BUPATI PENAJAM PASER UTARA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

BUPATI PENAJAM PASER UTARA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

RANCANGAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PERLINDUNGAN, PEMBERDAYAAN, DAN PEMBINAAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemberdayaan dan pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang mempunyai kedudukan dan peran strategis untuk meningkatkan perekonomian Daerah, diperlukan peranan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara dalam mendorong dan memberi perlindungan serta peluang berusaha yang kondusif agar mampu mewujudkan peran secara optimal dalam pembangunan ekonomi di Daerah;

b. bahwa Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Kabupaten Penajam Paser Utara sebagai pelaku usaha memiliki arti penting, peran dan kedudukan yang strategis dalam menopang ketahanan ekonomi masyarakat, penciptaan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan;

c. bahwa Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Kabupaten Penajam Paser Utara sebagai salah satu pelaku pembangunan ekonomi di daerah perlu diperdayakan melalui pengembangan sumber daya manusia, dukungan permodalan, produksi dan produktifitas, perlindungan usaha, pengembangan kemitraan, jaringan usaha dan pemasaran;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan, Pemberdayaan dan Pembinaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);

3. Undang–Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4866);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

dan

BUPATI KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN,

PEMBERDAYAAN, DAN PEMBINAAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara;

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Penajam Paser Utara.

3. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara.

4. Dinas adalah Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Penajam Paser Utara.

5. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang memberikan izin usaha sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, Dunia Usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.

7. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

8. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMKM adalah usaha ekonomi produktif berdasarkan skala usaha menurut peraturan perundang-undangan.

9. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro.

10. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil.

11. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan.

12. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.

13. Pemberdayaan Koperasi dan UMKM yang selanjutnya disebut Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Dunia Usaha dan Masyarakat, dalam bentuk penciptaan iklim usaha, pembinaan dan pengembangan usaha Koperasi dan UMKM sehingga mampu tumbuh dan berkembang.

14. Pembinaan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat melalui pemberian bimbingan dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan Koperasi dan UMKM menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.

15. Pengawasan adalah kegiatan memperhatikan dan mengawasi mulai dari perencanaan, pengorganisasian, serta pelaksanaan pemberdayaan Koperasi dan UMKM.

16. Dunia Usaha adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia.

17. Izin Usaha adalah bukti tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bukti legalitas yang menyatakan sah bahwa usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah telah memenuhi persyaratan dan diperbolehkan untuk menjalankan suatu kegiatan usaha tertentu.

18. Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan di daerah atau melakukan kegiatan dalam daerah, baik sendiri maupun bersama-sama melalui kesempatan menyelenggarakan kegiatan perkoperasian dan UMKM.

19. Pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat untuk memberdayakan UMKM melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan, dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing UMKM.

20. Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku UMKM dengan Usaha Besar.

21. Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat melalui bank, Koperasi dan lembaga keuangan bukan bank, untuk mengembangkan, memperkuat permodalan dan memberdayakan Koperasi dan UMKM.

22. Penjaminan adalah pemberian jaminan pinjaman UMKM oleh Lembaga Penjamin Kredit sebagai dukungan untuk memperbesar kesempatan memperoleh pinjaman dalam rangka memperkuat permodalannya.

23. Jejaring Usaha adalah kumpulan usaha yang berada dalam industri sama atau berbeda yang memiliki keterkaitan satu sama lain dan kepentingan yang sama.

24. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang yang termasuk korporasi dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain yang bergerak di bidang pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Pasal 2

Koperasi dan UMKM berasaskan:

a. kekeluargaan;

b. demokrasi ekonomi;

c. kebersamaan;

d. efisiensi berkeadilan;

e. berkelanjutan;

f. berwawasan lingkungan;

g. kemandirian;

h. keseimbangan kemajuan; dan

i. kesatuan ekonomi daerah.

Pasal 3

Prinsip Koperasi dan Xxxxx Xxxxx, Kecil, dan Menengah, yaitu:

a. penumbuhan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah untuk berkarya dengan prakarsa sendiri;

b. pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;

c. peningkatan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; dan

d. penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian secara terpadu.

Pasal 4

(1) Perlindungan, Pemberdayaan dan Pembinaan Koperasi dan UMKM dimaksudkan untuk mewujudkan dan meningkatkan perekonomian Daerah, serta kesejahteraan masyarakat melalui peran Koperasi dan UMKM secara berkelanjutan.

