PEMBERIAN KUASA. Pasal 14.
PEMBERIAN KUASA. Semua kuasa dan wewenang yang diberikan oleh Nasabah kepada BANK kata demi kata harus dianggap telah termuat dalam Syarat dan Ketentuan ini dan oleh karena itu tidak diperlukan lagi kuasa khusus tersendiri, serta merupakan bagian terpenting dan tidak terpisahkan dalam Syarat dan Ketentuan ini, oleh karena itu kuasa dan wewenang tersebut tidak dapat ditarik atau dicabut kembali dan juga tidak akan berakhir atau hapus oleh sebab apapun termasuk namun tidak terbatas oleh sebab-sebab berakhirnya kuasa dalam pasal 1813,1814 dan 1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Apabila karena permintaan dari BANK atau karena suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku mewajibkan untuk dibuatnya suatu surat kuasa tersendiri yang memberi hak kepada BANK untuk menjalankan hak-haknya berdasarkan Syarat dan Ketentuan ini, maka Nasabah dengan ini untuk nanti pada waktunya atas permintaan pertama dari BANK wajib memberikan surat kuasa yang dimaksud kepada BANK.
PEMBERIAN KUASA. Pasal 17. ketentuan:
PEMBERIAN KUASA. Kedua belah pihak dengan ini memberikan kuasa yang sah dan tidak dapat ditarik kembali kepada:
PEMBERIAN KUASA. 192Elfianto, dalam tulisannya yang berjudul Agency Theori dalam Perspektif Syariah, Dosen Fakults Ekonomi Universitas Tamansiswa Padang, hlm 41 193Ibid, hm 41 Dalam peradilan Islam masalah perwakilan atau bantuan hukum yang dilakukan oleh para kuasa hukum juga dikenal dengan adanya lembaga wakalah, karena memang dalam kehidupan sehari-hari manusia membutuhkan pertolongan pihak lain termasuk masalah hukum. Para fuqoha sependapat bahwa setiap akad yang boleh dilakukan oleh orangnya sendiri maka berarti boleh diwakilkan kepada orang lain.194 Xxxxxxxxxxx Xx-Xxxxxx dalam kitab Fiqh „ala Mazahib al-Arba‟ah mendefinisikan al-Wakalah sebagai berikut :195 Wakalah menurut bahasa, al-Wakalah atau al-Wiklah memiliki beberapa pengertian antara lain al-Mara‟at wa al-Hifzu dan al-tafwid al-I‟timad dalam bahasa Indonesia berarti perwakilan, pendelegasian, atau pemberian kuasa (mandat). Para fuqoha menghendaki wakalah dalam pengertian yang kedua, namun dengan beberapa ketentuan sehingga lebih spesifik daripada pengertian bahasa. Oleh karena itu dalam mendefinisikan wakalah mereka mengatakan “memberikan kekuasaan kepada orang lain yang akan bertindak atas namanya untuk suatu perbuatan yang memang dapat diwakilkan”.
PEMBERIAN KUASA. Kedua belah pihak dengan ini memberikan kuasa yang sah dan tidak dapat ditarik kembali kepada: No. KTP / SIM : Alamat : Telepon : No. KTP / SIM : Alamat : Telepon : No. KTP / SIM : Alamat : Telepon : Masing-masing atau bersama-sama, kekuasaan yang merupakan bagian mutlak dari perjanjian utang-piutang ini dan tidak dapat berakhir karena ditarik kembali oleh PIHAK PERTAMA atau karena PIHAK PERTAMA meninggal dunia. Kekuasaan sah yang diberikan kepada mereka bertiga adalah untuk: Pertama: untuk dan atas nama PIHAK PERTAMA untuk menjamin yang lebih jauh pembayaran selayaknya dari segala sesuatu yang atas kekuatan perjanjian in harus dibayar oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA, baik jumlah pinjaman pokok maupun karena biaya-biaya yang dimaksud dalam Pasal 5 Surat Perjanjian ini, memasang hipotek pertama sejumlah [(Rp. ------------,00) ( jumlah uang dalam huruf -- ---- )] untuk PIHAK KEDUA dalam perjanjian ini berupa: Sebidang tanah hak milik dengan sertifikat Hak Milik Nomor , dengan luas [( ------- ) ( --- jumlah luas dalam huruf --- )] meter persegi, terletak di daerah ( ---- alamat lengkap tanah yang dimaksud ), yang diuraikan dengan Gambar Situasi Nomor ------------- tanggal ( --- tanggal, bulan, dan tahun ). Demikian berikut bangunan dan sarana yang sekarang terdapat di atas tanah tersebut yang menurut sifat, peruntukan, dan/atau menurut Undang-Undang dapat digunakan sebagai harga tetap, dan dengan syarat-syarat dan ketentuan perjanjian-perjanjian yang sudah lazim untuk hipotek pertama dan yang dikehendaki oleh PIHAK KEDUA, terutama perjanjian-perjanjian yang dimaksudkan dalam Pasal 1178, Pasal 1185, dan Pasal 1210 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 297 Kitab Undang- Undang Hukum Dagang.
PEMBERIAN KUASA. 1. Pemegang saham dapat memberikan kuasa kepada pihak lain dengan surat kuasa untuk - - - - - - - menghadiri dan/atau memberikan suara dalam - RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan - - - - - perundang-undangan. Surat kuasa harus dibuat dan ditandatangani dalam bentuk sebagaimana ditentukan oleh - - - Direksi Perseroan. Ketua rapat berhak meminta agar surat kuasa untuk mewakili pemegang saham diperlihatkan kepadanya pada waktu RUPS diadakan. - - - - - - - --
PEMBERIAN KUASA. Nasabah memberi hak dan kuasa penuh kepada Bank untuk memblokir, mendebit, dan atau mencairkan dana Nasabah yang ada di Bank, baik yang ada dalam rekening Nasabah, deposito maupun dalam bentuk lainnya, baik yang sudah maupun belum jatuh tempo, untuk membayar kewajiban pembayaran Nasabah berdasarkan Perjanjian atau perjanjian lain yang terkait dengan Perjanjian, termasuk namun tidak terbatas untuk membayar:
PEMBERIAN KUASA. 2.1 Bank boleh bergantung kepada pemberian kuasa Pelanggan dan setiap Pengguna yang Diberi Kuasa untuk mengoperasikan dan mengakses Akaun(-Akaun) dan / atau Produk(-Produk) yang relevan dan mengeluarkan Arahan yang berkaitan dengannya dan Pelanggan bersetuju bahawa:
PEMBERIAN KUASA. 2.1 Bank boleh bergantung kepada pemberian kuasa setiap Pengguna yang Diberi Kuasa, atau sesiapa sahaja (sama ada diberi kuasa atau tidak diberi kuasa oleh Pelanggan) yang menggunakan Kredensial Akses Pelanggan atau Pelanggan atau Pengguna yang Diberi Kuasa atau bentuk atau cara pengenalan lain seperti yang ditentukan oleh Bank dalam budi bicara sendiri dan mutlaknya dari semasa ke semasa, untuk menghantar Arahan bagi pihaknya dan untuk melakukan sebarang tindakan lain.