PEMBARUAN PROSPEKTUS REKSA DANA BATAVIA OBLIGASI NEGARA 2

Tanggal Efektif : 10 Desember 2019 Tanggal Mulai Penawaran : 19 Desember 2019

REKSA DANA BATAVIA OBLIGASI NEGARA 2 (selanjutnya disebut “BATAVIA OBLIGASI NEGARA 2”) adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal.

BATAVIA OBLIGASI NEGARA 2 bertujuan untuk mendapatkan imbal hasil yang optimal melalui pengelolaan yang aktif dengan berinvestasi melalui Kebijakan Investasi, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

BATAVIA OBLIGASI NEGARA 2 akan melakukan investasi dengan komposisi portofolio investasi minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek bersifat utang yang diperdagangkan baik di dalam maupun di luar negeri; dan minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito; sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Dalam hal berinvestasi pada Efek luar negeri, Manajer Investasi wajib memastikan kegiatan investasi BATAVIA OBLIGASI NEGARA 2 pada Efek luar negeri tidak akan bertentangan dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia dan hukum Negara yang mendasari penerbitan Efek luar negeri tersebut.

PENAWARAN UMUM

PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan BATAVIA OBLIGASI NEGARA 2 secara terus menerus sampai dengan jumlah 1.000.000.000 (satu miliar) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan BATAVIA OBLIGASI NEGARA 2 ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan yaitu sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan BATAVIA OBLIGASI NEGARA 2 ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan BATAVIA OBLIGASI NEGARA 2 pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Pemegang Unit Penyertaan BATAVIA OBLIGASI NEGARA 2 tidak dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan (subscription fee), biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (redemption fee) dan biaya pengalihan investasi (switching fee). Uraian lengkap biaya- biaya dapat dilihat pada Bab IX tentang Alokasi Biaya dan Imbalan Jasa.

Manajer Investasi

PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen Chase Plaza, Lantai 12

Xx. Xxxx. Xxxxxxxx Xxx. 00, Xxxxxxx 00000 Telepon : (00-00) 000-0000

Faksimili: (00-00) 000-0000 Email : xxxxxxxx@xxxx.xx.xx

xxx.xxxx.xx.xx

Bank Kustodian

PT Bank DBS Indonesia DBS Bank Tower, Lantai 33 Ciputra World 1

Xx. Xxxx. Xx. Xxxxxx Xxx. 0-0 Xxxxxxx 00000, Xxxxxxxxx

Telepon (00-00) 0000 0000

Faksimili (00-00) 0000 0000 / 0000 0000

PENTING: SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN REKSA DANA INI ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA PADA BAGIAN MANAJER INVESTASI (BAB III), TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, PEMBATASAN INVESTASI DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI (BAB V) DAN MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR RISIKO UTAMA (BAB VIII).

MANAJER INVESTASI TELAH MEMPEROLEH IZIN DAN TERDAFTAR SEBAGAI MANAJER INVESTASI DI PASAR MODAL SERTA DALAM MELAKUKAN KEGIATAN USAHANYA MANAJER INVESTASI DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 31 Maret 2022.

Prospektus ini memberikan informasi sampai dengan tanggal 31 Maret 2022 dan data keuangan sampai dengan 31 Desember 2021

UNTUK DIPERHATIKAN

BATAVIA OBLIGASI NEGARA 2 tidak termasuk instrumen investasi yang dijamin oleh Pemerintah ataupun Bank Indonesia. Sebelum membeli Unit Penyertaan, calon investor harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya. Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran baik dari sisi bisnis, hukum, maupun pajak. Oleh karena itu, calon Pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk meminta pertimbangan atau nasehat dari pihak-pihak yang berkompeten sehubungan dengan investasi dalam BATAVIA OBLIGASI NEGARA 2. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan yang dipegangnya. Sehubungan dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, pajak, maupun aspek lain yang relevan.

Perkiraan yang terdapat dalam prospektus yang menunjukan indikasi hasil investasi dari BATAVIA OBLIGASI NEGARA 2 hanyalah perkiraan dan tidak ada kepastian atau jaminan bahwa Pemegang Unit Penyertaan akan memperoleh hasil investasi yang sama dimasa yang akan datang, dan indikasi ini bukan merupakan janji atau jaminan dari Manajer Investasi atas Target Hasil Investasi maupun potensi hasil investasi yang akan diperoleh oleh calon Pemegang Unit Penyertaan. Perkiraan tersebut akan dapat berubah sebagai akibat dari berbagai faktor, termasuk antara lain faktor-faktor yang telah diungkapkan dalam Bab VIII mengenai Manfaat Investasi dan Risiko Investasi.

DAFTAR ISI

		halaman
BAB I	ISTILAH DAN DEFINISI	1
BAB II	KETERANGAN MENGENAI REKSA DANA BATAVIA OBLIGASI NEGARA 2	9
BAB III	MANAJER INVESTASI	12
BAB IV	BANK KUSTODIAN	14
BAB V	TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, PEMBATASAN INVESTASI, DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI	15
BAB VI	METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR EFEK DALAM PORTOFOLIO BATAVIA OBLIGASI NEGARA 2	19
BAB VII	PERPAJAKAN	21
BAB VIII	MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR RISIKO UTAMA	23
BAB IX	ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA	25
BAB X	HAK- HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	28
BAB XI	PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI	30
BAB XII	LAPORAN KEUANGAN DAN AUDITOR INDEPENDEN	33
BAB XIII	PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	34
BAB XIV	PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN	38
BAB XV	PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI	41
BAB XVI	PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN	44
BAB XVII	SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN SERTA PENGALIHAN INVESTASI	45
BAB XVIII	PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	47
BAB XIX	PENYELESAIAN SENGKETA	48
BAB XX	PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR- FORMULIR BERKAITAN DENGAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	49

BAB I ISTILAH DAN DEFINISI ‌

1.1. AFILIASI

Afiliasi adalah:

a. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horisontal maupun vertikal;

b. Hubungan antara satu pihak dengan pegawai, Direktur, atau Komisaris dari pihak tersebut;

c. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang sama;

d. Hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;

e. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atau

f. Hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

1.2. AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA

Agen Penjual Efek Reksa Dana adalah Agen Penjual Efek Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.04/2014 tanggal 30 Desember 2014 perihal Agen Penjual Efek Reksa Dana beserta seluruh perubahannya, yang ditunjuk oleh Manajer Investasi untuk melakukan penjualan Unit Penyertaan BATAVIA OBLIGASI NEGARA 2.

1.3. BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN (“BAPEPAM dan LK”)

BAPEPAM dan LK adalah lembaga yang melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal.

Sesuai Undang-Undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal beralih dari BAPEPAM dan LK ke OJK, sehingga semua rujukan kepada kewenangan BAPEPAM dan LK dalam peraturan perundang- undangan yang berlaku, menjadi kepada Otoritas Jasa Keuangan.

1.4. BANK KUSTODIAN

Bank Kustodian adalah Bank Umum yang telah mendapat persetujuan OJK untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian, yaitu memberikan jasa penitipan Efek (termasuk Penitipan Kolektif atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu Pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian) dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya. Dalam hal ini Bank Kustodian adalah PT Bank DBS Indonesia.

1.5. BUKTI KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Xxxxx Xxxx berbentuk Kontrak Investasi Kolektif menghimpun dana dengan menerbitkan Unit Penyertaan kepada Pemegang Unit Penyertaan.

Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap Pihak dalam portofolio investasi kolektif.

Dengan demikian Unit Penyertaan merupakan bukti kepesertaan Pemegang Unit Penyertaan dalam Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Manajer Investasi melalui Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang berisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan dan berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana.

1.6. EFEK

Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif, Kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek.

Sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif hanya dapat melakukan pembelian dan penjualan atas:

a. Efek yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri;

b. Efek yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia, dan/atau Efek yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;

c. Efek Bersifat Utang atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan telah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;

d. Efek Beragun Aset yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan sudah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;

e. Efek pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun, baik dalam Rupiah maupun dalam mata uang asing.

f. Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan tidak melalui Penawaran umum;

g. Efek derivatif; dan/atau

h. Efek lainnya yang ditetapkan oleh OJK.

1.7. EFEKTIF

Efektif adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Surat pernyataan efektif Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif akan dikeluarkan oleh OJK.

1.8. Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)

Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) adalah peraturan pemerintah Amerika Serikat yang merujuk pada ketentuan dalam Hiring Incentives to Restore Employment Act yang diundangkan pada tanggal 18 Maret 2010 dan mulai berlaku secara efektif pada 1 Januari 2013. Peraturan ini mengatur kewajiban bagi para Foreign Financial Institution (FFI) untuk memberikan laporan keuangan kepada International Revenue Service (IRS) mengenai akun milik warga Amerika Serikat yang terdapat dalam FFI. Tujuan utama dari dibentuknya FATCA adalah untuk menanggulangi penghindaran pajak (tax avoidance) oleh warga negara Amerika Serikat yang melakukan direct investment melalui lembaga keuangan di luar negeri ataupun indirect investment melalui kepemilikan perusahaan di luar negeri.

1.9. Formulir Interview FATCA

Formulir Interview FATCA adalah formulir tambahan pembelian Unit Penyertaan BATAVIA OBLIGASI NEGARA 2 yang digunakan bagi nasabah yang telah menerima atau akan menerima pendapatan baik langsung (aktif) maupun tidak langsung (pasif) dari sumber-sumber pendapatan diluar negara Amerika Serikat. Formulir ini diisi oleh Pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan BATAVIA OBLIGASI NEGARA 2 yang pertama kali di Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Xxxxxxx Xxxxxxxxx (jika ada).

1.10. FORMULIR PEMBUKAAN REKENING EFEK

Formulir Pembukaan Rekening Efek adalah formulir asli yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan harus diisi secara lengkap dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum membeli Unit Penyertaan BATAVIA OBLIGASI NEGARA 2 yang pertama kali di Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Formulir Pembukaan Rekening Efek dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.11. FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan adalah formulir asli yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan dipakai oleh calon Pemegang Unit Penyertaan untuk membeli Unit Penyertaan, yang kemudian diisi secara lengkap, ditandatangani dan diajukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.12. FORMULIR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan adalah formulir asli yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya yang diisi secara lengkap, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.13. FORMULIR PENGALIHAN INVESTASI

Formulir Pengalihan Investasi adalah formulir asli yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan dipakai oleh pemegang Unit Penyertaan untuk mengalihkan investasi yang dimilikinya dalam BATAVIA OBLIGASI NEGARA 2 ke Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi, yang dikelola oleh Manajer Investasi, yang diisi secara lengkap, ditandatangani dan diajukan oleh pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Xxxxxxx Xxxxxxxxx (jika ada).

Formulir Pengalihan Investasi dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.14. FORMULIR PROFIL CALON PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan adalah formulir yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan sebagaimana dipersyaratkan dalam Peraturan BAPEPAM Nomor IV.D.2 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-20/PM/2004 tanggal 29 April 2004 tentang Profil Pemodal Reksa Dana, yang harus diisi secara lengkap dan ditandatangani oleh Pemegang Unit Penyertaan, yang diperlukan dalam rangka Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan.

Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan berisikan data dan informasi mengenai profil risiko Pemegang Unit Penyertaan BATAVIA OBLIGASI NEGARA 2 sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan BATAVIA OBLIGASI NEGARA 2 yang pertama kali melalui Manajer Investasi.

1.15. HARI BURSA

Hari Bursa adalah setiap hari diselenggarakannya perdagangan efek di Bursa Efek Indonesia, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek Indonesia.

1.16. HARI KERJA

Hari Kerja adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional dan hari libur khusus yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

1.17. HARI KALENDER

adalah semua hari dalam satu tahun sesuai dengan kalender gregorius tanpa terkecuali termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

1.18. KETENTUAN KERAHASIAAN DAN KEAMANAN DATA DAN/ATAU INFORMASI PRIBADI KONSUMEN

Ketentuan Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/Atau Informasi Pribadi Konsumen adalah ketentuan-ketentuan mengenai kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi pribadi konsumen sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Perlindungan Konsumen dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 14/SEOJK.07/2014 Xxxxxxx 00 Xxxxxxx 0000 xxxxxxx Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/Atau Informasi Pribadi Konsumen, beserta penjelasannya, dan perubahan- perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.19. KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

Kontrak Investasi Kolektif adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat Pemegang Unit Penyertaan, dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.

1.20. LAPORAN BULANAN

Laporan adalah laporan BATAVIA OBLIGASI NEGARA 2 yang akan diterbitkan dan disampaikan oleh Bank Kustodian kepada Pemegang Unit Penyertaan selambat-lambatnya pada hari ke-12 (kedua belas) bulan berikut yang memuat sekurang-kurangnya (a) nama, alamat, judul rekening, dan Nomor rekening dari Pemegang Unit Penyertaan, (b) Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir bulan, (c) Jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (d) Total nilai Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (e) tanggal setiap pembagian uang tunai (jika ada), (f) rincian dari portofolio yang dimiliki dan (g) Informasi mengenai ada atau tidak mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali dan/atau pengalihan investasi) atas Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan pada bulan sebelumnya. Apabila pada bulan sebelumnya terdapat mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali dan/atau pengalihan investasi) atas jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka Laporan Bulanan akan memuattambahan informasi mengenai (a) jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki pada awal periode, (b) tanggal, Nilai Aktiva Bersih dan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli atau dijual kembali (dilunasi) pada setiap transaksi selama periode dan (c) rincian status pajak dari penghasilan yang diperoleh Pemegang Unit Penyertaan selama periode tertentu dengan tetap memperhatikan kategori penghasilan dan beban (jika ada) sebagaimana dimaksud dalam peraturan mengenai laporan Reksa Dana. Pada saat Prospektus ini diterbitkan peraturan mengenai laporan Reksa Dana yang berlaku adalah Peraturan BAPEPAM Nomor X.D.1 yang merupakanLampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-06/PM/2004 tanggal 9 Februari 2004 tentang Laporan ReksaDana (“Peraturan BAPEPAM Nomor X.D.1”).

Manajer Investasi / Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib memastikan bahwa pihaknya telah memperoleh persetujuan Pemegang Unit Penyertaan BATAVIA OBLIGASI NEGARA 2 atas penyampaian Laporan Bulanan secara elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-Invest). Pemegang Unit Penyertaan dapat mengakses Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan melalui fasilitas AKSes yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST).

1.21. MANAJER INVESTASI

Manajer Investasi adalah Pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabahnya atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah. Dalam hal ini Manajer Investasi adalah PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen.

1.22. METODE PENGHITUNGAN NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)

Xxxxxx Xxxxhitungan NAB adalah metode yang digunakan dalam menghitung Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana sesuai dengan Peraturan BAPEPAM & LK No.IV.C.2. tentang Nilai Pasar Wajar Dari EfekDalam PortofolioReksa Dana, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor KEP-367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012 (”Peraturan BAPEPAM & LK No. IV.C.2.”) beserta peraturan pelaksanaan lainnya yang terkait seperti Surat Edaran Ketua Dewan Komisioner OJK.

1.23. NASABAH

Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan. Dalam Prospektus ini istilah Nasabah sesuai konteksnya berarti calon Pemegang Unit Penyertaan dan Pemegang Unit Penyertaan.

1.24. NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)

NAB adalah nilai pasar yang wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya.

NAB Reksa Dana dihitung dan diumumkan setiap Hari Bursa.

1.25. NILAI PASAR WAJAR

Nilai Pasar Wajar adalah nilai yang dapat diperoleh dari transaksi Efek yang dilakukan antar para pihak yang bebas bukan karena paksaan atau likuidasi.

Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari suatu Efek dalam portofolio Reksa Dana harus dilakukan sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2.

1.26. OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”)

OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang OJK.

1.27. PENAWARAN UMUM

Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Unit Penyertaan BATAVIA OBLIGASI NEGARA 2 yang dilakukan oleh Manajer Investasi untuk menjual Unit Penyertaan kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya dan Kontrak Investasi Kolektif.

1.28. PENYEDIA JASA KEUANGAN DI SEKTOR PASAR MODAL

Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal adalah Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi, serta Bank Umum yang menjalankan fungsi Kustodian. Dalam Prospektus ini istilah Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal sesuai konteksnya berarti Manajer Investasi dan Bank Kustodian dan atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Xxxxxxx Xxxxxxxxx (jika ada).

1.29. PERIODE PENGUMUMAN NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)

Periode Pengumuman Nilai Aktiva Bersih (NAB) adalah periode di mana Nilai Aktiva Bersih (NAB) BATAVIA OBLIGASI NEGARA 2 diumumkan kepada masyarakat melalui paling kurang satu situs web dari media dan/atau pihak lain yang independen dan dapat diakses bebas oleh masyarakat luas paling lambat pada Hari Bursa berikutnya.

1.30. PERNYATAAN PENDAFTARAN

Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

1.31. POJK TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

POJK Tentang Perlindungan Konsumen adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 tanggal 26 Juli 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.32. POJK TENTANG LAYANAN PENGADUAN KONSUMEN DI SEKTOR JASA KEUANGAN

POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.07/2018 tanggal 10 September 2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.33. POJK TENTANG LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DI SEKTOR JASA KEUANGAN

POJK Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2014 tanggal 16 Januari 2014 (enam belas Januari dua ribu empat belas) tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.34. POJK TENTANG PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME DI SEKTOR JASA KEUANGAN

Adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tanggal 21 Maret 2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan jo. Peraturan Otoritas Jasa Keuangna Nomor 23/POJK.01/2019 tanggal 18 September 2019 Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.35. POJK TENTANG REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif jo. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.04/2020 tanggal 8 Januari 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, beserta penjelasannya, dan perubahan- perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.36. PORTOFOLIO EFEK

Portofolio Efek adalah kumpulan Efek yang merupakan kekayaan BATAVIA OBLIGASI NEGARA 2.

1.37. PROGRAM APU DAN PPT DI SEKTOR JASA KEUANGAN

Adalah Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan adalah upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme sebagaimana dimaksud didalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan.

1.38. PROSPEKTUS

Prospektus adalah setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk Penawaran Umum Reksa Dana dengan tujuan calon Pemegang Unit Penyertaan membeli Unit Penyertaan Reksa Dana, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan OJK yang dinyatakan bukan sebagai Prospektus.

1.39. REKSA DANA

Xxxxx Xxxx adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi. Sesuai Undang- undang Pasar Modal, Reksa Dana dapat berbentuk: (i) Perseroan Tertutup atau Terbuka; atau (ii) Kontrak Investasi Kolektif. Bentuk hukum Reksa Dana yang ditawarkan dalam Prospektus ini adalah Kontrak Investasi Kolektif.

1.40. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan adalah surat yang mengkonfirmasikan pelaksanaan perintah pembelian dan/atau penjualan kembali (pelunasan) Unit Penyertaan dan/atau pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan dan menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan serta berlaku sebagai bukti kepemilikan dalam BATAVIA OBLIGASI NEGARA 2. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian dan akan dikirimkan kepada Pemegang Unit Penyertaan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah:

(i) Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan BATAVIA OBLIGASI NEGARA 2 dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) (in complete application) dan pembayaran telah diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (in good fund) dan Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian sesuai ketentuan pemrosesan pembelian Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam Prospektus ini;

(ii) Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan BATAVIA OBLIGASI NEGARA 2 dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (in complete application) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan penjualan kembali Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam Prospektus ini; dan

(iii) Formulir Pengalihan Investasi dalam BATAVIA OBLIGASI NEGARA 2 dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (in complete application) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Xxxxxxx Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan pengalihan investasi yang ditetapkan dalam Prospektus ini.

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan merupakan surat atau bukti konfirmasi tertulis kepemilikan Unit Penyertaan.

Penyampaian Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan BATAVIA OBLIGASI NEGARA 2 kepada pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud di atas dapat dilakukan melalui:

a. Media elektronik, jika telah memperoleh persetujuan dari pemegang Unit Penyertaan BATAVIA OBLIGASI NEGARA 2; dan/atau

b. Jasa pengiriman, antara lain kurir dan/atau pos.

Pengiriman sebagaimana dimaksud huruf a di atas dilakukan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik. Pengiriman dokumen melalui sarana elektronik tersebut dapat dilakukan setelah terdapat kesepakatan antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

1.41. SISTEM ELEKTRONIK

Sistem Elektronik adalah sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang dapat digunakan untuk :

1. penerimaan Pemegang Unit Penyertaan melalui pembukaan rekening;

2. pembelian Unit Penyertaan (subscription);

3. penjualan kembali Unit Penyertaan (redemption);dan

4. pengalihan investasi (switching)

1.42. UNDANG-UNDANG PASAR MODAL

Undang-Undang Pasar Modal adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaan dan seluruh perubahannya.

BAB II

KETERANGAN MENGENAI BATAVIA OBLIGASI NEGARA 2

2.1. PENDIRIAN BATAVIA OBLIGASI NEGARA 2

BATAVIA OBLIGASI NEGARA 2 adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang termaktub dalam akta-akta sebagai berikut:

a) Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA ABERDEEN STANDARD INDONESIA GOVERNMENT BOND FUND 2 Nomor 48 tanggal 16 Oktober 2019;

b) Addendum Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA ABERDEEN STANDARD INDONESIA GOVERNMENT BOND FUND 2 Nomor 41 tanggal 20 April 2020;

keduanya antara PT Aberdeen Standard Investments Indonesia, pada waktu itu selaku manajer investasi dan Citibank N.A, Indonesia, pada waktu itu selaku bank kustodian;

c) PENGGANTIAN BANK KUSTODIAN DAN ADDENDUM I Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA ABERDEEN STANDARD INDONESIA GOVERNMENT BOND FUND 2 Nomor 42 tanggal 27 April 2021, antara PT Aberdeen Standard Investments Indonesia, pada waktu itu selaku manajer investasi dan Citibank N.A, Indonesia, pada waktu itu selaku bank kustodian awal dan PT Bank DBS Indonesia selaku Bank Kustodian Pengganti; dan

d) PENGGANTIAN MANAJER INVESTASI DAN ADDENDUM II Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA ABERDEEN STANDARD INDONESIA GOVERNMENT BOND FUND 2 Nomor 43 tanggal 27 April 2021, antara PT Aberdeen Standard Investments Indonesia, pada waktu itu selaku manajer investasi awal, PT Batavia Prosperindo Xxxx Xxxxxxxxx selaku Manajer Investasi Pengganti dan PT Bank DBS Indonesia selaku Bank Kustodian;

keempatnya dibuat di hadapan Xxxxxx Xxxxxxxxx XX, X.Xx., notaris di Kota Jakarta Selatan (selanjutnya disebut “Kontrak Investasi Kolektif BATAVIA OBLIGASI NEGARA 2”).

