PERATURAN KEPALA DESA GUNJAN ASRI NOMOR ......................

PERATURAN KEPALA DESA XXXXXX XXXX NOMOR ......................

TENTANG

PENDIRIAN, PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA

DESA XXXXXX XXXX KECAMATAN BAYAN KABUPATEN LOMBOK UTARA

PEMERINTAH DESA XXXXXX XXXX KECAMATAN BAYAN KABUPATEN LOMBOK UTARA

2021

xxxxx://xxxxxx-xxxxxxxxxxxx-xxxx.xxxxxxxx.xxx/

KEPALA DESA XXXXXX XXXX KECAMATAN BAYAN KABUPATEN LOMBOK UTARA

PERATURAN KEPALA DESA XXXXXX XXXX NOMOR TAHUN 2021

TENTANG

PENDIRIAN, PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA XXXXXX XXXX,

Menimbang	:	a.	bahwa untuk meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pendapatan asli desa diperlukan suatu badan yang menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh desa;
		b.	bahwa salah satu badan usaha milik Desa sebagai layanan jasa keuangan mikro bagi warga tergolong miskin dan atau berpenghasilan rendah ;
		c.	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan kepala Desa tentang Pendirian,Pengurus dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa.
Mengingat	:	1.	Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Lombok Utara di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4872);
		2.	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
xxxxx://xxxxx	t-adm	3. inistra 4.	Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang–Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) Sebagai mana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor s6i-3d9es8a).;xxxxxxxx.xxx/ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tntang penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1

xxxxx://xxxxxx-xx

	Tahun 2020 tentang kebijkan keuangan Negara dan stabiltas sitem keungan untuk penanganan Pandemic corona Virus Disease ( COVID-19) dan/ atau dalam rangaka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian Nasional dan/ atau stabilitas system keuangan menjadi Unang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 nomor 134, tambahan Lembaran Negara Repulblik Indonesia nomor 6516);
5.	Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6.	Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7.	Peraturan Menteri Dalam Xxxxxx Xxxxxxxx Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091
8.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
9.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2093);
10	Peraturan Meteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 222/ PMK.07/2020 tentang Pengeloalaan Keuangan Desa 2021 ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 1641 );
11. ministra	Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara nomor 16 Tahun 2020 tentang Pembentukan Desa Xxxxxx Xxxx Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara (Lembaran Daerah Kabupaten sLi-odmesbao.bklogUsptaort.acomTa/ hun 2020 Nomor 16tambahan Lembaran daerah Kabupaten Lombok Utara nomor 92 );
12.	Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 18.A Tahun 2020

	tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 ( Berita Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2020 Nomor );
13.	Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 19.A Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021, ( Berita Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2020 Nomor 19.A );
14.	Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa dan Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten LOmbok Utara; ( Berita Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2020 Nomor 25 );

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA XXXXXX XXXX. KECAMATAN BAYAN KABUPATEN LOMBOK UTARA TENTANG PENDIRIAN, PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Derah adalah Kabupaten Lombok Utara.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lombok Utara

3. Bupati adalah Bupati Lombok Utara

4. Camat adalah Camat Bayan Kabupaten Lombok Utara sebagai Perangkat Daerah Kabupaten yang mempunyai wilayah kerja satu Kecamatan.

5. Desa adalah Desa Xxxxxx Xxxx

6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

9. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disingkat xxxxx://xxxxxx-xxxxxXxxxXxxXxx-xxxxxxx.xxxxxxxxxxxxx.xxxxxx/ ga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari

penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

10. Kepala Desa adalah pemimpin penyelenggaraan pemerintahan Desa yang dipilih langsung oleh Penduduk Desa dari calon yang memenuhi syarat yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.

11. Perangkat Desa adalah Perangkat unsur pembantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.

12. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

13. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.

14. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

16. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

17. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

18. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

19. Kekayaan Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah

20. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan

xxxxx://xxxxxx-xxxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxx.xxxxxxXxxxxxxx.x. om/

21. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang

diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis

22. Kesepakatan Musyawarah Desa adalah suatu hasil keputusan dari Musyawarah Desa dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam Berita Acara kesepakatan Musyawarah Desa yang ditandatangani oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa.

23. Peraturan Desa adalah peraturan perundang- undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

BAB II

PEMBENTUKAN, NAMA DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Kepala Desa ini dibentuk Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disingkat BUM-Des, sebagai badan yang menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh Desa dan/atau kerja sama antar-Desa.

