Rukun Warga 007, Kelurahan Ancol, Kecamatan ---------

Rukun Warga 007, Kelurahan Ancol, Kecamatan ---------

Regol, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat ------------

pemegang Kartu tanda Penduduk dengan Nomor ----------

Induk Kependudukan (NIK) 0000000000000000. ----------

- Menurut keterangannya dalam hal ini -----------------

berdasarkan kuasa yang diberikan kepadanya ----------

berdasarkan Keputusan Pemegang Saham Di Luar --------

Rapat Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti ---------

Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar ------------

Biasa Perseroan Terbatas PT CITRA BUANA -------------

PRASIDA, yang ditandatangani terakhir tanggal -------

27-09-2022 (dua puluh tujuh September tahun ---------

dua ribu dua puluh dua), aslinya dilekatkan ---------

pada minuta Akta ini, dari dan oleh karena itu ------

untuk dan atas nama perseroan terbatas --------------

PT CITRA BUANA PRASIDA, berkedudukan di -------------

Kota Bandung, yang Anggaran Dasarnya pertama --------

kali dimuat dalam Akta Pendirian Perseroan ----------

Terbatas PT PRASETIA SEJATI tertanggal --------------

24-08-2000 (dua puluh empat Agustus tahun -----------

dua ribu), Nomor: 18.- (delapan belas) yang ---------

dibuat dihadapan XXXXX XXXXXXXXXXX, Sarjana ---------

Hukum, Notaris di Kabupaten Daerah Tingkat II -------

Bekasi. Akta mana telah memperoleh ------------------

pengesahan dari Departemen Kehakiman dan ------------

Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ----------------

demikian sebagaimana ternyata dalam -----------------

Keputusan Menteri Kehakiman dan Xxx Xxxxx -----------

Manusia Republik Indonesia tertanggal ---------------

27-11-2000 (dua puluh tujuh November tahun ----------

dua ribu), Nomor: C-24591 HT.01.01.TH.2000. ---------

Anggaran Dasar mana telah diubah dalam --------------

rangka perubahan nama Perseroan Terbatas ------------

menjadi PT CITRA BUANA PRASIDA demikian -------------

sebagaimana ternyata dalam Akta Pernyataan ----------

Keputusan tertanggal tahun dua

Rapat PT PRASETIA SEJATI ------------------

23-01-2002 (dua puluh tiga Januari -------

ribu dua), Nomor: 5.- (lima) --------------

yang dibuat dihadapan INDAH PRASTITI ----------------

EXTENSIA, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten -------

Bekasi. Perubahan mana telah memperoleh -------------

Persetujuan dari Departemen Kehakiman dan -----------

Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ----------------

demikian sebagaimana ternyata dalam Keputusan -------

Menteri Kehakiman dan Xxx Xxxxx Xxxxxxx -------------

Republik Indonesia tertanggal 26-02-2002 ------------

(dua puluh enam Februari tahun dua ribu dua), -------

Nomor: C-03176 HT.01.04.TH.2002. --------------------

Anggaran Dasar mana telah beberapa kali -------------

diubah dan telah diubah seluruhnya dalam ------------

rangka penyesuaian dengan Undang-Undang -------------

Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan ---------------

Terbatas (“UUPT”), demikian sebagaimana -------------

ternyata dalam Akta Berita Acara Rapat Umum ---------

Pemegang Saham Luar Biasa PT CITRA BUANA ------------

PRASIDA tertanggal 17-12-2007 (tujuh belas ----------

Desember tahun dua ribu tujuh), Nomor: --------------

150.- (serratus lima puluh), yang dibuat ------------

oleh SURJADI

di Bandung.

XXXXX, Xxxxxxx Xxxxx, Notaris ----------

Perubahan mana telah memperoleh ---------

persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi --------

Manusia Republik Indonesia demikian sebagaimana -----

ternyata dalam Keputusan Menteri Hukum --------------

dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ------------

tertanggal 30-05-2008 (tiga puluh Mei tahun ---------

dua ribu delapan), Nomor:

AHU-29060.AH.01.02.Tahun 2008. Anggaran Dasar -------

mana telah diubah terakhir kali dengan --------------

Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham ------------

Di Luar Rapat Perseroan Terbatas --------------------

PT CITRA BUANA PRASIDA, Tbk tertanggal --------------

21-09-2022 (dua puluh satu September tahun ----------

dua ribu dua puluh dua), Nomor: 02.- (dua), ---------

yang dibuat dihadapan Saya, Notaris. ----------------

Perubahan memperoleh

mana telah diberitahukan dan --------------

Persetujuan dari Kementerian Hukum -------

dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ------------

demikian sebagaimana ternyata dalam Surat -----------

Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran ---------

Dasar PT CITRA BUANA PRASIDA Tbk tertanggal ---------

21-09-2022 (dua puluh satu September tahun ----------

dua ribu dua puluh dua), Nomor: ---------------------

AHU-AH.01.00-0000000 dan Surat Keputusan ------------

Menteri Hukum dan Xxx Xxxxx Xxxxxxx -----------------

Republik Indonesia tertanggal 21-09-2022 ------------

(dua puluh dua puluh

satu September tahun dua ribu ------------

dua), Nomor:

AHU-0068184.AH.01.02.TAHUN 2022. Xxx Xxxxxan --------

Direksi dan Dewan Komisaris terakhir dimuat ---------

dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang ------------

Saham Perseroan Terbatas PT CITRA BUANA -------------

PRASIDA tertanggal 18-04-2022 (delapan belas --------

April tahun dua ribu dua puluh dua), ----------------

Nomor: 03.- (tiga), yang dibuat di hadapan ----------

Saya, Notaris. Perubahan mana telah -----------------

diberitahukan kepada Kementerian Hukum dan ----------

Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ----------------

demikian sebagaimana ternyata dalam Surat -----------

Penerimaan Pemberitahuan Perubahan ------------------

Data Perseroan PT CITRA BUANA PRASIDA Tbk -----------

tertanggal 18-04-2022 (delapan belas April ----------

tahun dua ribu dua puluh dua), Nomor: ---------------

AHU-AH.01.09-0005797.

Untuk selanjutnya disebut “Perseroan”. --------------

Para Xxxxhadap dikenal oleh Xxxx, Notaris. -------------

Para Xxxxhadap tetap bertindak dalam kedudukannya ------

sebagaimana tersebut di atas menerangkan ---------------

terlebih dahulu sebagai berikut: -----------------------

- Bahwa sebelumnya telah dibuat Keputusan -------------

Pemegang Saham Di Luar Rapat Para Pemegang ----------

Saham Sebagai Pengganti Keputusan Rapat Umum --------

Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas --------

PT CITRA BUANA PRASIDA, yang ditandatangani ---------

terakhir oleh Para Pemegang Saham Perseroan ---------

pada tanggal 27-09-2022 (dua puluh tujuh ------------

September tahun dua ribu dua puluh dua). ------------

- Bahwa Keputusan Pemegang Saham Di Luar Rapat --------

Para Pexxxxxx Xxxxx Sebagai Pengganti ---------------

Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ------

Perseroan Terbatas tersebut di atas telah -----------

ditandatangani oleh seluruh Pemegang Saham ----------

yang mewakili sebanyak 1.085.000.000 (satu ----------

miliar delapan puluh lima juta) lembar saham --------

yaitu merupakan seluruh Pemegang Saham --------------

Perseroan, sehingga berdasarkan Pasal 91 ------------

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang -----------

Perseroan Terbatas segala keputusan yang ------------

ada di dalam Keputusan Rapat Umum Pemegang ----------

Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas tersebut --------

di atas adalah sah dan mengikat Perseroan. ----------

- Bahwa Para Penghadap dengan ini menerangkan, --------

menanggung dan menjamin sepenuhnya atas -------------

kebenaran dan keabsahan tandatangan- ----------------

tandatangan yang ada dalam Keputusan Pemegang -------

Saham Di Luar Rapat Para Pemegang Saham -------------

Sebagai Pengganti Keputusan Rapat Umum --------------

Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas --------

PT CITRA BUANA PRASIDA tersebut di atas -------------

adalah benar dan dengan ini menyatakan tidak --------

ada keputusan-keputusan, akta-akta dan/atau ---------

risalah-risalah lain selain keputusan yang ----------

disebutkan di atas.

- Bahwa oleh karena itu Para Xxxxhadap bertindak ------

dalam kedudukannya seperti tersebut di atas ---------

menerangkan untuk menyatakan dan mencantumkan -------

isi Keputusan Pemegang Saham Di Luar Rapat ----------

Perseroan Terbatas PT CITRA BUANA PRASIDA, ----------

xxxx xxxxxxx sebagai berikut: -----------------------

Seluruh Pemegang Saham Perseroan, yaitu: ------------

1. PT SANDHI PARAMA NUSA dalam hal ini --------------

diwakili oleh Xxxxxx XXXXXXX XXXX, lahir ---------

di Bukittinggi, pada tanggal 11-07-1962 ----------

(sebelas Juli tahun seribu sembilan ratus -------

enam puluh dua), Warga Negara Indonesia, ---------

Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal---------

di Kota Bandung, Jalan Karanganyar ---------------

Nomor 46, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga --------

005, Kelurahan Karanganyar, Kecamatan ------------

Astana Anyar, Kota Bandung, Provinsi -------------

Jawa Barat, Pemegang Kartu Tanda Penduduk --------

dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) ------------

0000000000000000.

Dalam hal ini bertindak sebagai: -----------------

- Direktur perseroan terbatas yang akan ----------

disebut dan karenanya sah mewakili -------------

Direksi dari dan oleh karena itu untuk ---------

dan atas nama PT SANDHI PARAMA NUSA, -----------

berkedudukan di Kota Administrasi --------------

Jakarta Pusat, yang Anggaran Dasarnya ----------

pertama kali dimuat dalam Akta Pendirian -------

Perseroan Terbatas tertanggal 15-03-2000 -------

(lima belas Maret tahun dua ribu), ------------

Nomor: 58.- (lima puluh delapan) yang ----------

dibuat dihadapan XXXX XXXXXXX XXXXXXXXX, -------

Notaris di Jakarta. Akta mana telah ------------

memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum -------

dan Perundang-Undangan, demikian ---------------

sebagaimana ternyata dalam Keputusan -----------

Menteri Hukum dan Perundang-Undangan, ----------

tertanggal tahun dua

13-04-2000 (tiga belas April --------

ribu), Nomor:

C-8493 HT.01.01.Th.2000. Anggaran Dasar --------

mana telah beberapa kali diubah dan ------------

telah diubah penyesuaian

seluruhnya dalam rangka -----------

dengan Undang-Undang ---------------

Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan ----------

Terbatas, dalam Akta Rapat Umum Perseroan

demikian sebagaimana ternyata --------

Pernyataan Keputusan Rapat ----------

Pemegang Saham Luar Biasa -----------

Terbatas PT SANDHI PARAMA NUSA -------

tertanggal 08-08-2008 (delapan Agustus ---------

tahun dua ribu delapan), Nomor: 07.- -----------

(tujuh), yang dibuat dihadapan NUKE ------------

HERJANTO, Sarjana Hukum, Magister --------------

Kenotariatan, Notaris di Kabupaten -------------

Indramayu. Akta mana telah memperoleh ----------

Persetujuan dari Menteri Hukum dan -------------

Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, ----------

demikian sebagaimana ternyata dalam ------------

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi ----------

Manusia tertanggal 23-10-2008 (dua puluh -------

tiga Oktober tahun dua ribu delapan), Nomor: ---

AHU-77360.AH.01.02.Tahun 2008. Anggaran --------

Dasar mana telah diubah terakhir kali dengan ---

Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham -------

Perseroan Terbatas PT SANDHI PARAMA NUSA, ------

tertanggal 15-06-2022 (lima belas Juni ---------

tahun dua ribu dua puluh dua), Nomor: ----------

04.- (empat), yang dibuat dihadapan ------------

XXXX XXXXXXXX, Sarjana Hukum, Magister ---------

Kenotariatan, Notaris di Kota Bandung. ---------

Perubahan mana telah memperoleh ----------------

Persetujuan dari Kementerian Hukum dan ---------

Hak Asasi Manusia Republik Indonesia -----------

demikian sebagaimana ternyata dalam ------------

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak ----------

Xxxxx Xxxxxxx Republik Indonesia ---------------

tertanggal Juni tahun

21-06-2022 (dua puluh satu ----------

dua ribu dua puluh dua), Nomor: -----

AHU-0042043.AH.01.02.TAHUN 2022. Dan -----------

Susunan Direksi, Dewan Komisaris dan/atau ------

Pemegang Saham terakhir dimuat dalam Akta ------

Pernyataan Keputusan Pemegang Saham ------------

Perseroan Terbatas PT SANDHI PARAMA ------------

NUSA tertanggal enam September

26-09-2022 (dua puluh ----------

tahun dua ribu dua puluh --------

dua), Nomor: 16.- (enam belas), yang -----------

dibuat dihadapan

Hukum, Magister

XXXX XXXXXXXX, Sarjana --------

Kenotariatan, Notaris di -------

Kota Bandung. diberitahukan

Perubahan mana telah -------------

kepada Kementerian Hukum ---------

dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia -------

demikian sebagaimana ternyata dalam ------------

Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahaan ------

Data Perseroan PT SANDHI PARAMA NUSA -----------

tertanggal September

26-09-2022 (dua puluh enam ----------

tahun dua ribu dua puluh dua), -------

Nomor: AHU-AH.01.09-0058862. -------------------

Selaku Pemilik/pemegang 992.031.000 ------------

(sembilan ratus sembilan puluh dua -------------

juta tiga puluh satu ribu) lembar saham --------

dalam Perseroan, berhak untuk mengeluarkan -----

992.031.000 (sembilan ratus sembilan puluh -----

dua juta tiga puluh satu ribu) suara. ----------

2. Xxxx XXXXX XXXXXXX, lahir di Bandung, ------------

pada tanggal 27-11-1976 (dua puluh tujuh ---------

November tahun seribu sembilan ratus -------------

tujuh puluh enam), Warga Negara Indonesia, -------

Pekerjaan Lainnya, bertempat tinggal -------------

di Kota Bandung, Xxxxx Xxxxxxxxx Xxxxx 000, ------

Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 007, -------------

Kelurahan Cipaganti, Kecamatan Coblong, ----------

Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Pemegang ------

Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk ----------

Kependudukan (NIK) 0000000000000000. -------------

Dalam hal ini bertindak sebagai: -----------------

Selaku Pemilik/pemegang 92.969.000 (sembilan -----

puluh dua juta sembilan ratus enam puluh ---------

sembilan ribu) lembar saham dalam Perseroan, -----

berhak untuk mengeluarkan 92.969.000 -------------

(sembilan puluh dua juta sembilan ratus ----------

enam puluh sembilan ribu) suara. -----------------

- Sebagai pemegang saham Perseroan (“Para ----------

Pemegang Saham”), yang mewakili ------------------

1.085.000.000 (satu miliar delapan puluh ---------

lima juta) lembar saham, yang merupakan ----------

seluruh saham ditempatkan dan disetor ------------

dalam Perseroan, menyatakan untuk mengambil ------

keputusan-keputusan pemegang saham sebagai -------

pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar ---------

Biasa sesuai dengan Pasal 91 Undang-Undang -------

Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan ------------

Terbatas, oleh karena itu Keputusan --------------

Pemegang Saham Di Luar Rapat ini adalah ----------

sah dan semua keputusan yang diambil oleh --------

Keputusan Pemegang Saham Di Luar Rapat -----------

ini adalah sah dan mengikat Perseroan. -----------

Para Pemegang Saham sepakat bahwa ----------------

keputusan-keputusan ini juga merupakan usul ------

atau pemberitahuan keputusan yang diajukan -------

kepada Para Pemegang Saham Perseroan. ------------

- Bahwa sebelumnya Perseroan telah membuat ---------

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan ------------

melalui Rapat tersebut Para Pemegang Saham -------

telah mengesahkan segala Laporan Tahunan ---------

dan Laporan Keuangan tahun 2019, 2020 dan --------

2021. Demikian sebagaimana ternyata dalam --------

Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan --------

(RUPST) Pengesahan Laporan Tahun Buku 2019 -------

PT CITRA BUANA PRASIDA, tertanggal ---------------

06-05-2020 (enam Mei tahun dua ribu --------------

dua puluh), Risalah Rapat Umum Pemegang ----------

Saham Tahunan (RUPST) Pengesahan Laporan ---------

Tahun Buku 2020 PT CITRA BUANA PRASIDA, ----------

tertanggal 02-03-2022 (dua Maret tahun -----------

dua ribu dua puluh dua) dan Risalah Rapat --------

Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) --------------

Pengesahahan Laporan Tahun Buku 2021 -------------

PT CITRA BUANA PRASIDA, tertanggal ---------------

14-04-2022 (empat belas April tahun dua ----------

ribu dua puluh dua).