BATAVIA OBLIGASI NEGARA 2 telah mendapat surat pernyataan efektif dari OJK sesuai dengan Surat No. S-1504/PM.21/2019 tanggal 10 Desember 2019.

2.2. PENAWARAN UMUM

2.3. PENEMPATAN DANA AWAL

Tidak ada penempatan dana awal.

2.4. PENGELOLA BATAVIA OBLIGASI NEGARA 2

PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi.

a. Komite Investasi

Komite Investasi BATAVIA OBLIGASI NEGARA 2 bertanggung jawab untuk memberikan pengarahan dan strategi manajemen aset secara umum. Komite Investasi BATAVIA OBLIGASI NEGARA 2 saat ini terdiri dari:

Xxxxx Xxxxxxx, memiliki pengalaman dalam industri pengelolaan dana dan perbankan sejak tahun 1995. Dua posisi profesional Xxxxx yang terakhir sebelum bergabung dengan PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen di Juli 2009 adalah Kepala Penjualan Reksa Dana di

Schroder Investment Management Indonesia, dan Kepala Global Securities Services Deutsche Bank AG Jakarta Lilis menyelesaikan pendidikannya di Oklahoma State University dengan gelar Bachelor of Science degree di bidang Marketing dan International Business. Beliau memiliki Izin Wakil Manajer Investasi berdasarkan Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK No: KEP-99/BL/WMI/2007 tanggal 23 Agustus 2007 yang telah diperpanjang berdasarkan Keputusan Dewan Komisioner OJK No. KEP-211/PM.211/PJ- WMI/2018 tanggal 5 November 2018.

Xxxxxx Xxxxx, memiliki pengalaman dalam industri pengelolaan dana dan perbankan sejak tahun 1997. Dua posisi profesional Xxxxxx yang terakhir sebelum bergabung dengan PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen di April 2010 adalah Fund Administration Services di Deutsche Bank AG dan Manager of Mutual Funds Sales pada Schroder Investment Management Indonesia.Yulius menyelesaikan pendidikan sarjana ekonomi akuntansi di Universitas Tarumanagara. Beliau memiliki Izin Wakil Manajer Investasi berdasarkan Keputusan Ketua BAPEPAM No: KEP-58/PM/WMI/2006 tanggal 11 Mei 2006 yang telah diperpanjang berdasarkan Keputusan Dewan Komisioner OJK No. KEP- 313/PM.211/PJ- WMI/2021 tanggal 12 November 2021.

Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx, memiliki pengalaman dalam industri pengelolaan dana dan perbankan sejak tahun 1996. Memperoleh gelar Bachelor of Science dari Pepperdine University di California dan Master of Business Administration / Master of Arts dalam bidang Business Communications and Public Relations dari European University di Montreux, Swiss. Beliau juga menjabat sebagai dewan komisaris pada beberapa perusahaan swasta.

b. Tim Pengelola Investasi

Tim pengelola investasi BATAVIA OBLIGASI NEGARA 2 terdiri dari:

Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx

Xxxxx Tim Pengelola Investasi, mendapatkan gelar Bachelor of Business with Distinction dari University of Technology Sydney. Memiliki pengalaman di bidang keuangan dan pasar modal sejak tahun 2006. Memiliki Izin Wakil Manajer Investasi berdasarkan Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK No: KEP-45/BL/WMI/2008 tanggal 24 Desember 2008 yang telah diperpanjang berdasarkan Keputusan Dewan Komisioner OJK No. KEP-933/PM.211/PJ- WMI/2018 tanggal 21 Desember 2018.

Angky Hendra

Anggota Tim Pengelola Investasi, mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Tarumanagara. Dan telah bekerja di bidang keuangan dan pasar modal sejak tahun 1998 serta telah menduduki beberapa posisi antara lain Customer Relations dan Research Analyst di PT Ramayana Xxxxx Xxxxxxx. Memiliki Izin Wakil Manajer Investasi berdasarkan Keputusan Ketua BAPEPAM No: KEP-125/PM/WMI/2005 tanggal 20 Desember 2005 yang telah diperpanjang berdasarkan Keputusan Dewan Komisioner OJK No. KEP- 695/PM.211/PJ-WMI/2018 tanggal 14 Desember 2018.

Xxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxx

Anggota Tim Pengelola Xxxxxxxxx, Xxxxxx bergabung di PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen pada tahun 2012. Sebelum bergabung dengan PT Batavia Prosperindo Aset Xxxxxxxxx, Xxxxxx bekerja pada Deutsche Bank AG Jakarta sebagai Fund Accounting Supervisor. Xxxxxx mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi jurusan Akuntansi dari Universitas Indonesia, Depok dan memiliki Izin Wakil Manajer Investasi berdasarkan Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK No: Kep-65/BL/WMI/2012 tanggal 27 Maret 2012 yang telah diperpanjang berdasarkan Keputusan Dewan Komisioner OJK No. KEP- 313/PM.211/PJ-WMI/2021 tanggal 12 November 2021.

Xxxxxx Xxxxxx

Anggota Tim Pengelola Investasi, Gilang memiliki pengalaman di pasar modal sejak 2013. Sebelum bergabung dengan XXXX xx xxxxx Xxxxxxx 0000, Xxxxxx menjabat sebagai Fund Manager di PT BNI Asset Management. Xxxxxx memperoleh gelar Master of Applied Finance dan Bachelor of Business dari Monash University Melbourne. Gilang memiliki Izin Wakil Manajer Investasi berdasarkan Keputusan Keputusan Dewan Komisioner OJK no:

Kep-88/PM.211/WMI/2017 tanggal 21 Maret 2017 yang telah diperpanjang Keputusan Dewan Komisioner OJK No. Kep-87/PM.211/PJ-WMI/2020 tanggal 1 September 2020.

Xxxxx Xxxxxxx

Anggota Tim Pengelola Investasi, Fadil bergabung dengan BPAM sejak bulan November 2018 sebagai Head of Equity. Xxxxx adalah lulusan dari University of South Australia (Adelaide, Australia), dalam bidang Finance and Accounting pada tahun 2009, dan mendapatkan gelar Bachelor of Applied Finance. Beliau memiliki pengalaman di Pasar Modal sejak tahun 2010, dan memulai karirnya di Ciptadana Securities sebagai Research Analyst. Kemudian pada tahun 2011 Fadil bergabung di AIA Financial sebagai Research Analyst, dan bulan Desember 2013 bergabung dengan Trimegah Asset Management sebagai Equity Fund Manager. Fadil memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi dengan No. KEP-84/PM.211/PJ-WMI/2022 tanggal 03 Februari 2022, dan juga sebagai CFA Charterholder.

Xxxxx Xxxxxxxxx

Anggota Tim Pengelola Xxxxxxxxx, Xxxxx memiliki pengalaman di bidang riset sejak 2010. Sebelum bergabung dengan BPAM di bulan Februari 2013, Yohan bekerja di XXX Xxx Xxxx sebagai Research Assistant. Xxxxx merupakan lulusan dari Universitas Surabaya, dan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dalam bidang Manajemen Keuangan. Beliau merupakan pemegang lisensi WMI berdasarkan Keputusan Dewan Otoritas Jasa Keuangan No: Kep-56/PM.211/WMI/2014 yang telah diperpanjang berdasarkan Keputusan Dewan Komisioner OJK No. KEP-199/PM.211/PJ-WMI/2022 tanggal 11 Maret 2022.

Xxxxx Xxxxxxxxxx

Anggota Tim Pengelola Investasi, Wilim bergabung dengan BPAM di tahun 2014. Wilim memiliki pengalaman di bidang riset dengan cakupan berbagai bidang industri sejak 2010. Sebelum bergabung dengan BPAM, Wilim menjabat sebagai Analyst pada PT Ciptadana Securities, Jakarta. Wilim menyelesaikan pendidikannya di Universitas Bina Nusantara, Jakarta dalam bidang Finance Investment dan memperoleh gelar Master of Management. Saat ini Wilim memiliki CFA.Wilim merupakan pemegang lisensi WMI berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK No:KEP-5/PM.211/WMI/2016 tanggal 7 Januari 2016 yang telah diperpanjang berdasarkan Keputusan Dewan Komisioner OJK No. KEP- 135/PM.211/PJ-WMI/2020 tanggal 16 November 2020.

2.5. Ikhtisar Keuangan Singkat Reksa Dana

Ikhtisar keuangan singkat BATAVIA OBLIGASI NEGARA 2 tercantum dalam Informasi Keuangan tambahan yang terdapat dalam Laporan Keuangan Beserta Laporan Auditor Independen BATAVIA OBLIGASI NEGARA 2. Tujuan tabel Ikhtisar keuangan singkat ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana, tetapi seharusnya tidak dianggap sebagai indikasi dari kinerja masa depan akan sama baiknya dengan kinerja masa lalu.

BAB III MANAJER INVESTASI

3.1. Keterangan Singkat Tentang Manajer Investasi

PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen berkedudukan di Jakarta, pada awalnya didirikan dengan nama PT Xxxx Xxxx Xxxxxxxxx pada tahun 1996 berdasarkan Akta No. 133 tanggal 23 Januari 1996 yang dibuat di hadapan Xxxxxxx Xxxxxxx, S.H., Notaris di Jakarta yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai dengan keputusannya No. C2- 1942.HT.01.01.TH1996 tanggal 12 Pebruari 1996, serta setelah mengalami beberapa perubahan, diantaranya perubahan seluruh ketentuan anggaran dasar untuk disesuaikan dengan Undang- Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen No. 37 tanggal 12 Maret 2008, dibuat di hadapan Xxxxxx Xxxxxxxxxx, S.H., Notaris di Jakarta, perubahan mana telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di bawah No. AHU- 39971.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 10 Juli 2008, dan perubahan terakhir sebagaimana dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen No. 4 tanggal 11 November 2019, dibuat di hadapan Xxxx Xxxxxxx, S.H., X.Xx., Notaris di kota Tangerang Selatan, perubahan mana telah diterima dan dicatat dalam Database Sisminbakum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada No. AHU-AH. 01. 00-0000000 tanggal 03 November 2019.

Xxxxxxx Xxxxxxxxx telah diambil alih oleh PT Batavia Prosperindo Internasional sesuai dengan Akta No. 141 tanggal 20 Desember 2000 yang dibuat di hadapan Xx. Xxxxxx Xxxxxxxx, S.H., X.Xx., Xxxxxxx xx Xxxxxxx. Xxxxxx Xxxx Xx. 00 tanggal 26 Januari 2001 yang dibuat di hadapan Xx. Xxxxxx Xxxxxxxx, S.H., X.Xx, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. C-1379 HT.01.04-TH 2001 tanggal 21 Pebruari 2001 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan di bawah No. 676/RUB.09.03/VIII/2001 tanggal 20 Agustus 2001 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Xx. 00, xxxxxxx 00 Xxxxxxxxx 0000, Xxxxxxxx Xx. 0000, xxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx menjadi PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen.

PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen memperoleh izin usaha dari OJK sebagai Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam nomor KEP-03/PM/MI/1996 tanggal 14 Juni 1996.

Direksi dan Dewan Komisaris

Pada saat prospektus ini diterbitkan maka Susunan Direksi dan Dewan Komisaris PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris	Jabatan
Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx	Xxxxxxxxx
M. Xxxx Xxxxxx	Xxxxxxxxx Independen

Direksi	Jabatan
Xxxxx Xxxxxxx	Xxxxxxxx Utama
Xxxxxx Xxxxx	Xxxxxxxx
Xxxxxxxx Xxxx Xxxxxxxx	Xxxxxxxx
Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx	Xxxxxxxx
Xxx Xxxxxxx	Xxxxxxxx

3.2. Pengalaman Manajer Investasi

PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen memiliki dana kelolaan seluruh Reksa Dana yang ditawarkan melalui Penawaran Umum per tanggal 30 Desember 2021 sebesar Rp 42,69Triliun dan mengelola 99 produk Reksa Dana.

PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen adalah perusahaan manajemen investasi yang hanya semata-mata mengelola dana nasabah, sehingga semua keahlian dan kemampuan pengelolaan investasi diarahkan untuk kepentingan nasabah.

Dengan didukung oleh para staf yang berpengalaman dan ahli di bidangnya, serta didukung oleh jaringan sumber daya Group Batavia, PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen akan memberikan pelayanan yang berkualitas kepada para nasabahnya.

3.3. Pihak yang Terafiliasi dengan Manajer Investasi

Perusahaan yang terafiliasi dengan Manajer Investasi di Indonesia adalah PT Batavia Prosperindo Sekuritas PT Batavia Prosperindo Internasional Tbk, PT Batavia Prima Investama, PT Batavia Prosperindo Finance Tbk, PT Batavia Prosperindo Properti, PT Batavia Prosperindo Makmur, PT Malacca Trust Wuwungan Insurance Tbk., dan PT Batavia Prosperindo Trans Tbk

BAB IV BANK KUSTODIAN

4.1. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI BANK KUSTODIAN

Sebagai bagian dari rencana ekspansi bisnis Bank DBS Limited Singapore dalam memperluas jaringan usahanya di Asia, pada tahun 2006, melalui PT. Bank DBS Indonesia (DBSI) mengajukan ijin pembukaan usaha dan operasional Kustodian ke Badan Pengawasan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM & LK). Setelah dilakukan proses pemeriksaan dan pengujian atas kelayakan sistem dan lokasi operasional Kustodian, pada tanggal 9 Agustus 2006 BAPEPAM dan LK menerbitkan ijin Kustodian kepada PT. Bank DBS Indonesia dengan Keputusan Nomor KEP- 02/BL/Kstd/2006.

Setelah mendapatkan ijin Kustodian dari BAPEPAM dan LK, PT. Bank DBS Indonesia melakukan pembukaan rekening depositori di Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

Dalam rangka mendukung peningkatan layanan nasabah dan jenis produk, pada bulan Desember 2007 DBSI mengimplementasikan layanan Fund Administration. Layanan ini ditujukan bagi perusahaan Manajer Investasi yang menerbitkan produk Reksa Dana maupun Lembaga Keuangan lainnya yang membutuhkan jasa layanan Fund Administration

Setelah berhasil menjalankan usaha dan operasional Kustodian selama 3 tahun, DBSI mengajukan permohonan sebagai Sub Registry bagi Penyimpanan dan Penyelesaian Transaksi SBI dan Surat Utang Negara (SUN) ke Bank Indonesia. Pada bulan Oktober 2009, ijin sebagai Sub Registry diberikan oleh Bank Indonesia dan setelah melalui uji coba pada sistem BI-SSSS, pada bulan January 2009 DBSI berhasil melakukan implementasi BI-SSSS.

DBSI telah mendapat sertifikasi kesesuaian Syariah untuk jasa layanan kustodian dari Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. U-188/DSN-MUI/III/2018 tanggal 13-Maret 2018.

4.2. PENGALAMAN BANK KUSTODIAN

Kegiatan Kustodian di DBSI didukung oleh sumber daya manusia yang berpengalaman lebih dari 5-10 tahun dalam industri perbankan dan pasar modal. Dalam hal menjalankan kegiatan operasional untuk menyelesaian transaksi nasabah Kustodian, DBSI didukung oleh sistem yang menggunakan teknologi terkini dan selalu melakukan peningkatan agar mampu bersaing dalam memenuhi harapan nasabah akan sistem yang fleksibel, seiring dengan kecenderungan pasar dan kompleksitas produk. Dalam mencapai sistem operasional yang efisien dan aman, sistem Kustodian DBSI tersambung secara STP dengan KSEI (C-BEST) , BI-SSSS, sistem Fund Administration dan internal bank.

Layanan jasa di Xxxxxxxan DBSI terdiri dari :

1. Pembukaan Rekening Dana dan Kustodian

2. Penyimpanan Efek

3. Penyelesaian Transaksi Efek

4. Sub Registry SBI & SUN

5. Penyelesaian Transaksi Efek melalui Euroclear atau Xxxxxxxxxxx

6. Tindakan Korporasi (Corporate Action)

7. Administrasi Reksa Dana (Fund Administration)

8. Pelaporan dan Konfirmasi

9. Tagihan Biaya Jasa Kustodian (Billing) dan Rekonsiliasi

10. Perencanaan Kesinambungan Usaha (Business Continuity Plan) dan Manajemen Resiko Operasional (Operational Management Risk)

PT. Bank DBS Indonesia memiliki lokasi DRC (Disaster Recovery Center) sekitar 30-45 menit dari kantor pusat di Jl. DBS Bank Tower Lantai 33 Jakarta dan mengadakan pengujian Business Contunuity Plan (BCP) minimal 2 (dua) kali dalam setahun.

4.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN BANK KUSTODIAN

Pihak/perusahaan yang terafiliasi dengan Bank Kustodian di Indonesia adalah PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia.

BAB V

TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, PEMBATASAN INVESTASI, DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku, dan ketentuan-ketentuan lain dalam Kontrak Investasi Kolektif BATAVIA XXXXXXXX XXXXXX 0, xxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx Investasi, Pembatasan Investasi, dan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi BATAVIA OBLIGASI NEGARA 2 adalah sebagai berikut:

5.1. TUJUAN INVESTASI

5.2. KEBIJAKAN INVESTASI

BATAVIA OBLIGASI NEGARA 2 melakukan investasi dengan komposisi portofolio investasi:

a. minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek bersifat utang yang diperdagangkan baik di dalam maupun di luar negeri; dan

b. minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito;

sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Efek bersifat utang sebagaimana dimaksud dalam angka 5.2. huruf a di atas meliputi:

i. Efek Bersifat Utang dan/atau Efek Syariah Berpendapatan Tetap yang diperdagangkan baik di dalam maupun di luar negeri;

ii. Efek Bersifat Utang dan/atau Efek Syariah Berpendapatan Tetap yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;

iii. Efek Bersifat Utang dan/atau Efek Syariah Berpendapatan Tetap yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;

iv. Efek Beragun Aset yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan sudah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek yang terdaftar di OJK;

v. Efek Bersifat Utang dan/atau Efek Syariah Berpendapatan Tetap yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan telah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek yang terdaftar di OJK dan masuk dalam kategori layak investasi (investment grade); dan/atau

vi. Efek Bersifat Utang dan/atau Efek Syariah Berpendapatan Tetap lainnya yang ditetapkan oleh OJK di kemudian hari.

Dalam hal BATAVIA OBLIGASI NEGARA 2 berinvestasi pada Efek luar negeri, paling banyak 15% (lima belas persen) dari Nilai Aktiva Bersih BATAVIA OBLIGASI NEGARA 2 diinvestasikan pada Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web. Manajer Investasi wajib memastikan kegiatan investasi BATAVIA OBLIGASI NEGARA 2 pada Efek luar negeri tidak akan bertentangan dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia dan hukum Negara yang mendasari penerbitan Efek luar negeri tersebut.

Manajer Investasi dapat mengalokasikan kekayaan BATAVIA OBLIGASI NEGARA 2 pada kas hanya dalam rangka pengelolaan risiko investasi portofolio yang bersifat sementara, penyelesaian transaksi Efek, pemenuhan kewajiban pembayaran kepada Pemegang Unit Penyertaan dan biaya- biaya BATAVIA OBLIGASI NEGARA 2 serta mengantisipasi kebutuhan likuiditas lainnya berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif BATAVIA OBLIGASI NEGARA 2.

Kebijakan investasi sebagaimana disebutkan diatas wajib telah dipenuhi oleh Manajer Investasi paling lambat dalam waktu 150 (seratus lima puluh) Hari Bursa setelah efektifnya pernyataan pendaftaran BATAVIA OBLIGASI NEGARA 2.

