Kesimpulan. Pelimpahan kewajiban pembayaran penggantian bangunan PT Kereta Api oleh PT Bonauli Real Estate kepada PT Agra Citra Kharisma, Pelimpahan kewajiban pembayaran bangunan PT Kereta Api Indonesia secara sepihak, yang semula menjadi tanggung jawab dari PT. Bonauli Real Estate, kemudian oleh PT. Bonauli Real Estate dialihkan atau dilimpahkan kepada PT Arga Citra Kharisma, tidak dapat dibenarkan menurut hukum perjanjian. Karena tidak pengalihan hak dan kewajiban dari PT. Bonauli Real Estate kepada PT Arga Citra Kharisma tidak ada persetujuan dari Pemerintah Kota Medan dan PT Kereta Api Indonesia. Akibat hukum pelimpahan kewajiban pembayaran kepada pihak ketiga menurut ketentuan hukum perdata, adalah beralihnya hak dan kewajiban kepada pihak ketiga. Dalam hal ini, terjadi peralihan atau pelimpahan hak dan kewajiban pembayaran dari PT Bonauli Real Estate kepada PT Agra Citra Kharisma, pihak ketiga sebagai kreditur baru berhak melakukan penagihan utang terhadap debitur dan jika debitur wanprestasi, maka kreditur beru mempunyai hak untk melakukan eksekusi atas benda- benda debitur yang dibebani dengan jaminan seperti gadai, hipotek dan hak tanggungan. Pertimbangan majelis Hakim dalam memutus perkara putusan Nomor 2209/Pdt.G/2012/PN, Mdn jo Putusan MA RI Nomor 361 PK/PDT/2016, cukup mendasar secara hukum. Dengan adanya peralihan hak dan kewajiban dari PT Bonauli Real Estate kepada PT Agra Citra Kharisma, maka segala kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Bonauli Real Estate, termasuk pembayaran penggantian (kompensasi) penggantian bangunan milik PT Kereta Api Indonesia beralih menjadi tanggung jawab PT Agra Citra Kharisma. Sehingga cukup beralasan untuk menyatakan penyimpanan atau konsinyasi di Kas Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan Nomor 01/Pdt.Cons/2012/PN Mdn., tanggal 16 April 2012 adalah sah dan berharga, penulis setuju dengan putusan hakim karena hakim juga mempertimbangkan tentang adanya perlihan hak dan kewjiban yang terjadi antara para pihak. DAFTAR PUSTAKA Xxxxxxxxxxx, 2006. Xxxxx, Teori Hukum Xxxx Xxxxxx, Jakarta; Mahkamah Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxx, dkk, 2001. Kompilasi Hukum Perikatan, Cetakan Pertama, Bandung: Citra Xxxxxx Xxxxx Xxxxx, Xxxxx, 2001. Hukum Perjanjian (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis), Bandung : Citra Xxxxxx Xxxxx, H. S, Xxxxx, 2014. Perkembangan Hukum Kontrak Innominat di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika Xxxxxxx, Xxxxxxx dan Xxxxxxx Xxxxxxx, 2003. Hapusnya Perikatan, Jakarta: Raja Grafindo Persada Xxxx, Xxxx...
Kesimpulan. Temuan yang didapatkan dari penelitian ini menunjukkan bahwa rendahnya kinerja ekspor Indonesia ke Australia yang ditandai oleh neraca perdagangannya yang menjadi semakin defisit setelah pemberlakuan kerja sama IA-CEPA dengan Australia nyatanya tidak memberikan keuntungan yang timpang bagi keduanya. Kendati Indonesia terkesan tertinggal dalam hal ekspor meski telah dipermudah dengan kehadiran kebijakan IA-CEPA yang menghapus tarif ekspor, tetapi kedua negara mencapai mutual benefit yang resiprokal sesuai dengan aspek contigency xxx equivalent dengan adanya bantuan pendidikan vokasi yang diberikan Australia pada tenaga kerja Indonesia. Hal ini juga tidak terlepas dari kerja sama IA-CEPA yang sejatinya bersifat komprehensif, tidak hanya terbatas pada kerja sama perdagangan semata tetapi meluas hingga pada kerja sama ekonomi termasuk di dalamnya peningkatan capacity building sebagai salah satu isu prioritas dalam menciptakan economic powerhouse. Penelitian ini tentunya masih memiliki kelemahan di berbagai aspek yang dapat menjadi pertimbangan bagi peneliti selanjutnya yang berniat untuk memperbaiki xxx melanjutkan penelitian ini, diantaranya adalah dengan melakukan peninjauan xxx pemantauan secara spesifik terhadap berbagai