WALIKOTA MOJOKERTO PROPINSI JAWA TIMUR

WALIKOTA MOJOKERTO

PROPINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO

NOMOR ............. TAHUN 2022

TENTANG

SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS PEMERINTAH DAERAH KOTA MOJOKERTO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA MOJOKERTO,

Menimbang: a. bahwa dalam rangka mendukung pengelolaan arsip dinamis yang efektif dan efisien sebagaimana diamanatkan Pasal 40 ayat (4) Undang-Undang Nomor

43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, serta untuk pengamanan fisik dan informasi arsip dinamis dari penyalahgunaan pihak yang tidak berhak, maka perlu diatur akses penggunaannya berdasarkan klasifikasi keamanan dan aksesnya;

2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis Pemerintah Daerah Kota Mojokerto;

Mengingat: . . .

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan Dalam Undang-Undang Nomor

2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);

6. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembuatan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis;

2. Peraturan . . .

7. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Kota Mojokerto;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO TENTANG SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS PEMERINTAH DAERAH KOTA MOJOKERTO.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Mojokerto.

2. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Mojokerto.

3. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

4. Arsip Dinamis adalah Arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan Pencipta Arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu.

5. Pencipta Arsip adalah pihak yang mempunyai kemandirian dan otoritas dalam pelaksanaan fungsi, tugas, dan tanggung jawab di bidang pengelolaan Arsip Dinamis.

6. Unit . . .

5. Unit Pengolah adalah satuan kerja pada Pencipta Arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengolah semua Arsip yang berkaitan dengan kegiatan penciptaan Arsip di lingkungannya.

6. Akses Arsip adalah ketersediaan Arsip sebagai hasil dari kewenangan hukum dan otorisasi legal, serta keberadaan sarana bantu untuk mempermudah penemuan dan pemanfaatan Arsip.

7. Klasifikasi Keamanan Arsip Dinamis adalah pengkategorian/penggolongan Arsip Dinamis berdasarkan pada tingkat keseriusan dampak yang ditimbulkan terhadap kepentingan dan keamanan negara, publik dan perorangan.

8. Klasifikasi Akses Arsip Dinamis adalah pengkategorian pengaturan ketersediaan Arsip Dinamis sebagai hasil dari kewenangan hukum dan otoritas legal pencipta arsip untuk mempermudah pemanfaatan Arsip.

9. Sangat Rahasia adalah klasifikasi informasi dari arsip yang memiliki informasi yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan/atau keselamatan bangsa.

10. Rahasia adalah klasifikasi informasi dari arsip yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional dan/atau ketertiban umum.

11. Terbatas adalah klasifikasi informasi dari arsip yang memiliki informasi yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.

12. Biasa/Terbuka adalah klasifikasi informasi dari arsip yang memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.

Pasal 2 . . .

Pasal 2

1. Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam pengamanan dan pengaturan akses penggunaan informasi Arsip Dinamis kepada publik.

2. Peraturan Walikota ini bertujuan:

   1. agar Perangkat Daerah melaksanakan pengelolaan Arsip Dinamis secara maksimal di lingkungan kerjanya;

   2. menyediakan layanan informasi Arsip Dinamis kepada publik dengan prinsip cepat, tepat, murah, dan aman;

   3. menyediakan informasi yang dapat diakses sesuai dengan Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis; dan

   4. menjamin keamanan dan keselamatan fisik dan informasi Xxxxx dari penggunaan oleh pihak yang tidak berhak.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi:

1. Klasifikasi Keamanan Arsip Dinamis;

2. Klasifikasi Akses Arsip Dinamis;

3. pengamanan fisik dan informasi Xxxxx Xxxxxxx; dan

4. daftar Arsip Dinamis berdasarkan Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis.

BAB II

KLASIFIKASI KEAMANAN ARSIP DINAMIS

Pasal 4

1. Klasifikasi Keamanan Xxxxx Xxxxxxx mengacu pada ketentuan dalam tata naskah dinas.

2. Klasifikasi . . .

2. Klasifikasi Keamanan Arsip Dinamis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada tingkat keseriusan dampak yang ditimbulkan terhadap kepentingan dan keamanan negara, pemerintah, dan masyarakat.

3. Klasifikasi Keamanan Arsip Dinamis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas informasi Arsip dengan kategori:

   1. Sangat Rahasia;

   2. Rahasia;

   3. Terbatas; dan

   4. Biasa/Terbuka.

4. Informasi Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada nilai informasi Arsip dan analisis resiko yang kemungkinan timbul apabila informasi dan fisik Arsip diberikan pada pihak yang menginginkan mengakses Arsip Dinamis.

BAB III

KLASIFIKASI AKSES ARSIP DINAMIS

Bagian Kesatu Klasifikasi Akses

Pasal 5

1. Klasifikasi Akses Arsip Dinamis dilakukan untuk melindungi penggunaan Arsip Dinamis dari pihak yang tidak berhak.

2. Pihak yang dapat menggunakan Akses Arsip Dinamis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan dengan klasifikasi untuk pihak dari lingkungan:

   1. internal Perangkat Daerah; dan

   2. eksternal Perangkat Daerah.

3. Dalam . . .

3. Dalam lingkungan internal Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, semakin tinggi jabatan, maka semakin luas kewenangan untuk mengakses informasi Arsip Dinamis.

4. Bagi pihak internal Perangkat Daerah yang tingkat jabatannya tidak memiliki kewenangan untuk mengakses dan menggunakan informasi serta fisik Arsip Dinamis untuk Arsip kategori Sangat Rahasia, Rahasia dan Terbatas, dapat diberikan akses apabila sudah mendapat izin dari Kepala Perangkat Daerah.

5. Dalam lingkungan eksternal Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, kewenangan akses dan penggunaan Arsip Dinamis Perangkat Daerah dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan Kepala Pencipta Arsip dan mengikuti mekanisme yang berlaku.

Bagian Kedua Pengguna Akses Arsip Dinamis

Pasal 6

1. Pengguna yang berhak mengakses Arsip Dinamis pada setiap Perangkat Daerah dan penyelenggara pemerintahan berasal dari:

   1. internal; dan

   2. eksternal.

2. Pengguna internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan setiap orang atau unit kerja yang menggunakan Arsip dan berasal dari dalam lingkungan Perangkat Daerah.

3. Pengguna internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pengguna Arsip dari:

   1. sekretariat daerah;

   2. sekretariat DPRD;

   3. badan/dinas;

4. inspektorat . . .

4. inspektorat;

5. rumah sakit pemerintah daerah;

6. satuan polisi pamong praja; dan

7. badan usaha milik daerah.

4. Pengguna eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan setiap orang atau badan hukum yang menggunakan Arsip dan berasal dari luar lingkungan Perangkat Daerah.

5. Pengguna eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi pengguna Arsip dari:

   1. publik/masyarakat;

   2. pengawas eksternal, yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP); dan

   3. aparat penegak hukum, yaitu kepolisian dan kejaksaan.

Bagian Ketiga

Kewenangan dan Kewajiban Pengguna Akses Arsip Dinamis

Pasal 7

1. Pengguna internal dan eksternal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dan huruf b dapat mengakses informasi Arsip melalui:

   1. Daftar Arsip Dinamis Berdasarkan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis yang termuat dalam website; dan/atau

   2. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di setiap Perangkat Daerah.

2. Pengguna eksternal dari unsur publik/masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) huruf a dapat mengakses dan memperoleh fisik informasi kategori biasa/terbuka dalam bentuk hard copy dari Arsip yang dibutuhkan melalui PPID di setiap Perangkat Daerah.

3. Pengguna . . .

3. Pengguna eksternal dari unsur pengawas eksternal dan/atau aparat penegak hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) huruf b dan huruf c dapat melakukan permintaan akses dan peminjaman fisik Arsip yang dibutuhkan secara tertulis yang ditandatangani pejabat yang berwenang dari pihak pengawas eksternal dan/atau aparat penegak hukum yang disetujui Kepala Perangkat Daerah atau pejabat 1 (satu) tingkat di bawahnya yang mewakili, untuk kepentingan pengawasan serta kepentingan penyelidikan dan/atau penyidikan.

4. Penggunaan Akses Arsip Dinamis pada setiap Perangkat Daerah diatur berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 8

Pengguna Akses Arsip Dinamis memiliki kewajiban:

1. mematuhi mekanisme yang diberlakukan di setiap Perangkat Daerah Pencipta Arsip;

2. bertanggung jawab terhadap penggunaan arsipnya;

3. menjaga kerahasiaan dan keterbatasan serta hanya menggunakan sepanjang kebutuhan pengawasan atau penyelidikan dan/atau penyidikan perkara hukum untuk pengguna Arsip Dinamis terhadap informasi Arsip dengan kategori Sangat Rahasia, Rahasia dan Terbatas; dan

4. tidak menyebarluaskan Arsip Dinamis terhadap informasi Arsip dengan kategori Sangat Rahasia, Rahasia dan Terbatas yang telah selesai digunakan ke pihak lain yang tidak berhak.

BAB IV

PENGAMANAN FISIK DAN INFORMASI ARSIP DINAMIS

Bagian Kesatu Umum

Pasal 9

1. Pengamanan Arsip Dinamis dilakukan sesuai dengan tingkat Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip.

2. Dalam . . .

2. Dalam melakukan pengamanan Arsip Dinamis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu memperhatikan:

   1. penyimpanan Arsip Dinamis; dan

   2. penyampaian informasi Arsip Dinamis.