(2) Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didirikan dengan nama “Patuh Genem Berkarya”

(3) Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di wilayah Desa Xxxxxx Xxxx Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara.

Pasal 3

(1) Dalam rangka kerja sama antar-Desa dan pelayanan usaha antar-Desa dapat dibentuk BUM Desa bersama yang merupakan milik 2 (dua) Desa atau lebih.

Pendirian BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati melalui Musyawarah antar

Desa yang difasilitasi oleh badan kerja sama antar- Desa yang terdiri dari :

a. Pemerintah Desa;

b. lembaga kemasyarakatan Desa;

c. lembaga Desa lainnya; dan

d. tokoh masyarakat dengan mempertimbangkan keterwakilan perempuan.

(2) BUM Desa bersama ditetapkan dalam Peraturan Bersama Kepala Desa tentang Pendirian BUM Desa bersama.

xxxxx://xxxxxx-xxxxxxxxxxxx-xxxx.xxxxxxxx.xxx/

BAB III

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Asas

Pasal 4

(1) BUMDesa ”Patuh Genem Berkarya Desa Xxxxxx Xxxx.” berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

(2) Badan Usaha Milik Desa dikelola berdasarkan asas- asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.

(3) Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

(4) Keputusan BUMDesa ”. Desa Xxxxxx Xxxx Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara adalah musyawarah desa yang menjadi landasan pengrus dalam melaksanakan pengelolaan BUMDesa.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan Pasal 5

Pendirian BUM Desa Desa Xxxxxx Xxxx dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh Desa dan/atau kerja sama antar-Desa.

Pasal 6

Pendirian BUM Desa bertujuan :

a. meningkatkan perekonomian Desa;

b. mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa;

c. meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa;

d. mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga;

e. menciptakan peluang dan jaringan pasar hasil bumi yang mendukung kesejahteraan warga;

f. membuka lapangan kerja;

g. meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum,air bersih , pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa; dan

h. meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa.

xxxxx://xxxxxx-xxxxxxxxxxxx-xxxx.xxxxxxxx.xxx/

BAB IV

JENIS DAN KLASIFIKASI USAHA

Bagian Kesatu Jenis Usaha Pasal 7

BUM Desa dapat membentuk unit usaha meliputi :

a. Perseroan Terbatas sebagai persekutuan modal, dibentuk berdasarkan perjanjian, dan melakukan kegiatan usaha dengan modal yang sebagian besar dimiliki oleh BUM Desa, sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas; dan

b. Lembaga Keuangan Mikro dengan andil BUM Desa sebesar 60 (enam puluh) persen, sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang lembaga keuangan mikro.

Bagian Kedua Klasifikasi Usaha

Pasal 8

(1) BUM Desa dapat menjalankan bisnis sosial (social business) sederhana yang memberikan pelayanan umum (serving) kepada masyarakat dengan memperoleh keuntungan finansial.

(2) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memanfaatkan sumber daya lokal dan teknologi tepat guna, meliputi antara lain :

a. Usaha permebelan dan Pertukangan;

b. Usaha anyaman dari bambu tradional ;

c. Usaha bertenun dan pakaian adat

d. Usaha sumber daya lokal dan teknologi tepat guna lainnya.

Pasal 9

(1) BUM Desa dapat menjalankan usaha Pengelolaan air minum sebagai sumber pendapatan asli Desa.

(2) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan usaha pengeloaan air minum meliputi :

a. Melayani kebutuhan warga air bersih.

b. Memperbaiki jaringan yang rusak;

c. Memasang istilasi baru.

d. jasa pelayanan lainnya.dan

e. berkerjasama antar Desa

Pasal 10

xxxxx://xxxxxx-xxx(1i)nBistUraMsi-dDeesas.ablodgasppoatt.cmome/njalankan bisnis yang berproduksi dan/atau berdagang (trading) barang-barang tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun dipasarkan pada skala pasar yang lebih luas.