- Bahwa dalam Keputusan Pemegang Saham -------------

Di Luar Rapat Perseroan Terbatas (Sirkuler) ------

PT CITRA BUANA PRASIDA ini, Para Pemegang --------

Saham akan memutuskan mengenai hal-hal -----------

sebagai berikut:

1. Persetujuan perubahan status Perseroan --------

dari Perseroan Tertutup menjadi ---------------

Perseroan Terbuka dan menyetujui --------------

perubahan nama Perseroan yang semula ----------

adalah “PT CITRA BUANA PRASIDA” menjadi -------

PT CITRA BUANA PRASIDA, Tbk. ------------------

2. Persetujuan rencana Perseroan untuk -----------

melakukan Penawaran Umum Perdana --------------

(Initial Public Offering/IPO) kepada ----------

Masyarakat melalui pengeluaran saham ----------

baru dari dalam simpanan (portepel) -----------

Perseroan dan Persetujuan pelaksanaan ---------

program Employee Stock Allocation (ESA) -------

yang dilakukan bersamaan dan sehubungan -------

dengan Penawaran Umum Perdana. ----------------

3. Persetujuan pendelegasian wewenang ------------

kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk --------

mengesahkan realisasi jumlah saham yang-------

telah dikeluarkan dalam Penawaran Umum --------

Perdana dan peningkatan modal -----------------

ditempatkan dan modal disetor Perseroan, ------

setelah Penawaran Umum Perdana selesai --------

dilaksanakan dan mencatatkan seluruh ----------

saham Perseroan pada Bursa Efek Indonesia -----

(untuk selanjutnya disebut “BEI”) serta -------

mendaftarkan seluruh saham Perseroan ----------

dalam Penitipan Kolektif di PT Kustodian ------

Sentral Efek Indonesia (untuk selanjutnya -----

disebut “KSEI”).

4. Persetujuan pemberian kuasa dan wewenang ------

penuh kepada Direksi Perseroan dengan hak -----

substitusi untuk melaksanakan segala ----------

tindakan yang diperlukan sehubungan -----------

dengan Penawaran Umum Perdana. ----------------

5. Persetujuan perubahan seluruh ketentuan -------

Anggaran Dasar untuk disesuaikan dengan -------

Peraturan Perundang-undangan di bidang --------

Pasar Modal sehubungan dengan Penawaran -------

Umum Perdana.

- Bahwa dengan ini Para Pemegang Saham -------------

Perseroan memberikan persetujuan secara ----------

xxxxx xxx tertulis tentang hal-hal ---------------

di bawah ini:

1. Memutuskan dan menyetujui untuk ---------------

mengubah status Perseroan dari ----------------

Perseroan Tertutup menjadi --------------------

Perseroan Terbuka dan menyetujui --------------

perubahan nama Perseroan semula adalah --------

PT CITRA BUANA PRASIDA menjadi ----------------

PT CITRA BUANA PRASIDA, Tbk. ------------------

2. Menyetujui rencana Perseroan untuk ------------

melakukan Penawaran Umum Perdana --------------

(Initial Public Offering/IPO) kepada ----------

Masyarakat melalui pengeluaran saham baru -----

dari dalam simpanan (portepel) Perseroan ------

sebanyak-banyaknya sebesar 271.250.000 --------

(dua ratus tujuh puluh satu juta dua ----------

ratus lima puluh ribu) lembar Saham -----------

Baru atau sebanyak-banyaknya 20,00% -----------

(dua puluh koma nol-nol persen) dari ----------

jumlah Modal ditempatkan dan disetor ----------

penuh Perseroan setelah dilaksanakannya -------

Penawaran Umum Perdana yang di dalamnya -------

termasuk program Employee Stock ---------------

Allocation (ESA) yang akan dilakukan ----------

bersamaan dan sehubungan dengan Penawaran -----

Umum Perdana dengan memperhatikan -------------

peraturan dan perundang-undangan yang ---------

berlaku, yang untuk selanjutnya ---------------

ditawarkan dengan harga penawaran yang --------

akan ditetapkan oleh Direksi Perseroan --------

setelah mendapat persetujuan tertulis ---------

dari Dewan Komisaris Perseroan, kepada --------

Masyarakat di Indonesia dan/atau luar ---------

Indonesia dengan tunduk pada setiap -----------

Ketentuan peraturan perundang-undangan --------

yang berlaku di Indonesia dimana --------------

saham-saham tersebut ditawarkan melalui -------

Penawaran Umum Perdana Perseroan. -------------

3. Menyetujui pendelegasian wewenang kepada ------

Dewan Komisaris Perseroan untuk ---------------

menyatakan dalam Akta Notaris mengenai --------

realisasi jumlah saham dikeluarkan dalam ------

Penawaran Umum Perdana dan peningkatan --------

modal ditempatkan dan modal disetor -----------

Perseroan, setelah Penawaran Umum Perdana -----

selesai dilaksanakan dan mencatatkan ----------

seluruh saham Perseroan pada BEI serta --------

mendaftarkan seluruh saham Perseroan dalam-----

Penitipan Kolektif di KSEI. -------------------

4. Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi -----

Perseroan dengan hak substitusi untuk ---------

melaksanakan segala tindakan yang -------------

diperlukan sehubungan dengan Penawaran --------

Umum Perdana termasuk namun tidak -------------

terbatas pada:

a. membuat, menandatangani dan mengajukan -----

pernyataan pendaftaran kepada Otoritas -----

Jasa Keuangan (OJK);

b. menegosiasikan dan menandatangani ----------

perjanjian-perjanjian lainnya terkait ------

dengan Penawaran Umum Perdana dengan -------

syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan ------

yang dianggap baik untuk Perseroan ---------

oleh Direksi Perseroan termasuk tetapi -----

tidak terbatas pada Perjanjian -------------

Penjaminan Xxxxx Xxxx, Perjanjian ----------

Pengelolaan Administrasi Saham -------------

Penawaran Umum, dan beserta ----------------

Addendum-Addendum Perjanjiannya dalam ------

rangka Penawaran Umum dan perjanjian -------

lainnya yang diperlukan untuk --------------

melakukan Penawaran Umum Perdana -----------

sebagaimana dipersyaratkan oleh ------------

ketentuan Perundang-undangan yang ----------

berlaku;

c. menandatangani, mencetak dan/atau ----------

menerbitkan prospektus ringkas, ------------

perbaikan dan/atau tambahan informasi ------

atas prospektus ringkas, prospektus --------

awal, prospektus dan/atau ------------------

dokumen-dokumen lain yang diperlukan -------

bagi Penawaran Umum Perdana melalui --------

Pasar Modal;

d. menetapkan harga penawaran saham -----------

setelah mendapat persetujuan tertulis ------

dari Dewan Komisaris Perseroan; ------------

e. menentukan penggunaan dana hasil -----------

Penawaran Umum;

f. menetapkan kepastian jumlah saham ----------

yang ditawarkan setelah mendapat -----------

persetujuan tertulis dari Dewan ------------

Komisaris Perseroan;

g. menitipkan saham Perseroan dalam -----------

penitipan kolektif di KSEI sesuai ----------

dengan peraturan KSEI; ---------------------

h. mencatatkan seluruh saham Perseroan --------

yang telah dikeluarkan dan disetor ---------

penuh pada BEI dan dijual kepada -----------

Masyarakat melalui Pasar Modal dan ---------

saham-saham yang dimiliki oleh Para --------

Pemegang Saham;

i. menunjuk profesi penunjang Pasar Modal -----

dengan syarat-syarat dan ketentuan- --------

ketentuan yang dianggap baik untuk ---------

Perseroan oleh Direksi Perseroan; ----------

j. menyatakan satu atau lebih keputusan -------

yang diputuskan dalam rapat dalam satu -----

atau lebih akta notaris baik secara --------

terpisah maupun sekaligus; dan -------------

k. memohon persetujuan dan/atau ---------------

memberitahukan perubahan Anggaran ----------

Dasar Perseroan dan/atau perubahan ---------

data Perseroan dan/atau mendaftarkan -------

atau menyebabkan didaftarkannya pada -------

instansi yang berwenang dan relevan --------

mengenai keputusan rapat. ------------------

5. Oleh karena seluruh agenda tersebut -----------

di atas telah disetujui oleh Para -------------

Pemegang Saham, maka dengan ini Para ----------

Pemegang Saham menyetujui untuk ---------------

menyusun kembali seluruh Anggaran Dasar -------

Perseroan untuk disesuaikan dengan ------------

peraturan Perundang-undangan di ---------------

Bidang Pasar Modal sehubungan dengan ----------

Penawaran Umum Perdana. Sehingga, untuk -------

selanjutnya Anggaran Dasar Perseroan ----------

menjadi berbunyi sebagai berikut: -------------

------------- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN------------

PASAL 1

1. Perseroan terbatas ini bernama: ----------------

---------PT CITRA BUANA PRASIDA, Tbk -----------

(Selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini ---------

cukup disingkat dengan “Perseroan”), -----------

berkedudukan di Kota Bandung. ------------------

2. Perseroan dapat membuka kantor cabang ----------

atau kantor perwakilan, baik di tempat ---------

lain, baik di dalam maupun di luar -------------

wilayah Republik Indonesia sebagaimana ---------

yang ditetapkan oleh Direksi dengan ------------

persetujuan dari Dewan Komisaris. --------------

---------JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN --------

PASAL 2

Perseroan didirikan untuk jangka waktu ------------

tidak terbatas, dan mulai sebagai Badan Hukum -----

pada tanggal 27-11-2000 (dua puluh tujuh ----------

November tahun dua ribu), sesuai dengan -----------

Surat Keputusan Kehakiman dan Hak Asasi -----------

Manusia Republik Indonesia Nomor: -----------------

C-24591 HT.01.01.TH.2000.

-----MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA -------

PASAL 3

1. Maksud dan tujuan Perseroan adalah -------------

menjalankan usaha dalam bidang: ----------------

A. Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau -------

Disewa (KBLI 68111);

B. Real

Estat Atas Dasar Balas Jasa (Fee) ------

Atau Kontrak (KBLI 68200); ------------------

C. Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya ------

(KBLI 70209);

D. Aktivitas Kantor Pusat; ---------------------

E. Investasi;

F. Konstruksi Gedung Hunian (KBLI 41011); ------

G. Konstruksi Gedung Perkantoran ---------------

(KBLI 41012);

H. Konstruksi Gedung Perbelanjaan --------------

(KBLI 41014);

I. Konstruksi Gedung Pendidikan ----------------

(KBLI 41016);

J. Konstruksi Gedung Penginapan ----------------

(KBLI 41017);

K. Konstruksi Gedung Tempat Hiburan ------------

(KBLI 41018); dan

L. Hotel Bintang (KBLI 55110). -----------------

2. A. Kegiatan Usaha Utama Perseroan --------------

adalah sebagai berikut: ---------------------

- Menjalankan usaha dalam bidang -----------

real estat yang dimiliki sendiri ---------

atau disewa yang mencakup usaha ----------

pembelian, penjualan, persewaan ----------

dan pengoperasian real estat baik --------

yang dimiliki sendiri maupun -------------

disewa, seperti bangunan -----------------

apartemen, bangunan hunian dan -----------

bangunan non hunian (seperti -------------

fasilitas penyimpanan/gudang, ------------

mall, pusat perbelanjaan dan -------------

lainnya) serta penyediaan rumah ----------

dan flat atau apartemen dengan -----------

atau tanpa perabotan untuk ---------------

digunakan secara permanen, baik ----------

dalam bulanan atau tahunan. --------------

Termasuk kegiatan penjualan --------------

tanah, pengembangan gedung untuk ---------

dioperasikan sendiri (untuk --------------

penyewaan ruang-ruang di gedung ----------

tersebut), pembagian real estat ----------

menjadi tanah kapling tanpa --------------

pengembangan lahan dan -------------------

pengoperasian kawasan hunian -------------

untuk rumah yang bisa --------------------

dipindah-pindah.

- Menjalankan usaha dalam bidang -----------

real estat atas dasar balas jasa ---------

atau kontrak, mencakup kegiatan ----------

penyediaan real estat atas dasar ---------

balas jasa atau kontrak, termasuk --------

jasa yang berkaitan dengan real ----------

estat seperti kegiatan agen --------------

dan makelar real estat, perantara --------

pembelian, penjualan dan -----------------

penyewaan real estat atas dasar ----------

xxxxx xxxx atau kontrak, -----------------

pengelolaan real estat atas --------------

dasar balas jasa atau kontrak, -----------

jasa penaksiran real estat dan -----------

agen pemegang wasiat real estat. ---------

- Menjalankan usaha dalam bidang -----------

aktivitas konsultasi manajemen -----------

lainnya, mencakup ketentuan --------------

pemberian bantuan nasihat, ---------------

bimbingan dan operasional usaha ----------

dan permasalahan organisasi dan ----------

manajemen lainnya, seperti ---------------

perencanaan strategi dan -----------------

organisasi; keputusan berkaitan ----------

dengan keuangan; tujuan dan --------------

kebijakan pemasaran; perencanaan, --------

praktik dan kebijakan sumber -------------

daya manusia; perencanaan ----------------

penjadwalan dan pengontrolan -------------

produksi. Penyediaan jasa usaha ----------

ini dapat mencakup bantuan ---------------

nasihat, bimbingan dan -------------------

operasional berbagai fungsi --------------

manajemen, konsultasi manajemen ----------

olah agronomist dan agricultural ---------

economis pada bidang pertanian -----------

dan sejenisnya, rancangan dari -----------

metode dan prosedur akuntansi, -----------

program akuntansi biaya, -----------------

prosedur pengawasan anggaran -------------

belanja, pemberian nasihat dan -----------

bantuan untuk usaha dan pelayanan --------

Masyarakat dalam perencanaan, ------------

pengorganisasian, efisiensi dan ----------

pengawasan, informasi manajemen ----------

dan lain-lain. Termasuk jasa -------------

pelayanan studi investasi ----------------

infrastruktur.

- Menjalankan usaha dalam bidang -----------

aktivitas kantor pusat, mencakup ---------

pengawasan dan pengelolaan ---------------

unit-unit perusahaan yang lain -----------

atau enterprise; pengusahaan -------------

strategi atau perencanaan ----------------

organisasi dan pembuatan -----------------

keputusan dari peraturan -----------------

perusahaan atau enterprise. --------------

Unit-unit dalam kelompok ini -------------

melakukan kontrol operasi ----------------

pelaksanaan dan mengelola operasi --------

unit-unit yang berhubungan. --------------

Kegiatan yang termasuk dalam -------------

kelompok ini antara lain kantor ----------

pusat, kantor administrasi pusat, --------

kantor yang berbadan hukum, --------------

kantor distrik dan kantor wilayah --------

dan kantor manajemen cabang. -------------

- Menjalankan usaha dalam bidang -----------

Investasi, meliputi:

i. melakukan investasi pada --------------

perusahaan-perusahaan lain, -----------

baik di dalam ataupun di luar ---------

negeri, dalam bentuk ------------------

penyertaan saham, mendirikan ----------

atau mengambil bagian atas ------------

saham-saham perusahaan lain, ----------

baik di dalam ataupun di luar ---------

negeri, dalam bentuk ------------------

penyertaan saham, mendirikan ----------

atau mengambil bagian atas ------------

saham-saham perusahaan lain, ----------

termasuk namun tidak terbatas ---------

pada perusahaan di bidang -------------

real estat, perhotelan dan ------------

konstruksi.

ii. membentuk patungan modal --------------

serta menjadi perusahaan --------------

induk baik secara langsung ------------

maupun tidak langsung atas ------------

perusahaan lain, termasuk -------------

namun tidak terbatas pada -------------

perusahaan yang bergerak di -----------

bidang perusahaan di bidang -----------

real estat, perhotelan ----------------

dan konstruksi.

iii. memberikan pendanaan dan atau ---------

pembiayaan yang diperlukan ------------

oleh anak perusahaan dalam ------------

melakukan penyertaan modal. -----------

- Menjalankan usaha dalam bidang ----------

pembangunan, pemeliharaan, --------------

dan/atau pembangunan kembali ------------

bangunan yang dipakai untuk -------------

hunian, seperti rumah tinggal, ----------

rumah tinggal sementara, ----------------

rumah susun, apartemen dan --------------

kondominium. Termasuk pembangunan -------

gedung untuk hunian yang ----------------

dikerjakan oleh perusahaan real ---------

estat dengan tujuan untuk dijual --------

dan kegiatan perubahan dan --------------

renovasi gedung hunian. -----------------

- Menjalankan usaha dalam bidang ----------

pembangunan, pemeliharaan, --------------

dan/atau pembangunan kembali ------------

bangunan yang dipakai untuk -------------

gedung perkantoran, seperti -------------

kantor dan rumah kantor (rukan). --------

Termasuk pembangunan gedung untuk -------

perkantoran yang dikerjakan oleh --------

perusahaan real estat dengan ------------

tujuan untuk dijual dan kegiatan --------

perubahan dan renovasi ------------------

gedung perkantoran.