(2) Perlindungan, Pemberdayaan dan Pembinaan Koperasi dan UMKM bertujuan untuk:

a. meningkatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha untuk menumbuhkan koperasi dan UMKM;

b. meningkatkan produktivitas, daya saing dan pangsa pasar Koperasi dan UMKM;

c. meningkatkan akses terhadap sumber daya produktif;

d. meningkatkan akses permodalan;

e. meningkatkan kualitas SDM;

f. meningkatkan jiwa kewirausahaan; dan

g. meningkatkan kemitraan dan jaringan usaha dan meningkatkan peran Koperasi dan UMKM sebagai pelaku ekonomi yang tangguh, professional dan mandiri sebagai basis pengembangan ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan, berbasis pada sumber daya alam serta sumber daya manusia yang produktif, mandiri, maju, berdaya saing, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup perlindungan, pemberdayaan dan pembinaan Koperasi dan UMKM meliputi:

a. kelembagaan koperasi yang meliputi pembentukan, penggabungan dan peleburan serta pembubaran koperasi;

b. pemberdayaan Koperasi dan UMKM yang meliputi penumbuhan iklim usaha, pengembangan usaha, pembiayaan dan penjaminan;

c. pengembangan Koperasi dan UMKM yang meliputi pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan dan bantuan perkuatan usaha Koperasi dan UMKM; dan

d. pengawasan, monitoring dan evaluasi pemberdayaan dan pengembangan Koperasi dan UMKM.

BAB III KELEMBAGAAN KOPERASI

Pasal 6

(1) Pemerintah Daerah melaksanakan kebijakan Pemerintah dalam pembinaan dan fasilitasi pembentukan, penggabungan dan peleburan serta penetapan pembubaran koperasi.

(2) Pengesahan pembentukan, penggabungan dan peleburan serta penetapan pembubaran koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

(3) Pemerintah Daerah melaksanakan fasilitasi pengesahan dan pengumuman akta pendirian, pengesahan dan perubahan anggaran dasar, pembubaran, penggabungan dan peleburan koperasi.

(4) Ketentuan mengenai pelaksanaan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V KOPERASI

Bagian Kesatu

Fungsi, Xxxxx, dan Prinsip Koperasi

Pasal 7

Fungsi dan peran koperasi adalah:

a. membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi Daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat;

b. berperanserta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan masyarakat;

c. memperkokoh sistem ekonomi kerakyatan sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian Daerah; dan

d. berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian Daerah yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Pasal 8 Pengelolaan koperasi dilaksanakan berdasarkan prinsip:

a. keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka;

b. pengelolaan usaha dilakukan secara demokratis;

c. pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil

Bagian Kedua Bentuk dan Jenis Koperasi

Pasal 9

(1) Bentuk koperasi meliputi Koperasi Primer dan Koperasi Sekunder.

(2) Jenis koperasi berdasarkan pada kesamaan kegiatan dan kepentingan anggotanya, meliputi:

a. Koperasi Simpan Pinjam;

b. Koperasi Produksi;

c. Koperasi Distribusi; dan

e. Koperasi Jasa.

Bagian Ketiga Kriteria Koperasi dan UMKM

Pasal 10

(1) Kriteria Koperasi sebagai berikut:

a. telah berbadan hukum koperasi;

b. usaha lebih mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan anggota;

c. memiliki klasifikasi minimal B dan predikat kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam cukup sehat; dan

d. telah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 2 (dua) tahun terakhir secara berturut-turut.

(2) Kriteria Xxxxx Xxxxx meliputi:

a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau

b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

(3) Kriteria Usaha Kecil meliputi:

a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau

b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

(4) Kriteria Usaha Menengah meliputi:

a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau

b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

(5) Kriteria nilai nominal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dapat diubah sesuai dengan perkembangan perekonomian dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN UMKM

Bagian Kesatu Pelaksanaan Pemberdayaan

Pasal 11

(1) Pelaksanaan pemberdayaan terhadap Koperasi dan UMKM dilakukan oleh Dinas, masyarakat, dunia usaha, lembaga pendidikan serta Dewan Koperasi Indonesia di Daerah.

(2) Pelaksanaan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melibatkan masyarakat, dunia usaha, lembaga pendidikan serta Dewan Koperasi Indonesia Daerah, wajib berkoordinasi dengan Dinas.

