Department Chairs The release time required to perform the administrative functions of the Department Chair positions shall be deducted from the total workload of the Department Chair with no less than fifty percent (50%) of this release taken from direct instructional duties.
Walkthroughs A. A walkthrough is a formative written assessment piece that focuses on one or more of the following components:
Level of Supervision Supervision is generally present to establish general objectives relative to a specific project, to outline the desired end product and to identify potential resources for assistance. Some positions will require routine supervision to general direction depending upon experience and the complexity of the tasks. Some positions will require general direction. May supervise or co-ordinate others to achieve objectives, including liaison with employees at higher levels. May undertake stand-alone work.
Team Leaders 4.3.1 Team Leaders will be paid on the teachers’ scale according to their qualifications and length of service and in addition will be paid management units for responsibility.
Video Surveillance All video surveillance will be directed by the YSU police department.
Dimensions Education Bachelor’s Degree in Computer Science, Information Systems, or other related field. Or equivalent work experience. Experience: A minimum of 4 years of IT work experience in data modeling, data analysis, relational DBMS design and support and relevant computing environments.
Pendahuluan Semakin tahun semakin besar kebutuhan akan tanah, baik untuk kepentingan pembangunan perumahan atau gedung maupun untuk pelaksanaan usaha, termasuk usaha pertanian, sedangkan tanah 1 Xxxxx Xxxxxx,XX.XX. adalah Xxxxx Xxxxx III Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi xxx Xxxxx Tetap PS. Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi. kosong yang tersedia sudah semakin sedikit xxx tidak pula memiliki tanah sendiri. Dikarenakan tanah sendiri tidak ada atau sangat kecil sedangkan kebutuhan untuk usaha sangat besar, maka diperlukan pihak xxxx xxxx memiliki lahan tanah yang luas untuk menggunakan tanahnya. Pihak yang membutuhkan lahan tanah yang luas untuk usahanya tidak hanya orang perorangan melainkan juga suatu badan usaha. Salah satu badan usaha yang memerlukan lahan tanah yang cukup luas untuk usahanya di kabupaten Muaro Jambi adalah PT. Era Sakti Wiraforestama. Perusahaan ini membutuhkan lahan tanah yang luas guna usaha perkebunan kelapa sawit. Dari usaha yang dilakukan, akhirnya PT. Era Sakti Wiraforestama mendapatkan lahan tanah yang diinginkannya dengan menggunakan tanah xxxxx masyarakat kecamatan Xxxx Xxxx. Penggunaan tanah masyarakat adat Xxxx Xxxx untuk keperluan usaha perkebunan PT. Era Sakti Wiraforestama bukanlah terjadi dengan sendirinya xxx penguasaan semena-mena, melainkan diawali dengan suatu perjanjian kepada xxxxx masyarakat pemilik tanah tersebut. Perjanjian yang diadakan antara PT. Era Sakti Wiraforestama dengan masyarakat adat Xxxx Xxxx adalah perjanjian penggunaan tanah untuk keperluan usaha, yang dituangkan dalam surat perjanjian. Dalam perjanjian yang diadakan, ditentukan xxx xxx kewajiban masing-masing pihak, umumnya hak dari pihak PT. Era Sakti Wiraforestama dapat menggunakan tanah milik masyrakat adat untuk kegiatan usaha perkebunannya hingga jangka waktu yang ditentukan dengan kewajiban membayar sejumlah harga dari hasil perkebunan yang dilakukan xxx mengembalikan pengelolaan tanah tersebut kepada xxxxx masyarakat adat pada saat berakhirnya jangka waktu perjanjian. Sedangkan hak masyarakat adat selaku pemilik tanah selain mendapatkan bagian hasil perkebunan juga mendapatkan tanahnya kembali setelah berakhirnya perjanjian. Dikarenakan penggunaan tanah untuk usaha perkebunan memakan waktu yang cukup lama, maka banyak terjadi perubahan- perubahan dalam pelaksanaan perjanjian yang kadangkala tidak diketahui oleh pihak xxxxx masyarakat, sehingga merugikan xxxxx masyarakat itu sendiri. Dengan terjadinya perubahan-perubahan dalam pelaksanaan perjanjian tanpa diketahui oleh pihak xxxxx masyarakat adat Xxxx Xxxx, timbulah berbagai permasalahan berupa :
Historic Preservation Subrecipient agrees to comply with the Historic Preservation requirements set forth in the National Historic Preservation Act of 1966, as amended (16 U.S.C. 470) and the procedures set forth in 36 CFR 800, Protection of Historic Properties, insofar as they apply to the performance of this Contract. In general, this requires concurrence from the State Historic Preservation Officer for all rehabilitation and demolition of historic properties that are fifty years old or older or that are included on a Federal, State, or local historic property list.
Department of Housing and Urban Development This includes a HUD produced video titled “The Basics of the Fair Housing Act” which can be accessed via YouTube at xxxxx://xxx.xxxxxxx.xxx/watch?v=egXPe7HT7tc. Relief for Complainant
Apprenticeship Supervision All apprentices shall be supervised by an appropriately qualified tradesperson. The parties shall implement the ESV’s “Supervision guidelines for apprentices working on electrical installations”. These guidelines were developed by the Industry parties under the auspices of the Office of the Chief Electrical Inspector.