(2) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan perdagangan (trading) dan Waserda meliputi :

A. Menjual Kebutuhan Masyarakat di antaranya:

1. Menjual Saprodi (Pupuk,Obat-obatan pertanian dan perternakan)

2. Menjual Benih/Bibit Pertanian,Perkebunan,Horti.

3. Menjual bahan bangunan

4. Menjual kebutuhan kantor dan

5. Kebutuhan-butuhan lain bagi masyarakat Banyak

B. Membeli dan menjual hasil usaha masyarakat

1. Hasil pertanian, Perkebunan, Peternakan.

2. Hasil Lembah Madu.

3. UKM ( gula Merah)

C. Kegiatan bisnis produktif lainnya.

Pasal 11

(1) BUM Desa dapat menjalankan bisnis keuangan (financial business) yang memenuhi kebutuhan usaha- usaha skala mikro yang dijalankan oleh pelaku usaha ekonomi Desa.

(2) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan akses kredit dan peminjaman atau simpan pinjam yang mudah diakses oleh masyarakat Desa.

(3) BUM Desa dapat menjalankan bisnis proses cepat dan terjangkau dan penyimpann modal memproleh jasa sesuai kesepakatan;

1. Memproleh Modal Usaha UKM;

2. Jasa sewa gadai;

3. Butuh Modal Keperluan mendadak

4. Modal usaha pertanian; dan

5. Usaha-usaha lain nya.

Pasal 12

(1) BUM Desa dapat menjalankan usaha bersama (holding) sebagai induk dari unit-unit usaha yang dikembangkan masyarakat Desa baik dalam skala lokal Desa maupun kawasan perdesaan.

(2) Unit-unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berdiri sendiri yang diatur dan dikelola secara sinergis oleh BUM Desa agar tumbuh menjadi usaha bersama.

(3) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan usaha bersama meliputi :

a. Desa Wisata yang mengorganisir rangkaian jenis usaha dari kelompok masyarakat;

xxxxx://xxxxxx-xxxxxxxx.xxxxXx-xxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxXx.xxxxxx/xxx

c. kegiatan usaha bersama yang mengkonsolidasikan jenis usaha lokal lainnya.

BAB V

MODAL BADAN USAHA MILIK DESA

Pasal 13

(1) Modal awal BUM Desa bersumber dari APB Desa.

(2) Modal BUM Desa terdiri atas :

a. penyertaan modal Desa; dan

b. penyertaan modal masyarakat Desa.

Pasal 14

(1) Penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a terdiri atas :

a. Hibah dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa;

b. bantuan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa;

c. kerjasama usaha dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang dipastikan sebagai kekayaan kolektif Desa dan disalurkan melalui mekanisme APB Desa;

d. aset Desa yang diserahkan kepada APB Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Aset Desa.

(2) Penyertaan modal masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b berasal dari tabungan masyarakat dan atau simpanan masyarakat.

BAB VI

ORGANISASI PENGELOLA BADAN USAHA MILIK DESA

Bagian Kesatu Organisasi Pengelola Pasal 15

Organisasi pengelola BUM Desa terpisah dari organisasi Pemerintahan Desa.

Pasal 16

(1) Susunan kepengurusan organisasi pengelola BUM Desa terdiri dari :

a. Penasihat;

b. Pelaksana Operasional; dan

c. Pengawas.

(2) Penamaan susunan kepengurusan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan penyebutan nama yang ditetapkan dalam Peraturan

xxxxx://xxxxxx-xxxxxXxxxxxxxxxxx-xxxXxxx.xxxxxxxxxxxx.x.xxx/

Paragraf 1 Penasehat

Pasal 17

(1) Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a dijabat secara ex officio oleh Kepala Desa.

(2) Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban :

a. memberikan nasihat kepada Pelaksana Operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUM Desa;

b. memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUM Desa; dan

c. mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan BUM Desa.

(3) Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :

a. meminta penjelasan dari Pelaksana Operasional mengenai persoalan yang menyangkut pengelolaan usaha Desa; dan

b. melindungi usaha Desa terhadap hal-hal yang dapat menurunkan kinerja BUM Desa.

Paragraf 2 Pelaksana Operasional

Pasal 18

(1) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b terdiri atas :

a. Direktur;

b. Sekretaris;

c. Bendahara; dan

d. Kepala Unit Usaha yang dibantu oleh Sekretaris Unit Usaha dan Bendahara Unit Usaha.dan

e. Karyawan dan karyawati sesuai kebutuhan.

(2) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas mengurus dan mengelola BUM Desa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

(3) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban :

a. melaksanakan dan mengembangkan BUM Desa agar menjadi lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi dan/atau pelayanan umum masyarakat Desa;

b. menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi

xxxxx://xxxxxx-xxxxxxxxxxXxxx-xxxxxx.xxxxxxxxxxxxx.xxxxxx/xxxxxxxxx Pendapatan Asli Desa; dan

c. melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga perekonomian Desa lainnya.