(3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan hingga tahap pelaporan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan bentuk koordinasi sebagaiana dimaksud pada (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

(1) Badan Usaha Milik Negara/Daerah dapat menyediakan pembiayaan dari penyisihan bagian laba tahunan yang dialokasikan kepada Koperasi dan UMKM dalam bentuk pemberian pinjaman, penjaminan, pembiayaan lainnya serta pemberian dana hibah.

(2) Badan Usaha milik Swasta berskala Besar yang melaksanakan kegiatan usaha di Daerah wajib melaksanakan Kegiatan Pemberdayaan terhadap Koperasi dan UMKM, dengan pola kemitraan dalam satu aspek atau lebih tentang pemasaran, peningkatan sumber daya manusia, permodalan, manajemen dan teknologi.

(3) Pemerintah Daerah dapat memberikan apresiasi dan insentif kepada Dunia Usaha yang menyediakan pembiayaan bagi Koperasi dan UMKM.

(4) Ketentuan tentang pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), tatacara dan kriteria Badan Usaha milik swasta berskala besar diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian kedua Pemberdayaan Koperasi dan UMKM

Pasal 13

(1) Pemberdayaan terhadap Koperasi dan UMKM wajib dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk:

a. pengembangan sumber daya manusia;

b. pembiayaan dan penjaminan;

c. produksi dan produktifitas;

d. kemitraan dan Jejaring Usaha;

e. fasilitasi perizinan dan standarisasi;

f. pemasaran; dan

g. fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual.

(2) Dalam hal pemberdayaan dilakukan oleh masyarakat dan Dunia Usaha, kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disesuaikan dengan ketentuan yang terdapat pada Dunia Usaha dan masyarakat itu sendiri.

Pasal 14

(1) Dalam hal memperoleh fasilitas pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b, Koperasi dan UMKM wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada pelaksana pemberdayaan kepada Kepala Dinas terkait dengan melampirkan persyaratan dan salinan dokumen Koperasi dan UMKM.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan salinan dokumen sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Pendataan dan Pendaftaran Koperasi dan UMKM

Pasal 15

(1) untuk kepentingan pemberdayaan Pemerintah Daerah melakukan pendataan dan pendaftaran Koperasi dan UMKM sesuai dengan kreteria Koperasi dan UMKM.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendataan dan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Pembiayaan

Paragraf 1 Akses Pembiayaan

Pasal 16

(1) Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah.

(2) Badan Usaha Milik Negara/Daerah dapat menyediakan pembiayaan dari penyisihan bagian laba tahunan yang dialokasikan kepada Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam bentuk pemberian pinjaman, penjaminan, pembiayaan lainnya serta pemberian dana hibah.

(3) Badan Usaha milik Swasta berskala Besar yang melaksanakan kegiatan usaha di Daerah dapat melaksanakan Kegiatan Pemberdayaan terhadap Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dengan pola kemitraan dalam satu aspek atau lebih tentang pemasaran, peningkatan sumber daya manusia, permodalan, manajemen dan teknologi.

(4) Pemerintah Daerah dapat memberikan apresiasi dan insentif kepada dunia usaha yang menyediakan pembiayaan dan pemberdayaan bagi Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

(5) Ketentuan tentang akses pembiayaan sebagaimana dimaksud Pasal 16 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 17

Dalam rangka meningkatkan sumber pembiayaan Koperasi dan UMKM, Pemerintah Daerah berupaya melakukan:

a. pengembangan sumber pembiayaan dari kredit perbankan dan lembaga keuangan bukan bank;

b. pengembangan lembaga modal ventura;

c. pelembagaan terhadap transaksi anjak piutang;

d. peningkatan kerjasama antara usaha mikro dan kecil melalui koperasi simpan pinjam konvensional dan syariah;

e. penyediaan dan penyaluran dana bergulir; dan

f. pengembangan sumber pembiayaan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Pengkoordinasian akses pembiayaan Koperasi dan UMKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan upaya peningkatan sumber Pembiayaan Koperasi dan UMKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 19

(1) Pemerintah Daerah memberikan kemudahan bagi Koperasi UMKM dalam memperoleh pembiayaan secara cepat, tepat, murah, dan tidak diskriminatif.

