PEMERINTAH KOTA BIMA PERJANJIAN KINERJA SEKRETARIAT DAERAH
PEMERINTAH KOTA BIMA PERJANJIAN KINERJA SEKRETARIAT DAERAH
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : Xxx. Xxxxxxx, MH
Jabatan : Sekretaris Daerah Kota Bima Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA
Nama : X. Xxxxxxxx Xxxxx, SE.
Jabatan : Walikota Bima Selaku atasan langsung pihak pertama Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam
rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Kota Bima, 08 September 2022
PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA
X. Xxxxxxxx Xxxxx, SE. Xxx. Xxxxxxx, MH Pembina Utama Madya (IV/d) NIP. 19690531 199003 1 004
PERJANJIAN KINERJA
OPD : SEKRETARIAT DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022
NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TARGET | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1 | Meningkatnya Fasilitasi Perumusan Kebijakan Perekonomian Daerah | 1.1. | Persentase kebijakan perekonomian yang ditindaklanjuti | Persen (%) | 100 |
2 | Meningkatknya Akuntabilitas kinerja | 2.1. | SAKIP | Huruf dan Angka | 80.01 |
3 | Meningkatnya Fasilitasi Perumusan Kebijakan pemerintahan umum Daerah | 3.1. | LPPD | Huruf dan Angka | 3.22 |
4 | Meningkatnya pengaruh kebijakan pelayanan publik terhadap nilai IKM | 4.1. | Skor Rata-Rata IKM | Huruf dan Angka | 88.35 |
5 | Meningkatnya harmonisasi dan sinkronisasi rancangan produk hukum daerah yang sesuai dengan peraturan perundang- undangan | 5.1. | Persentase rancangan produk hukum daerah yang sesuai dengan makanisme pembentukan produk hukum daerah | Persen (%) | 100 |
6 | Meningkatkan kepatuhan OPD terhadap laporan pelaksanaan pembangunan | 6.1. | Porsentase OPD yang menyampaikan laporan pelaksanaan pembangunan sesuai aturan | Persen (%) | 100 |
7 | Meningkatkan akuntabilitas Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah | 7.1. | Porsentase akuntabilitas Layanan Pengadadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah | Persen (%) | 100 |
8 | Meningkatnya pelaksanaan kebijakan daerah bidang protokol dan komunikasi pimpinan | 8.1. | porsentase kebijakan daerah bidang protokol dan komukasi pimpinan yang ditindaklanjuti | Persen (%) | 100 |
9 | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran, Sarana dan Prasarana Perkantoran Lingkup | 9.1. | Presentase Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran, Sarana dan Prasarana Perkantoran | Persen (%) | 100 |
No | Program | Anggaran (Rp) | Sumber |
1 | Program Perekonomian dan Pembangunan | 432.846.900,00 | |
2 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 90.087.000,00 | |
3 | Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat | 8.634.169.590,00 | |
4 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 295.682.500,00 | |
5 | Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat | 465.191.900,00 | |
6 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 16.747.000,00 | |
7 | Program Perekonomian dan Pembangunan | 494.200.800,00 | |
8 | Program Perekonomian dan Pembangunan | 524.003.406,00 | |
9 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 2.878.663.000,00 | |
10 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 00.000.000.000,00 | |
11 | Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat | 00.000.000.000,00 | |
TOTAL | 00.000.000.000,00 | ||
PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA
X. Xxxxxxxx Xxxxx, SE. Xxx. Xxxxxxx, MH Pembina Utama Madya (IV/d) NIP. 19690531 199003 1 004