan merugikan RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI IX;

(xi) Penerbitan Efek Perusahaan Sasaran dilengkapi laporan pemeriksaan dari segi hukum dan pendapat hukum dari Konsultan Hukum yang berwenang terkait penerbitan Efek Perusahaan Sasaran termasuk perjanjian pemberian jaminan (jika ada) sehubungan dengan Efek Perusahaan Sasaran tersebut yang memuat antara lain perjanjian penerbitan-penerbitan Efek Perusahaan Sasaran dan perjanjian pemberian jaminan sehubungan dengan Efek Perusahaan Sasaran dibuat secara sah dan dapat dituntut pemenuhannya di muka badan peradilan yang berwenang;

(xii) Perjanjian penerbitan Efek Perusahaan Sasaran memuat dengan tegas penggunaan dana hasil penerbitan Efek Perusahaan Sasaran dan mekanisme pengawasan penggunaan dana hasil penerbitan Efek Perusahaan Sasaran; dan

(xiii) Jumlah kepemilikan Efek Perusahaan Sasaran di mana RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI IX berinvestasi senantiasa cukup untuk menguasai korum kehadiran dan korum suara rapat umum pemegang Efek Perusahan Sasaran yang bersangkutan.

Investasi RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI IX pada Efek Perusahaan Sasaran akan dilakukan sampai dengan tanggal jatuh tempo Efek Perusahaan Sasaran dengan kondisi bahwa apabila menurut pertimbangan terbaik Manajer Investasi investasi RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI IX pada Efek Perusahaan Sasaran harus segera diakhiri maka Manajer Investasi akan melakukan penjualan Efek Perusahaan Sasaran kepada pihak lain secara terbatas sehingga tidak menyebabkan dipenuhinya kriteria ketentuan Penawaran Umum atas Efek Perusahaan Sasaran sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Pasar Modal dan dengan harga terbaik semata- mata untuk kepentingan RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI IX.

6.3. STRATEGI INVESTASI

Dalam melakukan investasi, strategi investasi dari Manajer Investasi adalah sebagai berikut:

RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI IX akan melakukan investasi portofolionya sebagian besar pada Efek-Efek yang diterbitkan oleh Perusahaan Sasaran yang bertujuan untuk memperoleh pertumbuhan nilai investasi yang optimal dalam jangka waktu tertentu sebagaimana dijabarkan dalam Prospektus. Secara berkala Manajer Investasi bersama- sama dengan lembaga penunjang yang terkait dengan Efek Perusahaan Sasaran, akan melakukan pemantauan secara berkala dan terbatas atas penggunaan dana dan perkembangan investasi yang berasal dari Efek Perusahaan Sasaran yang terdapat di dalam portofolio RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI IX.

6.4. PEMBATASAN INVESTASI

Sesuai dengan POJK Tentang RDPT, dalam melaksanakan pengelolaan RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI IX, Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan- tindakan sebagai berikut:

(i). membeli Efek luar negeri;

(ii). melakukan penerbitan Efek bersifat utang atau Efek bersifat ekuitas;

(iii). membeli Efek dari calon atau Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari calon atau Pemegang Unit Penyertaan, kecuali dilakukan pada harga pasar wajar; dan/atau

(iv). menerima pinjaman secara langsung termasuk melakukan penerbitan obligasi atau Efek bersifat utang lainnya.

Pembatasan tersebut di atas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat Prospektus ini dibuat, yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang Pasar Modal termasuk surat persetujuan lain yang dikeluarkan oleh OJK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana Syariah berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas.

6.5. MEKANISME PEMBERSIHAN KEKAYAAN RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI IX DARI UNSUR-UNSUR YANG BERTENTANGAN DENGAN PRINSIP SYARIAH DI PASAR MODAL

a. Bilamana dalam portofolio RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI IX terdapat Efek dan/atau instrumen pasar uang selain Efek dan/atau instrumen pasar uang yang dapat dibeli oleh Reksa Dana Syariah sesuai POJK Tentang Reksa Dana Syariah yang bukan disebabkan oleh tindakan Manajer Investasi dan Bank Kustodian, maka mekanisme pembersihan kekayaan RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI IX mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 POJK Tentang Reksa Dana Syariah.

b. Dalam hal tindakan Manajer Investasi dan Bank Kustodian mengakibatkan portofolio RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI IX memiliki Efek dan/atau instrumen pasar uang selain Efek dan/atau instrumen pasar uang yang dapat dibeli oleh Reksa Xxxx Xxxxxxx sesuai POJK Tentang Reksa Dana Syariah, maka mekanisme pembersihan kekayaan RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI IX mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 POJK Tentang Reksa Xxxx Xxxxxxx.

c. Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian tidak mematuhi larangan dan/atau tidak melaksanakan kewajiban yang telah ditetapkan OJK sebagaimana dimaksud pada Pasal 58 POJK Tentang Reksa Dana Syariah, maka OJK berwenang untuk:

(i). mengganti Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian; atau

(ii). memerintahkan pembubaran RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI IX.

d. Dalam hal Manajer Investasi dan Bank Kustodian tidak membubarkan Reksa Dana Syariah sebagaimana dimaksud dalam butir 6.5. huruf c di atas, OJK berwenang membubarkan RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI IX.

6.6. KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Hasil investasi yang diperoleh RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI IX dari dana yang diinvestasikan, jika ada, akan dibukukan sebagai aset RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI IX sehingga akan mempengaruhi Nilai Aktiva Bersih RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI IX. Selanjutnya Manajer Investasi memiliki kewenangan untuk membagikan sebagian atau seluruh hasil investasi yang telah dibukukan tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI IX. Hasil investasi tersebut (jika ada) akan dibagikan dalam bentuk tunai melalui pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah kepada masing-masing Pemegang Unit Penyertaan RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI IX sesuai dengan jumlah Unit Penyertaan RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI IX yang dimilikinya pada Tanggal Pembagian Hasil Investasi.

Pembagian hasil investasi tersebut diatas dapat mengakibatkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI IX yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI IX menjadi terkoreksi. Pembayaran pembagian hasil investasi tersebut akan dilakukan melalui pemindahbukuan/transfer ke rekening atas nama Pemegang Unit Penyertaan RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI IX sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak Tanggal Pembagian Hasil Investasi.

Semua biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan/transfer sehubungan dengan pembayaran dana pembagian hasil investasi tersebut (jika ada) menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI IX.

Manajer Investasi harus melakukan pemisahan bagian pendapatan yang mengandung unsur non-halal dari pendapatan yang diyakini halal sesuai dengan mekanisme pembersihan kekayaan RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI IX sebagaimana dimaksud dalam Prospektus ini.

7.1. PORTOFOLIO INVESTASI ‌

Dengan mengacu pada kebijakan investasinya sebagaimana ditetapkan dalam Kontrak Investasi Kolektif, direncanakan portofolio investasi RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI IX adalah Sukuk Mudharabah Jangka Menengah V PT Permodalan Nasional Madani Tahun 2022 ("Efek Perusahaan Sasaran") yang diterbitkan oleh PT Permodalan Nasional Madani (“Perusahaan Sasaran") dengan target dana yang dihimpun sebesar-besarnya senilai Rp. 3.000.000.000.000,- (tiga triliun Rupiah) yang diterbitkan secara bertahap. RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI IX akan berinvestasi pada Sukuk Mudharabah Jangka Menengah V PT Permodalan Nasional Madani Tahun 2022:

i. Sukuk seri A berjangka waktu 2 (dua) tahun dengan jumlah dana sukuk senilai Rp216.000.000.000,- (dua ratus enam belas miliar Rupiah) dengan besarnya nisbah pemegang sukuk sebesar 45%* (empat puluh lima persen) per tahun dari pendapatan yang dibagihasilkan sebesar Rp400.000.000.000,- (empat ratus miliar Rupiah) per tahun dengan jatuh tempo pada tanggal 22 Juli 2024;

ii. Rencana penerbitan Sukuk seri D, Sukuk seri G, dan/atau seri-seri selanjutnya (Jika ada), kepastian nilai dana sukuk, besarnya nisbah pemegang sukuk, pendapatan yang dibagihasilkan, jangka waktu, tanggal penerbitan, tanggal pembayaran pendapatan bagi hasil dan tanggal pembayaran kembali dana sukuk akan diatur lebih lanjut pada addendum atau perubahan perjanjian penerbitan sukuk.

*Indikasi nisbah antara pemegang Sukuk dengan penerbit adalah sebesar 45% untuk pemegang Sukuk dan 55% untuk penerbit.

Informasi secara rinci mengenai Perusahaan Sasaran dan Efek Perusahaan Sasaran dapat dilihat pada Info Memo.

7.2. IMBAL HASIL DAN PERKIRAAN & PROYEKSI KEUNTUNGAN RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI IX

Atas investasi RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI IX pada Sukuk Mudharabah Jangka Menengah V PT Permodalan Nasional Madani Tahun 2022 Seri A, maka indikasi imbal hasil dan perkiraan & proyeksi keuntungan yang akan diterima Pemegang Unit Penyertaan RSDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN Seri IX setelah dikurangi biaya pengelolaan setara dengan 5,10% per tahun.

Sesuai hasil uji tuntas yang dilakukan oleh PT PNM Investment Management terhadap PT Permodalan Nasional Madani, rencana investasi pada Sukuk Mudharabah Jangka Menengah V PT Permodalan Nasional Madani Tahun 2022 sebagai berikut:‌

1. Penerbit merupakan bagian dari BRI Group dalam Holding Ultra Mikro.

2. Pengalaman dan reputasi Perseroan yang telah teruji bertahun-tahun memberikan ekspektasi positif bagi pertumbuhan investasi dan nilai tambah ekonomi bagi pemegang saham dan para kreditor/investor Perseroan. Inovasi melalui diversifikasi usaha dan ekspansi bisnis di segmen pembiayaan mikro – ultra mikro melalui produk ULaMM dan Mekaar telah terbukti mampu menjaga kelangsungan dan pengembangan usaha Perseroan dalam sepuluh tahun terakhir.

3. Perseroan memiliki perencanaan strategis untuk melakukan ekspansi dan diversifikasi produk/usaha melalui penerbitan Sukuk ini. Sebagai lembaga pembiayaan non bank, pertumbuhan penyaluran pinjaman akan selalu membutuhkan peningkatan utang/pembiayaan baik melalui perbankan dan lembaga keuangan maupun pasar modal. Peningkatan sumber pendanaan menjadi bagian tidak terpisahkan dari model bisnis Perseroan, dan karena itu risiko dari penerbitan Sukuk sudah terukur dan dapat dimitigasi dengan baik. Peringkat “AA” yang diterima Perseroan menunjukkan kemampuan Perseroan dalam mengelola kewajiban dan risiko, serta ketahanannya terhadap risiko ketidakpastian pada masa mendatang.

4. Kondisi dan kinerja keuangan Perseroan dinilai baik dan bertumbuh. Tantangan ke depan adalah meningkatkan profitabilitas dan efisiensi operasional untuk memberikan nilai tambah ekonomi bagi pemegang saham dan akselerasi pertumbuhan bisnis bagi percepatan program- program pengentasan kemiskinan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui produk Mekaar.

5. Produk-produk syariah Perseroan mempunyai prospek yang baik dan diperkirakan akan terus dan tetap tumbuh untuk ke depannya.

6. Dengan adanya Pandemi COVID-19, Perseroan telah melakukan berbagai langkah mitigasi dan antisipasi untuk menyikapi perubahan-perubahan yang dapat terjadi.

7. Adanya dukungan dari BRI Group selaku pemain terbesar di industri keuangan UMKM di Indonesia.

8. Perseroan juga masih memiliki aset yang cukup jika seandainya terjadi kewajiban pemenuhan jaminan atas sukuk.

9. Berdasarkan kajian historis, risiko terjadinya gagal bayar Perusahaan Penerbit dengan peringkat AA sangat kecil sekali.

10. Berdasarkan hasil kajian dan pertimbangan-pertimbangan di atas, serta struktur penerbitan Sukuk, kami menilai investasi pada Sukuk Mudharabah Jangka Menengah V PT Permodalan Nasional Madani Tahun 2022 adalah layak.

Informasi mengenai Hasil Uji Tuntas yang dilakukan oleh Manajer Investasi atas rencana pembelian Portofolio Investasi RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI IX secara rinci dapat dibaca pada Laporan Uji Tuntas yang dilampirkan pada Prospektus ini.

BAB IX

METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI IX‌

Manajer Investasi akan menetapkan Nilai Pasar Wajar secara konsisten dari setiap Efek dalam portofolio RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI IX dengan metode penilaian Hold To Maturity, yaitu suatu metode penilaian Efek berdasarkan amortisasi harga perolehan terhadap harga jatuh tempo sesuai dengan umur Efek tersebut.

Manajer Investasi akan menetapkan metode penghitungan Nilai Pasar Wajar diatas dengan senantiasa berpedoman pada standar akuntansi keuangan yang berlaku. Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud di atas, Manajer Investasi wajib sekurang-kurangnya :

(1) memiliki standar operasi dan prosedur;

(2) menggunakan dasar perhitungan yang dapat dipertanggungjawabkan dan diterapkan secara konsisten;

(3) membuat catatan dan/atau kertas kerja tentang tata cara penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang mencakup antara lain faktor atau fakta yang menjadi pertimbangan dan perhitungan; dan

(4) menyimpan catatan dan/atau kertas kerja tersebut di atas xxxxxxxx-xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx 00 (xxxxxxx) tahun sejak tanggal dibuatkannya catatan dan/atau kertas kerja tersebut.

