TATA CARA PENELITIAN PENGARUH HUBUNGAN ANTARA PENJUAL DAN PEMBELI TERHADAP HARGA BARANG
Lampiran I
Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor :
Tanggal :
TATA CARA PENELITIAN PENGARUH HUBUNGAN ANTARA PENJUAL DAN PEMBELI TERHADAP HARGA BARANG
1. Transaksi antara Pihak yang Saling Berhubungan
1.1. Dalam hal terjadi pengimporan barang yang berasal dari transaksi antara pihak yang saling berhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a Keputusan ini yaitu antara penjual dan pembeli, maka nilai transaksi barang impor yang bersangkutan dapat diterima dan ditetapkan sebagai nilai pabean sepanjang hubungan tersebut tidak mempengaruhi harga.
1.2. Untuk menentukan apakah hubungan tersebut mempengaruhi harga maka dilakukan dengan dua cara :
a. Meneliti hal-hal yang berkaitan dengan penjualan;
b. Membandingkan harga barang dengan Test Value.
2. Penelitian Hal-Hal yang Berkaitan dengan Penjualan
2.1 Penelitian tentang hal-hal yang berkaitan dengan penjualan diarahkan kepada dokumen-dokumen yang berkaitan dengan transaksi. Dalam rangka mengetahui apakah hubungan antara penjual dan pembeli mempengaruhi harga perlu penelitian atas :
a. semua aspek transaksi / importasi;
b. hal-hal yang berkaitan dengan tata cara penjual dan pembeli mengatur hubungan dagangnya
(commercial relations); dan
c. bagaimana harga penjualan tercapai.
2.2 Indikasi yang menunjukkan bahwa hubungan antara penjual dan pembeli tidak mempengaruhi harga antara lain adalah bahwa kedua belah pihak melakukan transaksi jual-beli sebagaimana lazimnya transaksi jual-beli yang dilakukan oleh pihak yang tidak berhubungan. Indikasi ini dapat diketahui dari hasil penelitian hal-hal yang berkaitan dengan penjualan yaitu apabila :
a. harga penjualan tercapai berdasarkan tata cara yang konsisten dengan tata cara tercapainya harga penjualan yang lazim terjadi pada industri yang bersangkutan (pricing practices); atau
b. harga penjualan meliputi semua biaya ditambah dengan keuntungan ratarata perusahaan yang bersangkutan selama satu tahun. Dalam hal ditemukan kondisi sebagaimana dimaksud a atau b tersebut, maka hubungan antara penjual dan pembeli tidak mempengaruhi harga.
3. Perbandingan dengan Test Value
3.1. Yang dimaksud dengan Test Value adalah :
a. Nilai transaksi barang identik atau barang serupa yang diekspor ke Daerah Pabean yang berasal dari penjualan antara penjual dan pembeli yang tidak saling berhubungan yang terdapat dalam DBH II;
b. Nilai Pabean barang identik atau barang serupa yang ditetapkan berdasarkan metode deduksi; atau
c. Nilai Pabean barang identik atau barang serupa yang ditetapkan berdasarkan metode komputasi.
3.2. Test Value yang digunakan untuk perbandingan guna menentukan apakah hubungan antara penjual dan pembeli mempengaruhi harga atau tidak, harusmemenuhi persyaratan, yaitu apabila digunakan
:
a. Nilai transaksi barang identik atau barang serupa, tanggal B/L atau AWBnya sama atau dalam waktu 30 hari sebelum atau sesudah tanggal B/L atau AWB barang impor yang sedang ditetapkan nilai pabeannya;
b. Nilai Pabean barang identik atau barang serupa yang ditetapkan berdasarkan Metode Deduksi, tanggal penjualan barang identik atau serupa tersebut di Daerah Pabean sama atau dalam waktu 30 hari sebelum atau sesudah tanggal PIB barang impor yang sedang ditetapkan nilai pabeannya;
c. Nilai Pabean barang identik atau barang serupa yang ditetapkan berdasarkan Metode Komputasi, tanggal pengimporan barang identik atau serupa tersebut sama atau dalam waktu
30 hari sebelum atau sesudah tanggal PIB barang impor yang sedang ditetapkan nilai pabeannya.
Apabila terdapat lebih dari satu Test Value yang memenuhi syarat, digunakan Test Value yang tanggalnya paling dekat dengan tanggal B/L atau AWB (untuk Test Value berasal dari Metode I) atau tanggal PIB (untuk Test Value Metode IV dan Metode V) barang impor yang sedang ditetapkan nilai pabeannya.
3.3 Untuk mengetahui apakah hubungan antara penjual dan pembeli mempengaruhi harga barang atau tidak, dilakukan perbandingan antara nilai pabean yang diberitahukan di dalam dokumen impor dengan Test Value. Dalam hal hasil perbandingan menunjukkan :
a. nilai pabean yang diberitahukan di dalam dokumen impor kedapatan :
- lebih rendah dibawah 5%;
- lebih rendah sebesar 5%;
- sama; atau
- lebih besar
dari nilai pabean barang identik atau barang serupa yang tertera pada Test Value, maka hubungan antara penjual dan pembeli dianggap tidak mempengaruhi harga, sehingga nilai pabean yang diberitahukan diterima.
b. nilai pabean yang diberitahukan lebih rendah diatas 5 % dari nilai pabean barang identik atau barang serupa yang tertera pada Test Value, maka hubungan antara penjual dan pembeli dianggap mempengaruhi harga, sehingga nilai pabean yang diberitahukan di dalam dokumen impor tidak diterima. Xxxxx pabean untuk dokumen impor tersebut ditetapkan berdasarkan salah satu metode dari Xxxxxx XX sampai dengan VI yang diterapkan sesuai hirarki penggunaannya;
3.4 Perbandingan menggunakan Test Value sebagaimana dimaksud dalam angka 3.3 perlu memperhatikan perbedaan yang terjadi, antara lain :
a. tingkat perdagangan;
b. tingkat kuantitas;
c. biaya-biaya penambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;
d. biaya yang dimasukkan oleh penjual dalam harga jual dalam hal antara penjual dan pembeli tidak saling berhubungan; dan
e. biaya yang tidak dimasukkan oleh penjual dalam harga jual dalam hal antara penjual dan pembeli saling berhubungan.
3.5 Penelitian hubungan antara penjual dan pembeli menggunakan Test Value yang diserahkan pembeli. Apabila Test Value yang diserahkan pembeli tidak memenuhi syarat, penelitian dilakukan dengan menggunakan Test Value yang tersedia di Kantor Pelayanan Bea dan Cukai.
Direktur Jenderal
Xxxxx Xxxxxxxxx NIP 120050332
Lampiran II
Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor :
Tanggal :
KETENTUAN METODE VI
1. Metode VI adalah metode penetapan nilai pabean dengan cara mengulangi ketentuan Metode I sampai dengan V dengan pelaksanaan yang fleksibel, serta memperhatikan prinsip dan ketentuan Pasal VII GATT 1994, dan berdasarkan data yang tersedia di daerah pabean.
2. Dalam menetapkan nilai pabean menggunakan Metode VI, sedapat mungkin berdasarkan pada nilai pabean yang pernah ditetapkan sebelumnya. Dan harus memperhatikan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.
3. Dalam menggunakan Metode VI harus mengikuti hirarki metode penetapan nilai pabean. Penggunaan Metode I yang diterapkan secara fleksibel lebih diutamakan dari pada penggunaan Metode II yang diterapkan secara fleksibel, dan seterusnya.
4. Data pembanding yang digunakan dalam penetapan nilai pabean berdasarkan metode VI dapat berasal dari DBH atas periode yang berlaku pada saat pendaftaran PIB atau pada saat tanggal B/L atau AWB
5. Ketentuan penetapan nilai pabean berdasarkan Metode VI dengan menggunakan Metode I sampai dengan V yang diterapkan secara fleksibel, yaitu :
5.1 Metode VI dengan menggunakan Metode I yang diterapkan secara fleksibel
5.1.1 Fleksibilitas diterapkan untuk barang impor yang merupakan barang sewa (bukan subyek suatu transaksi jual-beli). Nilai pabean berdasarkan harga sewa per bulan dikalikan umur ekonomis barang yang bersangkutan.
5.1.2 Penghitungan nilai pabean barang yang disewa tersebut angka 5.1.1 menggunakan rumus sebagai berikut :
a. Jika pembayaran nilai sewa dilakukan dibelakang :
- untuk periode kontrak : R1 (QN - 1)
QN (Q - 1)
- untuk sisa periode waktu barang impor dapat dipergunakan secara ekonomis R2 (QN - 1)
QN (Q - 1)
b. Jika pembayaran nilai sewa dilakukan di depan :
- untuk periode kontrak : R1 (QN - 1)
QN-1 (Q - 1)
- untuk sisa periode waktu barang impor dapat dipergunakan secara ekonomis R2 (QN - 1)
QN-1 (Q - 1)
Keterangan :
R1 = sewa perbulan yang harus dibayar pada periode kontrak
R2 = sewa perbulan yang harus dibayar atas sisa periode barang impor tersebut dapat dipergunakan secara ekonomis
Q = 1 + i
i = tingkat suku bunga perbulan N = jumlah pembayaran
Contoh penghitungan diuraikan pada angka 5 dibawah ini.
5.2 Metode VI dengan menggunakan Metode II atau Metode III yang diterapkan secara fleksibel Fleksibilitas diterapkan :
5.2.1 Atas Jangka waktu
Jangka waktu penjualan barang identik atau barang serupa yang digunakan sebagai harga satuan dilonggarkan (diperpanjang) menjadi 90 (enam puluh) hari sebelum atau sesudah tanggal B/L atau AWB barang impor yang sedang ditetapkan nilai pabeannya.