- Menjalankan usaha dalam bidang ----------

pembangunan, pemeliharaan, --------------

dan/atau pembangunan kembali ------------

bangunan yang dipakai untuk -------------

perbelanjaan, seperti gedung ------------

perdagangan/pasar/mall, toserba, --------

toko, rumah toko (ruko) dan -------------

warung. Termasuk pembangunan ruko -------

yang dikerjakan oleh perusahaan ---------

real estat dengan tujuan untuk ----------

dijual dan kegiatan perubahan -----------

dan renovasi gedung perbelanjaan. -------

- Menjalankan usaha dalam bidang ----------

pembangunan, pemeliharaan, --------------

dan/atau pembangunan kembali ------------

bangunan yang dipakai untuk -------------

sarana pendidikan, seperti gedung -------

sekolah, tempat kursus, -----------------

laboratorium dan bangunan ---------------

penunjang pendidikan lainnya. -----------

Termasuk kegiatan perubahan dan ---------

renovasi gedung pendidikan. -------------

- Menjalankan usaha dalam bidang ----------

pembangunan, pemeliharaan, --------------

dan/atau pembangunan kembali ------------

bangunan yang dipakai untuk -------------

penginapan, seperti gedung --------------

perhotelan, hostel dan losmen. ----------

Termasuk kegiatan perubahan dan ---------

renovasi gedung penginapan. -------------

- Menjalankan usaha dalam bidang ----------

pembangunan, pemeliharaan, --------------

dan/atau pembangunan kembali ------------

bangunan yang dipakai untuk -------------

tempat hiburan, seperti bioskop, --------

gedung kebudayaan/kesenian, -------------

gedung wisata dan rekreasi serta --------

gedung olahraga. Termasuk ---------------

pembangunan gedung untuk tempat ---------

hiburan yang dikerjakan oleh ------------

perusahaan real estat dengan ------------

tujuan untuk dijual dan kegiatan --------

perubahan dan renovasi gedung -----------

tempat hiburan dan olahraga. ------------

- Menjalankan usaha dalam bidang ----------

hotel bintang yang mencakup usaha -------

penyediaan jasa pelayanan ---------------

penginapan yang memenuhi ketentuan ------

sebagai hotel bintang, serta ------------

jasa lainnya bagi umum ------------------

dengan menggunakan sebagian -------------

atau seluruh bangunan. ------------------

- Menjalankan usaha-usaha dibidang --------

pembangunan:

x. bertindak sebagai pengembang ---------

yang meliputi perencanaan, -----------

pelaksanaan, dan pengawasan ----------

pekerjaan pembangunan; ---------------

ii.pemborongan pada umumnya -------------

(general contractor), antara ---------

lain pembangunan kawasan -------------

perumahan (real estate), -------------

kawasan industri (industrial ---------

estate), gedung-gedung dan -----------

rumah-rumah, apartment (rumah --------

susun), kondominium, bangunan --------

hotel, toko-toko, rumah toko ---------

(ruko), perkantoran/rumah ------------

kantor (rukan), Gudang dan -----------

bangunan-bangunan lainnya ------------

berikut termasuk dan hak

interior design, -------------

jual beli bangunan ----------

atas tanahnya; ---------------

iii. pembangunan gedung dan ---------------

konstruksi, lapangan, jembatan, ------

jalan, pertamanan, bendungan, --------

pengairan (irigasi), landasan --------

udara, dermaga, lapangan -------------

pekerjaan pengukuran dan -------------

xxxxxxxxxx;

iv. pemasangan instalasi-instalasi -------

listrik, gas, air minum, -------------

telekomunikasi, air ------------------

conditioner, limbah dan dalam --------

bidang teknik sipil, -----------------

elektro, mesin;

v. pengembangan wilayah pemukiman; ------

vi.pemborongan bidang -------------------

telekomunikasi; pembangunan ----------

sarana dan pra sarana ----------------

jaringan telekomunikasi; -------------

vii. rehabilitasi gedung-gedung, ----------

rumah-rumah dan bangunan- ------------

bangunan lain yang sudah ada. --------

2.B. Kegiatan Usaha Penunjang Perseroan --------

adalah sebagai berikut: -------------------

- Menjalankan usaha dalam bidang ----------

rumah minum/kafe yang mencakup ----------

jenis usaha penyediaan utamanya ---------

minuman baik panas maupun dingin --------

dikonsumsi di tempat usahanya, ----------

bertempat di sebagian atau --------------

seluruh bangunan permanen, baik ---------

dilengkapi dengan

peralatan/perlengkapan untuk ------------

proses pembuatan dan penyimpanan --------

maupun tidak dan baik telah -------------

mendapatkan surat keputusan -------------

sebagai rumah minum dari instansi -------

yang membinanya maupun belum. -----------

- Menjalankan usaha dalam bidang ----------

restoran yang mencakup jenis ------------

usaha jasa menyajikan makanan -----------

dan minuman untuk dikonsumsi ------------

di tempat usahanya, bertempat -----------

di sebagian atau seluruh bangunan -------

permanen, dilengkapi dengan -------------

jasa pelayanan meliputi memasak ---------

dan menyajikan sesuai pesanan. ----------

- Menjalankan usaha-usaha dalam -----------

bidang jasa, yang meliputi --------------

berbagai macam jasa, sebagai ------------

berikut:

i. jasa periklanan (advertising), -------

baik periklanan melalui media --------

cetak dan elektronik, di luar --------

atau di dalam ruangan; ---------------

ii.hiburan, promosi, agency -------------

dan manajemen serta produksi; --------

iii.jasa

telekomunikasi, meliputi --------

jasa telekomunikasi untuk ------------

instalasi, perawatan dan -------------

perbaikan termasuk wartel, -----------

warnet;

iv.teknologi informasi, internet --------

dan software;

v.penyelenggara urusan -----------------

Teknik, yang meliputi ----------------

pemasangan/perakitan, ----------------

perbaikan dan pemeliharaan -----------

serta instalasi alat-alat ------------

Teknik, instalasi peralatan ----------

untuk air, listrik, gas, -------------

telekomunikasi, electrical, ----------

dan mekanikal serta bidang -----------

usaha yang berkaitan; ----------------

vi.konsultasi konstruksi/sipil; ---------

vii.jasa persewaan alat-alat -------------

transportasi, persewaan mesin --------

lainnya, persewaan barang- -----------

barang keperluan rumah tangga --------

dan pribadi;

viii.konsultasi Teknik engineering. -------

Kecuali jasa dibidang hukum ----------

dan pajak.

2.C. Kegiatan Usaha lain Perseroan -------------

guna melaksanakan mendukung ---------------

dan/atau menunjang kegiatan ---------------

usaha utama maupun penunjang dari: --------

i. Perseroan dan/atau; -------------------

ii. perusahaan-perusahaan yang ------------

sahamnya dimiliki baik secara ---------

langsung maupun tidak langsung --------

oleh Perseroan, termasuk, -------------

antara lain, memberikan dukungan ------

xxxx xxxxxx xxxxxxxan, ----------------

pembiayaan, dan/atau penjaminan -------

untuk kepentingan perusahaan- ---------

perusahaan tersebut. ------------------

MODAL PASAL 4

1. Modal dasar Perseroan berjumlah ----------------

Rp 434.000.000.000,- (empat ratus tiga ---------

puluh empat miliar rupiah) terbagi atas --------

4.340.000.000 (empat miliar tiga ratus ---------

empat puluh juta) lembar saham, ----------------

masing-masing saham bernilai nominal -----------

sebesar Rp 100,- (seratus rupiah). -------------

2. Dari modal dasar tersebut telah ----------------

ditempatkan dan disetor penuh sebesar ----------

25% (dua puluh lima persen) atau sejumlah ------

1.085.000.000 (satu miliar delapan puluh -------

lima juta) lembar saham, dengan nilai ----------

nominal seluruhnya sebesar ---------------------

Rp 108.500.000.000,- (seratus delapan ----------

miliar lima ratus juta rupiah), oleh -----------

Para Pemegang Saham yang telah mengambil -------

bagian saham.

3. Saham-saham yang masih dalam simpanan ----------

akan dikeluarkan menurut keperluan modal -------

Perseroan, pada waktu dan dengan cara, ---------

harga serta persyaratan yang ditetapkan --------

oleh Direksi berdasarkan persetujuan -----------

Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya ---------

disebut “RUPS”), dengan cara penawaran ---------

umum terbatas dengan menawarkan Hak ------------

Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada ------------

seluruh pemegang saham Perseroan atau ----------

dengan penambahan modal tanpa Hak Memesan ------

Efek Terlebih Dahulu dengan jumlah -------------

tertentu, dengan memperhatikan peraturan -------

yang termuat dalam Anggaran Dasar ini, ---------

Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas, ------

peraturan dan perundang-undangan yang ----------

berlaku di bidang Pasar Modal, antara ----------

lain peraturan yang mengatur tentang -----------

penambahan modal tanpa hak memesan efek --------

terlebih dahulu serta peraturan Bursa ----------

Efek di tempat dimana saham-saham --------------

Perseroan dicatatkan.

kuorum dan keputusan Rapat Umum Pemegang -------

Saham untuk menyetujui pengeluaran saham -------

dalam simpanan harus memenuhi persyaratan ------

dalam Pasal 12 ayat (1) Anggaran ---------------

Dasar ini.

4. Setiap saham dalam simpanan yang ---------------

dikeluarkan lebih lanjut harus disetor ---------

penuh. Penyetoran atas saham dalam bentuk ------

lain selain uang baik berupa benda -------------

berwujud maupun tidak berwujud wajib -----------

memenuhi ketentuan sebagai berikut: ------------

x. xxxxx yang akan dijadikan setoran -----------

modal dimaksud wajib diumumkan kepada -------

publik pada saat pemanggilan Rapat ---------

Umum Pemegang Saham mengenai penyetoran -----

tersebut;

b. benda yang dijadikan setoran modal ----------

dimaksud terkait langsung dengan ------------

rencana penggunaan dana; --------------------

x. xxxxx yang dijadikan sebagai setoran --------

modal wajib dinilai oleh Penilai ------------

yang terdaftar di OJK dan tidak -------------

dijaminkan dengan cara apapun juga; ---------

d. memperoleh persetujuan Rapat Umum -----------

Pemegang Saham dengan kuorum ----------------

sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat ------

(1) Anggaran Dasar ini; --------------------

e. dalam hal benda yang dijadikan --------------

sebagai setoran modal dilakukan dalam -------

bentuk saham Perseroan yang tercatat --------

di Bursa Efek, maka harganya harus ----------

ditetapkan berdasarkan nilai ----------------

pasar wajar;

f. dalam hal penyetoran tersebut berasal -------

dari laba ditahan, agio saham, laba ---------

bersih Perseroan, dan/atau unsur modal ------

sendiri, maka laba ditahan, agio saham, -----

laba bersih Perseroan, dan/atau unsur -------

modal sendiri lainnya sudah dimuat ----------

dalam Laporan Keuangan Tahunan terakhir -----

yang telah diperiksa oleh Akuntan yang ------

terdaftar di OJK dengan pendapat wajar ------

tanpa pengecualian; dan ---------------------

g. dalam hal penyetoran atas saham berupa ------

hak tagih kepada Perseroan yang -------------

dikompensasikan sebagai setoran saham, ------

maka hak tagih tersebut harus sudah ---------

dimuat dalam laporan keuangan terakhir ------

Perseroan yang telah diaudit oleh -----------

Akuntan Publik yang terdaftar di OJK. -------

- dengan memperhatikan peraturan --------------

perundang-undangan, peraturan OJK dan -------

peraturan yang berlaku di bidang ------------

Pasar Modal.

5. Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham ------------

yang menyetujui pengeluaran saham dalam --------

simpanan dengan cara penawaran umum ------------

terbatas maupun peningkatan modal tanpa --------

hak memesan efek terlebih dahulu ---------------

memutuskan jumlah maksimum saham dalam ---------

simpanan yang akan dikeluarkan, maka -----------

Rapat Umum Pemegang Saham tersebut harus -------

melimpahkan kewenangan pemberian kuasa ---------

kepada Dewan Komisaris untuk menyatakan --------

jumlah saham yang sesungguhnya telah -----------

dikeluarkan dalam rangka penawaran umum --------

terbatas atau peningkatan modal tanpa ----------

hak memesan efek terlebih dahulu tersebut. -----

6. Jika

yang akan dikeluarkan oleh Perseroan ------

adalah Efek Bersifat Ekuitas, maka: ------------

a. Setiap penambahan modal melalui -------------

pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas yang ------

dilakukan dengan pemesanan, maka ------------

hal tersebut wajib dilakukan dengan ---------

memberikan Hak Memesan Efek Terlebih --------

Dahulu (“HMETD”) kepada pemegang saham ------

yang namanya terdaftar dalam daftar ---------

pemegang saham Perseroan pada tanggal -------

yang ditentukan Rapat Umum Pemegang ---------

Saham yang menyetujui pengeluaran -----------

Efek Bersifat Ekuitas dalam jumlah ----------

yang sebanding dengan jumlah saham ----------

yang telah terdaftar dalam daftar -----------

pemegang saham Perseroan atas nama ----------

pemegang saham masing-masing pada -----------

tanggal tersebut.

b. Dengan memperhatikan ketentuan yang ---------

berlaku khususnya dibidang Pasar Modal ------

pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas -----------

tanpa memberikan HMETD kepada pemegang ------

saham dapat dilakukan dalam hal -------------

pengeluaran saham:

i. Perbaikan posisi keuangan; ---------------

ii. Selain perbaikan posisi keuangan, --------

dengan memperhatikan ketentuan yang ------

berlaku dibidang Pasar Modal -------------

khususnya peraturan OJK; -----------------

iii. Penerbitan saham bonus; ------------------

- Merupakan dividen saham sebagai --------

hasil dari saldo laba yang -------------

dikapitalisasi menjadi modal; ----------

dan/atau

- Bukan merupakan dividen saham ----------

sebagai hasil dari agio saham ----------

atau unsur ekuitas lainnya yang --------

dikapitalisasi menjadi modal. ----------

iv. Dilakukan sesuai dengan peraturan --------

di bidang Pasar Modal yang ---------------

memperbolehkan penambahan modal ----------

tanpa HMETD.

c. Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu wajib ------

dapat dialihkan dan diperdagangkan, ---------

dengan mengindahkan ketentuan Anggaran ------

Dasar dan peraturan perundang-undangan ------

yang berlaku di bidang Pasar Modal; ---------

d. Efek bersifat Ekuitas yang akan -------------

dikeluarkan oleh Perseroan dan tidak --------

diambil oleh pemegang HMETD harus -----------

dialokasikan kepada semua pemegang ----------

saham yang memesan tambahan Efek ------------

Bersifat Ekuitas, dengan ketentuan ----------

apabila jumlah Efek bersifat ekuitas --------

yang dipesan melebihi jumlah Efek -----------

Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan, -----

Efek Bersifat Ekuitas yang tidak ------------

diambil tersebut wajib dialokasikan ---------

sebanding dengan jumlah HMETD yang ----------

dilaksanakan oleh masing-masing -------------

pemegang saham yang memesan tambahan --------

Efek Bersifat Ekuitas. ----------------------

e. Dalam hal masih terdapat sisa Efek ----------

Bersifat Ekuitas yang tidak diambil ---------

bagian oleh pemegang saham ------------------

sebagaimana dimaksud dalam huruf (d) --------

tersebut di atas, maka dalam hal ------------

terdapat pembeli siaga, Efek Bersifat -------

Ekuitas tersebut wajib dialokasikan ---------

kepada Pihak tertentu yang bertindak --------

sebagai pembeli siaga dengan harga dan ------

syarat-syarat yang sama. --------------------

7. Pelaksanaan pengeluaran saham dalam ------------

portepel untuk pemegang Efek yang dapat --------

ditukar dengan saham atau Efek yang ------------

mengandung hak untuk memperoleh saham, ---------

dapat dilakukan oleh Direksi berdasarkan -------

RUPS Perseroan terdahulu yang telah ------------

menyetujui pengeluaran Efek tersebut. ----------

8. Penambahan modal disetor menjadi ---------------

efektif setelah terjadinya penyetoran, ---------

dan saham yang diterbitkan mempunyai -----------

hak-hak yang sama dengan saham yang ------------

mempunyai klasifikasi yang sama yang -----------

diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak -------

mengurangi kewajiban Perseroan untuk -----------

mengurus pemberitahuan kepada Menteri ----------

Hukum dan Hak Asasi Manusia. -------------------

9. Penambahan modal dasar Perseroan hanya ---------

dapat dilakukan berdasarkan keputusan ----------

RUPS. Perubahan anggaran dasar dalam -----------

rangka perubahan modal dasar harus -------------

disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak -----------

Asasi Manusia.

10. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan ------

modal ditempatkan dan disetor menjadi ----------

kurang dari 25% (dua puluh lima persen) --------

dari modal dasar, dapat dilakukan --------------

sepanjang:

a. telah memperoleh persetujuan RUPS -----------

untuk menambah modal dasar; -----------------

b. telah memperoleh persetujuan Menteri --------

Hukum dan Hak Asasi Manusia; ----------------

c. Penambahan modal ditempatkan dan ------------

disetor sehingga menjadi paling -------------

sedikit 25% (dua puluh lima persen) ---------

dari modal dasar wajib dilakukan ------------

dalam jangka waktu paling lambat ------------

6 (enam) bulan setelah persetujuan ----------

Menteri Hukum dan Xxx Xxxxx Xxxxxxx ---------

Sebagaimana dimaksud dalan ayat (10) --------

huruf (b) tersebut di atas. -----------------

d. Dalam hal penambahan modal disetor ----------

sebagaimana dimaksud dalam ayat (10) --------

huruf (c) tersebut di atas tidak ------------

terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan --------

harus mengubah kembali anggaran -------------

dasarnya, sehingga modal disetor ------------

menjadi paling sedikit 25% (dua puluh -------

lima persen) dari modal dasar, dalam --------

jangka waktu 2 (dua) bulan setelah ----------

jangka waktu dalam ayat (10) huruf (c) ------

tersebut di atas tidak terpenuhi. -----------

e. Persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud -------

dalam ayat (1) huruf (a) tersebut -----------

di atas termasuk juga persetujuan -----------

untuk mengubah anggaran dasar ---------------

sebagaimana dimaksud dalam ayat (10) --------

huruf (d) tersebut di atas. -----------------

11. Perubahan anggaran dasar dalam -----------------

rangka penambahan modal dasar menjadi ----------

efektif setelah terjadinya penyetoran ----------

modal yang mengakibatkan besarnya modal --------

disetor menjadi paling sedikit 25% -------------

(dua puluh lima persen) dari modal dasar ------

dan mempunyai hak-hak yang sama dengan ---------

saham lainnya yang diterbitkan oleh ------------

Perseroan, dengan tidak mengurangi -------------

kewajiban Perseroan untuk mengurus -------------

persetujuan perubahan anggaran dasar -----------

dari Menteri Hukum dan Xxx Xxxxx Xxxxxxx -------

atas pelaksanaan penambahan modal --------------

disetor tersebut.

12. Perseroan dapat membeli kembali ----------------

saham-saham yang telah dibayar penuh -----------

sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari --------

jumlah saham yang telah ditempatkan atau -------

dalam jumlah lain apabila peraturan ------------

perundang-undangan menentukan lain. ------------

Pembelian kembali saham tersebut ---------------

dilaksanakan sesuai dengan peraturan -----------

perundang-undangan dan peraturan yang ----------

berlaku di bidang Pasar Modal. -----------------

SAHAM PASAL 5

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh --------------

Perseroan adalah saham atas nama. --------------

Sebagimana terdafatar dalam Daftar -------------

Pemegang Saham Perseroan. ----------------------

2. Perseroan dapat mengeluarkan saham dengan ------

nilai nominal atau tanpa nilai nominal. --------

3. Pengeluaran saham tanpa nominal wajib ----------

dilakukan sesuai dengan peraturan --------------

perundang-undangan di bidang Pasar Modal. ------

4. Perseroan hanya mengakui seorang atau ----------

1 (satu) badan hukum sebagai pemilik -----------

dari 1 (satu) saham.

5. Apabila saham karena sebab apapun menjadi ------

milik beberapa orang, maka mereka yang ---------

memiliki bersama-sama itu diwajibkan untuk -----

menunjuk secara tertulis seorang diantara ------

mereka atau menunjuk seorang lain sebagai ------

kuasa mereka bersama dan yang ditunjuk ---------

atau diberi kuasa itu sajalah yang berhak ------

mempergunakan hak yang diberikan oleh ----------

hukum atas saham tersebut. ---------------------

6. Selama ketentuan dalam ayat (3) di atas --------

belum dilaksanakan, para pemegang saham --------

tersebut tidak berhak mengeluarkan suara -------

dalam Rapat Umum Pemegang Saham, sedangkan -----

pembayaran dividen untuk saham itu -------------

ditangguhkan.

7. Setiap pemegang saham wajib untuk tunduk -------

kepada Anggaran dasar dan kepada semua ---------

keputusan yang diambil dengan sah dalam --------

Rapat Umum Pemegang Saham serta peraturan ------

perundang-undangan yang berlaku. ---------------

8. Seluruh saham yang dikeluarkan oleh ------------

Perseroan dapat dijaminkan dengan --------------

mengikuti ketentuan peraturan perundang- -------

undangan di bidang Pasar Modal dan -------------

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 --------------

tentang Perseroan Terbatas. --------------------

9. Untuk saham Perseroan yang dicatatkan pada -----

Bursa Efek di Indonesia berlaku peraturan ------

Bursa Efek di Indonesia tempat saham -----------

Perseroan dicatatkan.

10.Dalam hal Saham Perseroan tidak termasuk -------

dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga ----------

Penyelesaian dan Penyimpanan, maka -------------

Perseroan wajib memberikan bukti pemilikan -----

saham berupa surat saham atau surat ------------

kolektif saham kepada pemegang sahamnya. -------

11.Surat kolektif saham dapat dikeluarkan ---------

sebagai bukti pemilikan 2 (dua) atau -----------

lebih saham yang dimiliki oleh seorang ---------

pemegang

saham.

12.Pada surat saham harus dicantumkan -------------

sekurangnya:

a. nama dan alamat pemegang saham; -------------

b. nomor surat saham;

c. nilai nominal saham; dan --------------------

d. tanggal pengeluaran surat saham. ------------

13.Pada surat kolektif saham sekurangnya ----------

harus dicantumkan:

a. nama dan alamat pemegang saham; -------------

b. nomor surat kolektif saham; -----------------

c. nilai surat saham dan jumlah saham; ---------

d. nilai nominal saham; dan --------------------

e. tanggal pengeluaran surat kolektif ----------

saham.

14.Surat saham dan surat kolektif saham -----------

harus ditandatangani oleh Direktur Utama -------

atau 2 (dua) orang anggota Direksi -------------

lainnya.

15.Apabila terdapat pecahan nilai nominal ---------

saham, pemegang pecahan nilai nominal ----------

saham tidak diberikan hak suara ----------------

perseorangan, kecuali pemegang pecahan ---------

nilai nominal saham baik sendiri atau ----------

bersama pemegang pecahan nilai nominal ---------

saham lainnya yang klasifikasi sahamnya --------

sama memiliki nilai nominal sebesar ------------

1 (satu) nominal saham dari klasifikasi --------

tersebut.

16.Direksi atau kuasa yang ditunjuk olehnya -------

berkewajiban untuk mengadakan daftar -----------

pemegang saham dan dalam daftar itu ------------

dicatat nomor-nomor urut surat saham, ----------

jumlah saham yang dimiliki, nama-nama ----------

dan alamat-alamat para pemegang saham ----------

dan keterangan-keterangan lain yang ------------

dianggap perlu.

PENGGANTI SURAT SAHAM PASAL 6

1. Dalam hal surat saham rusak, penggantian -----

surat saham tersebut dapat dilakukan jika: -----

a. Pihak yang mengajukan permohonan ------------

penggantian saham adalah pemilik surat ------

saham tersebut; dan

b. Perseroan telah menerima surat saham --------

yang rusak.

2. Perseroan wajib memusnahkan surat saham --------

yang rusak setelah memberikan penggantian ------

surat saham.

3. Dalam hal surat saham hilang, penggantian ------

surat saham tersebut dapat dilakukan jika: -----

a. Pihak yang mengajukan permohonan ------------

penggantian saham adalah pemilik surat ------

saham tersebut;

b. Perseroan telah mendapatkan dokumen ---------

pelaporan dari kepolisian Republik ----------

Indonesia atas hilangnya surat saham --------

tersebut;

c. Pihak

yang mengajukan permohonan ------------

penggantian saham memberikan jaminan --------

yang dipandang cukup oleh Direksi -----------

Perseroan; dan

d. Rencana pengeluaran pengganti surat ---------

saham yang hilang telah diumumkan di --------

Bursa Efek dimana saham Perseroan -----------

dicatatkan dalam waktu paling kurang --------

14 (empat belas) Xxxx sebelum ---------------

pengeluaran pengganti surat saham. ----------

4. Setelah surat saham pengganti ------------------

dikeluarkan, surat saham yang dinyatakan -------

hilang tersebut tidak berlaku lagi -------------

terhadap Perseroan.

5. Seluruh biaya yang berhubungan dengan ----------

pengeluaran surat saham pengganti --------------

ditanggung oleh pemegang saham yang ------------

berkepentingan.

6. Bahwa ketentuan tentang surat saham ------------

dalam ayat (1), (2), (3), (4), dan (5) ---------

tersebut di atas, berlaku pula bagi ------------

surat kolektif saham.

PENITIPAN KOLEKTIF PASAL 7

1. Saham dalam Penitipan Kolektif pada ------------

Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian -----------

harus dicatat dalam Daftar Pemegang Saham ------

atas nama Lembaga Penyimpanan dan --------------

Penyelesaian untuk kepentingan pemegang --------

rekening pada Lembaga Penyimpanan -------------

dan Penyelesaian.

2. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank -------

Kustodian atau Perusahaan Efek yang ------------

dicatat dalam rekening Efek pada Lembaga -------

Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat atas ------

nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek -------

yang bersangkutan untuk kepentingan ------------

pemegang rekening pada Bank Kustodian ----------

atau Perusahaan Efek tersebut. -----------------

3. Apabila saham dalam Penitipan Kolektif ---------

pada Bank Kustodian merupakan bagian dari ------

portofolio Efek Reksa Dana terbentuk dari ------

suatu kontrak investasi kolektif dan -----------

tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif --------

pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, -----

Perseroan akan mencatatkan saham tersebut ------

dalam Daftar Pemegang Saham atas nama Bank -----

Kustodian untuk kepentingan pemilik Unit -------

Penyertaan dari Reksa Dana terbentuk -----------

kontrak investasi kolektif tersebut. -----------

4. Perseroan wajib menerbitkan sertifikat ---------

atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga --------

Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank ---------

Kustodian sebagai tanda bukti pencatatan -------

dalam buku Daftar Pemegang Saham ---------------

Perseroan.

5. Perseroan wajib memutasikan saham dalam --------

Penitipan Kolektif yang terdaftar atas ---------

nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian ------

atau Bank Kustodian untuk Reksa Dana -----------

dalam bentuk kontrak investasi kolektif --------

dalam buku Daftar Pemegang Saham ---------------

Perseroan menjadi atas nama pihak yang ---------

ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan ----------

Penyelesaian atau Bank Kustodian dimaksud. -----

Permohonan mutasi disampaikan oleh Lembaga -----

Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank ---------

Kustodian kepada Perseroan atau Biro -----------

Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan. -----

6. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, ----------

Bank Kustodian, atau Perusahaan Efek -----------

wajib menerbitkan konfirmasi tertulis ----------

kepada pemegang rekening sebagai tanda ---------

bukti pencatatan dalam rekening Efek. ----------

7. Dalam Penitipan Kolektif, setiap saham ---------

dari jenis dan klasifikasi yang sama yang ------

diterbitkan Perseroan adalah sepadan dan -------

dapat dipertukarkan antara satu dengan ---------

yang lain.

8. Perseroan wajib menolak pencatatan saham -------

ke dalam Penitipan Kolektif apabila surat ------

saham tersebut hilang atau musnah, kecuali -----

Pihak yang meminta mutasi dimaksud dapat -------

memberikan bukti dan/atau jaminan yang ---------

cukup bahwa Pihak tersebut benar-benar ---------

hilang atau musnah.

9. Perseroan wajib menolak pencatatan saham -------

ke dalam Penitipan Kolektif apabila saham ------

tersebut dijaminkan, diletakkan dalam sita -----

disita untuk pemeriksaan perkara pidana. -------

10.Pemegang rekening yang efeknya tercatat --------

dalam Penitipan Kolektif berhak hadir ----------

dan/atau mengeluarkan suara dalam Rapat --------

Umum Pemegang Saham Perseroan sesuai -----------

dengan jumlah saham yang dimilikinya -----------

dalam rekening efek tersebut. ------------------

11.Pemegang rekening efek yang berhak -------------

mengeluarkan suara dalam Rapat Umum ------------

Pemegang Saham adalah pihak yang namanya -------

xxxxxxxx sebagai pemegang rekening efek --------

pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, -----

Bank Kustodian, atau Perusahaan Efek 1 ---------

(satu) Hari Kerja sebelum panggilan Rapat -----

Umum Pemegang Saham.

Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau ------

Bank Kustodian, atau Perusahaan Efek dalam -----

jangka waktu yang ditentukan dalam -------------

peraturan yang berlaku di Pasar Modal ----------

wajib menyampaikan daftar nama pemegang --------

rekening efek kepada Perseroan untuk -----------

didaftarkan dalam Buku Daftar Pemegang ---------

Saham yang khusus disediakan oleh Rapat --------

Umum Pemegang Saham dalam jangka waktu ---------

yang ditentukan dalam peraturan ----------------

perundang-undangan yang berlaku di -------------

bidang Pasar Modal.

12.Manajer Investasi berhak hadir dan -------------

mengeluarkan suara dalam Rapat Umum ------------

Pemegang Saham atas saham Perseroan ------------

yang termasuk dalam Penitipan Kolektif ---------

pada Bank Kustodian, yang merupakan ------------

bagian dari portofolio Efek Reksa Dana ---------

berbentuk kontrak investasi kolektif dan -------

tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif --------

pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian ------

dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian ----------

tersebut wajib menyampaikan nama Manajer -------

Investasi tersebut paling lambat 1 (satu) ------

Hari Kerja sebelum pemanggilan Rapat Umum ------

Pemegang Saham.

13.Perseroan wajib menyerahkan dividen, -----------

saham bonus, atau hak-hak lain sehubungan ------

dengan pemilikan saham kepada Lembaga ----------

Penyimpanan dan Penyelesaian atas saham --------

dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga ----------

Penyimpanan dan Penyelesaian dan ---------------

seterusnya Lembaga Penyimpanan dan -------------

Penyelesaian tersebut menyerahkan --------------

dividen, saham bonus, atau hak-hak lain --------

kepada Bank Kustodian dan kepada ---------------

Perusahaan Efek untuk kepentingan --------------

masing-masing pemegang rekening pada Bank ------

Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut. --------

14.Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham -----

bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan ------

pemilikan saham kepada Bank Kustodian atas -----

saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank -------

Kustodian yang merupakan bagian dari -----------

portofolio Efek Reksa Dana berbentuk -----------

kontrak termasuk Lembaga

investasi kolektif dan tidak -----------

dalam Penitipan Kolektif pada ---------

Penyimpanan dan Penyelesaian. ----------

15.Batas waktu penentuan pemegang rekening --------

Efek yang berhak untuk memperoleh dividen, -----

saham bonus atau hak-hak lainya sehubungan -----

dengan pemilikan saham dalam Penitipan ---------

Kolektif ditentukan oleh Rapat Umum ------------

Pemegang Saham dengan ketentuan bahwa ----------

Bank Kustodian dan perusahaan Efek wajib -------

menyampaikan daftar pemegang rekening ----------

Efek beserta jumlah saham Perseroan yang -------

dimiliki oleh masing-masing pemegang -----------

Rekening Efek tersebut kepada Lembaga ----------

Penyimpanan dan Penyelesaian, paling -----------

lambat 1 (satu) Xxxx Xxxxx setelah -------------

tanggal yang menjadi dasar penentuan -----------

pemegang saham yang berhak untuk ---------------

memperoleh dividen saham bonus atau ------------

hak-hak lainnya tersebut. ----------------------

-----DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS ------

PASAL 8

1. Direksi berkewajiban untuk mengadakan, ---------

menyimpan dan memelihara Daftar Pemegang -------

Saham dan Daftar Khusus di tempat --------------

kedudukan Perseroan.

2. Dalam Daftar Pemegang Saham dicatat: -----------

a. Nama dan alamat Para Pemegang Saham ---------

dan/atau Lembaga Penyimpanan dan ------------

Penyelesaian atau Pihak Lain yang -----------

ditunjuk Lembaga

oleh pemegang rekening pada --------

Penyimpanan dan Penyelesaian; -------

b. Jumlah, nomor dan tanggal perolehan ---------

surat saham atau surat kolektif saham -------

yang dimiliki Para Pemegang Saham; ----------

c. Jumlah yang disetor atas setiap saham; ------

d. Nama dan alamat dari orang atau badan -------

hukum yang mempunyai hak gadai dan/atau -----

pemegang jaminan fidusia atas saham ---------

dan tanggal perolehan hak gadai -------------

tersebut;

e. keterangan penyetoran saham dalam bentuk -------

lain selain uang; dan

f. keterangan lainnya yang dianggap perlu ---------

oleh Direksi dan/atau diharuskan oleh ----------

peraturan Perundang-undangan yang --------------

berlaku.