(2) Pemerintah Daerah meningkatkan akses Koperasi dan UMKM terhadap sumber pembiayaan dengan cara:

a. menumbuhkembangkan dan memperluas jaringan lembaga keuangan bukan bank;

b. menumbuhkembangkan dan memperluas jangkauan lembaga penjamin kredit;

c. memberikan kemudahan dan fasilitasi bagi Koperasi dan UMKM dalam memenuhi persyaratan untuk memperoleh pembiayaan; dan

d. meningkatkan fungsi dan peran Konsultan Keuangan Mitra Bank dalam pendampingan dan advokasi bagi Koperasi dan UMKM.

(3) Dunia Usaha dan masyarakat berperan serta secara aktif dalam meningkatkan akses Koperasi dan UMKM terhadap pinjaman atau kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:

a. meningkatkan kemampuan menyusun studi kelayakan usaha;

b. meningkatkan pengetahuan tentang prosedur pengajuan kredit atau pinjaman; dan

c. meningkatkan pemahaman dan keterampilan teknis serta manajemen usaha.

Paragraf 2 Lembaga Pembiayaan

Pasal 20

(1) Pengalokasian dan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) digunakan untuk kegiatan perkuatan permodalan Koperasi dan UMKM dapat melalui Badan Layanan Umum Daerah Pengelolaan Dana Bergulir atau Lembaga Keuangan Lainnya.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Layanan Umum Daerah d a n l e m b a g a k e u a n g a n l a i n n y a diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (debatabel)

Paragraf 3 Tahapan Pembiayaan

Pasal 21

(1) Untuk mendapatkan pembiayaan Koperasi Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah harus memenuhi tahapan yang telah ditetapkan.

(2) Usaha mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapatkan pembiayaan dalam bentuk hibah, subsidi dan pinjaman.

(3) Usaha kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapatkan pembiayaan dalam bentuk subsidi dan pinjaman.

(4) Usaha menengah dan koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapatkan pembiayaan dalam bentuk pinjaman.

Bagian Kelima Penjaminan

Pasal 22

(1) Pemerintah Daerah dapat melakukan penjaminan terhadap Koperasi Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah dalam upaya memperoleh pembiayaan melalui Lembaga Penjaminan Kredit Daerah.

(2) Penjaminan Kredit hanya ditujukan pada kegiatan yang dilakukan oleh usaha Koperasi mikro, kecil dan menengah yang bersifat produktif.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Lembaga Penjaminan Kredit Daerah diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

BAB V

PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Bagian Kesatu Wirausaha

Pasal 23

Dalam rangka pengembangan sumber daya manusia, Pemerintah Daerah melakukan upaya fasilitasi meliputi:

a. membangun budaya kewirausahaan;

b. menumbuhkan motivasi dan kreatifitas usaha; dan

c. meningkatkan keterampilan teknis dan manajemen wirausaha.

Bagian Kedua Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 24

(1) Upaya pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat.

(2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan bidang-bidang pendidikan dan pelatihan sesuai kebutuhan Koperasi Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah.

(3) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan oleh:

a. Perorangan sebagai tenaga ahli/tenaga konsultan/tenaga pendamping Koperasi Xxxxx Xxxxx, Kecil Dan Menengah; dan

b. Yayasan, badan hukum swasta, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi perguruan tinggi dan organisasi kemasyarakatan.

(4) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b harus sesuai dengan kompetensi dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Kompetensi

Pasal 25

(1) Pengembangan sumber daya manusia bagi para pelaku Koperasi Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah bertujuan untuk meningkatkan kemampuan sesuai dengan bidang usahanya dan/atau memiliki kompetensi dalam bidang usaha tertentu.

(2) Untuk meningkatkan kompetensi dalam bidang usaha tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lembaga pendidikan dan pelatihan menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan Berbasis Kompetensi.

BAB VI

PRODUKSI DAN PRODUKTIFITAS

Bagian Kesatu Pengembangan Produksi

Paragraf 1

Fasilitasi Teknologi Tepat Guna

Pasal 26

(1) Pemerintah Daerah, Dunia Usaha dan masyarakat memberikan fasilitasi, dukungan dan kemudahan bagi Koperasi dan UMKM untuk mendapatkan penguasaan teknologi tepat guna.

(2) Fasilitasi teknologi tepat guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka peningkatan kualitas produk Koperasi dan UMKM.