BAB X PERPAJAKAN‌

Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku, penerapan Pajak Penghasilan (PPh) atas pendapatan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas adalah sebagai berikut:

Uraian	Perlakuan PPh	Dasar Hukum
Penghasilan Reksa Dana yang berasal dari: a. Pembagian uang tunai (dividen)	Bukan Objek Pajak*	Pasal 4 (3) huruf f angka 1 butir b) UU PPh, Pasal 2A ayat (1) PP Penghitungan Penghasilan Kena Pajak, dan Pasal 2A ayat (5) PP Penghitungan Penghasilan Kena Pajak
b. Bunga Obligasi	PPh Final **	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh jo. Pasal 2 PP No. 91 Tahun 2021
c. Capital Gain Obligasi	PPh Final **	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh jo. Pasal 2 PP No. 91 Tahun 2021
d. Bunga Deposito dan Diskonto Sertifikat Bank Indonesia	PPh Final (20%)	Pasal 2 PP No. 131 tahun 2000 jo. Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan R.I. No. 51/KMK.04/2001
e. Capital Gain Saham di Bursa	PPh Final (0,1%)	PP No. 41 tahun 1994 jo. Pasal 1 PP No. 14 tahun 1997
f. Commercial Paper dan Surat Utang lainnya	PPh Tarif Umum	Pasal 4 (1) dan (2) UU PPh

* Merujuk pada:

- Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir b) UU Xx. 0 Xxxxx 0000 xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxxx sebagaimana yang terakhir diubah dengan Pasal 111 UU Xx. 00 Xxxxx 0000 xxxxxxx Xxxxx Xxxxx (“Undang-Undang PPh”), dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri dikecualikan dari objek pajak;

- Pasal 2A ayat (1) PP No. 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan sebagaimana yang terakhir diubah dengan Pasal 4 PP No. 91 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha (“PP Penghitungan Penghasilan Kena Pajak”), pengecualian penghasilan berupa dividen dari objek Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir b) Undang-Undang PPh berlaku untuk dividen yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak badan dalam negeri sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; dan

- Pasal 2A ayat (5) PP Penghitungan Penghasilan Kena Pajak, dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir b) Undang-Undang PPh, tidak dipotong Pajak Penghasilan.

** Sesuai dengan Peraturan Pemerintah R.I. No. 91 Tahun 2021 (“PP Xx. 00 Xxxxx 0000”), xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx bersifat final atas penghasilan bunga obligasi/diskonto obligasi yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebesar 10% (sepuluh persen) dari dasar pengenaan pajak penghasilan.

Informasi perpajakan tersebut di atas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang ada sampai dengan Prospektus ini dibuat. Apabila di kemudian hari terdapat perubahan atau perbedaan interpretasi atas peraturan perpajakan yang berlaku, maka Manajer Investasi akan menyesuaikan informasi perpajakan di atas.

Dalam hal terdapat pajak yang harus dibayar oleh pemodal sesuai dengan peraturan perundang- undangan di bidang perpajakan yang berlaku, pemberitahuan kepada pemodal tentang pajak yang harus dibayar tersebut akan dilakukan dengan mengirimkan surat tercatat kepada pemodal segera setelah Manajer Investasi mengetahui adanya pajak yang harus dibayar oleh pemodal.

BAB XI

MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA

11.1. PEMEGANG UNIT PENYERTAAN RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI IX DAPAT MEMPEROLEH MANFAAT INVESTASI SEBAGAI BERIKUT:

a. Pengelolaan Secara Profesional

RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI IX dikelola manajer investasi yang terdaftar di OJK dan berpengalaman dalam mengelola investasi RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI IX secara sistematis dan profesional dalam hal mikro dan makro ekonomi, pemilihan kelas aset, instrumen, counter-party, penentuan jangka waktu penempatan, tujuan investasi, diversifikasi investasi, serta administrasinya.

b. Hasil Investasi yang kompetitif

RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI IX memberikan imbal hasil yang kompetitif jika dibandingkan investasi dengan jangka waktu yang sama.

c. Transparansi

RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI IX ditawarkan melalui Penawaran Umum yang harus mengikuti peraturan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI IX memberikan informasi yang transparan kepada publik mengenai komposisi aset dan instrumen portofolio investasi, risiko yang dihadapi, biaya-biaya yang timbul. Selain itu untuk proses pembukuan dilakukan oleh pihak independen selain Manajer Investasi yaitu Bank Kustodian dan wajib untuk diperiksa oleh Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

d. Kemudahan Investasi

Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan investasi di pasar modal secara tidak langsung melalui RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI IX tanpa prosedur yang rumit. Disamping itu, Pemodal Profesional juga tidak perlu lagi melakukan riset, analisa pasar dan berbagai pekerjaan administrasi yang berkaitan dengan keputusan investasi setiap hari.

e. Kepatuhan akan Prinsip Syariah

Dewan Pengawas Syariah akan melakukan pengawasan terhadap pengelolaan RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI IX sehingga tidak melanggar Prinsip Syariah di Pasar Modal. Selain itu, Dewan Pengawas Syariah dapat juga membantu Tim Pengelola Investasi RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI IX dalam hal aspek investasi berdasarkan Prinsip-prinsip Syariah.

11.2. RISIKO INVESTASI DALAM RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI IX DAPAT DISEBABKAN OLEH BERBAGAI FAKTOR, FAKTOR RISIKO YANG UTAMA ANTARA LAIN:

a. Risiko Wanprestasi

Risiko yang terjadi bila pihak-pihak yang terkait dengan pengelolaan dana seperti counter party, Emiten dan pihak lainnya wanprestasi yang menyebabkan menurunnya nilai investasi.

b. Risiko Pasar

Risiko ini dipengaruhi oleh turunnya harga Efek yang menjadi bagian portofolio investasi yang mengakibatkan menurunnya nilai investasi.

c. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas terjadi karena dalam hal Pemodal membutuhkan dana tunai bermaksud menjual Unit Penyertaan yang dimilikinya kepada pihak lain, adanya pihak lain tersebut dan persetujuan Manajer Investasi sesuai ketentuan yang ada dalam Kontrak Investasi Kolektif, mungkin mempengaruhi likuiditas.

d. Risiko Perubahan Politik Dan Ekonomi

Secara umum, risiko investasi di pasar modal adalah risiko fluktuasi harga yang dipengaruhi oleh situasi politik dan kondisi makro ekonomi. Perubahan kebijakan politik dan ekonomi yang dapat mempengaruhi harga antara lain seperti perubahan Undang- Undang dan Peraturan Pemerintah.

e. Risiko Pembubaran Dan Likuidasi

Dalam hal RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI IX diperintahkan oleh OJK untuk dibubarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI IX dengan terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari Pemegang Unit Penyertaan maka sesuai dengan Ketentuan POJK Tentang RDPT, serta Kontrak Investasi Kolektif RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI IX Manajer Investasi wajib melakukan pembubaran dan likuidasi sehingga hal ini akan mempengaruhi hasil investasi RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI IX.

Risiko investasi dalam Efek Perusahaan Sasaran dapat disebabkan oleh berbagai faktor, faktor yang utama antara lain:

a. Risiko yang dihadapi investor pembeli Efek Perusahaan Sasaran adalah tidak likuidnya Efek Perusahaan Sasaran yang ditawarkan pada Penawaran Terbatas ini.

b. Risiko gagal bayar disebabkan kegagalan Perusahaan Sasaran untuk melakukan pembayaran Imbal Hasil serta pelunasan dana sukuk Efek Perusahaan Sasaran pada waktu yang telah ditetapkan, atau kegagalan Perusahaan Sasaran untuk memenuhi ketentuan lain yang ditetapkan dalam Perjanjian yang merupakan dampak dari memburuknya kinerja dan perkembangan usaha Perusahaan Sasaran.

BAB XII

ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA

Dalam pengelolaan RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI IX terdapat biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI IX, Manajer Investasi maupun Pemegang Unit Penyertaan. Perincian biaya-biaya dan alokasinya adalah sebagai berikut:

12.1. BIAYA YANG MENJADI BEBAN RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI IX

a. Imbalan jasa Manajer Investasi maksimum sebesar 1% (satu persen) per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI IX berdasarkan 000 (xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan pada setiap Tanggal Pembagian Hasil Investasi;

b. Imbalan jasa Bank Kustodian maksimum sebesar 0,12% (nol koma dua belas persen) per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI IX berdasarkan 000 (xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan pada setiap Tanggal Pembagian Hasil Investasi;

c. Biaya transaksi Efek;

d. Biaya registrasi Efek;

e. Biaya penyimpanan Unit Penyertaan pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (jika ada);

f. Biaya-biaya atas jasa auditor yang memeriksa laporan keuangan tahunan;

g. Biaya-biaya yang dikenakan oleh penyedia jasa sistem pengelolaan investasi terpadu untuk pendaftaran dan penggunaan sistem terkait serta sistem dan/atau instrumen penunjang lainnya yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan OJK (jika ada);

h. Biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan RUPUP;

i. Biaya pencetakan dan pengiriman surat konfirmasi berkaitan dengan penggantian kepemilikan Unit Penyertaan (jika ada);

j. Biaya dan pengeluaran jasa profesional sepanjang terkait langsung dengan kekayaan RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI IX;

k. Biaya Asuransi (jika ada);

l. Biaya pembaharuan Prospektus yaitu biaya pencetakan dan distribusi pembaharuan Prospektus, termasuk laporan keuangan tahunan yang disertai dengan laporan Akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat yang lazim kepada Pemegang Unit Penyertaan setelah RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI IX mendapat pernyataan Efektif dari OJK; dan

m. Pengeluaran pajak berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya-biaya di atas (jika ada).

Manajer Investasi tidak melakukan pemotongan zakat atas kekayaan RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI IX yang dibebankan kepada RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI IX.

12.2. BIAYA YANG MENJADI BEBAN MANAJER INVESTASI

a. Biaya persiapan pembentukan RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI IX yaitu biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif, pembuatan dan distribusi Prospektus Awal dan distribusi serta penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk imbalan jasa Akuntan, Konsultan Hukum dan Notaris;

b. Biaya-biaya yang timbul terkait pelaksanaan tugas Dewan Pengawas Syariah Manajer Investasi, termasuk imbalan jasa Dewan Pengawas Syariah;

c. Biaya administrasi pengelolaan portofolio RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI IX yaitu biaya telepon, faksimili, fotokopi dan transportasi;

d. Biaya pencetakan dan distribusi formulir profil pemodal (jika ada) dan formulir pembelian Unit Penyertaan; dan

e. Biaya pembubaran dan likuidasi RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI IX dalam hal RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI IX dibubarkan dan dilikuidasi.

12.3. BIAYA YANG MENJADI BEBAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

a. Biaya pembelian Unit Penyertaan maksimum sebesar 2% (dua persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI IX yang dikenakan pada saat Pemodal Profesional melakukan pembelian Unit Penyertaan RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI IX, biaya pembelian Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Xxxxxxx Xxxxxxxxx (jika ada);

b. Biaya penerbitan dan distribusi Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang timbul setelah RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI IX dinyatakan Efektif oleh OJK serta surat konfirmasi pengalihan Unit Penyertaan dan laporan rekening, dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta penyampaian Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan serta surat konfirmasi pengalihan Unit Penyertaan dan laporan rekening secara tercetak;

c. Biaya pemindahbukuan/transfer bank (jika ada) sehubungan dengan pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan, pengembalian sisa uang pembelian Unit Penyertaan yang ditolak, pembayaran hasil investasi dan pelunasan Unit Penyertaan;

d. Biaya bea materai atas Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan transaksi pembelian Unit Penyertaan (subscription) sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan- undangan yang berlaku (jika ada); dan

e. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas (jika ada).

Pemegang Unit Penyertaan RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI IX tidak dibebankan biaya pelunasan Unit Penyertaan pada Tanggal Pelunasan Parsial dan Tanggal Pelunasan Akhir.

12.4. Biaya Konsultan Hukum, biaya Notaris, biaya Akuntan, biaya Konsultan Pajak dan/atau biaya profesi lainnya, jika ada, menjadi beban Manajer Investasi, dan/atau RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI IX sesuai dengan pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa profesi dimaksud.

12.5. ALOKASI BIAYA

JENIS	%	KETERANGAN
Dibebankan Kepada
RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI IX
a. Imbalan Jasa Manajer Investasi b. Imbalan Jasa Bank Kustodian	Maks. 1% Maks. 0,12%	per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI IX berdasarkan 000 (xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan pada setiap Tanggal Pembagian Hasil Investasi.
Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan		dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI IX yang dikenakan pada saat Pemodal Profesional melakukan pembelian Unit Penyertaan RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO
a. Biaya Pembelian Unit Penyertaan (subscription fee)	Maks. 2%

		BUMN SERI IX, biaya pembelian Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).
b. Biaya Pelunasan	Tidak ada
c. Biaya penerbitan dan distribusi Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta penyampaian Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak	Jika ada
d. Semua biaya bank	Jika ada
e. Biaya bea materai atas Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan transaksi pembelian Unit Penyertaan (subscription)	Jika ada
f. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas	Jika ada

13.1. Semua Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak sebagai berikut:‌

a. Hak mendapat bukti kepemilikan Unit Penyertaan RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI IX yaitu Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI IX;

b. Hak memperoleh pelunasan pada masing-masing Tanggal Pelunasan Parsial dan Tanggal Pelunasan Akhir dengan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan yang sama besarnya bagi semua Pemegang Unit Penyertaan RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI IX;

c. Hak memperoleh pembagian hasil investasi sesuai dengan kebijakan pembagian hasil investasi RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI IX sebagaimana dimaksud dalam Kontrak Investasi Kolektif;

d. Hak memperoleh informasi mengenai Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan dan kekayaan portofolio investasi kolektif RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI IX setiap 3 (tiga) bulan sekali;

e. Hak memperoleh laporan keuangan secara periodik sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun 1 (satu) kali;

f. Hak memperoleh bagian atas hasil likuidasi secara proporsional sesuai dengan kepemilikan Unit Penyertaan dalam hal RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI IX dibubarkan dan dilikuidasi;

g. Hak meminta diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Unit Penyertaan (RUPUP), dalam hal Pemegang Unit Penyertaan mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian atau lebih dari jumlah seluruh Unit Penyertaan RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI IX yang diterbitkan, sesuai ketentuan dalam Kontrak Investasi Kolektif; dan

h. Hak memperoleh informasi mengenai perkembangan aktivitas RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI IX setiap 3 (tiga) bulan sekali.

13.2. Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan memperoleh Unit Penyertaan karena pengalihan dari pihak lain, maka hak-hak sebagai Pemegang Unit Penyertaan tersebut di atas baru diperoleh setelah kepemilikan dicatat dalam Daftar Pemegang Unit Penyertaan di Manajer Investasi dan di Bank Kustodian, sesuai tata cara sebagaimana diatur dalam Kontrak Investasi Kolektif RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI IX.

14.1 RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI IX berlaku sejak berlaku sejak ditetapkannya pernyataan Efektif oleh OJK dan akan dibubarkan apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:‌

a. diperintahkan oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; atau

b. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI IX dengan terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari seluruh Pemegang Unit Penyertaan. Dalam hal tidak ada Pemegang Unit Penyertaan RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI IX maka tidak diperlukan persetujuan dari seluruh Pemegang Unit Penyertaan RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI IX; atau

c. dalam hal RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI IX tidak berinvestasi pada Efek Perusahaan Sasaran dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI IX memperoleh pernyataan efektif dari OJK.

