KOPERASI YANG MENGELOLA USAHA SIMPAN PINJAM
KOPERASI YANG MENGELOLA USAHA SIMPAN PINJAM
I. POLA PELAYANAN :
A. Konvensional :
1. Koperasi Simpan Pinjam ( KSP ) adalah Koperasi yang melaksanakan kegiatan usahanya hanya usaha simpan pinjam.
2. Unit Simpan Pinjam ( USP-Kop ) adalah unit usaha Koperasi yang bergerak dibidang usaha simpan pinjam sebagai bagian dari kegiatan usaha Koperasi yang bersangkutan.
B. Syariah :
1. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) adalah Koperasi yang kegiatan usahanya meliputi simpanan, pinjaman dan pembiayaan sesuai prinsip Syariah, termasauk mengelola ziswaf.
2. Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah ( USPPS ) adalah unit usaha Koperasi yang bergerak dibidang usaha meliputi simpanan, pinjaman dan pembiayaan sesuai prinsip Syariah, termasuk mengelola ziswaf.
II. KEGIATAN USAHA SIMPAN PINJAM
A. Konvensional :
1. Menghimpun simpanan dari anggota
IZIN USAHA SIMPAN PINJAM KOPERASI
( BERDASARKAN : PERMEN KOPERASI & UKM RI NO. 15/Per/M.KUKM/IX/2015, psl. 7 )
I. PENERBITAN :
1. Bupati / Walikota menerbitkan ijin usaha simpan pinjam Koperasi yang wilayah keanggotaanya dalam 1 ( satu ) daerah Kab / Kota.
2. Gubernur menerbitkan ijin usaha simpan pinjam Koperasi Koperasi yang wilayah keanggotaanya lintas daerah Kab / Kota dalam 1 ( satu ) daerah Provinsi.
3. Menteri menerbitkan ijin usaha simpan pinjam Koperasi yang wilayah keanggotaanya lintas daerah Provinsi.
II. PERSYARATAN :
1. Surat permohonan pengajuan ijin usaha simpan pinjam.
2. Fotocopy pengesahan Akta Pendirian / Perubahan Anggaran Dasar Koperasi beserta surat keputusannya.
3. Fotocopy surat bukti setoran modal dalam bentuk deposito di Bank Pemerintah atas nama Koperasi dan atau salah satu Pengurusnya.
4. Daftar riwayat hidup Pengurus dan Pengawas serta fotocopy KTP Pengurus dan Pengawas.
5. Fotocopy nomor rekening atas nama Xxxxxxxx.
6. Rencana kerja selama 2 ( dua ) tahun.
III. PENJELASAN :
1. Rencana kerja selama 2 ( dua ) tahun yang menjelaskan paling sedikit hal-hal sebagai berikut :
Rencana permodalan yang meliputi:
a. Rencana penghimpunan modal sendiri yang berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib, hibah dan cadangan
b. Rencana perolehan dan pengembalian modal pinjaman yang berasal dari anggota, calon anggota, koperasi lain atau anggotanya
c. Rencana modal penyertaan
Rencana kegiatan usaha yang meliputi:
a. Rencana penghimpunan dana simpanan yang berasal dari anggota, calon anggota dalam bentuk tabungan atau simpanan berangka.
b. Ketentuan | yang | mengatur | tentang penyetoran, |
penarikan, | dan | prosedur | penghmpunan dana |
simpanan. |
c. Jumlah simpanan yang diproyeksi.
Organisasi dan SDM meliputi :
a. Struktur organisasi.
b. Uraian tugas dan wewenang.
c. Jumlah karyawan.
2. Lampiran pengusulan :
a. Surat pernyataan tidak mempunyai hubungan keluarga antara pengurus, pengawas dan pengelola USP.
b. Daftar sarana kerja.
c. Buku daftar anggota, pengurus dan pengawas Koperasi.
d. Surat pernyataan dari pengurus Koperasi tentang kesediaan diri untuk dinilai kesehatan Koperasinya oleh pejabat berwenang.
e. Formulir pinjaman, tabungan, formulir menjadi anggota Koperasi, berhenti menjadi anggota dan formulir pinjaman.
f. Neraca unit Usaha Simpan Pinjam Koperasi.
g. Struktur organisasi Koperasi.
h. Surat perjanjian status kantor Koperasi.
i. Buku RAT ( untuk Koperasi yang sudah berbadan Hukum, tapi belum punya izin usaha simpan pinjam )
KANTOR CABANG KSP/USP
1. Koperasi dapat membuka jaringan pelayanan ( kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor kas ) untuk mendekatkan jarak pelayanan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada anggota.