(3) Fasilitasi teknologi tepat guna diberikan melalui pelatihan, pendampingan dan pemberian peralatan produksi.

Paragraf 2 Pemanfaatan Bahan Baku

Pasal 27

(1) Dalam mengembangkan produksi, Koperasi dan UMKM dapat memanfaatkan bahan baku yang berasal dari sumber daya lokal.

(2) Untuk meningkatkan produksi Koperasi dan UMKM, Pemerintah Daerah memberikan kemudahan akses dalam pemanfaatan bahan baku dengan melakukan upaya:

a. memberikan kemudahan dalam pengadaan bahan baku, sarana dan prasarana produksi dan bahan penolong bagi pengolahan produk Koperasi dan UMKM;

b. mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumber daya daerah untuk dapat dijadikan bahan baku bagi pengolahan produk Koperasi dan UMKM;

c. mengembangkan kerjasama antar daerah melalui penyatuan sumberdaya yang dimiliki beberapa daerah dan memanfaatkannya secara optimal sebagai bahan baku bagi pengolahan produk Koperasi dan UMKM; dan

d. mendorong pemanfaatan sumber bahan baku terbarukan agar lebih menjamin kehidupan generasi yang akan datang secara mandiri.

(3) Pemerintah Daerah memberikan insentif terhadap Koperasi dan UMKM yang memanfaatkan bahan baku yang berasal dari sumber daya lokal.

Paragraf 3 Pendampingan

Pasal 28

Pemerintah Daerah, Dunia Usaha dan masyarakat melakukan pendampingan bagi Koperasi dan UMKM untuk meningkatkan pengembangan produksi.

Bagian Kedua Pengembangan Produktifitas

Paragraf 1 Alih Teknologi

Pasal 29

(1) Untuk meningkatkan produktifitas pelaku Koperasi dan UMKM dapat dilakukan dengan upaya alih teknologi.

(2) Alih teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan magang bagi Koperasi dan UMKM pada usaha besar.

Paragraf 2 Pembinaan Usaha

Pasal 30

Dalam rangka meningkatkan kapasitas dan produktivitas Koperasi dan UMKM, Pemerintah Daerah melakukan upaya pembinaan usaha.

Pasal 31

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif dan pendampingan yang dilakukan oleh dunia usaha dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 28 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

KEMITRAAN DAN JEJARING USAHA

Bagian Kesatu Kemitraan

Paragraf 1 Bentuk Kemitraan

Pasal 32

(1) Koperasi dan UMKM dapat melakukan kerjasama usaha dengan pihak lain berdasarkan prinsip kemitraan dan menjunjung etika bisnis yang sehat.

(2) Prinsip kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi prinsip:

x. xxxxxx membutuhkan:

b. saling mempercayai;

x. xxxxxx memperkuat: dan

x. xxxxxx menguntungkan.

(3) Kemitraan Koperasi dan UMKM ditujukan untuk:

a. mewujudkan kemitraan antara Koperasi dan UMKM dengan usaha besar;

b. mencegah terjadinya hal-hal yang merugikan Koperasi dan UMKM dalam pelaksanaan transaksi usaha dengan usaha besar;

c. mengembangkan kerjasama untuk meningkatkan posisi tawar Koperasi dan UMKM;

d. mencegah pembentukan struktur pasar yang mengarah pada terjadinya persaingan tidak sehat dalam bentuk monopoli, oligopoli, dan monopsoni; dan

e. mencegah terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang perseorangan atau kelompok tertentu yang merugikan Koperasi dan UMKM.

Pasal 33

(1) Pemerintah Daerah memfasilitasi Koperasi dan UMKM untuk melakukan hubungan kemitraan dalam berbagai bentuk bidang usaha melalui regulasi.

(2) Dunia usaha dan masyarakat memberikan kesempatan yang seluas- luasnya kepada Koperasi dan UMKM untuk melakukan hubungan kemitraan dalam berbagai bentuk bidang usaha.

(3) Bentuk bidang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia, dan teknologi sesuai dengan pola Kemitraan.

(4) Dalam mewujudkan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah berperan sebagai fasilitator dan stimulator.