Manajer Investasi dilarang melakukan perubahan atas kebijakan investasi BATAVIA OBLIGASI NEGARA 2 tersebut pada angka 5.2. huruf a dan b di atas, kecuali dalam rangka:

a. Penyesuaian terhadap peraturan baru dan/atau perubahan terhadap peraturan perundang- undangan; dan/atau

b. Penyesuaian terhadap kondisi tertentu yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

5.3. PEMBATASAN INVESTASI

Sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dalam melaksanakan pengelolaan BATAVIA OBLIGASI NEGARA 2, Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan yang dapat menyebabkan BATAVIA OBLIGASI NEGARA 2:

a. memiliki Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web;

b. memiliki Efek yang diterbitkan oleh 1 (satu) perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud atau lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih BATAVIA OBLIGASI NEGARA 2 pada setiap saat;

c. memiliki Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efek- nya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud;

d. memiliki Efek yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih BATAVIA OBLIGASI NEGARA 2 pada setiap saat, kecuali:

1. Sertifikat Bank Indonesia;

2. Efek yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan/atau

3. Efek yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;

e. memiliki efek derivatif:

1. yang ditransaksikan di luar Bursa Efek dengan 1 (satu) pihak Lembaga Jasa Keuangan dengan nilai eksposur lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih BATAVIA OBLIGASI NEGARA 2 pada setiap saat; dan

2. dengan nilai eksposur global bersih lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih BATAVIA OBLIGASI NEGARA 2 pada setiap saat;

f. memiliki Efek Beragun Aset yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih BATAVIA OBLIGASI NEGARA 2 pada setiap saat dengan ketentuan setiap seri Efek Beragun Aset tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih BATAVIA OBLIGASI NEGARA 2 pada setiap saat;

g. memiliki Efek Bersifat Utang, Efek Syariah Berpendapatan Tetap, Efek Beragun Aset, dan/atau Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 5% (lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih BATAVIA OBLIGASI NEGARA 2 pada setiap saat atau secara keseluruhan lebih dari 15% (lima belas persen) dari Nilai Aktiva Bersih BATAVIA OBLIGASI NEGARA 2 pada setiap saat. Larangan ini tidak berlaku bagi Efek Bersifat Utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau Pemerintah Daerah;

h. memiliki Unit Penyertaan suatu Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih BATAVIA OBLIGASI NEGARA 2 pada setiap saat dengan ketentuan setiap Dana Investasi Real Estat tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih BATAVIA OBLIGASI NEGARA 2 pada setiap saat;

i. memiliki Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, jika Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tersebut dan BATAVIA OBLIGASI NEGARA 2 dikelola oleh Manajer Investasi;

j. memiliki Portofolio Efek berupa Efek yang diterbitkan oleh Pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih BATAVIA OBLIGASI NEGARA 2 pada setiap saat, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;

k. memiliki Efek yang diterbitkan oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan;

l. membeli Efek dari calon atau Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari calon atau Pemegang Unit Penyertaan;

m. terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;

n. terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki (short sale);

o. terlibat dalam transaksi marjin;

p. menerima pinjaman secara langsung termasuk melakukan penerbitan obligasi atau Efek Bersifat Utang lainnya, kecuali pinjaman jangka pendek dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan dalam rangka pemenuhan transaksi pembelian kembali dan/atau pelunasan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari nilai portofolio BATAVIA OBLIGASI NEGARA 2 pada saat terjadinya pinjaman;

q. memberikan pinjaman secara langsung, kecuali pembelian obligasi, Efek Bersifat Utang lainnya, dan/atau penyimpanan dana di bank;

r. membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut adalah Manajer Investasi atau Afiliasi dari Manajer Investasi, kecuali:

1. Efek Bersifat Utang yang ditawarkan mendapat peringkat layak investasi; dan/atau

2. terjadi kelebihan permintaan beli dari Efek yang ditawarkan;

Larangan membeli Efek yang ditawarkan dalam Penawaran Umum dari pihak terafiliasi Manajer Investasi tidak berlaku jika hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;

s. terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi atau Afiliasi dari Manajer Investasi;

t. membeli Efek Beragun Aset, jika:

1. Efek Beragun Aset tersebut dikelola oleh Xxxxxxx Xxxxxxxxx; dan/atau

2. Manajer Investasi terafiliasi dengan kreditur awal Efek Beragun Aset, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah; dan

u. terlibat dalam transaksi penjualan Efek dengan xxxxx membeli kembali dan pembelian efek dengan xxxxx menjual kembali.

Pembatasan investasi tersebut di atas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat Prospektus ini dibuat yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai perubahan atau penambahan atas peraturan atau adanya kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah termasuk OJK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Dalam hal BATAVIA OBLIGASI NEGARA 2 berinvestasi pada Efek bersifat utang yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum, Manajer Investasi wajib memastikan pemenuhan ketentuan peraturan dan kebijakan OJK mengenai investasi pada Efek bersifat utang yang tidak ditawarkan melalui Penawaran Umum.

Dalam hal Manajer Investasi bermaksud membeli Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri, pelaksanaan pembelian Efek tersebut baru dapat dilaksanakan setelah tercapainya kesepakatan mengenai tata cara pembelian, penjualan, penyimpanan, pencatatan dan hal-hal lain sehubungan dengan pembelian Efek tersebut antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

5.5 KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Setiap hasil investasi yang diperoleh BATAVIA OBLIGASI NEGARA 2 dari dana yang diinvestasikan (jika ada), akan dibukukan kembali kedalam BATAVIA XXXXXXXX XXXXXX 0 xxxxxxxx xxxxxxxxxxx akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersih BATAVIA OBLIGASI NEGARA 2.

Dengan tetap memperhatikan pencapaian tujuan investasi jangka panjang, Manajer Investasi memiliki kewenangan untuk membagikan atau tidak membagikan hasil investasi yang telah dibukukan ke dalam BATAVIA XXXXXXXX XXXXXX 0 xxxxxxxx (xxxx xxx), xxxxx menentukan besarnya hasil investasi yang akan dibagikan kepada Pemegang Unit Penyertaan.

Dalam hal Manajer Investasi memutuskan untuk membagikan hasil investasi, pembagian hasil investasi akan dilakukan secara serentak kepada seluruh Pemegang Unit Penyertaan dalam bentuk tunai atau dapat dikonversikan menjadi Unit Penyertaan baru yang besarnya proporsional berdasarkan kepemilikan Unit Penyertaan dari setiap Pemegang Unit Penyertaan. Bentuk pembagian hasil investasi dalam bentuk tunai atau Unit Penyertaan tersebut akan dilakukan secara konsisten oleh Manajer Investasi. Pembagian hasil investasi tersebut di atas (jika ada), akan menyebabkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan menjadi terkoreksi.

Pembagian hasil investasi dalam bentuk tunai atau Unit Penyertaan (jika ada), akan diinformasikan secara tertulis terlebih dahulu kepada Pemegang Unit Penyertaan.

Dalam hal Manajer Investasi memutuskan untuk membagikan hasil investasi dalam bentuk Unit Penyertaan, Manajer Investasi akan menginstruksikan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk mengkonversikan hasil investasi menjadi Unit Penyertaan baru dengan menggunakan Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa disampaikannya instruksi tersebut kepada Bank Kustodian sesegera mungkin, paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak tanggal dilakukannya pembagian hasil investasi.

Dalam hal Manajer Investasi memutuskan untuk membagikan hasil investasi dalam bentuk tunai, pembayaran pembagian hasil investasi dalam bentuk tunai tersebut (jika ada) akan dilakukan melalui pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak tanggal dilakukannya pembagian hasil investasi. Semua biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah sehubungan dengan pembayaran pembagian hasil investasi berupa uang tunai tersebut (jika ada) menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan.

Dalam hal Manajer Investasi tidak membagikan hasil investasi, maka Pemegang Unit Penyertaan yang ingin merealisasikan investasinya dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya.

BAB VI

METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR EFEK DALAM PORTOFOLIO BATAVIA OBLIGASI NEGARA 2

Metode penghitungan nilai pasar wajar Xxxx xxxxx xxxxxxxxxx XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX 0 yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan XX Xxxxx XX.X.0 dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, memuat antara lain ketentuan sebagai berikut:

1. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana wajib dihitung dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian paling lambat pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) setiap Hari Bursa, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir atas Efek tersebut di Bursa Efek;

b. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari:

1) Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (over the counter);

2) Efek yang tidak aktif diperdagangkan di Bursa Efek;

3) Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang asing;

4) Instrumen pasar uang dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;

5) Efek lain yang transaksinya wajib dilaporkan kepada Penerima Laporan Transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/POJK.04/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Pelaporan Transaksi Efek;

6) Efek lain yang berdasarkan Keputusan OJK dapat menjadi Portofolio Efek Reksa Dana; dan/atau

7) Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.

c. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.

d. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b butir 1) sampai dengan butir 6), dan angka 2 huruf c dari Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 ini, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten, dengan mempertimbangkan antara lain:

1) harga perdagangan sebelumnya;

2) harga perbandingan Efek sejenis; dan/atau

3) kondisi fundamental dari penerbit Efek.

e. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b butir 7 dari Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 ini, Manajer Investasi wajib menghitung Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten dengan mempertimbangkan:

1) harga perdagangan terakhir Efek tersebut;

2) kecenderungan harga Efek tersebut;

3) tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir (jika berupa Efek bersifat utang);

4) informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;

5) perkiraan rasio pendapatan harga (price earning ratio), dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis (jika berupa saham);

6) tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis (jika berupa Efek bersifat utang); dan

7) harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari (jika berupa derivatif atas Efek).

f. Dalam hal Manajer Investasi menganggap bahwa harga pasar wajar yang ditetapkan LPHE tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang wajib dibubarkan karena:

1) diperintahkan oleh BAPEPAM dan LK sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau

2) total Nilai Aktiva Bersih kurang dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa secara berturut-turut,

Manajer Investasi dapat menghitung sendiri Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan

diterapkan secara konsisten.

g. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana tersebut, wajib dihitung dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

2. Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.

3. Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tanpa memperhitungkan peningkatan atau penurunan kekayaan Reksa Dana karena permohonan pembelian dan/atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.

LPHE (Lembaga Penilaian Harga Efek) adalah Pihak yang telah memperoleh izin usaha dari OJK untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan harga pasar wajar, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor V.C.3 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor Kep-183/BL/2009 tanggal 30 Juni 2009 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan memenuhi ketentuan dalam Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 tersebut di atas, dengan tetap memperhatikan peraturan, kebijakan dan persetujuan OJK yang mungkin dikeluarkan atau diperoleh kemudian setelah dibuatnya Prospektus ini.

BAB VII PERPAJAKAN

Berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku, penerapan Pajak Penghasilan (PPh) atas pendapatan Reksa Dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, adalah sebagai berikut:

Uraian

Perlakuan PPh

Dasar Hukum

a. Pembagian Uang Tunai (dividen)

b. Bunga Obligasi

c. Capital Gain / Diskonto Obligasi

d. Bunga Deposito dan Diskonto Sertifikat Bank Indonesia

e. Capital Gain Saham di Bursa

f. Commercial Paper dan Surat Utang lainnya

g. Bagian laba termasuk penjualan kembali (redemption) Unit Penyertaan

Bukan Objek Pajak*

PPh Final**

PPh Final (20%)

PPh Final (0,1%) PPh Tarif Umum

Bukan Objek PPh

Pasal 4 (3) huruf f angka 1 butir b) UU PPh, sebagaimana yang telah diubah dengan UU Xx 00 Xxxxx 0000 (XX Xxxxx Xxxxx) dan peraturan pelaksananya PP No 9 Tahun 2021

Pasal 4 (2) d huruf a an Pasal 17 (7) UU PPh dan Pasal 2 PP No. 91 Tahun 2021

Pasal 4 (2) huruf a dan Pasal 17 (7) UU PPh dan Pasal 2 PP No. 91 Tahun 2021

Pasal 4 (2) huruf a UU XXx, Xxxxx 0 PP Nomor 131 tahun 2000 dan Pasal

3 Keputusan Menteri Keuangan R.I. Nomor 51/KMK.04/2001

Pasal 4 (2) huruf c UU PPh dan Pasal 1 PP Nomor 14 Tahun 1997

Pasal 4 (1) UU PPh.

Pasal 4 (3) huruf i UU PPh

* Merujuk pada:

- Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir b) UU Xx. 0 Xxxxx 0000 xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxxx sebagaimana yang terakhir diubah dengan Pasal 111 UU Xx. 00 Xxxxx 0000 xxxxxxx Xxxxx Xxxxx (“Undang-Undang PPh”), dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri dikecualikan dari objek pajak;

- Pasal 4 angka 2 PP No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha mengenai perubahan PP Xx. 00 Xxxxx 0000 xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan:

• Pasal 2A ayat (1) : pengecualian penghasilan berupa dividen dari objek Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir b) Undang-Undang PPh berlaku untuk dividen yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak badan dalam negeri sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; dan

• Pasal 2A ayat (5) : dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir

b) Undang-Undang PPh, tidak dipotong Pajak Penghasilan.

** Sesuai dengan Peraturan Pemerintah R.I. No. 91 Tahun 2021 (“PP Xx. 00 Xxxxx 0000”), xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx bersifat final atas penghasilan bunga obligasi/diskonto obligasi yang diterima atau

diperoleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebesar 10% (sepuluh persen) dari dasar pengenaan pajak penghasilan.

Informasi perpajakan tersebut di atas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang berlaku terhadap Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana sampai dengan Prospektus BATAVIA OBLIGASI NEGARA 2 ini dibuat. Apabila di kemudian hari terdapat perubahan atau perbedaan interpretasi atas peraturan perpajakan yang berlaku, maka Manajer Investasi akan menyesuaikan informasi perpajakan di atas.

Dalam hal terdapat pajak yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku, pemberitahuan kepada calon Pemegang Unit Penyertaan tentang pajak yang harus dibayar tersebut akan dilakukan dengan mengirimkan surat tercatat kepada calon Pemegang Unit Penyertaan segera setelah Manajer Investasi mengetahui adanya pajak tersebut yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan.

Kewajiban mengenai pajak yang harus dibayar oleh Pemegang Unit Penyertaan merupakan kewajiban pribadi dari Pemegang Unit Penyertaan.

BAB VIII

MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR RISIKO UTAMA

Pemegang Unit Penyertaan BATAVIA OBLIGASI NEGARA 2 dapat memperoleh manfaat investasi sebagai berikut:

MANFAAT INVESTASI

BATAVIA OBLIGASI NEGARA 2 memberikan manfaat dan kemudahan bagi Pemegang Unit Penyertaan antara lain:

(1) Pengelolaan Investasi yang professional dan berpengalaman

BATAVIA OBLIGASI NEGARA 2 dikelola oleh PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen yang sudah berpengalaman di bidang pengelolaan dana serta didukung dengan akses informasi pasar yang komprehensif , lengkap dan menyeluruh baik dalam dan luar negeri , sehingga pemodal dapat memiliki portofolio yang terdiversifikasi dengan baik tanpa harus terus-menerus melakukan analisa untuk pengambilan keputusan investasi yang tepat.

(2) Diversifikasi Investasi

Investasi BATAVIA OBLIGASI NEGARA 2 didiversifikasikan dalam Portofolio Efek sehingga memungkinkan risiko investasi yang lebih tersebar.

(3) Likuiditas

Likuiditas BATAVIA OBLIGASI NEGARA 2 terjamin, karena setiap Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali Unit Penyertaannya setiap saat.

(4) Informasi Yang Transparan

BATAVIA OBLIGASI NEGARA 2 memberikan informasi yang transparan dan terkini sehingga Pemegang Unit Penyertaan dapat mengetahui jenis portfolio investasi, biaya invetasi yang dibebankan serta risiko-risiko investasi yang mungkin dihadapi.

Sedangkan risiko investasi dalam BATAVIA OBLIGASI NEGARA 2 dapat disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:

8.1. Risiko Politik dan Ekonomi

Perubahan politik dan kebijakan Peraturan Pemerintah yang dapat mempengaruhi secara material kinerja usaha perusahaan baik yang tercatat di Bursa Efek maupun perusahaan yang menerbitkan instrumen pasar uang yang menjadi portofolio Reksa Dana.

8.2. Risiko Berkurangnya Nilai Unit Penyertaan yang diterima oleh Pemegang Unit Penyertaan

Harga Unit Penyertaan dapat turun ataupun naik dan investasi awal dapat berkurang atau bertambah. Berkurangnya Unit Penyertaan dapat disebabkan oleh kondisi makro dan keamanan, wanprestasi dari pihak-pihak yang terkait dengan Reksa Dana dan perubahan nilai instrumen pasar uang sebagai akibat pergerakan suku bunga dan kurs mata uang secara signifikan. Perubahan pada nilai tukar Rupiah terhadap valuta asing dapat pula menyebabkan nilai suatu investasi pada Reksa Dana berkurang atau meningkat secara tajam dipandang dari sudut mata uang asing.

8.3. Risiko Volatilitas

Dengan menanamkan modal dalam Efek Bersifat Ekuitas maka nilainya dapat mengalami volatilitas harga pasar yang lebih besar dibandingkan dengan semua investasi dalam Efek berpendapatan tetap.

8.4. Risiko Likuiditas

Penjualan kembali Unit tergantung pada likuiditas dari Portofolio atau kemampuan dari Manajer Investasi untuk membeli kembali Unit (melunasi) dengan menyediakan uang tunai dengan segera.

8.5. Risiko Atas Pertanggungan Kekayaan Xxxxx Xxxx

Pertanggungan asuransi atas kekayaan BATAVIA OBLIGASI NEGARA 2 dilaksanakan oleh Bank Kustodian dengan cara yang dianggap baik dan layak. Hal-hal yang tidak diinginkan yang dapat terjadi antara lain: wanprestasi pihak terkait misalnya, Bank Kustodian, Pialang; dan bencana alam, kebakaran atau kerusuhan dapat mempengaruhi Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana.

8.6. Risiko Pembubaran dan Likuidasi

Dalam hal (i) diperintahkan oleh OJK; atau (ii) Nilai Aktiva Bersih BATAVIA OBLIGASI NEGARA 2 menjadi kurang dari Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut, maka sesuai dengan ketentuan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif serta pasal 28.1 butir (ii) atau (iii) dari Kontrak Investasi Kolektif BATAVIA OBLIGASI NEGARA 2, Manajer Investasi akan melakukan pembubaran dan likuidasi, sehingga hal ini akan mempengaruhi hasil investasi BATAVIA OBLIGASI NEGARA 2.

8.7. Risiko Nilai Tukar Mata Uang

Dalam hal BATAVIA OBLIGASI NEGARA 2 berinvestasi pada Efek dalam denominasi selain Rupiah, perubahan nilai tukar mata uang selain Rupiah terhadap mata uang Rupiah yang merupakan denominasi mata uang dari BATAVIA OBLIGASI NEGARA 2 dapat berpengaruh terhadap Nilai Aktiva Bersih (NAB) dari BATAVIA OBLIGASI NEGARA 2.

BAB IX

ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA

Dalam pengelolaan BATAVIA OBLIGASI NEGARA 2 terdapat biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh BATAVIA OBLIGASI NEGARA 2, Manajer Investasi maupun Pemegang Unit Penyertaan. Perincian biaya- biaya dan alokasinya adalah sebagai berikut:

9.1. BIAYA YANG MENJADI BEBAN BATAVIA OBLIGASI NEGARA 2

a. Imbalan jasa Manajer Investasi maksimum sebesar 2% (dua persen) per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih BATAVIA OBLIGASI NEGARA 0 xxxxxxxxxxx 000 (xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat, dan dibayarkan setiap bulan;

b. Imbalan jasa Bank Kustodian sebesar maksimum 0,15% (nol koma lima belas persen) per tahun yang diperhitungkan secara harian dari Nilai Aktiva Bersih BATAVIA OBLIGASI NEGARA 0 xxxxxxxxxxx 000 (xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan;

c. Biaya transaksi Efek dan registrasi Efek;

d. Biaya pembaharuan Prospektus yaitu biaya pencetakan dan distribusi pembaharuan Prospektus, termasuk laporan keuangan tahunan yang disertai dengan laporan Akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat yang lazim kepada Pemegang Unit Penyertaansetelah BATAVIA OBLIGASI NEGARA 2 mendapat pernyataan efektif dari OJK;

e. Biaya pemasangan berita/pemberitahuan disurat kabar mengenai rencana perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan/atau prospektus (jika ada) dan perubahan Kontrak Investasi Kolektif setelah BATAVIA OBLIGASI NEGARA 2 dinyatakan efektif oleh OJK;

f. Biaya-biaya yang dikenakan oleh penyedia jasa sistem pengelolaan investasi terpadu untuk pendaftaran dan penggunaan sistem terkait serta sistem dan/atau instrumen penunjang lainnya yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan OJK (jika ada);

g. Biaya-biaya atas jasa auditor yang memeriksa Laporan Keuangan Tahunan BATAVIA OBLIGASI NEGARA 2;

h. Biaya asuransi (jika ada); dan

i. Pengeluaran pajak yang berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya-biaya di atas (jika ada).

9.2. BIAYA YANG MENJADI BEBAN MANAJER INVESTASI

a. Biaya persiapan pembentukan BATAVIA OBLIGASI NEGARA 2 yaitu biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif, pembuatan dan distribusi Prospektus awal, dan penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan termasukImbalan Jasa Akuntan, Konsultan Hukum dan Notaris;

b. Biaya administrasi pengelolaan portofolio BATAVIA OBLIGASI NEGARA 2 yaitu biaya telepon, faksimili, fotokopi dan transportasi;

c. Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur, biaya promosi dan iklan dariBATAVIA OBLIGASI NEGARA 2;

d. Biaya pencetakan dan distribusi Formulir Pembukaan Rekening Efek, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan (jika ada), Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan (jika ada), dan Formulir Pengalihan Investasi (Jika ada); dan

e. Imbalan jasa Konsultan Hukum, Akuntan, Notaris dan beban lainnya kepada pihak ketiga (jika ada) berkenaan dengan Pembubaran dan likuidasi BATAVIA OBLIGASI NEGARA 2 serta harta kekayaannya.