5.2.2 Atas Negara asal barang
Barang identik atau barang serupa yang diproduksi di negara lain diluar negara tempat produksi barang impor yang sedang ditetapkan nilai pabeannya dapat digunakan untuk dasar menetapkan nilai pabean.
5.2.3 Dengan penyesuaian spesifikasi barang
5.3 Metode VI dengan menggunakan Metode IV yang diterapkan secara fleksibel Fleksibilitas diterapkan atas :
5.3.1 Jangka waktu
Jangka waktu barang identik atau barang serupa yang digunakan sebagai data harga satuan dilonggarkan menjadi 90 (sembilan puluh) hari sebelum atau sesudah tanggal pengimporan barang impor yang sedang ditetapkan nilai pabeannya.
5.3.2 Jumlah penjualan terbesar (the greatest aggregate quantity) Ketentuan tentang harga satuan berdasarkan jumlah penjualan terbesar (the greatest aggregate quantity) diterapkan menjadi harga satuan berdasarkan harga penjualan satu satuan barang.
5.3.3 Data harga
a. sumber data harga dapat diperoleh bukan dari penjualan tangan pertama, dan berasal dari :
1. penjualan eceran (retail), adalah aktifitas menjual barang ke konsumen akhir dalam jumlah kecil (satuan), misalnya : pusat perbelanjaan (supermarket, departement store, car dealer);
2. penjualan grosir (wholesaler), adalah aktifitas menjual dan dalam jumlah besar sehingga harga menjadi lebih murah, khususnya dijual kepada penjual eceran, misalnya : pusat penjualan grosir / perkulakan.
b. Data harga tersebut dapat dibuktikan dengan bukti berupa kuitansi, price list, katalog dari tempat penjualan dimaksud.
c. Dalam hal dijumpai dua atau lebih data harga dari tempat penjualan yang berbeda digunakan harga rata-rata.
5.3.4 Unsur pengurangan
Unsur pengurangan berupa komisi atau pengeluaran umum dan keuntungan, transportasi dan asuransi, ditetapkan sebagai berikut.
a. Jasa PPJK ditentukan sebesar 5% dari CIF;
b. Keuntungan ditentukan sebesar 20% dari landed cost;
c. Transportasi dan asuransi ditentukan sebesar 5% dari CIF.
5.3.5 Tata cara penghitungan nilai pabean berdasarkan Metode VI menggunakan Metode Deduksi (Metode IV) yang diterapkan secara fleksibel sebagai berikut.
a. Nilai Pabean = CIF.
b. CIF = Harga Importir*): Faktor Multiplikator X 1 (satuan mata uang asing)
c. Harga Importir dalam satuan mata uang Rupiah dihitung dengan menggunakan ketentuan :
1. Harga Importir = 100%;
2. Harga Grosir = 120%;
3. Harga Eceraan = 144%.
d. Faktor multiplikator dihitung dengan cara sebagai berikut :
No | Unsur Biaya Per Satuan Mata Uang Asing | Nilai Rupiah |
1. | CIF Satu Satuan Mata Uang Asing | Rp. ............ |
2. | Bea Masuk (Tarif BM x No.1) | Rp. ............ |
3. | Bea Masuk Anti Dumping (Tarif BMAD x No.1) | Rp. ............ |
4. | Bea Masuk Imbalan (Tarif BMI x No.1) | Rp. ............ |
5. | Bea Masuk Tindakan Pengamanan (Tarif BMTP x No.1) | Rp. ............ |
Bea Masuk Pembalasan (Tarif BMP x No.1) | Rp. ............ | |
Cukai | Rp. ............ | |
PPN (Tarif PPN x jumlah No.1 s.d. 7) | Rp. ............ | |
PPnBm (Tarif PPnBm x jumlah No.1 s.d. 7) | Rp. ............ | |
PPh (Tarif PPh x jumlah No.1 s.d. 7) | Rp. ............ | |
11. | Jumlah No.1 s.d. 10 | Rp. ............ |
12. | Transportasi dan Asuransi = 10% x CIF | Rp. ............ |
13. | Jumlah No. 11 dan 12 | Rp. ............ |
14. | Komisi, atau pengeluaran umum dan keuntungan = | Rp. ............ |
20% x jumlah No. 13 | ||
15. | Faktor Multiplikator (Jumlah 13 dan 14) | Rp. ............ |
6. Contoh
6.1. Penghitungan Nilai Pabean berdasarkan Metode VI menggunakan Metode I yang diterapkan secara fleksibel (untuk barang-barang impor yang disewa).
PT. A di Jakarta bergerak di bidang pengeboran minyak, memutuskan untuk menyewa alat berat berupa excavator. Untuk itu perusahaan A melakukan kontrak sewa menyewa dengan perusahaan Z di Singapura.
Isi perjanjian persewaan adalah sebagai berikut :
a. Biaya pengiriman excavator ditanggung oleh perusahaan Z.
b. Uji coba sampai excavator dapat beroperasi dilakukan oleh perusahaan Y di Jakarta. Biaya dari kegiatan ini akan ditanggung perusahaan A.
c. Perusahaan Z akan mengasuransikan alat berat tersebut sampai selesai periode penyewaan d.
Segala fee, kewajiban, pajak sehubungan dengan pembiayaan dan importasi akan dibayar oleh perusahaan A.
e. Jangka waktu pembiayaan adalah 12 bulan, dan dapat diperbaharui
f. Pembayaraan sewa per bulan adalah USD 1,000.00. Apabila ada perpanjangan, pembayaran sewa perbulan berkurang 10%
Atas importasi tersebut, perusahaan A memberikan informasi kepada Bea dan Cukai tempat impor sebagai berkut :
- Bukti dokumen menyebutkan bahwa perusahaan Z mengenakan bunga 9% atas kontrak pembayaran sewa (yang merupakan tingkat suku bunga untuk utang jangka menengah di Singapura).
- Excavator tersebut merupakan alat berat model baru yang diimpor untuk yang pertama kali di Jakarta, maka metode II dan III tidak dapat diterapkan begitu juga Metode IV, karena alat berat tersebut belum pernah diimpor sebelumnya. Penetapan nilai pabean dengan Metode V tidak dapat diterapkan, karena produsen alat berat tidak bersedia memberikan informasi tentang struktur biaya produksi. Demikian juga penetapan berdasarkan Metode VI.
- Berdasarkan informasi yang diterima dari perusahaan Z melalui perusahaan A, diperkirakan alat berat tersebut masih dapat dipergunakan secara ekonomis selama 60 bulan sejak tanggal sewa.
- Elemen bunga sebesar 9% yang termasuk di dalam harga sewa tersebut harus dikurangi, sebagaimana syarat yang ditetapkan oleh Geneva Decission mengenai bunga.
Berdasarkan data-data tersebut di atas, diketahui :
- R1 = USD 1,000.00
- R2 = USD 900.00 (90% x R1)
- N pada masa sewa = 12 bulan
- N setelah periode sewa = 48 bulan (60 dikurangi 12 bulan)
- i = 9% / tahun = 0.0075/bulan
- Q = 1 + i = 1,0075
maka penghitungan nilai pabean adalah sebagai berikut :
a. Jika pembayaran sewa dilakukan di belakang
- Nilai Pabean atas nilai sewa untuk periode kontrak : R1 (QN β 1)
QN (Q - 1)
1,000 (1,007512 - 1) = 1,000 (1,0938 - 1) =
1,007512 (1,0075 - 1) 1,0938 (0,0075)
93.8 = 11,434.14
0.0082035
- Xxxxx Xxxxxx atas nilai sewa setelah periode kontrak : R2 (QN β 1)
QN (Q - 1)
900 (1,007548 - 1) = 900 (1,4314 - 1) =
1,007548 (1,0075 - 1) 1,4314 (0,0075)
388,26 = 36,165.99
0.0107355
Dengan demikian, Nilai pabean adalah :
USD 11,434.14 + USD 36,165.99 = USD 47,600.13
b. Jika pembayaran sewa dilakukan di depan :
- Nilai Pabean atas nilai sewa untuk periode kontrak : R1 (QN β 1)
QN-1 (Q - 1)
1,000 (1,007512 - 1) | = | 1,000 (1,0938 - 1) = |
1,007511 (1,0075 - 1) | 1,08566 (0,0075) | |
93.8 | = | 11,519.87 |
0.00814245 | ||
- Xxxxx Xxxxxx atas nilai sewa setelah periode kontrak : R2 (QN β 1)
QN-1 (Q - 1)
900 (1,007548 - 1) | = 900 (1,4314 - 1) = |
1,007547 (1,0075 - 1) | 1,42075 (0,0075) |
388,26 | = 36,437.18 |
0.0106556 |
Dengan demikian, Nilai pabean adalah :
USD 11,519.87 + USD 36,437.18 = USD 47,957.05
6.2. Penghitungan Nilai Pabean berdasarkan Metode VI menggunakan Metode IV yang diterapkan secara fleksibel
PT Anugerah Sejati mengajukan PIB dengan nomor penerimaan 010674 tanggal 1 Juli 1999 dengan uraian jenis barang :
Jenis Barang : AC Split
Jumlah : 1 unit
Merk : Samsung
Tipe : AS-090VD
Kapasitas : 1 PK
Harga : CIF HKD 1,250.67
Berdasarkan penelitian PFPD/Seksi Pabean, Xxxxx Xxxxxx yang diberitahukan tidak dapat ditetapkan berdasarkan Metode I sampai dengan Metode V. Upaya untuk menetapkan menggunakan Metode VI dengan menerapkan secara fleksibel :
- Metode I tidak dapat dilakukan, karena terdapat hubungan yang mempengaruhi harga;
- Metode II tidak dapat dilakukan, karena tidak terdapat barang identik;
- Metode III tidak dapat dilakukan, karena tidak terdapat barang serupa;
- Metode IV tidak dapat dilakukan, karena tidak ada penjualan di Daerah Pabean untuk barang impor yang bersangkutan, barang identik atau barang serupa;
- Metode V tidak dapat dilakukan, karena tidak ada data untuk menghitung nilai pabean berdasarkan Metode V.
