Pada hari ini, Rabu, tanggal dua puluh sembilan - -

Z7’20/PKR-MDKA2 M1/AAN

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk

Nomor 144.

Juli dua ribu dua puluh (29-7-2020), pukul - - - - - -

12.40 WIB (dua belas lewat empat puluh Waktu - - - -

Indonesia Barat), berhadapan dengan saya, XXXX - -

XXXX XXXXXX, Sarjana Hukum, Magister - - - - - - - - - - -

Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi - - - - --

Jakarta Selatan, penghadap yang akan disebut - - - -

berikut ini, dengan dihadiri saksi-saksi yang - - -

namanya akan disebut dalam akhir akta ini. - - - - - - -

1. Xxxx XXX XXXXXXX, lahir di Tegal, pada - - - - - - -

tanggal 29 (dua puluh sembilan) Mei 1971 - - - --

(seribu sembilan ratus tujuh puluh satu), - - --

Presiden Direktur dari perseroan terbatas - - --

yang akan disebut dibawah ini, bertempat - - - --

tinggal di Kaveling Polri Blok E/1230A, Rukun Tetangga 001/Rukun Warga 002, Kelurahan - - - - -

Jelambar, Kecamatan Grogol Petamburan, Kota - - Jakarta Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk - Nomor 0000000000000000, Warga Negara - - - - - - - -

Indonesia;

2. Xxxx XXXXXXXXXXX XXXXXXX, lahir di - - - - - - - - - -

Temanggung, pada tanggal 25 (dua puluh lima) -

Oktober 1954 (seribu sembilan ratus lima - - - --

puluh empat), Direktur Independen dari - - - - - -

perseroan terbatas yang akan disebut dibawah - ini, bertempat tinggal Wisma Pondok Aren Blok A Nomor 16, Rukun Tetangga 001/Rukun Warga - - - 003, Kelurahan Pondok Aren, Kecamatan Pondok - Aren, Kota Tangerang Selatan, Propinsi - - - - - -

Banten, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor - -

0000000000000000, Warga Negara Indonesia, - - --

untuk sementara berada di Jakarta; - - - - - - - - - - -

Para penghadap terlebih dahulu menerangkan hal- - -

xxx sebagai berikut:

- bahwa pada hari Rabu, tanggal 29 (dua puluh - - -

sembilan) Juli 2020 (dua ribu dua puluh) - - - - - - -

bertempat di The Grove Suites Hotel, Kawasan - - - -

Rasuna Epicentrum, Jalan H.R. Xxxxxx Xxxx, Rukun Tetangga 2/Rukun Warga 5, Kuningan, Karet - - - - - --

Kuningan, Kota Jakarta Selatan, telah diadakan - - Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. MERDEKA COPPER GOLD Tbk, suatu perseroan terbatas yang - - didirikan menurut dan berdasarkan Undang-undang - Negara Republik Indonesia, berkedudukan di - - - - --

Jakarta Selatan dan beralamat di The Convergence Indonesia, Lantai 20, Kawasan Rasuna Epicentrum, Xxxxx XX Xxxxxx Xxxx, Xxxxxxx 00000, yang akta - - pendiriannya dimuat dalam akta tanggal 5 (lima) - September 2012 (dua ribu dua belas) Nomor 2, - - - -

dibuat dihadapan XXXX XXXXXX XXXXX, Sarjana - - - - -

Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Depok, -

yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum

dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai -

dengan Surat Keputusan tanggal 11 (sebelas) - - - - -

September 2012 (dua ribu dua belas) Nomor - - - - - - -

AHU-48205.AH.01.01.Tahun 2012, yang kemudian - - - -

anggaran dasarnya telah diubah sebagaimana dimuat dalam :

- akta tanggal 5 (lima) Desember 2012 (dua ribu - dua belas) Nomor 8, dibuat dihadapan Notaris XXXX XXXXXX XXXXX, Sarjana Hukum, Magister - - - - - - - - - -

Kenotariatan tersebut, yang telah mendapatkan - - -

persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi - - - -

Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat - - - -

Keputusan tanggal 14 (empat belas) Desember 2012

(dua ribu dua belas) Nomor - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

AHU-64368.AH.01.02.Tahun 2012; - - - - - - - - - - - - - - - - --

- akta tanggal 19 (sembilan belas) Desember 2013

(dua ribu tiga belas) Nomor 15, dibuat dihadapan XXXX XXXXXX XXXXXXX, Sarjana Hukum, Magister - - - -

Kenotariatan, Notaris di Jakarta Timur, yang - - - -

telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia - - - - - - -

berdasarkan Surat Keputusan tanggal 5 (lima) - - - -

Pebruari 2014 (dua ribu empat belas) Nomor - - - - - -

AHU-04821.AH.01.02.Tahun 2014; - - - - - - - - - - - - - - - - --

- akta tanggal 29 (dua puluh sembilan) September 2014 (dua ribu empat belas) Nomor 104, dibuat - - -

dihadapan XXXXXXXX XXXX, Sarjana Hukum, Sarjana -

Ekonomi, Notaris di Jakarta, yang telah - - - - - - - -

mendapatkan penerimaan pemberitahuan perubahan - - anggaran dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi - Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat - - - -

tanggal 2 (dua) Oktober 2014 (dua ribu empat - - - -

belas) Nomor AHU-06929.40.21.2014; - - - - - - - - - - - - - -

- perubahan anggaran dasar seluruhnya untuk - - - - -

disesuaikan dengan Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam & LK) Nomor -

IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar - - - - - --

Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek - - - -

Bersifat Ekuitas Dan Perusahaan Publik - - - - - - - - -

(“Peraturan IX.J.1”), sebagaimana dimuat dalam - -

akta tanggal 22 (dua puluh dua) Desember 2014 - - -

(dua ribu empat belas) Nomor 479, dibuat - - - - - - -

dihadapan XXXXXXX XXX, Sarjana Hukum, Sarjana - - -

Ekonomi, Magister Kenotariatan, Notaris di - - - - --

Jakarta Utara, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan tanggal 30

(tiga puluh) Desember 2014 (dua ribu empat belas) Nomor AHU-13719.40.20.2014 dan penerimaan - - - - - --

pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi - -

Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat - - - -

tanggal 30 (tiga puluh) Desember 2014 (dua ribu -

empat belas) Nomor AHU-10429.40.21.2014; - - - - - - - --

- perubahan anggaran dasar seluruhnya untuk - - - - -

disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa - - - - --

Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana - -

dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham - - - Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa - - Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi - - dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik

sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 29 (dua - - -

puluh sembilan) Januari 2015 (dua ribu lima - - - - -

belas) Nomor 73, dibuat dihadapan Notaris XXXXXXX XXX, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister - - -

Kenotariatan tersebut, yang telah mendapatkan - - -

penerimaan pemberitahuan dari Menteri Hukum dan - Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat tanggal 2 (dua) Pebruari 2015 (dua ribu - - -

lima belas) Nomor

AHU-0006759.AH.01.03.Tahun 2015; - - - - - - - - - - - - - - - -

- akta tanggal 5 (lima) Maret 2015 Nomor 19, - - - -

dibuat dihadapan Notaris XXXXXXX XXX, Sarjana - - -

Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Kenotariatan - - -

tersebut, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik - - - -

Indonesia berdasarkan Surat Keputusan tanggal 6 -

(enam) Maret 2015 (dua ribu lima belas) Nomor - - - -

AHU-0003541.AH.01.02.Tahun 2015; - - - - - - - - - - - - - - - -

- akta tanggal 8 (delapan) Juni 2017 (dua ribu - -

tujuh belas) Nomor 41, dibuat dihadapan MALA - - - -

MUKTI, Sarjana Hukum, Lex Legibus Master, Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan penerimaan - - -

pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi - -

Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat - - - -

tanggal 6 (enam) Juli 2017 (dua ribu tujuh belas) Nomor AHU-AH.01.00-0000000; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- akta tanggal 21 (dua puluh satu) Mei 2018 (dua ribu delapan belas) Nomor 111, dibuat dihadapan - Notaris MALA MUKTI, Sarjana Hukum, Lex Legibus - - Master tersebut, yang telah mendapatkan - - - - - - - -

persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi - - - -

Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat - - - -

Keputusan tanggal 7 (tujuh) Juni 2018 (dua ribu -

delapan belas) Nomor

AHU-0012452.AH.01.02.Tahun 2018; - - - - - - - - - - - - - - - -

- akta tanggal 8 (delapan) Juni 2018 (dua ribu - - delapan belas) Nomor 37, dibuat dihadapan Notaris MALA MUKTI, Sarjana Hukum, Lex Legibus Master - - -

tersebut, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik - - - -

Indonesia berdasarkan Surat Keputusan tanggal 28

(dua puluh delapan) Juni 2018 (dua ribu delapan -

belas) Nomor AHU-0013157.AH.01.02.Tahun 2018; - - - -

- akta tanggal 12 (dua belas) September 2018 (dua ribu delapan belas) Nomor 22, dibuat dihadapan - - Notaris MALA MUKTI, Sarjana Hukum, Lex Legibus - - Master tersebut, yang telah mendapatkan - - - - - - - -

penerimaan pemberitahuan dari Menteri Hukum dan - Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat tanggal 13 (tiga belas) September 2018 (dua ribu delapan belas) Nomor AHU-AH.01.00-0000000; - -

- akta tanggal 19 (sembilan belas) Juli 2019 (dua

ribu sembilan belas) Nomor 137, dibuat dihadapan saya, Notaris, yang telah mendapatkan penerimaan pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi - - Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat - - - -

tanggal 22 (dua puluh dua) Juli 2019 (dua ribu - -

sembilan belas) Nomor AHU-AH.01.00-0000000; - - - - - -

- perubahan anggaran dasar terakhir dimuat dalam akta tanggal 25 (dua puluh lima) September 2019 - (dua ribu sembilan belas) Nomor 69, dibuat - - - - --

dihadapan XXXXXXXXX XXXX, Sarjana Hukum, Magister Kenotarian Notaris di Kota Jakarta Selatan, yang telah mendapatkan penerimaan pemberitahuan dari - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik - - - -

Indonesia berdasarkan surat tanggal 2 (dua) - - - - -

Oktober 2019 (dua ribu sembilan belas) Nomor AHU- AH.01.00-0000000;

- susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan -

terakhir dimuat dalam akta tanggal 13 (tiga - - - - -

belas) Januari 2020 (dua ribu dua puluh) Nomor - -

45, dibuat dihadapan saya, Notaris; - - - - - - - - - - - - -

- Berita Acara Rapat dibuat oleh saya, Notaris, -

sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 29 (dua - - -

puluh sembilan) Juli 2020 (dua ribu dua puluh) - -

Nomor 142;

- untuk selanjutnya akan disebut juga “Rapat”; - - -

- Bahwa sesuai Pasal 12 dan Pasal 19 ayat (1) - - -

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor - - - - - - - - -

15/POJK.04/2020 Tentang Rencana dan - - - - - - - - - - - -

Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham - - - - - --

Perusahaan Terbuka (selanjutnya disebut dengan - - “POJK 15”)yang berlaku serta ketentuan-ketentuan dalam anggaran dasar Perseroan mengenai - - - - - - - -

pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, untuk - - - -

menyelenggarakan Rapat ini telah dilakukan: - - - - - -

a. Memberitahukan mengenai rencana akan - - - - - - - -

diselenggarakannya Rapat beserta Mata Acara - -

Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan - - - - - - - - -

(selanjutnya disebut ”OJK”), melalui Surat - - -

Perseroan No. 046/MDKA-JKT/CORSEC/VI/2020 - - --

tanggal 15 (lima belas) Juni 2020 (dua ribu - -

dua puluh);

b. Memuat Pengumuman Rapat ini dalam Harian - - - - -

Kontan serta mengunggah pada situs web Bursa - Efek Indonesia (selanjutnya disebut sebagai - - “BEI”) dan situs web Perseroan, serta - - - - - - -

mengunggah Keterbukaan Informasi sebagai - - - --

bahan mata acara RUPSLB pada situs web BEI - - -

dan situs web Perseroan pada tanggal 22 (dua -

puluh dua) Juni 2020 (dua ribu dua puluh); - - - -

c. Memuat Pemanggilan Rapat dalam Surat Kabar - - -

Harian Kontan serta mengunggah pada situs web BEI dan situs web Perseroan pada tanggal 7 - - -

(tujuh) Juli 2020 (dua ribu dua puluh); - - - - - --

d. Mengumumkan Tambahan Informasi Dan/Atau - - - - --

Perubahan Atas Keterbukaan Informasi - - - - - - - -

tertanggal 22 (dua puluh dua) Juni 2020 (dua -

ribu dua puluh) yang diterbitkan pada tanggal

7 (tujuh) Juli 2020 (dua ribu dua puluh) - - - --

melalui Surat Kabar Harian Kontan. - - - - - - - - - - -

e. Mengumumkan Ralat Pemanggilan Rapat yang - - - - -

diterbitkan pada tanggal 28 (dua puluh - - - - - -

delapan) Juli 2020 (dua ribu dua puluh) - - - - -

melalui Surat Kabar Harian Kontan, dimana - - -

Direksi Perseroan menyampaikan ralat atas - - --

informasi yang terdapat di dalam penjelasan - -

salah satu mata acara RUPST Perseroan. - - - - - - -

- bahwa dalam Rapat mana telah dihadiri/diwakili sejumlah 00.000.000.000 (enam belas miliar - - - - --

delapan ratus sepuluh juta empat ratus tujuh - - - -

puluh delapan ribu seratus delapan puluh) saham -

dengan hak suara yang sah atau kurang lebih - - - - -

76,76861% (tujuh puluh enam koma tujuh enam - - - - -

delapan enam satu persen) dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor sebanyak - - - - - - - - -

00.000.000.000 (dua puluh satu miliar delapan - - -

ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus - - - - --

sembilan puluh satu ribu enam ratus lima puluh) -

saham.

- sehingga dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 12 anggaran dasar Perseroan, Rapat tersebut adalah sah susunannya dan berhak mengambil - - - - --

keputusan yang sah mengenai hal-hal yang - - - - - - -

dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat; - - - - - - - - -

- bahwa dalam Rapat tersebut, Direksi Perseroan -

telah diberi kuasa untuk menyatakan hasil - - - - - --

keputusan Rapat tersebut dalam suatu akta - - - - - --

Notaris.

- Maka sekarang penghadap bertindak sebagaimana - tersebut dengan ini menerangkan bahwa dalam Rapat tersebut telah diambil keputusan antara lain - - - -

sebagai berikut:

MATA ACARA PERTAMA

1. Menyetujui perubahan ketentuan Pasal 3 - - - - - - -

Anggaran Dasar Perseroan dengan menyesuaikan -

maksud dan tujuan serta kegiatan usaha di - - -

dalam Anggaran Dasar Perseroan dengan KBLI - --

2017 (dua ribu tujuh belas) menjadi - - - - - - - - -

sebagaimana yang akan disebut dibawah ini. - - -

2. Menyetujui perubahan dan penyusunan kembali - -

Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka - - - - - - -

penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa - --

Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang - - - - - -

Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum - - - - - -

Pemegang Saham Perusahaan Terbuka. - - - - - - - - - -

3. Menyetujui untuk menyatakan kembali Anggaran - - Dasar secara keseluruhan sesuai dengan standar acuan yang berlaku, sepanjang tidak - - - - - - - - -

bertentangan dengan peraturan perundang- - - - - --

undangan yang berlaku.

4. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi - - Perseroan dengan hak subtitusi untuk melakukan setiap perubahan dan/atau perbaikan terhadap - ketentuan anggaran dasar Perseroan dalam hal - terdapat perubahan dan/atau perbaikan - - - - - - -

ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan oleh - - - -

instansi yang berwenang terkait dengan - - - - - -

perusahaan terbuka.

5. Menunjuk dan memberi kuasa kepada Direksi - - - - -

Perseroan dengan hak substitusi untuk - - - - - - -

melakukan segala tindakan yang berhubungan - - -

dengan Keputusan Rapat ini, termasuk namun - - -

tidak terbatas untuk menghadap pihak - - - - - - - -

berwenang, mengadakan pembicaraan, memberi - - -

dan/atau meminta keterangan, mengajukan - - - - --

permohonan persetujuan kepada Menteri Hukum - -

dan Hak Asasi Manusia maupun instansi - - - - - - -

berwenang terkait lainnya, membuat atau serta menandatangani akta-akta dan surat-surat - - - --

maupun dokumen-dokumen lainnya yang diperlukan atau dianggap perlu, hadir di hadapan notaris untuk dibuatkan dan menandatangani akta - - - - --

pernyataan keputusan rapat Perseroan dan - - - --

melaksanakan hal-hal lain yang harus dan/atau dapat dijalankan untuk dapat - - - - - - - - - - - - - - -

terealisasi/terwujudnya Keputusan Rapat ini. - -

Sehingga berdasarkan keputusan-keputusan tersebut di atas, maka seluruh ketentuan Anggaran Dasar - - Perseroan menjadi sebagai berikut: - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN - - - - - - - - - - -

Pasal 1

1. Perseroan Terbatas ini bernama: - - - - - - - - - - - - --

- - - - - - - -“PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk” - - - - - - - -

(selanjutnya cukup disingkat dengan - - - - - - - - -

“Perseroan”), berkedudukan di Jakarta - - - - - - -

Selatan.

2. Perseroan dapat membuka cabang, perwakilan - - - -

atau satuan usaha di tempat lain, baik di - - --

dalam maupun diluar wilayah Republik - - - - - - - -

Indonesia sebagaimana yang ditetapkan oleh - - -

Direksi, dengan persetujuan Dewan Komisaris, -

dengan mengindahkan peraturan perundang- - - - - -

undangan yang berlaku.

- - - - - - -JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN - - - - - - -

Pasal 2

Perseroan didirikan untuk jangka waktu tidak - - - -

terbatas

- - - - -MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA - - - - -

Pasal 3

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah: - - - - - - - - - - -

a. melakukan aktivitas perusahaan holding - - - --

dimana kegiatan utamanya adalah - - - - - - - - - -

kepemilikan dan/atau penguasaan aset dari - sekelompok perusahaan subsidiarinya baik - - di dalam maupun di luar negeri yang antara lain termasuk namun tidak terbatas pada - --

yang bergerak di dalam bidang - - - - - - - - - - --

pertambangan; dan

b. melakukan aktivitas konsultasi - - - - - - - - - - - -

manajemen lainnya yaitu memberikan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha --

2. a.

berbagai fungsi manajemen, perencanaan - - --

strategi dan organisasi, perencanaan, - - - -

praktik dan kebijakan sumber daya manusia, konsultasi manajemen olah agronomist dan - - agricultural ekonomis termasuk namun tidak terbatas pada bidang pertambangan, - - - - - - -

pertanian dan sejenisnya, rancangan dari - -

metode dan prosedur akuntansi, program - - --

akuntansi biaya, prosedur pengawasan - - - - -

anggaran belanja, pemberian nasihat dan - --

bantuan untuk usaha dan pelayanan - - - - - - - -

masyarakat dalam perencanaan, - - - - - - - - - - --

pengorganisasian, efisiensi dan - - - - - - - - - -

pengawasan, informasi manajemen, - - - - - - - - -

pengolahan dan tabulasi semua jenis data - - yang meliputi keseluruhan tahap pengolahan dan penulisan laporan dari data yang - - - - -

disediakan pelanggan, atau hanya sebagian -

dari tahapan pengolahan dan lain-lain. - - - --

Untuk mencapai kegiatan usaha utama - - - - - - -

tersebut di atas Perseroan dapat melakukan kegiatan penunjang sebagai berikut: - - - - - - -

a. memberikan pendanaan dan/atau - - - - - - - - - -

pembiayaan yang diperlukan perusahaan -- dimana Perseroan melakukan penyertaan, - baik langsung maupun tidak langsung; - - dan

b. memberikan pendanaan dan/atau - - - - - - - - - -

pembiayaan yang diperlukan perusahaan --

lain dalam rangka pelaksanaan - - - - - - - - -

penyertaan saham di perusahaan atau - - -

kelompok perusahaan tersebut atau dalam kerangka investasi atas aset lain di - - perusahaan atau kelompok perusahaan - - -

tersebut.

M O D A L

Pasal 4

1. Modal Dasar Perseroan berjumlah - - - - - - - - - - - - --

Rp1.400.000.000.000,00 (satu triliun empat - - -

ratus miliar Rupiah) terbagi atas - - - - - - - - - - -

70.000.000.000 (tujuh puluh miliar) saham, - - -

masing-masing saham bernilai nominal Rp20,00 -

(dua puluh Rupiah).

2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan - - -

dan disetor sejumlah 00.000.000.000 (dua - - - --

puluh satu miliar delapan ratus sembilan - - - --

puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh - - -

satu ribu enam ratus lima puluh) saham atau - -

dengan nilai nominal seluruhnya sebesar - - - - -

Rp437.951.833.000,00 (empat ratus tiga puluh - tujuh miliar sembilan ratus lima puluh satu - - juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu - - - - -

Rupiah) telah disetor penuh kepada Perseroan -

oleh masing-masing pemegang saham dengan

rincian serta nilai nominal saham yang - - - - - -

disebutkan pada bagian sebelum akhir akta. - - - -

3. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan - - - -

dikeluarkan menurut keperluan modal - - - - - - - - -

Perseroan, pada waktu dan dengan cara, harga -

serta persyaratan yang ditetapkan oleh - - - - - -

Direksi berdasarkan persetujuan Rapat Umum - - -

Pemegang Saham, dengan cara penawaran umum - - -

terbatas dengan menawarkan Hak Memesan Efek - - Terlebih Dahulu kepada seluruh pemegang saham Perseroan atau dengan penambahan modal tanpa - Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dengan - - - - -

jumlah tertentu, dengan memperhatikan - - - - - - -

peraturan yang termuat dalam Anggaran Dasar - -

ini, Undang-undang tentang Perseroan - - - - - - - -

Terbatas, peraturan dan perundang-undangan - - -

yang berlaku di bidang Pasar Modal, antara - - -

lain peraturan yang mengatur tentang - - - - - - - -

penambahan modal tanpa hak memesan efek - - - - -

terlebih dahulu serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan - - - - - - - -

dicatatkan.

- Kuorum dan keputusan Rapat Umum Pemegang - -

Saham untuk menyetujui pengeluaran saham - - - --

dalam simpanan harus memenuhi persyaratan - - --

dalam Pasal 11 ayat 1 Anggaran Dasar ini. - - - -

4. Setiap saham dalam simpanan yang dikeluarkan - -

lebih lanjut harus disetor penuh. - - - - - - - - - - - -

- Penyetoran atas saham dalam bentuk lain - - - -

selain uang baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud wajib memenuhi ketentuan - - - - -

sebagai berikut:

a. benda yang akan dijadikan setoran - - - - - - - - -

modal dimaksud wajib diumumkan kepada - - - -

publik pada saat pemanggilan Rapat Umum - --

Pemegang Saham mengenai penyetoran - - - - - - -

tersebut;

x. xxxxx yang dijadikan sebagai - - - - - - - - - - - - --

setoran modal wajib dinilai oleh Penilai - - yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan - - dan tidak dijaminkan dengan cara apapun - --

juga;

c. memperoleh persetujuan Rapat Umum - - - - - - - - -

Pemegang Xxxxx dengan kuorum sebagaimana - -

diatur dalam Pasal 11 ayat 1 Anggaran - - - -

Dasar ini;

d. dalam hal benda yang dijadikan - - - - - - - - - - - -

sebagai setoran modal dilakukan dalam - - - -

bentuk saham Perseroan yang tercatat di - --

Bursa Efek, maka harganya -harus - - - - - - - - -

ditetapkan berdasarkan nilai pasar wajar; -

dan

e. dalam hal penyetoran tersebut - - - - - - - - - - - - -

berasal dari laba ditahan, agio saham,

laba bersih Perseroan, dan/atau unsur - - - -

modal sendiri, maka laba ditahan, agio - - --

saham, laba bersih Perseroan, dan/atau - - --

unsur modal sendiri lainnya tersebut sudah dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan - - - -

terakhir yang telah diperiksa oleh Akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan - - dengan pendapat wajar tanpa pengecualian. - -

5. Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham yang - - - - --

menyetujui pengeluaran saham dalam simpanan - -

dengan cara penawaran umum terbatas maupun - - -

peningkatan modal tanpa hak memesan efek - - - --

terlebih dahulu memutuskan jumlah maksimum - - -

saham dalam simpanan yang akan dikeluarkan, - - maka Rapat Umum Pemegang Saham tersebut harus melimpahkan kewenangan pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menyatakan jumlah saham yang sesungguhnya telah dikeluarkan dalam - - --

rangka penawaran umum terbatas atau - - - - - - - - -

peningkatan modal tanpa hak memesan efek - - - --

terlebih dahulu tersebut. - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

6. Jika yang akan dikeluarkan oleh Perseroan - - - --

adalah efek bersifat Ekuitas, maka: - - - - - - - - - -

a. Setiap penambahan modal melalui - - - - - - - - - - -

pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas yang - - --

dilakukan dengan pemesanan, maka hal - - - - -

tersebut wajib dilakukan dengan memberikan

Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“HMETD”)

kepada pemegang saham yang namanya - - - - - - -

terdaftar dalam daftar pemegang saham - - - -

Perseroan pada tanggal yang ditentukan - - --

Rapat Umum Pemegang Saham yang menyetujui -

pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dalam - --

jumlah yang sebanding dengan jumlah saham - yang telah terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan atas nama pemegang saham - - masing-masing pada tanggal tersebut. - - - - - -

b. Pengeluaran Efek bersifat ekuitas tanpa - - - -

memberikan HMETD kepada pemegang saham - - --

dapat dilakukan dalam hal pengeluaran - - - -

saham:

i. ditujukan kepada karyawan - - - - - - - - - - - - -

Perseroan;

ii. ditujukan kepada pemegang obligasi - - - - -

atau Efek lain yang dapat dikonversi - - menjadi saham, yang telah dikeluarkan -- dengan persetujuan RUPS; - - - - - - - - - - - - - -

iii. dilakukan dalam rangka reorganisasi - - -

dan/atau restrukturisasi yang telah - - -

disetujui oleh RUPS; dan/atau - - - - - - - - - -

iv. dilakukan sesuai dengan peraturan - - - - - -

di bidang Pasar Modal yang - - - - - - - - - - -

memperbolehkan penambahan modal tanpa --

HMETD.

c. Hak

Memesan Efek Terlebih Dahulu wajib - - - --

dapat dialihkan dan diperdagangkan, dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar dan -

peraturan perundang-undangan yang berlaku -

di bidang Pasar Modal. - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

d. Efek bersifat ekuitas yang akan - - - - - - - - - - -

dikeluarkan oleh Perseroan dan tidak - - - - -

diambil oleh pemegang HMETD harus - - - - - - - -

dialokasikan kepada semua pemegang saham - -

yang memesan tambahan Efek bersifat - - - - - -

ekuitas, dengan ketentuan apabila jumlah - -

Efek bersifat ekuitas yang dipesan - - - - - - -

melebihi jumlah Efek bersifat ekuitas yang akan dikeluarkan, Efek bersifat ekuitas - --

yang tidak diambil tersebut wajib - - - - - - - -

dialokasikan sebanding dengan jumlah HMETD yang dilaksanakan oleh masing-masing - - - - -

pemegang saham yang memesan tambahan Efek -

bersifat ekuitas.

e. Dalam hal masih terdapat sisa Efek - - - - - - - -

bersifat ekuitas yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud - - dalam huruf d di atas, maka dalam hal - - - -

terdapat pembeli siaga, Efek bersifat - - - -

ekuitas tersebut wajib dialokasikan kepada Pihak tertentu yang bertindak sebagai - - - -

pembeli siaga dengan harga dan syarat- - - - -

syarat

yang sama.

7. Pelaksanaan pengeluaran saham dalam portepel - - untuk pemegang Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk - - --

memperoleh saham, dapat dilakukan oleh - - - - - -

Direksi berdasarkan RUPS Perseroan terdahulu -

yang telah menyetujui pengeluaran Efek - - - - - -

tersebut.

8. Penambahan modal disetor menjadi efektif - - - - --

setelah terjadinya penyetoran, dan saham yang diterbitkan mempunyai hak-hak yang sama - - - - -

dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang - sama yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan - tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk - - -

mengurus pemberitahuan kepada Menteri Hukum - -

dan Hak Asasi Manusia.

9. Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat - -

dilakukan berdasarkan keputusan RUPS. - - - - - - -

Perubahan anggaran dasar dalam rangka - - - - - - -

perubahan modal dasar harus disetujui oleh - - -

Menteri Hukum dan Xxx Xxxxx Xxxxxxx. - - - - - - - - -

10. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan - - - --

modal ditempatkan dan disetor menjadi kurang - dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal - - dasar, dapat dilakukan sepanjang: - - - - - - - - - - - -

a. telah memperoleh persetujuan RUPS untuk - - - -

menambah modal dasar;

b. telah memperoleh persetujuan Menteri - - - - - -

Hukum dan Hak Asasi Manusia; - - - - - - - - - - - - --

c. penambahan modal ditempatkan dan disetor - - -

sehingga menjadi paling sedikit 25% (dua - - puluh lima persen) dari modal dasar wajib - dilakukan dalam jangka waktu paling lambat

6 (enam) bulan setelah persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana - --

dimaksud dalam ayat 10 huruf b Pasal ini; -

d. Dalam hal penambahan modal disetor - - - - - - - -

sebagaimana dimaksud dalam ayat 10 huruf c Pasal ini tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan harus mengubah kembali anggaran - dasarnya, sehingga modal disetor menjadi - - paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dalam jangka waktu 2 - - --

(dua) bulan setelah jangka waktu dalam - - --

ayat 10 huruf c Pasal ini tidak terpenuhi; -

e. Persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud - - - - --

dalam ayat 10 huruf a Pasal ini termasuk - - juga persetujuan untuk mengubah anggaran - - dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat 10 - - huruf d Pasal ini.

11. Perubahan anggaran dasar dalam rangka - - - - - - - -

penambahan modal dasar menjadi efektif - - - - - -

setelah terjadinya penyetoran modal yang - - - --

mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi

paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) - - - dari modal dasar dan mempunyai hak-hak yang - - sama dengan saham lainnya yang diterbitkan - - - oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi - - - - -

kewajiban Perseroan untuk mengurus - - - - - - - - - -

persetujuan perubahan anggaran dasar dari - - --

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas - - - --

pelaksanaan penambahan modal disetor - - - - - - - -

tersebut.

SAHAM

Pasal 5.