3. Dalam Daftar Khusus dicatat keterangan ---------

mengenai kepemilikan saham anggota Direksi -----

dan Dewan Komisaris beserta keluarganya --------

dalam Perseroan dan/atau pada perseroan --------

lain serta tanggal saham itu diperoleh. --------

Direksi berkewajiban untuk menyimpan -----------

dan memelihara Daftar Pemegang Saham dan -------

Daftar Khusus sebaik-baiknya. ------------------

4. Pemegang saham yang namanya tercatat -----------

dalam Daftar Pemegang Saham atau Daftar --------

Khusus Perseroan, harus memberitahukan ---------

setiap perpindahan tempat tinggal atau ---------

alamat dengan surat yang disertai tanda --------

penerimaan kepada Direksi Perseroan. -----------

Selama pemberitahuan itu belum dilakukan, ------

maka segala panggilan dan pemberitahuan --------

kepada pemegang saham maupun -------------------

surat-menyurat lain, dividen yang --------------

dikirimkan kepada pemegang saham, serta --------

mengenai hak-hak lain yang dapat dilakukan -----

oleh pemegang saham adalah sah jika ------------

dialamatkan pada alamat pemegang saham ---------

yang paling akhir dicatat dalam Daftar ---------

Pemegang Saham.

5. Direksi menyediakan Daftar Pemegang Saham ------

dan Daftar Khusus di kantor Perseroan. ---------

Setiap Pemegang Saham atau wakilnya yang -------

sah dapat meminta agar Daftar Pemegang ---------

Saham dan Daftar Khusus diperlihatkan ----------

kepadanya pada waktu jam kerja Perseroan. ------

6. Pemegang Saham yang sah dari perseroan ---------

berhak untuk melakukan semua hak yang ----------

diberikan kepada Pemegang Saham ----------------

berdasarkan peraturan Perundang-undangan -------

yang berlaku dengan memperhatikan --------------

ketentuan dalam Anggaran Dasar ini. ------------

7. Pendaftaran nama lebih dari 1 (satu) -----------

orang untuk 1 (satu) saham atau pemindahan -----

hak dari 1 (satu) saham kepada lebih dari ------

1 (satu) orang tidak diperkenankan. ------------

Dengan memperhatikan ketentuan dalam -----------

Pasal 5 ayat (5) Anggaran Dasar ini, -----------

Perseroan berhak memperlakukan pemegang --------

saham yang namanya terdafatar dalam ------------

Daftar Pemegang Saham Perseroan sebagai --------

satu-satunya pemegang yang sah atas saham ------

(-saham) tersebut.

8. Direksi Perseroan dapat menunjuk dan -----------

memberi kewenangan kepada Biro -----------------

Administrasi Efek untuk melaksanakan -----------

pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham ---------

dan Daftar Khusus.

Setiap pendaftaran atau pencatatan dalam -------

Daftar Pemegang Saham Perseroan ----------------

termasuk pencatatan mengenai suatu -------------

penjualan, pemindahtanganan, pengagunan, -------

gadai, fidusia atau cessie yang menyangkut -----

saham atau hak atau kepentingan atas saham -----

yang harus dilakukan sesuai dengan -------------

ketentuan Anggaran Dasar ini dan untuk ---------

saham yang terdaftar pada Bursa Efek -----------

berlaku peraturan Perundang-undangan -----------

yang berlaku di bidang Pasar Modal serta -------

peraturan Bursa Efek Indonesia di tempat -------

di mana saham perseroan dicatatkan. ------------

------------PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM -------------

PASAL 9

1. Dalam hal terjadi perubahan pemilikan atas -----

suatu saham, pemilik asli yang terdaftar -------

dalam Daftar Pemegang Saham harus tetap --------

dianggap sebagai pemegang saham sampai ---------

nama pemilik baru telah tercatat dalam ---------

Daftar Pemegang Saham Perseroan, dengan --------

tidak mengurangi izin-izin pihak berwenang -----

dan peraturan perundang-undangan serta ---------

ketentuan pada Bursa Efek di Indonesia ---------

tempat saham Perseroan dicatatkan. -------------

2. Semua pemindahan hak atas saham harus ----------

dibuktikan dengan dokumen yang -----------------

ditandatangani oleh atau atas nama pihak -------

yang memindahkan hak dan oleh atau atas --------

nama pihak yang menerima pemindahan hak --------

atas saham yang bersangkutan. ------------------

- Dokumen pemindahan hak atas saham harus -----

memenuhi peraturan Pasar Modal yang ---------

berlaku di Indonesia tempat saham -----------

Perseroan dicatatkan dengan tidak -----------

mengurangi ketentuan peraturan --------------

perundang-undangan yang berlaku. ------------

3. Bentuk dan tata cara pemindahan hak ------------

atas saham yang diperdagangkan di --------------

Pasar Modal wajib memenuhi peraturan -----------

perundang-undangan di bidang Pasar Modal. ------

4. Direksi dapat menolak untuk mendaftarkan -------

pemindahan hak atas saham dalam Buku -----------

Daftar Pemegang Saham Perseroan apabila --------

cara-cara yang disyaratkan dalam Anggaran ------

Dasar Perseroan ini tidak dipenuhi atau --------

Apabila salah satu syarat dalam izin -----------

yang diberikan kepada Perseroan oleh -----------

pihak yang berwenang atau hal lain -------------

yang disyaratkan oleh pihak yang ---------------

xxxxxxxxx tidak terpenuhi. ---------------------

5. Apabila Direksi menolak untuk mencatatkan ------

pemindahan hak atas saham tersebut, dalam ------

waktu 30 (tiga puluh) Hari setelah tanggal -----

permohonan untuk pendaftaran itu diterima ------

oleh Direksi Perseroan, Direksi wajib ----------

mengirimkan pemberitahuan penolakan kepada -----

pihak yang akan memindahkan haknya. ------------

Mengenai saham Perseroan yang tercatat ---------

pada Bursa Efek di Indonesia, setiap -----------

penolakan untuk mencatat pemindahan hak --------

harus sesuai dengan peraturan Bursa Efek -------

di Indonesia yang berlaku di tempat ------------

saham Perseroan dicatatkan. --------------------

6. Orang yang mendapat hak atas saham karena ------

kematian seorang pemegang saham atau -----------

karena alasan lain yang menyebabkan ------------

kepemilikan suatu saham berubah menurut --------

hukum, dengan mengajukan bukti-bukti -----------

hak sebagaimana sewaktu-waktu disyaratkan ------

oleh Direksi, dapat mengajukan -----------------

permohonan secara tertulis untuk didaftar ------

sebagai pemegang saham.

- Pendaftaran hanya dapat dilakukan -----------

apabila Direksi dapat menerima baik ---------

bukti-bukti hak itu tanpa mengurangi --------

ketentuan dalam Anggaran Dasar ini ----------

serta dengan mengindahkan peraturan ---------

yang berlaku di Bursa Efek di ---------------

Indonesia, tempat saham Perseroan -----------

dicatatkan.

7. Pemindahan hak atas saham yang termasuk --------

dalam Penitipan Kolektif dilakukan dengan ------

pemindah bukuan dari rekening Efek satu --------

ke rekening Efek lain pada Lembaga -------------

Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank -------------

Kustodian, dan Perusahaan Efek. ----------------

8. Semua pembatasan, larangan, dan ketentuan ------

dalam Anggaran Dasar ini yang mengatur hak -----

untuk memindahkan hak atas saham dan -----------

pendaftaran pemindahan hak atas saham ----------

harus berlaku pula terhadap setiap -------------

pemindahan hak menurut ayat (6) tersebut -------

di atas.

-------------RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM ------------

PASAL 10

1. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya -----

disebut “RUPS” dalam Perseroan adalah: ---------

a. RUPS Tahunan;

b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar -----

disebut juga RUPS Luar Biasa. ---------------

2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini ----------

berarti keduanya, yaitu: -----------------------

RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa kecuali -------

dengan tegas ditentukan lain. ------------------

3. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS ----------

Tahunan paling lambat 6 (enam) bulan -----------

setelah tahun buku berakhir. -------------------

4. Dalam RUPS Tahunan:

a. Direksi menyampaikan: -----------------------

- laporan tahunan yang ditelaah oleh -------

Dewan Komisaris untuk mendapat -----------

persetujuan RUPS;

- laporan keuangan untuk mendapat ----------

pengesahan rapat;

b. Laporan tugas pengawasan Dewan --------------

Komisaris.

c. Ditetapkan penggunaan laba, jika ------------

Perseroan mempunyai saldo laba yang ---------

positif.

d. Diputuskan mata acara RUPS lainnya ----------

yang telah diajukan.

e. Sebagaimana mestinya dengan -----------------

memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar. -----

5. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan -----

laporan keuangan oleh RUPS Tahunan berarti -----

memberikan pelunasan dan pembebasan ------------

tanggung jawab sepunuhnya (volledig acquit -----

et decharge) kepada anggota Direksi dan --------

Dewan Komisaris atas pengurusan dan ------------

pengawasan yang telah dijalankan selama --------

tahun buku yang lalu, sejauh tindakan ----------

tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan -------

dan Laporan Keuangan.

6. RUPS Luar Biasa dapat diselenggarakan ----------

sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan untuk -----

membicarakan dan memutuskan mata acara ---------

rapat kecuali mata acara rapat yang ------------

dimaksud pada ayat (4) huruf (a) dan -----------

huruf (b), dengan memperhatikan peraturan ------

perundang-undangan serta Anggaran Dasar. -------

7. Penyelenggaraan RUPS dapat dilakukan atas ------

permintaan:

a. satu orang atau lebih pemegang saham --------

yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu -------

per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh -----

saham dengan hak suara atau; ----------------

b. Dewan Komisaris;

Permintaan tersebut diajukan kepada ---------

Direksi dengan surat tercatat disertai ------

alasannya.

Dalam hal ini permintaan dari pemegang ------

saham sebagaimana dimaksud pada ayat --------

(7) huruf (a), maka surat tercatat ----------

tersebut ditembuskan kepada Dewan -----------

Komisaris.

8. Permintaan penyelenggaraan RUPS ----------------

sebagaimana pada ayat (7) tersebut -------------

di atas, harus:

a. dilakukan dengan itikad baik; ---------------

b. mempertimbangkan kepentingan Perseroan; -----

c. merupakan permintaan yang membutuhkan -------

keputusan RUPS;

d. disertai dengan alasan dan bahan ------------

terkait hal yang harus diputuskan -----------

dalam RUPS;

e. tidak bertentangan dengan peraturan ---------

perundang-undangan dan Anggaran -------------

Dasar ini.

9. Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS --------

kepada pemegang saham dalam jangka waktu -------

paling lambat 15 (lima belas) Hari -------------

terhitung sejak tanggal permintaan -------------

penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud ------

pada ayat (7) tersebut di atas, diterima -------

Direksi.

10.Direksi wajib menyampaikan pemberitahuan -------

mata acara rapat dan surat tercatat dari -------

pemegang saham atau Dewan Komisaris ------------

sebagaimana dimaksud pada ayat (7) -------------

tersebut di atas kepada OJK paling lambat ------

5 (lima) Xxxx Xxxxx sebelum pengumuman ---------

sebagaimana dimaksud pada ayat (9) -------------

tersebut di atas.

11.Dalam hal Direksi tidak melakukan --------------

pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada ------

ayat (9) tersebut di atas usulan pemegang ------

saham sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) ------

huruf (a) tersebut di atas, dalam jangka -------

waktu paling lambat 15 (lima belas) Hari -------

terhitung sejak tanggal permintaan -------------

penyelenggaraan RUPS diterima Direksi, ---------

Direksi wajib mengumumkan: ---------------------

a. terdapat permintaan penyelenggaraan ---------

RUPS dari pemegang saham yang tidak ---------

diselenggarakan; dan

b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS. -------

12.Dalam

xxx Xxxxxxx telah melakukan --------------

pengumuman sebagaimana pada ayat (11) ----------

tersebut di atas atau jangka waktu 15 ----------

(lima belas) Xxxx telah terlampaui, ------------

pemegang saham dapat mengajukan kembali --------

permintaan penyelenggaraan RUPS ----------------

sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) huruf ------

(a) tersebut di atas kepada Dewan --------------

Komisaris.

13.Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman -----

RUPS kepada pemegang saham dalam jangka --------

waktu paling lambat 15 (lima belas) Hari -------

terhitung sejak tanggal permintaan -------------

penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud ------

pada ayat (12) tersebut di atas diterima -------

Dewan Komisaris.

14.Dewan Komisaris wajib menyampaikan -------------

pemberitahuan mata acara rapat kepada ----------

OJK paling lambat 5 (lima) Hari Kerja ----------

sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud --------

pada ayat (13) tersebut di atas. ---------------

15.Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan ------

pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat -----

(13) tersebut di atas, dalam jangka waktu ------

paling lambat 15 (lima belas) Hari -------------

terhitung sejak tanggal permintaan -------------

penyelenggaraan RUPS diterima Dewan ------------

Komisaris, Dewan Komisaris wajib ---------------

mengumumkan:

i. terdapat permintaan penyelenggaraan ---------

RUPS dari pemegang saham yang tidak ---------

diselenggarakan; dan

ii.alasan tidak diselenggarakannya RUPS. -------

16.Dalam hal Dewan Komisaris telah melakukan ------

pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat ------

(15) tersebut di atas atau dalam jangka --------

waktu 15 (lima belas) Hari telah ---------------

terlampaui, pemegang saham dapat ---------------

mengajukan permintaan diselenggarakannya -------

RUPS kepada ketua pengadilan negeri yang -------

daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan ------

Perusahan Terbuka untuk menetapkan -------------

pemberian Izin diselenggarakannya RUPS ---------

sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) ------------

tersebut di atas.

17.Pexxxxxx xxxxx xxxx telah memperoleh -----------

penetapan pengadilan untuk ---------------------

menyelenggarakan RUPS sebagaimana --------------

dimaksud pada ayat (16) tersebut ---------------

di atas, wajib menyelenggarakan RUPS dan: ------

a. melakukan pengumuman, pemanggilan akan ------

diselenggarakan RUPS, pengumuman ------------

ringkasan risalah RUPS, atas RUPS yang ------

diselenggarakan sesuai dengan Peraturan -----

OJK di bidang Pasar Modal. ------------------

b. melakukan pemberitahuan akan ----------------

diselenggarakan RUPS dan menyampaikan -------

bukti pengumuman, bukti pemanggilan, --------

risalah RUPS, dan bukti pengumuman ----------

ringkasan risalah RUPS atas RUPS ------------

yang diselenggarakan kepada OJK -------------

sesuai dengan Peraturan di bidang -----------

Pasar Modal.

c. melampirkan dokumen yang memuat -------------

nama pemegang saham serta jumlah ------------

kepemilikan sahamnya pada Perseroan ---------

yang telah memperoleh penetapan -------------

pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS ------

dan penetapan pengadilan dalam --------------

pemberitahuan sebagaimana dimaksud ----------

pada huruf (b) kepada OJK terkait -----------

akan diselenggarakan RUPS tersebut. ---------

18.Jika permintaan penyelenggaraan RUPS -----------

dipenuhi oleh Direksi atau Dewan Komisaris -----

atau ditetapkan oleh ketua pengadilan ----------

negeri, pemegang saham yang melakukan ----------

permintaan penyelenggaraan RUPS ----------------

sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) huruf ------

(a) tersebut di atas wajib tidak ---------------

mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam ---------

jangka waktu paling sedikit 6 (enam) -----------

bulan sejak pengumuman RUPS oleh Direksi -------

atau Dewan Komisaris atau sejak ditetapkan -----

oleh ketua pengadilan negeri. ------------------

19.Dalam hal Direksi tidak melakukan --------------

pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud -----------

dalam ayat (9) tersebut di atas usulan ---------

Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud -----------

dalam ayat (7) huruf (b) tersebut di atas, -----

dalam jangka waktu paling lambat 15 ------------

(lima belas) Hari terhitung sejak tanggal ------

Permintaan penyelenggaraan RUPS diterima -------

Direksi, Direksi wajib mengumumkan: ------------

a. terdapat permintaan penyelenggaraan ---------

RUPS dari Dewan Komisaris yang tidak --------

diselenggarakan; dan

b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS. -------

20.Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman -----

sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tersebut ------

di atas atau jangka waktu 15 (lima belas) --------

Hari telah terlampaui, Dewan Komisaris -----------

menyelenggarakan sendiri RUPS. -------------------

21.Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman -------

RUPS kepada pemegang saham paling lambat ---------

15 (lima belas) Hari terhitung sejak -------------

tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud ----------

pada ayat (19) tersebut di atas atau jangka ------

waktu 15 (lima belas) Hari sebagaimana -----------

dimaksud pada ayat (20) tersebut di atas, --------

telah terlampaui.