Bagian Kedua Penyimpanan Arsip Dinamis

Pasal 10

1. Penyimpanan Arsip Dinamis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dilakukan sesuai dengan media simpan arsipnya, misalnya:

   1. kertas;

   2. elektronik;

   3. hasil alih media/digitalisasi; atau

   4. media simpan Arsip dalam bentuk lainnya.

2. Penyimpanan Arsip Dinamis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

   1. fisik Xxxxx aktif disimpan di Unit Pengolah dengan menggunakan sarana filling cabinet/lemari Arsip yang sesuai standar kearsipan yang berlaku;

   2. fisik Arsip inaktif disimpan di pusat Arsip dan mempergunakan sarana boks Arsip yang sesuai standar kearsipan;

   3. Arsip elektronik atau hasil alih media/digitalisasi disimpan menggunakan:

      1. software yang dapat dipergunakan untuk melakukan akses pencarian Arsip dengan cepat serta tepat; dan

      2. hardware yang mampu menampung data besar dan kompatibel dengan perkembangan teknologi informasi.

3. Dalam . . .

3. Dalam melakukan penyimpanan Arsip Dinamis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan kode/tanda sebagai penanda tertentu pada fisik kelompok berkas/sampul penyimpan Arsip khusus untuk Arsip dengan kategori Sangat Rahasia, Rahasia, dan Terbatas.

4. Dalam rangka pengamanan informasi Arsip Dinamis, perlu adanya kerja sama yang sinergis antara pejabat di PPID, Unit Pengolah, dan unit kearsipan yang menyimpan Arsip.

Bagian Ketiga Penyampaian Informasi Arsip Dinamis

Pasal 11

1. Penyampaian informasi Arsip Dinamis disesuaikan dengan tingkat klasifikasi informasi.

2. Penyampaian informasi kepada pihak yang memerlukan Arsip Dinamis dengan kategori Sangat Rahasia, Rahasia, dan Terbatas dilakukan dengan segera dalam waktu yang cepat dan secara langsung.

3. Penyampaian informasi kepada pihak yang memerlukan Arsip Dinamis dengan kategori Biasa/Terbuka dilakukan secara langsung atau melalui perantara.

BAB V

DAFTAR ARSIP DINAMIS BERDASARKAN KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS

Pasal 12

1. Perangkat Daerah dalam memberikan pelayanan informasi Arsip kepada publik mengacu pada Daftar Arsip Dinamis berdasarkan Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis.

2. Pelayanan . . .

2. Pelayanan informasi Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) khususnya terkait layanan yang berkategori Sangat Rahasia, Rahasia, Terbatas dan Biasa/Terbuka.

3. Daftar Arsip Dinamis berdasarkan Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

   1. klasifikasi keamanan dan akses Arsip Dinamis fasilitatif; dan

   2. klasifikasi keamanan dan akses Arsip Dinamis substantif.

4. Daftar Arsip Dinamis berdasarkan Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis fasilitatif sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf a tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

5. Daftar Arsip Dinamis berdasarkan Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis substantif sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf b diatur dalam Peraturan Walikota tersendiri.

6. Daftar Arsip Dinamis sebagaimana dimaksud ayat (1) disusun oleh Tim yang dibentuk dengan Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Mojokerto.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto

Pada tanggal 2022

WALIKOTA MOJOKERTO

IKA PUSPITASARI

Diundangkan di Mojokerto

Pada tanggal 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO,

XXXXX XXX XXXXXXXX, STD, MM.

Pembina Utama Madya

NIP. 19680206 199301 1 002

BERITA DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2022 NOMOR .....

LAMPIRAN

PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO NOMOR ....... TAHUN 2022

TENTANG

SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS PEMERINTAH DAERAH KOTA MOJOKERTO

TABEL KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS FASILITATIF PEMERINTAH DAERAH KOTA MOJOKERTO

NO.	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
A.	050	PERENCANAAN
	050.1	Pokok-pokok Kebijakan dan Strategi Pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang/Master Plan (RPJP) Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan	Terbuka	Eselon II – IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Daerah.	Sekretariat
	050.11	Rencana Kerja Tahunan Usulan Rencana Kerja Tahunan Unit Kerja/SKPD beserta data pendukung Rencana Kerja Tahunan Unit Kerja/SKPD Rencana Kerja Tahunan Pemerintah Daerah	Terbatas	Eselon II-IV	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Daerah.	Sekretariat

	050.11	Program Kerja Tahunan Program Kerja Tahunan Unit Kerja/SKPD Program Kerja Tahunan Pemerintah Daerah	Terbatas	Eselon II-IV	Dapat membawa dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Daerah	Sekretariat
	050.11	Rencana Kinerja Tahunan Rencana Kinerja Tahunan Unit Kerja/SKPD Rencana Kinerja Tahunan Pemerintah Daerah	Terbatas	Eselon II-IV	Dapat membawa dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Daerah	Sekretarist
	058	Penetapan/Kontrak Kinerja Tahunan Penetapan/Kontrak Kinerja Tahunan Pimpinan Unit Kerja/SKPD Penetapan/Kontrak Kinerja Tahunan Sekretariat Daerah, Asisten Sekretariat Daerah, Staf Ahli, Ketua, Wakil Ketua, Anggota DPRD, Ketua, Wakil Ketua, Anggota KPUD, dan BAWASDA, Ketua, Wakil Ketua, Anggota Komisi Lainnya	Terbatas	Eselon II-IV	Dapat membawa dampak yang Mengganggu kinerja Pemerintah Daerah	Sekretariat
	050.04	Laporan Laporan Berkala Laporan Harian Laporan Mingguan Laporan Bulanan Laporan Triwulan Laporan Semesteran Laporan Tahunan Unit Kerja/SKPD Laporan Pertanggungjawaban Gubernur Laporan Insidental	Terbatas	Xxxxxx XX dan III	Dapat membawa dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Daerah	Sekretariat dan Bidang Teknis
	057	Evaluasi Program Evaluasi Program Unit Kerja/SKPD Evaluasi Program Pemerintah Daerah	Rahasia	Internal dan eksternal	Membawa dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Daerah	Sekretariat dan Bidang Teknis

B.	180	HUKUM
	188.341	Program Legislasi Bahan/materi Program Legislasi Pemerintah Daerah Program Legislasi Pemerintah Daerah	Terbatas	Eselon II –IV	Dapat membawa dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Daerah	Sekretariat dan Bidang Teknis
	188.341	2. Peraturan Daerah, termasuk naskah akademik, rancangan awal sampai dengan rancangan akhir dan telaah hukum	Terbatas	Eselon II –IV	Dapat membawa dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Daerah	Sekretariat dan Bidang Teknis
	188.341	3. Peraturan Walikota termasuk rancangan awal sampai dengan rancangan akhir dan telaah hukum	Terbatas	Eselon II –IV	Dapat membawa dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Daerah	Sekretariat dan Bidang Teknis
	188.44	4. Keputusan/Ketetapan Walikota termasuk rancangan awal sampai dengan rancangan akhir dan telaah hukum	Terbatas	Eselon II – IV	Dapat membawa dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Daerah	Sekretariat dan Bidang Teknis
	188.44	5. Keputusan Sekretariat Daerah termasuk rancangan awal sampai dengan rancangan akhir dan telaah hukum	Terbuka	Internal dan eksternal	Tidak membawa dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Daerah	Sekretariat dan Bidang Teknis
	188.54	6. Instruksi/Surat Edaran Walikota	Terbuka	Internal dan eksternal	Tidak membawa dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Daerah	Sekretariat dan Bidang Teknis

	188.54	8. Surat Perintah Walikota	Terbatas	Eselon II dan III	Dapat membawa dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Daerah	Sekretariat
	188.54	9. Surat Perintah Pejabat setingkat Eselon II	Terbatas	Eselon II dan III	Dapat membawa dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Daerah	Sekretariat
	188.3	Peraturan Pimpinan Lembaga Negara dan Badan Pemerintah/Instansi Peraturan Ketua Lembaga Tinggi Negara Peraturan Menteri/Pejabat Setingkat Menteri Peraturan Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian Peraturan Ketua Komisi/ Tim/ Dewan Nasional	Terbuka	Internal dan eksternal	Tidak membawa dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Daerah	Bidang Teknis
	188.4	Keputusan/Ketetapan Pimpinan Lembaga Negara dan Badan Pemerintah/Instansi. Keputusan/Ketetapan Ketua Lembaga Tinggi Negara Keputusan/Ketetapan Menteri/Pejabat Setingkat Menteri Keputusan/Ketetapan Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian Keputusan/Ketetapan Ketua Komisi/ Tim/ Dewan Nasional	Terbuka	Internal dan eksternal	Tidak membawa dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Daerah	Bidang Teknis
	188.5	Instruksi/Surat Edaran Instruksi/Surat Edaran Ketua Lembaga Tinggi Negara Instruksi/Surat Edaran Menteri/Pejabat Setingkat Menteri Instruksi/Surat Edaran Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian Instruksi/Surat Edaran Ketua Komisi/ Tim/ Dewan Nasional	Terbuka	Internal dan eksternal	Tidak membawa dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Daerah	Bidang Teknis