14.2 Dalam hal RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI IX wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam Butir 14.1. huruf (a) di atas, maka Manajer Investasi wajib:

a. menyampaikan pembubaran, likuidasi, dan rencana pembagian hasil likuidasi RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI IX paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak diperintahkan OJK kepada Pemegang Unit Penyertaan, dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI IX.

b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan aset likuidasi tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 20 (dua puluh) Hari Kerja sejak diperintahkan pembubaran RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI IX oleh OJK; dan

c. menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI IX kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak diperintahkan pembubaran RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI IX oleh OJK dengan dilengkapi dokumen-dokumen sebagai berikut:

i. laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI IX dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;

ii. laporan keuangan terkait pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI IX yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan

iii. akta pembubaran dan likuidasi RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI IX dari Notaris yang terdaftar di OJK.

14.3 Dalam hal RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI IX wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam Butir 14.1. huruf (b) di atas, maka Manajer Investasi wajib:

a. menyampaikan kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak terjadinya kesepakatan pembubaran RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI IX oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:

i. kesepakatan pembubaran dan likuidasi RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI IX antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian;

ii. persetujuan Pemegang Unit Penyertaan;

iii. alasan pembubaran; dan

iv. kondisi keuangan terakhir RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI IX;

dan pada hari yang sama menyampaikan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI IX kepada para Pemegang Unit Penyertaan serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI IX;

b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan atau membagikan hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat

likuidasi selesai dilakukan dan hasil likuidasi tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja sejak likuidasi selesai dilakukan; dan

c. menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI IX kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak dibubarkan dengan dilengkapi dokumen-dokumen sebagai berikut:

i. laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI IX dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;

ii. laporan keuangan terkait pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI IX yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan

iii. akta pembubaran dan likuidasi RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI IX dari Notaris yang terdaftar di OJK.

14.4 Dalam hal RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI IX wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam Butir 14.1. huruf (c) di atas, maka Manajer Investasi wajib:

a. menyampaikan laporan kondisi tersebut dan rencana pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI IX kepada OJK serta menginformasikannya kepada Pemegang Unit Penyertaan (jika ada) paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Butir 14.1.huruf (c) tersebut;

b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan atau membagikan hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan (jika ada) dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan hasil likuidasi tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja sejak likuidasi selesai dilakukan, jika terdapat hasil likuidasi; dan

c. membubarkan RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI IX dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Butir 14.1.huruf (c); dan

d. menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI IX kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak pembubaran RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI IX dengan dilengkapi dokumen-dokumen sebagai berikut:

i. laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI IX dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;

ii. laporan keuangan terkait pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI IX yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan

iii. akta pembubaran dan likuidasi RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI IX dari Notaris yang terdaftar di OJK.

14.5 Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI IX dan/atau terdapat dana yang tersisa setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada Pemegang Unit Penyertaan RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI IX yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka :

a. jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI IX sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 2 (dua) minggu, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian selaku Bank Umum atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI IX yang belum mengambil dana hasil likuidasi dan/atau untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI IX yang tercatat pada saat xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx 0 (xxxx) tahun;

b. setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut; dan

c. apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun tidak diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI IX maka dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal.

14.6 Dalam hal Manajer Investasi tidak lagi memiliki izin usaha atau Bank Kustodian tidak lagi memiliki surat persetujuan, OJK berwenang:

a. Menunjuk Manajer Investasi lain untuk melakukan pengelolaan atau Bank Kustodian untuk mengadministrasikan RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI IX; dan/atau

b. Menunjuk salah 1 (satu) pihak yang masih memiliki izin usaha atau surat persetujuan untuk melakukan pembubaran RDPST PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI IX, jika tidak terdapat manajer investasi atau bank kustodian pengganti.

Dalam hal pihak yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI IX sebagaimana dimaksud pada butir 14.6. huruf b adalah Bank Kustodian, Bank Kustodian dapat menunjuk pihak lain untuk melakukan likuidasi RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI IX dengan pemberitahuan kepada OJK.

Manajer Investasi atau Bank Kustodian yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI IX sebagaimana dimaksud pada butir 14.6. huruf b wajib menyampaikan laporan penyelesaian pembubaran kepada OJK paling-paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak ditunjuk untuk membubarkan RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI IX yang disertai dengan:

a. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;

b. laporan keuangan pembubaran RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI IX yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; serta

c. Akta pembubaran RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI IX dari Notaris yang terdaftar di OJK.

14.7 Dalam hal RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI IX dibubarkan dan dilikuidasi, maka beban biaya pembubaran dan likuidasi RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI IX termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan beban lain kepada pihak ketiga menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar Manajer Investasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan.

Dalam hal Bank Kustodian atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Kustodian melakukan pembubaran dan likuidasi RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI IX sebagaimana dimaksud dalam butir 14.6. di atas, maka biaya pembubaran dan likuidasi, termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan, dan Notaris serta biaya lain kepada pihak ketiga dapat dibebankan kepada RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI IX.

14.8 Pembayaran aset likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dapat dilakukan baik secara tunai maupun dengan Efek yang ada dalam portofolio investasi RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI IX, dengan ketentuan apabila pembayaran dilakukan dengan Efek hal tersebut telah disetujui terlebih dahulu oleh Rapat Umum Pemegang Unit Penyertaan dan sepanjang tidak melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

14.9 Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan ini setuju mengesampingkan ketentuan dalam Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sepanjang mengenai diperlukannya keputusan pengadilan untuk mengakhiri Kontrak Investasi Kolektif akibat pembubaran RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI IX.

14.10 Pembagian hasil likuidasi (jika ada) akan dilakukan oleh Bank Kustodian dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening atas nama Pemegang Unit Penyertaan dan setelah selesainya pelaksanaan audit likuidasi yang ditandai dengan diterbitkannya laporan hasil audit likuidasi, dimana Manajer Investasi wajib melakukan penunjukkan auditor untuk melaksanakan audit likuidasi sebagai salah satu syarat untuk melengkapi laporan yang wajib diserahkan kepada OJK yaitu pendapat dari akuntan.

BAB XV

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM ATAS PEMBENTUKAN RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI IX‌

Lihat halaman selanjutnya

No. Referensi: 0045/AM-0201222/AA-AR-sk/I/2021 10 Januari 2022

Kepada Yth.

PT PNM Investment Management Menara PNM Lantai 15, Kuningan Centre Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx 00000

Perihal: Pendapat dari Segi Hukum Sehubungan dengan Pembentukan REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF PENYERTAAN TERBATAS REKSA DANA SYARIAH PENYERTAAN TERBATAS PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI IX

Dengan hormat,

Saya, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Konsultan Hukum yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dengan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal No. STTD.KH-33/PM.22/2018 tanggal 28 Maret 2018 dan merupakan anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal dengan keanggotaan No. 200210, sebagai rekan pada Kantor Konsultan Hukum ARDIANTO & MASNIARI, telah ditunjuk oleh PT PNM Investment Management berdasarkan Surat Direksi No. S-019/PNMIM-DIR/OPR/I/21 tanggal 14 Januari 2021, untuk bertindak sebagai Konsultan Hukum Independen sehubungan dengan pembentukan REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF PENYERTAAN TERBATAS REKSA DANA SYARIAH PENYERTAAN

TERBATAS PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI IX, sebagaimana termaktub dalam akta KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF PENYERTAAN TERBATAS REKSA DANA SYARIAH PENYERTAAN

TERBATAS PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI IX No. 06 tanggal 6 Januari 2022, dibuat di hadapan Xx. Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxx Xxxxxxx, S.H., notaris di Jakarta (selanjutnya disebut “Kontrak”), antara PT PNM Investment Management selaku manajer investasi (selanjutnya disebut “Manajer Investasi”) dan PT Bank Mega Tbk selaku bank kustodian (selanjutnya disebut “Bank Kustodian”).

Manajer Investasi akan menjual Unit Penyertaan terbatas kepada Pemodal Profesional dengan melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan dengan jumlah sekurang- kurangnya 100.000.000 (seratus juta) Unit Penyertaan sampai dengan jumlah sebanyak- banyaknya 3.000.000.000 (tiga miliar) Unit Penyertaan pada Masa Penawaran. Setiap Unit Penyertaan mempunyai Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada Tanggal Emisi awal. Selanjutnya harga penjualan setiap Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih yang ditetapkan Bank Kustodian pada tanggal perhitungan Nilai Aktiva Bersih pada Tanggal Emisi yang bersangkutan sesuai instruksi dari Manajer Investasi.

Xxxxxxxxxx Xxxxx Xxxxx 0 Xxxxxxxx 0, XXXX Xxx 00

Xx. Xxxx. Xxxxxxxx Xxx. 00-00 Xxxxxxx 00000

x0000 00000 000 (Hunting)

Dasar Penerbitan Pendapat dari Segi Hukum

Pendapat dari Segi Hukum ini kami buat berdasarkan pemeriksaan dan penelitian atas dokumen-dokumen asli dan/atau salinan yang kami peroleh dari Manajer Investasi dan Bank Kustodian, serta pernyataan dan keterangan tertulis dari Direksi, Dewan Komisaris, wakil dan atau pegawai dari Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagaimana termuat dalam Laporan Pemeriksaan Hukum Pembentukan REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF PENYERTAAN TERBATAS REKSA DANA SYARIAH PENYERTAAN TERBATAS PNM

PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI IX Tanggal 10 Januari 2022 yang kami sampaikan dengan Surat kami No. Referensi: 0044/AM-0201222/AA-AR-sk/I/2021 tanggal 10 Januari 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pendapat dari Segi Hukum ini.

Pendapat dari Segi Hukum ini kami berikan sehubungan dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum REKSA DANA SYARIAH PENYERTAAN TERBATAS PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI IX yang diajukan oleh Manajer Investasi sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 34/POJK.04/2019 tanggal 13 Desember 2019 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas.

Dalam menyusun Pendapat dari Segi Hukum ini, Konsultan Hukum memperhatikan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 66/POJK.04/2017 tanggal 22 Desember 2017 tentang Konsultan Hukum yang Melakukan Kegiatan di Pasar Modal dan mengacu pada standar profesi Konsultan Hukum Pasar Modal yang diatur dalam Surat Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal Nomor: Xxx.00/XXXXX/XXXX/0000 xxxxxxx 0 Xxxxxxx 0000 xxxxxxx Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal beserta penjelasannya dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

Lingkup Pendapat dari Segi Hukum

Lingkup Pendapat dari Segi Hukum ini adalah terbatas dan relevan terhadap perihal tersebut di atas, yang berlaku dan ada pada tanggal diterbitkannya Pendapat dari Segi Hukum ini, yaitu sebagai berikut:

1. Terhadap Manajer Investasi, meliputi:

a. Akta pendirian dan perubahan Anggaran Dasar;

b. Susunan modal dan pemegang saham;

c. Maksud dan Tujuan;

d. Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris;

e. Wakil Manajer Investasi Pengelola Investasi REKSA DANA SYARIAH PENYERTAAN TERBATAS PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI IX;

f. Dewan Pengawas Syariah;

g. Izin-izin sehubungan dengan kegiatan usaha;

h. Dokumen operasional;

i. Surat pernyataan atas fakta-fakta yang dianggap material; dan

j. Pernyataan kesesuaian Syariah REKSA DANA SYARIAH PENYERTAAN TERBATAS PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI IX.

2. Terhadap Bank Kustodian, meliputi:

a. Akta Pendirian dan perubahan Anggaran Dasar yang berlaku;

b. Susunan modal dan pemegang saham;

c. Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris;

d. Penanggung Jawab Kegiatan di Bidang Keuangan Syariah;

e. Izin-izin sehubungan dengan kegiatan usaha;

f. Dokumen operasional;

g. Laporan tahunan dan bulanan Bank Kustodian;

h. Surat pernyataan atas fakta-fakta yang dianggap material; dan

i. Surat kuasa/penunjukan dari pihak-pihak yang berwenang mewakili Bank Kustodian.

3. Terhadap Kontrak Investasi Kolektif, meliputi:

a. Akta Kontrak Investasi Kolektif;

b. Penawaran Umum;

c. Penggantian Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian;

d. Pembubaran; dan

e. Penyelesaian perselisihan.

Asumsi

Dalam melakukan pemeriksaan dan penelitian tersebut di atas, kami mengasumsikan bahwa:

1. selain dari dokumen-dokumen yang telah diterima, tidak ada dokumen-dokumen lain mengenai perubahan anggaran dasar terakhir, perubahan susunan pengurus (Direksi dan Dewan Komisaris) terakhir, pembubaran dan likuidasi ataupun pencabutan/pembatalan/pembekuan perizinan, serta dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan pendirian, pengaturan, keberadaan dan pelaksanaan kegiatan usaha dari Manajer Investasi dan Bank Kustodian;

2. semua dokumen yang disampaikan secara langsung maupun elektronik dalam bentuk salinan/copy adalah yang benar, lengkap dan sama dengan aslinya;

3. semua tanda tangan yang ada pada dokumen asli dari semua dokumen yang disampaikan, termasuk yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris, adalah tanda tangan asli dari orang-orang yang mempunyai kewenangan dan kecakapan hukum untuk melakukan perbuatan hukum;

4. semua surat kuasa yang disebutkan atau dinyatakan dalam semua dokumen yang disampaikan baik asli maupun elektronik dalam bentuk salinan/copy, adalah kuasa yang dapat dilaksanakan dan diberikan oleh dan kepada pihak yang berwenang dengan sah mewakili Manajer Investasi dan Bank Kustodian sesuai dengan anggaran dasarnya maupun ketentuan internal Manajer Investasi dan Bank Kustodian;

5. semua pernyataan mengenai atau sehubungan dengan fakta yang material untuk Pendapat dari Segi Hukum ini yang dimuat dalam dokumen-dokumen yang disampaikan adalah benar;

6. pernyataan-pernyataan dari masing-masing anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Tim Pengelola Investasi dari Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang termuat dalam Surat Pernyataan, sebagaimana disebutkan dalam Pendapat dari Segi Hukum ini, dapat dimintakan pertanggungjawabannya baik secara pidana maupun perdata;

7. semua salinan dari akta notaris yang dibuat di hadapan atau oleh notaris sehubungan dengan pembentukan REKSA DANA SYARIAH PENYERTAAN TERBATAS PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI IX ini dibuat oleh notaris yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;

8. semua perjanjian sebagaimana disebutkan dalam Laporan Pemeriksaan Hukum ini dibuat berdasarkan kesepakatan dan itikad baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 dan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

9. penerbitan Efek Perusahaan Sasaran yang akan menjadi portofolio investasi REKSA DANA SYARIAH PENYERTAAN TERBATAS PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI IX telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan

10. penempatan investasi pada Efek Perusahaan Sasaran akan memenuhi kriteria-kriteria Efek Perusahaan Sasaran sebagaimana disyaratkan dalam Kontrak.