Oleh karenanya nilai pabean ditetapkan berdasarkan Metode VI menggunakan Metode IV yang diterapkan secara fleksibel. Untuk tujuan tersebut, Pejabat Bea dan Cukai mengambil data barang identik yang dijual pada tanggal 1 Juni 1999 di Wholesaler dengan harga grosir Rp.3.199.000,00. Guna penghitungan Xxxxx Xxxxxx (CIF), maka perhitungan dilakukan sebagai berikut :
a. Pembebanan atas barang impor :
Tarip Pos : | 8415.10.000 |
Bea Masuk : | 10% |
BMAD : | - - |
BMI : | - - |
BMTP : | - - |
BMP : | - - |
Cukai : | - - |
PPN Impor : | 10% |
PPnBM : | 20% |
PPh : | 2,5% |
b. Harga Importir :
= (100% / 120%) x Harga Grosir
= 0,83 x Rp 3.199.000,00
= Rp 2.655.170,00
c. Faktor Multiplikator :
NDPBM pada tanggal penjualan 1 Juni 1999 :1 HKD = Rp 1.043,17
No | Unsur Biaya Per HKD1.00 | Nilai Rupiah |
1. | CIF HKD 1.00 | Rp. 1.043,17 |
2. | Bea Masuk, 10% (Tarif BM x No. 1) | Rp . 104,32 |
3. | Bea Masuk Anti Dumping (Tarif BMAD x No.1) | Rp. 0,00 |
4. | Bea Masuk Imbalan (Tarif BMI x No. 1) | Rp. 0,00 |
5. | Bea Masuk Tindakan Pengamanan (Tarif BMTP x No.1) | |
6. | Bea Masuk Pembalasan (Tarif BMP x No.1) | |
7. | Cukai | Rp. 0,00 |
8. | PPN Impor (Tarif PPN Impor x jumlah 1 s.d. 7) | Rp. 114,75 |
9. | PPn BM (Tarif PPnBM x jumlah 1 s.d. 7) | Rp. 229,50 |
10. | PPh (Tarif PPh x jumlah 1 s.d. 7) | Rp. 28,69 |
11. | Jumlah No. 1 s.d. No. 10 | Rp. 1.520,43 |
12. | Transportasi dan Asuransi = 10% x CIF | Rp. 104,32 |
13. 14. 15. | Jumlah No. 11 dan 12 Komisi, atau pengeluaran umum dan keuntungan = 20% x jumlah No. 13 Faktor Multiplikator (Jumlah 13 dan 14) | Rp. 1.624,75 Rp. 324,95 Rp. 1.948,60 |
d. Nilai Pabean (CIF)
Harga Importir
CIF = x 1 (satuan mata uang asing)
Faktor Multiplikator
= 2.655.170,00 x 1 HKD
1.948,60
= HKD 1.362,60
*) Harga importir adalah harga barang yang di dalamnya meliputi BM, Cukai, Pajak dalam Rangka Impor dan biaya-biaya lainnya termasuk keuntungan pembeli yang melakukan transaksi jual-beli dengan penjual di luar negeri.
Direktur Jenderal
Xxxxx Xxxxxxxxx NIP 120050332
Lampiran III
Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor :
Tanggal :
BENTUK DAN TATA CARA PENGISIAN DEKLARASI NILAI PABEAN
I. Bentuk Deklarasi Nilai Pabean (DNP)
DEKLARASI NILAI PABEAN (DNP)
Nama Pembeli : β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦. Nopen PIB : β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦.
Alamat : β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦. Tanggal : β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦.
Jenis barang : β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦.
Nama Penjual : β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦. β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦.
Alamat : β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦. β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦.
Nama Importir : β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦.
Alamat : β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦.
Nama Pemberitahu : β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦.
Alamat : β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦.
YA TIDAK
A. Subjek Penjualan untuk diekspor ke Daerah pabean
Apakah barang impor merupakan subjek suatu penjualan untuk diekspor ke Daraeh Pabean?
B. Persyaratan Nilai Transaksi
1. Apakah terdapat persyaratan/pertimbangan atas pembelian barang impor Saudara yang mempengaruhi harga barang impor tersebut, sehingga mengakibatkan harga barang tidak dapat ditentukan?
2. Apakah terdapat keharusan Saudara mengirimkan proceeds atas transaksi jual-beli barang impor Saudara kepada penjual? Apabila jawaban Saudara YA, proceeds harus dicantumkan pada huruf D6.
3. Apakah antara Xxxxxxx dengan penjual saling berhubungan?
a. Apabila jawaban Saudara YA, apakah hubungan tersebut mempengaruhi harga barang impor Xxxxxxx?
b. Apabila hubungan tersebut TIDAK mempengaruhi harga, lampirkan Test Value pada DNP ini.
4. Apakah terdapat pembatasan atas pemakaian atau pemanfaatan barang impor yang :
a. tidak diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Daerah Pabean;
b. tidak membatasi wilayah geografis tempat penjualan kembali barang impor Saudara; dan/atau
c. mempengaruhi harga barang impor Xxxxxxx secara substansial
C. Harga yang sebenarnya atau yang seharusnya dibayar :
1. Harga yang tercantum dalam invoice β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦
2. Pembayaran tidak langsung β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦
D. Biaya-biaya yang ditambahkan pada harga yang sebenarnya atau yang seharusnya dibayar sepanjang biaya-biaya tersebut belum termasuk dalam harga yang sebenarnya atau seharusnya dibayar :
1. Komisi dan jasa perantara, kecuali komisi pembelian β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦
2. Biaya pengemasan β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦
3. Biaya pengepakan β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦
4. Biaya bantuan (assist) β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦
5. Royalty dan biaya lisensi β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦
6. Proceeds β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦
7. Biaya transportasi β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦
8. Biaya pemuatan, pembongkaran dan penanganan (handling β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦
charges) berkaitan dengan pengangkutan barang impor yang belum termasuk dalam biaya transportasi
9. Asuransi β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦
J u m l a h C dan D β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦
E. Biaya-biaya yang dikurangkan dari harga yang sebenarnya atau yang seharusnya dibayar sepanjang biaya tersebut termasuk dalam harga yang sebenarnya atau yang seharusnya dibayar :
1. Biaya pengangkutan dan/atau asuransi setelah pengimporan β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦
2. Biaya konstruksi, pembangunan, perakitan, perawatan, atau β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦
bantuan teknis setelah pengimporan
3. Biaya lainnya setelah pengimporan β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦
4. Xxx Xxxxx, Cukai dan pajak dalam rangka impor β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦
J u m l a h E β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦
Nilai Transaksi, jumlah C ditambah D dikurangi E β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦
ADA TIDAK
F. Dokumen pendukung jawaban A, B, C, D dan E
- Invoice
- Packing list
- Kontrak Penjualan (Saleβs Contract),
- Purchase Order/Confirmation Order
- L/C
- Rekening Koran
- Bukti Transfer
- Perjanjian penunjukan agen penjualan/pembelian/broker*)
- Kontrak pembuatan pengemasan dan/atau pengepakan
- Kontrak pembuatan barang impor dengan material yang dipasok oleh pembeli dari Daerah Pabean atau dari luar Daerah Pabean (assist)
- Perjanjian pembayaran royalti atau lisensi
- Perjanjian pembayaran proceeds
- Kontrak pengangkutan
- AWB/BL,
- Kontrak asuransi
- Dokumen pembayaran transaksi lainnya untuk mengindentifikasi pembayaran langsung maupun tidak langsung, antara lain : ................................................
.....................................................................................................................................
........................................................................................................
- Dokumen-dokumen lain yang mendukung biaya-biaya yang ditambahkan pada harga yang sebenarnya atau yang seharusnya dibayar, antara lain:..........................................................
.....................................................................................................................................
........................................................................................................
- Perjanjian/agreement/kontrak maupun bukti pembayaran atas biaya-biaya yang dikurangkan pada harga yang sebenarnya atau yang seharusnya dibayar, antara lain :
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
...................................
- Test Value : ...............................................................................................
- Dokumen lainnya : ......................................................................................
tempat dan tanggal
tanda tangan pembeli dan cap perusahaan
Catatan : huruf C, D, dan E dalam valuta asing
II. Tata Cara Pengisian Deklarasi Nilai Pabean (DNP)
1. Nama dan alamat Pembeli
Cukup jelas.
2. Nama dan alamat Penjual
Cukup jelas.
3. Nama dan alamat Importir
Cukup jelas.
4. Nama Pemberitahu
Cukup jelas.
5. Nopen dan tanggal PIB
Cukup jelas.
6. Jenis barang
Diuraikan secara garis besar jenis barang sebagaimana diberitahukan dalam dokumen impor.
A. Subyek Penjualan untuk diekspor ke Daerah pabean
Apakah barang impor merupakan subjek suatu penjualan untuk diekspor ke Daerah Pabean?
- Apabila barang impor bukan merupakan subjek dari suatu penjualan (transaksi jual-beli) berarti tidak terdapat nilai transaksi sehingga barang impor yang bersangkutan tidak dapat ditetapkan nilai pabeannya berdasarkan Metode I.