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan - - -

adalah saham atas nama. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2. Perseroan dapat mengeluarkan saham dengan - - - --

nilai nominal atau tanpa nilai nominal. - - - - - --

3. Pengeluaran saham tanpa nilai nominal wajib - - -

dilakukan sesuai dengan peraturan perundang- - -

undangan di bidang Pasar Modal. - - - - - - - - - - - - - -

4. Perseroan hanya mengakui seorang atau 1 - - - - - -

(satu) badan hukum sebagai pemilik dari 1 - - --

(satu) saham.

5. Apabila saham karena sebab apapun menjadi - - - --

milik beberapa orang, maka mereka yang - - - - - -

memiliki bersama-sama itu diwajibkan untuk - - -

menunjuk secara tertulis seorang di antara - - -

mereka atau menunjuk seorang lain sebagai - - --

kuasa mereka bersama dan yang ditunjuk atau

diberi kuasa itu sajalah yang berhak - - - - - - - -

mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum - -

atas saham tersebut.

6. Selama ketentuan dalam ayat 3 di atas belum - - -

dilaksanakan, para pemegang saham tersebut - - -

tidak berhak mengeluarkan suara dalam Rapat - -

Umum Pemegang Saham, sedangkan pembayaran - - --

dividen untuk saham itu ditangguhkan. - - - - - - - -

7. Setiap pemegang saham wajib untuk tunduk - - - - --

kepada Anggaran Dasar dan kepada semua - - - - - -

keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham serta peraturan - - - - - - - - -

perundang-undangan yang berlaku. - - - - - - - - - - - -

8. Seluruh saham yang dikeluarkan oleh - - - - - - - - - -

Perseroan dapat dijaminkan dengan mengikuti - -

ketentuan peraturan perundang-undangan di - - --

bidang pasar modal dan Undang-Undang Nomor 40

Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas.

9. Untuk saham Perseroan yang dicatatkan pada - - - -

Bursa Efek di Indonesia berlaku peraturan - - --

Bursa Efek di Indonesia tempat saham - - - - - - - -

Perseroan dicatatkan.

10. Dalam hal Saham Perseroan tidak masuk dalam - - - Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyelesaian - dan Penyimpanan, maka Perseroan wajib - - - - - - -

memberikan bukti pemilikan saham berupa surat

saham atau surat kolektif saham kepada - - - - - -

pemegang sahamnya.

11. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan - - - - - - -

sebagai bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih - - -

saham yang dimiliki oleh seorang pemegang - - --

saham.

12. Pada surat saham harus dicantumkan - - - - - - - - - - -

sekurangnya:

a. nama dan alamat pemegang saham; - - - - - - - - - - -

b. nomor surat saham;

c. nilai nominal saham; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

d. tanggal pengeluaran surat saham. - - - - - - - - -

13. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus - - -

dicantumkan:

a. nama dan alamat pemegang saham; - - - - - - - - - -

b. nomor surat kolektif saham; - - - - - - - - - - - - --

c. nomor surat saham dan jumlah saham; - - - - - -

d. nilai nominal saham; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

e. tanggal pengeluaran surat kolektif - - - - - - - -

saham.

14. Surat saham dan surat kolektif saham harus - - - -

ditandatangani oleh Presiden Direktur atau 2 -

(dua) orang anggota Direksi lainnya. - - - - - - - - -

15. Apabila terdapat pecahan nilai nominal - - - - - - -

saham, pemegang pecahan nilai nominal saham - -

tidak diberikan hak suara perseorangan, - - - - -

kecuali pemegang pecahan nilai nominal saham,

baik sendiri atau bersama pemegang pecahan - - - nilai nominal saham lainnya yang klasifikasi - sahamnya sama memiliki nilai nominal sebesar -

1 (satu) nominal saham dari klasifikasi - - - - -

tersebut.

- Para pemegang pecahan nilai nominal saham - -

tersebut harus menunjuk seorang diantara - - - --

mereka atau seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan yang ditunjuk atau diberi kuasa - - itu sajalah yang berhak mempergunakan hak - - --

yang diberikan oleh hukum atas saham - - - - - - - -

tersebut.

16. Direksi atau kuasa yang ditunjuk olehnya - - - - --

berkewajiban untuk mengadakan daftar pemegang saham dan dalam daftar itu dicatat nomor- - - - --

nomor urut surat saham, jumlah saham yang - - --

dimiliki, nama-nama dan alamat-alamat para - - -

pemegang saham dan keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu.

PENGGANTI SURAT SAHAM

Pasal 6.

1. Dalam hal surat saham rusak, penggantian - - - - --

surat saham tersebut dapat dilakukan jika: - - - -

a. Pihak yang mengajukan permohonan - - - - - - - - - -

penggantian saham adalah pemilik surat - - --

saham tersebut; dan

b. Perseroan telah menerima surat saham - - - - - -

yang rusak.

2. Perseroan wajib memusnahkan surat saham yang - - rusak setelah memberikan penggantian surat - - - saham.

3. Dalam hal surat saham hilang, penggantian - - - --

surat saham tersebut dapat dilakukan jika: - - - -

a. Pihak yang mengajukan permohonan - - - - - - - - - -

penggantian saham adalah pemilik surat - - --

saham tersebut;

b. Perseroan telah mendapatkan dokumen - - - - - - -

pelaporan dari Kepolisian Republik - - - - - - -

Indonesia atas hilangnya surat saham - - - - -

tersebut;

c. Pihak yang mengajukan permohonan - - - - - - - - - -

penggantian saham memberikan jaminan yang -

dipandang cukup oleh direksi Perseroan; - --

dan

d. rencana pengeluaran pengganti surat - - - - - - -

saham yang hilang telah diumumkan di Bursa Efek di mana saham Perseroan dicatatkan - --

dalam waktu paling kurang 14 (empat belas) hari sebelum pengeluaran pengganti surat - - saham.

4. Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, - - - -

surat saham yang dinyatakan hilang tersebut - -

tidak berlaku lagi terhadap Perseroan. - - - - - - -

5. Seluruh biaya yang berhubungan dengan - - - - - - - -

pengeluaran surat saham pengganti ditanggung -

oleh pemegang saham yang berkepentingan. - - - - --

6. Bahwa ketentuan tentang surat saham dalam - - - --

ayat 1, 2, 3, 4 dan 5 Pasal ini, berlaku pula bagi surat kolektif saham. - - - - - - - - - - - - - - - - - -

PENITIPAN KOLEKTIF

Pasal 7.

1. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga - - -

Penyimpanan dan Penyelesaian harus dicatat - - -

dalam Daftar Pemegang Saham atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk - - - - - - - - - -

kepentingan pemegang rekening pada Lembaga - - -

Penyimpanan dan Penyelesaian. - - - - - - - - - - - - - - --

2. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank - - - - --

Kustodian atau Perusahaan Efek yang dicatat - - dalam rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan - dan Penyelesaian dicatat atas nama Bank - - - - -

Kustodian atau Perusahaan Efek yang - - - - - - - - -

bersangkutan untuk kepentingan pemegang - - - - -

rekening pada Bank Kustodian atau Perusahaan -

Efek tersebut.

3. Apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada - - -

Bank Kustodian merupakan bagian dari - - - - - - - -

portofolio Efek Reksa Dana terbentuk dari - - --

suatu kontrak investasi kolektif dan tidak - - -

termasuk dalam Penitipan Kolektif pada - - - - - -

Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, - - - - - - -

Perseroan akan mencatatkan saham tersebut - - --

dalam Daftar Pemegang Saham atas nama Bank - - -

Kustodian untuk kepentingan pemilik Unit - - - --

Penyertaan dari Reksa Dana terbentuk kontrak -

investasi kolektif tersebut. - - - - - - - - - - - - - - - -

4. Perseroan wajib menerbitkan sertipikat atau - - -

konfirmasi tertulis kepada Lembaga - - - - - - - - - -

Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank - - - - - -

Kustodian sebagai tanda bukti pencatatan - - - --

dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan. - -

5. Perseroan wajib memutasikan saham dalam - - - - - -

Penitipan Kolektif yang terdaftar atas nama - -

Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau - - --

Bank Kustodian untuk Reksa Dana dalam bentuk - kontrak investasi kolektif dalam buku Daftar - Pemegang Saham Perseroan menjadi atas nama - - -

pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan -

dan Penyelesaian atau Bank Kustodian - - - - - - - -

dimaksud.

Permohonan mutasi disampaikan oleh Lembaga - - -

Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank - - - - - -

Kustodian kepada Perseroan atau Biro - - - - - - - -

Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan. - - -

6. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank - - - -

Kustodian, atau Perusahaan Efek wajib - - - - - - -

menerbitkan konfirmasi tertulis kepada - - - - - -

pemegang rekening sebagai tanda bukti - - - - - - -

pencatatan dalam rekening Efek. - - - - - - - - - - - - - -

7. Dalam Penitipan Kolektif, setiap saham dari - - -

jenis dan klasifikasi yang sama yang - - - - - - - -

diterbitkan Perseroan adalah sepadan dan - - - --

dapat dipertukarkan antara satu dengan yang - -

lain.

8. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke - - -

dalam Penitipan Kolektif apabila surat saham -

tersebut hilang atau musnah, kecuali Pihak - - -

yang meminta mutasi dimaksud dapat memberikan bukti dan/atau jaminan yang cukup bahwa Pihak tersebut benar-benar sebagai pemegang saham - - dan surat saham tersebut benar-benar hilang - - atau musnah.

9. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke - - -

dalam Penitipan Kolektif apabila saham - - - - - -

tersebut dijaminkan, diletakkan dalam sita - - -

berdasarkan penetapan pengadilan atau disita -

untuk pemeriksaan perkara pidana. - - - - - - - - - - -

10. Pemegang rekening yang efeknya tercatat - - - - - -

dalam Penitipan Kolektif berhak hadir - - - - - - -

dan/atau mengeluarkan suara dalam Rapat Umum - Pemegang Saham Perseroan sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya dalam rekening efek - - -

tersebut.

11. Pemegang rekening efek yang berhak - - - - - - - - - - -

mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang -

Saham adalah pihak yang namanya tercatat - - - --

sebagai pemegang rekening efek pada Lembaga - - Penyimpanan dan Penyelesaian,-Bank Kustodian, atau Perusahaan Efek 1 (satu) hari kerja - - - --

sebelum panggilan Rapat Umum Pemegang Saham. - -

- Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, atau -

Bank Kustodian, atau Perusahaan Efek dalam - - -

jangka waktu yang ditentukan dalam peraturan -

yang berlaku di Pasar Modal wajib - - - - - - - - - - -

menyampaikan daftar nama pemegang rekening - - -

efek kepada Perseroan untuk didaftarkan dalam Buku Daftar Pemegang Saham yang khusus - - - - - -

disediakan oleh Rapat Umum Pemegang Saham - - --

dalam jangka waktu yang ditentukan dalam - - - --

peraturan perundang-undangan yang berlaku di -

bidang pasar modal.

12. Manajer Investasi berhak hadir dan - - - - - - - - - -

mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang -

Saham atas saham Perseroan yang termasuk - - - --

dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian, yang merupakan bagian dari portofolio Efek - - -

Xxxxx Xxxx berbentuk kontrak investasi - - - - - -

kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan - -

Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan - - - - - - -

Penyelesaian dengan ketentuan bahwa Bank - - - --

Kustodian tersebut wajib menyampaikan nama - - -

Manajer Investasi tersebut paling lambat 1 - --

(satu) hari kerja sebelum pemanggilan Rapat - -

Umum Pemegang Saham.

13. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham - - - -

bonus, atau hak-hak lain sehubungan dengan - - -

pemilikan saham kepada Lembaga Penyimpanan - - -

dan Penyelesaian atas saham dalam Penitipan - -

Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan - - - - - - -

Penyelesaian dan seterusnya Lembaga - - - - - - - - -

Penyimpanan dan Penyelesaian tersebut - - - - - - -

menyerahkan dividen, saham bonus, atau hak- - - -

hak lain kepada Bank Kustodian dan kepada - - --

Perusahaan Efek untuk kepentingan masing- - - - --

masing pemegang rekening pada Bank Kustodian -

dan Perusahaan Efek tersebut. - - - - - - - - - - - - - --

14. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham - - - -

bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan - - --

pemilikan saham kepada Bank Kustodian atas - - -

saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank - - - --

Kustodian yang merupakan bagian dari - - - - - - - -

portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak - investasi kolektif dan tidak termasuk dalam - - Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan - - dan Penyelesaian.

15. Batas waktu penentuan pemegang rekening Efek - - yang berhak untuk memperoleh dividen, saham - - bonus atau hak-hak lainnya sehubungan dengan - pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif - - - -

ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham - - --

dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian dan - - --

Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar - - --

pemegang rekening Efek beserta jumlah saham - -

Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing - - -

pemegang Rekening Efek tersebut kepada - - - - - -

Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, paling -

lambat 1 (satu) hari kerja setelah tanggal - - -

yang menjadi dasar penentuan pemegang saham - -

yang berhak untuk memperoleh dividen saham - - -

bonus atau hak-hak lainnya tersebut. - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM - - - - - - - - - - -

Pasal 8.

1. Dalam hal terjadi perubahan pemilikan atas - - - -

suatu saham, pemilik asli yang terdaftar - - - --

dalam Daftar Pemegang Saham harus tetap - - - - -

dianggap sebagai pemegang saham sampai nama - -

pemilik baru telah tercatat dalam Daftar - - - --

Pemegang Saham Perseroan, dengan tidak - - - - - -

mengurangi izin-izin pihak yang berwenang dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan - pada Bursa Efek di Indonesia tempat saham - - --

Perseroan dicatatkan.

2. Semua pemindahan hak atas saham harus - - - - - - - -

dibuktikan dengan dokumen yang ditandatangani oleh atau atas nama pihak yang memindahkan - - -

hak dan oleh atau atas nama pihak yang - - - - - -

menerima pemindahan hak atas saham yang - - - - -

bersangkutan.

- Dokumen pemindahan hak atas saham harus - --

memenuhi peraturan Pasar Modal yang berlaku - -

di Indonesia tempat saham Perseroan - - - - - - - - -

dicatatkan dengan tidak mengurangi ketentuan -

peraturan perundang-undangan yang-berlaku. - - - -

3. Bentuk dan tata cara pemindahan hak atas - - - - --

saham yang diperdagangkan di Pasar Modal - - - --

wajib memenuhi peraturan perundang-undangan - -

di bidang Pasar Modal.

4. Direksi dapat menolak untuk mendaftarkan - - - - --

pemindahan hak atas saham dalam Buku Daftar - -

Pemegang Saham Perseroan apabila cara-cara - - -

yang disyaratkan dalam Anggaran Dasar - - - - - - -

Perseroan ini tidak dipenuhi atau apabila - - --

salah satu syarat dalam izin yang diberikan - -

kepada Perseroan oleh pihak yang berwenang - - -

atau hal lain yang disyaratkan oleh pihak - - --

yang berwenang tidak terpenuhi. - - - - - - - - - - - - -

5. Apabila Direksi menolak untuk mencatatkan - - - --

pemindahan hak atas saham tersebut, dalam - - --

waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal - - -

permohonan untuk pendaftaran itu diterima - - --

oleh Direksi Perseroan, Direksi wajib - - - - - - -

mengirimkan pemberitahuan penolakan kepada - - -

pihak yang akan memindahkan haknya. - - - - - - - - -

Mengenai saham Perseroan yang tercatat pada - -

bursa efek di Indonesia, setiap penolakan - - --

untuk mencatat pemindahan hak harus sesuai - - -

dengan peraturan bursa efek di Indonesia yang berlaku di tempat saham Perseroan dicatatkan.