9.3. BIAYA YANG MENJADI BEBAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

a. Biaya pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) maksimum sebesar 5% (lima persen) dari nilai transaksi pembelian Unit penyertaan yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan BATAVIA OBLIGASI NEGARA 2. Biaya pembelian Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada);

b. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (redemption fee) - maksimum sebesar 5% (lima persen) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan penjualan kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan BATAVIA OBLIGASI NEGARA 2 yang dimilikinya. Biaya penjualan kembali Unit

Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada);

c. Biaya pengalihan investasi (switching fee) maksimum sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari nilai transaksi pengalihan investasi yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pengalihan investasi dari BATAVIA OBLIGASI NEGARA 2 ke reksa dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi. Biaya pengalihan investasi tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada);

d. Biaya pemindahbukuan/transfer bank (jika ada) sehubungan dengan pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan, pengembalian sisa uang pembelian Unit Penyertaan yang ditolak dan pembayaran hasil penjualan kembali Unit Penyertaan ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan; dan

e. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan (jika ada).

f. Biaya penerbitan dan distribusi Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang timbul setelah BATAVIA OBLIGASI NEGARA 2 dinyatakan Efektif oleh OJK, dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta penyampaian Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak;

9.4. Biaya Konsultan Hukum, Biaya Notaris, Biaya Akuntan dan/atau konsultan lainnya (jika ada) menjadi beban Manajer Investasi, Bank Kustodian dan/atau BATAVIA OBLIGASI NEGARA 2 sesuai dengan Pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa dari profesi dimaksud.

9.5. ALOKASI BIAYA

JENIS BIAYA	BESAR BIAYA	KETERANGAN
Dibebankan kepada BATAVIA OBLIGASI NEGARA 2:
a. Imbalan Jasa Manajer Investasi	Maks. 2%	Per tahun dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih BATAVIA OBLIGASI NEGARA 0 xxxxxxxxxxx 000 (xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx) Hari Kalender per tahun dan dibayar setiap bulan
b. Imbalan jasa Bank Kustodian	Maks. 0,15%	Per tahun dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih BATAVIA OBLIGASI NEGARA 0 xxxxxxxxxxx 000 (xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx) Hari Kalender per tahun dan dibayar setiap bulan.
Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan: a. Biaya pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) b. Biaya penjualan kembali (redemption fee) c. Biaya pengalihan investasi (switching fee) d. Semua Biaya Bank e. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di	Maks. 5% Maks. 5% Maks. 0,5% Jika ada Jika ada	dari nilai transaksi pembelian Unit penyertaan dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan dari nilai transaksi pengalihan investasi Biaya pembelian, penjualan kembali Unit Penyertaan dan pengalihan investasi tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)

atas (jika ada)

dan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak

Jika ada

Biaya–biaya di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perpajakan.

BAB X

HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Dengan tunduk pada syarat-syarat sesuai tertulis dalam Kontrak Investasi Kolektif BATAVIA OBLIGASI NEGARA 2, setiap pemegang Unit Penyertaan BATAVIA OBLIGASI NEGARA 2 mempunyai hak-hak sebagai berikut:

1. Memperoleh Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan BATAVIA OBLIGASI NEGARA 2 Yaitu Surat Konfirmasi Tertulis Kepemilikan Unit Penyertaan BATAVIA OBLIGASI NEGARA 2

Pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang dapat diakses melalui fasilitas AKSes yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah :

(i) Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan BATAVIA OBLIGASI NEGARA 2 dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) (in complete application) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (in good fund) dan Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian sesuai ketentuan pemrosesan pembelian Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam Prospektus ini;

(iii) Formulir Pengalihan Investasi dalam BATAVIA OBLIGASI NEGARA 2 dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (in complete application) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Xxxxxxx Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan pengalihan investasi yang ditetapkan dalam Prospektus ini.

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dijual kembali, investasi yang dialihkan dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan tersebut dibeli dan dijual kembali serta investasi dialihkan.

2. Memperoleh Pembagian Hasil Investasi Sesuai Kebijakan Pembagian Hasil Investasi

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan pembagian hasil investasi sesuai dengan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi sebagaimana dimaksud dalam Bab V Prospektus ini.

3. Menjual Kembali Sebagian Atau Seluruh Unit Penyertaan BATAVIA OBLIGASI NEGARA 2

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan BATAVIA OBLIGASI NEGARA 2 yang dimilikinya kepada Manajer Investasi setiap Hari Bursa sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Bab XIV Prospektus.

4. Mengalihkan Sebagian Atau Seluruh Investasi Dalam BATAVIA OBLIGASI NEGARA 2

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam BATAVIA OBLIGASI NEGARA 2 ke Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Xxxxxxx Investasi seusai dengan syarat dan ketentuan dalam Bab XV Prospektus.

5. Memperoleh Informasi Mengenai Nilai Aktiva Bersih Harian Setiap Unit Penyertaan Xxx Xxxxxxx BATAVIA OBLIGASI NEGARA 2

Setiap Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan informasi Nilai Aktiva Bersih harian setiap Unit Penyertaan dan Xxxxxxx 00 (xxxx xxxxx) hari serta 1 (satu) tahun terakhir dari BATAVIA OBLIGASI NEGARA 2 yang dipublikasikan di harian tertentu.

6. Memperoleh Laporan Keuangan Tahunan

Setiap Pemegang Unit Penyertaan berhak memperoleh laporan keuangan tahunan yang akan dimuat dalam pembaharuan Prospektus.

7. Memperoleh Laporan Bulanan (Laporan BATAVIA OBLIGASI NEGARA 2)

Setiap Pemegang Unit Penyertaan berhak memperoleh Laporan Bulanan yang akan dikirimkan oleh Bank Kustodian ke alamat tinggal/alamat kantor/alamat email Pemegang Unit Penyertaan.

8. Memperoleh Bagian Atas Hasil Likuidasi Secara Proporsional Dengan Kepemilikan Unit Penyertaan Dalam Hal BATAVIA OBLIGASI NEGARA 2 Dibubarkan Dan Dilikuidasi

Dalam hal BATAVIA OBLIGASI NEGARA 2 dibubarkan dan dilikuidasi maka hasil likuidasi harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

BAB XI PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

11.1 HAL-HAL YANG MENYEBABKAN BATAVIA OBLIGASI NEGARA 2 WAJIB DIBUBARKAN

BATAVIA OBLIGASI NEGARA 2 wajib dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:

a. jika dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) Hari Bursa, BATAVIA OBLIGASI NEGARA 2 yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah);

b. diperintahkan oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;

c. total Nilai Aktiva Bersih BATAVIA OBLIGASI NEGARA 2 kurang dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau

d. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan BATAVIA OBLIGASI NEGARA 2.

11.2 PROSES PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI BATAVIA OBLIGASI NEGARA 2

Dalam hal BATAVIA OBLIGASI NEGARA 2 wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf a di atas, maka Manajer Investasi wajib:

i) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dan mengumumkan rencana pembubaran BATAVIA OBLIGASI NEGARA 2 kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas;

ii) menginstruksikan paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih awal (harga par) dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas; dan

iii) membubarkan BATAVIA XXXXXXXX XXXXXX 0 xxxxx xxxxxx xxxxx paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas, dan menyampaikan laporan pembubaran BATAVIA OBLIGASI NEGARA 2 kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak BATAVIA OBLIGASI NEGARA 2 dibubarkan yang disertai dengan:

1. akta pembubaran BATAVIA OBLIGASI NEGARA 2 dari Notaris yang terdaftar di OJK; dan

2. laporan keuangan pembubaran BATAVIA OBLIGASI NEGARA 2 yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK, jika BATAVIA OBLIGASI NEGARA 2 telah memiliki dana kelolaan.

Dalam hal BATAVIA OBLIGASI NEGARA 2 wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf b di atas, maka Manajer Investasi wajib:

i) mengumumkan rencana pembubaran BATAVIA OBLIGASI NEGARA 2 paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih BATAVIA OBLIGASI NEGARA 2;

ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK, untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan

iii) menyampaikan laporan pembubaran BATAVIA OBLIGASI NEGARA 2 kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran BATAVIA OBLIGASI NEGARA 2 oleh Otoritas Jasa Keuangan dengan dokumen sebagai berikut:

1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;

2. laporan keuangan pembubaran BATAVIA OBLIGASI NEGARA 2 yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK;

3. akta pembubaran BATAVIA OBLIGASI NEGARA 2 dari Notaris yang terdaftar di OJK.

Dalam hal BATAVIA OBLIGASI NEGARA 2 wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf c di atas, maka Manajer Investasi wajib:

i) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir BATAVIA OBLIGASI NEGARA 2 dan mengumumkan kepada para Pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran BATAVIA OBLIGASI NEGARA 2 paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf c di atas serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih BATAVIA OBLIGASI NEGARA 2;

ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf c di atas untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan

iii) menyampaikan laporan pembubaran BATAVIA OBLIGASI NEGARA 2 kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf c di atas dengan dokumen sebagai berikut:

1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;

2. laporan keuangan pembubaran BATAVIA OBLIGASI NEGARA 2 yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK;

3. akta pembubaran BATAVIA OBLIGASI NEGARA 2 dari Notaris yang terdaftar di OJK.

Dalam hal BATAVIA OBLIGASI NEGARA 2 wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf d di atas, maka Manajer Investasi wajib:

i) menyampaikan rencana pembubaran kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran BATAVIA OBLIGASI NEGARA 2 oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:

a) kesepakatan pembubaran BATAVIA OBLIGASI NEGARA 2 antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian disertai alasan pembubaran; dan

b) kondisi keuangan terakhir;

dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih BATAVIA OBLIGASI NEGARA 2;

ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran Reksa Dana, untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan

iii) menyampaikan laporan pembubaran BATAVIA OBLIGASI NEGARA 2 kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak disepakatinya pembubaran BATAVIA OBLIGASI NEGARA 2 dengan dokumen sebagai berikut:

1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;

2. laporan keuangan pembubaran BATAVIA OBLIGASI NEGARA 2 yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK;

3. akta pembubaran BATAVIA OBLIGASI NEGARA 2 dari Notaris yang terdaftar di OJK.

11.3. Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi BATAVIA OBLIGASI NEGARA 2 harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

11.4. Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran BATAVIA XXXXXXXX XXXXXX 0, xxxx Xxxxxxxx Xxxx Xxxxxxxxxx tidak dapat melakukan Penjualan Kembali (pelunasan).

11.5. Pembagian Hasil Likuidasi

Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau terdapat dana yang tersisa setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada Pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Xxxxxxx Investasi, maka:

a. Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 10 (sepuluh) Hari Bursa serta telah mengumumkannya dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperadaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian selaku Bank Umum, atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang belum mengambil dana hasil likuidasi dan/atau untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang tercatat pada tanggal pembubaran, dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun;

b. Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut; dan

c. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx 0 (xxxx) tahun tidak diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan, dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal.

11.6. Dalam hal Manajer Investasi tidak lagi memiliki izin usaha atau Bank Kustodian tidak lagi memiliki surat persetujuan, OJK berwenang:

a. Menunjuk Manajer Investasi lain untuk melakukan pengelolaan atau Bank Kustodian lain untuk mengadministrasikan BATAVIA OBLIGASI NEGARA 2; atau

b. Menunjuk salah 1 (satu) pihak yang masih memiliki izin usaha atau surat persetujuan untuk melakukan pembubaran BATAVIA OBLIGASI NEGARA 2, jika tidak terdapat Manajer Investasi atau Bank Kustodian pengganti.

Dalam hal pihak yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran BATAVIA OBLIGASI NEGARA 2 sebagaimana dimaksud pada butir 11.6 huruf b adalah Bank Kustodian, Bank Kustodian dapat menunjuk pihak lain untuk melakukan likuidasi BATAVIA OBLIGASI NEGARA 2 dengan pemberitahuan kepada OJK.

Manajer Investasi atau Bank Kustodian yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran BATAVIA OBLIGASI NEGARA 2 sebagaimana dimaksud pada butir 11.6 huruf b wajib menyampaikan laporan penyelesaian pembubaran kepada OJK paling paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak ditunjuk untuk membubarkan BATAVIA OBLIGASI NEGARA 2 yang disertai dengan dokumen sebagai berikut:

a. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;

b. laporan keuangan pembubaran BATAVIA OBLIGASI NEGARA 2 yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; serta

c. akta pembubaran BATAVIA OBLIGASI NEGARA 2 dari Notaris yang terdaftar di OJK.

11.7. Dalam hal BATAVIA OBLIGASI NEGARA 2 dibubarkan dan dilikuidasi oleh Manajer Investasi, maka biaya pembubaran dan likuidasi BATAVIA OBLIGASI NEGARA 2 termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan Notaris serta biaya lain kepada pihak ketiga menjadi beban Manajer Investasi.

Dalam hal Bank Kustodian atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Kustodian melakukan pembubaran dan likuidasi BATAVIA OBLIGASI NEGARA 2 sebagaimana dimaksud dalam butir

00.0 xx xxxx, xxxx xxxxx pembubaran dan likuidasi, termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan, dan Notaris serta biaya lain kepada pihak ketiga menjadi beban Manajer Investasi atau dapat dibebankan kepada BATAVIA OBLIGASI NEGARA 2.

11.8. Manajer Investasi wajib melakukan penunjukkan auditor untuk melaksanakan audit likuidasi sebagai salah satu syarat untuk melengkapi laporan yang wajib diserahkan kepada OJK yaitu pendapat dari akuntan. Dimana pembagian hasil likuidasi (jika ada) dilakukan setelah selesainya pelaksanaan audit likuidasi yang ditandai dengan diterbitkannya laporan hasil audit likuidasi.

BAB XII

LAPORAN KEUANGAN DAN AUDITOR INDEPENDEN

Laporan Keuangan Tahunan dan Pendapat Akuntan tentang Laporan Keuangan akan disajikan pada halaman berikutnya.

REKSA DANA

BATAVIA OBLIGASI NEGARA 2 (DAHULU

REKSA DANA ABERDEEN STANDARD INDONESIA GOVERNMENT BOND FUND 2)

Laporan Keuangan

Beserta Laporan Auditor Independen Pada Tanggal 31 Desember 2021 Dan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut

REKSA DANA BATAVIA OBLIGASI NEGARA 2 (DAHULU REKSA DANA ABERDEEN STANDARD INDONESIA GOVERNMENT BOND FUND 2)

DAFTAR ISI

Halaman

Surat Pernyataan tentang Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan Reksa Dana Batavia Obligasi Negara 2 (dahulu Reksa Dana Aberdeen Standard Indonesia Government Bond Fund 2) untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021 yang ditandatangani oleh:

- PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen sebagai Manajer Investasi

- PT Bank DBS Indonesia sebagai Bank Kustodian

Laporan Auditor Independen Laporan Keuangan

Laporan Posisi Keuangan ................................................................................................ 1

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain ................................................ 2

Laporan Perubahan Aset Bersih ...................................................................................... 3

Laporan Arus Kas ............................................................................................................. 4

Catatan atas Laporan Keuangan ..................................................................................... 5-25

Informasi Keuangan Tambahan ....................................................................................... 26

***************************

REKSA DANA BATAVIA OBLIGASI NEGARA 2

(DAHULU REKSA XXXX XXXXXDEN STANDARD INDONESIA GOVERNMENT BOND FUND 2) XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX

00 DESEMBER 2021

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Catatan 2021 2020

ASET

Portofolio efek 2,4,15

Efek utang (biaya perolehan

Rp106.570.000.000 masing-masing pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020)		108.859.300.000	110.160.437.000
Instrumen pasar uang		-	500.000.000
Jumlah portofolio efek		108.859.300.000	110.660.437.000
Kas di bank	2,5,15	405.748.109	316.226.327
Piutang bunga	2,6,15	929.212.708	981.559.799
JUMLAH ASET		110.194.260.817	111.958.223.126
LIABILITAS Beban akrual	2,8,15,18	40.081.010	57.478.964
Utang pajak	2,7a,18	379.780	379.359
JUMLAH LIABILITAS		40.460.790	57.858.323
NILAI ASET BERSIH		110.153.800.027	111.900.364.803
JUMLAH UNIT PENYERTAAN BEREDAR	9	94.866.914,2967	101.338.252,4197
NILAI ASET BERSIH PER UNIT PENYERTAAN		1.161,1403	1.104,2263

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

REKSA DANA BATAVIA OBLIGASI NEGARA 2

(DAHULU REKSA XXXX XXXXXDEN STANDARD INDONESIA GOVERNMENT BOND FUND 2) LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2021	2020
PENDAPATAN Pendapatan investasi Pendapatan bunga	2,10	8.149.430.610	8.218.648.460
Keuntungan (kerugian) investasi yang belum direalisasi		(1.301.137.000)	3.535.437.000
Pendapatan lainnya		502.913	-
JUMLAH PENDAPATAN		6.848.796.523	00.000.000.000
BEBAN Beban investasi Beban pengelolaan investasi	2,11 12	224.039.603	244.793.805
Beban kustodian		89.615.841	97.917.522
Beban lain-lain	7c	881.004.272	467.727.463
Xxxxx xxxxxxx	0x	000.000	-
XXXXXX XXXXX		1.195.361.299	810.438.790
LABA SEBELUM PAJAK		5.653.435.224	00.000.000.000
XXXXX XXXXX XXXXXXXXXXX Xxxxx xxxx	0x	-	-
XXXX TAHUN BERJALAN		5.653.435.224	00.000.000.000
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN		-	-
PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		5.653.435.224	00.000.000.000

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

REKSA DANA BATAVIA OBLIGASI NEGARA 2

(DAHULU REKSA XXXX XXXXXDEN STANDARD INDONESIA GOVERNMENT BOND FUND 2) LAPORAN PERUBAHAN ASET BERSIH

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Transaksi Dengan Pemegang Unit Penyertaan	Jumlah Kenaikan Nilai Aset Bersih	Penghasilan Komprehensif Lain	Jumlah Nilai Aset Bersih
Saldo per 1 januari 2020	109.500.000.000	56.718.133	-	109.556.718.133
Perubahan aset bersih pada tahun 2020
Penghasilan komprehensif tahun berjalan Transaksi dengan pemegang unit penyertaan Pembelian kembali unit penyertaan	- (8.600.000.000)	00.000.000.000 -	- -	00.000.000.000 (0.000.000.000)
Saldo per 31 Desember 2020	100.900.000.000	00.000.000.000	-	000.000.000.000
Perubahan aset bersih pada tahun 2021
Penghasilan komprehensif tahun berjalan Transaksi dengan pemegang unit penyertaan Pembelian kembali unit penyertaan	- (7.400.000.000)	5.653.435.224 -	- -	5.653.435.224 (7.400.000.000)
Saldo per 31 Desember 2021	93.500.000.000	00.000.000.000	-	000.000.000.000

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

REKSA DANA BATAVIA OBLIGASI NEGARA 2

(DAHULU REKSA XXXX XXXXXDEN STANDARD INDONESIA GOVERNMENT BOND FUND 2) LAPORAN ARUS KAS

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	2021	2020
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI
Penerimaan dari pendapatan investasi
Efek utang	8.176.622.926	8.175.508.643
Instrumen pasar uang	25.154.775	87.251.447
Penerimaan dari pendapatan lainnya
Jasa giro	502.913	-
Penerimaan penjualan portofolio efek	35.000.000.000	-
Pembayaran pembelian portofolio efek	(00.000.000.000)	(000.000.000)
Pembayaran beban	(395.272.548)	(348.278.357)
Pembayaran beban pajak	(817.486.284)	(423.749.406)
Kas Bersih Diperoleh Dari Aktivitas Operasi	7.489.521.782	6.990.732.327
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN
Pembelian kembali unit penyertaan	(7.400.000.000)	(8.600.000.000)
Kas Bersih Digunakan Untuk Aktivitas Pendanaan	(7.400.000.000)	(8.600.000.000)
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH DALAM
KAS DI BANK	89.521.782	(1.609.267.673)
KAS DI BANK PADA AWAL TAHUN	316.226.327	1.925.494.000
KAS DI BANK PADA AKHIR TAHUN	405.748.109	316.226.327

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

REKSA DANA BATAVIA OBLIGASI NEGARA 2

(DAHULU REKSA XXXX XXXXXDEN STANDARD INDONESIA GOVERNMENT BOND FUND 2) CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM Pendirian

Reksa Dana Batavia Obligasi Negara 2 (dahulu Reksa Dana Aberdeen Standard Indonesia

Government Bond Fund 2) (“Reksa Dana”) adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif bersifat terbuka berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal No. 8 tahun 1995 dan Lampiran Surat Keputusan Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. KEP-552/BL/2010 tanggal 30 Desember 2010 mengenai Peraturan No. IV.B.1 “Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif” dan terakhir telah diubah dengan Surat Keputusan Ketua OJK No. 23/POJK.04/2016 tanggal 19 Juni 2016, mengenai Peraturan OJK tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan terakhir diubah dengan Peraturan OJK No. 2/POJK.04/2020 tanggal 9 Januari 2020, mengenai "Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana antara PT Aberdeen Standard Investments Indonesia sebagai Manajer Investasi dan Citibank, N.A., sebagai Bank Kustodian dituangkan dalam Akta No. 48 tanggal 16 Oktober 2019 dihadapan Notaris Xxxxxx Xxxxxxxxx, S.H., X.Xx di Jakarta.

Kontrak investasi Kolektif diperbaharui dengan Pengubahan I Kontrak Investasi Kolektif melalui akta Xx. 00 xxxxxxx 00 Xxxxx 0000 xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana yang dibuat dihadapan Xxxxxx Xxxxxxxxx, SH., X.Xx., Notaris di Jakarta.

Berdasarkan Akta Notaris Xxxxxx Xxxxxxxxx, S.H., X.Xx., Xx. 00 xxxxxxx 00 Xxxxx 0000, xx Xxxxxxx, xxxxxxxx penggantian Bank Kustodian dan addendum I Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana dimana sebelumnya Citibank, N.A. sebagai Bank Kustodian menjadi PT Bank DBS Indonesia sebagai Bank Kustodian dan Akta Notaris Xxxxxx Xxxxxxxxx, S.H., X.Xx., Xx. 00 xxxxxxx

00 Xxxxx 0000, xx Xxxxxxx, xxxxxxxx penggantian Manajer Investasi dan Addendum II Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana dimana sebelumnya PT Aberdeen Standard Investments Indonesia sebagai Manajer Investasi menjadi PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen sebagai Manajer Investasi dan penggantian nama Xxxxx Xxxx dari yang sebelumnya bernama Reksa Dana Aberdeen Standard Indonesia Government Bond Fund 2 menjadi Reksa Dana Batavia Obligasi Negara 2.