Paragraf 2 Pola kemitraan

Pasal 34

(1) Kemitraan Koperasi dan UMKM dapat dilaksanakan dengan pola:

a. inti-plasma;

b. subkontrak;

x. xxxxxxxx;

d. perdagangan umum;

e. distribusi dan keagenan;

f. bagi hasil;

g. kerja sama operasional;

h. usaha patungan (joint venture);

i. penyumberluaran (outsourcing); dan

j. bentuk kemitraan lainnya.

(2) Koperasi dan UMKM atau Usaha Besar dalam melakukan pola kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang memutuskan hubungan hukum secara sepihak.

(3) Dalam pelaksanaan pola kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2):

a. Usaha Besar dilarang memiliki dan/atau menguasai Koperasi dan UMKM mitra usahanya; dan

b. Koperasi dan Usaha Menengah dilarang memiliki dan/atau menguasai usaha mikro dan/atau kecil mitra usahanya.

(4) (4) Pola kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Catatan : pola kemitraan koperasi dan umkm dan usaha besar akan diatur lebih lanjut. (untuk menaruh produk-produk umkm di etalase terdepan swalayan)

Bagian Kedua Jejaring Usaha

Pasal 35

(1) Koperasi dan UMKM dapat membentuk jejaring usaha dalam rangka memperkuat kepentingan UMKM terhadap pihak lain.

(2) Jejaring Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi bidang usaha yang mencakup bidang yang disepakati oleh para pihak dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan kesusilaan.

(3) Pembentukan Jejaring Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Pemerintah Daerah.

BAB VIII

FASILITASI PERIZINAN DAN STANDARISASI

Bagian Kesatu Fasilitasi Perizinan

Paragraf 1 Bentuk Perizinan

Pasal 37

(1) Koperasi dan UMKM dalam melakukan usahanya harus memiliki bukti legalitas usaha sesuai ketentuan peraturan perundang–undangan.

(2) Bukti Legalitas Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk:

a. surat izin usaha;

b. bukti badan hukum koperasi; dan

c. tanda daftar usaha.

(3) Bukti legalitas usaha untuk Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk:

a. tanda bukti pendaftaran; dan

b. surat izin usaha.

(4) Tanda bukti pendaftaran diberikan kepada Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah yang belum memiliki legalitas surat izin usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2 Penyederhanaan Tata Cara Perizinan

Pasal 38

(1) Tata cara perizinan Koperasi dan UMKM dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pelaksanaan pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menerapkan prinsip penyederhanaan tata cara pelayanan dan jenis perizinan.

Pasal 39

Penyederhanaan tata cara pelayanan dan jenis perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) meliputi:

a. percepatan waktu proses penyelesaian pelayanan tidak melebihi standar waktu yang telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. kepastian biaya pelayanan;

c. kejelasan prosedur pelayanan yang dapat ditelusuri pada setiap tahapan proses perizinan; dan

d. kemudahan informasi kepada masyarakat yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan.

Paragraf 3 Keringanan Biaya Perizinan

Pasal 40

(1) Pemerintah Daerah membebaskan biaya perizinan kepada Usaha Mikro dan memberikan keringanan biaya perizinan kepada Usaha Kecil.

(2) Besaran biaya perizinan untuk usaha kecil dan usaha menengah ditetapkan dengan memperhatikan kondisi ekonomi Daerah.

(3) Dalam hal biaya perizinan yang tidak menjadi wewenang Daerah, Pemerintah Daerah dapat membantu biaya perizinan bagi Koperasi dan UMKM.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian keringanan biaya perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4 Informasi Izin Usaha

Pasal 41

(1) Pejabat yang Berwenang wajib menyampaikan informasi kepada Koperasi dan UMKM sebagai pemohon izin mengenai:

a. persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemohon;

b. tata cara mengajukan permohonan izin usaha; dan

c. batas waktu pelayanan perizinan.

(2) Pejabat yang berwenang wajib memberikan informasi tentang tahapan dan perkembangan proses layanan perizinan.

Pasal 42

Pejabat yang Berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) wajib menyelenggarakan layanan pengaduan atas ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan dan menindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

Hak dan Kewajiban Pemegang Izin Usaha

Pasal 43

Pemegang izin usaha berhak:

a. memperoleh kepastian dalam menjalankan usahanya; dan

b. mendapatkan pelayanan, pemberdayaan dan perlindungan dari Pemerintah Daerah.