Kualifikasi

Pendapat dari Segi Hukum ini kami berikan dengan kualifikasi-kualifikasi sebagai berikut:

1. Pendapat dari Segi Hukum ini hanya menyangkut pendapat dari aspek yuridis.

umum maupun khusus yang diberlakukan oleh otoritas yang berwenang yang berbeda dengan Pendapat dari Segi Hukum ini, berlakunya kedaluwarsa/lewat waktu sesuai hukum yang berlaku.

3. Pendapat dari Segi Hukum ini diberikan terbatas untuk perihal di atas pada Pendapat dari Segi Hukum ini dan tidak dapat ditafsirkan atau dipergunakan untuk perihal lainnya.

Pendapat dari Segi Hukum

Berdasarkan hal-hal sebagaimana disebutkan di atas dan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, kami sampaikan Pendapat dari Segi Hukum sebagai berikut:

1. Manajer Investasi adalah suatu perusahaan efek yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia, berkedudukan hukum di Jakarta Pusat dan telah memperoleh semua izin yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya termasuk tetapi tidak terbatas pada izin usaha untuk melakukan kegiatan sebagai Manajer Investasi.

2. Anggaran Dasar Manajer Investasi yang berlaku pada tanggal diterbitkannya Pendapat dari Segi Hukum ini termaktub dalam akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT PNM Investment Management No. 10 tanggal 9 September 2008, telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-84306.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 11 November 2008 jis. akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT PNM Investment Management Xx. 00 xxxxxxx 00 Xxxxx 0000, xxxx telah diterima dan dicatat dalam sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.00-0000000 tanggal

28 Maret 2016, dan akta Pernyataan Keputusan Rapat PT PNM Investment Management No. 02 tanggal 3 Februari 2020, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0011697.AH.01.02.Tahun 2020 tanggal 11 Februari 2020, ketiganya dibuat di hadapan Hadijah, S.H., notaris di Jakarta.

3. Maksud dan tujuan Manajer Investasi sebagaimana termaktub dalam anggaran dasar Manajer Investasi adalah berusaha dalam bidang Perusahaan efek dan untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, PNM dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai Manajer Investasi.

September 2008, telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU- 84306.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 11 November 2008 jo. akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT PNM Investment Management Xx. 00 xxxxxxx 00 Xxxxx 0000, xxxx telah diterima dan dicatat dalam sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.00-0000000 tanggal 28 Maret 2016, keduanya dibuat di hadapan Hadijah, S.H., notaris di Jakarta, adalah sebagai berikut:

Keterangan

Nilai Nominal Rp 1.000.000,- per Saham

Jumlah Saham Rupiah

Modal Dasar	240.000	240.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor	110.000	110.000.000.000	100
Pemegang Saham: 1. PT Permodalan Nasional Madani	109.999	109.999.000.000	99
2. Koperasi Karyawan Madani	1	1.000.000	1
Jumlah Saham dalam Portepel	130.000	-	-

5. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Manajer Investasi yang sedang menjabat pada tanggal diterbitkannya Pendapat dari Segi Hukum ini adalah sebagai berikut:

No.	Jabatan	Nama	Akta Pengangkatan			Keterangan
No.	Jabatan	Nama	No.	Tanggal	Dibuat oleh/ di hadapan	Keterangan
1.	Direktur	Xxxxxxx	09	05 September	Hadijah,	Telah diterima dan
	Utama	Siswaji		2018	S.H.,	dicatat di dalam sistem
					notaris di	Administrasi Badan
					Jakarta	Hukum Kementerian
						Hukum dan Hak Asasi
						Manusia Republik
						Indonesia dengan Surat
						No. AHU-AH.01.03-
						0239797 tanggal 6
						September 2018 dan
						telah didaftarkan dalam
						Daftar Perseroan No.
						AHU-
						0117353.AH.01.11.Tahun
						2018 tanggal 6
						September 2018.
2.	Direktur	Xxx Xxxxxxx	07	05 Juni 2018	Hadijah,	Catatan:
		Xxxxxxxxxxx			S.H.,	Kami belum menerima
					notaris di Jakarta	penerimaan pemberitahuan atas Akta
3.	Direktur	Xxxxxxxxxx			notaris di Jakarta	penerimaan pemberitahuan atas Akta
						Xx. 00 xxxxxxx 0 Xxxx

0.	Xxxxxxxxx Utama	Xxxxx Xxxxxxx				2018 dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
5.	Komisaris	Xxxxxx X.	01	01 Xxxxxxx	Xxxxxxx,	Telah diterima dan
		Priyono		2018	S.H.,	dicatat di dalam sistem
					notaris di	Administrasi Badan
					Jakarta	Hukum Kementerian
						Hukum dan Hak Asasi
						Manusia Republik
						Indonesia dengan Surat
						No. AHU-AH.01.03-
						0228659 tanggal 3
						Agustus 2018 dan telah
						didaftarkan dalam Daftar
						Perseroan No. AHU-
						0100730.AH.01.11.Tahun
						2018 tanggal 3 Agustus
						2018.
6.	Komisaris	Drs. Bagus	16	09 April 2020	Hadijah,	Telah diterima dan
	Independen	Rumbogo			S.H.,	dicatat di dalam sistem
					notaris di	Administrasi Badan
					Jakarta	Hukum Kementerian
						Hukum dan Hak Asasi
						Manusia Republik
						Indonesia dengan Surat
						No. AHU-AH.01.03-
						0184466 tanggal 13 April
						2020 dan telah
						didaftarkan dalam Daftar
						Perseroan No. AHU-
						0067408.AH.01.11.Tahun
						2020 tanggal 13 April
						2020

Anggota Direksi dan Dewan Komisaris dari Manajer Investasi yang sedang menjabat, adalah sah karena diangkat sesuai dengan anggaran dasar Manajer Investasi serta peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan di bidang pasar modal khususnya mengenai Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai manajer investasi.

6. Tim Pengelola Investasi REKSA DANA SYARIAH PENYERTAAN TERBATAS PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI IX adalah sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan
1.	Xxxxxxxxxx	Xxxxx
2.	Xxxx Xxxxxxx	Anggota
3.	Xxxxxxxxx	Xxxxxxx

7. Semua anggota Direksi serta Wakil Manajer Investasi telah memiliki izin orang- perseorangan sebagai Wakil Manajer Investasi.

8. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris dari Manajer Investasi serta Wakil Manajer Investasi pengelola investasi REKSA DANA SYARIAH PENYERTAAN TERBATAS PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI IX telah menyatakan bahwa anggota Direksi dan Dewan Komisaris dari Manajer Investasi serta Wakil Manajer Investasi pengelola investasi REKSA XXXX XXXXXXX PENYERTAAN TERBATAS PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI IX belum pernah dinyatakan pailit dan masing-masing mereka tidak pernah menjadi anggota Direksi, Komisaris atau Wakil Manajer Investasi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit atau pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara Republik Indonesia.

9. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris dari Manajer Investasi serta Wakil Manajer Investasi pengelola investasi REKSA DANA SYARIAH PENYERTAAN TERBATAS PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI IX telah menyatakan bahwa anggota Direksi dari Manajer Investasi tidak mempunyai jabatan rangkap pada perusahaan lain, anggota Dewan Komisaris dari Manajer Investasi tidak merangkap sebagai komisaris pada Perusahaan Efek lain dan Wakil Manajer Investasi pengelola investasi REKSA DANA SYARIAH PENYERTAAN TERBATAS PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI IX tidak sedang bekerja pada lebih dari 1 (satu) perusahaan Efek dan/atau Lembaga Jasa Keuangan lainnya pada tanggal diterbitkannya Pendapat dari Segi Hukum ini.

10. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris dari Manajer Investasi serta Wakil Manajer Investasi pengelola investasi REKSA DANA SYARIAH PENYERTAAN TERBATAS PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI IX telah menyatakan bahwa anggota Direksi dan Dewan Komisaris dari Manajer Investasi serta Wakil Manajer Investasi pengelola investasi REKSA DANA SYARIAH PENYERTAAN TERBATAS PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI IX, tidak terlibat dalam perkara pidana, perdata, perpajakan, tata usaha negara, maupun kepailitan di muka peradilan umum.

11. Direksi Manajer Investasi telah menyatakan bahwa Manajer Investasi telah memenuhi kewajiban-kewajiban terkait ketenagakerjaan Manajer Investasi serta telah memenuhi ketentuan fungsi-fungsi Manajer Investasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

12. Direksi Xxxxxxx Investasi telah menyatakan bahwa Manajer Investasi tidak terlibat baik dalam perkara pidana, perdata, perpajakan, tata usaha negara maupun kepailitan di muka badan peradilan di Indonesia.

13. Manajer Investasi telah mempunyai Dewan Pengawas Syariah dalam melakukan kegiatan pengelolaan Reksa Dana Syariah.

14. Bank Kustodian adalah suatu bank umum berbentuk perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia, berkedudukan hukum di Jakarta Selatan dan telah memperoleh semua izin yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya di Indonesia termasuk tetapi tidak terbatas pada persetujuan otoritas Pasar Modal untuk melakukan kegiatan sebagai Kustodian.

15. Anggaran Dasar Bank Kustodian yang berlaku sebagaimana termaktub dalam akta Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Mega Tbk No. 07 tanggal 12 Maret 2021, dibuat di hadapan Dharma Akhyuzi, S.H., notaris di Jakarta, yang telah diterima dan dicatat dalam database sistem Administrasi Badan Hukum dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.00-0000000 tanggal 17 Maret 2021.

16. Bank Kustodian telah menyatakan bahwa Bank Kustodian tidak sedang terlibat perkara perdata maupun pidana, ataupun dalam perselisihan administrasi dengan instansi pemerintah yang berwenang, dan/atau tidak berada dalam proses kepailitan yang dapat mempengaruhi secara material kedudukan atau kelangsungan usaha dari Bank Kustodian dan/atau tidak sedang dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara Republik Indonesia.

17. Bank Kustodian telah melaksanakan kewajiban terkait laporan Bank Umum sebagai Kustodian sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Xx. 00/XXXX.00/0000 xxxxxxx 00 Xxxx 0000 xxxxxxx Laporan Bank Umum Sebagai Kustodian kecuali Laporan Aktivitas bulanan untuk periode bulan Juli sampai dengan Desember 2021 yang belum kami terima sampai dengan tanggal diterbitkannya Pendapat dari Segi Hukum.

18. Bank Kustodian telah mempunyai Penanggung Jawab Kegiatan Syariah dalam melakukan kegiatan kustodian Reksa Dana Syariah.

19. Manajer Investasi dan Bank Xxxxxxxan telah menyatakan bahwa Manajer Investasi dan Bank Kustodian tidak terafiliasi satu sama lain.

20. Sesuai dengan surat pernyataan Manajer Investasi, Manajer Investasi memiliki hubungan afiliasi karena penyertaan modal pemerintah dengan PT Permodalan Nasional Madani selaku Perusahaan Sasaran yang merupakan penerbit dari Efek Perusahaan Sasaran.

21. Kontrak telah dibuat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal yang mengatur tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas.

22. Manajer Xxxxxxxxx telah memperoleh Pernyataan Kesesuaian Xxxxxxx atas penerbitan REKSA DANA SYARIAH PENYERTAAN TERBATAS PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI IX dari Dewan Pengawas Syariah Manajer Investasi.

23. REKSA DANA SYARIAH PENYERTAAN TERBATAS PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI IX berlaku sejak ditetapkannya pernyataan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) sampai dinyatakan bubar sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

24. Baik Manajer Investasi maupun Bank Kustodian mempunyai kecakapan hukum dan berwenang sepenuhnya untuk menandatangani Kontrak dan oleh karena itu kewajiban-kewajiban mereka masing-masing selaku para pihak dalam Kontrak adalah sah dan mengikat serta dapat dituntut pemenuhannya di muka badan peradilan yang berwenang. Setelah ditetapkannya pernyataan efektif oleh OJK, setiap pembeli Unit Penyertaan yang karena itu menjadi pemilik/Pemegang Unit Penyertaan terikat oleh Kontrak.

25. Kontrak mengatur ketentuan mengenai penggantian Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian yaitu berdasarkan: (i) kewenangan OJK apabila terjadi pelanggaran Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian terhadap peraturan perundang- undangan yang berlaku; (ii) kewenangan Manajer Investasi mengganti Bank Kustodian; (iii) pengunduran diri Manajer Investasi; (iv) pengunduran diri Bank Kustodian; (v) kesepakatan antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk mengganti Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian. Manajer Investasi/Bank Kustodian wajib bertanggung jawab atas tugas sebagai Manajer Investasi/Bank Kustodian sampai dengan adanya manajer investasi/bank kustodian pengganti.

26. REKSA DANA SYARIAH PENYERTAAN TERBATAS PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI IX wajib dibubarkan apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut: (i) diperintahkan oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; (ii) Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan REKSA DANA SYARIAH PENYERTAAN TERBATAS PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI IX dengan terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari seluruh Pemegang Unit Penyertaan. Dalam hal tidak ada Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH PENYERTAAN TERBATAS PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI IX maka tidak diperlukan persetujuan dari seluruh Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH PENYERTAAN TERBATAS PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI IX; atau (iii) dalam hal REKSA DANA SYARIAH PENYERTAAN TERBATAS PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI IX tidak berinvestasi pada Efek Perusahaan Sasaran dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak REKSA DANA SYARIAH PENYERTAAN TERBATAS PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI IX efektif atau memperoleh pernyataan efektif dari OJK, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kontrak.

27. Pilihan penyelesaian perselisihan antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang berhubungan dengan Kontrak menggunakan mekanisme arbitrase melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) di Sektor Jasa Keuangan yang telah memperoleh persetujuan dari OJK dengan syarat, ketentuan dan tata cara sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 61/POJK.07/2020 tanggal 14 Desember 2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan.