2. Pembukaan Kantor Cabang dan Kantor Cabang Pembantu Koperasi dapat dilaksanakan setelah Koperasi yang bersangkutan melaksanakan kegiatan usaha simpan pinjam sekurang-kurangnya 2 ( dua ) tahun dan mempunyai anggota sekurang-kurangnya 20 ( dua puluh ) orang di daerah yang akan dibuka jaringan pelayanannya.
3. Pembukaan Kantor kas setelah koperasi yang bersangkutan melaksanakan kegiatan usaha simpan pinjam sekurang- kurangnya 6 ( enam ) bulan denagn jumlah anggota sekurang- kurangnya 20 ( dua puluh ) orang.
I. PERSYARATAN PEMBUKAAN KANTOR CABANG DAN KANTOR CABANG PEMBANTU :
a. Alamat Kantor Cabang atau Kantor Cabang Pembantu yang akan dibuka.
b. Foto copy Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
c. Modal kerja untuk Kantor Cabang dan Kantor Cabang Pembantu.
d. Foto copy hasil penilaian kesehatan dengan prediket kesehatan sekurang-kurangnya cukup sehat.
e. Daftar sarana kerja beserta kondisi fisiknya.
f. Neraca dan perhitungan hasil usaha Koperasi yang bersangkutan dalam 1 ( satu ) tahun terakhir.
g. Rencana kerja Kantor Cabang paling sedikit setahun.
h. Daftar nama dan riwayat hidup calon pimpinan dan daftar nama calon karyawan kantor cabang.
i. Calon kepala Kantor Cabang wajib memiliki sertifikasi standar kompetensi.
II. PERSYARATAN PEMBUKAAN KANTOR KAS :
a. Memiliki Kantor Cabang dan Kantor Cabang Pembantu.
b. Nama calon kepalan Kantor Kas.
III. PROSEDUR PEMBUKAAN JARINGAN PELAYANAN :
a. Pengurus mengajukan permohonan pembukaan jaringan pelayanan kepada Bupati / Walikota denagn melampirkan persyaratan.
b. Bupati / Walikota setempat menerbitkan persetujuan dan penolakan paling lama 7 ( tujuh ) hari kerja.
c. Kantor Cabang dan Kantor Cabang Pembantu yang telah memperoleh peretujuan, wajib sudah melaksanakan kegiatan usaha simpan pinjam selambat - lambatnya 1 ( satu ) bulan sejak tanggal persetujuan dikeluarkan.
d. Apabila dalam waktu yang telah ditetapkan, Koperasi belum melaksanakan kegiatan usaha simpan pinjam, maka persetujuan tersebut dinyatakan tidak berlaku dan bersifat final.
e. Bupati / Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas yang berkedudukan diwilayahnya.
f. Dalam hal pengawasan sebagaimana dimaksud diatas, terdapat bukti bahwa Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas tidak memenuhi peraturan dalam usaha simpan pinjam oleh Koperasi, Bupati / Walikota diberi kewenangan untuk menutup.
Persyaratan Pembukaan Kantor Cabang :
1. KSP dan USP-Koperasi yang membuka kantor cabang harus menyediakan modal sendiri / modal tetap untuk investasi dan modal kerja awal.
2. Pernyataan dari pengurus Koperasi yang berisi bahwa dana yang dihimpun dikantor cabang harus disalurkan di kantor cabang yang bersangkutan paling sedikit 80%.
3. Layak berusaha secara ekonomi.
4. Anggota yang dilayani sekurang-kurangnya berjumlah 20 ( dua puluh ) orang dalam wilayah Kabupaten/Kota ybs.
5. Memasang papan nama pada kantor dimana kantor cabang tersebut didirikan.
Permohonan pembukaan kantor cabang diatas ditambah dengan rekomendasi / persetujuan / pernyataan tidak keberatan dari pejabat berwenang di Kabupaten/Kota dimana kantor cabang tersebut kan didirikan.