22.Dewan Komisaris wajib menyampaikan ---------------

pemberitahuan mata acara rapat kepada OJK --------

paling lambat 5 (lima) Xxxx Xxxxx sebelum --------

pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat --------

(21) tersebut di atas.

23.Prosedur penyelenggaraan RUPS yang dilakukan -----

oleh Direksi sebagaimana dimaksud dalam ----------

ayat (9) dan (10) tersebut di atas, --------------

Dewan Komisaris sebegaimana dimaksud dalam -------

ayat (13) dan ayat (21) tersebut di atas, --------

dan pemegang saham sebagaimana dimaksud ----------

dalam ayat (17) tersebut di atas, wajib ----------

dilakukan sesuai dengan prosedur -----------------

penyelenggaraan RUPS sebagaimana diatur ----------

dalam Peraturan OJK.

24.Selain memenuhi prosedur RUPS sebagaimana --------

dimaksud pada ayat (6) tersebut di atas, ---------

dalam pemberitahuan mata acara RUPS wajib --------

memuat juga informasi:

a. penjelasan bahwa RUPS dilaksanakan atas -------

permintaan pemegang saham dan nama ------------

pemegang saham yang mengusulkan serta ---------

jumlah kepemilikan sahamnya pada --------------

Perseroan, jika Direksi atau Dewan ------------

Komisaris melakukan RUPS atas -----------------

permintaan pemegang saham; --------------------

b. menyampaikan nama pemegang saham serta --------

jumlah kepemilikan sahamnya pada --------------

Perseroan dan penetapan ketua -----------------

pengadilan negeri menegenai pemberian ---------

izin penyelenggaraan RUPS, jika RUPS ----------

dilaksanakan pemegang saham sesuai ------------

dengan penetapan ketua pengadilan -------------

negeri untuk menyelenggarakan RUPS; atau ------

c. penjelasan bahwa Direksi tidak ----------------

melaksanakan RUPS atas permintaan -------------

Dewan Komisaris, jika Dewan Komisaris ---------

melakukan sendiri RUPS yang diusulkannya. -----

25.Pengumuman-pengumuman yang diatur dalam ----------

Pasal ini wajib dilakukan melalui media ----------

serta berdasarkan syarat dan ketentuan yang ------

ditentukan dalam Anggaran Dasar ini dan ----------

Peraturan OJK.

-----------TEMPAT, PENGUMUMAN, PEMANGGILAN --------

DAN PIMPINAN RUPS PASAL 11

1. a. Perseroan wajib menentukan tempat dan -------

waktu penyelenggaraan RUPS. -----------------

b. RUPS wajib diselenggarakan di wilayah -------

Negara Republik Indonesia yaitu di: ---------

i. tempat kedudukan Perseroan; ------------

ii. ditempat Perseroan melakukan -----------

kegiatan usaha utamanya; ---------------

iii. ibukota provinsi tempat kedudukan ------

atau tempat kegiatan usaha -------------

utamanya; atau

iv. provinsi tempat kedudukan Bursa --------

Efek dimana saham Perseroan ------------

dicatatkan.

2. Dalam menyelenggarakan RUPS, Perseroan ---------

wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut: ------

a. menyampaikan pemberitahuan mata acara -------

RUPS kepada OJK;

b. melakukan pengumuman RUPS kepada ------------

pemegang saham; dan

c. melakukan pemanggilan RUPS kepada -----------

pemegang saham.

3. Perseroan wajib terlebih dahulu ----------------

menyampaikan pemberitahuan mata acara ----------

RUPS secara jelas dan rinci kepada OJK ---------

paling lambat 5 (lima) Xxxx Xxxxx --------------

sebelum pengumuman RUPS, dengan tidak ----------

memperhitungkan tanggal pengumuman -------------

RUPS. Dalam hal terdapat perubahan mata --------

acara RUPS, maka Perseroan wajib ---------------

menyampaikan perubahan mata acara dimaksud -----

kepada OJK paling lambat pada saat -------------

pemanggilan RUPS, dengan memperhatikan ---------

ketentuan peraturan perundang-undangan ---------

dan peraturan yang berlaku di bidang -----------

Pasar Modal.

4. a. Perseroan wajib melakukan pengumuman --------

RUPS kepada pemegang saham paling -----------

lambat 14 (empat belas) Hari sebelum --------

dilakukan pemanggilan RUPS, dengan ----------

tidak memperhitungkan tanggal ---------------

pengumuman dan tanggal pemanggilan, ---------

melalui media sebagaimana diatur ------------

dalam Anggaran Dasar ini. -------------------

b. Pengumuman tersebut, paling -----------------

kurang memuat:

i. ketentuan pemegang saham yang ----------

berhak hadir dalam RUPS; ---------------

ii. ketentuan pemegang saham yang ----------

berhak mengusulkan mata acara ----------

RUPS;

iii. tanggal penyelenggaraan RUPS; dan ------

iv. tanggal pemanggilan RUPS. --------------

c. Dalam hal RUPS diselenggarakan atas ---------

permintaan pemegang saham atau Dewan --------

Komisaris sebagaimana dimaksud dalam --------

Pasal 10 ayat (7), selain memuat hal --------

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ----------

huruf (b) tersebut di atas, pengumuman ------

RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) -----

huruf (a) tersebut di atas wajib ------------

memuat informasi bahwa Perseroan ------------

menyelenggarakan RUPS karena adanya ---------

permintaan dari pemegang saham atau ---------

Dewan Komisaris.

d. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang ----------

hanya dihadiri oleh Pemegang Saham ----------

Independen, selain informasi ----------------

sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) ---------

huruf (b) dan (c) tersebut di atas, ---------

dalam pengumuman RUPS wajib memuat ----------

juga keterangan:

i. RUPS selanjutnya yang direncanakan ------

akan diselenggarakan jika kourum --------

kehadiran Pemegang Saham Independen -----

yang disyaratkan tidak diperoleh --------

dalam RUPS pertama; dan -----------------

ii. pernyataan tentang kuorum keputusan -----

yang disyaratkan dalam setiap RUPS. -----

5. Pemanggilan untuk RUPS wajib dilakukan ---------

paling lambat 21 (dua puluh satu) Hari ---------

sebelum tanggal RUPS, dengan tidak -------------

memperhitungkan tanggal pemanggilan dan --------

tanggal RUPS. Ketentuan media pengumuman -------

pada ayat (3) tersebut di atas, berlaku --------

secara sesuai (mutatis mutandis) untuk ---------

pemanggilan tersebut.

Pemanggilan RUPS, paling kurang memuat ---------

informasi:

a. tanggal penyelenggaraan RUPS; ---------------

b. waktu penyelenggaraan RUPS; -----------------

c. tempat penyelenggaraan RUPS; ----------------

d. ketentuan pemegang saham yang berhak --------

hadir dalam RUPS;

e. mata acara RUPS termasuk penjelasan ---------

atas setiap mata acara tersebut; ------------

f. informasi yang menyatakan bahan terkait -----

mata acara RUPS tersedia bagi pemegang ------

saham sejak tanggal dilakukannya ------------

pemanggilan RUPS sampai dengan RUPS ---------

diselenggarakan;

g. informasi bahwa pemegang saham dapat --------

memberikan kuasa melalui e-RUPS. ------------

6. a. Pemanggilan RUPS kedua dilakukan ------------

dengan ketentuan:

i. Pemanggilan RUPS kedua dilakukan --------

dalam jangka waktu paling lambat 7 ------

(tujuh) Hari sebelum RUPS kedua ---------

diselenggarakan;

ii. Dalam pemanggilan RUPS kedua harus ------

menyebutkan RUPS pertama telah ----------

diselenggarakan dan tidak mencapai ------

kuorum kehadiran;

iii. RUPS kedua diselenggarakan dalam --------

jangka waktu paling cepat 10 ------------

(sepuluh) Hari dan paling lambat --------

21 (dua puluh satu) Hari setelah --------

RUPS pertama diselenggarakan; -----------

iv. Dalam hal Perseroan tidak melakukan -----

RUPS kedua dalam jangka waktu -----------

sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ------

huruf (a) butir (iii) tersebut ----------

di atas, Perseroan wajib melakukan ------

RUPS dengan memenuhi ketentuan ----------

sebagaimana dimaskud dalam ayat (2) -----

tersebut di atas.

b. Pemanggilan RUPS ketiga dilakukan -----------

dengan ketentuan:

i. Pemanggilan RUPS ketiga atas ------------

permohonan Perseroan ditetapkan ---------

oleh OJK, dimana permohonan harus -------

disampaikan kepada OJK paling -----------

lambat 14 (empat belas) Hari ------------

setelah RUPS kedua dilangsungkan; -------

ii. Permohonan sebagaimana dimaksud ---------

pada ayat (6) huruf (b) butir (i) -------

memuat paling sedikit: ------------------

a) ketentuan kuorum RUPS ----------------

sebagaimana diatur dalam -------------

Anggaran Dasar Perseroan; ------------

b) daftar hadir pemegang saham ----------

dalam RUPS pertama dan kedua; --------

c) daftar pemegang saham yang -----------

berhak hadir pada pelaksanaan --------

RUPS pertama dan kedua; --------------

d) upaya yang telah dilakukan -----------

dalam rangka memenuhi kuorum ---------

RUPS kedua; dan

e) besaran kuorum RUPS ketiga yang ------

dixxxxxx dan alasannya. --------------

iii. RUPS ketiga dilarang dilaksanakan ------

oleh Perseroan sebelum mendapatkan -----

penetapan dari OJK sebagaimana ---------

dimaksud dalam ayat (5) huruf (b) ------

tersebut di atas.

7. Apabila semua pemegang saham dengan hak --------

suara yang sah hadir atau diwakili dalam -------

RUPS, maka pemberitahuan, pengumuman dan -------

pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud ----------

dalam ayat (3) dan ayat (4) tersebut di --------

atas, tidak menjadi syarat dan dalam RUPS ------

tersebut dapat diambil keputusan yang sah ------

serta mengikat mengenai hal yang akan ----------

dibicarakan, sedangkan RUPS dapat --------------

diselenggarakan dimanapun juga dalam -----------

wilayah Republik Indonesia. --------------------

8. Perseroan wajib mencantumkan usulan mata -------

acara RUPS dari pemegang saham dalam mata ------

acara RUPS yang dimuat dalam pemanggilan, ------

sepanjang usulan mata acara RUPS memenuhi ------

semua persyaratan sebagai berikut: -------------

a. Usul tersebut diajukan secara tertulis ------

kepada penyelenggara RUPS oleh seorang ------

atau lebih pemegang saham yang mewakili -----

1/20 (satu per dua puluh) atau lebih --------

dari jumlah seluruh saham dengan ------------

hak suara;

b. Usul tersebut diterima oleh Direksi ---------

paling lambat 7 (tujuh) Hari sebelum --------

tanggal pemanggilan untuk RUPS yang ---------

bersangkutan;

c. Usul tersebut, harus dilakukan dengan -------

iktikad baik mempertimbangkan ---------------

kepentingan Perseroan, menyertakan ----------

alasan dan bahan usulan mata acara ----------

RUPS, usul tersebut merupakan mata ----------

acara yang membutuhkan keputusan RUPS, ------

serta tidak bertentangan dengan -------------

peraturan perundang-undangan. ---------------

9. Perseroan wajib menyediakan bahan mata ---------

acara RUPS bagi pemegang saham, dengan ---------

ketentuan:

a. Bahan mata acara RUPS wajib tersedia --------

sejak tanggal dilakukannya pemanggilan ------

RUPS sampai dengan penyelenggaraan ----------

RUPS, atau jangka waktu lebih awal ----------

bilamana diatur dan ditetapkan oleh ---------

peraturan perundang-undangan yang -----------

berlaku;

b. Bahan mata acara RUPS yang tersedia ---------

tersebut, dapat diakses atau diunduh --------

melalui situs web Perseroan dan/atau --------

e-RUPS;

c. Dalam hal mata acara RUPS mengenai ----------

pengangkatan anggota Direksi dan/atau -------

anggota Dewan Komisaris, daftar riwayat -----

hidup calon anggota Direksi dan/atau --------

anggota Dewan Komisaris yang akan -----------

diangkat wajib tersedia: --------------------

- di situs web Perseroan paling ------------

singkat sejak saat pemanggilan -----------

sampai dengan penyelenggaraan RUPS -------

atau pada waktu lain selain jangka -------

waktu tersebut namun paling lambat -------

pada saat penyelenggaraan RUPS, ----------

sepanjang diatur dalam peraturan ---------

perundang-undangan.

10.Ralat pemanggilan RUPS wajib dilakukan, --------

jika terdapat perubahan informasi dalam --------

pemanggilan RUPS, dengan memperhatikan ---------

xxx-xxx sebagai berikut:

- Dalam hal ralat pemanggilan RUPS, -----------

memuat informasi atas perubahan -------------

tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau -------

penambahan mata acara RUPS, maka ------------

wajib dilakukan pemanggilan ulang -----------

RUPS dengan tata cara pemanggilan -----------

sebagaimana diatur dalam ayat (4) -----------

tersebut di atas;

- Apabila perubahan informasi mengenai --------

tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau -------

penambahan mata acara RUPS dilakukan --------

bukan karena kesalahan Perseroan atau -------

atas perintah OJK, ketentuan kewajiban ------

melakukan pemanggilan ulang RUPS ------------

tersebut tidak berlaku, sepanjang OJK -------

tidak memerintahkan untuk dilakukan ---------

pemanggilan ulang.

11.Selain penyelenggaraan RUPS sebagaimana --------

dimaksud dalam ketentuan ayat (1) tersebut -----

di atas, Perseroan dapat menyelenggarakan ------

RUPS secara elektronik yaitu pelaksanaan -------

RUPS dengan media telekonferensi, video --------

konferensi atau sarana media elektronik --------

lainnya, yang menggunakan: ---------------------

a. Sistem Penyelenggaraan RUPS Secara ----------

Elektronik (e-RUPS), yang disediakan --------

oleh Penyedia e-RUPS, yaitu Lembaga ---------

Penyimpanan dan Penyelesaian yang -----------

ditunjuk oleh OJK atau Xxxxx Xxxx yang ------

di setujui oleh OJK; atau -------------------

b. Sistem yang disediakan oleh Perseroan -------

dengan ketentuan kewajiban Pihak Lain -------

yang disetujui oleh OJK tetap berlaku, ------

dalam hal Perseroan menggunakan sistem ------

dengan mengikuti mekanisme pendaftaran, --------

penunjukan, dan pencabutan kuasa serta ---------

pemberian dan perubahan suara diatur oleh ------

Penyedia e-RUPS atau prosedur operasional ------

standar penyelenggaraan RUPS dari --------------

Perseroan dalam hal sistem yang disediakan -----

oleh Perseroan, dengan memperhatikan -----------

peraturan perundang-undangan yang berlaku, -----

peraturan OJK dan peraturan yang berlaku -------

di Pasar Modal.

12.RUPS dipimpin oleh seorang anggota -------------

Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh -------------

Dewan Komisaris. Dalam hal semua anggota -------

Dewan Komisaris tidak hadir atau ---------------

berhalangan, maka RUPS dipimpin oleh -----------

salah seorang anggota Direksi yang -------------

ditunjuk oleh Direksi.

Dalam hal semua anggota Direksi tidak ----------

hadir atau berhalangan, maka RUPS dipimpin -----

oleh pemegang saham yang hadir dalam RUPS ------

yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS. ------

Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ---------

ditunjuk oleh Dewan Komisaris untuk ------------

memimpin RUPS mempunyai benturan ---------------

kepentingan dengan mata acara yang akan --------

diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin ------

oleh anggota Dewan Komisaris lainnya yang ------

tidak mempunyai benturan kepentingan yang ------

ditunjuk oleh Xxxxx Xxxxxxxxx. -----------------

mempunyai benturan kepentingan, maka RUPS ------

dipimpin oleh salah satu Direktur yang ---------

ditunjuk oleh Direksi.

Dalam hal salah satu Direktur yang -------------

ditunjuk oleh Direksi mempunyai benturan -------

kepentingan atas mata acara yang akan ----------

diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin ------

oleh anggota Direksi yang tidak mempunyai ------

benturan kepentingan.