- Contoh barang impor yang bukan merupakan subjek penjualan sesuai yang tertera pada butir 2.6 Lampiran I Keputusan Direktur Jenderal Nomor KEP-81/BC/1999, yaitu:
1. Barang yang dikirim secara konsinyasi yang dijual setelah pengimporan atasperintah dan/atau untuk kepentingan pemasok;
2. Barang yang dikirim dengan cuma-cuma, misalnya barang hadiah, barang promosi, barang contoh (free of charge);
3. Barang yang diimpor oleh intermediary yang tidak membeli barang, barang tersebut dijual setelah pengimporan;
4. Barang yang diimpor oleh anak cabang perusahaan dengan kondisi anak cabang tersebut bukan merupakan badan hukum yang berdiri sendiri;
5. Barang yang disewa (leasing contract);
6. Barang bantuan dari luar negeri yang kepemilikannya ditangan pengirim barang;
- Jawaban YA, apabila barang impor merupakan subyek suatu penjualan untuk diekspor ke daerah pabean
- Jawaban TIDAK, apabila barang impor bukan merupakan subyek suatu penjualan untuk diekspor ke daerah pabean
B. Persyaratan Nilai Transaksi
1. Apakah terdapat persyaratan atau pertimbangan yang diberlakukan terhadap transaksi atau harga barang impor Saudara yang mengakibatkan harga barang impor yang bersangkutan tidak dapat ditentukan?
1.1 Yang dimaksud dengan persyaratan atau pertimbangan yang diberlakukan terhadap transaksi atau harga barang impor yang mengakibat harga barang impor yang bersangkutan tidak dapat ditentukan adalah persyaratan/pertimbangan yang ditetapkan/ diputuskan oleh penjual atas pembelian barang oleh pembeli yang mengakibatkan harga barang tersebut tidak dapat ditentukan, misalnya :
- Pihak penjual menetukan harga barang senilai X dengan syarat pihak oembeli membeli juga barang lain;
- Pihak penjual menentukan harga barang senilai Y dengan syarat pihak pembeli menjual kepada pihak penjual barang tertentu;
- Pihak penjual menentukan harga barang berupa barang setengah jadi berdasarkan harga barang jadi yang dijual oleh pihak pembeli kepada pihak penjual.
1.2 Jawab YA, apabila terdapat persyaratan atau pertimbangan sebagaimana tersebut di atas atas pembelian barang impor Saudara.
1.3 Jawab TIDAK, apabila tidak terdapat persyaratan atau pertimbangan sebagaimana tersebut di atas atas pembelian barang impor Saudara.
2. Apakah terdapat keharusan Saudara mengirim proceeds kepada penjual atas transaksi jual-beli barang impor saudara?
2.1 Penjelasan tentang proceeds terdapat pada Lampiran I Keputusan Direktur Jenderal Nomor KEP-81/BC/1999.
2.2 Jawab YA, apabila dalam transaksi pembelian barang impor, Saudara akan/harus menyerahkan/mengirim proceeds.
2.3 Jawab TIDAK, apabila dalam transaksi pembelian barang impor, Saudara tidak akan atau tidak ada keharusan menyerahkan/mengirim proceeds.
2.4 Apabila jawaban Saudara YA, nilai proceeds harus dicantumkan pada huruf C.6
2.4.1 Agar diperoleh nilai transaksi barang impor, Xxxxxxx harus menghitung dimuka (memperkirakan) besarnya proceeds tersebut, dan mencantumkannya pada huruf C angka 6 dari DNP.
2.4.2 Kepastian proceeds akan diketahui setelah Saudara mengirimkan semua proceeds kepada penjual yaitu setelah terjadi penjualan kembali, pemanfaatan atau pemakaian barang di Daerah Pabean.
2.4.3 Direktorat Jendral Bea dan Cukai akan melakukan pemeriksaan pembukuan untuk mengetahui jumlah aktual proceeds yang Saudara kirimkan kepada penjual. Setelah diketahui jumlah aktual proceeds tesebut, dilakukan perhitungan nilai pabean, Bea Masuk dan pajak dalam rangka impor. Apabila terdapat kelebihan pembayaran Bea Masuk dan pajak dalam rangka impor, Saudara dapat meminta pengembalian dan demikian juga sebaliknya apabila terdapat kekurangan pembayaran Bea Masuk dan pajak dalam rangka impor, Saudara harus membayar kekurangan.
2.4.4 Apabila Saudara tidak dapat menghitung besarnya proceeds, hal ini menyebabkan salah satu komponen nilai transaksi tidak dapat dihitung sehingga nilai transaksi tidak dapat diketahui, maka nilai pabean tidak dapat dihitung atau ditetapkan berdasarkan Metode I (nilai transaksi barang impor yang bersangkutan). Untuk itu nilai pabean dihitung atau ditetapkan berdasarkan nilai transaksi barang identik (Metode II), nilai transaksi barang serupa (Metode III), metode deduksi (Metode IV), metode komputasi (Metode V), atau berdasarkan tata cara yang wajar dan konsisten dengan prinsip dan ketentuan pasal VII GATT 1994 berdasarkan data yang tersedia di Daerah Pabean denga pembatasan tertentu.
3. Apakah antara Xxxxxxx selaku pembeli dengan penjual barang saling berhubungan?
3.1 Yang dimaksud dengan antara pembeli dengan penjual saling berhubungan adalah saling berhubungan sebagaimana Pasal 1 Peraturan Direktur Jenderal ini.
3.2 Jawab YA, apabila antara Saudara dengan penjual terdapat hubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Peraturan Direktur Jenderal ini.
3.3 Jawab TIDAK, apabila antara Saudara dengan penjual tidak terdapat hubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Peraturan Direktur Jenderal ini.
a. Apabila jawaban Saudara YA, apakah hubungan tersebut mempengaruhi harga barang Saudara?
(i) Untuk mengetahui hubungan antara penjual dan Xxxxxxx selaku pembeli mempengaruhi harga barang atau tidak, dilakukan perbandingan antara nilai pabean yang diberitahukan di dalam PIB dengan Test Value tersebut dengan cara mengikuti tata dara dalam Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal ini.
(ii) Untuk keperluan perbandingan tersebut, saudara harus mencari Test Value yang memenuhi syarat, selanjutnya Saudara bandingkan nilai transaksi antara barang impor Saudara dengan nilai transaksi Test Value tersebut dengan cara mengikuti tata cara dalam Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal ini.
(iii) Hasil perbandingan akan menunjukan :
- hubungan Saudara dengan penjual dianggap mempengaruhi harga, maka nilai transaksi barang impor Saudara tidak dapat ditetapkan sebagai nilai pabean;
- hubungan antara Saudara dengan penjual dianggap tidak mempengaruhi harga, maka nilai transaksi barang impor Saudara dapat ditetapkan sebagai nilai pabean.
(iv) Dalam hubungan Saudara dengan penjual mempengaruhi harga, maka nilai transaksi barang impor Saudara tidak dapat ditetapkan sebagai nilai pabean. Jawab YA.
Selanjutnnya Saudara tidak perlu meneruskan menjawab pertanyaan nomor 4 dan seterusnya dari DNP. Langsung cantumkan tempat dan tanggal serta bubuhkan tandatangan beserta cap perusahaan.
Kemudian Xxxxxxx menghitung nilai pabean menggunakan salah satu metode dari Metode II sampai dengan Metode VI yang ditetapkan secara hirarkinya sebagaimana diuraikan dalam Bab II Keputusan Direktur Jenderal Nomor Kep-81/BC/1999.
(v) Jawab TIDAK, apabila harga barang impor Saudara tidak dipengaruhi oleh hubungan antara Saudara dengan penjual.
b. Apabila hubungan tersebut TIDAK mempengaruhi harga, lampirkan Test Value pada DNP ini.
Cukup jelas
4. Apakah terdapat pembatasan atas pemakaian atau pemanfaatan barang impor yang :
a. tidak diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Daerah Pabean;
b. tidak membatasi wilayah geografis tempat penjualan kembali barang impor Saudara; dan/atau
c. mempengaruhi harga barang impor Xxxxxxx secara substansial?
4.1 Pada prinsipnya adalah pembatasan atas pemanfaatan atau pemakaian barang impor yang dipersyaratkan penjual kepada pembeli, mengakibatkan nilai transaksi tidak dapat digunakan sebagai nilai pabean, misalnya :
- barang impor hanya diizinkan digunakan untuk pameran;
- barang impor hanya diizinkan dijual kepada pihak tertentu.
4.2 Namun apabila terdapat pembatasan yang memenuhi kriteria a, b, dan c tersebut di atas, pembatasan tersebut tidak mengakibatkan nilai transaksi tidak dapat digunakan sebagai nilai pabean. Dengan perkataan lain, adanya pembatasan berdasarkan ketiga kriteria di atas, nilai transaksi tetap dapat digunakan sebagai nilai pabean. Contoh pembatasan terhadap tiga kriteria tersebut yaitu :
- diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Daerah Pabean, antara lain adalah ketentuan niaga atas barang-barang tertentu, larangan impor limbah B3, larangan perdagangan flora/fauna yang termasuk dalam CITES, dan pembatasan impor obat-obatan yang termasuk daftar G,
- pembatasan atas pemakaian barang yang membatasi wilayah geografis tempat pejualan barang antara lain adalah pihak penjual hanya mengizinkan barang yang dibeli pembeli dijual di Jakarta saja,
- mempengaruhi harga barang secara substabsial antara lain barang impor diizinkan dijual ke peredaran bebas setelah model lama habis terjual atau barang impor diizinkan dijual melalui tv media dengan pembayaran memakai wesel atau kartu kredit
4.3 Jawab YA, apabila terdapat pembatasan atas pemakaian barang impor saudara yang bukan termasuk dalam kriteria a, b, dan c di atas.
4.4 Jawab TIDAK, apabila tidak terdapat pembatasan atas pemakaian barang impor Saudara yang bukan termasuk dalam kriteria a, b, dan c di atas.
C. Harga yang sebenarnya atau seharusnya dibayar :
a. Yang dimaksud dengan harga yang sebenarnya atau yang seharusnya dibayar adalah total pembayaran yang dilakukan atau akan dilakukan oleh pembeli kepada atau untuk kepentingan penjual atas pembelian (transaksi jual-beli) barang impor yang bersangkutan.
b. Harga yang sebenarnya atau yang seharusnya dibayar pada umumnya merupakan penjumlahan dari harga yang tercantum dalam invoice dengan pembayaran tidak langsung.