	188.52	Surat Perintah Surat Perintah Ketua Lembaga Tinggi Negara Surat Perintah Menteri/Pejabat Setingkat Menteri Surat Perintah Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian Surat Perintah Ketua Komisi/ Tim/ Dewan Nasional	Terbatas	Eselon II dan III	Dapat membawa dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Daerah	Bidang Teknis
	188.3	14. Standar/Pedoman/Prosedur Kerja/Petunjuk Pelaksanaan/Petunjuk Teknis yang bersifat Nasional/Regional/Instansional termasuk rancangan	Terbuka	Internal dan eksternal	Tidak membawa dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Daerah	Bidang Teknis
	181.4	Nota Kesepahaman /Memorandum of Understanding (MoU)/Kontrak/ Perjanjian Kerjasama : Dalam Negeri Luar Negeri	Rahasia	Eselon II dan III	Membawa dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Daerah	Bidang Teknis
	188.341	16. Dokumentasi Hukum: Peraturan Daerah, Peraturan Walikota, Keputusan Walikota Instruksi Walikota, Surat Edaran Walikota.	Terbuka	Internal dan eksternal	Tidak membawa dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Daerah	Bidang Teknis
	183.1	Sosialisasi/Penyuluhan/Pembinaan Hukum: Berkas yang berhubungan dengan kegiatan sosialisasi atau penyuluhan hukum Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penyuluhan Hukum	Terbatas	Eselon II - IV	Dapat membawa dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Daerah	Bidang Teknis

182

Kasus/Sengketa Hukum Pidana Berkas tentang kasus/sengketa pidana, baik kejahatan maupun pelanggaran: proses verbal mulai dari penyelidikan, penyidikan s ampai dengan vonis berkas pembelaan dan bantuan hukum telaah hukum dan opini hukum Perdata Berkas tentang kasus/sengketa perdata: proses verbal mulai dari penyelidikan, penyidikan sampai dengan vonis berkas pembelaan dan bantuan hukum telaah hukum dan opini hukum Tata Usaha Negara Berkas tentang kasus/sengketa Tata Usaha Negara : proses verbal mulai dari penyelidikan, penyidikan sampai dengan vonis berkas pembelaan dan bantuan hukum telaah hukum dan opini hukum Perburuhan Berkas tentang kasus/sengketa Perburuhan : proses verbal mulai dari penyelidikan, penyidikan sampai dengan vonis berkas pembelaan dan bantuan hukum telaah hukum dan opini hukum Arbitrase Berkas tentang kasus/ sengketa Arbitrase : proses verbal mulai dari penyelidikan, penyidikan sampai dengan keputusan arbitrase/ketetapan hakim berkas pembelaan dan bantuan hukum telaah hukum dan opini hukum Sengketa adat

Sangat rahasia

Xxxxxx XX dan III

Sangat berdampak dalam mengganggu kinerja Pemerintah Daerah

Sekretariat

	183.1	19. Bantuan/Konsultasi Hukum/Advokasi Berkas tentang pemberian bantuan/konsultasi hukum (Pidana, Perdata, Tata Usaha Negara dan Agama)	Terbatas	Eselon II dan III	Dapat membawa dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Daerah	Sekretariat
	181.4	Perizinan Berkas Perizinan sejak permohonan sampai dengan diterbitkannya surat ijin. Berkas Perizinan Penyelenggaraan Kegiatan, sejak permohonan sampai dengan diterbitkannya surat ijin Permohonan Izin yang ditolak	Rahasia	Eselon II dan III	Membawa dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Daerah	Sekretariat
	181.32	Hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI) Hak Cipta Hak Paten Paten Biasa Paten Sederhana Hak Desain Industri Hak Rahasia Dagang Hak Merk DTLS (Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu)	Sangat rahasia	Xxxxxx XX dan III	Dapat berdampak mengganggu kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Sekretariat
	181.32	22. Permohonan HKI yang ditolak (Hak Cipta, Paten, Desain Industri, Merk, Rahasia Dagang, Desain tata letak sirkuit Terpadu)	Rahasia	Eselon II dan III	Membawa dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Daerah	Sekretariat
C.	060	ORGANISASI DAN KETATALAKSANAAN
	061	Struktur organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah Pembentukan Pengubahan Pembubaran	Terbuka	Eselon II - IV	Tidak membawa dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Daerah	Sekretariat

	061.1	2. Uraian jabatan dan tata kerja	Terbatas	Internal dan eksternal	Dapat membawa dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Daerah	Sekretariat
	069.1	3. Standar kompetensi jabatan struktural dan fungsional	Terbatas	Eselon II - III	Dapat membawa dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Daerah	Sekretariat
	061.2	Tata Laksana Prosedur Tetap atau SOP Mekanisme Kerja	Terbatas	Internal dan eksternal	Dapat membawa dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Daerah	Sekretariat
	069	Evaluasi Organisasi dan Tata Laksana Evaluasi Struktur Organisasi Evaluasi Tugas Pokok dan Fungsi Evaluasi Uraian Jabatan Uraian Tata Laksana	Rahasia	Eselon II dan III	Membawa dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Daerah	Sekretariat
D.	020	PERLENGKAPAN/PERALATAN/KEKAYAAN DAERAH
	027	1. Ketentuan-ketentuan tentang pengelolaan barang daerah	Terbatas	Eselon II dan III	Dapat membawa dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Daerah	Sekretariat
	027	Rencana kebutuhan barang Usulan SKPD Rencana/Daftar Kebutuhan Barang (RKBU/DKBU) Pemerintah Daerah	Terbatas	Eselon III	Dapat membawa dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Daerah	Sekretariat

	027.2	3. Standarisasi, meliputi : standarisasi barang dan harga	Terbuka	Eselon III dan IV	Tidak membawa dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Daerah	Sekretariat
	027	Pengadaan/pembelian barang/jasa Pengadaan/pembelian barang tidak melalui lelang (pengadaan langsung) Usulan unit kerja dan unit pendukung Proses pengadaan barang Serah terima barang Pengadaan/pembelian barang melalui lelang Umum Terbatas Pemilihan Langsung Penunjukan Langsung Melalui bantuan/hibah Melalui tukar menukar Melalui pinjam pakai Melalui kerjasama pemanfaatan Melalui bangun guna serah Melalui sewa	Terbatas	Eselon III dan IV	Dapat membawa dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Daerah	Sekretariat
	011	Peminjaman barang bergerak, meliputi: alat perlengkapan kantor, kendaraan dinas, barang inventaris dan barang bergerak lainnya. Bukti-bukti kepemilikan gedung/bangunan meliputi: sertifikat tanah, ijin bangunan, gambar berikut bestek (rancang bangun gedung), silsilah riwayat bangunan, cara perolehan dan pengalihan kepemilikan Bukti-bukti kepemilikan barang bergerak, meliputi kendaraan dinas, barang inventaris, dan barang bergerak lainnya.	Terbatas	Eselon III dan IV	Dapat membawa dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Daerah	Sekretarist
	028	6. Administrasi pergudangan meliputi: buku gudang, buku pengadaan, buku penerimaan barang, buku pengeluaran barang, kartu barang, kartu persediaan barang, laporan mutasi barang.	Terbatas	Eselon III dan IV	Dapat membawa dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Daerah	Sekretariat

	028	7. Pemeliharaan barang meliputi: pemeliharaan dan perbaikan perabot kantor, kendaraan dinas dan barang inventaris lainnya, serta balik nama barang.	Terbatas	Eselon III dan IV	Dapat membawa dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Daerah	Sekretariat
	032	8. Pengurusan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)	Terbatas	Eselon III dan IV	Dapat membawa dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Daerah	Sekretariat
	028	Inventarisasi barang: Barang bergerak Barang tidak bergerak	Terbatas	Eselon III dan IV	Dapat membawa dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Daerah	Sekretariat
	027	Distribusi meliputi: Barang pakai habis Barang bergerak Barang tidak bergerak	Terbatas	Eselon III dan IV	Dapat membawa dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Daerah	Sekretariat
	011	11. Penghapusan (penjualan, pemindahtanganan, tukarguling, hibah) gedung bangunan dan kelengkapan persyaratan.	Rahasia	Eselon II dan III	Membawa dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Daerah	Sekretariat
	011	12. Kasus penolakan pembelian rumah dinas oleh penghuni/bukan penghuni, meliputi: permohonan dan hasil pembahasan persyaratannya.	Rahasia	Eselon II dan III	Membawa dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Daerah	Sekretariat

E.	045	KEARSIPAN
	045.2	Administrasi persuratan Kartu Kendali Buku Agenda Lembar Pengantar/buku ekspedisi Formulir/Catatan Permintaan dan Layanan Penggandaan Dokumen/Arsip	Terbatas	Eselon III dan IV	Dapat membawa dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Daerah	Sekretariat
	045.5	Penyimpanan dan pemeliharaan arsip Daftar Pertelaan Arsip / Daftar Arsip Pemeliharaan Arsip dan ruang penyimpanan (seperti kegiatan fumigasi)	Terbatas	Eselon III dan IV	Dapat membawa dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Daerah	Bidang Teknis
	045.31	3. Persetujuan Jadwal Retensi Arsip (JRA)	Terbatas	Eselon III dan IV	Dapat membawa dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Daerah	Bidang Teknis
	045.02	4. Layanan Arsip (Peminjaman dan Penggunaan Arsip)	Terbatas	Eselon III dan IV	Dapat membawa dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Daerah	Bidang Teknis
	045.5	5. Autentikasi Arsip	Terbatas	Eselon III dan IV	Dapat membawa dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Daerah	Bidang Teknis
	045.02	6. Aksesibilitas Arsip	Terbatas	Eselon III dan IV	Dapat membawa dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Daerah	Bidang Teknis dan Sekretariat