BAGAN PROSES PEMBUKAAN KANTOR CABANG USAHA SIMPAN PINJAM KOPERASI
Koperasi dengan keanggotaan di wilayah Kab A
Keterkaitan masyarakat di luar wilayah kabupaten A untuk bergabung menjadi anggota
Koperasi melakukan PAD wilayah keanggotaan melalui rapat Anggota
melaporkan PAD kepada pejabat berwenang dan diumumkan dalam media massa
Usaha simpan pinjam Koperasi berkembang
Usaha simpan pinjam telah berjalan min 2 th dan telah dinilai kesehatan
Sesuai PP No. 4 Tahun 1994 dan Permen No. 01 Tahun 2006
Anggota diluar Kabupaten A bertambah menjadi 20 orang
/ lebih dan ada kebutuhan untuk mendekatkan pelayanan
Mengajukan permohonan rekomendasi /persetujuan dari Dinas Koperasi dimana Kantor Cabang akan dibuka
Mengajukan permohonan pembukaan kantor cabang kepada pejabat berwenang
Membuka kantor cabang setelah izin keluar
Sesuai Permen 15 Tahun 2009
PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP (PERMEN NO : 20/Per/M.KUKM/XI/2008)
TATA CARA PENYELENGGARAAN PENILAIAN KESEHATA
Koperasi yang dinilai
1. KSP telah beropersai paling tidak 1 th & telah melakukan RAT
2. USP telah beroperasi paling tidak 1 th & dikelola secara terpisah dari jenis usaha lainnya
Pelaksanaan tiap akhir tahun (SK Menteri ttg pedoman Pelaksanaan penilaian Kesehatan KSP dan USP Koperasi)
Dilakukan pejabat penilaian KSP &USP Koperasi yang diangkat oleh Menteri
Diberikan sertifikat predikat tingkat kesehatan
Ruang Lingkup Penilaian
Predikat Penilaian
Hasil Penilaian Kesehatan
•Permodalan
•Kualitas Aktiva Produktif
•Manajemen
•Efisiensi
•Likuiditas
•Kemandirian dan Pertumbuhan
•Jatidiri Koperasi
•80-100= SEHAT
•60-80 = CUKUP SEHAT
•40-60 = KURANG SEHAT
•20-40 = SANGAT TIDAK SEHAT
a. Kertas Kerja Penilaian KSP dan USP Koperasi yang Bersangkutan
b. Laporan Keuangan KSP dan USP Koperasi yang Bersangkutan
c. Salinan atau fotocopy sertifilkat predikat kesehatan KSP dan USP Koperasi
PENGAWASAN KSP/USP (PERMEN No:21/Per/X.XXXX/XI/2008)
1. Pembinaan pelaksanaan pengendalian internal KSP dan USP Koperasi
2 . Pemanfaatan laporan keuangan KSP dan USP Koperasi
3. Pemeriksaan Organisasi & Usaha
4. Penilaian Kesehatan KSP & USP Koperasi
1. Meningkatkan efektifitas pelaksanaan tugas & fungsi rapat Anggota
2. Meningkatkan efektifitas tugas da fungsi pengurus
3. Meningkatkan efektifitas tufgas dan fungsi pengawas
4. Meningkatkan efektifetas penge ndalian internal
5. Mendorong dilaksanakannya pendidikan anggota
6. Mendorong terjadinya efesiensi biaya organisasi
7. Mendorong dipatuhinya seluruh pedoman dan aturan
Dengan cara:
1. Menyusun rencana dan target tahunan pemantauan laporan keuangan
2. Menyusun petunjuk teknis
ADMINISTRASI
IZIN USAHA SIMPAN PINJAM KOPERASI
PROSEDUR PENGURUSAN SURAT PERMOHONAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM
1. Penerimaan surat
▪ Petugas menerima surat permohonan Izin Usaha Simpan Pinjam Koperasi.
▪ Meneliti kelengkapan Surat Permohonan.
▪ Mencatat dalam buku Daftar Penerimaan dan membubuhi tanggal dan waktu permohonan tersebut diterima.
▪ Memberi Bukti Tanda Permohonan yang dibubuhi tanggal dan tanda tangan.
2. Pencatatan dan penyampaian Surat Permohonan Pengesahan pada Pimpinan.
▪ Petugas menyampaikan kepada Pimpinan.
▪ Pimpinan ( staf khusus ) mencatat dalam Buku Daftar Permohonan.
3. Pengesahan
▪ Pimpinan menetapkan Izin Usaha Simpan Pinjam.
▪ Surat Izin Usaha Simpan Pinjam dicatat dalam buku yang telah disediakan.