6. Orang yang mendapat hak atas saham karena - - - --

kematian seorang pemegang saham atau karena - -

alasan lain yang menyebabkan kepemilikan - - - --

suatu saham berubah menurut hukum, dengan - - --

mengajukan bukti-bukti hak sebagaimana - - - - - -

sewaktu-waktu disyaratkan oleh Direksi, dapat mengajukan permohonan secara tertulis untuk - - didaftar sebagai pemegang saham. - - - - - - - - - - - - -

- Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila - Direksi dapat menerima baik bukti-bukti hak - - itu tanpa mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar ini serta dengan mengindahkan peraturan yang berlaku di bursa efek di Indonesia, - - - --

tempat saham Perseroan dicatatkan. - - - - - - - - - -

7. Pemindahan hak atas saham yang termasuk - - - - - -

dalam Penitipan Kolektif dilakukan dengan - - --

pemindahbukuan dari rekening Efek satu ke - - --

rekening Efek lain pada Lembaga Penyimpanan - -

dan Penyelesaian, Bank Kustodian, dan - - - - - - -

Perusahaan Efek.

8. Semua pembatasan, larangan, dan ketentuan - - - --

dalam Anggaran Dasar ini yang mengatur hak - --

untuk memindahkan hak atas saham dan - - - - - - - -

pendaftaran pemindahan hak atas saham harus - -

berlaku pula terhadap setiap pemindahan hak - -

menurut ayat 6 Pasal 7 ini. - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM - - - - - - - - - - -

Pasal 9.

1. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya - - - -

disebut “RUPS” adalah:

a. RUPS tahunan;

b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar - - - -

disebut juga RUPS luar biasa. - - - - - - - - - - - --

2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini - - - - - - -

berarti keduanya, yaitu: RUPS tahunan dan - - --

RUPS luar biasa kecuali dengan tegas - - - - - - - -

ditentukan lain.

3. RUPS tahunan wajib diadakan dalam jangka - - - - --

waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah - - -

tahun buku berakhir atau batas waktu lainnya -

sebagaimana dapat ditetapkan oleh Otoritas - - -

Jasa Keuangan.

4. Dalam RUPS tahunan:

a. Direksi menyampaikan antara lain: - - - - - - - - -

- laporan tahunan yang telah - - - - - - - - - - - --

ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk - - -

mendapat persetujuan RUPS; - - - - - - - - - - - --

- laporan keuangan untuk mendapat - - - - - - - -

pengesahan rapat;

b. Laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris. - -

c. Ditetapkan penggunaan laba, jika - - - - - - - - - -

Perseroan mempunyai saldo laba yang - - - - - -

positif.

d. Dilakukan penunjukan dan/atau - - - - - - - - - - - - -

pemberhentian Akuntan Publik terdaftar - - --

yang akan memberikan jasa audit atas - - - - -

informasi keuangan historis tahunan - - - - - -

Perseroan;

e. Diputuskan mata acara RUPS lainnya yang - - - -

telah diajukan sebagaimana mestinya dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar. - - --

5. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan - - - -

laporan keuangan oleh RUPS tahunan berarti - - -

memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung - jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi dan - - Dewan Komisaris atas pengurusan dan - - - - - - - - -

pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut - - - --

tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan - -

Keuangan.

6. RUPS luar biasa dapat diselenggarakan - - - - - - - -

sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan untuk - - --

membicarakan dan memutuskan mata acara rapat - kecuali mata acara rapat yang dimaksud pada - - ayat (4) huruf a dan huruf b, dengan - - - - - - - -

memperhatikan peraturan perundang-undangan

serta Anggaran Dasar.

7. a. Seorang atau lebih pemegang saham yang - - - --

bersama-sama mewakili paling sedikit 1/10 -

(satu persepuluh) atau setara dengan 10% - - (sepuluh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang dikeluarkan oleh - - --

Perseroan, atau,

b. Dewan Komisaris, dapat mengajukan - - - - - - - - -

permohonan diselenggarakannya RUPS kepada -

Direksi dengan surat tercatat disertai - - --

alasannya dengan memperhatikan ketentuan - -

sebagai berikut, harus: - - - - - - - - - - - - - - - - -

a). dilakukan dengan itikad baik; - - - - - - - - -

b). mempertimbangkan kepentingan - - - - - - - - - -

Perseroan;

c). merupakan permintaan yang - - - - - - - - - - - --

membutuhkan keputusan RUPS; - - - - - - - - - -

d). disertai dengan alasan dan bahan - - - - - -

terkait hal yang harus diputuskan - - - -

dalam RUPS; dan

e). tidak bertentangan dengan - - - - - - - - - - - --

peraturan perundang-undangan dan - - - --

Anggaran Dasar Perseroan. - - - - - - - - - - - -

8. Dalam hal permintaan penyelenggaraan RUPS - - - --

disampaikan oleh pemegang saham, maka surat - -

tercatat yang dimaksud pada ayat (7) - - - - - - - -

ditembuskan kepada Dewan Komisaris. - - - - - - - - - -

9. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya - - - - --

dihadiri oleh pemegang saham independen, - - - --

Perseroan wajib menyediakan formulir - - - - - - - -

pernyataan bermeterai cukup untuk - - - - - - - - - - -

ditandatangani oleh pemegang saham independen sebelum pelaksanaan RUPS, paling sedikit - - - --

menyatakan bahwa: (i) yang bersangkutan - - - - -

benar-benar merupakan pemegang saham - - - - - - - -

independen dan (ii) apabila di kemudian hari -

terbukti bahwa pernyataan tersebut tidak - - - --

benar, yang bersangkutan dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- - -

undangan.

- - - - --TEMPAT, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN RUPS - - - - --

Pasal 10.

1. a. Tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan - - - - - -

lain dalam Anggaran Dasar Perseroan, RUPS -

diadakan di tempat kedudukan Perseroan - - --

atau di tempat Perseroan melakukan - - - - - - -

kegiatan usaha utamanya atau di ibukota - --

propinsi di mana tempat kedudukan atau - - --

kegiatan usaha utama Perseroan atau di - - --

propinsi tempat kedudukan bursa efek di - --

mana saham Perseroan dicatatkan. - - - - - - - - - -

b. RUPS sebagaimana dimaksud dalam Ayat 1 - - - --

huruf a Pasal ini wajib dilakukan di - - - - -

wilayah Negara Republik Indonesia. - - - - - - - -

2. Perseroan wajib terlebih dahulu - - - - - - - - - - - -

menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat -

kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat -

5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman RUPS -

sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Pasal - - -

ini, dengan tidak memperhitungkan tanggal - - -

pengumuman RUPS. Mata acara rapat harus - - - --

diungkapkan secara jelas dan rinci. Dalam - - -

hal terdapat perubahan mata acara rapat, - - --

Perseroan wajib menyampaikan perubahan mata - acara dimaksud kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada saat pemanggilan RUPS. - - - -

3. a. Paling lambat 14 (empat belas) hari - - - - - - -

sebelum dilakukan pemanggilan RUPS dengan - tidak memperhitungkan tanggal pengumuman - - dan tanggal pemanggilan, Perseroan wajib - - melakukan pengumuman kepada para pemegang - saham bahwa akan diadakan RUPS, pengumuman tersebut dilakukan dengan cara memasang - --

iklan dalam sedikitnya (i) situs web bursa efek di mana saham Perseroan dicatatkan, - -

(ii) situs web Perseroan, dan (iii) situs -

web penyedia e-RUPS, dalam bahasa - - - - - - - -

Indonesia dan bahasa asing, dengan - - - - - - -

ketentuan bahasa asing yang digunakan - - - -

paling kurang Bahasa Inggris. - - - - - - - - - - - --

b. Pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud - - - - - -

huruf (a) ayat ini paling kurang memuat: - - -

i. ketentuan pemegang saham yang - - - - - - - - - -

berhak hadir dalam RUPS; - - - - - - - - - - - - - -

ii. ketentuan pemegang saham yang - - - - - - - - - -

berhak mengusulkan mata acara rapat; - - --

iii. tanggal penyelenggaraan RUPS; - - - - - - -

dan

iv. tanggal pemanggilan RUPS. - - - - - - - - - - - --

c. Dalam hal RUPS diselenggarakan atas - - - - - - -

permintaan pemegang saham atau Dewan - - - - -

Komisaris sebagaimana dimaksud Pasal 9 - - --

ayat 7, selain memuat hal yang disebut - - --

pada huruf (ii) di atas, wajib memuat - - - -

informasi bahwa Perseroan menyelenggarakan RUPS karena adanya permintaan dari - - - - - - -

pemegang saham atau Dewan Komisaris. - - - - - -

d. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang - - - - - - - -

hanya dihadiri oleh pemegang saham - - - - - - -

independen, selain informasi sebagaimana - -

dimaksud dalam ayat 3 Pasal ini, dalam - - --

pengumuman RUPS wajib memuat juga - - - - - - - -

keterangan, (i) RUPS selanjutnya yang - - - -

direncanakan akan diselenggarakan jika - - --

kuorum kehadiran pemegang saham independen yang disyaratkan tidak diperoleh dalam - - --

RUPS pertama, dan (ii) pernyataan tentang -

kuorum keputusan yang disyaratkan dalam

setiap

rapat.

4. Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS - - - - - --

kepada pemegang saham Perseroan paling lambat

15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal -

diterimanya permohonan penyelenggaraan RUPS - -

dari pemegang saham atau Dewan Komisaris - - - --

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 7 - - --

Anggaran Dasar. Direksi wajib menyampaikan - - -

pemberitahuan mata acara rapat dan surat - - - --

tercatat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 - - ayat 7 kepada Otoritas Jasa Keuangan paling - - lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat ini. - - - - - - - - -

5. Dalam hal Direksi tidak melakukan - - - - - - - - - - -

Pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam - - -

ayat 4 Pasal ini, pemegang saham Perseroan - - -

dapat mengajukan kembali permohonan - - - - - - - - -

penyelenggaraan RUPS kepada Dewan Komisaris. -

6. Dewan Komisaris wajib melakukan - - - - - - - - - - - - -

pengumuman RUPS kepada pemegang saham - - - - - - -

Perseroan dalam jangka waktu 15 (lima belas) -

hari terhitung sejak tanggal diterimanya - - - --

permohonan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham Perseroan sebagaimana dimaksud dalam - - -

Pasal 10 ayat 5 Anggaran Dasar. Dewan - - - - - - -

Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan - - -

mata acara rapat kepada Xxxxxxxx Xxxx - - - - - - -

Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja - - - sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat ini.

7. Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris - - - - - --

tidak melakukan pengumuman RUPS dalam jangka - waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 dan - - ayat 6 Pasal ini, Direksi atau Dewan - - - - - - - -

Komisaris wajib mengumumkan adanya permohonan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham yang tidak diselenggarakan beserta alasan tidak - - -

diselenggarakannya RUPS. - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

8. Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam - - - - - - -

ayat 7 Pasal ini dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari sejak - - - --

diterimanya permohonan penyelenggaraan RUPS - -

dari pemegang saham Perseroan berdasarkan - - --

ayat 4 dan ayat 6 Pasal ini dan paling kurang melalui (i) situs web bursa efek di mana - - - --

saham Perseroan tercatat, (ii) situs web - - - --

Perseroan, dan (iii) situs web penyedia e- - - --

RUPS, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa - - - - -

asing, dengan ketentuan bahasa asing yang - - --

digunakan paling kurang bahasa Inggris. - - - - - --

9. Dalam hal Dewan Komisaris tidak - - - - - - - - - - - - -

melakukan pengumuman RUPS dalam jangka waktu - sebagaimana dimaksud dalam ayat 6 Pasal ini, - pemegang saham dapat mengajukan permohonan - --

penyelenggaraan RUPS kepada ketua pengadilan - negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat - - kedudukan Perseroan untuk menetapkan - - - - - - - -

pemberian izin diselenggarakannya RUPS. - - - - --

10. Pemegang saham yang telah memperoleh - - - - - - - - -

penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan - -

RUPS wajib untuk:

a. melakukan pengumuman, pemanggilan - - - - - - - -

akan diselenggarakan RUPS, pengumuman - - - -

ringkasan risalah RUPS, atas RUPS yang - - --

diselenggarakan sesuai dengan peraturan - --

perundang-undangan yang berlaku di bidang -

pasar modal;

b. melakukan pemberitahuan akan - - - - - - - - - - - - --

diselenggarakannya RUPS dan menyampaikan - -

bukti pengumuman, bukti pemanggilan, - - - - -

risalah RUPS, dan bukti pengumuman - - - - - - -

ringkasan risalah RUPS atau RUPS yang - - - -

diselenggarakan kepada Otoritas Jasa - - - - -

Keuangan sesuai dengan peraturan - - - - - - - - -

perundang-undangan yang berlaku di bidang -

pasar modal;

c. melampirkan dokumen yang memuat nama - - - - - -

pemegang saham serta jumlah kepemilikan - --

sahamnya kepada Perseroan yang telah - - - - -

memperoleh penetapan pengadilan untuk - - - -

menyelenggarakan RUPS dan penetapan - - - - - -

pengadilan dalam pemberitahuan pelaksanaan RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir b di atas kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait dengan akan diselenggarakannya RUPS - - - - - -

tersebut.

d. Pemegang saham yang mengajukan - - - - - - - - - - - -

permohonan penyelenggaraan RUPS - - - - - - - - - -

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 7 -

huruf (a) Anggaran Dasar dilarang untuk - --

mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam - - --

jangka waktu paling sedikit 6 (enam) bulan sejak RUPS jika permohonan penyelenggaraan RUPS dipenuhi oleh Direksi dan Dewan - - - - -

Komisaris atau sejak ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri.

11. Ketentuan mengenai pengumuman RUPS - - - - - - - - - - -

sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat 3 - - - --

Anggaran Dasar berlaku mutatis mutandis - - - - -

terhadap pengumuman penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham Perseroan yang telah - - - - - - - - -

memperoleh penetapan dari ketua pengadilan - - -

negeri untuk menyelenggarakan RUPS - - - - - - - - - -

sebagaimana dimaksud dalam ayat 9 Pasal ini. - -

12. Dalam hal Direksi tidak melakukan - - - - - - - - - -

Pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam - - -

ayat 4 Pasal ini atas usulan Dewan Komisaris -

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 7 - - -

huruf b, dalam jangka waktu paling lambat 15 -

(lima belas) hari terhitung sejak tanggal - - --

permintaan penyelenggaraan RUPS diterima - - - --

Direksi, Direksi wajib mengumumkan: - - - - - - - - -

a. terdapat permintaan penyelenggaraan - - - - - - -

RUPS dari Dewan Komisaris yang tidak - - - - -

diselenggarakan; dan

b. alasan tidak diselenggarakannya - - - - - - - - - -

RUPS.

13. Dalam hal Direksi telah melakukan - - - - - - - - - -

pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 12 - Pasal ini atau jangka waktu 15 (lima belas) - - hari telah terlampaui, Dewan Komisaris - - - - - -

menyelenggarakan sendiri RUPS. - - - - - - - - - - - - - --

14. Dewan Komisaris wajib melakukan - - - - - - - - - - - -

Pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling - lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak - - tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud pada - ayat 12 Pasal ini atau jangka waktu 15 (lima - belas) hari sebagaimana dimaksud pada ayat 13

Pasal ini telah terlampaui. Dewan Komisaris - - wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara - - rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan paling - - -

lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat ini. - - - - - - - - -

15. Prosedur penyelenggaraan RUPS yang - - - - - - - - -

Dilakukan oleh Direksi sebagaimana dimaksud --

dalam ayat 4, Dewan Komisaris sebagaimana - - --

dimaksud dalam ayat 6 dan pemegang saham - - - --

sebagaimana dimaksud dalam ayat 9 Pasal ini - -

wajib dilakukan sesuai dengan prosedur - - - - - -

penyelenggaraan RUPS sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar ini.