1. Harga yang tercantum dalam invoice
1.1 Cantumkan harga yang tercantum dalam invoice dan kondisi transaksi (FOB, C&F atau CIF) pada tempat yang disediakan
1.2 Apabila dalam invoice terdapat pembayaran tidak langsung, cantumkan nilai pembayaran tidak langsung pada huruf B angka 2, dan nilai pembayaran langsung pada huruf B angka 1.
2. Pembayaran tidak langsung
2.1 Pembayaran dari transaksi jual-beli dapat dilakukan secara langsung atau tidak langsung. Contoh pembayaran tidak langsung yaitu :
a. Penjualan barang mempunyai hutang kepada pembeli. Pada waktu pembeli akan membayar barang impor, penjual meminta pembayaran barang tersebut dikurangi
/dikompensasi dengan hutang penjual. Nilai hutang penjual inilah yang dinamakan penbayaran tidak langsung.
b. Pembeli mengirimkan sejumlah uang kepada penjual untuk membeli meterial pengepakan barang yang dibelinya. Nilai uang yang dikirim oleh pembeli tersebut merupakan pembayaran tidak langsung atas pembelian barang tersebut.
2.2 Pembayaran langsung dan tidak langsung adalah merupakan bagian dari harga yang sebenarnya atau yang seharusnya dibayar dari barang impor yang bersangkutan. Cantumkan nilai pembayaran tidak langsung dalam valuta asing pada tempat yang disediakan.
D. Biaya-biaya yang ditambahkan pada harga yang sebenarnya atau yang seharusnya dibayar sepanjang biaya-biaya tersebut belum termasuk dalam harga yang sebenarnya atau yang seharusnya dibayar.
Biaya-biaya tertentu yang perlu ditambahkan pada harga yang sebenarnya atau yang seharusnya dibayar adalah sebagai berikut :
1. Komisi atau jasa perantara, kecuali komisi pembelian.
1.1 Penjelasan tentang komisi atau jasa perantara dan komisi pembelian terdapat dalam Lampiran I Keputusan Direktur Jenderal Nomor Kep-81/BC/1999.
1.2 Apabila dalam transaksi barang impor Saudara melibatkan agen/perantara, cantumkan nilai komisi atau jasa perantara, kecuali komisi pembelian, yang Saudara bayar dalam valuta asing pada tempat yang telah disediakan sepanjang biaya untuk komisi atau jasa perantara tersebut belum termasuk dalam harga yang sebenarnya atau yang seharusnya dibayar.
2. Biaya pengemasan.
2.1 Penjelasan tentang biaya pengemasan terdapat dalam Lampiran I Keputusan Direktur Jenderal Nomor Kep-81/BC/1999.
2.2 Apabila biaya pengemasan tersebut belum termasuk dalam harga yang sebenarnya atau yang seharusnya dibayar, cantumkan biaya pengemasan pada tempat yang disediakan dalam valuta asing.
3. Biaya pengepakan.
3.1 Penjelasan tentang biaya pengepakan terdapat dalam Lampiran I Keputusan Direktur Jenderal Nomor Kep-81/BC/1999.
3.2 Apabila biaya pengepakan tersebut belum termasuk dalam harga yang sebenarnya atau yang seharusnya dibayar, cantumkan biaya pengepakan pada tempat yang disediakan dalam valuta asing.
4. Assist
4.1 Penjelasan tentang assist terdapat dalam Lampiran I Keputusan Direktur Jenderal Nomor Kep-81/BC/1999.
4.2 Apabila untuk pembuatan barang impor yang bersangkutan, Saudara memasok assist sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I Keputusan Direktur Jenderal Nomor Kep-81/BC/1999, cantumkan assist tersebut pada tempat yang disediakan dalam valuta asing, sepanjang assist tersebut belum termasuk dalam harga yang sebenarnya atau yang seharusnya dibayar.
5. Royalti atau biaya lisensi
5.1 Penjelasan tentang royalti dan biaya lisensi terdapat dalam Lampiran I Keputusan Direktur Jenderal Nomor Kep-81/BC/1999.
5.2 Apabila dalam transaksi pembelian barang impor terdapat persyaratan bahwa Saudara harus membayar royalti atau biaya lisensi sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I Keputusan Direktur Jenderal Nomor Kep-81/BC/1999, cantumkan nilai royalti atau biaya lisensi pada tempat yang disediakan dalam valuta asing, sepanjang royalti atau biaya lisensi tersebut belum termasuk dalam harga yang sebenarnya atau yang seharusnya dibayar.
6. Proceeds
6.1 Penjelasan tentang proceeds terdapat dalam Lampiran I Keputusan Direktur Jenderal Nomor Kep-81/BC/1999.
6.2 Proceeds pada angka 6 ini adalah sama dengan Proceeds yang terdapat pada pertanyaan huruf A nomor 2. Apabila atas pembelian barang impor, Saudara akan/harus menyerahkan proceeds kepada penjual barang yang bersangkutan, hitunglah besarnya proceeds tersebut dan cantumkanlah nilainya pada tempat yang disediakan dalam valuta asing.
7. Biaya transportasi
7.1 Penjelasan tentang biaya transportasi terdapat dalam Lampiran I Keputusan Direktur Jenderal Nomor Kep-81/BC/1999.
7.2 Cantumkan biaya transportasi sesuai ketentuan di atas pada tempat yang disediakan dalam valuta asing, sepanjang belum termasuk dalam harga yang seharusnya atau yang sebenarnya dibayar.
8. Biaya pemuatan, pembongkaran, dan penanganan (handling charges) yang belum termasuk dalam biaya transportasi.
8.1 Penjelasan tentang biaya-biaya ini terdapat dalam Lampiran I Keputusan Direktur Jenderal Nomor Kep-81/BC/1999.
8.2 Apabila biaya-biaya ini belum termasuk dalam biaya transportasi dan belum termasuk dalam biaya yang sebenarnya atau yang seharusnya dibayar, maka cantumkan biaya-biaya tersebut pada tempat yang disediakan dalam valuta asing.
9. Asuransi
9.1 Penjelasan tentang asuransi terdapat dalam Lampiran I Keputusan Direktur Jenderal Nomor Kep-81/BC/1999.
9.2 Cantumkan biaya asuransi pada tempat yang telah disediakan dalam valuta asing, sepanjang belum termasuk dalam harga yang sebenarnya atau yang seharusnya dibayar.
Jumlah C dan D
Jumlahkanlah :
- huruf C, yaitu harga yang sebenarnya atau yang seharusnya dibayar; dan
- huruf D, yaitu biaya-biaya yang ditambahkan pada harga yang sebenarnya atau yang seharusnya dibayar.
E. Biaya-biaya yang dikurangkan dari harga yang sebenarnya atau yang seharusnya dibayar sepanjang biaya-biaya yang bersangkutan termasuk dalam harga yang sebenarnya atau yang seharusnya dibayar, yaitu :
1. Biaya pengangkutan dan/atau asuransi setelah pengimporan;
2. Biaya konstruksi, pembangunan, perakitan, perawatan atau bantuan teknis setelah pengimporan;
3. Biaya lainnya setelah pengimporan;
4. Bea Masuk, Cukai, dan Pajak dalam Rangka Impor.
a. Biaya-biaya tersebut di atas adalah biaya yang timbul setelah pengimporan barang dan/atau biaya yang timbul dari kegiatan yang dilakukan oleh pembeli untuk kepentingannya sendiri. Biaya-biaya tersebut bukan merupakan bagian dari nilai transaksi, sehingga biaya-biaya itu perlu dikurangkan dari nilai transaksi apabila sudah termasuk dalam harga yang sebenarnya atau yang seharusnya dibayar.
b. Penjelasan tentang biaya nomor 1, 2, dan 3 terdapat dalam Lampiran I Keputusan Direktur Jenderal Nomor Kep-81/BC/1999.
c. Nomor 4 cukup jelas.
Jumlah E (no. 1 - 4), Cukup jelas.
Nilai Transaksi, jumlah C dan D dikurangi E Cukup Jelas
F. Dokumen pendukung jawaban A, B, C, D dan E
Lampirkan dokumen pendukung sesuai isian pada DNP.
Direktur Jenderal
Xxxxx Xxxxxxxxx NIP 120050332
Lampiran IV
Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor :
Tanggal :
TATA CARA PENELITIAN DEKLARASI NILAI PABEAN (DNP) YANG DILAKUKAN OLEH PEJABAT BEA DAN CUKAI
DNP yang memuat fakta berkaitan dengan transaksi jual-beli/importasi barang yang bersangkutan beserta dokumen-dokumen pendukungnya digunakan oleh pejabat DJBC sebagai sumber informasi untuk menetapkan dan menghitung nilai pabean barang impor yang bersangkutan.
Dalam melakukan penelitian DNP harus memperhatikan hal-hal yang tertera pada dokumen-dokumen pendukung mengenai, antara lain :
a. Uraian barang berupa jenis barang, tipe atau spesifikasi barang, jumlah barang, berat kotor dan bersih, kualitas barang, harga barang, dan negara asal barang.
b. Term of sales seperti transaksi biasa, konsinyasi, barter, turnkey project
c. Term of payment, antara lain berupa :
i. Cara pembayaran dengan kas, kredit, L/C,
ii. Waktu pelunasan pembayaran,
iii. Pembayaran dilakukan oleh siapa dan kepada siapa.
d. Pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi berupa :
- Siapa penjual dan siapa pembeli,
- Importir di Indonesia bertindak sebagai pembeli, distributor atau pihak lainnya dalam transaksi barang,
- Siapa perantara, agen penjual, agen pembeli, broker dan/atau distributor.
e. Term of delivery
- Port of Loading
- Time of Loading
- Port of Transit
f. Kewajaran volume dan berat barang dibandingkan dengan kapasitas kemasan.
g. Kewajaran nilai pabean yang diberitahukan berdasarkan data yang obyektif dan terukur dengan memperhatikan dan mempertimbangkan antara lain : Negara asal, spesifikasi barang, tingkat teknologi barang, design dan/atau kualitas barang.