PENATAAN BERKAS PERMOHONAN
1. Berkas disimpan di lemari/filling cabinet khusus.
2. Berkas disusun demikian rupa sehingga memudahkan untuk ditemukan kembali apabila diperlukan.
3. Berkas harus segera disimpan agar tidak menyulitkan penataannya.
CONTOH
PERMOHONAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM
Nama : / / /
Lampiran :
Perihal : Permohonan Izin Usaha Simpan Pinjam Kepada Yth.
Gubernur/Bupati/Walikota/
Kepala Dinas/Instansi yang membidangi Koperasi di Propinsi/Kab/Kota
Dengan hormat,
Bersama ini kami mengajukan Permohonan Izin Usaha Simpan Pinjam sebaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia nomor: 19/Per/M.KUKM/XI/2008 tentang pedoman pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi.
Permohonan Izin Baru/ Pendaftaran Ulang.
I. | IDENTITAS KUASA PENDIRI | / KETUA PENGURUS |
Nama | :……………………………………………………………………………………….............. | |
Alamat tempat tinggal | :…………………………………………………………………………………………………… | |
……………………………………………………………………………………................ | ||
Nomor Telp | :……………………………….. | |
Nomor KTP | :……………………………….. | |
Kewarganegaraan | :…………………………….... |
II. IDENTITAS KOPERASI
Nama : …………………………………………………………………….
Alamat Koperasi : ………………………………………...............................
Nomor Telp. : ……………………………………
Propinsi : ......................................
Kab/Kota : ......................................
Kecamatan : ……………………………………
Kelurahan / Desa : .......................................
Kode Pos : …………………………………...
III. MODAL
Modal Sendiri : Rp ,-
(…………………………….………………………………………………………………………………………....) Demikian Permohonan Izin Usaha Simpan Pinjam ini kami buat dan diisi dengan sebenarnya, dan apabila dikemudian hari ternyata data atau informasi dan keterangan tersebut tidak benar atau
palsu, kami menyatakan bersedia untuk dicabut izin usaha simpan pinjam yang telah diterbitkan dan dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
...................... , .............................. 20...
Kuasa Pendiri/Pengurus Materai 6000
..........................................
SURAT IZIN USAHA SIMPAN PINJAM
NOMOR : /SISP/ / /20..
NAMA KOPERASI : ………………………………………………………………………………………………………………..
NOMOR DAN TANGGAL AKTA PENDIRIAN /
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR : Nomor : …………………………………………………....
Tanggal : ………………………………………………......
NAMA KETUA PENGURUS/MANAGER : ………………………………………………………………………
KELEMBAGAAN : Unit Simpan Pinjam Koperasi
ALAMAT KOPERASI : ……………………………………………………………………………………………………………..
NOMOR TELEPON : ……………………………….
MODAL TETAP : Rp. …………………………..,- ( rupiah )
- Izin ini berlaku u ntuk melakukan usaha simpan pinjam dari dan untuk anggota Koperasi, calon anggota koperasi yang bersangkutan, Koperasi lain dan anggota koperasi lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Pemerintah di bidang usaha simpan pinjam koperasi.
- Koperasi pemegang izin ini wajib menyampaikan laporan keuangan secara berkala setiap triwulan dan laporan tahunan kepada pejabat pemberi izin sesuai dengan peraturan yang berlaku.
...................... , ........................ 2009
An. Menteri Koperasi dan UKM Gubernur/ Bupati/ Walikota/
Kepala Dinas/ Instansi yang membidangi Koperasi di Propinsi/ Kab/Kota
Tembusan Yth.
- Deputi Bidang Pembiayaan Koperasi dan UKM.
- Deputi Bidang Kelembagaan Koperasi dan UKM.
………………………………………… NIP.
KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH/UNIT JASA KEUANGAN SYARIAH (KJKS/UJKS)
(KEPMENEGKOP DAN UKM NOMOR: 91/Kep/M.KUKM/IX/2004)
▪ KJKS adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi dan simpanan sesuai pola bagi hasil syariah (tidak boleh mempunyai unit usaha lain).
▪ UJKS adalah unit koperasi yang bergerak di bidang usaha pembiayaan, investasi dan simpanan dengan pola bagi hasil. (syariah) sebagai bagian dari kegiatan koperasi yang bersangkutan.