28. Setiap Unit Penyertaan yang diterbitkan, ditawarkan dan dijual memberi hak kepada pemilik/pemegangnya yang terdaftar dalam daftar penyimpanan kolektif yang diselenggarakan oleh Bank Kustodian untuk menjalankan semua hak yang dapat dijalankan oleh seorang pemilik/Pemegang Unit Penyertaan.

Demikian Pendapat dari Segi Hukum ini kami berikan dengan sebenarnya selaku konsultan hukum yang independen dan tidak terafiliasi baik dengan Manajer Investasi maupun dengan Bank Kustodian dan kami bertanggung jawab atas isi Pendapat dari Segi Hukum ini.

Hormat kami,

ARDIANTO & XXXXXXXX

Xxxxxxxx Xxxxxxxx Partner

STTD.KH-33/PM.22/2018

No. Referensi: 0408/AM-0201222/AA-AR-sk/IV/2022 26 April 2022

Kepada Yth.

PT PNM Investment Management Menara PNM Lantai 15, Kuningan Centre Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx 00000

Perihal: Pendapat dari Segi Hukum Sehubungan dengan Pembentukan REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF PENYERTAAN TERBATAS REKSA DANA SYARIAH PENYERTAAN TERBATAS PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI IX

Dengan hormat,

TERBATAS PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI IX, sebagaimana termaktub dalam akta KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF PENYERTAAN TERBATAS REKSA DANA SYARIAH PENYERTAAN

Xxxxxxxxxx Xxxxx Xxxxx 0 Xxxxxxxx 0, XXXX Xxx 00

Xx. Xxxx. Xxxxxxxx Xxx. 00-00 Xxxxxxx 00000

x0000 00000 000 (Hunting)

x0000 00000 000

Dasar Penerbitan Pendapat dari Segi Hukum

PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI IX Tanggal 10 Januari 2022 yang kami sampaikan dengan Surat kami No. Referensi: 0044/AM-0201222/AA-AR-sk/I/2022 tanggal 10 Januari 2022 dan Tambahan Informasi Per Tanggal 26 April 2022 atas Laporan Pemeriksaan Hukum Pembentukan REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF PENYERTAAN TERBATAS REKSA DANA SYARIAH PENYERTAAN TERBATAS PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN

SERI IX Tanggal 10 Januari 2022 yang kami sampaikan dengan Surat kami No. Referensi: 0407/AM-0201222/AA-AR-sk/IV/2022 tanggal 26 April 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pendapat dari Segi Hukum ini.

Dengan diterbitkannya Pendapat dari Segi Hukum ini, maka Pendapat dari Segi Hukum dengan No. Referensi: 0045/AM-0201222/AA-AR-sk/I/2022 tanggal 10 Januari 2022 diganti seluruhnya dengan Pendapat dari Segi Hukum ini.

Lingkup Pendapat dari Segi Hukum

1. Terhadap Manajer Investasi, meliputi:

a. Akta pendirian dan perubahan Anggaran Dasar;

b. Susunan modal dan pemegang saham;

c. Maksud dan Tujuan;

d. Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris;

e. Wakil Manajer Investasi Pengelola Investasi REKSA DANA SYARIAH PENYERTAAN TERBATAS PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI IX;

f. Dewan Pengawas Syariah;

g. Izin-izin sehubungan dengan kegiatan usaha;

h. Dokumen operasional;

i. Surat pernyataan atas fakta-fakta yang dianggap material; dan

j. Pernyataan kesesuaian Syariah REKSA DANA SYARIAH PENYERTAAN TERBATAS PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI IX.

2. Terhadap Bank Kustodian, meliputi:

a. Akta Pendirian dan perubahan Anggaran Dasar yang berlaku;

b. Susunan modal dan pemegang saham;

c. Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris;

d. Penanggung Jawab Kegiatan di Bidang Keuangan Syariah;

e. Izin-izin sehubungan dengan kegiatan usaha;

f. Dokumen operasional;

g. Laporan tahunan dan bulanan Bank Kustodian;

h. Surat pernyataan atas fakta-fakta yang dianggap material; dan

i. Surat kuasa/penunjukan dari pihak-pihak yang berwenang mewakili Bank Kustodian.

3. Terhadap Kontrak Investasi Kolektif, meliputi:

a. Akta Kontrak Investasi Kolektif;

b. Penawaran Umum;

c. Penggantian Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian;

d. Pembubaran; dan

e. Penyelesaian perselisihan.

Asumsi

Dalam melakukan pemeriksaan dan penelitian tersebut di atas, kami mengasumsikan bahwa:

2. semua dokumen yang disampaikan secara langsung maupun elektronik dalam bentuk salinan/copy adalah yang benar, lengkap dan sama dengan aslinya;

5. semua pernyataan mengenai atau sehubungan dengan fakta yang material untuk Pendapat dari Segi Hukum ini yang dimuat dalam dokumen-dokumen yang disampaikan adalah benar;

10. penempatan investasi pada Efek Perusahaan Sasaran akan memenuhi kriteria-kriteria Efek Perusahaan Sasaran sebagaimana disyaratkan dalam Kontrak.

Kualifikasi

Pendapat dari Segi Hukum ini kami berikan dengan kualifikasi-kualifikasi sebagai berikut:

1. Pendapat dari Segi Hukum ini hanya menyangkut pendapat dari aspek yuridis.

2. Pendapat dari Segi Hukum ini diberikan pada tanggal penerbitan Pendapat dari Segi Hukum ini, dan dapat menjadi tidak relevan lagi dalam hal terdapat pendapat, putusan, penetapan pengadilan/hakim yang berkekuatan hukum tetap, kebijakan umum maupun khusus yang diberlakukan oleh otoritas yang berwenang yang berbeda dengan Pendapat dari Segi Hukum ini, berlakunya kedaluwarsa/lewat waktu sesuai hukum yang berlaku.

3. Pendapat dari Segi Hukum ini diberikan terbatas untuk perihal di atas pada Pendapat dari Segi Hukum ini dan tidak dapat ditafsirkan atau dipergunakan untuk perihal lainnya.

Pendapat dari Segi Hukum

1. Manajer Investasi adalah suatu perusahaan efek yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia, berkedudukan hukum di Jakarta Selatan dan telah memperoleh semua izin yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya termasuk tetapi tidak terbatas pada izin usaha untuk melakukan kegiatan sebagai Manajer Investasi.

2. Anggaran Dasar Manajer Investasi yang berlaku pada tanggal diterbitkannya Pendapat dari Segi Hukum ini termaktub dalam akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT PNM Investment Management No. 28 tanggal 14 April 2022, dibuat di hadapan Hadijah, S.H., notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0028554.AH.01.02. Tahun 2022 tanggal 20 April 2022 dan telah diterima dan dicatat dalam sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.03- 0228637 tanggal 20 April 2022.

4. Susunan modal dan pemegang saham Manajer Investasi yang berlaku pada tanggal diterbitkannya Pendapat dari Segi Hukum ini termaktub dalam akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT PNM Investment Management No. 28 tanggal 14 April 2022, dibuat di hadapan Hadijah, S.H., notaris di Jakarta, yang telah diterima dan dicatat dalam sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.00-0000000 tanggal 20 April 2022, adalah sebagai berikut:

Keterangan

Nilai Nominal Rp 1.000.000,- per Saham

Jumlah Saham Rupiah

Modal Dasar	240.000	240.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor	110.000	110.000.000.000	100
Pemegang Saham: 1. PT Permodalan Nasional Madani	109.999	109.999.000.000	99
2. Koperasi Karyawan Madani	1	1.000.000	1
Jumlah Saham dalam Portepel	130.000	-	-

5. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Manajer Investasi yang sedang menjabat pada tanggal diterbitkannya Pendapat dari Segi Hukum ini adalah sebagai berikut:

No.	Jabatan	Nama	Akta Pengangkatan			Keterangan
No.	Jabatan	Nama	No.	Tanggal	Dibuat oleh/ di hadapan	Keterangan
1.	Direktur	Xxxxxxx	09	05 September	Hadijah,	Telah diterima dan
	Utama	Siswaji		2018	S.H.,	dicatat di dalam sistem
					notaris di	Administrasi Badan
					Jakarta	Hukum Kementerian
						Hukum dan Hak Asasi
						Manusia Republik
						Indonesia dengan Surat
						No. AHU-AH.01.03-
						0239797 tanggal 6
						September 2018 dan
						telah didaftarkan dalam
						Daftar Perseroan No.
						AHU-
						0117353.AH.01.11.Tahun
						2018 tanggal 6
						September 2018.

2.	Direktur	Xxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx	07	05 Juni 2018	Hadijah, S.H., notaris Jakarta	di	Catatan: Kami belum menerima penerimaan pemberitahuan atas Akta Xx. 00 xxxxxxx 0 Xxxx 0000 xxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxx dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
3.	Direktur	Xxxxxxxxxx	07	05 Juni 2018	Hadijah, S.H., notaris di Jakarta
4.	Komisaris Utama	Xxxxx Xxxxxxx	07	05 Juni 2018	Hadijah, S.H., notaris di Jakarta
5.	Komisaris	Xxxxxx X.	01	01	Xxxxxxx	Xxxxxxx,	Telah diterima dan
		Priyono		2018	S.H.,		dicatat di dalam sistem
					notaris	di	Administrasi Badan
					Jakarta		Hukum Kementerian
							Hukum dan Hak Asasi
							Manusia Republik
							Indonesia dengan Surat
							No. AHU-AH.01.03-
							0228659 tanggal 3
							Agustus 2018 dan telah
							didaftarkan dalam Daftar
							Perseroan No. AHU-
							0100730.AH.01.11.Tahun
							2018 tanggal 3 Agustus
							2018.
6.	Komisaris	Drs. Bagus	16	09 April 2020	Hadijah,		Telah diterima dan
	Independen	Rumbogo			S.H.,		dicatat di dalam sistem
					notaris	di	Administrasi Badan
					Jakarta		Hukum Kementerian
							Hukum dan Hak Asasi
							Manusia Republik
							Indonesia dengan Surat
							No. AHU-AH.01.03-
							0184466 tanggal 13 April
							2020 dan telah
							didaftarkan dalam Daftar
							Perseroan No. AHU-
							0067408.AH.01.11.Tahun
							2020 tanggal 13 April
							2020

6. Tim Pengelola Investasi REKSA DANA SYARIAH PENYERTAAN TERBATAS PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI IX adalah sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan
1.	Xxxxxxxxxx	Xxxxx
2.	Xxxx Xxxxxxx	Anggota
3.	Xxxxxxxxx	Xxxxxxx

7. Semua anggota Direksi serta Wakil Manajer Investasi telah memiliki izin orang- perseorangan sebagai Wakil Manajer Investasi.

8. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris dari Manajer Investasi serta Wakil Manajer Investasi pengelola investasi REKSA DANA SYARIAH PENYERTAAN TERBATAS PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI IX telah menyatakan dalam masing-masing Surat Pernyataan tertanggal 1 Desember 2021 bahwa sampai dengan tanggal Surat Pernyataan tersebut ditandatangani, anggota Direksi dan Dewan Komisaris dari Manajer Investasi serta Wakil Manajer Investasi pengelola investasi REKSA DANA SYARIAH PENYERTAAN TERBATAS PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI IX belum pernah dinyatakan pailit dan masing-masing mereka tidak pernah menjadi anggota Direksi, Komisaris atau Wakil Manajer Investasi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit atau pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara Republik Indonesia.

9. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris dari Manajer Investasi serta Wakil Manajer Investasi pengelola investasi REKSA DANA SYARIAH PENYERTAAN TERBATAS PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI IX telah menyatakan dalam masing-masing Surat Pernyataan tertanggal 1 Desember 2021 bahwa sampai dengan tanggal Surat Pernyataan tersebut ditandatangani, anggota Direksi dari Manajer Investasi tidak mempunyai jabatan rangkap pada perusahaan lain, anggota Dewan Komisaris dari Manajer Investasi tidak merangkap sebagai komisaris pada Perusahaan Efek lain dan Wakil Manajer Investasi pengelola investasi REKSA DANA SYARIAH PENYERTAAN TERBATAS PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI IX tidak sedang bekerja pada lebih dari 1 (satu) perusahaan Efek dan/atau Lembaga Jasa Keuangan lainnya pada tanggal diterbitkannya Pendapat dari Segi Hukum ini.

10. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris dari Manajer Investasi serta Wakil Manajer Investasi pengelola investasi REKSA DANA SYARIAH PENYERTAAN TERBATAS PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI IX telah menyatakan dalam masing-masing Surat Pernyataan tertanggal 1 Desember 2021 bahwa sampai dengan tanggal Surat Pernyataan tersebut ditandatangani, anggota Direksi dan Dewan Komisaris dari Manajer Investasi serta Wakil Manajer Investasi pengelola investasi REKSA DANA

SYARIAH PENYERTAAN TERBATAS PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI IX, tidak

terlibat dalam perkara pidana, perdata, perpajakan, tata usaha negara, maupun kepailitan di muka peradilan umum.

11. Direksi Manajer Investasi telah menyatakan dalam Surat Pernyataan tertanggal 1 Desember 2021 bahwa sampai dengan tanggal Surat Pernyataan tersebut ditandatangani, Manajer Investasi telah memenuhi kewajiban-kewajiban terkait ketenagakerjaan Manajer Investasi serta telah memenuhi ketentuan fungsi-fungsi Manajer Investasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

12. Direksi Manajer Investasi telah menyatakan dalam Surat Pernyataan tertanggal 1 Desember 2021 bahwa sampai dengan tanggal Surat Pernyataan tersebut ditandatangani, Manajer Investasi tidak terlibat baik dalam perkara pidana, perdata, perpajakan, tata usaha negara maupun kepailitan di muka badan peradilan di Indonesia.

13. Manajer Investasi telah mempunyai Dewan Pengawas Syariah dalam melakukan kegiatan pengelolaan Reksa Dana Syariah.

16. Bank Kustodian telah menyatakan dalam Surat Pernyataan tertanggal 9 Agustus 2021 bahwa sampai dengan tanggal Surat Pernyataan tersebut ditandatangani, Bank Kustodian tidak sedang terlibat perkara perdata maupun pidana, ataupun dalam perselisihan administrasi dengan instansi pemerintah yang berwenang, dan/atau tidak berada dalam proses kepailitan yang dapat mempengaruhi secara material kedudukan atau kelangsungan usaha dari Bank Kustodian dan/atau tidak sedang dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara Republik Indonesia.

18. Bank Kustodian telah mempunyai Penanggung Jawab Kegiatan Syariah dalam melakukan kegiatan kustodian Reksa Dana Syariah.

19. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah menyatakan dalam masing-masing Surat Pernyataan tertanggal 1 Desember 2021 dan 9 Agustus 2021 bahwa sampai dengan tanggal Surat Pernyataan tersebut ditandatangani, Manajer Investasi dan Bank Kustodian tidak terafiliasi satu sama lain.

20. Direksi Manajer Investasi telah menyatakan dalam Surat Pernyataan tertanggal 1 Desember 2021 bahwa Manajer Investasi memiliki hubungan afiliasi karena penyertaan modal pemerintah dengan PT Permodalan Nasional Madani selaku Perusahaan Sasaran yang merupakan penerbit dari Efek Perusahaan Sasaran.

27. Pilihan penyelesaian perselisihan antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang berhubungan dengan Kontrak menggunakan mekanisme arbitrase melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) Sektor Jasa Keuangan yang telah memperoleh persetujuan dari OJK dengan syarat, ketentuan dan tata cara sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 61/POJK.07/2020 tanggal 14 Desember 2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan.

Hormat kami,

ARDIANTO & XXXXXXXX

Xxxxxxxx Xxxxxxxx Partner

STTD.KH-33/PM.22/2018

BAB XVI

PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

16.1. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menjual Unit Penyertaan pada setiap Hari Bursa baik dalam satu waktu, secara terus-menerus maupun bertahap sesuai pertimbangan terbaik Manajer Investasi dalam Masa Penawaran, dan Unit Penyertaan akan diterbitkan oleh Bank Kustodian pada Tanggal Emisi setelah Pemodal Profesional menyampaikan formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI IX kepada Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) secara lengkap (in complete application) dan setelah pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (in good funds) dalam mata uang Rupiah pada rekening RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI IX di Bank Kustodian pada Tanggal Emisi.

Manajer Investasi berwenang untuk menolak atau menginstruksikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk melakukan penolakan permohonan pembelian Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan jika menurut Manajer Investasi dana hasil penjualan Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan tersebut tidak akan dapat dibelikan Efek.

Manajer Investasi dapat menunjuk Agen Penjual Efek Reksa Dana dalam mendistribusikan formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI IX dan menerima formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI IX beserta dokumen-dokumen kelengkapannya dan pendukungnya.

16.2. PROSEDUR PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Para Pemodal Profesional yang ingin membeli Unit Penyertaan harus mengisi secara lengkap, jelas dan benar serta menandatangani formulir pembukaan rekening termasuk didalamnya terdapat profil pemodal sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan BAPEPAM Nomor : IV.D.2 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-20/PM/2004 tanggal 29 April 2004 tentang Profil Pemodal Reksa Dana (“Peraturan BAPEPAM Nomor : IV.D.2”), serta surat pernyataan mengerti isi Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus melengkapinya dengan fotokopi bukti identitas diri (Kartu Tanda Penduduk dan NPWP untuk perorangan lokal atau Paspor/KIMS/KITAS dan NPWP untuk perorangan asing dan fotokopi anggaran dasar, NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) serta Kartu Tanda Penduduk/Paspor pejabat yang berwenang untuk badan hukum) dan dokumen-dokumen pendukung lainnya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan. Formulir pembukaan rekening diisi secara lengkap, jelas dan benar serta ditandatangani oleh Pemodal Profesional sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI IX. Pembelian Unit Penyertaan RDSPT PNM PEMBIAYAAN

MIKRO BUMN SERI IX dilakukan oleh Pemodal Profesional dengan mengisi secara lengkap dan menandatangani formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI IX dan melengkapinya dengan bukti pembayaran serta menyampaikannya kepada Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) pada Masa Penawaran.

Formulir pembukaan rekening dan formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI IX dapat diperoleh dari Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran penerapan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan, Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menolak pesanan pembelian Unit Penyertaan dari Pemodal Profesional. Pembelian Unit Penyertaan oleh Pemodal Profesional tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus dan dalam formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI IX. Pembelian Unit Penyertaan oleh Pemodal Profesional yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan tersebut diatas tidak akan diproses.

16.3. BATAS MINIMUM PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Sesuai ketentuan POJK Tentang RDPT, batas minimum kepemilikan Unit Penyertaan oleh setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah sebesar 1.000.000 (satu juta) Unit Penyertaan dengan nilai pada investasi awal minimum sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah). Setiap Pemegang Unit Penyertaan wajib memenuhi ketentuan mengenai minimum kepemilikan Unit Penyertaan tersebut.

16.4. HARGA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Setiap Unit Penyertaan RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI IX ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan yaitu sebesar Rp 1.000.- (seribu Rupiah) pada Tanggal Emisi awal. Selanjutnya harga penjualan setiap Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih yang ditetapkan Bank Kustodian pada tanggal perhitungan Nilai Aktiva Bersih pada Tanggal Emisi yang bersangkutan.

16.5. PEMROSESAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Bagi formulir pembelian Unit Penyertaan RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI IX beserta bukti pembayaran yang diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) pada Hari Bursa terakhir pada Masa Penawaran, dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (in good funds) oleh Bank Kustodian paling lambat pukul 16.00 WIB (enam belas Waktu Indonesia Barat) pada Tanggal Emisi, akan diproses berdasarkan Nilai Aktiva Bersih RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI IX pada Tanggal Emisi. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib mengirimkan instruksi transaksi pembelian Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian melalui sistem pengelolaan investasi terpadu sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh penyedia sistem pengelolaan investasi terpadu.

Bagi formulir pembelian Unit Penyertaan RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI IX beserta bukti pembayaran yang diterima oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) pada Hari Bursa terakhir pada Masa Penawaran atau pembayaran untuk pembelian tersebut baru diterima oleh Bank Kustodian setelah pukul

16.00 WIB (enam belas Waktu Indonesia Barat) pada Tanggal Emisi, akan ditolak dan tidak akan diproses oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

16.6. SYARAT PEMBAYARAN

Pembayaran pembelian Unit Penyertaan RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI IX dilakukan dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah dan pembayaran tersebut dilakukan kepada rekening RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI IX yang berada pada Bank Kustodian pada Masa Penawaran sebagai berikut:

Bank : PT Bank Mega Tbk, KCU Jakarta Tendean :

Rekening : Reksa Dana Syariah Penyertaan Terbatas PNM Pembiayaan Mikro BUMN SERI IX

Nomor : 01.074.0011.020597

Semua biaya Bank, pemindahbukuan/transfer sehubungan dengan pembayaran pembelian Unit Penyertaan (jika ada) menjadi tanggung jawab Pemegang Unit Penyertaan.

Bagi pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, sisanya akan dikembalikan oleh Bank Kustodian atas instruksi Manajer Investasi tanpa pendapatan bagi hasil dengan pemindahbukuan/transfer ke rekening atas nama Pemegang Unit Penyertaan.

16.7. SUMBER DANA PEMBAYARAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Dana pembelian Unit Penyertaan RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI IX sebagaimana dimaksud pada angka 16.6. di atas hanya dapat berasal dari:

a. calon Pemegang Unit Penyertaan RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI IX;

b. anggota keluarga calon Pemegang Unit Penyertaan RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI IX;

c. perusahaan tempat bekerja dari calon Pemegang Unit Penyertaan RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI IX; dan/atau

d. Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada) dan/atau asosiasi yang terkait dengan Reksa Dana, untuk pemberian hadiah dalam rangka kegiatan pemasaran Unit Penyertaan RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI IX.

Dalam hal pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan menggunakan sumber dana yang berasal dari pihak sebagaimana dimaksud pada huruf b, huruf c, dan huruf d di atas, Formulir Pembelian Unit Penyertaan RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI IX wajib disertai dengan lampiran surat pernyataan dan bukti pendukung yang menunjukkan hubungan antara calon Pemegang Unit Penyertaan dengan pihak dimaksud.

16.8. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Bank Kustodian akan menyediakan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan bagi Pemegang Unit Penyertaan yang melakukan pembelian Unit Penyertaan RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI IX.

PERSYARATAN DAN TATA CARA PELUNASAN PARSIAL UNIT PENYERTAAN PADA TANGGAL PELUNASAN PARSIAL‌‌

17.1. PELUNASAN PARSIAL UNIT PENYERTAAN PADA TANGGAL PELUNASAN PARSIAL

Pada Tanggal Pelunasan Parsial, Manajer Investasi untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan wajib melaksanakan Pelunasan Parsial atas sebagian Unit Penyertaan yang telah diterbitkan dan masih dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dalam waktu yang bersamaan (serentak) dan proporsional berdasarkan kepemilikan Unit Penyertaan dari setiap Pemegang Unit Penyertaan serta dengan harga per Unit Penyertaan yang sama besarnya bagi semua Pemegang Unit Penyertaan, yang ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI IX pada Tanggal Pelunasan Parsial.

Pelunasan Parsial dengan cara tersebut di atas merupakan pelunasan bertahap atas investasi Pemegang Unit Penyertaan pada RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI IX. Sehubungan dengan kewajiban Pemegang Unit Penyertaan untuk memiliki Unit Penyertaan RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI IX paling kurang sejumlah Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam POJK Tentang RDPT, maka dalam hal Pemegang Unit Penyertaan hanya memiliki minimum jumlah Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam POJK Tentang RDPT, Unit Penyertaan milik Pemegang Unit Penyertaan tersebut akan dikecualikan dari Pelunasan Parsial.

17.2. PEMBAYARAN PELUNASAN PARSIAL UNIT PENYERTAAN

Pembayaran Pelunasan Parsial Unit Penyertaan akan dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Biaya pemindahbukuan/transfer (jika ada) akan merupakan beban dari Pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran Pelunasan Parsial Unit Penyertaan dilakukan sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak Tanggal Pelunasan Parsial.

17.3. HARGA PELUNASAN UNIT PENYERTAAN PADA TANGGAL PELUNASAN PARSIAL

Harga Pelunasan Parsial setiap Unit Penyertaan RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI IX pada Tanggal Pelunasan Parsial adalah harga setiap Unit Penyertaan yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI IX pada Tanggal Pelunasan Parsial. Apabila Tanggal Pelunasan Parsial yang bersangkutan bukan merupakan Hari Bursa, maka Tanggal Pelunasan Parsial adalah Hari Bursa berikutnya dan Nilai Aktiva Bersih yang dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa berikutnya setelah Tanggal Pelunasan Parsial tersebut.

PELUNASAN UNIT PENYERTAAN PADA TANGGAL PELUNASAN AKHIR ‌

18.1. PELUNASAN AKHIR UNIT PENYERTAAN PADA TANGGAL PELUNASAN AKHIR

Pada Tanggal Pelunasan Akhir, Manajer Investasi untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan wajib melakukan Pelunasan Akhir atas seluruh Unit Penyertaan yang telah diterbitkan dalam waktu yang bersamaan (serentak) dan dengan harga per Unit Penyertaan yang sama besarnya berdasarkan Nilai Aktiva Bersih RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI IX pada Tanggal Pelunasan Akhir.

18.2. PEMBAYARAN PELUNASAN AKHIR UNIT PENYERTAAN

Pembayaran dana hasil Pelunasan Akhir Unit Penyertaan akan dilakukan oleh Bank Kustodian berdasarkan instruksi Manajer Investasi dalam bentuk pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening atas nama Pemegang Unit Penyertaan.

Biaya pemindahbukuan/transfer akan merupakan beban dari Pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran Pelunasan Akhir Unit Penyertaan dilakukan sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak Tanggal Pelunasan Akhir.

18.3. HARGA PELUNASAN UNIT PENYERTAAN PADA TANGGAL PELUNASAN AKHIR

Harga Pelunasan Akhir setiap Unit Penyertaan RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI IX pada Tanggal Pelunasan Akhir adalah harga setiap Unit Penyertaan yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI IX pada Tanggal Pelunasan Akhir.

Apabila Tanggal Pelunasan Akhir bukan merupakan Hari Bursa maka Nilai Aktiva Bersih yang dipergunakan adalah Nilai Aktiva bersih pada akhir Hari Bursa berikutnya setelah Tanggal Pelunasan Akhir.

PENCATATAN PENGALIHAN KEPEMILIKAN ATAS UNIT PENYERTAAN ‌

19.1 PENCATATAN PENGALIHAN KEPEMILIKAN ATAS UNIT PENYERTAAN

Dalam hal Unit Penyertaan dialihkan kepada pihak lain, Manajer Investasi dan Bank Kustodian hanya akan mencatat dan memperlakukan pihak lain tersebut sebagai Pemegang Unit Penyertaan yang sah dan berhak untuk menjalankan dan mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum dan Kontrak Investasi Kolektif atas Unit Pernyertaan, apabila pihak yang mengalihkan Unit Penyertaan dan pihak yang menerima pengalihan Unit Penyertaan tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Kontrak Investasi Kolektif.

19.2. PROSEDUR PENCATATAN PENGALIHAN KEPEMILIKAN ATAS UNIT PENYERTAAN

a. Pemegang Unit Penyertaan yang bermaksud mengalihkan Unit Penyertaan dan pihak yang bermaksud menerima pengalihan Unit Penyertaan harus terlebih dahulu meminta konfirmasi tertulis atas rencana pengalihan Unit Penyertaan tersebut kepada Manajer Investasi, untuk memperoleh informasi dapat tidaknya pengalihan dilakukan.

b. Permintaan konfirmasi tersebut di atas harus dilengkapi dengan dokumen pendukung profil Pemodal Profesional sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan BAPEPAM Nomor :

IV.D.2 tentang Profil Pemodal Reksa Dana, serta surat pernyataan mengerti isi Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus, melengkapinya dengan fotokopi bukti identitas diri (Kartu Tanda Penduduk untuk perorangan lokal/Paspor untuk perorangan asing dan fotokopi anggaran dasar, NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) serta Kartu Tanda Penduduk/Paspor pejabat yang berwenang untuk badan hukum) dan dokumen-dokumen pendukung lainnya yang diperlukan dalam rangka penerapan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan. Formulir pembukaan rekening dan profil pemodal diisi secara lengkap, jelas dan benar serta ditandatangani oleh pihak yang bermaksud menerima pengalihan Unit Penyertaan, jika pihak yang bermaksud menerima pengalihan Unit Penyertaan tersebut merupakan calon Pemegang Unit Penyertaan yang baru pertama kali melakukan pembelian produk-produk investasi.

c. Manajer Investasi akan mengkonfirmasikan dapat atau tidaknya pengalihan dilakukan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah diterimanya permintaan konfirmasi tertulis atas rencana pengalihan Unit Penyertaan tersebut. Pengalihan tidak dapat dilakukan dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran penerapan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan.

d. Dalam hal Manajer Investasi mengkonfirmasikan bahwa pengalihan dapat dilakukan maka Pihak yang mengalihkan Unit Penyertaan dan pihak yang menerima pengalihan Unit Penyertaan harus membuat akta pengalihan/pemindahan hak atas kepemilikan Unit Penyertaan-dihadapan Notaris sesuai dengan peraturan perundang-undanganyang berlaku, sebagai dasar pengalihan/pemindahan hak atas Unit Penyertaan tersebut.

e. Pencatatan atas pengalihan Unit Penyertaan tersebut di atas merupakan tanggung jawab pihak-pihak yang mengalihkan dan menerima pengalihan Unit Penyertaan dengan melengkapi, menandatangani dan menyampaikan formulir pencatatan pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi, dilengkapi dengan dokumen pendukung meliputi salinan perjanjian atau akta pengalihan/pemindahan hak atas kepemilikan Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud dalam butir di atas.

f. Manajer Investasi akan memberitahukan Bank Kustodian, mengenai pengalihan kepemilikan atas Unit Penyertaan tersebut paling lambat 1 (satu) Hari Bursa setelah Manajer Investasi menerima formulir pengalihan Kepemilikan Unit Penyertaan dan dokumen pendukung secara lengkap. Selanjutnya Bank Kustodian akan menyediakan surat konfirmasi pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan lambat oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah diterimanya formulir pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan dan dokumen pendukung secara lengkap dari Manajer Investasi.