16. Selain memenuhi prosedur RUPS - - - - - - - - - - - - - -

sebagaimana dimaksud pada ayat 15 dalam - - - - -

pemberitahuan mata acara RUPS wajib memuat - - -

juga informasi:

a. penjelasan bahwa RUPS dilaksanakan - - - - - - -

atas permintaan pemegang saham dan nama - --

pemegang saham yang mengusulkan serta - - - -

jumlah kepemilikan sahamnya pada - - - - - - - - -

Perseroan, jika Direksi atau Dewan - - - - - - -

Komisaris melakukan RUPS atas permintaan - -

pemegang saham;

b. menyampaikan nama pemegang saham - - - - - - - - -

serta jumlah kepemilikan sahamnya pada - - --

Perseroan dan penetapan ketua pengadilan - -

negeri mengenai pemberian izin - - - - - - - - - - -

penyelenggaraan RUPS, jika RUPS - - - - - - - - - -

dilaksanakan pemegang saham sesuai dengan -

penetapan ketua pengadilan negeri untuk - --

menyelenggarakan RUPS; atau - - - - - - - - - - - - --

c. penjelasan bahwa Direksi tidak - - - - - - - - - - -

melaksanakan RUPS atas permintaan Dewan

Komisaris, jika Dewan Komisaris melakukan -

sendiri RUPS yang diusulkannya. - - - - - - - - - - -

17. Seorang atau lebih pemegang saham yang - - - - - - -

bersama-sama mewakili paling sedikit 1/20 - - --

(satu perdua puluh) atau setara dengan 5% - - --

(lima persen) dari jumlah seluruh saham - - - - -

dengan hak suara yang dikeluarkan oleh - - - - - -

Perseroan dapat mengajukan usulan mata acara -

Rapat secara tertulis kepada penyelenggara - - -

RUPS paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum - - --

pemanggilan RUPS.

18. Tanpa mengurangi ketentuan lain dalam - - - - - - - -

Anggaran Dasar ini, pemanggilan untuk RUPS - - -

harus diberikan kepada para pemegang saham - - -

melalui (i) situs web bursa efek di mana - - - --

saham Perseroan tercatat, (ii) dan situs web -

Perseroan, dan (iii) situs web penyedia e- - - --

RUPS dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan - paling kurang bahasa Inggris. - - - - - - - - - - - - - - --

- Pemanggilan untuk RUPS harus dilakukan - - --

oleh Perseroan paling lambat 21 (dua puluh - - -

satu) hari sebelum tanggal RUPS dengan tidak -

memperhitungkan tanggal pemanggilan dan - - - - -

tanggal RUPS.

- Dalam hal RUPS pertama tidak mencapai - - - -

kuorum sehingga perlu diadakan RUPS kedua, - --

maka pemanggilan untuk RUPS kedua dilakukan - -

dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari - - - --

sebelum tanggal RUPS kedua dilakukan dengan - - tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS kedua tersebut dan disertai - - - --

informasi bahwa RUPS pertama telah - - - - - - - - - -

diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum.

- RUPS kedua diselenggarakan paling cepat 10

(sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua - - - --

puluh satu) hari dari RUPS pertama. - - - - - - - - -

- Dalam hal RUPS kedua tidak mencapai - - - - - - -

kuorum sehingga perlu diadakan RUPS ketiga, - - maka pemanggilan untuk RUPS ketiga dilakukan - berdasarkan penetapan dari Otoritas Jasa - - - --

Keuangan atas permohonan Perseroan untuk - - - --

melakukan RUPS ketiga.

Permohonan oleh Perseroan harus disampaikan - -

kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat - -

14 (empat belas) hari setelah RUPS kedua - - - --

dilangsungkan dan memuat paling sedikit: - - - - --

a. ketentuan kuorum RUPS sebagaimana - - - - - - - -

diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan; - - - --

b. daftar hadir pemegang saham dalam - - - - - - - -

RUPS pertama dan kedua; - - - - - - - - - - - - - - - - - -

c. daftar pemegang saham yang berhak - - - - - - - -

hadir pada pelaksanaan RUPS pertama dan - --

kedua;

d. upaya yang telah dilakukan dalam - - - - - - - - -

rangka memenuhi kuorum RUPS kedua; dan - - - --

e. besaran kuorum RUPS ketiga yang - - - - - - - - - -

dixxxxxx dan alasannya. - - - - - - - - - - - - - - - - - -

RUPS ketiga dilarang dilaksanakan oleh - - - - - -

Perseroan sebelum mendapatkan penetapan dari -

Otoritas Jasa Keuangan.

- Ketentuan pemanggilan berlaku mutatis - - - -

mutandis untuk penyelenggaraan RUPS oleh - - - --

pemegang saham yang telah memperoleh - - - - - - - -

penetapan pengadilan.

19. Dalam pemanggilan RUPS wajib - - - - - - - - - - - - - - --

dicantumkan tanggal, waktu, tempat, ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS, - mata acara rapat termasuk penjelasan atas - - --

mata acara rapat tersebut, pemberitahuan - - - --

bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam RUPS -

tersedia sejak tanggal pemanggilan RUPS - - - - -

sampai dengan tanggal diselenggarakannya - - - --

RUPS, dan informasi bahwa pemegang saham - - - --

dapat memberikan kuasa melalui e-RUPS. - - - - - - -

Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara - rapat bagi pemegang saham yang dapat diakses - dan diunduh melalui situs web Perseroan - - - - -

dan/atau e-RUPS.

20. Selain penyelenggaraan RUPS sebagaimana - - - - - --

dimaksud dalam ketentuan ayat 1, dengan tetap

memperhatikan peraturan perundangan yang - - - --

berlaku, khususnya di bidang Pasar Modal, - - --

RUPS dapat juga dilakukan melalui media - - - - -

telekonferensi, video konferensi atau melalui sarana media elektronik lainnya yang - - - - - - - -

memungkinkan semua peserta RUPS saling - - - - - -

melihat dan mendengar secara langsung serta - - berpartisipasi dalam RUPS, atau sarana media - elektronik lainnya yang dapat dilakukan - - - - -

dengan menggunakan:

a. sistem penyelenggaraan e-RUPS yang - - - - - - - -

disediakan oleh Lembaga Penyimpanan dan - --

Penyelesaian yang ditunjuk oleh Otoritas - -

Jasa Keuangan atau pihak lainnya yang - - - -

disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan; - - --

atau

b. sistem yang disediakan oleh Perseroan.. - - - -

21. Usul para pemegang saham harus - - - - - - - - - - - - - -

dimasukkan dalam acara RUPS apabila: - - - - - - - -

a. telah diajukan secara tertulis - - - - - - - - - - -

kepada Direksi oleh seorang atau lebih - - --

pemegang saham yang mewakili paling - - - - - -

sedikit 1/20 (satu perduapuluh) bagian - - --

atau setara dengan 5% (lima persen) dari - - seluruh jumlah saham dengan hak suara yang dikeluarkan Perseroan; - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

b. telah diterima sekurang-kurangnya 7 - - - - - - -

(tujuh) hari sebelum pemanggilan untuk - - --

RUPS yang bersangkutan dikeluarkan; dan - - --

c. usul tersebut merupakan mata acara - - - - - - -

yang membutuhkan keputusan RUPS, yang - - - -

memperhatikan ketentuan sebagai berikut, - -

harus:

i. dilakukan dengan itikad baik; - - - - - - - - - -

ii. mempertimbangkan kepentingan - - - - - - - - - - -

Perseroan;

iii.merupakan permintaan yang - - - - - - - - - - - --

membutuhkan keputusan RUPS; - - - - - - - - - - --

iv. disertai dengan alasan dan bahan - - - - - - -

terkait hal yang harus diputuskan dalam RUPS; dan

v. tidak bertentangan dengan - - - - - - - - - - - - -

peraturan perundang-undangan dan - - - - - -

Anggaran Dasar Perseroan. - - - - - - - - - - - - -

22. RUPS dipimpin oleh seorang anggota - - - - - - - - - -

Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan - - - --

Komisaris. Dalam hal semua anggota Dewan - - - --

Komisaris tidak hadir atau berhalangan, maka -

RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota - - - --

Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. - - - - - - - - - -

- Dalam hal semua anggota Direksi dan - - - - - - -

Dewan Komisaris tidak hadir atau - - - - - - - - - - -

berhalangan, maka RUPS dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang ditunjuk

oleh dan dari peserta RUPS. - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang - - --

ditunjuk oleh Dewan Komisaris mempunyai - - - - -

benturan kepentingan atas hal yang akan - - - - -

diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin - - --

oleh anggota Dewan Komisaris lainnya yang - - --

tidak mempunyai benturan kepentingan yang - - --

ditunjuk oleh Dewan Komisaris. - - - - - - - - - - - - - --

- Apabila semua anggota Dewan Komisaris - - - -

mempunyai benturan kepentingan, maka RUPS - - --

dipimpin oleh salah satu Direktur yang - - - - - -

ditunjuk oleh Direksi.

- Dalam hal salah satu Direktur yang - - - - - - -

ditunjuk oleh Direksi mempunyai benturan - - - --

kepentingan atas hal yang akan diputuskan - - --

dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh Direktur -

yang tidak mempunyai benturan kepentingan. - - - -

- Apabila semua anggota Direksi mempunyai - --

benturan kepentingan, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang pemegang saham independen atau - pemegang saham bukan Pengendali yang ditunjuk oleh pemegang saham lainnya yang hadir dalam - RUPS.

23. Perseroan wajib melakukan ralat - - - - - - - - - - - -

Pemanggilan RUPS jika terdapat perubahan - - - --

informasi dalam pemanggilan RUPS yang telah - -

dilakukan sebagaimana dimaksud dalam ayat 19

Pasal ini.

- Dalam hal perubahan informasi sebagaimana -

dimaksud pada ayat ini memuat perubahan - - - - -

tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau - - - - - - -

penambahan mata acara RUPS, Perseroan wajib - - melakukan pemanggilan ulang RUPS dengan tata - cara pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam - - ayat 18 dan 19 Pasal ini. - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Apabila perubahan informasi mengenai - - - - - -

tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau - - - - - - -

penambahan mata acara RUPS dilakukan bukan - - -

karena kesalahan Perseroan atau atas perintah Otoritas Jasa Keuangan, ketentuan kewajiban - - melakukan pemanggilan ulang RUPS sebagaimana - dimaksud pada ayat ini tidak berlaku, - - - - - - -

sepanjang Otoritas Jasa Keuangan tidak - - - - - -

memerintahkan untuk dilakukan pemanggilan - - --

ulang RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat ini tidak berlaku, sepanjang Otoritas Jasa - - - - - -

Keuangan tidak memerintahkan untuk dilakukan -

pemanggilan ulang.

- - - - --KUORUM, HAK SUARA, DAN KEPUTUSAN RUPS - - - - --

Pasal 11

1. a. RUPS, termasuk pengambilan keputusan - - - - - -

mengenai pengeluaran Efek Bersifat - - - - - - -

Ekuitas, dapat dilangsungkan apabila - - - - -

dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili

lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari - - jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan - - - - -

kecuali apabila ditentukan lain dalam - - - -

Anggaran Dasar ini.

b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud - - - - --

dalam ayat 1 a Pasal ini tidak tercapai, - -

diadakan pemanggilan rapat kedua. - - - - - - - - -

c. Rapat kedua adalah sah dan berhak - - - - - - - - -

mengambil keputusan yang mengikat jika - - --

dihadiri oleh pemegang saham yang memiliki paling sedikit 1/3 (satu pertiga) bagian - - dari seluruh saham dengan hak suara yang - - sah. Rapat kedua dilangsungkan dalam - - - - -

jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) - - --

xxxx dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah rapat pertama dilangsungkan. - -

d. Dalam hal kuorum rapat kedua tidak - - - - - - - -

tercapai, atas permohonan Perseroan, - - - - -

kuorum kehadiran, jumlah suara untuk - - - - -

mengambil keputusan, pemanggilan, dan - - - -

waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh Ketua Otoritas Jasa Keuangan. - - - - - - - - - - - --

e. Keputusan yang diambil oleh RUPS - - - - - - - - - -

sebagaimana dimaksud dalam ayat 1a dan 1c - Pasal ini adalah sah jika disetujui oleh - - lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari -

seluruh saham dengan hak suara yang hadir -

dalam RUPS.

Ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum - - - -

keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada - -

ayat ini berlaku juga untuk kuorum - - - - - - -

kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk -

mata acara transaksi material dan/atau - - --

perubahaan kegiatan usaha, kecuali untuk - -

mata acara transaksi material berupa - - - - -

pengalihan kekayaan Perseroan lebih dari - -

50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan - --

bersih.

Berkenaan dengan transaksi material - - - - - -

sebagaimana ditetapkan oleh peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal, yang - - - - - -

dilakukan oleh Perseroan, wajib dilakukan -

dengan memperhatikan peraturan perundang- - -

undangan dan peraturan yang berlaku di - - --

bidang Pasar Modal.

2. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS - - - -

untuk mata acara mengalihkan kekayaan - - - - - - -

Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih - - - - - - - -

Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih baik yang berkaitan satu sama lain maupun - - --

tidak, dan/atau menjadikan jaminan utang - - - --

kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari -

50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan - - - - -

bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi - - --

atau lebih baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, dilakukan dengan ketentuan - - - --

sebagai berikut:

a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS - - - - - - - -

dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh-saham dengan hak suara yang sah.

b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud - - - - --

dalam ayat 2 huruf a Pasal ini tidak - - - - -

tercapai, diadakan pemanggilan RUPS kedua. -

c. RUPS kedua dapat diadakan dengan - - - - - - - - - -

ketentuan RUPS kedua sah dan berhak - - - - - -

mengambil keputusan jika RUPS dihadiri - - --

oleh pemegang saham yang mewakili paling - -

sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari - - --

jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.

d. Keputusan yang diambil oleh RUPS - - - - - - - - - -

sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 huruf a -

dan 2 huruf c Pasal ini adalah sah jika - --

disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per - --

empat) bagian dari seluruh saham dengan - --

hak suara yang hadir dalam RUPS. - - - - - - - - - -

e. Dalam hal kuorum RUPS kedua tidak - - - - - - - - -

tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan - - - - -

dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan - - - - -

berhak mengambil keputusan jika dihadiri - - oleh pemegang saham dari saham dengan hak - suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan - kuorum keputusan yang ditetapkan oleh - - - -

Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan - - --

Perseroan.

3. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS - - - -

yang hanya dihadiri oleh pemegang saham - - - - -

independen dilaksanakan dengan ketentuan: - - - - -

a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS - - - - - - - -

dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) - - --

bagian dari jumlah seluruh saham dengan - --

hak suara yang sah yang dimiliki pemegang -

saham independen;

b. Keputusan yang diambil oleh RUPS - - - - - - - - - -

sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf a - Pasal ini adalah sah jika disetujui oleh - - lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari - jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham - - - -

independen;

c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud - - - - --

dalam ayat 3 huruf a Pasal ini tidak - - - - -

tercapai, diadakan pemanggilan RUPS kedua; -

d. RUPS kedua dapat dilangsungkan jika - - - - - - -

RUPS dihadiri lebih dari 1/2 (satu per - - --

dua) bagian dari jumlah seluruh saham - - - -

dengan hak suara yang sah yang dimiliki - --

pemegang saham independen; - - - - - - - - - - - - - - -

e. Keputusan yang diambil oleh RUPS - - - - - - - - - -

sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf d - Pasal ini adalah sah jika disetujui oleh - - lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari - jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham - - - -

independen yang hadir dalam RUPS; - - - - - - - - -

f. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS - - - - - -

kedua sebagaimana dimaksud pada huruf c - --

tidak tercapai, RUPS ketiga dapat - - - - - - - -

dilangsungkan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika - --

dihadiri oleh pemegang saham independen - --

dari saham dengan hak suara yang sah, - - - -

dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan - - --

oleh Xxxxxxxx Xxxx Keuangan atas - - - - - - - - -

permohonan Perseroan; dan - - - - - - - - - - - - - - - -

g. Keputusan RUPS ketiga adalah sah jika - - - - --

disetujui oleh pemegang saham independen - - yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh - - persen) saham yang dimiliki oleh pemegang - saham independen yang hadir dalam RUPS. - - --

4. Dalam hal Perseroan memiliki lebih dari 1 - - - --

(satu) klasifikasi saham, RUPS untuk mata - - --

acara perubahan hak atas saham hanya dihadiri oleh pemegang saham pada klasifikasi saham - - -

yang terkena dampak atas perubahan hak atas - - saham pada klasifikasi saham tertentu, dengan ketentuan:

a. RUPS dapat dilangsungkan jika dalam - - - - - - -

RUPS paling sedikit 3/4 (tiga per empat) - -

bagian dari jumlah seluruh saham pada - - - -

klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut hadir atau - - - - - - - -

diwakili;

b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud - - - - --

dalam ayat 4 huruf a Pasal ini tidak - - - - -

tercapai, diadakan pemanggilan RUPS kedua; -

c. RUPS kedua dapat diadakan dengan - - - - - - - - - -

ketentuan RUPS kedua sah dan berhak - - - - - -

mengambil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari - - --

jumlah seluruh saham pada klasifikasi - - - -

saham yang terkena dampak atas perubahan - -

hak tersebut hadir atau diwakili; - - - - - - - - -

d. Keputusan yang diambil oleh RUPS - - - - - - - - - -

sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 huruf a -

dan ayat 4 huruf c Pasal ini adalah sah - --

jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga - -

per empat) bagian dari saham dengan hak - -

5. a.

suara yang hadir dalam RUPS; dan - - - - - - - - - -

Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS - - - - - -

kedua sebagaimana dimaksud pada huruf c - --

tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan - - - - -

berhak mengambil keputusan jika dihadiri - - oleh pemegang saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak - - --

tersebut dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas - --

Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan. - - -

Dalam hal klasifikasi saham yang - - - - - - - - - -

terkena dampak atas perubahan hak atas - - --

saham pada klasifikasi saham tertentu - - - -

tidak mempunyai hak suara, pemegang saham -

pada klasifikasi saham tersebut - - - - - - - - - -

berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa - - - - - -

Keuangan tentang Rencana dan - - - - - - - - - - - --

Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham -

Perusahaan Terbuka diberikan hak untuk - - --

hadir dan mengambil keputusan dalam RUPS - -

terkait dengan perubahan hak atas saham - --

pada klasifikasi saham tersebut. - - - - - - - - - -

Pemegang saham yang berhak hadir dalam - - - --

RUPS adalah pemegang saham yang namanya - --

tercatat dalam daftar pemegang saham - - - - -

Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum - - - -

pemanggilan RUPS.

b. Dalam hal terjadi ralat pemanggilan - - - - - - -

RUPS, maka pemegang saham yang berhak - - - -

hadir dalam RUPS adalah pemegang saham - - --

yang namanya tercatat dalam daftar - - - - - - -

pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari - - --

kerja sebelum ralat pemanggilan RUPS. - - - --

c. Pemegang saham dapat diwakili oleh - - - - - - - -

pemegang saham lain atau orang lain dengan surat kuasa.

6. Dalam rapat, setiap saham memberikan hak - - - - --

kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.

7. Pemungutan suara mengenai diri orang - - - - - - - - -

dilakukan dengan surat tertutup yang tidak - - -

ditandatangani dan mengenai hal lain - - - - - - - -

dilakukan pemungutan dengan lisan, kecuali - - -

jika ketua rapat menentukan lain tanpa ada - - -

keberatan dari pemegang saham yang hadir - - - --

dalam rapat tersebut.

8. Semua keputusan diambil berdasarkan - - - - - - - - - -

musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak - - -

tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian - - -

dari jumlah seluruh saham dengan hak suara - - -

yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat, - - - -

kecuali apabila dalam Anggaran Dasar ini - - - --

ditentukan lain.

9. Dalam hal Perseroan bermaksud untuk - - - - - - - - - -

melakukan transaksi tertentu yang terdapat - - -

benturan kepentingan, dan transaksi dimaksud -

tidak dikecualikan berdasarkan peraturan - - - --

perundang-undangan yang berlaku di bidang - - --

Pasar Modal, transaksi tersebut wajib - - - - - - -

mendapat persetujuan RUPS luar biasa yang - - --

dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: - - -

a. Pemegang saham yang mempunyai benturan - - - --

kepentingan dianggap telah memberikan - - - -

keputusan yang sama dengan keputusan yang - disetujui oleh pemegang saham independen - - yang tidak mempunyai benturan kepentingan. -

b. RUPS untuk memutuskan hal yang - - - - - - - - - - - -

mempunyai benturan kepentingan - - - - - - - - - - -

diselenggarakan dengan ketentuan bahwa - - --

RUPS tersebut dihadiri/diwakili oleh - - - - -

pemegang saham independen dengan mengacu - - kepada ketentuan Pasal 11 ayat 3 anggaran - dasar ini.

10. Pemegang saham dengan hak suara yang hadir - - - -

dalam RUPS namun tidak mengeluarkan suara - - --

(abstain) dianggap mengeluarkan suara yang - - -

sama dengan suara mayoritas pemegang saham - - -

yang mengeluarkan suara. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

11. a.

Perseroan wajib membuat risalah RUPS - - - - - -

dan ringkasan risalah RUPS. Risalah RUPS - -

wajib dibuat dan ditandatangani oleh - - - - -

pimpinan rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk dari - --

dan oleh peserta RUPS. - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

b. Tanda tangan sebagaimana dimaksud pada - - - --

huruf (a) tidak disyaratkan apabila - - - - - -

risalah RUPS tersebut dibuat dalam akta - --

berita acara RUPS yang dibuat oleh - - - - - - -

notaris.

c. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang - - - - - - - -

hanya dihadiri oleh pemegang saham - - - - - - -

independen, risalah RUPS wajib dibuat - - - -

dalam bentuk akta berita acara RUPS yang - -

dibuat oleh notaris yang terdaftar di - - - -

Otoritas Jasa Keuangan. - - - - - - - - - - - - - - - - - -

12. Risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat -

11 Pasal ini wajib disampaikan kepada - - - - - - -

Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah RUPS diselenggarakan. - - - - -

13. Ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud - -

ayat 11 Pasal ini wajib diumumkan kepada - - - --

masyarakat paling lambat 2 (dua) hari kerja -

setelah RUPS diselenggarakan dan paling - - - - -

kurang dilakukan melalui (i) situs web - - - - - -

penyedia e-RUPS, (ii) situs web Bursa Efek,

dan (iii) situs web Perseroan, dalam bahasa - - Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan - bahasa asing yang digunakan paling kurang - - --

bahasa Inggris.

PEMBERIAN KUASA

Pasal 12.

1. Pemegang saham dapat memberikan kuasa kepada - -

pihak lain dengan surat kuasa untuk - - - - - - - - -

menghadiri dan/atau memberikan suara dalam - - -

RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan - - - - - -

perundang-undangan. Surat kuasa harus dibuat - dan ditandatangani dalam bentuk sebagaimana - - ditentukan oleh Direksi Perseroan. - - - - - - - - - - -

Pimpinan rapat berhak meminta agar surat - - - --

kuasa untuk mewakili pemegang saham - - - - - - - - -

diperlihatkan kepadanya pada waktu RUPS - - - - -

diadakan.

2. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan - -

karyawan Perseroan dapat bertindak selaku - - --

kuasa dalam RUPS, tetapi suara yang mereka - - -

keluarkan selaku kuasa dalam RUPS tidak - - - - -

dihitung dalam pemungutan suara. - - - - - - - - - - - - -

3. Dalam hal Pemberi Kuasa menghadiri RUPS - - - - - -

secara langsung, wewenang Penerima Kuasa - - - --

untuk memberikan suara atas nama pemberi - - - --

kuasa dinyatakan batal.

4. Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada - - - - -

ayat 1 Pasal ini dapat dilakukan pemegang - - --

saham secara elektronik melalui e-RUPS yang - - disediakan oleh Penyedia e-RUPS atau sistem - - yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal - - --

Perseroan menggunakan sistem yang disediakan - oleh Perseroan, paling lambat 1 (satu) hari - - kerja sebelum penyelenggaraan RUPS. - - - - - - - - - -

Perubahan kuasa termasuk pilihan suara dapat -

dilakukan oleh pemegang saham paling lambat 1

(satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan - - --

RUPS.

5. Pihak yang dapat menjadi Penerima Kuasa - - - - - -

secara elektronik meliputi: - - - - - - - - - - - - - - - -

a. partisipan yang mengadministrasikan sub - - - -

rekening efek/efek milik pemegang saham; - -

atau

b. pihak yang disediakan oleh Perseroan; - - - - --

atau

c. pihak yang ditunjuk oleh pemegang - - - - - - - - -

saham.

6. Pihak Penerima Kuasa sebagaimana dimaksud - - - --

ayat 5 Pasal ini wajib cakap menurut hukum, - -

bukan merupakan anggota Direksi, anggota - - - --

Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan, - - - --

serta telah terdaftar di dalam sistem e-RUPS - atau sistem yang disediakan oleh Perseroan, - - dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang

disediakan oleh Perseroan. - - - - - - - - - - - - - - - - - -

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 13

1. Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh - - - - --

RUPS, yang dihadiri oleh pemegang saham yang -

mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) - - --

bagian dari jumlah seluruh saham yang - - - - - - -

mempunyai hak suara yang sah yang dikeluarkan Perseroan dan keputusan disetujui oleh lebih - dari 2/3 (dua pertiga) bagian dari seluruh - - -

saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS. Perubahan Anggaran Dasar tersebut harus - - - - -

dibuat dengan akta Notaris dan dalam bahasa - -

Indonesia.

2. Perubahan ketentuan Anggaran Dasar yang - - - - - -

menyangkut perubahan nama dan/atau tempat - - --

kedudukan Perseroan, maksud dan tujuan serta -

kegiatan usaha Perseroan, jangka waktu - - - - - -

berdirinya Perseroan, besarnya modal dasar, - -

pengurangan modal yang ditempatkan dan - - - - - -

disetor, dan perubahan status Perseroan - - - - -

tertutup menjadi Perseroan terbuka atau - - - - -

sebaliknya, wajib mendapat persetujuan - - - - - -

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -

Indonesia.

3. Perubahan Anggaran Dasar selain yang - - - - - - - - -

menyangkut hal yang tersebut dalam ayat 2 - - -

Pasal ini cukup diberitahukan kepada Menteri -

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik - - - - - - - -

Indonesia dalam waktu selambat-lambatnya 30 - - (tiga puluh) hari terhitung sejak keputusan - - RUPS tentang perubahan tersebut. - - - - - - - - - - - - -

4. Apabila kuorum yang ditentukan tidak - - - - - - - - -

tercapai dalam RUPS yang dimaksud dalam ayat -

1, maka dalam RUPS kedua, keputusan sah - - - - -

apabila dihadiri oleh pemegang saham yang - - --

mewakili paling sedikit 3/5 (tiga per lima) - - bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak - - suara yang dikeluarkan Perseroan dan - - - - - - -

disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) - -

bagian dari seluruh saham dengan hak suara - - -

yang hadir dalam RUPS.

5. Dalam hal kuorum RUPS kedua sebagaimana - - - - - -

dimaksud dalam ayat 4 Pasal ini tidak - - - - - - -

tercapai, atas permohonan Perseroan, kuorum - -

kehadiran RUPS ketiga, jumlah suara untuk - - --

mengambil keputusan, pemanggilan, dan waktu - -

penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh Ketua - - -

Otoritas Jasa Keuangan.

6. Keputusan mengenai pengurangan modal harus - - - -

diberitahukan secara tertulis kepada semua - - -

kreditur Perseroan dan diumumkan oleh Direksi dalam 1 (satu) atau lebih surat kabar harian - yang beredar secara nasional dalam jangka - - -

waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak - - - --

tanggal keputusan tentang pengurangan modal - -

tersebut.

- - - -PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN, - - - -

PEMISAHAN DAN PEMBUBARAN

Pasal 14

1. a. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan - - - -

perundang-undangan yang berlaku, - - - - - - - - -

penggabungan, peleburan, pengambilalihan, -

pemisahan, pengajuan permohonan agar - - - - -

Perseroan dinyatakan pailit, perpanjangan -

jangka waktu berdirinya Perseroan dan - - - -

pembubaran Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS yang dihadiri - - oleh pemegang saham yang mewakili paling - - sedikit 3/4 (tiga perempat) dari jumlah - --

seluruh saham dengan hak suara yang sah - --

yang dikeluarkan Perseroan dan keputusan - -

disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga - - - - - -

perempat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS. - - - - - - - - - -

b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud - - - - --

dalam ayat 1.a di atas tidak tercapai, - - --

dapat diselenggarakan RUPS kedua. RUPS - - --

kedua adalah sah dan berhak mengambil - - - -

keputusan yang mengikat jika dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah yang

memiliki/mewakili paling sedikit 2/3 (dua - pertiga) dari jumlah seluruh saham dengan - hak suara yang sah yang dikeluarkan - - - - - -

Perseroan dan keputusan disetujui lebih - --

dari 3/4 (tiga perempat) bagian dari - - - - -

seluruh saham dengan hak suara yang hadir -

dalam RUPS.

c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud - - - - --

dalam ayat 1.b di atas tidak tercapai, - - --

atas permohonan Perseroan, kuorum, jumlah - suara untuk mengambil keputusan, panggilan dan waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan - oleh Ketua Otoritas Jasa Keuangan. - - - - - - - -

2. Direksi wajib mengumumkan dalam 2 (dua) - - - - - -

surat kabar harian, di mana salah satunya - - --

terbit atau beredar secara nasional, - - - - - - - -

sedangkan satu surat kabar lainnya yang - - - --

terbit atau beredar di tempat kedudukan atau -

tempat kegiatan usaha Perseroan mengenai - - - --

rancangan penggabungan, peleburan, - - - - - - - - - -

pengambilalihan atau pemisahan Perseroan - - - --

selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari - - - - -

sebelum pemanggilan RUPS . - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DIREKSI

Pasal 15

1. Direksi terdiri dari 2 (dua) orang atau - - - - - -

lebih anggota Direksi, seorang di antaranya --

dapat diangkat sebagai Presiden Direktur. - - - - -

2. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS, masing- - - -

masing untuk jangka waktu terhitung sejak - - --

pengangkatannya sampai penutupan RUPS Tahunan tahun kelima berikutnya, dengan tidak - - - - - - -

mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya - -

sewaktu-waktu.