▪Kegiatan usaha KJKS/UJKS diperuntukkan bagi anggota, calon anggota, koperasi lain dan atau anggota koperasi lain.
PERSYARATAN DAN TATACARA PEMBENTUKAN KJKS/UJKS
Pendirian KJKS Pembentukan UJKS
Primer & Sekunder Primer & Sekunder
Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi
serta Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan,
Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi
Mengajukan Permohonan
Pengesahan Akta Pendirian KJKS pada pejabat yg berwenang
Dokumen Persyaratan :
Tata Cara Pendirian/ Pembentukan
Mengajukan permohonan pengesahan perubahan AD dg mencantumkan UJKS si dlm AD kpd pejabat yg berwenang
Dokumen Persyaratan:
1. Berita acara rapat pendirian 1. Hasil keputusan RA
2. Surat Bukti penyetoran modal sendiri 2. Surat bukti penyetoran modal tetap
3. Rencana kerja paling sedikit 1 tahun 3. rencana kerja paling sedikit 1 tahun
4. Nama dan riwayat hidup calon pengeloa 4. DRH Pengurus, pengawas, Ahli/Dewan Syariah & calon pengelola
5. Ket pokok- 2 adm & pembukuan yg didisain sesuai syariah 5. Adm & pembukuan sesuai syariah
6. Daftar sarana kerja 6. daftar sarana kerja Kop dan UJKS
7. SPK Pngurus Kop. Dgn Pengelola UJKS Kop
Jawaban Permohonan dikeluarkan
paling lambat 3 bulan jawaban permohonan dikeluarkan Diberikan dalam 2 tahap: paling lambat 1 bulan 1. Pengesahan
2. Pemberian ijin Usaha
Persyaratan Permohonan izin Koperasi Jasa Keuangan
Syariah/ Unit Jasa Keuangan Syariah
1. Koperasi Jasa Keuangan Syariah Primer dibentuk minimal 20 orang .
2. Koperasi Jasa Keuangan Syariah Sekunder dibentuk minimal 3 Koperasi yang berbadan hukum.
3. Pengajuan permohonan pengesahan akta pendirian KJKS wajib melampirkan:
a. Berita acara rapat, pendirian KJKS disertai daftar hadir, bukti fotokopi KTP seluruh anggota
b. Suear bukti penyetoran modal awal pendirian KJKS Primer minimal Rp. 15.000.000, dan KJKS Sekunder minimal Rp. 50.000.000,;
c. Setoran dalam bentuk deposito pada bank syariah atas nama Menteri cq. Ketua Koperasi
d. Rencana kerja minimal 1 tahun antara lain:
1) Rencana penghimpunan dana dan pengalokasian pembiayaan beserta jenis akad
2) SOP yang memuat peraturan
3) Rencana modal sendiri
4) Rencana modal pembiayaan yang diterima
5) Rencana modal pendapatan dan beban
6) Rencana dibidang organisasi
e. Nama dan riwayat hidup calon pengelola
f. Keterangan pokok-pokok administrasi dan pembukuan yang didesain sesuai karakteristik lembaga keuangan syariah
g. Daftar sarana kerja.
4. Pengurus Koperasi yang belum mencantumkan kegiatan jasa keuangan dalam anggaran dasar wajib mengajukan permohonan pengesahan perubahan anggaran dasarnya kepada pejabat dengan mencantumkan usaha jasa keuangan syariah
5. Pembentukan Unit Jasa Keuangan Syariah dilaksanakan sesuai dengan PP Nomor 4 Tahun 1994, dan Permenkop dan UKM nomor : 01/Per/M.KUKM/I/2006 tentang petunjuk pelaksanaan pembentukan, pengesahan Akta pendirian dan perubahan Anggaran Dasar Koperasi
Struktur Internal Organisasi Koperasi umumnya
terdiri dari 3 unsur yaitu:
1. Unsur Perangkat Organisasi Koperasi :
- Rapat Anggota
- Pengurus
- Pengawas
2. Unsur Dewan Penasehat
3. Unsur pelaksana yaitu manajer dan karyawan.
4. Pada koperasi jasa keuangan syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah ditambah keberadaan Unsur Dewan Pengawas Syariah/Dewan Syariah.
KANTOR CABANG KJKS/UJKS
(KEPMENEGKOP 91/KEP/X.XXXX/IX/2004)
1. Koperasi dapat membuka jaringan pelayanan (kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kaantor kas ) untuk mendekatkan jarak pelayanan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada anggota.