(4) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :

a. membuat laporan keuangan seluruh unit-unit usaha BUM Desa setiap bulan;

b. membuat laporan perkembangan kegiatan unit-unit usaha BUM Desa setiap bulan;

c. memberikan laporan perkembangan unit-unit usaha BUM Desa kepada masyarakat Desa melalui Musyawarah Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 19

(1) Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3), Pelaksana Operasional dapat menunjuk Anggota Pengurus sesuai dengan kapasitas bidang usaha, khususnya dalam mengurus pencatatan dan administrasi usaha dan fungsi operasional bidang usaha.

(2) Pelaksana Operasional dapat dibantu karyawan sesuai dengan kebutuhan dan harus disertai dengan uraian tugas berkenaan dengan tanggung jawab, pembagian peran dan aspek pembagian kerja lainnya.

Pasal 20

(1) Persyaratan menjadi Pelaksana Operasional meliputi :

a. masyarakat Desa yang mempunyai jiwa wirausaha;

b. berdomisili dan menetap di Desa sekurang- kurangnya 2 (dua) tahun;

c. berkepribadian baik, xxxxx, adil, cakap, dan perhatian terhadap usaha ekonomi Desa; dan

d. pendidikan minimal setingkat SMU/Madrasah Aliyah/SMK atau sederajat;

(2) Pelaksana Operasional dapat diberhentikan dengan alasan :

a. meninggal dunia;

b. telah selesai masa bakti sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa;

x. xxxxundurkan diri;

d. tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik sehingga menghambat perkembangan kinerja BUM Desa;

e. terlibat kasus pidana dan telah ditetapkan sebagai tersangka.

Paragraf 3 Pengawas

xxxxx://xxxxxx-xxxxxxxxxxxx-xxxx.xxxxxxxx.xxx/ Pasal 21

(1) Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat

(1) huruf c mewakili kepentingan masyarakat.

(2) Susunan kepengurusan Pengawas terdiri dari :

a. Ketua;

b. Wakil Ketua merangkap anggota;

c. Sekretaris merangkap anggota; da

d. Anggota.

(3) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewajiban menyelenggarakan Rapat Umum untuk membahas kinerja BUM Desa sekurang- kurangnya 1 (satu) tahun sekali.

(4) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang menyelenggarakan Rapat Umum Pengawas untuk :

a. pemilihan dan pengangkatan pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (2);

b. penetapan kebijakan pengembangan kegiatan usaha dari BUM Desa; dan

c. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja Pelaksana Operasional.

(5) Masa bakti Pengawas diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa.

(6) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari penduduk desa berdasarkan persyaratan sekurang-kurangnya sebagai berikut :

a. Memiliki jiwa wira usaha;

b. Bertempat tinggal dan menetap di desa sekurang- kurangnya 2 (dua) tahun;

c. Berusia paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat diangkat pertama kali sebagai pengawas;

d. Berbadan sehat dan mampu melakukan tindakan hukum;

e. Berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, berwibawa, penuh pengabdian terhadap perekonomian masyarakat desa; dan

f. Berpendidikan sekurang-kurangnya SLTP.

Bagian Kedua

Tahapan Pembentukan Organisasi Pengelola

Pasal 22

Susunan kepengurusan BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dipilih oleh masyarakat Desa melalui Musyawarah Desa sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa.

Pasal 23

(1) Pembentukan kepengurusan Badan Usaha Milik Desa melalui tahapan sebagai berikut :

a. Pemerintah desa melakukan identifikasi dan inventarisasi warga masyarakat yang memenuhi

xxxxx://xxxxxx-xxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxx/

dijadikan pengurus BUM Desa;

b. Pemerintah Desa bersama-sama dengan menyusun rancangan peraturan Kepala desa tentang kepengurusan BUM Desa untuk dibahas dalam

musyawarah desa;

c. Pemerintah pelaksanaan musyawarah desa

d. Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada huruf c diikuti oleh Pemerintah Desa, , LPM, Ketua RW/RT dan unsur masyarakat, yang dapat terdiri dari unsur tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidik, perwakilan kelompok tani, perwakilan kelompok perajin, perwakilan kelompok perempuan, dan perwakilan kelompok masyarakat miskin.