Penyampaian surat konfirmasi pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI IX kepada Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud diatas dapat dilakukan melalui:

i. Media elektronik, jika telah memperoleh persetujuan dari Pemegang Unit Penyertaan RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI IX, dan/atau

ii. Jasa pengiriman, antara lain kurir dan/atau pos.

Penyampaian surat konfirmasi pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan yang dilakukan melalui media elektronik sebagaimana dimaksud butir (i) diatas dilakukan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik. Manajer Investasi wajib memastikan bahwa pihaknya telah memperoleh persetujuan Pemegang Unit Penyertaan RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI IX atas penyampaian surat konfirmasi pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan secara elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST). Pemegang Unit Penyertaan dapat mengakses surat konfirmasi pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan melalui fasilitas AKSes yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST).

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta penyampaian surat konfirmasi pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan secara tercetak, surat konfirmasi pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan akan diproses sesuai dengan SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu beserta penjelasan dan perubahan-perubahan yang mungkin ada dikemudian hari, dengan tidak membebankan biaya tambahan bagi RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI IX.

g. Proses pencatatan pengalihan kepemilikan atas Unit Penyertaan RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI IX akan dilakukan oleh Manajer Investasi sesegera mungkin, tidak lebih dari 7 (tujuh) Hari Bursa sejak tanggal diterimanya formulir pencatatan pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan dan dokumen pendukung secara lengkap oleh Manajer Investasi.

h. Pencatatan pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif dan dalam formulir pencatatan pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI IX. Pengalihan Kepemilikan Unit Penyertaan yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan persyaratan tersebut di atas tidak akan dicatat.

i. Tanggal efektif pencatatan pengalihan adalah tanggal diterimanya formulir pencatatan pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan dan dokumen pendukung secara lengkap oleh Manajer Investasi.

19.3. Pencatatan pengalihan kepemilikan atas Unit Penyertaan akan dilakukan oleh Manajer Investasi apabila tidak akan mengakibatkan pelanggaran penerapan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan.

19.4. Manajer Investasi dan Bank Kustodian tidak bertanggung jawab atas keabsahan perjanjian atau akta pengalihan/pemindahan hak atas Unit Penyertaan, atau tidak dipenuhinya hak dan kewajiban antara Pemegang Unit Penyertaan yang mengalihkan kepemilikan dan Pemegang Unit Penyertaan yang menerima pengalihan Unit Penyertaan berdasarkan perjanjian atau akta pengalihan/pemindahan hak atas kepemilikan Unit Penyertaan.

19.5. Segala akibat dari pengalihan/pemindahan hak atas Unit Penyertaan tersebut, termasuk harga yang disepakati merupakan tanggung jawab setiap Pemegang Unit Penyertaan, dan dengan ini Pemegang Unit Penyertaan melepaskan dan membebaskan Manajer Investasi, Bank Kustodian dan Kontrak Investasi Kolektif dari segala gugatan yang timbul akibat dari pengalihan/pemindahan hak atas Unit Penyertaan tersebut, termasuk dalam hal harga pengalihan/pemindahan hak atas Unit Penyertaan yang disepakati ternyata tidak sama dengan Nilai Aktiva Bersih Unit Penyertaan RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI IX.

19.6. Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan. Sesuai ketentuan POJK Tentang RDPT, minimum kepemilikan Unit Penyertaan oleh setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah sebesar

1.000.000 (satu juta) Unit Penyertaan. Pengalihan Unit Penyertaan hanya dapat

dilaksanakan apabila tidak mengakibatkan Pemegang Unit Penyertaan menjadi tidak memenuhi ketentuan mengenai minimum kepemilikan Unit Penyertaan tersebut

BAB XX

RAPAT UMUM PEMEGANG UNIT PENYERTAAN (RUPUP)

RUPUP diselenggarakan oleh Manajer Investasi pengelola RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI IX.

20.1. RUPUP dapat diselenggarakan atas:

a. inisiatif Manajer Investasi; atau

b. permintaan Bank Kustodian; atau

c. permintaan satu atau lebih Pemegang Unit Penyertaan RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI IX yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian atau lebih dari jumlah seluruh Unit Penyertaan RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI IX yang telah diterbitkan dan masih dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan.

20.2. Manajer Investasi dapat menyelenggarakan RUPUP dalam hal terjadi antara lain:

a. terdapat pelanggaran atas perjanjian yang terkait dengan Reksa Dana Penyertaan Terbatas termasuk pelanggaran atas Kontrak Investasi Kolektif yang diduga dilakukan Bank Kustodian; dan/atau

b. permintaan persetujuan perubahan Kontrak Investasi Kolektif yang menyangkut kepentingan Pemegang Unit Penyertaan selain karena diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau diperintahkan oleh instansi yang berwenang; dan/atau

c. penambahan, pengurangan, dan/atau penggantian anggota Komite Investasi; dan/atau

d. permintaan persetujuan atas rencana RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI IX melakukan penambahan portofolio Efek Perusahaan Sasaran; dan/atau

e. pembubaran dan likuidasi RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI IX, termasuk menyetujui harga likuidasi Efek yang ada dalam portofolio investasi RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI IX dan/atau pembayaran hasil likuidasi dengan Efek; dan/atau

f. permintaan persetujuan atas rencana/usulan yang diajukan oleh Manajer Investasi sehubungan dengan adanya perubahan syarat dan ketentuan serta kualifikasi penting dari Efek Perusahaan Sasaran dan investasi pada Efek Baru sebagaimana dimaksud dalam Kontrak Investasi Kolektif RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI IX, termasuk adanya rencana restrukturisasi dan/atau pelunasan dipercepat sebagian atau seluruh Efek Perusahaan Sasaran; dan/atau

g. perlakuan atas dana investasi yang tidak dapat diinvestasikan pada Efek Perusahaan Sasaran selain sebagaimana dimaksud Kontrak Investasi Kolektif.

20.3. Bank Kustodian dapat meminta diselenggarakan RUPUP kepada Manajer Investasi melalui surat tercatat disertai alasannya dengan tembusan kepada Pemegang Unit Penyertaan dan Otoritas Jasa Keuangan dalam hal terjadi antara lain:

a. terdapat pelanggaran atas perjanjian yang terkait dengan RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI IX termasuk pelanggaran atas Kontrak Investasi Kolektif yang diduga dilakukan Manajer Investasi; dan/atau

b. permintaan persetujuan perubahan Kontrak Investasi Kolektif selain karena diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau diperintahkan oleh instansi yang berwenang.

20.4. Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta diselenggarakan RUPUP kepada Manajer Investasi melalui surat tercatat disertai alasannya dengan tembusan kepada Bank Kustodian dan OJK dalam hal terjadi antara lain:

a. terdapat pelanggaran atas perjanjian yang terkait dengan RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI IX termasuk pelanggaran atas Kontrak Investasi Kolektif RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI IX yang diduga dilakukan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian; dan/atau

b. usulan rencana penggantian Manajer Investasi; dan/atau

c. usulan rencana penggantian Bank Kustodian; dan/atau

d. usulan penambahan, pengurangan, dan/atau penggantian anggota Komite Investasi.

20.5. Tata cara penyelenggaraan RUPUP :

a. RUPUP dapat diadakan melalui video conference call atau ditempat kedudukan Manajer Investasi atau Bank Kustodian atau di gedung/bangunan kantor Manajer Investasi atau Bank Kustodian atau tempat lain yang disepakati bersama oleh para Pemegang Unit Penyertaan di dalam wilayah Republik Indonesia;

b. Pemanggilan RUPUP wajib dikirimkan oleh Manajer Investasi dengan surat tercatat kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pelaksanaan RUPUP kepada para Pemegang Unit Penyertaan disertai dengan penyampaian agenda RUPUP dengan ketentuan pemanggilan RUPUP tersebut dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPUP diterima;

c. Dalam hal Manajer Investasi tidak melakukan pemanggilan RUPUP sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas, permintaan penyelenggaraan RUPUP diajukan kembali kepada Bank Kustodian. Bank Kustodian wajib melakukan pemanggilan RUPUP dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPUP diterima;

d. Dalam hal Bank Kustodian tidak melakukan pemanggilan RUPUP dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf c di atas, Pemegang Unit Penyertaan RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI IX yang meminta penyelenggaraan RUPUP dapat mengajukan permohonan kepada OJK untuk menetapkan pemberian izin kepada Pemegang Unit Penyertaan tersebut untuk melakukan sendiri pemanggilan RUPUP. OJK setelah memanggil dan mendengar Pemegang Unit Penyertaan, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian, menetapkan pemberian izin untuk menyelenggarakan RUPUP apabila Pemegang Unit Penyertaan telah membuktikan adanya alasan perlu diselenggarakannya RUPUP dan mempunyai kepentingan yang wajar untuk diselenggarakannya RUPUP. Penetapan OJK tersebut memuat juga (i) ketentuan mengenai bentuk RUPUP, (ii) mata acara RUPUP sesuai dengan permohonan Pemegang Unit Penyertaan RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI IX, (iii) jangka waktu pemanggilan RUPUP, (iv) kuorum kehadiran, dan/atau (v) ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPUP serta (vi) penunjukan ketua rapat, sesuai dengan atau tanpa terikat pada ketentuan Undang-undang Perseroan Terbatas; dan/atau (vii) perintah yang mewajibkan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian untuk hadir dalam RUPUP. RUPUP hanya dapat membicarakan mata acara rapat yang ditetapkan oleh OJK;

e. OJK berwenang menolak permohonan pada huruf d di atas dalam hal Pemegang Unit Penyertaan yang menyampaikan permohonan tidak dapat membuktikan adanya alasan perlu diselenggarakannya RUPUP dan tidak mempunyai kepentingan yang wajar untuk diselenggarakan RUPUP;

f. Rencana dan agenda RUPUP wajib disampaikan kepada OJK dalam jangka waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan RUPUP disampaikan kepada Pemegang Unit Penyertaan. Ketentuan penyampaian agenda dan pemanggilan RUPUP pada huruf a dan f mutatis mutandis berlaku bagi penyelenggaran RUPUP yang dilakukan oleh Bank Kustodian atau Pemegang Unit Penyertaan. Jika kuorum kehadiran RUPUP pertama tidak tercapai, maka dapat diadakan RUPUP kedua, di mana pemanggilan RUPUP kedua dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal RUPUP pertama dengan ketentuan pemanggilan untuk RUPUP kedua dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal RUPUP kedua diselenggarakan, dengan menyebutkan telah diselenggarakan RUPUP pertama tetapi tidak mencapai kuorum. Jika kuorum kehadiran RUPUP kedua tidak tercapai, Manajer Investasi atau Bank Kustodian dapat memohon kepada OJK agar ditetapkan kuorum untuk RUPUP ketiga. RUPUP ketiga diselenggarakan dengan mengikuti tata cara RUPUP kedua. Pemanggilan RUPUP ketiga harus menyebutkan RUPUP kedua telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum dan RUPUP ketiga akan dilangsungkan dengan kuorum yang telah ditetapkan oleh OJK;

g. Panggilan harus mencantumkan tanggal, jam, tempat dan acara RUPUP;

h. RUPUP dipimpin dan diketuai oleh Xxxxxxx Xxxxxxxxx. Dalam hal Manajer Investasi tidak dapat melakukan atau menolak memimpin dan mengetuai RUPUP, maka para Pemegang Unit Penyertaan yang hadir memilih salah satu diantara mereka untuk memimpin dan mengetuai RUPUP, berdasarkan suara terbanyak;

i. Pemegang Unit Penyertaan yang berhak hadir dalam RUPUP adalah Pemegang Unit Penyertaan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Unit Penyertaan RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI IX pada Bank Kustodian pada 7 (tujuh) hari sebelum tanggal penyelenggaraan RUPUP;

j. Pemegang Unit Penyertaan yang menghadiri RUPUP wajib memperlihatkan bukti kepemilikan/Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau Manajer Investasi akan mencocokkan dengan Daftar Pemegang Unit Penyertaan RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI IX yang dikeluarkan oleh Bank Kustodian;

k. Setiap Unit Penyertaan memberikan hak kepada Pemegangnya untuk mengeluarkan satu suara;

l. Suara dikeluarkan dengan tertulis dan ditandatangani oleh Pemegang Unit Penyertaan yang bersangkutan;

m. Pemegang Unit Penyertaan yang hadir dalam RUPUP namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Unit Penyertaan yang dikeluarkan dalam RUPUP.