Apabila semua anggota Direksi mempunyai --------

benturan kepentingan, maka RUPS dipimpin -------

oleh salah seorang pemegang saham --------------

independen yang ditunjuk oleh pemegang ---------

saham lainnya yang hadir dalam RUPS. -----------

13.a. Dalam penyelenggaraan RUPS, kewajiban -------

melakukan:

- pengumuman, pemanggilan, ralat -----------

pemanggilan, pemanggilan ulang; ----------

- pengumuman ringkasan risalah RUPS; -------

dilakukan melalui media pengumuman ----------

sebagai berikut:

i. dalam hal saham Perseroan tercatat -------

pada Bursa Efek wajib dilakukan ----------

melalui paling sedikit: ------------------

a) situs web penyedia e-RUPS; -----------

b) situs web Bursa Efek; dan ------------

c) situs web Perseroan; -----------------

dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa -----------

Asing, dengan ketentuan Bahasa Asing --------

yang digunakan paling sedikit Bahasa --------

Inggris.

ii. dalam hal saham Perseroan tidak ----------

tercatat pada Bursa Efek wajib -----------

dilakukan melalui paling sedikit: --------

a) situs web penyedia e-RUPS; -----------

b) situs web Perseroan; dan -------------

c) situs web yang disediakan OJK; -------

dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa -----------

Asing, dengan ketentuan Bahasa Asing --------

yang digunakan paling sedikit Bahasa --------

Inggris.

iii. Pengumuman yang menggunakan Bahasa -------

Asing pada situs web Perseroan pada ------

butir (i) huruf (c) dan butir (ii) -------

huruf (b) wajib memuat informasi ---------

yang sama dengan informasi dalam ---------

pengumuman yang menggunakan Bahasa -------

Indonesia.

iv. Dalam hal terdapat perbedaan -------------

penafsiran informasi yang diumumkan ------

dalam Bahasa Asing dengan yang -----------

diumumkan dalam Bahasa Indonesia ---------

sebagaimana dimaksud pada butir ----------

(iii), informasi dalam Bahasa ------------

Indonesia yang digunakan sebagai ---------

acuan.

b. Dalam hal Perseroan menyelenggarakan -------

e-RUPS dengan menggunakan sistem -----------

yang disediakan oleh Perseroan, ------------

ketentuan mengenai media pengumuman, -------

pemanggilan, ralat pemanggilan, ------------

pemanggilan ulang, dan pengumuman ----------

ringkasan risalah RUPS sebagaimana ---------

dimaksud dalam ayat (13) huruf (a) ---------

tersebut di atas adalah sebagai ------------

berikut:

i. dalam hal saham Perseroan tercatat -----

pada Bursa Efek dilakukan melalui ------

paling sedikit:

a) situs web Bursa Efek; dan -----------

b) situs web Perseroan; ----------------

dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa ------

Asing, dengan ketentuan Bahasa ---------

Asing yang digunakan paling ------------

sedikit Bahasa Inggris. ----------------

ii. dalam hal saham Perseroan tidak --------

tercatat pada Bursa Efek dilakukan -----

melalui paling sedikit: ----------------

a) situs web Perusahaan Terbuka; -------

dan

b) 1 (satu) surat kabar harian ---------

berbahasa Indonesia yang ------------

berperedaran nasional atau ----------

situs web yang disediakan OJK; ------

dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa ------

Asing, dengan ketentuan Bahasa ---------

Asing yang digunakan paling ------------

sedikit Bahasa Inggris. ----------------

iii. Dalam hal media pengumuman -------------

dilakukan melalui surat kabar ----------

harian sebagaimana dimaksud pada -------

butir (ii) huruf (b), bukti ------------

pengumuman dimaksud wajib --------------

disampaikan kepada OJK paling ----------

lambat 2 (dua) Xxxx Xxxxx setelah ------

tanggal pengumuman tersebut. -----------

--------KUORUM, HAK SUARA, KEPUTUSAN RUPS, --------

---------RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM, -------

------DAN RINGKASAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -----

PASAL 12

1.a. Sepanjang tidak diatur lain dalam ------------

Anggaran Dasar ini, peraturan ----------------

perundang-undangan dan peraturan yang --------

berlaku di bidang Pasar Modal, ---------------

kuorum kehadiran dan kuorum keputusan --------

RUPS untuk mata acara yang harus -------------

diputuskan dalam RUPS (termasuk RUPS ---------

untuk pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas, -----

untuk penambahan modal ditempatkan -----------

dan disetor dalam batas modal dasar) ---------

dilakukan dengan ketentuan: ------------------

i. RUPS dapat dilangsungkan jika dalam -------

RUPS lebih dari 1/2 (satu per dua) --------

bagian dari jumlah seluruh saham ----------

dengan hak suara hadir atau ---------------

diwakili, dan keputusan RUPS adalah -------

sah jika disetujui oleh lebih dari --------

1/2 (satu per dua) bagian dari ------------

seluruh saham dengan hak suara yang -------

hadir dalam RUPS;

ii.Dalam hal kuorum kehadiran RUPS -----------

sebagaimana dimaksud pada butir (i) -------

tidak tercapai, maka RUPS kedua -----------

dapat dilangsungkan dengan ----------------

ketentuan RUPS kedua sah dan berhak -------

mengambil keputusan jika dalam RUPS -------

kedua paling sedikit 1/3 (satu per --------

tiga) bagian dari jumlah seluruh ----------

saham dengan hak suara hadir atau ---------

diwakili, dan keputusan RUPS kedua --------

adalah sah jika disetujui oleh ------------

lebih dari 1/2 (satu per dua) -------------

bagian dari seluruh saham dengan ----------

hak suara yang hadir dalam RUPS -----------

kedua;

iii. Dalam hal kuorum kehadiran RUPS -----------

kedua sebagaimana dimaksud pada -----------

butir (ii) tidak tercapai, maka -----------

RUPS ketiga dapat dilangsungkan -----------

diadakan dengan ketentuan RUPS ------------

ketiga sah dan berhak mengambil -----------

keputusan jika dihadiri oleh --------------

pemegang saham dari saham dengan ----------

hak suara yang sah dalam kuorum -----------

kehadiran dan kuorum keputusan ------------

yang ditetapkan oleh OJK atas -------------

permohonan Perseroan. ---------------------

iv.Ketentuan kuorum kehadiran dan ------------

kuorum keputusan RUPS sebagaimana ---------

dimaksud pada butir (i), (ii) dan ---------

(iii) berlaku juga untuk kuorum -----------

kehadiran dan kuorum keputusan ------------

RUPS untuk mata acara transaksi -----------

material dan/atau perubahan ---------------

kegiatan usaha, kecuali untuk mata --------

acara transaksi material berupa -----------

pengalihan kekayaan Perseroan lebih -------

dari 50% (lima puluh persen) jumlah -------

kekayaan bersih Perseroan. ----------------

b. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan ------

RUPS untuk mata acara perubahan ------------

Anggaran Dasar Perseroan, yang -------------

memerlukan persetujuan menteri yang --------

menyelenggarakan urusan pemerintahan -------

di bidang hukum dan hak asasi manusia, -----

kecuali perubahan Anggaran Dasar -----------

Perseroan dalam rangka memperpanjang -------

jangka waktu berdirinya Perseroan, ---------

dilakukan dengan ketentuan: ----------------

i. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS -----

dihadiri oleh pemegang saham yang ------

mewakili paling sedikit 2/3 (dua -------

per tiga) bagian dari jumlah -----------

seluruh saham dengan hak suara ---------

xxxx xxx, dan keputusan RUPS -----------

adalah sah jika disetujui oleh ---------

lebih dari 2/3 (dua per tiga) ----------

bagian dari seluruh saham dengan -------

hak suara yang hadir dalam RUPS; -------

ii. Dalam hal kuorum kehadiran RUPS --------

sebagaimana dimaksud pada butir --------

(i) tidak tercapai, maka RUPS ----------

kedua dapat diadakan dengan ------------

ketentuan RUPS kedua sah dan -----------

berhak mengambil keputusan jika --------

dalam RUPS kedua dihadiri oleh ---------

pemegang saham yang mewakili -----------

paling sedikit 3/5 (tiga per lima) -----

bagian dari jumlah seluruh saham -------

dengan hak suara xxxx xxx, dan ---------

keputusan RUPS kedua adalah sah --------

jika disetujui oleh lebih dari 1/2 -----

(satu per dua) bagian dari -------------

seluruh saham dengan hak suara ---------

yang hadir dalam RUPS kedua; -----------

iii. Dalam hal kuorum kehadiran pada --------

RUPS kedua sebagaimana dimaksud --------

butir (ii) tidak tercapai, maka --------

RUPS ketiga dapat diadakan dengan ------

ketentuan RUPS ketiga sah dan ----------

berhak mengambil keputusan jika --------

dihadiri oleh pemegang saham dari ------

saham dengan hak suara yang sah --------

dalam kuorum kehadiran dan kuorum ------

yang ditetapkan oleh OJK atas ----------

permohonan Perseroan; ------------------

c. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan ------

RUPS untuk mata acara mengalihkan ----------

kekayaan Perseroan yang merupakan ----------

lebih dari 50% (lima puluh persen) ---------

jumlah kekayaan bersih Perseroan -----------

dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, -------

baik yang berkaitan satu sama lain ---------

maupun tidak, menjadikan jaminan -----------

utang kekayaan Perseroan yang --------------

merupakan lebih dari 50% (lima -------------

puluh persen) jumlah kekayaan --------------

bersih Perseroan dalam 1 (satu) ------------

transaksi atau lebih, baik yang ------------

berkaitan satu sama lain maupun ------------

tidak, penggabungan, peleburan, ------------

xxxxxxxxxxxxxan, pemisahan, pengajuan ------

permohonan agar Perseroan dinyatakan -------

pailit, perpanjangan jangka waktu ----------

berdirinya Perseroan, dan pembubaran -------

Perseroan, dilakukan dengan ketentuan: -----

i. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS -----

dihadiri oleh pemegang saham yang ------

mewakili paling sedikit 3/4 (tiga ------

per empat) bagian dari jumlah ----------

seluruh saham dengan hak suara ---------

xxxx xxx, dan keputusan RUPS -----------

adalah sah jika disetujui oleh ---------

lebih dari 3/4 (tiga per empat) --------

bagian dari seluruh saham dengan -------

hak suara yang hadir dalam RUPS; -------

ii. Dalam hal kuorum kehadiran RUPS --------

sebagaimana dimaksud pada butir --------

(i)tercapai, maka RUPS kedua dapat -----

diadakan dengan ketentuan RUPS ---------

kedua sah dan berhak mengambil ---------

keputusan jika RUPS dihadiri oleh ------

pemegang saham yang mewakili -----------

paling sedikit 2/3 (dua per tiga) ------

bagian dari jumlah seluruh saham -------

dengan hak suara xxxx xxx, dan ---------

keputusan RUPS kedua adalah sah --------

jika disetujui oleh lebih dari ---------

3/4 (tiga per empat) bagian dari -------

seluruh saham dengan hak suara ---------

yang hadir dalam RUPS kedua; -----------

iii. Dalam hal kuorum kehadiran RUPS --------

sebagaimana dimaksud pada butir --------

(ii) tercapai, maka RUPS ketiga --------

dapat diadakan dengan ketentuan --------

RUPS ketiga sah dan berhak -------------

mengambil keputusan jika RUPS ----------

dihadiri oleh pemegang saham -----------

dengan hak suara yang sah dalam --------

kuorum kehadiran dan kuorum ------------

keputusan yang ditetapkan oleh ---------

OJK atas permohonan Perseroan; ---------

d. Dalam hal Perseroan memiliki lebih ---------

dari 1 (satu) klasifikasi saham, -----------

maka RUPS untuk mata acara perubahan -------

hak atas saham hanya dihadiri oleh ---------

pemegang saham pada klasifikasi saham ------

yang terkena dampak atas perubahan ---------

hak atas saham pada klasifikasi ------------

saham tertentu, dengan ketentuan -----------

sebagai berikut:

i. RUPS dapat dilangsungkan jika ----------

dalam RUPS paling sedikit 3/4 ----------

(tiga per empat) bagian dari -----------

jumlah seluruh saham pada --------------

klasifikasi saham yang terkena ---------

dampak atas perubahan hak --------------

tersebut hadir atau diwakili; ----------

ii. Dalam hal kuorum sebagaimana -----------

dimaksud pada butir (i) tidak ----------

tercapai, RUPS kedua dapat -------------

diadakan dengan ketentuan RUPS ---------

kedua sah dan berhak mengambil ---------

keputusan jika RUPS kedua, -------------

paling sedikit 2/3 (dua per tiga) ------

bagian dari jumlah seluruh saham -------

pada klasifikasi saham yang ------------

terkena dampak atas perubahan ----------

hak tersebut hadir atau diwakili; ------

iii. Keputusan RUPS sebagaimana -------------

dimaksud pada butir (i) dan (ii) -------

di atas adalah sah jika disetujui ------

oleh lebih dari 3/4 (tiga per ----------

empat) bagian dari saham dengan --------

hak suara yang hadir dalam RUPS; -------

iv. Dalam hal kuorum kehadiran pada --------

RUPS kedua sebagaimana dimaksud --------

pada butir (iii) di atas tidak ---------

tercapai, maka RUPS ketiga dapat -------

diadakan dengan ketentuan RUPS ---------

ketiga sah dan berhak mengambil --------

keputusan jika dihadiri oleh -----------

pemegang saham pada klasifikasi --------

saham yang terkena dampak atas ---------

perubahan hak tersebut dalam -----------

kuorum kehadiran dan kuorum ------------

keputusan yang ditetapkan oleh ---------

OJK atas permohonan Perseroan; ---------

e. Dalam hal klasifikasi saham yang -----------

terkena dampak atas perubahan hak atas -----

saham pada klasifikasi saham tertentu ------

tidak mempunyai hak suara, pemegang --------

saham pada klasifikasi saham tersebut ------

berdasarkan peraturan OJK diberikan --------

hak untuk hadir dan mengambil --------------

keputusan dalam RUPS terkait dengan --------

perubahan hak atas saham pada --------------

klasifikasi saham tersebut. ----------------

2. Pemegang saham dapat memberikan kuasa ---------

kepada Xxxxx Xxxx untuk mewakilinya -----------

menghadiri dan/atau memberikan suara ----------

dalam RUPS sesuai dengan ketentuan ------------

peraturan perundang-undangan. -----------------

3. Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada -----

ayat (2) tersebut di atas dapat dilakukan -----

oleh pemegang saham dengan surat kuasa --------

dalam bentuk fisik atau melalui pemberian -----

kuasa secara elektronik melalui e-RUPS --------

yang disediakan oleh penyedia e-RUPS atau -----

sistem yang disediakan oleh Perseroan ---------

dengan tetap memperhatikan ketentuan ----------

yang berlaku.

4. Dalam hal pemberian kuasa dilakukan -----------

dengan surat kuasa dalam bentuk fisik, --------

ketua rapat berhak meminta agar surat ---------

kuasa untuk mewakili pemegang saham -----------

diperlihatkan kepadanya pada waktu ------------

rapat diadakan.

5. Dalam pemberian kuasa secara elektronik -------

berlaku ketentuan yang diatur dalam -----------

peraturan OJK yaitu termasuk hal-hal ----------

sebagai berikut:

a. Pemberian kuasa harus dilakukan ------------

paling lambat 1 (satu) Hari Kerja ----------

sebelum penyelenggaraan RUPS; --------------

b. Pemegang saham dapat mencantumkan ----------

pilihan suara pada setiap mata acara -------

dalam pemberian kuasa secara ---------------

elektronik;

c. Pemegang saham dapat melakukan -------------

perubahan kuasa termasuk pilihan suara -----

jika pemegang saham mencantumkan -----------

pilihan suara.

Perubahan kuasa dimaksud termasuk ----------

pilihan suara dapat dilakukan paling -------

lambat 1 (satu) Hari Kerja sebelum ---------

penyelenggaraan RUPS;

d. Pihak yang dapat menjadi Penerima ----------

Kuasa secara elektronik meliputi: ----------

i. Partisipan yang mengadministrasikan ----

sub rekening efek/efek milik -----------

pemegang saham;

ii. Pihak yang disediakan oleh -------------

Perusahaan Terbuka; atau ---------------

xxx.Xxxxx yang ditunjuk oleh pemegang ------

saham.

e. Xxxxxxxx Xxxxx wajib: ----------------------

i. cakap menurut hukum; dan ---------------

ii. bukan merupakan anggota Direksi, -------

anggota Dewan Komisaris dan ------------

Karyawan Perseroan.

f. Penerima Kuasa secara elektronik harus -----

telah terdaftar di dalam sistem e-RUPS -----

atau sistem yang disediakan oleh -----------

Perseroan, dalam hal Perseroan -------------

menggunakan sistem yang disediakan ---------

oleh Perseroan;

g. Dalam hal pemberi kuasa menghadiri ---------

RUPS secara langsung, wewenang -------------

Pexxxxxx Xxxxx untuk memberikan suara ------

atas nama Pemberi Kuasa menjadi batal. -----

6. Dalam rapat, setiap saham memberikan hak ------

kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 --------

(satu) suara.

7. Dalam hal pemberian kuasa dilakukan -----------

dengan surat kuasa dalam bentuk fisik, --------

anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris ------

dan Karyawan Perseroan boleh bertindak --------

selaku kuasa dalam rapat, tetapi suara --------

yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam ------

rapat tidak dihitung dalam pemungutan ---------

suara.