	045.3	Penyusutan Arsip Pemindahan Arsip Inaktif Berita Acara Pemindahan Daftar Pertelaan Arsip / Daftar Arsip yang dipindahkan	Terbatas		Eselon III dan IV	Dapat membawa dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Daerah	Bidang Teknis dan Sekretariat
	045.34	Pemusnahan arsip yang tidak bernilai guna Berita Acara Pemusnahan Daftar Pertelaan Arsip / Daftar Arsip yang dimusnahkan Rekomendasi/pertimbangan/ pemusnahan arsip dari instansi terkait Keputusan pemusnahan	Terbatas		Eselon III dan IV	Dapat membawa dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Daerah	Bidang Teknis dan Sekretariat
	045.35	Penyerahan arsip statis Berita Acara Serah Terima Arsip Daftar Pertelaan Arsip / Daftar Arsip yang diserahkan	Terbatas		Eselon III dan IV	Dapat membawa dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Daerah	Bidang Teknis
	045.4	Pembinaan Kearsipan: Apresiasi/sosialisasi/penyuluhan kearsipan Bimbingan Teknis Supervisi dan monitoring	Terbatas		Eselon II - IV	Dapat membawa dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Daerah	Bidang Teknis
	046	Pengelolaan arsip sandi: Komunikasi kedinasan biasa Komunikasi kedinasan dalam bentuk kode sandi Hasil Transliterasi sandi	Terbatas		Eselon III – IV	Dapat membawa dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Daerah	Bidang Teknis
F.	010	KETATAUSAHAAN DAN KERUMAHTANGGAAN
	016	1. Telekomunikasi : Administrasi penggunaan/langganan peralatan telekomunikasi meliputi : telepon, radio, teleks, TV kabel dan internet	Terbatas		Eselon II – IV	Dapat membawa dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Daerah	Sekretariat

	098	Perjalanan dinas : dalam negeri luar negeri	Terbatas		Eselon III – IV	Dapat membawa dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Daerah	Sekretariat dan Bidang Teknis
	012	3. Administrasi penggunaan fasilitas kantor meliputi permintaan dan penggunaan ruang, gedung, kendaraan, wisma, rumah dinas, dan fasilitas kantor lainnya	Terbatas		Eselon III dan IV	Dapat membawa dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Daerah	Sekretariat
		Risalah/Notulen Rapat Rapat Pimpinan Daerah/Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Rapat Pimpinan Eselon II dan III Rapat staf	Terbatas		Eselon II – IV	Dapat membawa dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Daerah	Sekretari dan Bidang Teknis
	067	5. Administrasi penyediaan konsumsi dan akomodasi	Terbatas		Eselon III dan IV	Dapat membawa dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Daerah	Sekretariat dan Bidang Teknis
	020	Pengurusan kendaraan dinas: pengurusan surat-surat kendaraan dinas pemeliharaan dan perbaikan pengurusan kehilangan dan masalah kendaraan	Terbatas		Eselon III dan IV	Dapat membawa dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Daerah	Sekretariat
	011	Pembangunan gedung Gambar gedung Gambar jalur pipa air Gambar jalur kabel listrik ambar jalur kabel telepon atau aiphone	Rahasia		Eselon III dan IV	Membawa dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Daerah	Sekretariat

011

Pemeliharaan gedung dan taman: pertamanan/landscaping penghijauan perbaikan gedung perbaikan rumah dinas/wisma kebersihan gedung dan taman

Terbatas

Eselon III dan IV

Dapat membawa dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Daerah

Sekretariat

015

Pengelolaan jaringan listrik, air, telpon dan komputer : perbaikan/pemeliharaan pemasangan

Terbatas

Eselon III dan IV

Dapat membawa dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Daerah

Sekretariat

017

Ketertiban dan keamanan a. pengamanan, penjagaan, dan pengawalan terhadap pejabat, kantor, dan rumah dinas : daftar nama satuan pengamanan daftar jaga/ daftar piket catatan gangguan/ pelanggaran/kejadian surat ijin keluar masuk orang atau barang

Terbatas

Eselon III dan IV

Dapat membawa dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Daerah

Sekretariat

b. laporan ketertiban dan keamanan kehilangan kerusakan kecelakaan gangguan

Terbatas

Eselon III dan IV

Dapat membawa dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Daerah

Sekretarist

017

11. Administrasi pengelolaan parkir

Terbatas

Eselon III dan IV

Dapat membawa dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Daerah

Sekretariat

	025	12. Administrasi pakaian dinas pegawai, satpam, petugas kebersihan dan pegawai lainnya	Terbatas	Eselon III dan IV	Dapat membawa dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Daerah	Sekretariat
G.	489	HUBUNGAN MASYARAKAT
	019	Keprotokolan : penyelenggaraan acara kedinasan (upacara, pelantikan, peresmian, dan jamuan termasuk acara peringatan hari-hari besar) buku tamu agenda kegiatan pimpinan lembaga/instansi Kunjungan dinas dalam dan luar negeri 1). Kunjungan dinas pimpinan Lembagai/instansi 2). Kunjungan dinas pejabat lain/pegawai daftar nama/alamat kantor/pejabat	Terbuka	Internal dan eksternal	Tidak membawa dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Daerah	Sekretariat
	019	2. Dokumentasi/liputan kegiatan dinas pimpinan, acara kedinasan dan peristiwa-peristiwa bidang masing-masing, dalam berbagai media : kertas/foto/video/rekaman suara/multi media.	Terbuka	Internal dan eksternal	Tidak membawa dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Daerah	Sekretariat dan Bidang Teknis
	019.21	Pengumpulan, pengolahan dan penyajian informasi kelembagaan : kliping koran brosur/leaflet/poster/plakat pengumuman/pemberitaan	Terbuka	Internal dan eksternal	Tidak membawa dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Daerah	Sekretariat dan Bidang Teknis
	019.3	Hubungan antar Lembaga /dan Pemerintah Daerah: hubungan antar lembaga pemerintah hubungan dengan organisasi sosial/LSM hubungan dengan perusahaan hubungan dengan perguruan tinggi/ sekolah, termasuk magang, Pendidikan Sistem Ganda (PSG)/Praktek Kerja Lapangan (PKL)	Terbatas	Eselon II – IV	Dapat membawa dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Daerah	Sekretariat dan Bidang Teknis

		forum kehumasan (Bakohumas/Perhumas) hubungan dengan media massa : siaran pers/konferensi pers/press release kunjungan wartawan/peliputan wawancara
	019.3	5. Dengar pendapat/hearing DPRD	Terbatas	Eselon II – III	Dapat membawa dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Daerah	Sekretaris
	019.04	6. Bahan/materi pidato/sidang MPR, DPR, DPD, kabinet, DPRD, Muspida	Terbatas	Eselon II – III	Dapat membawa dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Daerah	Sekretariat dan Bidang Teknis
	019. 04	7. Penerbitan majalah, buletin, koran dan jurnal	Terbuka	Internal dan eksternal	Tidak membawa dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Daerah	Sekretariat dan Bidang Teknis
	019.042	8. Publikasi melalui media cetak maupun elektronik	Terbuka	Internal dan eksternal	Tidak membawa dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Daerah	Sekretariat dan Bidang Teknis
	019.5	9. Pameran/sayembara/lomba, festival, pembuatan spanduk dan iklan	Terbatas	Eselon II – IV	Dapat membawa dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Daerah	Bidang Teknis

	002.6	10. Penghargaan/Tanda Kenang-kenangan Administrasi pemberian penghargaan/ tanda kenang-kenangan kepada masyarakat yang memiliki jasa prestasi besar	Terbatas	Eselon II – IV	Dapat membawa dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Daerah	Bidang Teknis,
	004.1	11. Ucapan terima kasih, ucapan selamat, xxxx xxxxxxxx, permohonan maaf.	Terbuka	Eselon III - IV	Tidak membawa dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Daerah	Sekretariat
H.	070	PENELITIAN, PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN
	070.01	Penelitian, pengkajian dan pengembangan, mulai rancangan awal sampai dengan akhir termasuk catatan-catatan perkembangan dan log book : Administrasi penelitian, pengkajian dan pengembangan meliputi : rencana kerja hasil penelitian dan pengembangan hasil pengkajian kebijakan dan strategi	Terbatas	Eselon II - III	Dapat membawa dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Daerah	Sekretariat dan Bidang Teknis
	071	2. Sosialisasi dan deseminasi hasil penelitian, pengkajian dan pengembangan	Terbuka	Internal dan eksternal	Tidak membawa dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Daerah	Bidang Teknis
	070.05	3. Bimbingan teknis penelitian, pengkajian dan pengembangan	Terbatas	Eselon II - IV	Dapat membawa dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Daerah	Bidang Teknis,
	070.05	0.Xxxxx komunikasi penelitian dan pengembangan	Terbatas	Eselon II - IV	Dapat membawa dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Daerah	Bidang Teknis

	070.07	Data dan informasi penelitian dan pengembangan: data statistik jurnal hasil penelitian/pengkajian	Terbatas	Internal dan eksternal	Dapat membawa dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Daerah	Bidang Teknis
	073	7.Evaluasi pelaksanaan kebijakan	Terbatas	Eselon II dan III	Dapat membawa dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Daerah	Sekretariat
	070.06	8. Seminar, Lokakarya, Temukarya, Workshop	Terbuka	Internal dan Eksternal	Tidak membawa dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Daerah	Sekretariat dan Bidang Teknis
I.	893	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	891.1	1. Pedoman-pedoman kediklatan	Terbuka	Internal dan eksternal	Tidak membawa dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Daerah	Bidang Teknis
	891.2	2. Kurikulum-kurikulum Diklat	Terbatas	Eselon II - IV	Dapat membawa dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Daerah	Bidang Teknis
	891.2	3. Modul-modul Diklat	Terbatas	Eselon II - IV	Dapat membawa dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Daerah	Bidang Teknis