2. Koperasi dapat membuka kantor jaringan pelayanan setelah Koperasi yang bersangkutan memiliki kinerja yang baik atas Organisasi, kelangsungan Usaha dan Aspek Finansial, Manajemen serta telah memiliki anggota yang dilayani sekurang-kurangnya 20 orang pada lokasi dimana Kantor cabang pembantu, atau kantor kas akan dibuka.
3. Melaksanakan kegiatan usaha simpan pinjam sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun setelah berbadan hukum atau disahkan perubahan anggaran dasarnya, setelah mendapatkan rekomendasi dari pejabat Instansi yang membawahi bidang Koperasi dimana kantor Cabang tersebut akan dibuka.
4. Pembukaan kantor cabang pembantu dan kantor kas dilaporkan oleh pengurus Koperasi kepada pejabat ditempat koperasinya berdomisili dengan tembusan kepada instansi yang membidangi koperasi pada kantor cabang pembantu dan kantor kas Koperasi.
Permohonan pembukaan kantor cabang diajukan oleh pengurus koperasi yang bersangkutan dengan melampirkan:
a. Alamat kantor cabang yang akan dibuka.
b. Surat bukti setoran modal kerja yang disediakan untuk kantor cabang
c. Daftar sarana kerja.
d. Nama dan riwayat hidup calon pimpinan dan daftar nama calon karyawan kantor cabang.
e. Data anggota yang dipersyaratkan disertai dengan bukti KTP yang telah dilegalisir oleh kantor lurah setempat.
f. Neraca dan perhitungan Hasil Xxxxx Xxxxxxxx yang bersangkutan dalam 2 (dua) tahun terakhir.
g. Rencana kerja Kantor Cabang sekurang-kurangnya setahun.
h. Nama Dewan Kerja Syariah.
ASPEK PEMBINAAN/ MONITORING/PENGAWAS KJKS/UJKS
Pasal 34 :
Pejabat pemerintah yang bertanggungjawab dalam bidang perkoperasian melaksanakan pembinaan terhadap KJKS dan UJKS sebagai berikut:
1. Memantau perkembangan KJKS dan UJKS secara berkala melalui laporan keuangan KJKS dan UJKS ybs.
2. Melakukan pemeriksaan secara menyeluruh baik yang menyangkut organisasi maupun usahanya, termasuk pelaksanaan program pembinaan anggota sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) KJKS dan UJKS.
3. Melakukan penilaian kesehatan KJKS dan UJKS sesuai kesehatan Pola Bagi Hasil ( Syariah ).
Pasal 32:
Dewan Pengawas Syariah bertugas melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan usaha KJKS/UJKS berdasarkan prinsip-prinsip Syariah dan melaporkan hasil pengawasannya kepada pejabat.
ASPEK MONITORING/PENGAWASAN KJKS/UJKS
Kepmen 91 tahun 2004 :
1. KJKS dan UJKS melalui Koperasi ybs wajib menyampaikan laporan keuangan secara berkala yaitu setiap triwulan dan laporan tahunan kepada Pejabat yang berwenang memberikan pengesahan dan PAD koperasi ybs.
2. Laporan triwulan disampaikan selambat-lambatnya 30 hari sejak bulan terakhir pada periode ybs.
3. Laporan tahunan disampaikan selambat-lambatnya 5 bulan sejak periode tahunan itu terakhir.
4. Laporan keuangan KSP dan USP meliputi unsur-unsur neraca, perhitungan hasil usaha dan laporan arus kas.
5. KJKS/UJKS yang menjalankan kegiatan maal, wajib membuat laporan penerimaan dan distribusi dana zakat,infaq, sadaqah serta wakaf (ZISWAF), melengkapi laporan keuangan sebagaimana maksud di atas.
6. Perlakuan akuntasi seluruh perkiraan dilakukan berdasarkan prinsip akuntansi syariah yang berlaku umum.
PENGENDALIAN RESIKO
▪ Pengelolaan KJKS/UJKS wajib memperhatikan azas-azas dan pembiayaan yang sehat dan menerapkan prinsip-prinsip kehati-hatian serta pembiayaan yang benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
▪ Penilaian atas kemampuan dan kesanggupan anggota/calon anggota yang dibiayai untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan wajib mempertimbangkan watak, kemampuan, modal agunan dan prospek usaha dari an.ggota / calon anggota