Pasal 44

(1) Pemegang izin usaha wajib:

a. menjalankan usahanya sesuai dengan izin usaha;

b. mematuhi ketentuan yang tercantum dalam izin usaha;

c. menyusun pembukuan kegiatan usaha; dan

d. menyampaikan laporan perkembangan usahanya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Setiap pemegang izin usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.

(3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:

a. teguran tertulis;

b. pengembalian dana atau ganti rugi;

c. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha;

x. xxxbekuan izin usaha; dan

e. pencabutan izin usaha.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Standarisasi

Pasal 45

(1) Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi Koperasi dan UMKM untuk menghasilkan barang/jasa yang memenuhi standarisasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pelaksanaan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PEMASARAN

Bagian Kesatu Jenis Pemasaran

Pasal 46

(1) Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi Koperasi dan UMKM dalam bidang pemasaran di dalam negeri maupun luar negeri.

(2) Fasilitasi bidang pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. kontak dagang;

b. pameran produk; dan

c. promosi.

Bagian Kedua Perlindungan Pasar

Pasal 47

(1) Pemerintah Daerah dan Dunia Usaha wajib memberikan perlindungan pasar kepada Koperasi dan UMKM.

(2) Bentuk perlindungan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. pencegahan terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang perorangan atau kelompok tertentu yang merugikan Koperasi dan UMKM;

b. perlindungan atas usaha tertentu yang strategis untuk Koperasi dan UMKM dari upaya monopoli dan persaingan tidak sehat lainnya;

c. perlindungan dari tindakan diskriminasi dalam pemberian layanan Pemberdayaan untuk Koperasi dan UMKM;

x. xxxberian bantuan konsultasi hukum dan pembelaan bagi pelaku Koperasi dan UMKM; dan

e. Perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual.

Bagian Ketiga Infrastruktur Pemasaran

Pasal 48

Pemeritah Daerah dapat menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung pemasaran produk Koperasi dan UMKM.

Bagian Keempat

Lembaga Pemasaran Produk Unggulan

Pasal 49

(1) Pemerintah Daerah bersama Dunia Usaha membentuk lembaga pemasaran produk unggulan Daerah.

(2) Lembaga pemasaran produk unggulan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk Kelompok Pemasaran Produk Unggulan Daerah yang terdiri dari unsur:

a. Pemerintah Daerah;

b. Dunia Usaha; dan

c. akademisi.

(3) Kelompok Pemasaran Produk Unggulan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas:

a. melaksanakan penelitian dan pengkajian pemasaran;

b. menyebarluaskan informasi pasar;

c. meningkatkan kemampuan manajemen dan teknik pemasaran bagi Koperasi dan UMKM;

d. menyediakan sarana pemasaran yang meliputi penyelenggaraan uji coba pasar, lembaga pemasaran, penyediaan rumah dagang, dan Promosi Koperasi dan UMKM;

e. memberikan dukungan promosi produk, jaringan pemasaran, dan distribusi; dan

x. xxnyediakan tenaga konsultan profesional dalam bidang pemasaran.

Pasal 50

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perlindungan pasar dan pembentukan Kelompok Pemasaran Produk Unggulan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dan Pasal 49 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 51

(1) Pembinaan dan pengawasan pemberdayaan Koperasi dan UMKM dilakukan oleh Bupati melalui Dinas.

(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. menyusun, menyiapkan, menetapkan dan/atau melaksanakan kebijakan umum di Daerah tentang penumbuhan iklim usaha, pengembangan usaha, pembiayaan dan penjaminan, dan kemitraan;

b. memaduserasikan perencanaan daerah, sebagai dasar penyusunan kebijakan dan strategi pemberdayaan yang dijabarkan dalam program Daerah;

c. menyelesaikan masalah yang timbul dalam penyelenggaraan pemberdayaan di Daerah;

d. menyelenggarakan kebijakan dan program pengembangan usaha, pembiayaan dan penjaminan, dan kemitraan pada Daerah;

22- 1--

e. mengkoordinasikan pengembangan kelembagaan dan sumber daya manusia Koperasi Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah di Daerah;

f. menjamin persaingan usaha yang sehat bagi Koperasi Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah; dan

g. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pemberdayaan Koperasi Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 53

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 54

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam pada tanggal ………………

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

XXXXXX XXXXX

Diundangkan di Penajam pada tanggal …………….

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER XXXXX,

XXXXX

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA NOMOR …… TAHUN ………..

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR : ……….