	898	4. Panduan fasilitator	Terbatas	Eselon II - IV	Dapat membawa dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Daerah	Bidang Teknis
	897	5. Saran/Rekomendasi penyelenggaraan Diklat	Terbatas	Eselon II - IV	Dapat membawa dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Daerah	Bidang Teknis
	897	6. Notulen Sosialisasi/Rapat koordinasi kebijakan Diklat	Terbatas	Eselon II - IV	Dapat membawa dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Daerah	Bidang Teknis
	897	Akreditasi Lembaga Diklat: Surat Permohonan akreditasi Laporan hasil verifikasi lapangan Berita acara rapat verifikasi Berita acara rapat Tim Penilai Surat Keputusan Penetapan Akreditasi Sertifikat Akreditasi Laporan Akreditasi Lembaga Diklat	Terbatas	Eselon II - IV	Dapat membawa dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Daerah	Bidang Teknis
	897	Sertifikasi sumber daya manusia kediklatan Surat permohonan sertifikasi Laporan hasil verifikasi lapangan Berita acara rapat verifikasi Berita acara rapat Tim Penilai Surat Keputusan Penetapan Sertifikasi Sertifikat Sertifikasi Laporan sertifikasi individual	Terbatas	Eselon II - IV	Dapat membawa dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Daerah	Bidang Teknis

	895	Sistem Informasi Diklat Data lembaga Diklat Data prasarana Diklat Data sarana Diklat Data pengelola Diklat Data penyelenggara Diklat Data Widyaiswara Data program Diklat	Terbatas	Eselon II - IV	Dapat membawa dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Daerah	Bidang Teknis
	897	Registrasi sertifikat/STTPL peserta Diklat Surat permohonan kode registrasi Buku registrasi Surat penyampaian kode registrasi Rencana tahunan Diklat	Terbatas	Eselon II - IV	Dapat membawa dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Daerah	Bidang Teknis
	891	11.Rencana penyelenggaraan Diklat	Terbatas	Eselon II - IV	Dapat membawa dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Daerah	Bidang Teknis
	893	Penyelenggaraan Diklat Surat pemanggilan peserta Surat Keputusan Tim Penyelenggara Diklat Surat Keputusan Tim Pengajar Diklat Panduan Diklat Laporan panitia penyelenggara Diklat Sambutan pembukaan penyelenggaraan Diklat Daftar peserta Diklat Bahan ajar Diklat Daftar hadir peserta Diklat Daftar hadir widyaiswara Formulir Evaluasi Diklat Formulir Evaluasi Widyaiswara Hasil Formulasi Evaluasi peserta Diklat Sertifikat/STTPL Sambutan penutupan Diklat	Terbatas	Eselon II - IV	Dapat membawa dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Daerah	Bidang Teknis

	897	13. Laporan penyelenggaraan Diklat	Terbatas	Eselon II - IV	Dapat membawa dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Daerah	Bidang Teknis
	897	14. Evaluasi penyelenggaraan Diklat	Terbatas	Eselon II - IV	Dapat membawa dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Daerah	Bidang Teknis
	897	15. Evaluasi alumni pasca Diklat	Terbatas	Eselon II - IV	Dapat membawa dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Daerah	Bidang Teknis
J.	041	KEPUSTAKAAN
	041	Penyimpanan Deposit Bahan Pustaka Bukti Penerimaan Koleksi Bahan pustaka Deposit Administrasi pengolahan Deposit Bahan Pustaka	Terbatas	Eselon II - IV	Dapat membawa dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Daerah	Bidang Teknis

	041.	Pengadaan dan Pengolahan Bahan Pustaka Buku induk koleksi Daftar buku terseleksi Daftar buku dalam pemesanan Daftar buku dalam permintaan Daftar penerimaan bahan pustaka hasil pembelian, hadiah deposit, hibah Daftar pengiriman Bahan Pustaka Surplus Lembar kerja pengolahan BP (Buram, Pengkatalogan) Shelt List / Jajaran Kartu utama (master list) Daftar tambahan Buku (Assesion list) Daftar/ jajaran kendali (Subyek dan Pengarang)	Terbatas	Eselon III - IV	Dapat membawa dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Daerah	Bidang Teknis
	041.07	Layanan jasa Perpustakaan dan Informasi Data dan statistik anggota, pengunjung dan peminjaman bahan pustaka Pertanyaan Rujukan dan Jawaban	Terbuka	Eselon II - IV	Tidak membawa dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Daerah	Bidang Teknis
	041.	Preservasi bahan Pustaka Survei kondisi Bahan Pustaka Reprografi Bahan Pustaka	Terbatas	Eselon III - IV	Dapat membawa dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Daerah	Bidang Teknis
	041.05	Pembinaan Perpustakaan Bimbingan Teknis Penyuluhan Sosialisasi	Terbatas	Eselon III - IV	Dapat membawa dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Daerah	Bidang Teknis
K.	555	TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
	555.01	1. Rencana Strategis/Master Plan Pembangunan Sistem Informasi (SIM)	Terbatas	Eselon II - IV	Dapat membawa dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Daerah	Sekretariat dan Bidang Teknis

	478	Dokumentasi Arsitektur : Sistem Informasi Sistem Aplikasi Infrastruktur	Terbatas	Eselon II - IV	Dapat membawa dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Daerah	Sekretariat dan Bidang Teknis
	478	Dokumentasi Implementasi : Sistem Informasi Sistem Aplikasi Infrastruktur	Terbatas	Eselon II - IV	Dapat membawa dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Daerah	Sekretariat dan Bidang Teknis
	555	Perekaman dan Pemutakhiran Data: Formulir Isian Daftar Petugas Perekaman Jadwal Pelaksanaan Hasil perekaman dan pemuktahiran data	Terbatas	Eselon II - IV	Dapat membawa dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Daerah	Bidang Teknis
	555	Migrasi Sistem Aplikasi dan Data : Perencanaan Migrasi Pelaksanaan Migrasi Berita Acara Kegiatan Migrasi Daftar sistem aplikasi dan data yang dimigrasi Laporan hasil Migrasi	Terbatas	Eselon II - IV	Dapat membawa dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Daerah	Bidang Teknis
	555	Dokumen hosting : Formulir permintaan hosting Laporan hasil uji kelayakan Laporan pelaksanaan hosting	Terbatas	Eselon II - IV	Dapat membawa dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Daerah	Bidang Teknis
	555	7. Layanan Back-up Data Digital	Terbatas	Eselon II - IV	Dapat membawa dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Daerah	Bidang Teknis

L.	700	PENGAWASAN
	700.01	Rencana Pengawasan Rencana Strategis Pengawasan Rakor Pengawasan Tingkat Daerah	Terbatas	Eselon III - IV	Dapat membawa dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Daerah	Sekretariat dan Bidang Teknis
	701	Pelaksanaan Pengawasan Laporan Hasil Audit (LHA), Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), Laporan Hasil Pemeriksaan Operasional (LHPO), Laporan Hasil Evaluasi (LHE), Laporan Akuntan (LA), Laporan Auditor Independen (LAI), yang memerlukan tindak lanjut (TL) Laporan Hasil Audit Investigasi (LHAI) yang mengandung unsur Tindak Pidana Korupsi (TPK) dan memerlukan tindak lanjut Laporan Hasil Audit (LHA), Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), Laporan Hasil Pemeriksaan Operasional (LHPO), Laporan Hasil Evaluasi (LHE), Laporan Akuntan (LA), Laporan Auditor Independen (LAI), yang tidak memerlukan tindak lanjut (TL) Laporan Perkembangan Penanganan Surat Pengaduan Masyarakat Laporan Pemutakhiran Data Laporan Perkembangan Barang Milik Negara Laporan Kegiatan Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan dan reviu Good Corporate Governance (GCG)	Rahasia	Eselon III	Membawa dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Daerah	Sekretariat dan Bidang Teknis
M.	800	KEPEGAWAIAN
	871	Formasi Pegawai Usulan dari unit kerja Usulan permintaan alokasi SK penetapan formasi	Rahasia	Eselon II - IV	Membawa dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Daerah	Sekretariat

	810	Penerimaan Pegawai
	811.1	Proses penerimaan pegawai Pengumuman Seleksi administrasi Pemanggilan peserta test Pelaksanaan ujian tertulis Keputusan hasil ujian/test Wawancara/litsus Penetapan tahap akhir	Rahasia	Eselon II - IV	Membawa dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Daerah	Sekretariat
	811	B. Xxxxxan yang tidak diterima	Rahasia	Eselon II - IV	Membawa dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Daerah	Sekretariat
	811.3	C. Biodata dan LJK hasil seleksi	Rahasia	Eselon II - IV	Membawa dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Daerah	Sekretariat
	813	Pengangkatan Pegawai
	813	A. Usulan pengangkatan CPNS/PNS Berkas lamaran diterima Surat keterangan hasil penelitian/screening Berkas Usulan CPNS/PNS	Rahasia	Eselon II - IV	Membawa dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Daerah	Sekretariat
	813	B. SK kolektif	Rahasia	Eselon II - IV	Membawa dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Daerah	Sekretariat