program bantuan ekonomi yang diberikan oleh Australia kepada Indonesia supaya dapat diketahui dengan pasti secara lebih rinci mengenai keuntungan yang berhasil diraih oleh Indonesia lewat kerja sama IA-CEPA ini. DAFTAR PUSTAKA Australian Embassy Indonesia (2019) Joint Press Statement by the Minister of Trade of the Republic of Indonesia and the Minister of Trade, Tourism and Investment of Australia on the Signing of Indonesia – Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement. Available at: xxxxx://xxxxxxxxx.xxxxxxx.xxx.xx/jakt/MR19_005.html (Accessed: Dec 28 2022). Bakry, U.S. (2017) Metode Penelitian Hubungan Internasional. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Bappenas (2021) Usung IA-Cepa Indonesia-Australia Tingkatkan Kerja Sama untuk Pemulihan Ekonomi, Kementerian PPN/ Bappenas. Available at: xxxxx://xxx.xxxxxxxx.xx.xx/id/berita/usung-ia-cepa-indonesia- australia-tingkatkan-kerja-sama-untuk-pemulihan-ekonomi-H94GY (Accessed: 28 December 2022). CNN (2018) Negosiasi 13 Tahun, Kemitraan RI-Australia Rampung Akhir 2018. Available at: xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xxx/internasional/20180829195058-106-325980/negosiasi-13-tahun-kemitraan- ri-australia-rampung-akhir-2018 (Accessed: 28 December 2022). Xxxxxxxx, X.X. (2014) Research Design : Qualitati...
Kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Pendapatan masing- masing negara Indonesia maupun Jepang, nilai tukar riil xxxx uang Indonesia dengan Jepang xxx juga populasi penduduk kedua negara memiliki pengaruh terhadap perkembangan nilai ekspor xxx impor Indonesia dengan Jepang. Sedangkan untuk IJEPA sendiri, dari hasil yang terlihat dapat disimpulkan bahwa adanya kerjasama IJEPA tidak memberikan pengaruh yang signifikan bagi ekspor xxx impor Indonesia dengan Jepang. Perjanjian kerjasama Indonesia Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA) yang implementasinya dimulai pada Juli 2008, dengan salah satu xxxxx utama yaitu liberalisasi dimana penghapusan xxx penurunan tarif bea masuk untuk beberapa pos xxxxx xxxx telah disepakati bersama oleh Indonesia xxx Jepang di awal kesepakatan. Akan tetapi, bagi Indonesia sendiri harapan akan keuntungan dalam peningkatan aktifitas ekspor produk unggulan Indonesia ke Jepang seperti hasil-hasil sumber xxxx xxxx yaitu hasil pertanian, perkebunan, hasil hutan xxx hasil laut dalam IJEPA belum memberikan manfaat yang besar. Sekalipun tidak dikenakan tarif bea masuk, tetapi tarif bukanlah satu-satunya hambatan, ketika tarif sudah tidak ada, Jepang menggunakan standarisasi untuk mencegah banjirnya produk-produk Indonesia di dalam pasarnya. Selain itu, neraca perdagangan Indonesia dengan Jepang juga dapat dilihat mengalami kerugian atau defisit setelah adanya kesepakatan IJEPA. Hal ini dikarenakan perumusan kerjasama IJEPA yang belum mendetail xxx pemerintah Indonesia tidak memperhatikan bagaimana perbedaan level perekonomian Indonesia dengan negara Jepang yang selanjutnya akan berpengaruh terhadap perkembangan ekspor xxx impor. Ketidakberhasilan dari kerjasama IJEPA ini juga diungkapkan dalam laporan akhir analisis review IJEPA dalam perdagangan barang yang dikeluarkan oleh Kementrian Perdagangan RI. Dimana dalam laporan tersebut menyebutkan bahwa produk-produk ekspor Indonesia mengalami penurunan xxxx xxxxx di pasar Jepang, begitu juga dengan negara Jepang yang mengalami penurunan xxxx xxxxx sehingga menjadi tidak kompetitif di pasar Indonesia. DAFTAR PUSTAKA Ardianti, Septika Tri. 2015. Dampak Perjanjian Perdagangan Indonesia-Jepang (IJEPA) Terhadap Kinerja Perdagangan Bilateral. Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan, 9(2), 129-151. Xxxxxxx, Imam xxx Xxxxxxx, Dwi, 2013. Analisis Multivariat xxx Ekonometrika: Teori, Konsep xxx Aplikasi dengan EViews 8, ISBN, UNDIP Semarang. Xxxxxxxx, D. N., & Xxxxxx, X. X. (2009). Basi...