3. Yang boleh diangkat sebagai anggota Direksi - - -

adalah Warga Negara Indonesia dan/atau Warga - Negara Asing yang telah memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Direksi Perseroan - - - - - - - - - -

berdasarkan ketentuan undang-undang Negara - - -

Republik Indonesia yang berlaku. - - - - - - - - - - - - -

4. Anggota Direksi yang masa jabatannya telah - - - -

berakhir dapat diangkat kembali. - - - - - - - - - - - - -

5. Seseorang yang diangkat untuk menggantikan - - - -

anggota Direksi yang berhenti atau dihentikan dari jabatannya atau untuk mengisi lowongan - - harus diangkat untuk jangka waktu yang - - - - - -

merupakan sisa jabatan anggota Direksi lain - -

yang menjabat.

6. Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang - - atau lebih atau semua anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) - - hari sejak terjadi lowongan harus - - - - - - - - - - -

diselenggarakan RUPS, untuk mengisi lowongan -

itu dengan memperhatikan ketentuan perundang-

undangan dan Anggaran Dasar. - - - - - - - - - - - - - - - -

7. Jika oleh sebab apapun semua jabatan anggota - -

Direksi lowong, untuk sementara Perseroan - - --

diurus oleh anggota Dewan Komisaris yang - - - --

ditunjuk oleh rapat Dewan Komisaris. - - - - - - - - -

8. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri - - - - --

dari jabatannya dengan memberitahukan secara -

tertulis kepada Perseroan paling kurang 60 - - -

(enam puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.

9. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk - - -

memutuskan permohonan pengunduran diri - - - - - -

anggota Direksi dalam jangka waktu paling - - --

lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah - - - - -

diterimanya surat pengunduran diri. - - - - - - - - - -

10. Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri - - - sehingga mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka - - - - -

pengunduran diri tersebut sah apabila telah - -

ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat - - - - -

anggota Direksi yang baru sehingga memenuhi - -

persyaratan minimal jumlah anggota Direksi. - - -

11. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang - - - - - -

diberhentikan sementara oleh Dewan Komisaris, maka Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS - - -

dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian - - -

sementara.

12. Anggota Direksi yang diberhentikan sementara - - sebagaimana dimaksud dalam ayat 11 Pasal ini - tidak berwenang:

a. menjalankan tindakan pengurusan - - - - - - - - - - -

Perseroan untuk kepentingan Perseroan - - - -

sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan; dan

b. mewakili Perseroan di dalam maupun di - - - - --

luar pengadilan.

13. Dalam hal RUPS sebagaimana dimaksud dalam - - - --

ayat 11 Pasal ini tidak dapat mengambil - - - - -

keputusan atau setelah lewatnya jangka waktu -

dimaksud RUPS tidak diselenggarakan, maka - - --

pemberhentian sementara anggota Direksi - - - - -

menjadi batal.

14. Pembatasan kewenangan Direksi yang - - - - - - - - - - -

diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud -

dalam ayat 11 Pasal ini berlaku sejak - - - - - - -

keputusan pemberhentian sementara oleh Xxxxx -

Komisaris sampai dengan: - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

a. Terdapat keputusan RUPS yang menguatkan - - - -

atau membatalkan pemberhentian sementara - - sebagaimana dimaksud dalam ayat 11 Pasal - - ini; atau

b. Lampaunya jangka waktu sebagaimana - - - - - - - -

dimaksud dalam ayat 13 Pasal ini. - - - - - - - - -

15. Gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya (jika - - - ada) dari para anggota Direksi dari waktu ke - waktu harus ditentukan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada - - Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan - - - - -

peraturan perundang-undangan yang berlaku di -

bidang pasar modal.

16. Jabatan anggota Direksi berakhir, jika: - - - - - -

a. mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat - - - -

(8) Pasal ini;

b. tidak lagi memenuhi persyaratan - - - - - - - - - - -

peraturan perundang-undangan; - - - - - - - - - - - --

c. meninggal dunia;

d. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS. - -

- - - - - - - - - --TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI - - - - - - - - - --

Pasal 16

1. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam - - - -

dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan - - --

dengan pihak lain dan pihak lain dengan - - - - -

Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun - - - - - -

kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan - - -

bahwa untuk:

a. meminjam atau meminjamkan uang atas - - - - - - -

nama Perseroan (tidak termasuk pengambilan uang perseroan di bank-bank) yang - - - - - - - -

jumlahnya melebihi jumlah yang dari waktu -

ke waktu ditentukan oleh Dewan Komisaris; - -

b. mendirikan suatu usaha atau turut serta - - - -

pada perusahaan lain baik di dalam maupun -

di luar negeri;

- harus dengan persetujuan terlebih - - - - -

dahulu dari Dewan Komisaris. - - - - - - - - - - - - --

2. Perbuatan hukum untuk mengalihkan, - - - - - - - - - - -

melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang -

yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh - - --

persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan - - - --

dalam satu tahun buku, baik dalam satu - - - - - -

transaksi atau beberapa transaksi yang - - - - - -

berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu - -

sama lain harus mendapat persetujuan RUPS - - --

yang dihadiri atau diwakili para pemegang - - --

saham yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga -

perempat) bagian dari jumlah seluruh saham - - -

dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh -

lebih dari 3/4 (tiga perempat) bagian dari - - -

seluruh saham dengan hak suara yang hadir - - --

dalam RUPS dengan mengingat peraturan - - - - - - -

perundang-undangan yang berlaku di bidang - - --

pasar modal.

3. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana - - - - - - -

dimaksud dalam ayat 2 di atas tidak tercapai, maka RUPS kedua harus mendapat persetujuan - --

RUPS yang dihadiri atau diwakili para - - - - - - -

pemegang saham yang mewakili paling sedikit - - 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh - saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga perempat) bagian - - -

dari seluruh saham dengan hak suara yang - - - --

hadir dalam RUPS.

4. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana - - - - - - -

dimaksud dalam ayat 3 di atas, maka atas - - - --

permohonan Perseroan, kuorum kehadiran, - - - - -

jumlah suara untuk -mengambil keputusan, - - - --

pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPS - -

ditetapkan oleh Ketua Otoritas Jasa Keuangan. -

5. a. Presiden Direktur bersama-sama dengan - - - - --

seorang Direktur berhak dan berwenang - - - -

bertindak untuk dan atas nama Direksi - - - -

serta mewakili Perseroan. - - - - - - - - - - - - - - - -

b. Dalam hal Presiden Direktur tidak hadir - - - -

atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada - - --

pihak ketiga, maka 2 (dua) anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak - - --

untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.

6. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota - - -

Direksi ditetapkan oleh RUPS. - - - - - - - - - - - - - - --

- Dalam hal RUPS tidak menetapkan, pembagian

tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi. - - - - - - - - - - - - - --

7. Tanpa mengurangi tanggung jawab Direksi, - - - - --

Direksi dapat memberi kuasa tertulis kepada - - seorang atau lebih kuasa untuk dan atas nama - Perseroan melakukan perbuatan hukum tertentu - sebagaimana yang diuraikan dalam surat kuasa. -

8. Dalam hal seorang anggota Direksi memiliki - - - -

benturan kepentingan dengan Perseroan, maka - - Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi - lainnya dan dalam hal seluruh anggota Direksi memiliki benturan kepentingan dengan - - - - - - - -

Perseroan, maka dalam hal ini Perseroan - - - - -

diwakili oleh Dewan Komisaris, atau pihak - - --

lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal - - - - - -

seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris - -

mempunyai benturan kepentingan dengan - - - - - - -

Perseroan, satu dan lain dengan tidak - - - - - - -

mengurangi ketentuan dalam ayat 6 pasal ini. - -

RAPAT DIREKSI

Pasal 17

1.	Penyelenggaraan Rapat Direksi wajib - - - - -	- - - - -
	dilakukan secara berkala paling kurang 1	- - - --
	(satu) kali dalam setiap bulan dan dapat	- - - --
	dilakukan setiap waktu apabila dipandang	- - - --
	perlu:
	a. oleh seorang atau lebih anggota - - - - - -	- - - - -

Direksi;

b. atas permintaan tertulis dari seorang - - - - --

atau lebih anggota Dewan Komisaris; atau - - -

c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) - - - --

orang atau lebih pemegang saham yang - - - - -

bersama-sama mewakili 1/10 (satu - - - - - - - - -

persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara. - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2. Direksi juga wajib mengadakan Rapat Direksi - - -

bersama dengan Dewan Komisaris secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 4 (empat) - bulan.

3. Direksi harus menjadwalkan waktu Rapat - - - - - - -

Direksi untuk tahun berikutnya sebelum - - - - - -

berakhirnya tahun buku.

4. Pada Rapat Direksi yang telah dijadwalkan - - - --

bahan rapat disampaikan kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat. - - - - - - - - - -

5. Dalam hal terdapat Rapat Direksi yang - - - - - - - -

diselenggarakan di luar jadwal yang telah - - --

disusun, bahan rapat disampaikan kepada - - - - -

peserta rapat paling lambat sebelum rapat - - --

diselenggarakan.

6. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh - - - - - - -

anggota Direksi yang berhak bertindak untuk - -

dan atas nama Direksi menurut ketentuan Pasal

16 Anggaran Dasar ini.

7. Panggilan Rapat Direksi disampaikan dengan - - - -

surat tercatat atau dengan surat yang - - - - - - -

disampaikan langsung kepada setiap anggota - - -

Direksi dengan mendapat tanda terima paling - - lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diadakan, - dengan tidak memperhitungkan tanggal - - - - - - - -

panggilan dan tanggal rapat. - - - - - - - - - - - - - - - -

8. Panggilan rapat itu harus mencantumkan - - - - - - -

acara, tanggal, waktu dan tempat rapat. - - - - - --

9. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan - - - -

Perseroan atau tempat kegiatan usaha - - - - - - - -

Perseroan.

- Apabila semua anggota Direksi hadir atau - - diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut - tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat - - --

diadakan di manapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat. - - - - - - - - - - - - -

10. Rapat Direksi dipimpin oleh Presiden - - - - - - - - -

Direktur, dalam hal Presiden Direktur tidak - - dapat hadir atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Direksi dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang - - -

dipilih oleh dan dari antara anggota Direksi -

yang hadir.

11. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam - -

Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi - - - --

lainnya berdasarkan surat kuasa. - - - - - - - - - - - - -

12. Rapat Direksi adalah sah dan berhak - - - - - - - - - -

mengambil keputusan yang mengikat apabila - - --

lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari - - - --

jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili - - -

dalam rapat.

13. Keputusan Rapat Direksi harus diambil - - - - - - - -

berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai maka keputusan diambil dengan - pemungutan suara berdasarkan suara setuju - - --

paling sedikit lebih dari 1/2 (satu perdua) - -

bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan - - --

dalam rapat.

14. a. Setiap anggota Direksi yang hadir - - - - - - - - -

berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan - - --

tambahan 1 (satu) suara untuk setiap - - - - -

anggota Direksi lain yang diwakilinya. - - - --

b. Pemungutan suara mengenai diri orang - - - - - -

dilakukan dengan surat suara tertutup - - - -

tanpa tandatangan sedangkan pemungutan - - --

suara mengenai hal-hal lain dilakukan - - - -

secara lisan, kecuali ketua rapat - - - - - - - -

menentukan lain tanpa ada keberatan dari - -

yang hadir.

c. Suara blanko dan suara yang tidak sah - - - - --

dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan -

dianggap tidak ada serta tidak dihitung - --

dalam menentukan jumlah suara yang

15. a.

dikeluarkan.

Selain penyelenggaraan Rapat Direksi - - - - - -

sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ayat -

9 Pasal ini, Rapat Direksi dapat juga - - - -

dilakukan melalui media telekonferensi, - --

video konferensi atau melalui sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta Rapat Direksi saling melihat dan - - mendengar secara langsung serta - - - - - - - - - -

berpartisipasi dalam Rapat Direksi. - - - - - - -

Risalah rapat hasil penyelenggaraan - - - - - - -

Rapat Direksi sebagaimana dimaksud dalam - -

ayat 15 huruf (a) di atas harus dibuat - - --

secara tertulis dan diedarkan kepada - - - - -

seluruh anggota Direksi yang ikut serta - --

untuk disetujui dan ditandatangani. - - - - - - -

16. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang - - - sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan - - - ketentuan semua anggota Direksi telah - - - - - - -

diberitahu secara tertulis dan semua anggota - Direksi memberikan persetujuan mengenai usul - yang diajukan secara tertulis dengan - - - - - - - -

menandatangani persetujuan tersebut. - - - - - - - - -

- Keputusan yang diambil dengan cara - - - - - - -

demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan - keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.

DEWAN KOMISARIS

Pasal 18

1. Dewan Komisaris terdiri dari 2 (dua) orang - - - -

atau lebih anggota Dewan Komisaris termasuk - -

Komisaris Independen yang jumlahnya - - - - - - - - -

disesuaikan dengan persyaratan dalam - - - - - - - -

peraturan perundang-undangan yang berlaku di -

bidang pasar modal, seorang di antaranya - - - --

dapat diangkat sebagai Presiden Komisaris. - - - -

2. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS - - - -

untuk jangka waktu terhitung sejak - - - - - - - - - -

pengangkatannya sampai penutupan RUPS tahunan kelima berikutnya dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu. - - - - --

3. Jika oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan - - -

Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 90 -

(sembilan puluh) hari setelah terjadinya - - - --

lowongan, harus diselenggarakan RUPS untuk - - -

mengisi lowongan itu dengan memperhatikan - - --

ketentuan perundang-undangan dan Anggaran - - --

Dasar.

- Seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Dewan Komisaris yang berhenti atau - - -

dihentikan dari jabatannya atau untuk mengisi lowongan harus diangkat untuk jangka waktu - - -

yang merupakan sisa jabatan anggota Dewan - - --

Komisaris lain yang menjabat. - - - - - - - - - - - - - - --

4. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak - - - - - - -

mengundurkan diri dari jabatannya dengan - - - --

memberitahukan secara tertulis mengenai - - - - -

maksud tersebut kepada Perseroan sekurangnya -

90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal - - - --

pengunduran dirinya.

5. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk - - -

memutuskan permohonan pengunduran diri - - - - - -

anggota Dewan Komisaris dalam jangka waktu - - -

paling lambat 90 (sembilan puluh) hari - - - - - -

setelah diterimanya surat pengunduran diri. - - -

6. Dalam hal anggota Dewan Komisaris - - - - - - - - - - -

mengundurkan diri sehingga mengakibatkan - - - --

jumlah anggota Dewan Komisaris masing-masing -

menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka - - - - -

pengunduran diri tersebut sah apabila telah - - ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat Dewan Komisaris yang baru sehingga memenuhi - - - - - - -

persyaratan minimal jumlah anggota Dewan - - - --

Komisaris.

7. Gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya - - - -

(jika ada) dari para anggota Dewan Komisaris -

dari waktu ke waktu harus ditentukan oleh - - --

RUPS.

8. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir - - - - --

apabila:

x. xxxxundurkan diri sesuai dengan - - - - - - - - - - -

ketentuan ayat 4 Pasal ini; - - - - - - - - - - - - - -

b. tidak lagi memenuhi persyaratan - - - - - - - - - - -

perundang-undangan yang berlaku; - - - - - - - - - -

c. meninggal dunia;

d. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat -

Umum Pemegang Saham.