	813	C. SK Perseorangan	Rahasia	Eselon II - IV	Membawa dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Daerah	Sekretariat
	890	Pembinaan Karir Pegawai
	893	A. Diklat/kursus/magang/tugas belajar/Ujian Dinas/Izin Belajar Pegawai 1.Surat Perintah/Surat Tugas/SK/Surat Izin 2.Laporan kegiatan 3.STTPL	Rahasia	Eselon II - IV	Membawa dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Daerah	Sekretariat
	831	B. Peninjauan masa kerja	Rahasia	Eselon II - IV	Membawa dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Daerah	Sekretariat
	863	C. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3)	Rahasia	Eselon II - IV	Membawa dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Daerah	Sekretariat
	897.4	D. Penetapan Angka Kredit	Rahasia	Eselon II - IV	Membawa dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Daerah	Sekretariat
	863	E. Disiplin Pegawai Daftar hadir Rekapitulasi Daftar Hadir Berkas Pelanggaran Disiplin	Rahasia	Eselon II - IV	Membawa dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Daerah	Sekretariat

	800.043	Penyelesaian Pengelolaan Keberatan Pegawai	Rahasia	Eselon II - IV	Membawa dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Daerah	Sekretariat
	820	Mutasi Pegawai
	824	A. Xxxx Xxxxx/Diperbantukan/Dipekerjakan Usulan Nota persetujuan	Rahasia	Eselon II - IV	Membawa dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Daerah	Sekretariat
	873.4	B. Mutasi Keluarga (Nikah, anak, cerai) Surat nikah/cerai Akte Kelahiran Anak	Xxxxxxx	Xxxxxx XX - IV	Membawa dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Daerah	Sekretariat
	822	C. Kenaikan Gaji Berkala	Rahasia	Eselon II - IV	Membawa dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Daerah	Sekretariat
	823	D. Kenaikan Pangkat/Golongan/Jabatan	Rahasia	Eselon II - IV	Membawa dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Daerah	Sekretariat
	821.2	E. Proses pengangkatan dan pemberhentin dalam jabatan struktural/fungsional	Rahasia	Eselon II - IV	Membawa dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Daerah	Sekretariat

	870	Administrasi Kepegawaian
		Surat Perintah/Surat Tugas/SK Perjalanan Dinas (Dalam Negeri dan Luar Negeri) SK pemberian uang tunggu SK pemberhentian sebagai PNS SK pemberhentian sementara SK pengangkatan/pemberhentian sebagai pejabat negara SK pembebasan dari jabatan organik karena diangkat sebagai pejabat negara SK pengalihan PNS SK pernyataan hilang SK kembalinya PNS yang dinyatakan hilang SK penggantian nama SK surat perbaikan tanggal tahun kelahiran SK pensiun Isian formulir PUPNS Berita Acara pengambilan sumpah/janji PNS dan jabatan Surat izin menjadi anggota parpol/ormas/LSM Surat pencabutan izin menjadi anggota parpol Surat keterangan meninggal dunia/hilang Surat keterangan mutasi keluarga Surat keterangan peningkatan pendidikan Penetapan Angka Kredit Surat keterangan hasil penelitian khusus Surat pemberitahuan kenaikan gaji berkala Surat Tugas/Izin belajar dalam/luar negeri Surat izin bepergian ke luar negeri Kartu Induk PNS Ijazah/sertifikat AA. SK penempatan/penarikan pegawai BB. SK pengangkatan pada jabatan kedinasan di luar instansi CC. SK pertimbangan status PNS DD. SK persetujuan/penugasan kembali cuti di luar tanggungan negara EE. Surat keterangan pengunduran diri/diberhentikan sebagai PNS karena menjadi pengurus/anggota parpol	Sangat Rahasia	Eselon II - IV	Sangat berdampak mengganggu kinerja Pemerintah Daerah	Sekretariat

	821.25	Berkas Perseorangan Pejabat Negara Walikota, Wakil Walikota	Sangat Rahasia	Eselon II - IV	Sangat berdampak dalam mengganggu kinerja Pemerintah Daerah	Sekretariat
	821.29	BERKAS PERSEORANGAN PEJABAT LAINNYA Ketua, wakil ketua dan anggota DPRD, dan ketua, wakil ketua, dan anggota Komisi/Panja/Pansus/DPRD Ketua, wakil ketua dan anggota KPUD Ketua KONI Ketua Kwartir Pramuka Ketua PMI	Xxxxxxx	Xxxxxx XX - IV	Membawa dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Daerah	Sekretariat
N	900	URUSAN KEUANGAN
	902	Perencanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara
		Penyusunan RAPBD a. Arah kebijakan umum, strategi dan prioritas (AKUPS) APBD b.Usulan program, kegiatan, dan anggaran c.Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) d.Dokumen Rancangan Anggaran Satuan Kerja (DRASK)	Terbatas	Eselon II - IV	Dapat membawa dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Daerah	Sekretariat
		Penyampaian RAPBD Kepada DPRD Nota Keuangan Daerah dan Rancangan Perda APBD Nota Keuangan Daerah dan Rancangan Perda APBD Nota Jawaban DPRD	Terbatas	Eselon II - IV	Dapat membawa dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Daerah	Sekretariat
	903	3. Perda Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Dan Repetada	Terbuka	Eselon II - IV	Tidak membawa dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Daerah	Sekretariat

	910	Penyusunan Anggaran
	911	Anggaran Belanja Administrasi Umum (Bau), Bop Dan Modal Petunjuk penyusunan dan pembahasan RASK, Biaya Administrasi Umum (BAU), BOP dan MODAL Bahan Penyusunan Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) BAU, BOP dan MODAL Daftar Usulan Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) BAU, BOP dan MODAL Hasil Pembahasan Penyusunan RASK BAU, BOP, MODAL, data pendukung dan memorandum penilaian DASK Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan ringkasan menurut organisasinya atau kerja sampai dengan rincian sektor APBD Konsep Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) BAU, BOP, MODAL dan Petunjuk Operasional (PO) termasuk revisinya Petunjuk pembahasan Konsep Daftar Anggaran Satuan Kerja (DASK) Lembar Kerja (LK) Ketentuan/peraturan yang menyangkut perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban Anggaran Belanja Administrasi Umum (BAU), BOP dan MODAL Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) BAU, BOP, MODAL dan petunjuk Operasional (PO), termasuk revisinya	Terbatas	Eselon II - IV	Dapat membawa dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Daerah	Sekretariat dan Bidang Teknis
	912	Pelaksanaan APBD
	970	Pendapatan Bukti Penerimaan Pajak Dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bukti Retribusi Hasil Perusahaan BUMD Dan Pengelolaan Kekayaan Negara Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) Penerimaan Dana Perimbangan (Dau, Dak, Pungutan, Cadangan, Pinjaman Daerah) Lain-Lain Pendapatan (Dana Kontingensi, Dana. Darurat, Bantuan Dana Pilkada, Dll) Bukti Rekening Koran Pemerintah Daerah Jurnal Penerimaan Pemerintah Daerah Buku Besar/Buku Besar Pembantu	Sangat rahasia	Eselon II - IV	Berdampak mengganggu kinerja Pemerintah Daerah	Sekretariat

990

Belanja Kontrak Jasa dan Order Permintaan pelayanan jasa/service report dan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Bukti pengeluaran kas/bank untuk belanja barang Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan lampirannya : SPP LPKS SPP BT SPP PK - Penagihan/invoice, Faktur Pajak, Bukti Penerimaan Kas/Bank beserta bukti pendukungnya, al : Copy Faktur Pajak, Nota Kredit Bank Pembukuan Anggaran yaitu : Buku Kas Umum Buku Pembantu Register 10 buku tambahan DPP (Daftar Himpunan Pencairan/Pengeluaran) DHP (Daftar Himpunan Pencairan/Pengeluaran) Kartu Pegawai Anggaran/Kredit Rekening Koran Bank Dokumen uang muka dan data pendukung Nota Verifikasi Nota Pembukuan Anggaran (SP3) Konsep Perhitungan Anggaran Daerah (PAD) Perhitungan Anggaran Daerah (PAD) Nota Perhitungan Anggaran Daerah (PAD) dan Pemba xxxxx Perhitungan Anggaran Daerah Belanja Modal (Aset) Belanja Modal (Non Aset) Penggunaan dana Pemerintah RI untuk kontribusi/iuran lain-lain pada Badan/Organisasi Nasional/internasional Persetujuan penggunaan/pencairan anggaran Daftar Gaji Laporan Keuangan (Financial Statement) antara lain: Berita Acara Pemeriksaan Kas/Register Penutupan Kas Laporan Realisasi Anggaran BAU, BOP dan MODAL