A. Subjek Penjualan untuk diekspor ke Daerah pabean Apakah barang impor merupakan subjek suatu penjualan untuk diekspor ke Daerah Pabean?
1.1 Apabila jawaban pembeli YA, berarti terdapat nilai transaksi dan dilakukan penelitian terhadap Kontrak Penjualan (Saleβs Contract), Purchase Order/Confirmation Order, L/C, invoice, dam dokumen transaksi lainnya untuk menguji kebenaran jawaban pembeli tersebut.
1.2 Apabila dari hasil penelitian menunjukkan bahwa barang impor tersebut merupakan subjek penjualan untuk diekspor ke Daerah Pabean, penelitian DNP dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya.
1.3 Apabila dari hasil penelitian menunjukkan bahwa barang impor tersebut bukan merupakan subjek penjualan untuk diekspor ke Daerah Pabean, dilakukan penetapan nilai pabean berdasarkan salah satu dari Metode II sampai dengan VI yang diterapkan sesuai hirarki penggunaannya dan penelitian DNP dihentikan.
1.4 Apabila jawaban pembeli TIDAK, penelitian DNP dihentikan dan dilakukan penetapan nilai pabean berdasarkan salah satu dari Metode II sampai dengan VI yang diterapkan sesuai hirarki penggunaannya.
B. Persyaratan nilai transaksi
1. Apakah terdapat persyaratan atau pertimbangan yang diberlakukan terhadap transaksi atau harga barang impor Saudara yang mengakibatkan harga barang impor yang bersangkutan tidak dapat ditentukan?
1.1 Apabila jawaban pembeli YA, penelitian DNP dihentikan dan dilakukan penetapan nilai pabean berdasarkan salah satu dari Xxxxxx XX sampai dengan VI yang diterapkan sesuai hirarki penggunaannya.
1.2 Apabila jawaban pembeli TIDAK, dilakukan penelitian terhadap Kontrak Penjualan (Saleβs Contract), Purchase Order/Confirmation Order, L/C, invoice, dan dokumen transaksi lainnya untuk menguji kebenaran jawaban pembeli tersebut.
1.3 Dalam hal hasil penelitian menunjukkan terdapat persyaratan atau pertimbangan atas harga barang, dilakukan penetapan nilai pabean berdasarkan salah satu dari Metode II sampai dengan VI yang diterapkan sesuai hirarki penggunaannya dan penelitian DNP dihentikan.
1.4 Dalam hal hasil penelitian menunjukkan tidak terdapat persyaratan atau pertimbangan atas harga barang, penelitian DNP dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya
2. Apakah terdapat keharusan Saudara mengirim proceeds kepada penjual atas transaksi jual-beli barang impor Saudara?
2.1 Apabila jawaban pembeli YA, teliti huruf C6 apakah besarnya proceeds telah dicantumkan pada kolom tersebut. Apabila telah dicantumkan, penelitian DNP dilanjutkan ke pertanyaan berikut.
Apabila belum dicantumkan, dilakukan penetapan nilai pabean berdasarkan salah satu metode dari Xxxxxx XX sampai dengan VI yang diterapkan sesuai hirarki penggunaannya dan penelitian DNP dihentikan.
2.2 Apabila jawaban pembeli TIDAK, dilakukan penelitian terhadap Kontrak Penjualan (Saleβs Contract), Purchase Order, L/C, invoice, dan dokumen transaksi lainnya untuk menguji kebenaran jawaban pembeli tersebut.
2.3 Dalam hal hasil penelitian menunjukkan terdapat proceeds yang harus diserahkan pembeli, dilakukan penetapan nilai pabean berdasarkan salah satu dari Metode II sampai dengan VI yang diterapkan sesuai hirarki penggunaannya dan penelitian DNP dihentikan.
2.4 Dalam hal hasil penelitian menunjukkan jawaban pembeli benar (tidak terdapat proceeds), penelitian DNP dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya.
3. Apakah antara Xxxxxxx selaku pembeli dengan penjual barang saling berhubungan?
3.1 Apabila jawaban pembeli YA, dan pembeli menyatakan pada DNP bahwa hubungan tersebut mempengaruhi harga barang impor, dilakukan penetapan nilai pabean berdasarkan salah satu dari Metode II sampai dengan VI yang diterapkan sesuai hirarki penggunaannya dan penelitian DNP dihentikan.
3.2 Apabila jawaban pembeli YA, namun pembeli menyatakan pada DNP bahwa hubungan tersebut tidak mempengaruhi harga barang impor, diteliti Test Value yang dilampirkan pada DNP untuk menguji keabsahannya, yaitu antara lain mengenai status barang (barang identik atau barang serupa), pihak yang melakukan transaksi bukan berhubungan, tanggal B/L atau AWB, jumlah barang, pelabuhan muat dan moda
3.3 Apabila Test Value yang diserahkan pembeli memenuhi syarat, dilakukan perbandingan antara nilai pabean yang diberitahukan dalam PIB yang sedang ditetapkan nilai pabeannya dengan nilai pabean yang tercantum dalam Test Value dengan cara sebagaimana diatur dalam Lampiran II Keputusan ini.
3.4 Apabila Test Value yang diserahkan pembeli tidak memenuhi syarat atau pembeli tidak menyerahkan Test Value dilakukan perbandingan antara nilai pabean yang diberitahukan dalam PIB dengan nilai pabean yang tercantum dalam Test Value yang tersedia di Kantor Pelayanan Bea dan Cukai.
3.5 Hasil perbandingan tersebut akan menunjukkan apakah hubungan antara penjual dan pembeli mempengaruhi harga atau tidak. Apabila tidak mempengaruhi harga, penelitian DNP dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Tetapi apabila mempengaruhi harga, maka nilai pabean ditetapkan berdasarkan salah satu dari Xxxxxx XX sampai dengan VI yang diterapkan sesuai sesuai hirarki penggunaannya dan penelitian DNP dihentikan
3.6 Apabila jawaban pembeli TIDAK, penelitian DNP dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya.
4. Apakah terdapat pembatasan atas pemakaian atau pemanfaatan barang impor yang :
a. tidak diatur oleh peraturan perundangan β undangan yang berlaku di Daerah Pabean.
b. tidak membatasi wilayah Geografis tempat penjualan kemballi barang impor Saudara; dan
/atau
c. mempengaruhi harga barang impor Saudara secara subtansial?
4.1 Apabila jawaban pembeli YA, dilakukan penetapan nilai pabean berdasarkan salah satu dari Xxxxxx XX sampai dengan VI yang ditetapkan sesuai dengan hirarki penggunaannya dan penelitian DNP dihentikan.
4.2 Apabila jawaban pembeli TIDAK, dilakukan penelitian terhadap Kontrak Penjualan (Salesβs contract), Purchase Order, L/C, Invoice, dan dokumen transaksi lainnya untuk menguji kebenaran jawaban pembeli tersebut.
4.3 Dalam hal hasil penelitian menunjukkan terdapat pembatasan atas pemakaian/ pemanfaatan barang impor yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada pertanyaan nomor 4, dilakukan penetapan nilai pabean berdasarkan salah satu dari Metode II sampai dengan VI ditetapkan sesuai dengan hirarki penggunaannya dan penelitian DNP dihentikan.
4.4 Dalam hal hasil penelitian menunjukkan tidak terdapat pembatasan atas pemakaian / pemanfaatan barang impor dimaksud, penelitian DNP dialnjutkan ke pertanyaan berikutnya.
C. Harga yang sebenarnya atau seharusnya dibayar :
1. Harga yang tercantum dalam invoice
1.1 Dilakukan penelitian terhadap invoice dangan sasaran utama :
i. harga satuan per jenis barang;
ii. biaya-biaya tambahan/ biaya-biaya pengurangan;
iii. uraian biaya-biaya yang telah termasuk harga barang
iv. harga total;
v. kondisi transaksi; ( FOB. C&F,CIF);
vi. kondisi pembayaran ( kredit/kontan);
vii. keterangan tentang bunga, royalty, komisi, potongan dan lainnya.
1.2 Dilakukan penelitian atas harga barang yang tercantum dalam invoice dan yang diberitahukan dalam DNP. Dalam hal terdapat ketidaksesuaian, diteliti penyebab ketidaksesuaian tersebut, cocokkan dengan dokumen pelengkap pabean lainnya dan dilakukan pencatatan seperlunya.
2. Pembayaran tidak langsung
2.1 Dilakukan penelitian terhadap semua dokumen yang berkaitan dengan transaksi, antara lain Kontrak Penjualan ( Saleβs Contract), Purchase Order / Confirmation Order, invoice, L/C, rekening yang
diserahkan pembeli, bukti transfer / wesel untuk mengidentifikasi pembayaran tidak langsung.
2.2 Selanjutnya diteliti besarnya pembayaran tidak langsung yang tercantum dalam DNP, apakah besarnya sesuai dengan nilai pembayaran tidak langsung hasil penelitian dokumen β dokumen transaksi tersebut. Dalam hal terdapat ketidaksesuaian, dilakukan pencatatan seperlunya.