20.6. Tata Cara Pelaksanaan RUPUP:

RUPUP akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. RUPUP dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Unit Penyertaan yang mewakili lebih dari 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Unit Penyertaan yang diterbitkan;

b. RUPUP kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Unit Penyertaan yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah Unit Penyertaan yang diterbitkan;

c. RUPUP ketiga diselenggarakan dengan kuorum yang telah ditetapkan oleh OJK;

d. Dalam hal RUPUP diselenggarakan berkaitan dengan (i) permintaan persetujuan penambahan Portofolio Efek RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI IX, (ii) permintaan persetujuan perubahan syarat dan ketentuan serta kualifikasi penting dari Efek Perusahan Sasaran termasuk adanya rencana restrukturisasi dan/atau pelunasan dipercepat Efek Perusahaan Sasaran (iii) perlakuan atas dana investasi yang tidak dapat diinvestasikan pada Efek Perusahaan Sasaran selain sebagaimana dimaksud pada Kontrak Investasi Kolektif, dan (iv) pembayaran hasil likuidasi dengan Efek, RUPUP wajib dihadiri oleh Pemegang Unit Penyertaan RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI IX yang mewakili seluruh Unit Penyertaan RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI IX;

e. Keputusan RUPUP diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan adalah sah dan mengikat apabila disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah suara Unit Penyertaan yang dikeluarkan dalam RUPUP;

f. Keputusan RUPUP yang diselenggarakan berkaitan dengan permintaan persetujuan pada huruf d di atas, keputusan adalah sah jika disetujui oleh seluruh Pemegang Unit Penyertaan RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI IX.

20.7. Pemanggilan RUPUP serta semua biaya penyelenggaraan RUPUP termasuk namun tidak terbatas pada biaya Notaris dan sewa ruangan dalam jumlah yang wajar dibebankan kepada RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI IX.

20.8. Dalam hal tidak terdapat Pemegang Unit Penyertaan, Manajer Investasi wajib menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu atas setiap rencana penambahan dan/atau perubahan atas Kontrak Investasi Kolektif termasuk penambahan dan/atau perubahan Perusahaan Sasaran kepada Otoritas Jasa Keuangan.

20.9. Atas penyelenggaraan RUPUP wajib dibuatkan Berita Acara RUPUP yang dibuat oleh Notaris sebagai alat bukti yang sah dan mengikat.

20.10. Manajer Investasi, Bank Kustodian, atau Pemegang Unit Penyertaan RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI IX yang menyelenggarakan RUPUP wajib menyampaikan laporan hasil RUPUP dengan melampirkan salinan Berita Acara RUPUP kepada OJK dengan tembusan kepada masing-masing pihak terkait paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah RUPUP diselenggarakan.

20.11. Keputusan dan pelaksanaan keputusan RUPUP mengikat bagi semua Pemegang Unit Penyertaan, Manajer Investasi dan Bank Kustodian sepanjang sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memperhatikan adanya persetujuan dan kebijakan OJK.

20.12. Penggantian Manajer Investasi atau Bank Kustodian berdasarkan hasil RUPUP sebagaimana dimaksud dalam butir 20.4 huruf b dan c dilaksanakan setelah memperoleh persetujuan OJK.

20.13. Apabila ketentuan-ketentuan mengenai RUPUP ditentukan lain oleh peraturan perundang- undangan di bidang Pasar Modal, maka peraturan perundang-undangan tersebut yang berlaku.

20.14. Seorang Pemegang Unit Penyertaan dapat diwakili dalam RUPUP berdasarkan surat kuasa. Surat Kuasa untuk menunjuk seorang Kuasa harus dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh pihak yang menunjuk atau Kuasanya yang diberi wewenang secara sah dan tertulis, apabila pihak yang menunjuk merupakan sebuah badan hukum, maka kuasa tersebut wajib dibubuhi stempel perusahaan dan ditandatangani oleh pejabat atau Kuasanya yang diberi wewenang sesuai dengan anggaran dasarnya secara sah dan tertulis. Pihak yang ditunjuk untuk bertindak sebagai Kuasa dapat merupakan pihak lain yang bukan Pemegang Unit Penyertaan.

20.15. Surat Kuasa sebagaimana dimaksud dalam butir 20.14 Prospektus ini, pada intinya berbunyi seperti di bawah ini atau dalam bentuk lainnya yang disetujui oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian:

"Saya/Kami yang beralamat di sebagai Pemegang

(isi dengan jumlah Unit Penyertaan) Unit Penyertaan RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI IX dengan ini menunjuk yang beralamat di sebagai Kuasa saya/kami untuk hadir dan mengeluarkan suara untuk dan atas nama saya/kami dalam Rapat Umum Pemegang Unit Penyertaan RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI IX yang akan diselenggarakan pada tanggal

bulan dan dalam setiap penundaannya.

DEMIKIANLAH surat kuasa ini saya buat pada tanggal bulan .

20.16. Suara yang diberikan berdasarkan Surat Kuasa harus selalu dianggap sah, meskipun pihak pemberi kuasa telah meninggal atau menjadi tidak waras atau mencabut Surat Kuasa tersebut atau telah terjadi pengalihan atas Unit Penyertaan yang bersangkutan dengan Surat Kuasa tersebut, selama tidak ada pemberitahuan tertulis mengenai hal tersebut.

BAB XXI

SKEMA PEMBELIAN, PELUNASAN PARSIAL, PELUNASAN AKHIR, DAN PENGALIHAN RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI IX

21.1. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN (TANPA AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA)

4.Surat Konfirmasi Pembelian Unit Penyertaan**

Pemodal Pro fesiona l

1.Formulir Pembelian*

Manajer Investasi

3.Instruksi

Bank Kustodian

2.Dana Subscription

* Proses pembelian oleh Pemodal Profesional dilakukan setelah mendapatkan alokasi dari minat yang disampaikan.

** Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI IX disampaikan Bank Kustodian secara elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST). Pemegang Unit Penyertaan dapat mengakses melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S- INVEST).

21.2. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN (MELALUI AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA)

Bank Kustodian

Agen Penjual/

APERD

2.b Data Transaksi &

Dana Subscription

Pemodal

Profesional

1.Formulir* xxx Xxxx

Subscription

2.a Data Transaksi

Manajer Investasi

3.Instruksi

4.Surat Konfirmasi Pembelian Unit Xxxxx Xxxx**

* Proses pembelian oleh Pemodal Profesional dilakukan setelah mendapatkan alokasi dari minat yang disampaikan.

21.3. PELUNASAN PARSIAL, PELUNASAN AKHIR

3. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan*

Pemodal Profesional

1. Instruksi

Manajer Investasi

Bank Kusodian

2. Xxxx Xxxxxxxan

* Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI IX disampaikan Bank Kustodian secara elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST). Pemegang Unit Penyertaan dapat mengakses melalui

fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S- INVEST).

21.4. PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

2.b. Akta Pengalihan

Formulir Pengalihan

Unit Penyertaan

3. Salinan Akta Pengalihan

1. Formulir Pembukaan Rekening (jika investor baru)

4. Instruksi Pengalihan UP

Bank Kustodian

Manajer Investasi

Pihak Penerima Pengalihan UP*

PUP yang akan mengalihkan

2.a. Xxxx Xxxxalihan

5.a. Surat Konfirmasi Kepemilikan UP (yang telah dialihkan)

5.b. Surat Konfirmasi Kepemilikan UP (penerimaan pengalihan)

* Pihak Penerima Pengalihan Unit Penyertaan (UP) adalah Pemodal Profesional yang telah memperoleh persetujuan dari Manajer Investasi.

** Surat konfirmasi kepemilikan Unit Penyertaan RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI IX disampaikan Bank Kustodian secara elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST). Pemegang Unit Penyertaan dapat mengakses melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S- INVEST).

BAB XXII

PERJANJIAN-PERJANJIAN TERKAIT DENGAN RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI IX‌

Adapun perjanjian-perjanjian yang terkait dengan RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI IX adalah sebagai berikut:

1. Perjanjian Penerbitan dan Penunjukan Wali Amanat Sukuk Mudharabah Jangka Menengah V PT Permodalan Nasional Madani Tahun 2022 dan perubahan-perubahannya;

2. Perjanjian Pengikatan Kewajiban Sukuk Mudharabah Jangka Menengah V PT Permodalan Nasional Madani Tahun 2022 seri A, seri D, dan seri G; dan

3. Perjanjian Pengikatan Jaminan (jika ada)

Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI IX antara lain adalah sebagai berikut:‌

1. Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal;

2. Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 34/POJK.04/2019 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas;

4. Peraturan BAPEPAM Nomor IV.D.2 tentang Profil Pemodal Reksa Dana;

5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 18/POJK.07/2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan;

6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 39/POJK.04/2014 tentang Agen Penjual Efek Reksa Dana;

7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan;

8. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 14/SEOJK.07/2014 tentang Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen;

9. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan jo. Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan;

10. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 33/POJK.04/2019 tentang Penerbitan dan Persyaratan Reksa Dana Syariah;

11. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 5/POJK.04/2021 tentang Ahli Syariah Pasar Modal; dan

12. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 61/POJK.07/2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan.

Konsultan Hukum : Ardianto & Masniari Counselors at Law‌

Alamat : Xxxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxx 0, Xxxxxxxx 0 – SCBD Xx. Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxx 00-00 Xxxxxxx 00000

Nomor STTD : KH-33/PM.22/2018 dan KH-34/PM.22/2018

Tugas dan Tanggung Jawab : Selaku Konsultan Hukum Independen yang melaksanakan

pemeriksaan dari segi hukum terbatas terhadap Manajer Investasi, Bank Kustodian dan Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI IX dalam rangka pembentukan RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI IX dan penerbitan Unit Penyertaan RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI IX, berdasarkan

dokumen-dokumen yang disampaikan Manajer Investasi dan Bank Kustodian dan menerbitkan Pendapat dari Segi Hukum atas hasil pemeriksaaan hukum tersebut.

Notaris : Xx. Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxx Xxxxxxx. S.H.

Alamat : Kantor Notaris Xx. Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxx Xxxxxxx. S.H. Xx. Xxxxxxxx Xxxxx X/00 Xxxxxxx 00000

Nomor STTD : 450/BL/STTD-N/2011

Keanggotaan Asosiasi : Ikatan Notaris Indonesia (INI) No. 205.5.041.221146

Tugas dan Tanggung Jawab : Membuat akta-akta dalam rangka Penawaran Terbatas RDSPT

PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI IX.

Lembaga dan Profesi Penunjang yang terlibat dalam Penawaran Terbatas ini tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Manajer Investasi sebagaimana definisi hubungan Afiliasi dalam UUPM.

BAB XXV

PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

25.1. PENGADUAN

i. Pengaduan oleh Pemegang Unit Penyertaan disampaikan kepada pihak di mana Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI IX, yang wajib diselesaikan oleh Manajer Investasi dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.2.

ii. Dalam hal pengaduan tersebut berkaitan dengan fungsi Bank Kustodian, maka Manajer Investasi akan menyampaikannya kepada Bank Kustodian, dan Bank Kustodian wajib menyelesaikan pengaduan dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam butir

25.2. di bawah.

25.2. MEKANISME PENYELESAIAN PENGADUAN

i. Dengan tunduk pada ketentuan butir 25.1. di atas, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melayani dan menyelesaikan adanya pengaduan Pemegang Unit Penyertaan. Penyelesaian pengaduan yang dilakukan oleh Bank Kustodian wajib ditembuskan kepada Manajer Investasi.

ii. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib segera menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan yang disampaikan secara lisan paling lambat 5 (lima) Hari Kerja sejak pengaduan diterima.

iii. Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian membutuhkan dokumen pendukung atas pengaduan yang disampaikan oleh Pemegang Unit Penyertaan secara lisan sebagaimana dimaksud pada Pasal butir ii di atas, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian meminta kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk menyampaikan Pengaduan secara tertulis dengan melampirkan dokumen pendukung yang diperlukan.

iv. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib melakukan tindak lanjut dan melakukan penyelesaian pengaduan secara tertulis paling lama 20 (dua puluh) Hari Kerja sejak dokumen yang berkaitan langsung dengan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan diterima secara lengkap.

v. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir iv di atas sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan.

vi. Perpanjangan jangka waktu penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada butir v di atas wajib diberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan yang mengajukan pengaduan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir iv berakhir.

vii. Manajer Investasi menyediakan informasi mengenai status pengaduan Pemegang Unit Penyertaan melalui berbagai sarana komunikasi yang disediakan oleh Manajer Investasi antara lain melalui website, surat, email atau telepon.

25.3. PENYELESAIAN PENGADUAN

i. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat melakukan penyelesaian pengaduan sesuai dengan ketentuan internal yang mengacu pada ketentuan- ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan.

ii. Selain penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud dalam butir i di atas, Pemegang Unit Penyertaan dapat memanfaatkan layanan pengaduan yang disediakan oleh OJK untuk upaya penyelesaian melalui mekanisme yang diatur dalam POJK Tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

25.4. PENYELESAIAN SENGKETA

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melakukan penyelesaian sengketa dengan mekanisme penyelesaian sengketa berupa mediasi atau arbitrase melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) di Sektor Jasa Keuangan yang telah memperoleh persetujuan dari OJK dengan syarat, ketentuan dan tata cara sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan serta sesuai dengan peraturan mengenai prosedur penyelesaian sengketa yang diterbitkan oleh LAPS dan telah disetujui oleh OJK, dan mengacu kepada Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, berikut semua perubahannya (“Undang-undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa”) sebagaimana relevan.

BAB XXVI

PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR-FORMULIR BERKAITAN DENGAN PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

26.1. Informasi, Prospektus, formulir pembukaan rekening dan formulir pemesanan pembelian unit penyertaan dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi serta Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Xxxxxxx Xxxxxxxxx (jika ada). Hubungi Manajer Investasi untuk keterangan lebih lanjut.

26.2. Untuk menghindari keterlambatan dalam pengiriman laporan RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI IX serta informasi lainnya mengenai investasi, Pemegang Unit Penyertaan diharapkan untuk memberitahu secepatnya mengenai perubahan alamat kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dimana Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan.

MANAJER INVESTASI

PT PNM Investment Management

Menara PNM Lt.15,

Xx. Xxxxxxxx Xxxxx Xx. 0X Xxxxxxxx Xxxxxx Xxx 0 (Xxx 0)

Xxxxx – Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx 00000 Telp: (00 00) 0000 000

Fax: (00 00) 0000 000

Email: xxxxxxxxx@xxxxx.xxx Website: xxx.xxxxx.xxx

BANK KUSTODIAN

PT Bank Mega Tbk.

Menara Bank Mega Lt. 16

Jl. Kapten P. Tendean Xx. 00-00 X Xxxxxxx Xxxxxxx 00000 – Indonesia Telp. :+6221 00000000 ext.16203

Fax. : x0000 0000 000

Document Metadata

Table of Contents

PROSPEKTUS REKSA DANA SYARIAH PENYERTAAN TERBATAS PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI IX

Document Metadata