Sangat Rahasia

Eselon II - IV

Berdampak mengganggu kinerja Pemerintah Daerah

Sekretariat

		Laporan Pendapatan Negara yang terdiri dari: Penerimaan Pajak Penerimaan Bukan Pajak (PNBP - Laporan Realisasi Anggaran Bulanan /Triwulanan /Semesteran Laporan Tahunan/laporan Nihil Belanja Bagi Hasil/Bantuan SPM/GIRO/Check
	978	Bantuan/Pinjaman Luar Negeri Blue Book/Buku Biru seperti Pedoman Pengajuan usulan proyek pinjaman/hibah Luar Negeri Dokumen kesanggupan negara donor untuk membiayai (Grey Book) Dokumen Memorandum of understanding (MoU) dan dokumen sejenisnya Dokumen Loan Agreement (PHLN) seperti : Draft agreement, legal opinion, surat menyurat dengan tender, dsb. Alokasi dan relokasi penggunaan dana luar negeri, a.1. : usulan kucuran dana Aplikasi penarikan dana BLN berikut lampirannya : Reimbursement Direct Payment Special Commitment Special Account Otorisasi penarikan dana (Payment Advice) Realisasi pencairan dana bantuan luar negeri, yaitu : SPM beserta lampirannya, al. : SPP, kontrak, BA, dan data pendukung lainnya Replenisment (permintaan penarikan dana dari donor) meliputi antara lain: Nomor Objection (COP), Project Implementation, Natification of Contract, Withdrawl Authorization (WA), Statemen of Expenditure (SE) Staff Appraisal Report Report/laporan yang terdiri dari dari : Progress Report Monthly Report Quaterly Report 12 .Laporan Hutang Daerah : Laporan Pembayaran Hutang Daerah Laporan Posisi Hutang	Terbatas	Eselon II - IV	Dapat membawa dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Daerah	Sekretariat

		Completion Report/Annual Report Ketentuan/Peraturan yang menyangkut bantuan/pinjaman luar negeri
	979	Pengelolaan APBD /Dana Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN)
		Keputusan Walikota tentang penetapan : Kepala Kantor/Satuan Kerja Pimpinan Proyek/Bagian Proyek Pemegang Kas Bendaharawan Penerima	Terbuka	Eselon II - IV	Tidak membawa dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Daerah	Sekretariat
	940	Implementasi Sistem Akuntansi Pemerintah
	941	1. Manual implementasi Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP)	Terbatas	Eselon II - IV	Dapat membawa dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Daerah	Sekretariat
	944	2. Daftar Transaksi (DT), Pengeluaran (PK), Penerimaan (PN) Dokumen Sumber (DS), Bukti Jurnal (BJ), Surat Tanda Setor (STS), Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP), Giro 5 atau Giro 8 (Giro 5/8), SPM dalam daftar ringkasan pengembalian pendapatan dan potongan dari pengeluaran (SPDR)	Rahasia	Eselon II - IV	Membawa dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Daerah	Sekretariat
	945	3. Memo Penyesuaian (MP)	Rahasia	Eselon II - IV	Membawa dampak mengganggu kinerja Pemerintah Daerah	Sekretariat
	946	4. Laporan realisasi bulanan SAP dari Kantor Akuntansi Regional (KAR)	Rahasia	Eselon II - IV	Membawa dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Daerah	Sekretariat
	947	5. Laporan realisasi triwulanan SAP dari Unit Akuntansi Wilayah (UAW) dan gabungan semua UAW/Unit Akuntansi perhitungan Anggaran Kantor Pusat Instansi (UAKPI)	Rahasia	Eselon II - IV	Membawa dampak mengganggu kinerja Pemerintah Daerah	Sekretariat

	980	Pengelolaan Anggaran Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan
		1. Penyusunan Anggaran
	981	a. Kebijakan Umum Program Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan termasuk Peraturan/ketentuan/pedoman Daerah diperbaharui menyangkut penyusunan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran dekonsentrasi dan pembantuan	Terbatas	Eselon II - IV	Dapat membawa dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Daerah	Sekretariat
	981	b. Berkas Usulan penganggaran Dekonsentrasi dan Pembantuan	Rahasia	Eselon II - IV	Membawa dampak mengganggu kinerja Pemerintah Daerah	Sekretariat
	981	c. Berkas penetapan alokasi Anggaran Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan	Rahasia	Eselon II - IV	Membawa dampak mengganggu kinerja Pemerintah Daerah	Sekretariat
	981	d. Bahan Penyusunan Anggaran Dekonsentrasi diantaranya : - Surat penyampaian rincian kegiatan ke Kanwil Ditjen Anggaran - Rincian Anggaran - Perubahan anggaran 1 biaya	Rahasia	Eselon II - IV	Membawa dampak mengganggu kinerja Pemerintah Daerah	Sekretariat
	981	e. Memoranda hasil penilaian rincian usulan kegiatan Dekonsentrasi dan Pembantuan	Rahasia	Eselon II - IV	Membawa dampak mengganggu kinerja Pemerintah Daerah	Sekretariat
	981	f. Konsep Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Dekonsentrasi, Pembantuan dan Lembaran Kerja (LK)	Rahasia	Eselon II - IV	Membawa dampak mengganggu kinerja Pemerintah Daerah	Sekretariat
	981	g. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Dekonsentrasi, Petunjuk Operasional (PO) termasuk revisi, perubahan atau pergeserannya	Rahasia	Eselon II - IV	Membawa dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Daerah	Sekretariat

	981	h. Berkas Penugasan Pembantuan kepada Gubernur, Bupatil Walikota dan Kepala Desa termasuk DIPA/DIP dan Petunjuk Operasional Pelaksanaan anggaran pembantuan	Terbatas	Eselon II - IV	Dapat membawa dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Daerah	Sekretariat
	981	i. Berkas Laporan penyampaian pemberian anggaran Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan kepada DPRD	Terbatas	Eselon II - IV	Dapat membawa dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Daerah	Sekretariat
	990	2. Penyaluran Anggaran Dekonsentrasi Dan Pembantuan
	990	Penetapan Pemimpin Proyek/Bagian Proyek, Bendahara, atasan penggunan anggaran kegiatan Dekonsentrasi dan Pembantuan, termasuk specimen tanda tangan Berkas permintaan pembayaran (SPP) dan lampirannya : - SPP-LS, SPP-GU, SP3, Daftar Perincian Penggunaan Dana, SPPR-LS, SPDR-L, SPM-LS, SPM-DU, bilyet giro, - Penagihan I invoice, Faktur pajak, bukti peneriamaan Kas/Bank beserta bukti pendukungnya, a.l.: Copy Faktur Pajak, Nota kredit Bank.- Permintaan pelayanan jasa/service report dan BeritaAcara penyelesaian pekerjaan Buku Rekening Bank, NPWP, Keputusan Rekening Pembukuan anggaran terdiri : Buku Kas Umum (BKU), Buku Pembantu, Register dan Buku Tambahan, Daftar Pembukuan Pencairan/Pengeluaran (DPP), Daftar Himpunan Pencairan (DHP), Rekening Koran	Sangat Rahasia	Eselon II - IV	Berdampak mengganggu kinerja Pemerintah Daerah	Sekretariat
	981	Penerimaan Keuangan Dekonsentrasi Dan Pembantuan Berkas penerimaan keuangan pelaksanaan Dekonsentrasi dan pembantuan termasuk dana sisa atau penerimaan lainnya Berkas Penerimaan Pajak termasuk PPh 21, PPh 22, PPh 23 dan PPn, denda keterlambatan menyelesaikan pekerjaan, dll.	Sangat Rahasia	Eselon II - IV	Berdampak mengganggu kinerja Pemerintah Daerah	Sekretariat

	910	Pengelolaan Anggaran Pilkada Dan Pemilu
	941	1. Penyusunan Anggaran Pilkada Dan Biaya Bantuan Pemilu Dari APBD
	941	a. Kebijakan keuangan Pilkada dan penyusunan anggaran bantuan Pemilu	Terbatas	Eselon II dan III	Dapat membawa dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Daerah	Sekretariat
	027	b. Peraturan/pedoman/standar belanja Pegawai, barang dan jasa, operasional dan kontijensi untuk biaya Pilkada dan bantuan Pemilu	Terbuka	Internal dan eksternal	Tidak membawa dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Daerah	Sekretariat
	910	c. Bahan usulan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Pilkada KPUD dan Panwasda, RKA KPUD, PPK, PPS, KPPS dan Paswasda, permohonan pengajuan RKA KPUD dan Panwas	Rahasia	Eselon II - IV	Membawa dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Daerah	Sekretariat
	911	d. Berkas pembahasan RKA Pilkada dan bantuan Pemilu	Rahasia	Eselon II - IV	Membawa dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Daerah	Sekretariat
	912	e. Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) Pilkada dan bantuan Pemilu Provinsi dan Kab/Kota	Rahasia	Eselon II - IV	Membawa dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Daerah	Sekretariat
	912	f. Dokumen Rancangan Anggaran Satuan Kerja (DRASK) Pilkada KPUD dan Panwas Provinsi dan Kab/Kota dan bantuan biaya Pemilu dari APBD	Rahasia	Eselon II - IV	Membawa dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Daerah	Sekretariat

	912	g. Berkas Pembentukan Dana Cadangan Pilkada	Rahasia	Eselon II - IV	Membawa dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Daerah	Sekretariat
	188.34	h. Bahan Rapat Rancangan Peraturan Daerah Pilkada, dan bantuan biaya Pemilu dari APBD	Terbatas	Eselon II - IV	Dapat membawa dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Daerah	Sekretariat
	944	i. Nota persetujuan DPRD tentang Perda APBD Pilkada dan bantuan biaya Pemilu dari APBD	Terbatas	Eselon II - IV	Dapat membawa dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Daerah	Sekretariat
	912	2. Pelaksanaan Anggaran Pilkada Dan Anggaran Biaya Bantuan Pemilu
	188.34	a. Peraturan Daerah APBD Pilkada dan Anggaran Biaya Bantuan Pemilu	Terbuka	Eksternal dan internal	Tidak membawa dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Daerah	Sekretariat
	903	b. Penjabaran APBD Belanja Pilkada dan Anggaran Biaya Bantuan Pemilu	Terbuka	Eksternal dan internal	Tidak membawa dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Daerah	Sekretariat
	912	c. DASK Belanja Pilkada dan Anggaran Biaya Bantuan Pemilu	Rahasia	Eselon II dan III	Membawa dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Daerah	Sekretariat