8. Pemungutan suara mengenai diri orang ----------

dilakukan dengan surat tertutup yang ----------

tidak ditandatangani dan mengenai hal ---------

lain dilakukan pemungutan dengan lisan, -------

kecuali jika ketua rapat menentukan lain ------

tanpa ada keberatan dari pemegang saham -------

yang hadir dalam rapat tersebut. --------------

9. Semua keputusan yang diambil berdasarkan ------

musyawarah untuk mufakat. Dalam hal -----------

keputusan berdasarkan musyawarah untuk --------

mufakat tidak tercapai, keputusan diambil -----

berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 -------

(satu per dua) bagian dari jumlah seluruh -----

saham dengan hak suara yang dikeluarkan -------

dengan sah dalam rapat, kecuali apabila -------

dalam Anggaran dasar ini ditentukan lain. -----

Apabila jumlah suara yang setuju dan ----------

tidak setuju sama banyak, usul ditolak. -------

10. kuorum kehadiran dan kuorum keputusan ---------

RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang --------

Saham Independen dilaksanakan dengan ----------

ketentuan:

a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS ---------

dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) -----

bagian dari jumlah seluruh saham -----------

dengan hak suara yang sah yang -------------

dimiliki Pemegang Saham Independen; --------

b. keputusan RUPS sebagaimana dimaksud --------

pada huruf a adalah sah jika disetujui -----

oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) ---------

bagian dari jumlah seluruh saham -----------

dengan hak suara yang sah yang -------------

dimiliki oleh Xxxxxxxx Xxxxx ---------------

Independen;

c. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud ------

pada huruf (a) tidak tercapai, RUPS --------

kedua dapat dilangsungkan jika RUPS --------

dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) -----

bagian dari jumlah seluruh saham -----------

dengan hak suara yang sah yang -------------

dimiliki oleh Xxxxxxxx Xxxxx ---------------

Independen;

d. keputusan RUPS kedua adalah sah jika -------

disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu --------

per dua) bagian dari jumlah seluruh --------

saham dengan hak suara yang sah ------------

yang dimiliki oleh Xxxxxxxx Xxxxx ----------

Independen yang hadir dalam RUPS; ----------

e. dalam

hal kuorum kehadiran pada RUPS -------

sebagaimana dimaksud pada huruf (c) --------

tidak tercapai, RUPS ketiga dapat ----------

dilangsungkan dengan ketentuan RUPS --------

ketiga sah dan berhak mengambil ------------

keputusan jika dihadiri oleh Pemegang ------

Saham Independen dari saham dengan hak -----

suara yang sah, dalam kuorum kehadiran -----

yang ditetapkan oleh OJK atas --------------

permohonan Perseroan; dan ------------------

f. keputusan RUPS ketiga adalah sah jika ------

disetujui oleh Pemegang Saham --------------

Independen yang mewakili lebih dari --------

50% (lima puluh persen) saham yang ---------

dimiliki oleh Xxxxxxxx Xxxxx ---------------

Independen yang hadir dalam RUPS. ----------

11. Pemegang saham dengan hak suara yang ----------

hadir dalam RUPS namun tidak ------------------

mengeluarkan suara (abstain) dianggap ---------

mengeluarkan suara yang sama dengan -----------

suara mayoritas pemegang saham ----------------

yang mengeluarkan suara. ----------------------

12. Pemegang saham juga dapat mengambil -----------

keputusan yang sah dan mengikat tanpa ---------

mengadakan RUPS dengan ketentuan semua --------

pemegang saham telah diberitahu secara --------

tertulis dan semua pemegang saham -------------

memberikan persetujuan mengenai usul yang -----

diajukan secara tertulis serta ----------------

menandatangani persetujuan tersebut. ----------

Keputusan yang diambil dengan cara ------------

demikian itu mempunyai kekuatan yang sama -----

dengan keputusan yang diambil dengan sah ------

dalam RUPS.

13. Risalah RUPS:

a. Perseroan wajib membuat risalah RUPS. ------

b. Risalah RUPS wajib dibuat dan --------------

ditandatangani oleh pimpinan rapat ---------

dan paling sedikit 1 (satu) orang ----------

pemegang saham yang ditunjuk dari dan ------

oleh peserta RUPS.

c. Tanda tangan sebagaimana dimaksud ----------

pada huruf (b) ayat ini tidak --------------

disyaratkan apabila risalah RUPS -----------

tersebut dibuat dalam bentuk akta ----------

berita acara RUPS yang dibuat oleh ---------

Notaris.

d. Risalah RUPS sebagaimana dimaksud ----------

dalam huruf (a) ayat ini wajib -------------

disampaikan kepada OJK paling lambat -------

30 (tiga puluh) Hari setelah RUPS ----------

diselenggarakan.

e. Dalam hal waktu penyampaian risalah --------

RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf -------

(d) ayat ini jatuh pada hari libur, --------

risalah RUPS tersebut wajib ----------------

disampaikan paling lambat pada hari --------

kerja berikutnya.

14. Ringkasan Risalah RUPS: -----------------------

a. Perseroan wajib membuat ringkasan ----------

risalah RUPS.

b. Ringkasan risalah RUPS sebagaimana ---------

dimaksud dalam huruf (a) ayat ini ----------

wajib memuat informasi paling kurang: ------

i. tanggal RUPS, tempat pelaksanaan -------

RUPS, waktu pelaksanaan RUPS, dan ------

mata acara RUPS;

ii. anggota Direksi dan anggota ------------

Dewan Komisaris yang hadir pada --------

saat RUPS;

iii. jumlah saham dengan hak suara yang -----

sah yang hadir pada saat RUPS ----------

dan presentasenya dari jumlah ----------

seluruh saham yang mempunyai hak -------

suara yang sah;

iv. ada tidaknya pemberian kesempatan ------

kepada pemegang saham untuk ------------

mengajukan pertanyaan dan/atau ---------

memberikan pendapat terkait mata -------

acara rapat.

v. jumlah pemegang saham yang -------------

mengajukan pertanyaan dan/atau ---------

memberikan pendapat terkait mata -------

acara rapat, jika pemegang saham -------

diberi kesempatan;

vi. makanisme pengambilan keputusan --------

RUPS;

vii. hasil pemungutan suara yang ------------

meliputi jumlah suara setuju, ----------

tidak setuju, dan abstain --------------

(tidak memberikan suara) untuk --------

setiap mata acara rapat, jika ----------

pengambilan keputusan dilakukan --------

dengan pemungutan suara; ---------------

viii. keputusan RUPS; dan --------------------

ix. pelaksanaan pembayaran dividen ---------

tunai kepada pemegang saham ------------

yang berhak, jika terdapat -------------

keputusan RUPS terkait dengan ----------

pembagian dividen tunai. ---------------

c. Ringkasan risalah RUPS sebagaimana ---------

dimaksud dalam huruf (b) ayat ini ----------

wajib diumumkan kepada Masyarakat ----------

paling kurang melalui: ---------------------

i. 1 (satu) surat kabar harian ------------

berbahasa Indonesia berperedaran -------

nasional;

ii. situs web Bursa Efek; dan --------------

iii. situs web Perseroan, dalam Bahasa ------

Indonesia dan bahasa asing, ------------

dengan ketentuan bahasa asing yang -----

digunakan paling kurang bahasa ---------

Inggris.

d. Ringkasan risalah RUPS yang ----------------

menggunakan bahasa asing sebagaimana -------

dimaksud pada huruf (c) angka (iii) --------

ayat ini wajib memuat informasi yang -------

sama dengan informasi dalam ringkasan ------

risalah RUP Indonesia.

S yang menggunakan Bahasa -------

e. Dalam hal terdapat perbedaan ---------------

penafsiran informasi pada ringkasan --------

risalah RUPS dalam bahasan asing -----------

dengan informasi pada ringkasan ------------

risalah RUPS dalam Bahasa Indonesia --------

sebagaimana dimaksud pada huruf (d) --------

ayat ini, informasi yang digunakan ---------

sebagai acuan adalah Bahasa Indonesia. -----

f. Pengumuman ringkasan risalah RUPS ----------

sebagaimana dimaksud pada huruf (c) --------

ayat ini wajib diumumkan kepada ------------

Masyarakat paling lambat 2 (dua) Hari ------

kerja setelah RUPS diselenggarakan. --------

g. Bukti pengumuman ringkasan risalah ---------

RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf -------

(c) angka (i) ayat ini wajib ---------------

disampaikan kepada OJK paling lambat -------

2 (dua) Hari kerja setelah diumumkan. ------

h. Ketentuan ayat (13) huruf (d), ayat --------

(13) huruf (e) dan huruf (c), huruf --------

(f) dan huruf (g) ayat ini mutatis ---------

mutandis berlaku untuk: --------------------

i. penyampaian kepada OJK atas ------------

risalah RUPS dan ringkasan risalah -----

RUPS yang diumumkan; dan ---------------

ii. pengumuman ringkasan risalah -----------

RUPS.

Dari penyelenggaraan RUPS oleh pemegang -------

saham yang telah memperoleh penetapan ---------

pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS --------

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat ------

(17) tersebut di atas.

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PASAL 13

1. Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh ------

RUPS sesuai dengan Pasal 12 ayat (1) ----------

huruf (b) dan (c) Anggaran Dasar ini. ---------

Perubahan Anggaran Dasar tersebut harus -------

dibuat dengan Akta Notaris dan dalam ----------

bahasa Indonesia.

2. Perubahan ketentuan Anggaran Dasar yang -------

menyangkut perubahan nama dan/atau tempat -----

kedudukan Perseroan, maksud dan tujuan --------

serta kegiatan usaha Perseroan, jangka --------

waktu berdirinya Perseroan, besarnya ----------

modal dasar, pengurangan modal yang -----------

ditempatkan dan disetor, dan perubahan --------

status Perseroan Tertutup menjadi -------------

Perseroan Terbuka atau sebaliknya, wajib ------

mendapat persetujuan dari Menteri Hukum -------

dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. -----

3. Perubahan Anggaran Dasar selain yang ----------

menyangkut hal yang tersebut dalam ayat -------

(2) tersebut di atas, cukup diberitahukan -----

kepada Menteri Hukum dan Xxx Xxxxx ------------

Manusia Republik Indonesia dalam waktu --------

selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari -------

terhitung sejak keputusan RUPS tentang --------

perubahan tersebut.

4. Keputusan mengenai pengurangan modal ----------

harus diberitahukan secara tertulis -----------

kepada semua Kreditur Perseroan dan -----------

diumumkan oleh Direksi dalam 1 (satu) ---------

atau lebih surat kabar harian yang ------------

beredar secara nasional dalam jangka ----------

waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari sejak ------

tanggal keputusan tentang pengurangan ---------

modal tersebut.

----PENGGABUNGAN, PELUBURAN, PENGAMBILALIHAN, -----

DAN PEMISAHAN PASAL 14

1.a. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan ------

perundang-undangan yang berlaku, -------------

xxxxxxxxxxan, peleburan, pengambilalihan -----

atau pemisahan hanya dapat dilakukan ---------

berdasarkan keputusan RUPS yang dihadiri -----

oleh pemegang saham yang mewakili paling -----

sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah -----

seluruh saham dengan hak suara yang sah ------

dan keputusan disetujui lebih dari 3/4 -------

(tiga per empat) bagian dari seluruh ---------

saham dengan hak suara yang hadir ------------

dalam RUPS.

b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud ---------

dalam ayat (1) huruf (a) tersebut di atas -----

tidak tercapai, dapat diselenggarakan ---------

RUPS kedua.

RUPS kedua sah dan berhak mengambil -----------

keputusan yang mengikat jika dihadiri ---------

oleh pemegang saham atau kuasanya yang --------

sah yang memiliki/mewakili paling sedikit -----

2/3 (dua per tiga) dari jumlah seluruh --------

saham dengan hak suara yang sah dan -----------

keputusan disetujui lebih dari 3/4 (tiga ------

per empat) bagian dari seluruh saham ----------

dengan hak suara yang hadir dalam RUPS. -------

c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud ---------

dalam ayat (1) huruf (b) tersebut di atas -----

tidak tercapai, atas permohonan ---------------

Perseroan, kuorum, jumlah suara untuk ---------

mengambil keputusan, panggilan dan waktu ------

penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh OJK. -----

2. Direksi wajib mengumumkan dalam 2 (dua) -------

surat kabar harian yang terbit atau -----------

beredar di tempat kedudukan atau tempat -------

kegiatan usaha Perseroan mengenai -------------

rancangan penggabungan, peleburan, ------------

pengambilalihan atau pemisahan Perseroan ------

selambat-lambatnya 14 (empat belas) Hari ------

sebelum pemanggilan RUPS. ---------------------

DIREKSI PASAL 15

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh -------------

Direksi yang terdiri dari sedikitnya -----------

3 (tiga) orang anggota Direksi, dimana ---------

seorang diantaranya diangkat sebagai -----------

Direktur Utama.

2. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS, untuk ------

jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung ----------

sejak RUPS yang mengangkat mereka, sampai ------

dengan penutupan RUPS yang kelima setelah ------

tanggal pengangkatan mereka dan dengan ---------

tidak mengurangi hak RUPS untuk ----------------

memberhentikan mereka sewaktu-waktu dengan -----

memperhatikan ketentuan peraturan --------------

perundang-undangan yang berlaku. ---------------

Orang perseorangan yang menduduki jabatan ------

sebagai anggota Direksi setelah masa -----------

jabatanya berakhir dapat diangkat kembali ------

sesuai dengan keputusan RUPS. ------------------

3. Yang dapat menjadi anggota Direksi adalah ------

orang perseorangan yang memenuhi ---------------

persyaratan pada saat diangkat dan selama ------

menjabat:

a. mempunyai akhlak, moral, dan integritas -----

yang baik;

b. cakap melakukan perbuatan hukum; ------------

c. dalam 5 (lima) tahun sebelum ----------------

pengangkatan dan selama menjabat: -----------

i. tidak pernah dinyatakan pailit; --------

ii. tidak pernah menjadi anggota -----------

Direksi dan/atau Dewan Komisaris -------

yang dinyatakan bersalah ---------------

menyebabkan suatu perusahaan -----------

dinyatakan pailit;

iii. tidak pernah dihukum karena ------------

melakukan tindak pidana yang -----------

merugikan keuangan negara --------------

dan/atau yang berkaitan dengan ---------

sektor keuangan; dan -------------------

iv. tidak pernah menjadi anggota -----------

Direksi dan/atau anggota Dewan ---------

Komisaris yang selama menajabat: -------

a) pernah tidak menyelenggarakan -------

RUPS tahunan;

b) pertanggungjawabannya sebagai -------

anggota Direksi dan/atau Dewan ------

Komisaris pernah tidak diterima -----

oleh XXXX atau pernah tidak ---------

memberikan pertanggungjawaban -------

sebagai anggota Direksi dan/atau ----

Dewan Komisaris kepada RUPS; dan ----

c) pernah menyebabkan perusahaan -------

yang memperoleh izin, ---------------

persetujuan, atau pendaftaran -------

dari OJK tidak memenuhi -------------

kewajiban menyampaikan laporan ------

tahunan dan/atau laporan ------------

keuangan kepada OJK. ----------------

d) memiliki komitmen untuk -------------

mematuhi peraturan ------------------

perundang-undangan; dan -------------

e) memiliki pengetahuan dan/atau -------

keahlian di bidang yang -------------

dibutuhkan Perseroan. ---------------

4. Pemenuhan persyaratan sebagaimana -------------

dimaksud di atas wajib dimuat dalam -----------

surat pernyataan dan disampaikan --------------

kepada Perseroan;

5. Ketentuan mengenai rangkap jabatan oleh -------

anggota Direksi mengacu pada peraturan --------

di bidang perbankan dan Pasar Modal. ----------

6. RUPS dapat mengangkat orang lain untuk --------

mengisi jabatan anggota Direksi yang ----------

diberhentikan berdasarkan ayat (2) ------------

tersebut di atas atau bilamana ada suatu ------

lowongan, dengan tidak mengurangi -------------

ketentuan-ketentuan lain dalam Anggaran -------

Dasar ini.

7. Seorang yang diangkat untuk menggantikan ------

anggota Direksi yang diberhentikan ------------

berdasarkan ayat (3) tersebut di atas ---------

atau untuk mengisi lowongan atau seorang ------

yang diangkat sebagai tamnahan anggota --------

Direksi yang ada, harus diangkat untuk --------

jangka waktu yang merupakan sisa masa ---------

jabatan anggota Direksi lainnya yang ----------

masih menjabat.

8. Apabila oleh suatu sebab jabatan --------------

Direksi lowong, RUPS harus diadakan -----------

selambat-lambatnya dalam jangka waktu ---------

90 (sembilan puluh) Hari setelah terjadi ------

xxxxxxxx, untuk mengisi lowongan itu ----------

dengan memperhatikan ketentuan peraturan ------

perundang-undangan dan Anggaran Dasar. --------