D. Biaya β biaya yang ditambahkan pada harga yang sebenarnya atau yang seharusnya dibayar sepanjang biaya β biaya tersebut belum termasuk dalam harga yang sebenarnya atau seharusnya dibayar :
1. Komisi dan jasa perantara kecuali komisi pembelian;
2. Biaya pengemasan;
3. Biaya pengepakan;
4. Assist;
5. Royalti dan biaya lisensi;
6. Proceeds;
7. Biaya transportasi;
8. Biaya pemuatan, pembongkaran dan penanganan ( Holding Charge ) berkaitan dengan pengangkutan barang impor yang belum termasuk biaya transportasi;
9. Asuransi
1. Untuk penelitian biaya β biaya sebagaimana dimaksud angka 1 sampai dengan 9 tersebut, apabila diperlukan pembeli diminta menyerahkan dokumen perjanjian / agreement / kontrak yang berhubungan dengan biaya β biaya tersebut, misalnya perjanjian yang menunjukkan agen, kontrak pembuatan pengemasan dan/atau pengepakan, kontrak pembuatan barang impor dengan material yang dipasok dari Daerah Pabean atau dari Luar Daerah Pabean ( assist ), perjanjian pembayaran proceeds, kontrak pengangkutan / asuransi.
2. Khusus dalam hal terdapat assist yang dipasok oleh pembeli kepada penjual untuk pembuatan barang impor, pembeli diminta untuk menyerahkan PEB assist yang berasal dari Daerah Pabean dan/atau dokumen lainnya yang menunjukkan jenis barang, jumlah, volume, nilai dan asal assist.
3. Selanjutnya dilakukan penelitian terhadap semua dokumen yang berkaitan dengan transaksi, antara lain Kontrak Penjualan ( Saleβs Contract ), Purchase Order / Confirmation Order, L/C, B/L, AWB, freight account, polis asuransi, rekening, bukti transfer/wesel, perjanjian/ agreement/ kontrak yang berhubungan dengan transaksi dan/atau importasi barang yang bersangkutan untuk mengidentifikasi biaya β biaya angka 1 sampai dengan 9 sebagaimana tersebut di atas.
4. Besarnya biaya yang ditambahkan pada harga yang sebenarnya atau yang seharusnya dibayar dibandingkan dengan besarnya biaya - biaya dimaksud yang diberitahukan oleh pembeli pada DNP.
5. Apabila terdapat ketidaksesuaian, biaya β biaya yang ditambahkan pada harga yang sebenarnya atau seharusnya dibayar untuk menghitung nilai transaksi adalah biaya β biaya hasil penelitian/ perhitungan yang terdapat dalam dokumen tersebut.
Jumlah C dan D
Jumlahkan hasil penelitian C dan D dan bandingkan dengan jumlah yang tercantum dalam DNP. Apabila terdapat ketidak sesuaian dilakukan pencatatan seperlunya
E. Biaya β biaya yang dikurangkan pada harga yang sebenarnya atau yang seharusnya dibayar sepanjang biaya β biaya tersebut belum termasuk dalam harga yang sebenarnya atau seharusnya dibayar yaitu :
1. Biaya Pengangkutan dan/atau asuransi setelah pengimporan;
2. Biaya kontruksi, pembangunan, perakitan , perawatan atau bantuan teknis setelah pengimporan;
3. Biaya lainnya setelah pengimporan;
4. Bea Masuk, Cukai, dan Pajak dalam Rangka Impor.
1. Sama halnya dengan penelitian pada huruf C di atas, penelitian dilakukan atas semua
dokumen yang berkaitan dengan transaksi antara lain: Kontrak Penjualan (Saleβs Contract), Purchase Order / Confirmation Order, L/C, B/L, AWB, freight account, polis asuransi, rekening, bukti transfer/wesel, perjanjian/ agreement/ kontrak yang berhubungan dengan transaksi dan/atau importasi barang yang bersangkutan
2. Besarnya biaya β biaya sebagai hasil dari penelitian terhadap dokumen β dokumen tersebut di atas yang dikurangkan dari harga yang sebenarnya atau seharusnya dibayar dibandingkan dengan besarnya biaya β biaya yang bersangkutan yang diisi oleh pembeli pada DNP.
3. Apabila terdapat ketidaksesuaian, biaya β biaya yang dikurangkan dari harga yang sebenarnya atau seharusnya dibayar untuk menghitung nilai transaksi adalah biaya β biaya hasil penelitian / perhitungan terhadap dokumen β dokumen tersebut.
Jumlah E
Jumlahkan angka 1,2,3 dan 4
Nilai transaksi diperoleh dari jumlah C ditambah D dikurangi E
F. Dokumen pendukung jawaban A, B, C, D dan E
Dokumen pendukung wajib dilampirkan sesuai isian pada DNP.
Direktur Jenderal
Xxxxx Xxxxxxxxx NIP 120050332
Lampiran V
Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor :
Tanggal :
BENTUK DAN TATA CARA PENGISIAN LEMBAR PENELITIAN DAN PENETAPAN NILAI PABEAN (BCF 2.7)
I. Lembar Penelitian Dan Penetapan Nilai Pabean (BCF 2.7)
BCF 2.7
LEMBAR PENELITIAN DAN PENETAPAN NILAI PABEAN
Nomor :
tanggal :
1. NOMOR PENDAFTARAN PIB :
2. NAMA IMPORTIR / NPWP :
3. NAMA PEMBERITAHU / NPWP :
4. NAMA PEMASOK :
5. PENGUJIAN KEWAJARAN NILAI PABEAN
Hasil pengujian kewajaran dituangkan dalam Lampiran dari BCF. 2.7 .
Comment [KS1]: Karena walaupun harga telah wajar, namun hasil pemeriksaan fisik tidak sesuai, maka nilai
transaksi gugur
- jika βwajarβ, lanjutkan ke nomor 10----- ------------------------------
- jika βtidak wajarβ atau tidak ditemukan identik pada DBH I, lanjutkan ke nomor
data pembanding barang 6.
6. PENELITIAN PROFIL IMPORTIR
( ) a. Importir Low Risk,
- jika importir menyerahkan DNP lanjutkan ke nomor 8
- jika importir tidak menyerahkan DNP, lanjutkan ke nomor 10 ( ) b. Importir Medium Risk, lanjutkan ke nomor 7
( ) c. Importir High Risk, lanjutkan ke nomor 11 Keterangan : beri tanda (V) sesuai dengan hasil penelitian.
7. NOMOR DAN TANGGAL INFORMASI NILAI PABEAN : β¦β¦β¦β¦β¦β¦.β¦β¦β¦β¦..β¦β¦
8. DEKLARASI NILAI PABEAN :
a. Tanggal DNP :........................
b. Tanggal penerimaan DNP :........................
c. Belum/telah* melewati 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal INP (jika βbelumβ lanjutkan ke nomor 9 atau jika βtelahβ lanjutkan ke nomor 11)
9. PEMENUHAN KETENTUAN NILAI PABEAN
a. Apakah terjadi transaksi jual beli? Ya / Tidak *
Alasan : β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦.
β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦.
β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦.
Apabila :
(i). Barang impor merupakan hasil transaksi jual beli, lanjutkan ke nomor 9 huruf b. (ii). Barang impor bukan merupakan hasil transaksi jual beli, lanjutkan ke nomor 11
b. Apakah terdapat persyaratan nilai transaksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6
Keputusan Direktur Jenderal Nomor Kep-81/BC/2006 yang tidak dipenuhi? YA / TIDAK*
- Jika βYAβ lanjutkan ke pertanyaan berikutnya
- Jika βTIDAKβ lanjutkan ke nomor 9 huruf d
Sebutkan : β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦
β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦.
β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦
β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦
Jelaskan : β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦
β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦
β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦
c. Dalam hal terdapat hubungan antara Penjual dan Pembeli :
c.1 Test Value :
- Asal Test Value :β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦
- Nomor key dan tanggal DBH II:β¦β¦β¦β¦β¦
- Nomor dan tanggal PIB :β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦
- Selisih test value dengan nilai yang diberitahukan: β¦β¦%
c.2 Penelitian yang berkaitan dengan penjualan β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦
β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦
β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦
β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦
c.3 Kesimpulan :
hubungan penjual dan pembeli mempengaruhi / tidak mempengaruhi* harga
d. Kesimpulan persyaratan nilai transaksi :
( ) a. Tidak terdapat persyaratan yang menggugurkan nilai transaksi.
( ) b. Terdapat persyaratan yang menggugurkan nilai transaksi, nilai pabean ditetapkan berdasarkan metode II s.d. VI secara hirarki, lanjutkan ke nomor 11
Keterangan : beri tanda (V) sesuai dengan hasil penelitian.
e. Biaya yang harus ditambahkan dan/atau dikurangkan dari nilai transaksi
Berupa : β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦
β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦ Besarnya : β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦
β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦
f. Besarnya nilai yang diterima sebagai nilai pabean adalah β¦β¦β¦..β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦
10. Hasil pemeriksaan fisik : jumlah/jenis/jumlah dan jenis* sesuai/tidak sesuai*
Keterangan : β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦.
Jika tidak sesuai, lanjutkan ke nomor 11
11. PENETAPAN NILAI PABEAN BERDASARKAN METODE II S/D VI
a. Xxxxx pabean ditetapkan sebesar : β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦
b. Metode yang digunakan :β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦
c. Sumber data : β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦
d. Keterangan : β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦.β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦
β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦.β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦
β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦.β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦ Keterangan : * coret yang tidak perlu/tidak sesuai
Nomor dan Tanggal BCF 2.7 : Lampiran BCF. 2.7
Nomor dan Tanggal PIB :
Nama Importir :
Uraian Barang (nama barang, merek, type, spesifikasi barang) | HS | Valuta | Satuan Barang | Harga Satuan | Data Base Harga I | (5) - (10) (10) (%) | Kesimpulan | |||
No. Key | Tanggal | Valuta | Harga Satuan | |||||||
(2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
Direktur Jenderal
Xxxxx Xxxxxxxxx NIP 120050332
II. Tata Cara Pengisian BCF 2.7
Nomor : diisi nomor BCF 2.7
Tanggal : diisi tanggal BCF 2.7
1. Nomor Pendaftaran PIB :
cukup jelas
2. Nama Importir / NPWP :
cukup jelas
3. Nama Pemberitahu / NPWP :
cukup jelas
4. Nama Pemasok :
cukup jelas
5. PENGUJIAN KEWAJARAN NILAI PABEAN
Pengujian kewajaran nilai pabean dilakukan dengan cara membandingkan nilai pabean yang diberitahukan dalam PIB dengan harga barang identik yang terdapat pada Data Base Harga I
6. PENELITIAN PROFIL IMPORTIR
Penelitian Profil Importir dilakukan dengan cara menentukan kategori importir yang nilai pabeannya tidak wajar atau tidak ditemukan data pembanding barang identiknya pada DBH I berdasarkan profil importir yang tersedia yang disusun oleh Kantor Pusat Bea dan Cukai.