Manajer Investasi melakukan penawaran umum atas unit penyertaan Reksa Dana secara terus menerus sampai dengan sejumlah 1.000.000.000 unit penyertaan. Jumlah unit penyertaan berdasarkan pembelian oleh pemegang unit penyertaan selama masa penawaran diterbitkan pada tanggal 23 Desember 2019 (Tanggal Peluncuran) dengan nilai aset bersih sebesar Rp1.000 per unit penyertaan.

Xxxxx Xxxx telah memperoleh pernyataan efektif berdasarkan Surat Keputusan Ketua OJK No. S-1504/PM.21/2019 tanggal 10 Desember 2019. Tanggal dimulainya peluncuran adalah tanggal 23 Desember 2019.

Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi

PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari komite investasi dan tim pengelola investasi. Susunan komite investasi dan tim pengelola investasi pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Komite Investasi Tim Pengelola Investasi

Xxxxx Xxxxxxx Ketua : Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx

Xxxxxx Xxxxx Anggota : Xxxxx Xxxxxx

Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx

Xxxxx Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx

REKSA DANA BATAVIA OBLIGASI NEGARA 2

(DAHULU REKSA XXXX XXXXXDEN STANDARD INDONESIA GOVERNMENT BOND FUND 2) CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM (lanjutan)

Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi (lanjutan)

PT Aberdeen Standard Investments Indonesia sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari komite investasi dan tim pengelola investasi. Susunan komite investasi dan tim pengelola investasi pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Komite Investasi Tim Pengelola Investasi

Ketua : Xxxx Xxxxx Ketua : Xxxxxxx Xxxxxxxx

Anggota : Xxxx XxXxxx Anggota : Xxxxxx Xxxx Xxxxx Xxxxxx Xxnazola Xxxxx Xxxxxxx

Xxxxx Xxxxxxxxx

Tujuan dan Kebijakan Investasi

Sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif, tujuan investasi Reksa Dana adalah untuk mendapatkan imbal hasil yang optimal melalui pengelolaan yang aktif dengan berinvestasi melalui Kebijakan Investasi, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Sesuai dengan kebijakan investasi, Xxxxx Xxxx melakukan investasi pada:

a. Minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari nilai aset bersih pada efek bersifat utang yang diperdagangkan baik di dalam maupun di luar negeri; dan

b. Minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari nilai aset bersih pada instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito; sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Jangka Waktu

Sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif, jangka waktu berdirinya Reksa Dana adalah sejak ditetapkan sesuai surat pernyataan efektif dari Ketua OJK. Reksa Dana dapat dibubarkan berdasarkan Surat OJK No. S-97/D.04/2020 tanggal 20 Maret 2020 pada persyaratan dan kondisi tertentu antara lain nilai aset bersih Reksa Dana di bawah Rp10.000.000.000, jangka waktu pembubaran Reksa Dana awalnya selama 120 (seratus dua puluh) hari bursa berturut-turut menjadi

160 (seratus enam puluh) hari bursa berturut-turut. Xxxxx Xxxx telah mencapai tanggal akhir investasi atau Manajer Investasi melakukan pelunasan awal dan/atau Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan Reksa Dana. Proteksi atas pokok investasi berlaku pada tanggal jatuh tempo.

Pada tanggal jatuh tempo, Manajer Investasi untuk kepentingan pemegang unit penyertaan wajib melakukan pelunasan atas seluruh unit penyertaan yang telah diterbitkan dalam waktu yang bersamaan dan dengan harga per unit penyertaan yang sama besarnya bagi semua pemegang unit penyertaan berdasarkan nilai aset bersih Reksa Dana Batavia Obligasi Negara 2 (dahulu Reksa Dana Abeerden Standard Indonesia Government Bond Fund 2) pada tanggal jatuh tempo.

Manajer Investasi dapat melakukan pelunasan awal apabila terdapat perubahan yang material dalam peraturan di bidang perpajakan dan/atau perubahan yang material dalam interpretasi peraturan perpajakan oleh pejabat pajak dan/atau terdapat perubahan politik, perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perubahan situasi ekonomi dan keuangan yang ekstrim, dimana berdasarkan pertimbangan Manajer Investasi dapat merugikan pemegang unit penyertaan Reksa Dana secara signifikan.

Laporan Keuangan

Transaksi unit penyertaan dan nilai aset bersih per unit penyertaan dipublikasikan hanya pada hari-hari bursa, dimana hari terakhir bursa di bulan Desember 2021 dan 2020 adalah tanggal

30 Desember 2021 dan 30 Desember 2020. Laporan keuangan Reksa Dana untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 ini disajikan berdasarkan posisi aset bersih Reksa Dana pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020.

REKSA DANA BATAVIA XXXXXXXX XXXXXX 0

(XXXXXX XXXXX XXXX XXXXXDEN STANDARD INDONESIA GOVERNMENT BOND FUND 2) CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM (lanjutan)

Laporan Keuangan (lanjutan)

Laporan keuangan Reksa Dana untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 telah diselesaikan dan diotorisasi untuk penerbitan pada tanggal 14 Februari 2022 oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan masing-masing sebagai Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Batavia Obligasi Negara 2 (dahulu Reksa Dana Abeerden Standard Indonesia Government Bond Fund 2), serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku atas laporan keuangan Reksa Dana tersebut.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PENTING Dasar Penyusunan dan Pengukuran Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, mencakup Pernyataan dan Interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia dan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Laporan keuangan disusun sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 1, “Penyajian Laporan Keuangan”, dan Surat Keputusan Ketua OJK No. Kep-06/PM/2004 tanggal 9 Februari 2004 mengenai peraturan No. X.D.1 “Laporan Reksa Dana” serta No. Kep-21/PM/2004 tanggal 28 Mei 2004 mengenai peraturan No. VIII.G.8 “Pedoman Akuntansi Reksa Dana” yang diubah dengan Salinan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 56/POJK.04/2020 tanggal 11 Desember 2020 tentang “Pelaporan dan Pedoman Akuntansi Reksa Dana” serta Salinan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Xx.00/XXXX.00/0000 xxxxxxx 0 Xxxx 0000, xxxxxxxx Penyusunan Laporan Keuangan Produk Investasi Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan Salinan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No. 14/SEOJK.04/2020 tanggal 8 Juli 2020 mengenai Pedoman Perlakuan Akuntansi Produk Investasi Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah konsisten dengan kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Dasar pengukuran laporan keuangan ini adalah biaya perolehan (historical cost), kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengukuran lain, sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut. Laporan keuangan ini disusun dengan metode akrual, kecuali laporan arus kas.

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi dan pendanaan. Aktivitas investasi tidak dikelompokkan terpisah karena aktivitas investasi adalah aktivitas operasi utama Reksa Dana.

Mata uang pelaporan yang digunakan untuk penyusunan dan penyajian laporan keuangan Reksa Dana adalah mata uang Rupiah (Rp) yang juga merupakan mata uang fungsional Reksa Dana. Angka-angka di laporan keuangan adalah dalam Rupiah, kecuali jumlah unit penyertaan beredar atau jumlah lain yang dinyatakan secara khusus.

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mengharuskan penggunaan estimasi tertentu. Hal tersebut juga mengharuskan Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk membuat pertimbangan dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Reksa Dana. Area yang kompleks atau memerlukan tingkat pertimbangan yang lebih tinggi atau area dimana asumsi dan estimasi berdampak signifikan terhadap laporan keuangan diungkapkan di Catatan 3.

REKSA DANA BATAVIA OBLIGASI NEGARA 2

(DAHULU REKSA XXXX XXXXXDEN STANDARD INDONESIA GOVERNMENT BOND FUND 2) CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PENTING (lanjutan) Portofolio Efek

Portofolio efek terdiri dari efek utang dan instrumen pasar uang. Instrumen pasar uang merupakan deposito berjangka.

Transaksi dengan Pihak Berelasi

Sesuai dengan Keputusan Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2A No. KEP-04/PM.21/2014 tanggal 7 Oktober 2014 tentang Pihak Berelasi terkait Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen dan PT Aberdeen Standard Investments Indonesia, Manajer Investasi adalah pihak berelasi Reksa Dana masing-masing pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020.

Instrumen Keuangan

Efektif 1 Januari 2020, Reksa Dana menerapkan PSAK No. 71 “Instrumen Keuangan” menggantikan PSAK No. 55. Instrumen Keuangan: pengakuan dan pengukuran, mengenai pengaturan instrumen keuangan terkait klasifikasi dan pengukuran, penurunan nilai atas aset keuangan dan akuntansi lindung nilai.

a. Klasifikasi, Pengukuran dan Pengakuan Aset Keuangan

Klasifikasi dan pengukuran aset keuangan didasarkan pada model bisnis dan arus kas kontraktual. Reksa Dana menilai apakah arus kas aset keuangan tersebut semata-mata dari pembayaran pokok dan bunga. Aset keuangan diklasifikasikan dalam tiga kategori sebagai berikut:

- Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi;

- Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi; dan

- Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain.

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, Reksa Dana hanya memiliki aset keuangan sebagai berikut:

(1) Aset Keuangan yang diukur pada Biaya Perolehan Diamortisasi Klasifikasi ini berlaku jika memenuhi kriteria berikut:

- Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual; dan

- Persyaratan kontraktual dari aset keuangan tersebut memberikan hak pada tanggal tertentu atas arus kas yang diperoleh semata dari pembayaran pokok dan bunga (solely payments of principal and interest /SPPI) dari jumlah pokok terutang.

Pada pengakuan awal, piutang yang tidak memiliki komponen pendanaan yang signifikan, diakui sebesar harga transaksi. Aset keuangan lainnya awalnya diakui sebesar nilai wajar dikurangi biaya transaksi yang terkait. Aset keuangan ini selanjutnya diukur sebesar biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif. Keuntungan atau kerugian pada penghentian atau modifikasi aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi diakui pada laba rugi.

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, kategori ini meliputi portofolio efek dalam instrumen pasar uang (deposito berjangka), kas di bank, dan piutang bunga.

REKSA DANA BATAVIA OBLIGASI NEGARA 2

(DAHULU REKSA XXXX XXXXXDEN STANDARD INDONESIA GOVERNMENT BOND FUND 2) CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PENTING (lanjutan) Instrumen Keuangan (lanjutan)

a. Klasifikasi, Pengukuran dan Pengakuan (lanjutan) Aset Keuangan (lanjutan)

(2) Aset Keuangan yang diukur pada Nilai Wajar melalui Laba Rugi

Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi kecuali aset keuangan tersebut diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain.

Derivatif juga diklasifikasikan sebagai diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, kecuali derivatif yang ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai yang efektif.

Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dicatat pada laporan posisi keuangan pada nilai wajarnya. Perubahan nilai wajar langsung diakui dalam laba rugi. Bunga yang diperoleh dicatat pada pendapatan bunga.

Pada Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, kategori ini meliputi portofolio efek dalam efek utang.

Liabilitas Keuangan

Liabilitas keuangan diklasifikasikan dalam kategori berikut:

- Liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi; dan

- Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Biaya perolehan diamortisasi dengan mendiskontokan nilai liabilitas menggunakan suku bunga efektif, kecuali dampak dari pendiskontoan tidak signifikan. Suku bunga efektif adalah tingkat diskonto yang menghasilkan arus kas di masa datang dari nilai tercatat, saat pengakuan awal. Dampak bunga dari penerapan metode suku bunga efektif diakui dalam laba rugi.

Tidak terdapat perubahan signifikan dalam klasifikasi dan pengukuran liabilitas keuangan atas penerapan PSAK No. 71.

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, kategori ini meliputi beban akrual, yang merupakan liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

Instrumen Ekuitas

Instrumen ekuitas adalah setiap kontrak yang memberikan hak residual atas aset suatu entitas setelah dikurangi dengan seluruh liabilitasnya.

Suatu instrumen keuangan yang mempunyai figure opsi jual, yang mencakup kewajiban kontraktual bagi penerbit untuk membeli kembali atau menebus instrumen dan menyerahkan kas atau aset keuangan lain pada saat eksekusi opsi jual, dan memenuhi definisi liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai instrumen ekuitas jika memiliki semua fitur berikut:

(a) Memberikan hak kepada pemegangnya atas bagian pro-rata aset bersih entitas;

(b) Instrumen berada dalam kelompok instrumen yang merupakan sub-ordinat dari semua kelompok instrumen lain;

(d) Instrumen tidak termasuk kewajiban kontraktual untuk menyerahkan kas atau aset keuangan lain kepada entitas lain selain kewajiban untuk membeli kembali; dan

(e) Jumlah arus kas yang diekspektasikan dihasilkan dari instrumen selama umur instrumen didasarkan secara substansial pada laba rugi penerbit.

REKSA DANA BATAVIA OBLIGASI NEGARA 2

(DAHULU REKSA XXXX XXXXXDEN STANDARD INDONESIA GOVERNMENT BOND FUND 2) CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PENTING (lanjutan) Instrumen Keuangan (lanjutan)

b. Saling Hapus Instrumen Keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan nilai bersihnya disajikan dalam laporan posisi keuangan jika, dan hanya jika, Reksa Dana saat ini memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan berniat untuk menyelesaikan secara bersih atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan.

c. Penurunan Nilai Aset Keuangan

Pada setiap periode pelaporan, Reksa Dana menilai apakah risiko kredit dari instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Ketika melakukan penilaian, Reksa Dana menggunakan perubahan atas risiko gagal bayar yang terjadi sepanjang perkiraan usia instrumen keuangan daripada perubahan atas jumlah kerugian kredit ekspektasian. Dalam melakukan penilaian, Reksa Dana membandingkan antara risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat periode pelaporan dengan risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat pengakuan awal dan mempertimbangkan kewajaran serta ketersediaan informasi yang tersedia pada saat tanggal pelaporan terkait dengan kejadian masa lalu, kondisi terkini dan perkiraan atas kondisi ekonomi di masa depan, yang mengindikasikan kenaikan risiko kredit sejak pengakuan awal.

d. Reklasifikasi aset keuangan

Reklasifikasi hanya diperkenankan dalam situasi yang jarang terjadi dan dimana aset tidak lagi dimiliki untuk tujuan dijual dalam jangka pendek. Dalam semua hal, reklasifikasi aset keuangan hanya terbatas pada instrumen utang. Reklasifikasi dicatat sebesar nilai wajar aset keuangan pada tanggal reklasifikasi.

e. Penghentian Pengakuan Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan Aset Keuangan

Aset keuangan (atau bagian dari aset keuangan atau kelompok aset keuangan serupa)

dihentikan pengakuannya jika:

a) Xxx kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir;

b) Reksa Xxxx tetap memiliki hak untuk menerima arus kas dari aset keuangan tersebut, namun juga menanggung kewajiban kontraktual untuk membayar kepada pihak ketiga atas arus kas yang diterima tersebut secara penuh tanpa adanya penundaan yang signifikan berdasarkan suatu kesepakatan; atau

c) Xxxxx Xxxx telah mentransfer haknya untuk menerima arus kas dari aset keuangan dan

(i) telah mentransfer secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset keuangan, atau (ii) secara substansial tidak mentransfer atau tidak memiliki seluruh risiko dan manfaat atas aset keuangan, namun telah mentransfer pengendalian atas aset keuangan tersebut.

Liabilitas Keuangan

Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya jika liabilitas keuangan tersebut berakhir, dibatalkan, atau telah kadaluarsa.

REKSA DANA BATAVIA OBLIGASI NEGARA 2

(DAHULU REKSA XXXX XXXXXDEN STANDARD INDONESIA GOVERNMENT BOND FUND 2) CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PENTING (lanjutan) Instrumen Keuangan (lanjutan)

f. Penentuan Nilai Wajar

Nilai wajar instrumen keuangan pada tanggal laporan posisi keuangan adalah berdasarkan harga kuotasi di pasar aktif.

Apabila pasar untuk suatu instrumen keuangan tidak aktif, Reksa Dana menetapkan nilai wajar dengan menggunakan teknik penilaian. Teknik penilaian meliputi penggunaan transaksi-transaksi pasar yang wajar terkini antara pihak-pihak yang mengerti, berkeinginan, jika tersedia, referensi atas nilai wajar terkini dari instrumen lain yang secara substansial sama, analisa arus kas yang didiskonto dan model harga opsi.

Reksa Dana mengklasifikasikan pengukuran nilai wajar dengan menggunakan hierarki nilai wajar yang mencerminkan signifikansi input yang digunakan untuk melakukan pengukuran. Hierarki nilai wajar memiliki tingkat sebagai berikut:

(1) Harga kuotasian dalam pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik (Tingkat 1);

(2) Input selain harga kuotasian yang termasuk dalam Tingkat 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung atau secara tidak langsung (Tingkat 2); dan

(3) Input untuk aset atau liabilitas yang bukan berdasarkan data yang dapat diobservasi (Tingkat 3).

Tingkat pada hierarki nilai wajar dimana pengukuran nilai wajar dikategorikan secara keseluruhan ditentukan berdasarkan input tingkat terendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar secara keseluruhan. Penilaian signifikansi suatu input tertentu dalam pengukuran nilai wajar secara keseluruhan memerlukan pertimbangan dengan memerhatikan faktor-faktor spesifik atas aset atau liabilitas tersebut.

Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pendapatan bunga dari instrumen keuangan yang terdiri dari efek utang dan instrumen pasar uang diakui secara akrual berdasarkan proporsi waktu, nilai nominal dan tingkat bunga yang berlaku. Sedangkan pendapatan lainnya merupakan pendapatan yang bukan berasal dari kegiatan investasi, termasuk di dalamnya pendapatan bunga atas jasa giro.

Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan harga pasar (nilai wajar) serta keuntungan atau kerugian investasi yang telah direalisasi disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Keuntungan dan kerugian yang telah direalisasi atas penjualan portofolio efek dihitung berdasarkan harga pokok yang menggunakan metode rata-rata tertimbang.

Beban diakui secara akrual. Beban yang berhubungan dengan jasa pengelolaan investasi, jasa kustodian dan beban lain-lain dihitung dan diakui secara akrual setiap hari berdasarkan Nilai Aset Bersih Reksa Dana. Sedangkan beban lainnya merupakan beban yang tidak terkait dengan kegiatan investasi dan biaya keuangan, termasuk di dalamnya beban atas pajak penghasilan final dari pendapatan bunga atas jasa giro yang timbul dari kegiatan diluar investasi.

Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan Reksa Dana diatur dalam Surat Edaran Direktorat Jendral Pajak No. SE-18/PJ.42/1996 tanggal 30 April 1996 tentang Pajak Penghasilan atas Usaha Reksa Dana, serta ketentuan pajak yang berlaku. Objek pajak penghasilan terbatas hanya pada penghasilan yang diterima oleh Reksa Dana, sedangkan pembelian kembali (pelunasan) unit penyertaan dan pembagian laba (pembagian uang tunai) yang dibayarkan Reksa Dana kepada pemegang unit bukan merupakan objek pajak penghasilan.

REKSA DANA BATAVIA OBLIGASI NEGARA 2

(DAHULU REKSA XXXX XXXXXDEN STANDARD INDONESIA GOVERNMENT BOND FUND 2) CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PENTING (lanjutan) Pajak Penghasilan (lanjutan)

Pajak Penghasilan Final

Sesuai dengan peraturan perundangan perpajakan, pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak lagi dilaporkan sebagai pendapatan kena pajak, dan semua beban sehubungan dengan pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak boleh dikurangkan. Dilain pihak, baik pendapatan maupun beban tersebut dipakai dalam penghitungan laba rugi menurut akuntansi. Oleh karena itu, tidak terdapat perbedaan temporer sehingga tidak diakui adanya aset atau liabilitas pajak tangguhan.

Apabila nilai tercatat aset atau liabilitas yang berhubungan dengan pajak penghasilan final berbeda dari dasar pengenaan pajaknya, maka perbedaan tersebut tidak diakui sebagai aset atau liabilitas pajak tangguhan.

Beban pajak atas pendapatan yang dikenakan pajak penghasilan final diakui secara proporsional dengan jumlah pendapatan menurut akuntansi yang diakui pada tahun berjalan.

Informasi Segmen

Bentuk pelaporan segmen adalah segmen berdasarkan investasi Xxxxx Xxxx. Segmen investasi adalah komponen investasi Reksa Dana yang dapat dibedakan berdasarkan jenis portofolio efek dan komponen itu memiliki risiko dan imbalan yang berbeda dengan risiko dan imbalan segmen lain.

Peristiwa Setelah Periode Pelaporan

Peristiwa yang terjadi setelah periode pelaporan yang menyediakan tambahan informasi mengenai posisi keuangan Reksa Dana pada tanggal laporan posisi keuangan (peristiwa penyesuaian), jika ada, telah tercermin dalam laporan keuangan. Peristiwa yang terjadi setelah periode pelaporan yang tidak memerlukan penyesuaian (peristiwa non-penyesuaian), apabila jumlahnya material, telah diungkapkan dalam laporan keuangan.

3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI MANAJER INVESTASI

Dalam penerapan kebijakan akuntansi Reksa Dana, seperti yang diungkapkan dalam Catatan 2 atas laporan keuangan, Manajer Investasi harus membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi atas nilai tercatat aset dan liabilitas yang tidak tersedia oleh sumber-sumber lain. Estimasi dan asumsi berdasarkan pada pengalaman historis dan faktor lain yang dipertimbangkan relevan.