	950	d. Berkas Penetapan Bendahara dan Atasan Langsung Bendahara KPUD, Bendahara Panwasda dan Bendahara pada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)	Terbatas	Eselon II dan III	Dapat membawa dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Daerah	Sekretariat
	924	e. Berkas Penetapan Surat Keputusan Otorisasi (SKO) belanja Pilkada dan Anggaran Biaya Bantuan Pemilu untuk KPUD dan Panwasda	Rahasia	Eselon II dan III	Membawa dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Daerah	Sekretariat
	027	f. Kontrak Jasa dan Order Pilkada dan Belanja Biaya Bantuan Pemilu	Rahasia	Eselon II dan III	Membawa dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Daerah	Sekretariat
	935	g. Permintaan pelayanan jasa/service report dan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Pilkada dan belanja biaya bantuan Pemilu	Terbatas	Eselon II dan III	Dapat membawa dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Daerah	Sekretariat
	914	h. Bukti Pengeluaran Kas/Bank untuk belanja barang Pilkada dan biaya bantuan Pemilu	Sangat Rahasia	Eselon II dan III	Berdampak mengganggu kinerja Pemerintah Daerah	Sekretariat
	990	Berkas pengajuan dana pengisian kas Pilkada dan biaya bantuan Pemilu : Surat permintaan dana Pilkada - SPM Nihil SPP - PK -NPWP - SPM - PK - SPM - BT Buku Rek. Bank - Faktur Pajak Bilyet Giro - Kep. Pembukuan Rek.	Rahasia	Eselon II dan III	Membawa dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Daerah	Sekretariat
	937	Pembukuan kegiatan Pilkada dan biaya bantuan Pemilu Buku Kas umum dan buku pembantu - Register/Buku tambahan Daftar pembukuan pencairan/pengeluaran (DPP) - Daftar himpunan pencairan/pengeluaran (DHP) Rekening Koran	Rahasia	Eselon II dan III	Membawa dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Daerah	Sekretariat

	933	k. Berkas penerimaan komisi, rabat pembayaran pengadaan jasa, bunga Pelaksanaan Pilkada/Pemilu	Sangat Rahasia	Eselon II dan III	Berdampak mengganggu kinerja Pemerintah Daerah	Sekretariat
	933	l. Bukti Penerimaan Pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Sangat Rahasia	Eselon II dan III	Berdampak mengganggu kinerja Pemerintah Daerah	Sekretariat
	932	m. Berkas tagihan/permintaan pihak ketiga - Permohonan permintaan dana - Bukti-bukti/pembayaran persyaratan : penagihan/invoice, faktur pajak permintaan pelayanan jasa, nota kredit bank, berita acara penyelesaian pekerjaan SPM - BT, Bilyet Giro	Sangat Rahasia	Eselon II dan III	Berdampak mengganggu kinerja Pemerintah Daerah	Sekretariat
	990	n. Berkas setor sisa dana Pilkada/Pemilu termasuk setor komisi pengadaan barang/jasa rabat, bunga, jasa giro, dan lain-lain	Sangat Rahasia	Eselon II dan III	Berdampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Daerah	Sekretariat
	912	Pelaksanaan Anggaran Operasional Pemilu Dokumen penyediaan pembiayaan kegiatan operasional PPKO Pemilu (PPKO) Pusat, Provinsi, dan PPKO Kab/Kota termasuk perubahan/pergeseran/revisinya Berkas Penetapan bendahara dan atasan langsung bendahara KPUD Provinsi, Kabupaten/Kota, Panwasda dan pemegang uang muka cabang (PUMC) PPK dan Panwas Berkas penyaluran biaya pemilu ke PPK, PPS dan KPPS termasuk diantaranya bukti transfer bank dan lain-lain Berkas Penetapan Surat Keputusan Otorisasi (SKO) Biaya Operasional Pemilu Kontrak Jasa dan Order Pelaksanaan Pemilu Permintaan Pelayanan jasa/service report dan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Bukti Pengeluaran Kas/Bank untuk Belanja Barang	Sangat Rahasia	Eselon II dan III	Berdampak mengganggu kinerja Pemerintah Daerah	Sekretariat dan Kepala Bidang

		Berkas permintaan pembayaran Surat Permintaan Dana -SPPD SPP/SPP-LS - Rincian Penggunaan Dana - SPM-PK - SPM-BT - Buku Rek. Bank - Faktur Pajak Rekening Koran - Kep. Pembukuan Rek. Bilyet Giro - Bukti Penerimaan Uang SPM Nihil - Surat Perintah Kerja (SPK) NPWP - Surat Pemesanan Barang (SPB) Pembukuan kegiatan Pemilu Buku Kas Umum (BKU) Buku Kas Pembantu (BKP) Dana Pemilu, BKP TunaiBKP Bank, BKP Pajak, BKP Uang Muka Kerja, BKP Penerimaan Lain-lain, Buku/Kartu Pengawasan Anggaran dan Buku/Kartu Pengawasan Anggaran dan Buku/Kartu Pengawasan Kontrak/SPK, Rekening Koran Daftar Pembukuan Pencairan/Pengeluaran (DPP) Daftar Himpunan Pencairan/Pengeluaran (DHP)
	930	Pertanggungjawaban, Pelaporan Dan Pemeriksaan Keuangan
	936	Pertanggungjawaban, Pelaporan Dan Pememeriksaan APBD Termasuk Anggaran Pilkada Dan Anggaran Biaya Bantuan Pemilu Berkas Laporan Administrasi penggunaan dana Pilkada dan Anggaran Biaya Bantuan Pemilu diantaranya : Laporan bulanan Daerah (PAD) Perda Laporan realisasi anggaran Berkas laporan pertanggungjawaban penggunaan dana Pilkada dan Anggaran Biaya Bantuan Pemilu diantaranya : Laporan Walikota kepada DPRD Laporan Hasil Pemeriksaan Perhitungan Anggaran Daerah oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Persetujuan Dewan Perwakilan Daerah tentang Perhitungan Anggaran Daerah, risalah rapat, dll Perhitungan Anggaran Daerah Hasil Pengawasan dan Pemeriksaan Nota Perhitungan Anggaran Daerah (APBD)	Sangat Rahasia	Eselon II dan III	Berdampak mengganggu kinerja Pemerintah Daerah	Sekretariat dan Bidang Teknis

		Obyek Pemeriksaan Lembaga Fungsional (OBRIK) Rencana Kerja Rencana Kerja Pengawasan Hasil Pemeriksaan Tahunan Laporan Aparat Pemeriksa Fungsional LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) setelah MHP (Memorandum Hasil Pemeriksaan) Tindak Lanjut/Tanggapan MHP Hasil evaluasi, pengawasan, dan pemeriksaan Pilkada dan Biaya Bantuan Pemilu Dokumen Penyelesaian Permasalahan keuangan terrmasuk Pilkada dan bantuan biaya Pemilu : Tuntutan Perbendaharaan Tuntutan Ganti Rugi
	936	Pertanggungjawaban, Pelaporan Dan Pemeriksaan Anggaran Operasional Pemilu, Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan a. Berkas Laporan Pertanggungjawaban Keuangan/Dana Pemilu Kpud Provinsi, Kabupaten/Kota, Ppk Dan Panwasda Diantaranya : - Laporan Bulanan, Lpj, Laporan Posisi Anggaran Dan Kas (Lpak) -Laporan Realisasi Pertanggungjawaban Pencairan Dana Dan Sisa Anggaran, Realisasi Penggunaandan Sisa Kas, Pemungutan Dan Penyetoran Pajak Dan Bukti-Buktinya Berkas Laporan Perkembangan Pelaksanaan Anggaran Operasional Pemilu Diantaranya : Laporan Sekretariat KPUD, Sekretariat PPK dan Sekretariat Panwas Berkas Laporan Keuangan Dekonsentrasi Dan Pembantuan Diantaranya : Laporan Bulanan, Laporan Realisasi Anggaran Berkas Laporan Evaluasi Triwulan Wali Kota Tentang Pelaksanaan Anggaran Dekonsentrasi Dan Pembantuan Berkas Laporan Evaluasi Tahunan Wali Kota Tentang Pelaksanaan Anggaran Dekonsentrasi Dan Pembantuan Hasil Pemeriksaan Keuangan BPK Dan Aparatur Pengawas Lain	Sangat Rahasia	Eselon II dan III	Dapat membawa dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Daerah	Sekretariat dan Bidang Teknis

7. Obyek Pemeriksaan Lembaga Fungsional (Obrik)

   • Rencana Kerja Anggaran Berakhir

   • Rencana Kerja Pengawasan

   • Hasil Pemeriksaan Tahunan

8. Hasil Evaluasi, Pengawasan dan Pemeriksaan Pelaksanaan Pemilu, Dekonsentrasi dan Pembantuan

9. Berkas Laporan Aparat Pemeriksa Fungsional:

1. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)

2. Memorandum Hasil Pemeriksaan (MHP)

3. Tindak Lanjut/Tanggapan MHP

K. Dokumen Penyelesaian Permasalahan Keuangan Daerah Termasuk Pilkada dan Bantuan Biaya Pemilu:

1. Tuntutan Perbendaharaan Keputusan Hukum dan Kewajiban

2. Tuntutan Ganti Rugi

WALIKOTA MOJOKERTO,

IKA PUSPITASARI