e. Kepala Desa mempersiapkan rencana Musyawarah Desa dalam rangka membentuk kepengurusan BUM Desa;

f. Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada huruf d, melalui tahapan sebagai berikut :

1) Kepala Desa bertindak selaku pimpinan Musyawarah Desa;

2) Sekretaris Desa membacakan susunan acara sebelum Musyawarah Desa dipimpin oleh pimpinan Musyawarah Desa, dan meminta persetujuan seluruh peserta yang hadir perihal susunan acara;

3) Pembukaan oleh pimpinan musyawarah desa sekaligus pemaparan peraturan Kepala desa tentang kepengurusan BUM Desa;

4) Pembahasan kepengurusan BUM Desa melalui forum diskusi;

dalam rangka pembentukan kepengurusan BUM Pimpinan musyawarah desa menyimpulkan hasil pembahasan dan dibacakan dan/atau diumumkan kepada seluruh peserta musyawarah desa dan dituangkan ke dalam Berita Acara Musyawarah Desa;

5) Musyawarah ditutup/Do’a.

(2) Pemerintah Desa menuangkan Berita Acara kesimpulan musyawarah desa tentang pembentukan kepengurusan BUM Desa yang telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa untuk ditetapkan menjadi Keputusan Kepala Desa.

BAB VII

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN BADAN USAHA MILIK DESA

Pasal 24

(1) Rencana Kerja dan Anggaran BUM Desa (RKAB) merupakan pedoman dan alat kendali manajemen dalam mengelola organisasi dan kegiatan usaha tahunan BUM Desa.

xxxxx://xxxxxx-xxx(2i)nPisetrlaaski-sdaesnaa.bloogpseproat.scioomn/al menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran BUM Desa (RKAB) kepada kepala desa

selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya tahun buku berjalan untuk mendapat pengesahan setelah mendapat persetujuan dari pengawas.

(3) Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran BUM Desa (RKAB) oleh kepala desa dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah RKAB diterima.

Dalam hal Rencana Kerja dan Anggaran BUM Desa (RKAB) yang telah disahkan oleh kepala desa dalam pengelolaannya diperlukan penyesuaian.

KERJASAMA BADAN USAHA MILIK DESA

(1) pelaksana operasional dapat mengadakan perubahan atau revisi.

(2) Perubahan atau revisi Rencana Kerja dan Anggaran BUM Desa (RKAB) sebagaimana dimaksud pada ayat

(4) disampaikan kepada pengawas untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya disahkan oleh kepala desa.

(3) Dalam hal pelaksana operasional tidak membuat Rencana Kerja dan Anggaran BUM Desa (RKAB) dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala desa memberikan sanksi.

(4) Apabila pelaksana operasional tidak membuat Rencana Kerja dan Anggaran BUM Desa (RKAB) sebagaimana dimaksud pada ayat (6) maka untuk kelancaran usaha, kepala desa dapat menetapkan Rencana Kerja dan Anggaran BUM Desa (RKAB) dengan berpedoman kepada realisasi anggaran tahun sebelumnya.

BAB VIII

Pasal 25

(1) BUM Desa dapat melakukan kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih.

(2) Kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih dapat dilakukan dalam satu kecamatan atau antar kecamatan dalam satu kabupaten.

(4) Kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih harus mendapat persetujuan masing-masing Pemerintah Desa.

Pasal 26

(1) Kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih dibuat dalam naskah perjanjian kerjasama.

(2) Naskah perjanjian kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih paling sedikit memuat :

a. subyek kerjasama;

b. obyek kerjasama;

xxxxx://xxxxxx-xxxxxxxxxxxx-xxxx.xxxxxxxx.xxx/

c. jangka waktu;

x. xxx dan kewajiban;

e. pendanaan;

f. keadaan memaksa;

x. xxxxalihan aset ; dan

h. penyelesaian perselisihan.

(3) Naskah perjanjian kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih ditetapkan oleh Pelaksana Operasional dari masing-masing BUM Desa yang bekerjasama.

Pasal 27

(1) Kegiatan kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih dipertanggungjawabkan kepada Desa masing-masing sebagai pemilik BUM Desa.

(2) Dalam hal kegiatan kerjasama antar unit usaha BUM Desa yang berbadan hukum diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas dan Lembaga Keuangan Mikro.