Manajer Investasi berkeyakinan bahwa pengungkapan berikut telah mencakup ikhtisar pertimbangan, estimasi dan asumsi signifikan yang dibuat oleh Manajer Investasi, yang berdampak terhadap jumlah-jumlah yang dilaporkan serta pengungkapan dalam laporan keuangan.

Pertimbangan

Pertimbangan berikut dibuat oleh Manajer Investasi dalam proses implementasi kebijakan akuntansi Reksa Dana yang memiliki dampak yang paling signifikan terhadap jumlah-jumlah yang diakui dalam laporan keuangan:

REKSA DANA BATAVIA OBLIGASI NEGARA 2

(DAHULU REKSA XXXX XXXXXDEN STANDARD INDONESIA GOVERNMENT BOND FUND 2) CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI MANAJER INVESTASI (lanjutan) Pertimbangan (lanjutan)

Mata Uang Fungsional

Mata uang fungsional Reksa Dana adalah mata uang lingkungan ekonomi utama dimana Reksa Dana beroperasi. Mata uang tersebut, antara lain adalah yang paling memengaruhi nilai portofolio efek dan unit penyertaan, mata uang dari negara yang kekuatan persaingan dan peraturannya sebagian besar menentukan nilai portofolio efek dan unit penyertaan, dan merupakan mata uang yang mana dana dari aktivitas pendanaan dihasilkan.

Klasifikasi Instrumen Keuangan

Reksa Dana menetapkan klasifikasi atas aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan pertimbangan bila definisi yang ditetapkan terpenuhi. Dengan demikian, aset keuangan dan liabilitas keuangan diakui sesuai dengan kebijakan akuntansi Reksa Dana seperti yang diungkapkan dalam Catatan 2.

Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Keuangan

Pada setiap tanggal laporan posisi keuangan, Reksa Dana menilai apakah risiko kredit atas instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Ketika melakukan penilaian tersebut, Reksa Dana mempertimbangkan perubahan risiko gagal bayar yang terjadi selama umur instrumen keuangan. Dalam melakukan penilaian tersebut, Reksa Dana membandingkan risiko gagal bayar yang terjadi pada tanggal pelaporan dengan risiko gagal bayar pada saat pengakuan awal, serta mempertimbangkan informasi, termasuk informasi masa lalu, kondisi saat ini, dan informasi bersifat perkiraan masa depan (forward-looking), yang wajar dan terdukung yang tersedia tanpa biaya atau upaya berlebihan.

Xxxxx Xxxx mengukur cadangan kerugian sepanjang umurnya, jika risiko kredit atas instrumen keuangan tersebut telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal, jika tidak, maka Reksa Dana mengukur cadangan kerugian untuk instrumen keuangan tersebut sejumlah kerugian kredit ekspektasian 12 bulan. Suatu evaluasi yang bertujuan untuk mengidentifikasi jumlah cadangan kerugian ekspektasian yang harus dibentuk, dilakukan secara berkala pada setiap periode pelaporan. Oleh karena itu, saat dan besaran jumlah cadangan kerugian ekspektasian yang tercatat pada setiap periode dapat berbeda tergantung pada pertimbangan atas informasi yang tersedia atau yang berlaku pada saat itu.

Pajak Penghasilan

Pertimbangan yang signifikan dibutuhkan untuk menentukan jumlah pajak penghasilan. Terdapat banyak transaksi dan perhitungan yang mengakibatkan ketidakpastian penentuan jumlah pajak penghasilan.

Estimasi dan Asumsi

Asumsi utama mengenai masa depan dan sumber utama lain dalam mengestimasi ketidakpastian pada tanggal pelaporan yang mempunyai risiko signifikan yang dapat menyebabkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas dalam periode selanjutnya diungkapkan di bawah ini. Manajer Investasi mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia saat laporan keuangan disusun.

Keadaan dan asumsi yang ada tentang perkembangan masa depan dapat berubah karena perubahan kondisi pasar yang timbul di luar kendali Manajer Investasi. Perubahan tersebut tercermin dalam asumsi ketika terjadi.

REKSA DANA BATAVIA OBLIGASI NEGARA 2

(DAHULU REKSA XXXX XXXXXDEN STANDARD INDONESIA GOVERNMENT BOND FUND 2) CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI MANAJER INVESTASI (lanjutan) Estimasi dan Asumsi (lanjutan)

Nilai Wajar Instrumen Keuangan

Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mensyaratkan pengukuran aset keuangan dan liabilitas keuangan tertentu pada nilai wajarnya, dan penyajian ini mengharuskan penggunaan estimasi. Komponen pengukuran nilai wajar yang signifikan ditentukan berdasarkan bukti objektif yang dapat diverifikasi (seperti nilai tukar dan suku bunga), sedangkan saat dan besaran perubahan nilai wajar dapat menjadi berbeda karena penggunaan metode penilaian yang berbeda.

Nilai wajar instrumen keuangan diungkapkan pada Catatan 15.

4. PORTOFOLIO EFEK

Rincian portofolio efek pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah:

Efek Utang

2021

Harga perolehan

Tingkat bunga per tahun

Tanggal

Persentase terhadap jumlah portofolio efek

Jenis efek Peringkat Nilai nominal rata-rata Nilai wajar (%) jatuh tempo (%) Efek Utang Pemerintah

Obligasi Negara Republik

Indonesia Seri FR0077 BBB 100.000.000.000 106.570.000.000 108.859.300.000 8,125 15-Mei-24 100,00

2020

Harga perolehan

Tingkat bunga per tahun

Tanggal

Persentase terhadap jumlah portofolio efek

Jenis efek Peringkat Nilai nominal rata-rata Nilai wajar (%) jatuh tempo (%) Efek Utang Pemerintah

Obligasi Negara Republik

Indonesia Seri FR0077 BBB 100.000.000.000 106.570.000.000 110.160.437.000 8,125 15-Mei-24 99,55

Efek utang yang dimiliki Reksa Dana berjangka waktu sampai dengan 3 tahun. Sehubungan dengan aktivitas perdagangan efek utang di bursa tidak likuid dan dianggap tidak mencerminkan harga pasar wajar pada saat itu, maka nilai wajar efek utang ditentukan berdasarkan pertimbangan terbaik Manajer Investasi dengan mengacu pada Surat Keputusan Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengenai “Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam Portofolio Reksa Dana”. Nilai realisasi dari efek utang tersebut dapat berbeda secara signifikan dengan nilai wajar efek utang pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020.

Instrumen Pasar Uang

2020

Persentase

Jenis efek Nilai nominal Deposito berjangka

Tingkat bunga per tahun

(%)

Tanggal jatuh tempo

terhadap jumlah portofolio efek

(%)

PT Bank Rakyat Indonesia Syariah Tbk 500.000.000 4,72 17-Jan-21 0,45

REKSA DANA BATAVIA OBLIGASI NEGARA 2

(DAHULU REKSA XXXX XXXXXDEN STANDARD INDONESIA GOVERNMENT BOND FUND 2) CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

5. KAS DI BANK
Akun ini terdiri dari:
	2021	2020
Citibank, N.A., PT Bank DBS Indonesia	- 405.748.109	316.226.327 -
Jumlah	405.748.109	316.226.327
6. PIUTANG BUNGA
Akun ini terdiri dari:	2021	2020
Efek utang	929.212.708	980.835.635
Instrumen pasar uang	-	724.164
Jumlah	929.212.708	981.559.799

Berdasarkan hasil penelaahan terhadap keadaan masing-masing akun piutang bunga pada akhir tahun, Manajer Investasi berkeyakinan bahwa seluruh piutang tersebut dapat tertagih, sehingga tidak diperlukan penyisihan kerugian penurunan nilai atas piutang bunga. Seluruh piutang bunga merupakan piutang pihak ketiga.

7. PERPAJAKAN

a. Utang Pajak

Akun ini merupakan utang pajak pasal 23 pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar Rp379.780 dan Rp379.359.

b. Pajak Kini

Beban pajak penghasilan kini merupakan beban pajak atas keuntungan dari penjualan efek utang. Reksa Dana dalam aktivitasnya dapat menghasilkan keuntungan maupun kerugian atas penjualan efek utang. Ketika terdapat keuntungan, Reksa Dana dikenakan beban pajak penghasilan atas keuntungan tersebut. Ketika terdapat kerugian, Reksa Dana dapat mengkompensasikan kerugian tersebut ke beban pajak penghasilan final atas pendapatan bunga efek utang.

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak, sebagaimana disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan penghasilan kena pajak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

2021

2020

Laba sebelum pajak menurut laporan

laba rugi dan penghasilan komprehensif lain

5.653.435.224

00.000.000.000

Perbedaan tetap:

REKSA DANA BATAVIA OBLIGASI NEGARA 2

(DAHULU REKSA XXXX XXXXXDEN STANDARD INDONESIA GOVERNMENT BOND FUND 2) CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

7. PERPAJAKAN (lanjutan)

b. Pajak Kini (lanjutan)

2021 2020

Penghasilan/transaksi yang tidak termasuk objek pajak dan/atau yang telah dikenakan pajak bersifat final:

Pendapatan investasi:

Efek utang	(8.124.999.999)	(8.130.672.849)
Instrumen pasar uang	(24.430.611)	(87.975.611)
Kerugian (keuntungan) investasi
yang belum direalisasi	1.301.137.000	(3.535.437.000)

Pendapatan lainnya:

Jasa giro (502.913) -

Beban untuk mendapatkan, menagih dan Memelihara penghasilan/transaksi yang tidak termasuk objek pajak dan/atau yang telah

dikenakan pajak bersifat final 1.195.361.299 810.438.790

Penghasilan kena pajak - -

Perhitungan pajak penghasilan badan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah suatu perhitungan sementara yang dibuat untuk maksud akuntansi dan kemungkinan dapat berubah pada saat Reksa Dana menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajaknya.

Perhitungan pajak penghasilan badan tahun 2020 telah sesuai dengan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) yang disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak. Sedangkan Perhitungan pajak penghasilan badan tahun 2021 akan dilaporkan selambat-lambatnya tanggal 30 April 2022.

c. Pajak Penghasilan Final

Akun ini merupakan beban pajak penghasilan final atas efek utang, instrumen pasar uang (deposito berjangka) dan jasa giro yang disajikan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain (Catatan 11) sebagai berikut:

		2021	2020
Beban lain-lain		817.386.122	424.128.765
Beban lainnya		100.583	-
Jumlah		817.486.705	424.128.765
Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 100 Tahun	2013	tanggal 31 Desember	2013 tentang

perubahan atas Peraturan Xxxxxxxxxx Xx. 00 Xxxxx 0000 dan peraturan pelaksanaannya, bunga dan/atau diskonto dari obligasi yang diterima dan/atau diperoleh wajib pajak Reksa Dana yang terdaftar pada OJK dikenakan dengan tarif sebagai berikut:

1. 5% untuk tahun 2014 sampai dengan tahun 2020

2. 10% untuk tahun 2021 dan seterusnya.

Pada tanggal 30 Agustus 2021, Pemerintah resmi menetapkan peraturan Xx. 00 Xxxxx 0000 xxxxxxx tarif Pajak Penghasilan atas Penghasilan berupa bunga dan/atau diskonto dari obligasi yang diterima dan/atau diperoleh wajib pajak Reksa Dana yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan dengan tarif sebesar 10%.

REKSA DANA BATAVIA OBLIGASI NEGARA 2

(DAHULU REKSA XXXX XXXXXDEN STANDARD INDONESIA GOVERNMENT BOND FUND 2) CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

7. PERPAJAKAN (lanjutan)

d. Pajak Tangguhan

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, Xxxxx Xxxx tidak mempunyai perbedaan temporer yang berdampak terhadap pengakuan aset dan liabilitas pajak tangguhan karena penghasilan dari portofolio efek Reksa Dana telah dikenakan pajak penghasilan final atau bukan merupakan objek pajak.

e. Administrasi

Berdasarkan peraturan perpajakan di Indonesia, Reksa Dana menghitung, melaporkan dan menyetor pajak terutang berdasarkan perhitungan sendiri (self-assessment). Direktorat Jenderal Xxxxx dapat menghitung dan mengubah liabilitas pajak tersebut dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan peraturan yang berlaku.

8. BEBAN AKRUAL

Akun ini terdiri dari:

2021 2020

Jasa pengelolaan investasi (Catatan 11 dan 12) 20.508.115 20.485.399

Jasa kustodian (Catatan 11) 8.355.158 8.345.903

Lain-lain 11.217.737 28.647.662

Jumlah 40.081.010 57.478.964

9. UNIT PENYERTAAN BEREDAR

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, seluruh unit penyertaan beredar masing-masing yaitu 94.866.914,2967 dan 101.338.252,4197 unit penyertaan dengan persentase kepemilikan masing-masing adalah sebesar 100% dimiliki oleh pemodal pihak ketiga.

10. PENDAPATAN

Akun ini terdiri dari:

Pendapatan investasi

Pendapatan bunga

2021 2020

Efek utang 8.124.999.999 8.130.672.849

Instrumen pasar uang 24.430.611 87.975.611

Sub-jumlah 8.149.430.610 8.218.648.460

Keuntungan (kerugian) investasi

yang belum direalisasi (1.301.137.000) 3.535.437.000

Sub-jumlah 6.848.293.610 00.000.000.000

Pendapatan lainnya

Jasa giro 502.913 -

Jumlah 6.848.796.523 00.000.000.000

REKSA DANA BATAVIA OBLIGASI NEGARA 2

(DAHULU REKSA XXXX XXXXXDEN STANDARD INDONESIA GOVERNMENT BOND FUND 2) CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

11.	BEBAN
	Akun ini terdiri dari:	2021	2020
	Beban investasi Beban pengelolaan investasi (Catatan 12)	224.039.603	244.793.805
	Beban kustodian	89.615.841	97.917.522
	Beban lain-lain (Catatan 7c)	881.004.272	467.727.463
	Sub-jumlah	1.194.659.716	810.438.790
	Beban lainnya (Catatan 7c)	701.583	-
	Jumlah	1.195.361.299	810.438.790

Beban Pengelolaan Investasi

Beban ini merupakan imbalan kepada PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen dan PT Aberdeen Standard Investments Indonesia sebagai Manajer Investasi masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 maksimum sebesar 2,00% dan 0,20% per tahun dari nilai aset bersih yang dihitung secara harian berdasarkan 365 hari dalam setahunnya dan dibayarkan setiap bulan dan atas beban tersebut dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10%. Pemberian imbalan tersebut diatur berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Beban pengelolaan investasi yang belum dibayar dibukukan pada akun “Beban akrual” (Catatan 8).

Beban Kustodian

Beban ini merupakan imbalan atas jasa penanganan transaksi investasi, penitipan kekayaan dan administrasi yang berkaitan dengan kekayaan Reksa Dana, pencatatan transaksi penjualan dan pembelian kembali unit penyertaan serta biaya yang berkaitan dengan akun pemegang unit penyertaan kepada PT Bank DBS Indonesia dan Citibank, N.A. sebagai Bank Kustodian masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 maksimum sebesar 0,15% per tahun selama periode investasi dari nilai aset bersih yang dihitung secara harian berdasarkan 365 hari dalam setahunnya dan dibayarkan setiap bulan dan atas beban tersebut dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10%. Pemberian imbalan tersebut diatur berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Beban kustodian yang belum dibayar dibukukan pada akun “Beban akrual” (Catatan 8).

Beban Lain-lain

Beban ini merupakan beban pajak penghasilan final atas efek utang dan instrumen pasar uang, beban atas imbalan jasa audit dan beban operasional lainnya.

Beban Lainnya

Beban ini merupakan beban pajak penghasilan final atas jasa giro dan lain-lain.

12. SIFAT DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI Xxxxx dengan Pihak Berelasi

PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen adalah Manajer Investasi Reksa Dana.

REKSA DANA BATAVIA OBLIGASI NEGARA 2

(DAHULU REKSA XXXX XXXXXDEN STANDARD INDONESIA GOVERNMENT BOND FUND 2) CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

12. SIFAT DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan) Transaksi dengan Pihak Berelasi

Dalam kegiatan usahanya, Xxxxx Xxxx melakukan transaksi tertentu dengan pihak berelasi.

Transaksi-transaksi dengan pihak berelasi dilakukan dengan persyaratan dan kondisi normal sebagaimana halnya bila dilakukan dengan pihak ketiga. Saldo dalam laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain yang timbul dari transaksi dengan pihak berelasi tersebut dijelaskan dalam akun “Beban akrual” (Catatan 8) dan “Beban pengelolaan investasi” (Catatan 11).

Transaksi Reksa Dana yang signifikan dengan pihak berelasi tersebut adalah sebagai berikut:

2021 2020

Manajer Investasi Manajer Investasi

Laporan Posisi Keuangan

Beban akrual 20.508.115 20.485.399

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

Beban pengelolaan investasi 224.039.603 244.793.805

13. INFORMASI SEGMEN USAHA

Segmen usaha Reksa Dana dibagi berdasarkan jenis portofolio efek yakni:

a. Efek utang, termasuk transaksi-transaksi serta saldo atas Surat Utang Negara dan obligasi korporasi;

b. Instrumen pasar uang, termasuk transaksi-transaksi serta saldo atas deposito berjangka; dan

c. Lain-lain, termasuk transaksi-transaksi serta saldo atas komponen yang tidak dapat dialokasikan ke segmen a dan b.

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

2021

Pendapatan	Efek utang	Instrumen pasar uang	Lain-lain	Jumlah
Pendapatan investasi
Pendapatan bunga	8.124.999.999	24.430.611	-	8.149.430.610
Kerugian investasi yang belum
direalisasi	(1.301.137.000)	-	-	(1.301.137.000)
Pendapatan lainnya	-	-	502.913	502.913
Jumlah Pendapatan	6.823.862.999	24.430.611	502.913	6.848.796.523
Beban	(1.189.218.542)	(6.018.856)	(123.901)	(1.195.361.299)
Laba Sebelum Pajak	5.634.644.457	18.411.755	379.012	5.653.435.224
Beban pajak penghasilan				-
Laba Tahun Berjalan				5.653.435.224

2020

Instrumen

Pendapatan

Pendapatan investasi

Efek utang

pasar uang Lain-lain Jumlah

Pendapatan bunga Keuntungan investasi yang belum direalisasi	8.130.672.849 3.535.437.000	87.975.611 -	- -	8.218.648.460 3.535.437.000
Jumlah Pendapatan	00.000.000.000	00.000.000	-	00.000.000.000
Beban	(788.708.455)	(21.730.335)	-	(810.438.790)
Laba Sebelum Pajak Beban pajak penghasilan	00.000.000.000	00.000.000	-	00.000.000.000 -
Laba Tahun Berjalan				00.000.000.000

REKSA DANA BATAVIA XXXXXXXX XXXXXX 0

(XXXXXX XXXXX XXXX XXXXXDEN STANDARD INDONESIA GOVERNMENT BOND FUND 2) CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

13. INFORMASI SEGMEN USAHA (lanjutan) Laporan Posisi Keuangan

2021
	Efek utang	Instrumen pasar uang	Lain-lain	Jumlah
Aset
Aset segmen	109.788.512.708	-	-	109.788.512.708
Aset yang tidak dialokasikan	-	-	405.748.109	405.748.109
Jumlah Aset	109.788.512.708	-	405.748.109	110.194.260.817
Liabilitas
Liabilitas segmen	-	-	-	-
Liabilitas yang tidak dialokasikan	-	-	40.460.790	40.460.790
Jumlah Liabilitas	-	-	40.460.790	40.460.790
2020
	Efek utang	Instrumen pasar uang	Lain-lain	Jumlah
Aset
Aset segmen	111.141.272.635	500.724.164	-	111.641.996.799
Aset yang tidak dialokasikan	-	-	316.226.327	316.226.327
Jumlah Aset	111.141.272.635	500.724.164	316.226.327	111.958.223.126
Liabilitas
Liabilitas segmen	-	-	-	-
Liabilitas yang tidak dialokasikan	-	-	57.858.323	57.858.323
Jumlah Liabilitas	-	-	57.858.323	57.858.323

14. IKHTISAR RASIO KEUANGAN

Berikut ini adalah tabel ikhtisar rasio keuangan Reksa Dana untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020:

2021 2020

Hasil investasi 5,15% 10,37%

Xxxxx investasi setelah memperhitungkan

beban pemasaran	-0,10%	4,85%
Beban operasi	0,34%	0,35%
Perputaran portofolio	1:0,00	1:0,00
Persentase penghasilan kena pajak	-	-

“Hasil Investasi Setelah Xxxxxxhitungkan Beban Pemasaran” di atas dihitung berdasarkan Keputusan Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. KEP-516/BL/2012 tanggal 21 September 2012, Peraturan No. IV.C.3 yang telah diubah dengan Salinan Peraturan OJK Xx. 00/XXXX.00/0000 xxxxxxx 00 Xxxxxxxx 0000 xxxxxxx “Pedoman Pengumuman Harian Nilai Aset Bersih Reksa Dana Terbuka”.

Tujuan informasi ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Xxxxx Xxxx. Informasi ini seharusnya tidak dipertimbangkan sebagai indikasi bahwa kinerja masa depan akan sama dengan kinerja masa lalu.