- - - - - - -TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS - - - - - - -

Pasal 19.

1. Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas - - - --

kebijaksanaan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun - usaha Perseroan, serta memberikan nasihat - - --

kepada Direksi.

2. Dewan Komisaris setiap waktu, dalam jam - - - - - -

kerja kantor Perseroan berhak memasuki - - - - - -

bangunan dan halaman atau tempat lain yang - - -

dipergunakan atau yang dikuasai oleh - - - - - - - -

Perseroan dan berhak memeriksa semua - - - - - - - -

pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, - - - --

memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas - - -

dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui - -

segala tindakan yang telah dijalankan oleh - - -

Direksi.

3. Dalam menjalankan tugas Dewan Komisaris - - - - - -

berhak memperoleh penjelasan dari Direksi - - --

atau setiap anggota Direksi tentang segala - - -

hal yang diperlukan oleh Dewan Komisaris. - - - - -

4. Rapat Dewan Komisaris setiap waktu berhak - - - --

memberhentikan untuk sementara seorang atau - -

lebih anggota Direksi, apabila anggota - - - - - -

Direksi tersebut bertindak bertentangan - - - - -

dengan Anggaran Dasar dan/atau peraturan - - - --

perundang-undangan yang berlaku atau - - - - - - - -

merugikan maksud dan tujuan Perseroan atau - - -

melalaikan kewajibannya. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

5. Pemberhentian sementara itu harus - - - - - - - - - - - -

diberitahukan kepada yang bersangkutan - - - - - -

disertai alasannya.

6. Dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari - - -

sesudah pemberhentian sementara itu, Dewan - - -

Komisaris diwajibkan untuk menyelenggarakan - - RUPS Luar Biasa yang akan memutuskan apakah - - anggota Direksi yang bersangkutan akan - - - - - -

diberhentikan seterusnya atau dikembalikan - - -

kepada kedudukannya semula, sedangkan anggota Direksi yang diberhentikan sementara itu - - - --

diberi kesempatan untuk hadir guna membela - - -

diri.

7. Rapat tersebut dalam ayat 6 pasal ini - - - - - - - -

dipimpin oleh Presiden Xxxxxxxxx dan apabila -

ia tidak hadir, hal tersebut tidak perlu - - - --

dibuktikan kepada pihak lain, maka RUPS - - - - -

dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan - - --

Komisaris lainnya yang ditunjuk oleh RUPS - - -

tersebut dan pemanggilan harus dilakukan - - - --

sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam -

Pasal 10 di atas.

8. Apabila RUPS tersebut tidak diadakan dalam - - - -

jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah pemberhentian sementara itu, maka - - - - - - - - - - -

pemberhentian sementara itu menjadi batal - - --

demi hukum, dan yang bersangkutan berhak - - - --

menjabat kembali jabatannya semula. - - - - - - - - - -

9. Apabila seluruh anggota Direksi - - - - - - - - - - - - --

diberhentikan sementara dan Perseroan tidak - -

mempunyai seorangpun anggota Direksi maka - - --

untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan - - -

untuk mengurus Perseroan, dalam hal demikian - Rapat Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih di antara mereka atas tanggungan mereka - - - - -

bersama, satu dan lain dengan memperhatikan - -

ketentuan Pasal 19 ayat 6. - - - - - - - - - - - - - - - - - -

RAPAT DEWAN KOMISARIS

Pasal 20.

1. Penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris wajib - - -

diadakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2

(dua) bulan dan dapat dilakukan setiap waktu -

apabila dipandang perlu: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

a. oleh seorang atau lebih anggota Dewan - - - - --

Komisaris;

b. atas permintaan tertulis dari seorang - - - - --

atau lebih anggota Dewan Komisaris; atau - - -

c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) - - - --

orang atau lebih pemegang saham yang - - - - -

bersama-sama mewakili 1/10 (satu - - - - - - - - -

persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara. - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat - - - - - - -

bersama Direksi secara berkala paling sedikit

1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan. - - - - - - - - -

3. Panggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan - - - --

oleh Presiden Xxxxxxxxx, apabila Presiden - - --

Komisaris berhalangan maka anggota Dewan - - - --

Komisaris yang lain berhak melakukan - - - - - - - -

xxxxxxxan berdasarkan surat kuasa dari - - - - - -

Presiden Komisaris.

4. Panggilan Rapat Dewan Komisaris disampaikan - - -

dengan surat tercatat atau dengan surat yang -

disampaikan langsung kepada setiap anggota - - -

Dewan Komisaris dengan mendapat tanda terima -

paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat - - --

diadakan, dengan tidak memperhitungkan - - - - - -

tanggal panggilan dan tanggal rapat. - - - - - - - - -

5. Panggilan rapat itu harus mencantumkan - - - - - - -

acara, tanggal, waktu dan tempat rapat. - - - - - --

6. Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat - - - - --

kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan - - - -

usaha perseroan. Apabila semua anggota Dewan -

Komisaris hadir atau diwakili, panggilan - - - --

terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan - - -

dan Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan di - - manapun juga dan berhak mengambil keputusan - - yang sah dan mengikat.

7. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Presiden - - Komisaris, dalam hal Presiden Xxxxxxxxx tidak dapat hadir atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Dewan - - Komisaris dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang dipilih oleh dan dari antara - - anggota Dewan Komisaris yang hadir. - - - - - - - - - -

8. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat - - - - - - - -

diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris hanya - - -

oleh anggota Dewan Komisaris lainnya - - - - - - - -

berdasarkan surat kuasa. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

9. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak - - -

mengambil keputusan yang mengikat apabila - - --

lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari - - - --

jumlah anggota Dewan Komisaris hadir atau - - --

diwakili dalam rapat.

10. Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus - - - - - - - -

diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai mufakat, maka - - - - - - - -

keputusan diambil dengan pemungutan suara - - --

berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih

dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah - - --

suara yang dikeluarkan dalam rapat. - - - - - - - - - -

11. Apabila suara yang setuju dan yang tidak - - - - --

setuju berimbang, ketua rapat Dewan Komisaris yang akan menentukan.

12. a. Setiap anggota Dewan Komisaris yang - - - - - - -

hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara - - dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap - - anggota Dewan Komisaris lain yang - - - - - - - -

diwakilinya;

b. Pemungutan suara mengenai diri orang - - - - - -

dilakukan dengan surat suara tertutup - - - -

tanpa tanda-tangan sedangkan pemungutan - --

suara mengenai hal-hal lain dilakukan - - - -

secara lisan, kecuali ketua rapat - - - - - - - -

menentukan lain tanpa ada keberatan dari - -

yang hadir;

c. Suara blanko dan suara yang tidak sah - - - - --

dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan -

dianggap tidak ada serta tidak dihitung - --

dalam menentukan jumlah suara yang - - - - - - -

dikeluarkan.

13. a. Selain penyelenggaraan Rapat Dewan - - - - - - - -

Komisaris sebagaimana dimaksud dalam - - - - -

ketentuan ayat 6 Pasal ini, Rapat Dewan - --

Komisaris dapat juga dilakukan melalui - - --

media telekonferensi, video konferensi - - -

atau melalui sarana media elektronik - - - - -

lainnya yang memungkinkan semua peserta - --

Rapat Dewan Komisaris saling melihat dan - -

mendengar secara langsung serta - - - - - - - - - -

berpartisipasi dalam Rapat Dewan - - - - - - - - -

Komisaris.

b. Risalah Rapat hasil penyelenggaraan - - - - - - -

Rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat 13 (a) di atas harus dibuat - - --

secara tertulis dan diedarkan kepada - - - - -

seluruh anggota Dewan Komisaris yang ikut -

serta untuk disetujui dan ditandatangani. - -

14. Dewan Komisaris dapat juga mengambil - - - - - - - - -

keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat - - --

Dewan Komisaris, dengan ketentuan semua - - - - -

anggota Dewan Komisaris telah diberitahu - - - --

secara tertulis dan semua anggota Dewan - - - - -

Komisaris memberikan persetujuan mengenai - - --

usul yang diajukan secara tertulis dengan - - --

menandatangani persetujuan tersebut. - - - - - - - -

Keputusan yang diambil dengan cara demikian - - mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan - - --

Komisaris.

- -RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN - -

Pasal 21

1. Direksi menyampaikan rencana kerja yang - - - - - -

memuat juga anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan, - - sebelum tahun buku dimulai. - - - - - - - - - - - - - - - - -

2. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat - -

(1) harus disampaikan paling lambat 30 (tiga -

puluh) hari sebelum dimulainya tahun buku - - --

yang akan datang.

3. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 - - (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember.

- Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup.

4. Direksi menyusun laporan tahunan dan - - - - - - - - -

menyediakannya di kantor Perseroan untuk - - - --

dapat diperiksa oleh para pemegang saham - - - --

terhitung sejak tanggal pemanggilan RUPS - - - --

tahunan.

5. Persetujuan laporan tahunan, termasuk - - - - - - - -

pengesahan laporan keuangan tahunan serta - - --

laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris, dan keputusan penggunaan laba ditetapkan oleh - - --

RUPS.

6. Perseroan wajib mengumumkan Neraca dan - - - - - - -

Laporan Laba/Rugi dalam surat kabar berbahasa Indonesia dan berperedaran nasional sesuai - - -

dengan peraturan perundang-undangan yang - - - --

berlaku di bidang pasar modal. - - - - - - - - - - - - - --

- - - - --PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN - - - - --

Pasal 22

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku - -

seperti tercantum dalam neraca dan - - - - - - - - - -

perhitungan laba rugi yang telah disahkan - - --

oleh RUPS tahunan dan merupakan saldo laba - - -

yang positif, dibagi menurut cara - - - - - - - - - - -

penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS - - - - -

tersebut.

2. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun - - -

buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat - - -

ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian - - itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam - - perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku - - -

selanjutnya perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan - - - - - -

dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu - - -

belum sama sekali tertutup seluruhnya. - - - - - - -

3. Laba yang dibagikan sebagai dividen yang - - - - --

tidak diambil dalam waktu 5 (lima) tahun - - - --

setelah disediakan untuk dibayarkan, - - - - - - - -

dimasukkan ke dalam dana cadangan yang khusus diperuntukkan untuk itu. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Dividen dalam dana cadangan khusus - - - - - - -

tersebut, dapat diambil oleh pemegang saham - - yang berhak sebelum lewatnya jangka waktu 5 - - (lima) tahun, dengan menyampaikan bukti - - - - -

haknya atas dividen tersebut yang dapat - - - - -

diterima oleh Direksi Perseroan. Dividen yang tidak diambil setelah lewat waktu 10 - - - - - - - -

(sepuluh) tahun tersebut akan menjadi hak - - --

Perseroan.

4. Perseroan dapat membagikan dividen interim - - - -

sebelum tahun buku Perseroan berakhir sesuai -

dengan peraturan perundang-undangan yang - - - --

berlaku.

PENGGUNAAN CADANGAN

Pasal 23

1. Penyisihan laba bersih untuk cadangan - - - - - - - -

dilakukan sampai mencapai 20% (dua puluh - - - --

persen) dari jumlah modal ditempatkan dan - - --

disetor, dan hanya boleh dipergunakan untuk - -

menutup kerugian yang tidak dipenuhi oleh - - --

cadangan lain.

2. Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah - - - -

20% (dua puluh persen), RUPS dapat memutuskan agar jumlah kelebihannya digunakan bagi - - - - -

keperluan Perseroan.

3. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) - - -

yang belum dipergunakan untuk menutup - - - - - - -

kerugian dan kelebihan cadangan sebagaimana - -

dimaksud pada ayat (2) yang penggunaannya - - --

belum ditentukan oleh RUPS harus dikelola - - --

oleh Direksi dengan cara yang tepat menurut

pertimbangan Direksi, setelah memperoleh - - - --

persetujuan Dewan Komisaris dan memperhatikan peraturan perundang-undangan agar memperoleh - laba.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24.

Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, akan diputus dalam - - - -

RUPS.

- Selanjutnya penghadap menjalani sebagaimana - - -

tersebut menerangkan berhubung dengan keputusan -

tersebut memberi kuasa kepada saya, Notaris, - - - -

bertindak baik bersama-sama maupun sendiri - - - - --

sendiri, dengan hak substitusi, untuk memohon - - -

persetujuan dan mengajukan permohonan kepada - - - -

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan untuk keperluan tersebut dengan ini menyatakan bahwa:

1. Penghadap dengan ini menjamin seluruh - - - - - - -

tandatangan yang terdapat dalam Keputusan - - -

Rapat tersebut telah ditandatangani oleh - - - -

pihak yang berwenang dan bertanggung jawab - -

penuh terhadap keabsahan penandatanganan - - - -

dokumen tersebut.

2. Siap menerima segala bentuk sanksi, termasuk tetapi tidak terbatas sanksi pidana, perdata, dan/atau administratif sesuai ketentuan - - - --

peraturan perundang-undangan yang berlaku; - -

3. Dengan menyetujui pernyataan tersebut di - - - - -

atas, berarti siap bertanggung jawab penuh - -

dan dengan ini menyatakan dianggap turut - - - -

menandatangani pernyataan yang dibuat oleh - - saya, Notaris dan dengan ini menyatakan bahwa Pernyataan ini adalah merupakan pernyataan - - yang sah.

Para penghadap saya, Notaris, kenal. - - - - - - - - - - -

DEMIKIANLAH AKTA INI

dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di - - - - --

Jakarta Selatan, pada hari dan tanggal tersebut -

dalam kepala akta ini dengan dihadiri oleh: - - - - - -

1. Xxxx XXXXX XXXXXXX XXXXXXX, lahir di - - - - - - - -

Jakarta, pada tanggal 26 (dua puluh enam) - - Nopember 1987 (seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh), Asisten Notaris, bertempat - - -

tinggal di Komplek BDN Blok C2 Nomor 1, - - - -

Rukun Tetangga 003/Rukun Warga 007, - - - - - - -

Kelurahan Rangkapan Jaya Baru, Kecamatan - - -

Pancoran Mas, Kota Depok, pemegang Kartu - - -

Tanda Penduduk Nomor 3276012611870004, Warga Negara Indonesia, untuk sementara berada di Jakarta;

2. Xxxx XXXXX XXXXX XXXXXXXXX, lahir di - - - - - --

Semarang, pada tanggal 26 (dua puluh enam) - Maret 1996 (seribu sembilan ratus sembilan - puluh enam), Asisten Notaris, bertempat - - - -

tinggal di Jakarta, Xxxxx Xxxxxxx XXXX Xxxxx

24, Rukun Tetangga 009/Rukun Warga 002, - - - -

Kelurahan Gunung, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda - Penduduk Nomor 3173086603960002, Warga - - - --

Negara Indonesia.

- keduanya saya, Notaris kenal, sebagai saksi - - -

Setelah akta ini saya, Notaris bacakan, kepada - -

penghadap dan saksi-saksi, akta ini - - - - - - - - - - - -

ditandatangani oleh penghadap, saksi-saksi dan - -

saya, Notaris.

Dilangsungkan tanpa perubahan; - - - - - - - - - - - - - - - - --

- Minuta ini telah ditandatangani dengan - - - - - - -

sempurna.

- Diberikan untuk salinan yang sama bunyinya. - - - -

Notaris di Kota Jakarta Selatan,

(XXXX XXXX XXXXXX X.X., X.Xx.)

Document Metadata

Table of Contents

Pada hari ini, Rabu, tanggal dua puluh sembilan - -

Document Metadata