BAB IX

PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN BADAN USAHA MILIK DESA

Bagian Kesatu Pengelolaan Alokasi Hasil Usaha

Pasal 28

(1) Hasil usaha BUM Desa merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil transaksi dikurangi dengan pengeluaran biaya dan kewajiban pada pihak lain, serta penyusutan atas barang-barang inventaris dalam 1 (satu) tahun buku.

(2) Pembagian hasil usaha BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga BUM Desa.

(3) Alokasi pembagian hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikelola melalui sistem akuntansi sederhana.

Pasal 29

(1) Kerugian yang dialami BUM Desa menjadi beban BUM Desa.

(2) Dalam hal BUM Desa tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan rugi melalui Musyawarah Desa.

(3) Unit usaha milik BUM Desa yang tidak dapat menutupi xxxxx://xxxxxx-xxxxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxx/ t dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan dalam

peraturan perundang-undangan mengenai kepailitan.

Bagian Kedua Pertanggungjawaban Pasal 30

(1) Pelaksana operasional melaporkan pertanggungjawaban pelaksaaan BUM Desa kepada penasehat yang secara ex-officio dijabat oleh kepala desa.

(2) Kepala Desa mempertanggungjawabkan tugas pembinaan BUM des

(3) Laporan pertanggungjawaban pelaksaaan pengelolaan BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah berakhirnya tahun angggaran.

(4) Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut :

a. Pendahuluan; memuat latar belakang, maksud dan tujuan usaha;

b. Kegiatan Usaha; memuat materi pelaksanaan/tenaga kerja, produksi, penjualan/pemasaran, keuntungan dan kerugian;

c. Permasalahan/Hambatan; memuat materi tentang permasalahan yang menghambat penyelenggaraan pengelolaan BUM Desa baik berupa pengadaan bahan baku, pemasaran, tenaga kerja, permodalan, mitra usaha atau permasalahan lainnya yang terkait dengan BUM Desa

d. Pemecahan masalah atau solusi sebagai jalan keluar dari permasalahan/hambatan; dan

e. Penutup.

Pasal 31

(1) Pembinaan, pemantauan dan evaluasi terhadap pengembangan manajemen dan sumber daya manusia pengelola BUM Desa dilakukan oleh Bupati, yang secara teknis dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa atau oleh Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) Kabupaten Lombok Utara yang terkait sesuai dengan tugas fungsinya.

(2) Camat melakukan Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan melalui :

a. fasilitasi penyusunan peraturan Desa dan peraturan kepala Desa;

b. fasilitasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa;

c. fasilitasi kerja sama antar-Desa dan kerja sama Desa dengan pihak ketiga;

(3) Pembinaan, pemantauan dan evaluasi terhadap pengembangan manajemen dan sumber daya manusia

xxxxx://xxxxxx-xxxxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxx.xXxxXxxXxxx.Xxxxxx/x di tingkat desa dilakukan oleh

Kepala Desa.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Kepala Desa ini, sepanjang teknis pelaksanaannya dapat diatur lebih lanjut dalam AD/ART Bundes dan/atau Keputusan Rapat Anggota.

Pasal 33

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dalam Berita Desa Xxxxxx Xxxx.

Ditetapkan di .................

Pada tanggal …………………..

KEPALA DESA XXXXXX XXXX

ATSAH

Diundangkan di .................

Pada tanggal ……………………

SEKRETARIS DESA XXXXXX XXXX

SUCIANTO

.

BERITA DESA ................. TAHUN .......... NOMOR ......

xxxxx://xxxxxx-xxxxxxxxxxxx-xxxx.xxxxxxxx.xxx/

Lampiran	Peraturan Kepala Desa xxxxxx xxxx Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara
Nomor	...................
Tanggal	.......................
Tentang	Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI

BADAN USAHA MILIK DESA “PATUH GENEM BERKARYA” DESA XXXXXX XXXX KECAMATAN . BAYAN KABUPATEN LOMBOK UTARA

PENGAWAS

PENASEHAT

Kepala Desa

DIREKTUR

SEKRETARIS

BENDAHARA

Kepala Unit Usaha Badan Pengelola Air Minum.

Kepala Unit Usaha WASERDA &USAHA PERTANIAN

Kepala Unit Usaha SIMPAN PINJAM

Sekretaris

Bendahara

Sekretaris

Bendahara

Sekretaris

Bendahara

KEPALA DESA XXXXXX XXXX

ATSAH

xxxxx://xxxxxx-xxxxxxxxxxxx-xxxx.xxxxxxxx.xxx/