REKSA DANA BATAVIA OBLIGASI NEGARA 2

(DAHULU REKSA XXXX XXXXXDEN STANDARD INDONESIA GOVERNMENT BOND FUND 2) CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

14. IKHTISAR RASIO KEUANGAN (lanjutan)

Sesuai dengan Keputusan Ketua OJK No. KEP-99/PM/1996 “Informasi Dalam Ikhtisar Keuangan Singkat Reksa Dana”, ikhtisar rasio keuangan di atas dihitung sebagai berikut:

• Jumlah hasil investasi adalah perbandingan antara besarnya kenaikan nilai aset bersih per unit penyertaan dalam satu periode dengan nilai aset bersih per unit penyertaan pada awal periode;

• Hasil investasi setelah memperhitungkan biaya pemasaran adalah perbandingan antara besarnya kenaikan nilai aset bersih per unit penyertaan dalam satu periode dengan nilai aset bersih per unit penyertaan pada awal periode, dimana nilai aset bersih setelah memperhitungkan biaya penjualan dan biaya pelunasan;

• Beban operasi adalah perbandingan antara beban operasi dalam satu tahun dengan rata-rata nilai aset bersih dalam satu tahun. Bila jumlah beban menunjukkan untuk masa lebih atau kurang dari satu tahun, maka beban tersebut harus dikalikan dua belas kemudian dibagi dengan jumlah bulan dalam periode tersebut;

• Perputaran portofolio adalah perbandingan antara nilai pembelian atau penjualan portofolio dalam satu periode mana yang lebih rendah dengan rata-rata nilai aset bersih dalam satu tahun; dan

• Persentase penghasilan kena pajak dihitung dengan membagi penghasilan selama satu periode yang mungkin dikenakan pajak pada pemodal dengan pendapatan operasi bersih.

15. NILAI WAJAR INSTRUMEN KEUANGAN

Tabel di bawah ini menyajikan perbandingan atas nilai tercatat dengan nilai wajar dari instrumen keuangan Reksa Dana yang tercatat dalam laporan keuangan.

2021			2020
	Nilai tercatat	Nilai wajar	Nilai tercatat	Nilai wajar
ASET KEUANGAN Portofolio efek Efek utang	108.859.300.000	108.859.300.000	110.160.437.000	110.160.437.000
Instrumen pasar uang	-	-	500.000.000	500.000.000
Kas di bank	405.748.109	405.748.109	316.226.327	316.226.327
Piutang bunga	929.212.708	929.212.708	981.559.799	981.559.799
Jumlah aset keuangan	110.194.260.817	110.194.260.817	111.958.223.126	111.958.223.126
LIABILITAS KEUANGAN
Beban akrual	40.081.010	40.081.010	57.478.964	57.478.964

Berikut metode dan asumsi yang digunakan untuk estimasi nilai wajar:

- Nilai wajar portofolio efek - instrumen pasar uang, kas di bank, piutang bunga dan beban akrual mendekati nilai tercatat karena jatuh tempo yang singkat atas instrumen keuangan tersebut.

- Nilai wajar portofolio efek utang dicatat sebesar nilai wajar pada harga kuotasi yang dipublikasikan pada pasar aktif.

Estimasi Nilai Wajar

Nilai wajar adalah nilai dimana suatu instrumen keuangan dapat dipertukarkan antara pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar, dan bukan merupakan nilai penjualan akibat kesulitan keuangan atau likuidasi yang dipaksakan. Nilai wajar diperoleh dari kuotasi harga atau model arus kas diskonto.

REKSA DANA BATAVIA OBLIGASI NEGARA 2

(DAHULU REKSA XXXX XXXXXDEN STANDARD INDONESIA GOVERNMENT BOND FUND 2) CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

15. NILAI WAJAR INSTRUMEN KEUANGAN (lanjutan) Estimasi Nilai Wajar (lanjutan)

Berikut adalah nilai tercatat dan estimasi nilai wajar atas aset keuangan Reksa Dana pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020:

2021

Estimasi nilai wajar

ASET KEUANGAN

Portofolio efek

Nilai tercatat

Tingkat 1 Tingkat 2 Tingkat 3

Efek utang 108.859.300.000 - 108.859.300.000 -

2020

Estimasi nilai wajar

ASET KEUANGAN

Portofolio efek

Nilai tercatat

Tingkat 1 Tingkat 2 Tingkat 3

Efek utang 110.160.437.000 - 110.160.437.000 -

Aset Reksa dana yang diukur dan diakui pada nilai wajar (tingkat 2) adalah portofolio efek utang (Catatan 4).

Nilai wajar untuk instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar aktif ditentukan berdasarkan kuotasi nilai pasar pada tanggal pelaporan. Pasar dianggap aktif apabila kuotasi harga tersedia sewaktu-waktu dan dapat diperoleh secara rutin dari bursa, pedagang efek, perantara efek, kelompok industri atau badan penyedia jasa penentuan harga, atau badan pengatur, dan harga tersebut mencerminkan transaksi pasar yang aktual dan rutin dalam suatu transaksi yang wajar.

Instrumen keuangan ini termasuk dalam tingkat 1. Instrumen yang termasuk dalam hierarki tingkat 1 adalah investasi dalam efek ekuitas yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan diklasifikasikan sebagai surat berharga yang diperdagangkan.

Nilai wajar instrumen keuangan yang tidak diperdagangkan di pasar aktif (over the counter) ditentukan dengan menggunakan teknik penilaian tertentu. Teknik tersebut menggunakan data pasar yang dapat diobservasi sepanjang tersedia dan seminimal mungkin mengacu pada estimasi. Apabila seluruh input signifikan atas nilai wajar dapat diobservasi, instrumen keuangan ini termasuk dalam tingkat 2.

Jika satu atau lebih input yang signifikan tidak berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi, maka instrumen tersebut masuk ke dalam tingkat 3. Ini berlaku untuk surat-surat berharga ekuitas yang tidak diperdagangkan di bursa.

Reksa Dana menentukan estimasi nilai wajar aset keuangan lainnya dan seluruh liabilitas keuangan pada nilai tercatatnya, karena instrumen keuangan tersebut bersifat jangka pendek, sehingga nilai tercatat instrumen keuangan tersebut telah mendekati estimasi nilai wajarnya.

Teknik penilaian tertentu digunakan untuk menentukan nilai instrumen keuangan mencakup:

- Penggunaan harga yang diperoleh dari bursa atau pedagang efek untuk instrumen sejenis; dan

- Teknik lain seperti analisis arus kas yang didiskonto digunakan untuk menentukan nilai instrumen keuangan lainnya.

REKSA DANA BATAVIA OBLIGASI NEGARA 2

(DAHULU REKSA XXXX XXXXXDEN STANDARD INDONESIA GOVERNMENT BOND FUND 2) CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

16. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN PERMODALAN DAN RISIKO KEUANGAN Manajemen Permodalan

Modal Reksa Dana disajikan sebagai aset bersih. Aset bersih Reksa Dana dapat berubah secara signifikan setiap tanggal penjualan kembali dikarenakan Reksa Dana tergantung pada penjualan kembali unit penyertaan sesuai dengan kebijakan pemegang unit penyertaan. Tujuan Manajer Investasi dalam mengelola modal Reksa Dana adalah untuk menjaga kelangsungan usaha dalam rangka memberikan hasil dan manfaat bagi pemegang unit penyertaan serta untuk mempertahankan basis modal yang kuat guna mendukung pengembangan kegiatan investasi Reksa Dana.

Manajemen Risiko Keuangan

PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen sebagai Manajer Investasi telah menerapkan fungsi manajemen risiko sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang ditunjukkan dengan pembentukan Divisi Compliance dan Risk Management serta penerbitan Standard Operation Procedures yang mencakup seluruh kegiatan Reksa Dana.

Pengawasan aktif Direksi terhadap aktivitas manajemen risiko tertuang dalam Standard Operation Procedures - Company Risk Management, dimana Direksi bekerja sama dengan koordinator Divisi Compliance dan Risk Management menelaah dan memperbarui strategi manajemen risiko. Koordinator Divisi Compliance dan Risk Management bekerja sama dengan divisi-divisi lain melaksanakan aktivitas pengelolaan risiko yang dihadapi oleh Xxxxx Xxxx.

Risiko Politik dan Ekonomi

Risiko Berkurangnya Nilai Unit Penyertaan yang diterima oleh Pemegang Unit Penyertaan

Risiko Volatilitas

Dengan menanamkan modal dalam Efek Bersifat Ekuitas maka nilainya dapat mengalami volatilitas harga pasar yang lebih besar dibandingkan dengan semua investasi dalam Efek berpendapatan tetap.

Risiko Likuiditas

Penjualan kembali Unit tergantung pada likuiditas dari Portofolio atau kemampuan dari Manajer Investasi untuk membeli kembali Unit (melunasi) dengan menyediakan uang tunai dengan segera.

Risiko Atas Pertanggungan Kekayaan Xxxxx Xxxx

Pertanggungan asuransi atas kekayaan Reksa Dana dilaksanakan oleh Bank Kustodian dengan cara yang dianggap baik dan layak. Hal-hal yang tidak diinginkan yang dapat terjadi antara lain: wanprestasi pihak terkait misalnya, Bank Kustodian, Pialang dan bencana alam, kebakaran atau kerusuhan dapat mempengaruhi Nilai Aset Bersih Reksa Dana.

REKSA DANA BATAVIA OBLIGASI NEGARA 2

(DAHULU REKSA XXXX XXXXXDEN STANDARD INDONESIA GOVERNMENT BOND FUND 2) CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

16. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN PERMODALAN DAN RISIKO KEUANGAN (lanjutan) Risiko Pembubaran dan Likuidasi Reksa Dana

Pemegang unit penyertaan menghadapi risiko pembubaran dan likuidasi apabila Reksa Dana memenuhi salah satu kondisi yang tercantum dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. IV.B.1 yang telah diubah dengan Surat Keputusan Ketua OJK No. 23/POJK.04/2016 tanggal

19 Juni 2016 dan terakhir diubah dengan Peraturan OJK No. 2/POJK.04/2020 tanggal 9 Januari 2020, serta Kontrak Investasi Kolektif dimana Manajer Investasi wajib membubarkan dan melikuidasi apabila salah satu kondisi dalam Peraturan dan Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana tersebut terpenuhi.

Dalam rangka memelihara kelangsungan industri pengelolaan investasi dari dampak kondisi perekonomian yang berfluktuasi signifikan akibat pandemik Covid-19 saat ini, dengan ini diberitahukan bahwa Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan ketentuan mengenai jangka waktu kewajiban untuk melakukan pembubaran Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dengan total Nilai Aset Bersih Reksa Dana kurang dari Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar) disesuaikan menjadi selama 160 (seratus enam puluh) hari bursa berturut-turut.

Risiko Nilai Tukar Mata Uang

Dalam hal Reksa Dana berinvestasi pada Efek dalam denominasi selain Rupiah, perubahan nilai tukar mata uang selain Rupiah terhadap mata uang Rupiah yang merupakan denominasi mata uang dari Reksa Dana dapat berpengaruh terhadap Nilai Aset Bersih (NAB) dari Reksa Dana.

Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx

Analisa sensitivitas diterapkan pada variabel risiko pasar yang memengaruhi kinerja Reksa Dana, yakni harga dan suku bunga. Sensitivitas harga menunjukkan dampak perubahan yang wajar dari harga pasar efek dalam portofolio efek Reksa Dana terhadap jumlah aset bersih, jumlah aset keuangan dan jumlah liabilitas keuangan Reksa Dana. Sensitivitas suku bunga menunjukkan dampak perubahan yang wajar dari suku bunga pasar, termasuk yield dari efek dalam portofolio efek Reksa Dana, terhadap jumlah aset bersih, jumlah aset keuangan dan jumlah liabilitas keuangan Reksa Dana.

Sesuai dengan kebijakan Xxxxx Xxxx, Manajer Investasi melakukan analisa serta memantau sensitivitas harga secara reguler.

17. STANDAR AKUNTANSI BARU

Standar baru, amandemen dan interpretasi yang telah diterbitkan, yang berlaku efektif pada atau setelah tanggal 1 Januari 2022 yang mungkin akan berdampak pada laporan keuangan adalah sebagai berikut:

- Amendemen PSAK 1: “Penyajian laporan keuangan”.

Standar tersebut akan berlaku efektif pada 1 Januari 2023 dan penerapan dini diperbolehkan.

Manajer Investasi dan Bank Xxxxxxxan sedang menganalisa dampak penerapan standar akuntansi dan interpretasi tersebut di atas terhadap laporan keuangan.

REKSA DANA BATAVIA OBLIGASI NEGARA 2

(DAHULU REKSA XXXX XXXXXDEN STANDARD INDONESIA GOVERNMENT BOND FUND 2) CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

18 . REKLASIFIKASI AKUN

Pada tahun 2021, Reksa Dana melakukan reklasifikasi akun untuk saldo per 31 Desember 2020, sebagai berikut:

Sebelum Sesudah

Reklasifikasi Reklasifikasi Reklasifikasi

Laporan posisi keuangan

Beban akrual 57.858.323 (379.359) 57.478.964

Utang pajak - 379.359 379.359

INFORMASI KEUANGAN TAMBAHAN

REKSA DANA BATAVIA OBLIGASI NEGARA 2

(DAHULU REKSA XXXX XXXXXDEN STANDARD INDONESIA GOVERNMENT BOND FUND 2) IKHTISAR RASIO KEUANGAN

PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT

Berikut ini adalah informasi keuangan tambahan mengenai ikhtisar rasio keuangan Reksa Dana untuk periode sampai dengan 60 (enam puluh) bulan terakhir:

	Periode dari tanggal 1 Januari 2021 s/d tanggal 31 Desember 2021	Periode 12 bulan terakhir dari tanggal 31 Desember 2021	Periode 36 bulan terakhir dari tanggal 31 Desember 2021	Periode 60 bulan terakhir dari tanggal 31 Desember 2021	3 Tahun kalender terakhir
		Periode 12 bulan terakhir dari tanggal 31 Desember 2021	Periode 36 bulan terakhir dari tanggal 31 Desember 2021	Periode 60 bulan terakhir dari tanggal 31 Desember 2021	2021	2020*	2019*
Total Hasil Investasi (%)	5,15	5,15	16,11	16,11	5,15	10,37	0,05
Hasil Investasi Setelah Memperhitungkan Biaya Pemasaran (%)	-0,10	-0,10	5,06	5,06	-0,10	4,85	-4,71
Biaya Operasi (%)	0,34	0,34	0,23	0,23	0,34	0,35	0,02
Perputaran Portofolio	1:0,00	1:0,00	1:0,32	1:0,32	1:0,00	1:0,00	1:0,97
Persentase Penghasilan Kena Pajak (%)	-	-	-	-	-	-	-

* Diaudit oleh auditor independent lain

Tujuan tabel ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana, tetapi seharusnya tidak dianggap sebagai indikasi dari kinerja masa depan akan sama baiknya dengan kinerja masa lalu.

BAB XIII

PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

13.1. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan BATAVIA OBLIGASI NEGARA 2 calon Pemegang Unit Penyertaan harus sudah membaca dan mengerti isi Prospektus BATAVIA OBLIGASI NEGARA 2 ini beserta ketentuan-ketentuan yang ada didalamnya.

Formulir Pembukaan Rekening Efek dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan BATAVIA OBLIGASI NEGARA 2 dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

13.2. PROSEDUR PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Para calon Pemegang Unit Penyertaan yang ingin membeli Unit Penyertaan BATAVIA OBLIGASI NEGARA 2 harus terlebih dahulu mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Pembukaan Rekening Efek, melengkapinya dengan bukti identitas diri (Kartu Tanda Penduduk untuk perorangan lokal atau Paspor untuk perorangan asing, fotokopi Anggaran Dasar, NPWP serta Kartu Tanda Penduduk atau Paspor pejabat yang berwenang untuk badan hukum), Formulir Interview FATCA, dan dokumen-dokumen pendukung lainnya yang disyaratkan untuk memenuhi Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan. Formulir Pembukaan Rekening Efek diisi secara lengkap dan di tanda-tangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan BATAVIA OBLIGASI NEGARA 2 yang pertama kali.

Pembelian Unit Penyertaan BATAVIA OBLIGASI NEGARA 2 dilakukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan BATAVIA OBLIGASI NEGARA 2 dan melengkapinya dengan bukti pembayaran.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan BATAVIA OBLIGASI NEGARA 2 beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti identitas diri tersebut harus disampaikan kepada Manajer Investasi secara langsungatau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan Sistem Elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan pembelian Unit Penyertaan dengan menyampaikan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik yang disertai dengan bukti pembayaran dengan menggunakan Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk pembelian Unit Penyertaan dan memastikan bahwa Sistem Elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, menyediakan Prospektus elektronik dan dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan calon Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan calon Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Xxxxxxx Xxxxxxxxx (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dengan Sistem Elektronik.

Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran penerapan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan tersebut, Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menolak pesanan pembelian Unit Penyertaan dari Calon Pemegang Unit Penyertaan.

Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif BATAVIA XXXXXXXX XXXXXX 0, Xxxxxxxxxx dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan BATAVIA OBLIGASI

NEGARA 2. Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan tersebut di atas akan ditolak dan tidak akan diproses.

13.3. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN SECARA BERKALA

Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat memfasilitasi pembelian Unit Penyertaan secara berkala, calon Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan pembelian Unit Penyertaan BATAVIA OBLIGASI NEGARA 2 secara berkala melalui Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang dapat memfasilitasi pembelian Unit Penyertaan secara berkala, sepanjang hal tersebut dinyatakan dengan tegas oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala BATAVIA OBLIGASI NEGARA 2. Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan pelaksanaan pembelian Unit Penyertaan secara berkala termasuk kesiapan sistem pembayaran pembelian Unit Penyertaan secara berkala.

Manajer Investasi, dan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) akan menyepakati suatu bentuk Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan yang akan digunakan untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala sehingga Pembelian Unit Penyertaan BATAVIA OBLIGASI NEGARA 2 secara berkala dapat dilakukan dengan mengisi dan menandatangani Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala pada saat pembelian Unit Penyertaan BATAVIA OBLIGASI NEGARA 2 secara berkala yang pertama kali. Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala sekurang-kurangnya memuat tanggal pembelian Unit Penyertaan secara berkala, jumlah pembelian Unit Penyertaan secara berkala dan jangka waktu dilakukannya pembelian Unit Penyertaan secara berkala.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali tersebut di atas akan diberlakukan juga sebagai Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan yang telah lengkap (in complete application) untuk pembelian-pembelian Unit Penyertaan BATAVIA OBLIGASI NEGARA 2 secara berkala berikutnya.

Ketentuan mengenai dokumen-dokumen yang harus dilengkapi dan ditandatangani oleh Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud pada butir 13.2 Prospektus yaitu Formulir Pembukaan Rekening Efek dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan beserta dokumen-dokumen pendukungnya sesuai dengan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan wajib dilengkapi oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan BATAVIA OBLIGASI NEGARA 0 xxxx xxxxxxx xxxx (xxxxxxxxx xxxx).

13.4. BATAS MINIMUM PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Batas minimum pembelian awal Unit Penyertaan BATAVIA OBLIGASI NEGARA 2 adalah sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah) untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan dan batas minimum pembelian selanjutnya Unit Penyertaan BATAVIA OBLIGASI NEGARA 2 adalah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan.

Apabila pembelian Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan batas minimum pembelian awal dan selanjutnya Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari ketentuan batas minimum pembelian Unit Penyertaan di atas.

13.5. HARGA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

13.6. PEMROSESAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan BATAVIA OBLIGASI NEGARA 2 beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti identitas diri yang telah lengkap dan diterima dengan baik serta disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan jam 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan uang pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (in good fund) oleh Bank Kustodian pada hari penjualan paling lambat pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan BATAVIA OBLIGASI NEGARA 2 pada akhir Hari Bursa tersebut.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan BATAVIA OBLIGASI NEGARA 2 beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti identitas diri yang telah diterima secara lengkap dan disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah jam 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (in good fund) oleh Bank Kustodian paling lambat pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) pada Hari Bursa berikutnya, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan BATAVIA OBLIGASI NEGARA 2 pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Untuk pemesanan dan pembayaran pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika pemesanan dan pembayaran pembelian tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

Dalam hal pembelian Unit Penyertaan BATAVIA OBLIGASI NEGARA 2 dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan secara berkala sesuai dengan ketentuan ayat 00.0 Xxxxxxxxxx xxx, xxxx Xxxxxxxx Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan BATAVIA OBLIGASI NEGARA 2 secara berkala dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) pada tanggal yang telah disebutkan di dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali dan akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih BATAVIA OBLIGASI NEGARA 2 pada akhir Hari Bursa diterimanya pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut dengan baik (in good fund) oleh Bank Kustodian. Apabila tanggal diterimanya pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut bukan merupakan Hari Bursa, maka pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan BATAVIA OBLIGASI NEGARA 2 pada Hari Bursa berikutnya. Apabila tanggal yang disebutkan di dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali tersebut bukan merupakan Hari Bursa, maka Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan BATAVIA OBLIGASI NEGARA 2 secara berkala dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) pada Hari Bursa berikutnya.

13.7. SYARAT PEMBAYARAN

Pembayaran Pembelian Unit Penyertaan BATAVIA OBLIGASI NEGARA 2 dilakukan dengan cara pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah dari rekening calon Pemegang Unit Penyertaan ke dalam rekening BATAVIA OBLIGASI NEGARA 2 yang berada pada Bank Kustodian sebagai berikut:

Bank : PT Bank DBS Indonesia

Rekening Atas Nama : REKSA DANA BATAVIA OBLIGASI NEGARA 2

Nomor Rekening 3320124904

Apabila diperlukan, untuk memudahkan proses pembelian Unit Penyertaan BATAVIA OBLIGASI NEGARA 2, maka atas permintaan Manajer Investasi, Bank Kustodian dapat membuka rekening atas nama BATAVIA OBLIGASI NEGARA 2 pada bank lain. Rekening tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari dan dikendalikan oleh Bank Kustodian.

Biaya pemindahbukuan/transfer tersebut di atas (jika ada), sehubungan dengan pembayaran tersebut menjadi tanggung jawab calon Pemegang Unit Penyertaan.