7. NOMOR DAN TANGGAL INFORMASI NILAI PABEAN :
cukup jelas
8. DEKLARASI NILAI PABEAN
cukup jelas
9. PEMENUHAN KETENTUAN NILAI PABEAN
a. Kriteria adanya transaksi jual beli adalah apakah ada penjualan untuk ekspor ke daerah pabean sebagai dimaksud dalam lampiran I angka 2 Keputusan Direktur Jenderal Nomor Kep-81/BC/2006
b. Sebutkan : pasal dan huruf saja dari persyaratan nilai transaksi yang tidak dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 Keputusan Direktur Jenderal Nomor Kep- 81/BC/2006, Jelaskan : dalam hal bagaimana bentuk persyaratan tersebut atau dalam hal terdapat proceed dapat/ tidak memperhitungkan proceed tersebut dan jika dapat berapa nilai proceed tersebut.
Misalkan :
Sebutkan : tidak memenuhi pasal 6 huruf a
Jelaskan : Importir A boleh membeli kain dari penjual B di luar negeri dengan syarat A harus menjual seluruh garment produksinya kepada B.
Atau
Sebutkan : tidak memenuhi pasal 6 huruf b
Jelaskan : - tidak dapat memperhitungkan besarnya Proceed saat pengajuan PIB, atau
- dapat memperhitungkan besarnya Proceed yaitu sebesar USD 18,000.00
c. Dalam hal terdapat hubungan antara Penjual dan Pembeli :
c.1 Test Value
- Asal Test Value : sebutkan asal diperolehnya test value, apakah dari importir, dari KPBC atau dari pihak lain
- Nomor key dan tanggal DBH II : cukup jelas
- Nomor dan tanggal PIB : cukup jelas
- Selisih test value dengan nilai yang diberitahukan :
= harga yang diberitahukan - test value x 100% test value
c.2 Penelitian yang berkaitan dengan penjualan : penelitian dilakukan sesuai lampiran I angka 2 Peraturan Direktur Jenderal ini.
c.3 Kesimpulan : cukup jelas
d. Kesimpulan persyaratan nilai transaksi: cukup jelas
e. Biaya yang harus ditambahkan dan/atau dikurangkan dari nilai transaksi sesuai nilai yang tercantum dalam DNP
f. Besarnya nilai yang diterima sebagai nilai pabean adalah jumlah total nilai transaksi sesuai yang tercantum dalam DNP
10. Hasil pemeriksaan fisik : jumlah/jenis/jumlah dan jenis* sesuai/tidak sesuai* sesuai laporan hasil pemeriksaan fisik
11. PENETAPAN NILAI PABEAN BERDASARKAN METODE II S/D VI
Setiap jenis barang harus disebutkan masing-masing dengan jelas mengenai :
a. Nilai pabean ditetapkan sebesar : nilai pabean tiap per satuan barang (bukan nilai total)
b. Metode yang digunakan : metode II, metode III, metode IV, metode V, metode VI fleksibilitas metode I, metode VI fleksibilitas metode II, metode VI fleksibilitas metode III, metode VI fleksibilitas metode IV, metode VI fleksibilitas metode V.
c. Sumber data : sebutkan sumber data yang digunakan untuk menetapkan nilai pabean
b. Keterangan : tuliskan perhitungan/penyesuaian yang dilakukan dalam menetapkan nilai pabean secara singkat dan jelas.
Direktur Jenderal
Xxxxx Xxxxxxxxx NIP 120050332
Lampiran VI
Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor :
Tanggal :
PENYUSUNAN/PEMUTAKHIRAN DAN PENGGUNAAN DATA BASE HARGA
1. Elemen data penyusunan Data Base Harga (DBH) I
Elemen DBH I yaitu :
a. nomor pos tarif,
b. nomor dan tanggal dokumen
c. uraian jenis barang (merk, tipe, ukuran, dan spesifikasi teknis lainnya),
d. tanggal pengapalan,
e. nomor & tanggal invoice,
f. negara asal barang,
g. negara pemuatan barang,
h. jumlah barang,
i. berat barang,
j. harga satuan,
k. harga total.
1.1. Ruang lingkup
Data Base Harga I digunakan oleh Kantor Pusat DJBC, Kantor Wilayah DJBC, dan Kantor Pelayanan Bea Cukai.
1.2. Proses pembuatan
Penyusunan DBH I merupakan tanggung jawab Direktur Teknis Kepabeanan yang pelaksanaannya dilakukan Subdirektorat Xxxxx Xxxxxx KP DJBC.
a. Pengumpulan data
Data-data Laporan Harga dari Kantor Wilayah Bea dan Cukai, Kantor Pelayanan Bea dan Cukai atau DBH II, katalog, brosur, informasi harga dari luar negeri, dan lain-lain.
b. Pengolahan / analisis data
Proses pengolahan / analisis data dilakukan secara manual-elektronis oleh Subdirektorat Xxxxx Xxxxxx-Direktorat Teknis Kepabeanan. Kriteria data yang dapat dimasukkan / dicantumkan dalam DBH I adalah :
- uraian jenis barang jelas;
- harga satuan jelas;
1.3. Penggunaan data / informasi
a. Data Base Harga I digunakan oleh semua Pejabat Bea dan Xxxxx yang tugasnya berkaitan dengan penelitian dan penetapan nilai pabean.
b. Apabila DBH I tidak dapat digunakan maka digunakan data harga pasar telah dilakukan perhitungan kembali atau data lain yang obyektif dan terukur.
1.4. Jangka Waktu Penggunaan Data Base Harga I
Data Base Harga I digunakan sejak diterimanya DBH I sampai dengan diterbitkannya / diterimanya DBH I yang baru.
2. Elemen data penyusunan Data Base Harga (DBH) II
Elemen DBH II adalah :
a. nomor pos tarif barang yang bersangkutan;
b. nomor dan tanggal PIB;
c. uraian jenis barang meliputi merek, tipe, ukuran dan spesifikasi teknis lainnya;
d. tanggal pengapalan;
e. nomor dan tanggal invoice;
f. negara asal barang;
g. negara pemuatan barang;
h. jumlah barang;
i. berat barang;
j. nilai pabean per satuan barang; dan
k. nilai pabean total.
2.1. Ruang lingkup
Data Base Harga II digunakan oleh Kantor Pelayanan Bea dan Cukai tempa pemasukan barang.
2.2. Proses pembuatan :
Penyusunan DBH II merupakan tanggung jawab Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai yang
pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala Seksi Pabean atau Pejabat yang ditunjuk
a. Pengumpulan data
Data-data dari PIB low risk yang telah diterima nilai pabeannya berdasarkan Metode I dapat dimasukkan / dicantumkan kedalam DBH II atas persetujuan / pengesahan Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai.
b. Pengolahan / analisis data
1) Proses pengolahan / analisis data dilakukan secara manual - elektronik. Kriteria data yang dapat dimasukkan / dicantumkan ke dalam DBH II adalah :
- uraian jenis barang jelas;
- satuan barang;
- negara asal barang;
- harga satuan jelas;
- berjangka waktu kurang dari 60 hari
2) Data pada DBH II harus dihapus jika telah melewati jangka waktu 90 hari sejak tanggal pengapalan ( BL / AWB)
3) Tanggal BL/AWB harus tercantum dalam DBH II.
4) Data Base Harga II harus diserahkan pada Kantor Pusat Bea dan Cukai sebelum jangka waktu 60 hari untuk digunakan sebagai salah satu dasar penyusunan DBH I.β
2.3. Penggunaan data / informasi
Data Base Harga II digunakan oleh PFPD / Kepala Seksi Pabean sebagai Test Value dan tidak digunakan untuk melakukan penetapan nilai pabean. Faktor yang dicari dan diteliti dengan urutan hirarki sebagai berikut :
(1) nomor pos tarif barang identik
(2) uraian jenis barang (merk, tipe, ukuran, dan spesifikasi teknis lainnya)
(3) tanggal pengapalan
(4) nilai transaksi barang dalam kondisi CIF
Setelah ditemukan nilai transaksi barang identik tersebut kemudian dilakukan perbandingan harga dengan nilai pabean yang diberitahukan dalam PIB dengan cara sebagaimana diatur dalam Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal ini.
Apabila tidak diperoleh nilai transaksi barang identik dicari nilai transaksi barang serupa dengan cara sebagai berikut :
Faktor yang dicari dan diteliti dengan urutan hirarki sebagai berikut :
(1) nomor pos tarif barang serupa
(2) uraian jenis barang (merk, tipe, ukuran, dan spesifikasi teknis lainnya)
(3) tanggal pengapalan
(4) nilai transaksi barang dalam kondisi CIF
Setelah ditemukan nilai transaksi barang serupa tersebut kemudian dilakukan perbandingan harga dengan nilai pabean yang diberitahukan dalam PIB dengan cara sebagaimana diatur dalam Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal ini.
Direktur Jenderal
Xxxxx Xxxxxxxxx NIP 120050332