Manajer Investasi akan memastikan bahwa semua uang para calon Pemegang Unit Penyertaan yang merupakan pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan BATAVIA OBLIGASI NEGARA 2 dikreditkan ke rekening atas nama BATAVIA OBLIGASI NEGARA 2 di Bank Kustodian paling lambat pada akhir Hari Bursa disampaikannya transaksi pembelian Unit Penyertaan BATAVIA OBLIGASI NEGARA 2 secara lengkap.

13.8. SUMBER DANA PEMBAYARAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Dana pembayaran pembelian Unit Penyertaan BATAVIA OBLIGASI NEGARA 2 sebagaimana dimaksud pada butir 13.7 di atas hanya dapat berasal dari:

a. calon pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;

b. anggota keluarga calon pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;

c. perusahaan tempat bekerja dari calon pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif; dan/atau

d. Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana dan/atau asosiasi yang terkait dengan Reksa Dana, untuk pemberian hadiah dalam rangka kegiatan pemasaran Unit Penyertaan BATAVIA OBLIGASI NEGARA 2.

Dalam hal pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan menggunakan sumber dana yang berasal dari pihak sebagaimana dimaksud pada huruf b, huruf c, dan huruf d di atas, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan BATAVIA OBLIGASI NEGARA 2 wajib disertai dengan lampiran surat pernyataan dan bukti pendukung yang menunjukkan hubungan antara calon pemegang Unit Penyertaan dengan pihak dimaksud.

13.9. PERSETUJUAN PERMOHONAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN, SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN DAN LAPORAN BULANAN.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian berhak menerima atau menolak pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara keseluruhan atau sebagian. Bagi pemesanan pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, dana pembelian atau sisanya akan dikembalikan oleh Xxxxxxx Investasi atas nama calon Pemegang Unit Penyertaan tanpa bunga dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening atas nama calon Pemegang Unit Penyertaan.

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan dan menyampaikannya kepada Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas AKSes yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan BATAVIA OBLIGASI NEGARA 2 dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) (in complete application) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (in good fund) dan Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian sesuai ketentuan pemrosesan pembelian Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam Prospektus ini. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan tersebut akan menyatakan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dibeli.

Disamping Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan, pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan Laporan Bulanan.

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan merupakan Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan BATAVIA OBLIGASI NEGARA 2. Manajer Investasi tidak akan menerbitkan sertifikat sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan BATAVIA OBLIGASI NEGARA 2.

BAB XIV

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN

14.1. PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan BATAVIA OBLIGASI NEGARA 2 yang dimilikinya dan Manajer Investasi wajib melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut pada setiap Hari Bursa, kecuali terdapat kondisi yang telah disebutkan dalam Prospektus ini.

14.2. PROSEDUR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Penjualan Kembali Unit Penyertaan dilakukan dengan mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan BATAVIA OBLIGASI NEGARA 2 yang ditujukan kepada Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Penjualan kembali Unit Penyertaan BATAVIA OBLIGASI NEGARA 2 harus dilakukan dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif BATAVIA XXXXXXXX XXXXXX 0, Xxxxxxxxxx dan juga tercantum didalam Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan BATAVIA OBLIGASI NEGARA 2.

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan Sistem Elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan dengan menyampaikan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk penjualan kembali Unit Penyertaan dan memastikan bahwa Sistem Elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dengan Sistem Elektronik.

Penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan tidak sesuai atau menyimpang dari persyaratan dan ketentuan yang telah disebutkan di atas tidak akan diproses oleh Manajer Investasi.

14.3. BATAS MINIMUM PENJUALAN KEMBALI DAN SALDO MINIMUM KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN PADA HARI BURSA DILAKUKANNYA PEMBELIAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan BATAVIA OBLIGASI NEGARA 2 bagi setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta Rupiah) setiap transaksi.

Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan BATAVIA OBLIGASI NEGARA 2 yang harus dipertahankan oleh setiap Pemegang Unit Penyertaan pada Hari Bursa penjualan kembali Unit Penyertaan adalah senilai Rp 5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah).

Apabila penjualan kembali Unit Penyertaan mengakibatkan jumlah kepemilikan Unit Penyertaan BATAVIA OBLIGASI NEGARA 2 yang tersisa kurang dari Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan sesuai dengan yang dipersyaratkan pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan, maka Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) harus memberitahukan kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk melakukan penjualan kembali seluruh Unit Penyertaan yang tersisa milik Pemegang Unit Penyertaan

dengan mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan untuk seluruh Unit Penyertaan yang tersisa tersebut.

Apabila penjualan kembali Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari ketentuan batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan di atas.

14.4. BATAS MAKSIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah penjualan kembali Unit Penyertaan BATAVIA OBLIGASI XXXXXX 0 xxxxx 0 (xxxx) Xxxx Xxxxx sampai dengan 30% (tiga puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih BATAVIA OBLIGASI NEGARA 2 pada hari diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan. Manajer Investasi dapat menggunakan total Nilai Aktiva Bersih pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan sebagai perkiraan penghitungan batas maksimum penjualan kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan.

Dalam hal Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 30% (tiga puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih BATAVIA OBLIGASI NEGARA 2 yang diterbitkan pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dan Manajer Investasi bermaksud menggunakan haknya untuk membatasi jumlah penjualan kembali Unit Penyertaan, maka kelebihan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut oleh Bank Kustodian atas instruksi tertulis Manajer Investasi akan diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (first come first served) di Manajer Investasi setelah Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Xxxxxxx Investasi (jika ada) memberitahukan keadaan tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan penjualan kembali Unit Penyertaannya tidak dapat diproses pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut dan memperoleh konfirmasi dari Pemegang Unit Penyertaan bahwa permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dapat tetap diproses sebagai permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (first come first served) di Manajer Investasi.

Batas maksimum penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut di atas berlaku akumulatif terhadap permohonan pengalihan investasi (jumlah total permohonan penjualan kembali dan pengalihan investasi).

14.5. HARGA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Harga penjualan kembali Unit Penyertaan BATAVIA OBLIGASI NEGARA 2 adalah harga setiap Unit Penyertaan pada setiap Hari Bursa yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan BATAVIA OBLIGASI NEGARA 2 pada akhir Hari Bursa tersebut.

14.6. PEMROSESAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Jika Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan BATAVIA OBLIGASI NEGARA 2 yang telah dipenuhi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan BATAVIA OBLIGASI NEGARA 2, diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan BATAVIA OBLIGASI NEGARA 2 pada akhir Hari Bursa yang sama.

Jika Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang telah dipenuhi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan BATAVIA OBLIGASI NEGARA 2, diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00

WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan BATAVIA OBLIGASI NEGARA 2 pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Untuk penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

14.7. PEMBAYARAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Pembayaran dana hasil penjualan kembali Unit Penyertaan akan dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Biaya pemindahbukuan/transfer, jika ada, merupakan beban dari Pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran dana hasil penjualan kembali Unit Penyertaan BATAVIA OBLIGASI NEGARA 2 dilakukan sesegera mungkin, paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan, yang telah lengkap sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif BATAVIA XXXXXXXX XXXXXX 0, Xxxxxxxxxx dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan BATAVIA OBLIGASI NEGARA 2, diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

14.8. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dijual kembali dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dijual kembali dan menyampaikan kepada Pemegang Unit Penyertaan fasilitas AKSes yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan BATAVIA OBLIGASI NEGARA 2 dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (in complete application) oleh Manajer Investasi sesuai ketentuan pemrosesan penjualan kembali Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam Prospektus ini.

14.9. PENOLAKAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Setelah memberitahukan secara tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan tembusan kepada Bank Kustodian, Manajer Investasi dapat menolak pembelian kembali (pelunasan) Unit Penyertaan BATAVIA OBLIGASI NEGARA 2 atau menginstruksikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk melakukan penolakan pembelian kembali (pelunasan) Unit Penyertaan BATAVIA OBLIGASI NEGARA 2, apabila terjadi hal-hal sebagai berikut

(i) Bursa Efek dimana sebagian besar portofolio BATAVIA OBLIGASI NEGARA 2 diperdagangkan ditutup; atau

(ii) Perdagangan efek atas sebagian besar portofolio efek BATAVIA OBLIGASI NEGARA 2 di Bursa Efek dihentikan; atau

(iii) Keadaan darurat / kahar sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf k Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta Peraturan Pelaksanaannya.

Manajer Investasi wajib memberitahukan secara tertulis hal tersebut di atas kepada Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal instruksi penjualan kembali dari Pemegang Unit Penyertaan diterima oleh Xxxxxxx Investasi.

Selama periode penolakan pembelian kembali dan/atau pelunasan Unit Penyertaan dimaksud, Bank Kustodian dilarang mengeluarkan Unit Penyertaan baru dan Manajer Investasi dilarang melakukan penjualan Unit Penyertaan baru.

BAB XV

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI

15.1. PENGALIHAN INVESTASI

Pemegang Unit Penyertaan dapat mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam Unit Penyertaan BATAVIA OBLIGASI NEGARA 2 ke Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Xxxxxxx Investasi, demikian juga sebaliknya, sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif BATAVIA XXXXXXXX XXXXXX 0, Xxxxxxxxxx dan dalam Formulir Pengalihan Investasi Reksa Dana yang bersangkutan.

15.2. PROSEDUR PENGALIHAN INVESTASI

Pengalihan investasi dilakukan dengan mengisi dan menyampaikan Formulir Pengalihan Investasi kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Xxxxxxx Investasi (jika ada).

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan Sistem Elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan Pengalihan investasi dengan menyampaikan Formulir Pengalihan Investasi berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Xxxxxxx Xxxxxxxxx (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk pengalihan investasi dan memastikan bahwa Sistem Elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pengalihan Investasi dengan Sistem Elektronik.

Pengalihan investasi tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif BATAVIA XXXXXXXX XXXXXX 0, Xxxxxxxxxx dan dalam Formulir Pengalihan Investasi Reksa Dana yang bersangkutan. Pengalihan investasi oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan dalam Reksa Dana yang bersangkutan akan ditolak dan tidak diproses.

15.3. PEMROSESAN PENGALIHAN INVESTASI

Pengalihan investasi diproses oleh Xxxxxxx Investasi dengan melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan Reksa Dana yang bersangkutan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan melakukan penjualan Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya yang diinginkan oleh Pemegang Unit Penyertaan pada waktu yang bersamaan dengan menggunakan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan dari masing-masing Reksa Dana sesuai dengan saat diterimanya perintah pengalihan secara lengkap.

Formulir Pengalihan Investasi yang telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa tersebut.

Formulir Pengalihan Investasi yang telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul

13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan

Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Untuk pengalihan investasi yang dilakukan secara elektronik menggunakan Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika pengalihan investasi dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

Diterima atau tidaknya permohonan pengalihan investasi sangat tergantung dari ada atau tidaknya Unit Penyertaan dan terpenuhinya batas minimum pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana yang dituju.

Dana investasi Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan investasinya telah diterima oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) akan dipindahbukukan oleh Bank Kustodian ke dalam rekening Reksa Dana yang dituju, sesegera mungkin paling lambat 4 (empat) Hari Bursa terhitung sejak Formulir Pengalihan Investasi telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

15.4. BATAS MINIMUM PENGALIHAN INVESTASI

Manajer Investasi tidak menetapkan batas minimum pengalihan investasi BATAVIA OBLIGASI NEGARA 2 dan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan yang harus dipertahankan oleh Pemegang Unit Penyertaan pada Hari Bursa dilakukannya pengalihan investasi.

Apabila pengalihan investasi dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan batas minimum pengalihan investasi.

15.5 BATAS MAKSIMUM PENGALIHAN INVESTASI

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah pengalihan investasi dari Unit Penyertaan BATAVIA OBLIGASI NEGARA 2 ke Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 30% (tiga puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih BATAVIA OBLIGASI NEGARA 2 pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi. Manajer Investasi dapat menggunakan total Nilai Aktiva Bersih pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi sebagai perkiraan penghitungan batas maksimum pengalihan investasi pada Hari Bursa pengalihan investasi.

Dalam hal Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 30% (tiga puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih BATAVIA OBLIGASI NEGARA 2 pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi dan Manajer Investasi bermaksud menggunakan haknya untuk membatasi jumlah pengalihan investasi, maka kelebihan permohonan pengalihan investasi tersebut oleh Bank Kustodian atas instruksi tertulis Manajer Investasi dapat diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan pengalihan investasi pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (first come first served) di Manajer Investasi setelah Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Xxxxxxx Investasi (jika ada) memberitahukan keadaan tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan investasinya tidak dapat diproses pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi tersebut dan memperoleh konfirmasi dari Pemegang Unit Penyertaan bahwa permohonan pengalihan investasi dapat tetap diproses sebagai permohonan pengalihan investasi pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (first come first served) di Manajer Investasi.

Batas maksimum pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan di atas berlaku akumulatif terhadap permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan (jumlah total permohonan pengalihan investasi dan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan).

15.6. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan antara lain jumlah investasi yang dialihkan dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat investasi dialihkan yang akan disampaikan melalui fasilitas AKSes yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah Formulir Pengalihan Investasi dalam BATAVIA OBLIGASI NEGARA 2 dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (in complete application) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Xxxxxxx Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan pengalihan investasi yang ditetapkan dalam Prospektus ini.

BAB XVI

PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

16.1. Pengalihan Kepemilikan Unit Penyertaan

Kepemilikan Unit Penyertaan BATAVIA OBLIGASI NEGARA 2 hanya dapat beralih atau dialihkan oleh pemegang Unit Penyertaan kepada Pihak lain tanpa melalui mekanisme penjualan, pembelian kembali atau pelunasan dalam rangka:

a. Pewarisan; atau

b. Hibah.

16.2. Prosedur Pengalihan Kepemilikan Unit Penyertaan

Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan BATAVIA OBLIGASI NEGARA 2 wajib diberitahukan oleh ahli waris, pemberi hibah, atau penerima hibah kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan bukti pendukung sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk selanjutnya diadministrasikan di Bank Kustodian.

Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan BATAVIA OBLIGASI NEGARA 2 sebagaimana dimaksud pada butir 16.1 di atas harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam bidang pewarisan dan/atau hibah.

Manajer Investasi pengelola BATAVIA OBLIGASI NEGARA 2 atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menerapkan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan terhadap pihak yang menerima pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan dalam rangka pewarisan dan/atau hibah sebagaimana dimaksud pada butir 16.1 di atas.

BAB XVII

SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN SERTA PENGALIHAN INVESTASI

1. Pembelian Unit Penyertaan

a. Skema transaksi pembelian Unit Penyertaan tanpa melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) yang ditunjuk oleh Xxxxxxx Investasi

b. Skema transaksi pembelian Unit Penyertaan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) yang ditunjuk oleh Xxxxxxx Xxxxxxxxx

2. Penjualan kembali Unit Penyertaan

a. Skema transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan tanpa melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)

b. Skema transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)

3. Pengalihan Investasi Unit Penyertaan

a. Skema transaksi pengalihan investasi Unit Penyertaan tanpa melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)

b. Skema transaksi pengalihan investasi Unit Penyertaan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)

BAB XVIII

PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

18.1.Pengaduan

i. Pengaduan oleh Pemegang Unit Penyertaan disampaikan kepada pihak di mana Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian BATAVIA OBLIGASI NEGARA 2 (Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)) yang wajib diselesaikan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Bab XIX angka 19.2. Prospektus.

ii. Dalam hal pengaduan tersebut berkaitan dengan fungsi Bank Kustodian, maka pengaduan akan disampaikan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian, dan Bank Kustodian wajib menyelesaikan pengaduan dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Bab XIX angka 19.2 Prospektus.

18.2. Mekanisme Penyelesaian Pengaduan

i. Dengan tunduk pada ketentuan 19.1 di atas, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) akan melayani dan menyelesaikan adanya pengaduan Pemegang Unit Penyertaan.Penyelesaian pengaduan yang dilakukan oleh Bank Kustodian wajib ditembuskan kepada Manajer Investasi.

ii. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib segera menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan yang disampaikan secara lisan paling lambat 5 (lima) Hari Kerja sejak pengaduan diterima.

iii. Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian membutuhkan dokumen pendukung atas pengaduan yang disampaikan oleh Pemegang Unit Penyertaan secara lisan sebagaimana dimaksud pada butir ii di atas, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian meminta kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk menyampaikan Pengaduan secara tertulis dengan melampirkan dokumen pendukung yang diperlukan.

iv. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib melakukan tindak lanjut dan melakukan penyelesaian pengaduan secara tertulis paling lama 20 (dua puluh) Hari Kerja sejak dokumen yang berkaitan langsung dengan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan diterima secara lengkap.

v. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir iv di atas sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan.

vi. Perpanjangan jangka waktu penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada butir v di atas akan diberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan yang mengajukan pengaduan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir iv berakhir.

vii. Manajer Investasi akan menyediakan informasi mengenai status pengaduan Pemegang Unit Penyertaan melalui berbagai sarana komunikasi yang disediakan oleh Manajer Investasi antara lain melalui website, surat, email atau telepon.

18.3. Penyelesaian Pengaduan

i. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat melakukan penyelesaian pengaduan sesuai dengan ketentuan internal yang mengacu pada ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan.

ii. Selain penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud dalam butir i di atas, Pemegang Unit Penyertaan dapat memanfaatkan layanan pengaduan yang disediakan oleh OJK untuk upaya penyelesaian melalui mekanisme yang diatur dalam POJK Tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

BAB XIX PENYELESAIAN SENGKETA

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Bab XIX Prospektus, antara Pemegang Unit Penyertaan dengan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melakukan Penyelesaian Sengketa melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) Pasar Modal yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan, dengan tetap memperhatikan berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa berikut semua perubahannya.

Catatan:

Xxxxxx Xxxxx 00 xxxx (0) XXXX Xxxxxxx Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan, forum penyelesaian sengketa yang diatur dalam Kontrak Investasi Kolektif BATAVIA OBLIGASI NEGARA 2 yaitu melalui BAPMI, yang diatur sebelum berlakunya POJK 61/2020 (tanggal 16 Desember 2020), menjadi beralih kepada LAPS SJK.

Kontrak Investasi Kolektif BATAVIA OBLIGASI NEGARA 2 telah mengatur bahwa apabila terdapat perubahan peraturan atau surat edaran atau kebijakan OJK mengenai Reksa Dana yang diterbitkan di kemudianhari, maka ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Kontrak ini akan tunduk pada peraturan atau surat edaran atau kebijakan OJK yang baru tersebut tanpa harus serta merta menandatangani perubahan Kontrak ini, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku atau diperintahkan oleh OJK.

BAB XX

PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR–FORMULIR BERKAITAN DENGAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

20.1. Informasi, Prospektus, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan, Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dan Formulir Pengalihan Investasi dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi. Hubungi Manajer Investasi untuk informasi lebih lanjut.

Saran, pertanyaan dan keluhan dapat ditujukan kepada Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan/atau dapat menghubungi Manajer Investasi.

20.2. Untuk menghindari keterlambatan dalam pengiriman laporan tahunan BATAVIA OBLIGASI NEGARA 2 serta informasi lainnya mengenai investasi, Pemegang Unit Penyertaan diharapkan untuk memberitahu secepatnya mengenai perubahan alamat kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi tempat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian.

Manajer Investasi

PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen

Chase Plaza, Lantai 12 Xx. Xxxx. Xxxxxxxx Xxx. 00

Xxxxxxx 00000

Telepon (00-00) 000-0000

Faksimili (00-00) 000-0000 Email : xxxxxxxx@xxxx.xx.xx xxx.xxxx.xx.xx

Bank Kustodian

PT Bank DBS Indonesia DBS Bank Tower, Lantai 33 Ciputra World 1

Xx. Xxxx. Xx. Xxxxxx Xxx. 0-0 Xxxxxxx 00000, Xxxxxxxxx

Telepon (00-00) 0000 0000

Faksimili (00-00) 0000 0000 / 2988 4804Faksimili: (000) 0000 0000

Document Metadata

Table of Contents

PEMBARUAN PROSPEKTUS REKSA DANA BATAVIA OBLIGASI NEGARA 2

Document Metadata

PEMBARUAN PROSPEKTUS REKSA DANA BATAVIA OBLIGASI NEGARA 2

BAB I ISTILAH DAN DEFINISI‌

BAB II

KETERANGAN MENGENAI BATAVIA OBLIGASI NEGARA 2

BAB III MANAJER INVESTASI

Direksi dan Dewan Komisaris

3.2. Pengalaman Manajer Investasi

BAB IV BANK KUSTODIAN

4.1. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI BANK KUSTODIAN

BAB V

TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, PEMBATASAN INVESTASI, DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

BAB VI

METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR EFEK DALAM PORTOFOLIO BATAVIA OBLIGASI NEGARA 2

BAB VII PERPAJAKAN

BAB VIII

MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR RISIKO UTAMA

BAB IX

ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA

BAB X

HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

BAB XI PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

BAB XII

LAPORAN KEUANGAN DAN AUDITOR INDEPENDEN

REKSA DANA

BATAVIA OBLIGASI NEGARA 2 (DAHULU

REKSA DANA ABERDEEN STANDARD INDONESIA GOVERNMENT BOND FUND 2)

Laporan Keuangan

Beserta Laporan Auditor Independen Pada Tanggal 31 Desember 2021 Dan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut

BAB XIII

PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

BAB XIV

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN

BAB XV

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI

BAB XVI

PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

BAB XVIII

PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

BAB XIX PENYELESAIAN SENGKETA

BAB XX

PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR–FORMULIR BERKAITAN DENGAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Document Metadata

BAB I ISTILAH DAN DEFINISI ‌