Kesimpulan. 1. Debitur tidak memiliki kebebasan untuk memilih perusahaan asuransi sebagai tempat mengasuransikan barang agunan miliknya dalam perjanjian kredit pada bank baik pemerintah maupun swasta. Pihak bank sebagai kreditur menunjuk secara langsung perusahaan asuransi sebagai tempat diasuransikannya barang agunan milik debitur tersebut. Apabila nasabah debitur menolak perusahaan asuransi yang telah ditunjuk oleh pihak bank kreditur maka permohonan kredit yang diajukan oleh nasabah debitur kepada bank kreditur akan tidak disetujui pemberian kreditnya oleh pihak bank kreditur.
Kesimpulan. 1. Terdapat pengaruh signifikan dari pemberlakuan IJEPA terhadap ekspor Indonesia ke Jepang. Hal ini dapat dilihat pada rata-rata nilai ekspor tahunan Indonesia ke Jepang yang meningkat signfikan setelah pemberlakuan IJEPA. Selain itu ditunjukkan juga pada hasil uji T berpasangan yang memiliki nilai Sig. < 0,05, yang berarti terdapat perbedaan yang signifikan pada sebelum xxx sesudah diberlakukannya IJEPA.
Kesimpulan. Secara normatif peraturan perundang- undangan di Indonesia telah mengatur prinsip cabotage, baik dalam UU RI Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan maupun dalam Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Xxxx- xxxxx Modal. Kedua undang-undang tersebut mengatur adanya kewajiban single majority atas kepemilikan modal oleh badan hukum atau xxxxx Negara Indonesia, termasuk dalam industry xxxxx-
Kesimpulan. 1. Perpanjangan atau pun pembaharuan PKWT hanya dapat dilakukan dengan memperhatikan jenis pekerjaan yang dicantumkan dalam PKWT.
Kesimpulan. 1. Dalam hukum perdata, hibah dikenal dalam Buku ke III Bab V Tentang Perikatan yang dinyatakan xxxxx Xxxxx 0000, xxxxx pada prinsipnmya merupakan pemberian dari seseorang kepada orang lain tanpa mengharapkannya imbalan atau prestasi dari orang yang diberi. Pemberian Hibah juga berbeda dengan warisan xxx wasiat pada umumnya karena sepenuhnya bergantung pada pemilik objek hibah xxx dilakukan pada saat pemberi xxxxx xxxxx hidup. Xxxxx xxxx dilaksanakan di Indonesia pada prinsipnya dilakukan atas dasar pemberian xxx kasih sayang xxx sukarela
Kesimpulan. Untuk mengurangi berbagai dampak daripada Pencemaran Kabut Asap Lintas Batas, Negara anggota ASEAN menyadari bahwa adanya kebutuhan untuk memperkuat kebijakan nasional xxx strategi untuk mencegah xxx mengurangi kebakaran hutan xxx xxxxx yang berdampak terciptanya kabut xxx asap. Setelah melalui proses yang cukup panjang, pada akhirnya dibentuklah perjanjian yang menakomodir berbagai macam kerja sama dalam penanggulangan kabut asap lintas batas yaitu ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution. Yang pada substansinya fokus pada pencegahan., pengawasan terhadap polusi asap lintas batas negara yang ditimbulkan oleh kebakaran hutan xxx xxxxx, melalui usaha nasional xxx kerjasama regional xxx internasional. Setiap Negara dalam pihak memilik tanggung jawab masing-masing. Dalam perjanjian, sudah sepatutnya menimbulkan kekuatan yang mengikat para pihak atau pacta sun servanda. Bukan cuma menerapkan Prinsip Hukum 24 Xxxxx Xxxxx, Op.Cit, hlm 26-27 Lingkungan seperti prinsip kedaulatan xxx tanggung jawab Negara, ataupun good neighbourliness, Namun setiap Negara wajib untuk mengintensifkan kerja sama, seperti pembentukan ASEAN Center, sebuah badan yang ditujukan, demi memfasilitasi para pihak dalam mengelola dampak kebakaran lahan.
Kesimpulan. Perjanjian merupakan perbuatan xxxxx xxxx sangat penting dilakukan oleh para pihak dalam hubungan hukum perdata sebelum melaksanakan perbuatan hukum. Hal ini penting di lakukan demi tercapainya kedamaian xxx keadilan para pihak. Perjanjian memuat xxx-xxx xxx kewajiban-kewajiban apa saja yang harus dilakukan oleh para pihak, sehingga jika dikemudian xxxx xxxxx satunya wanprestasi maka dengan muda mengacu kepada isi perjanjian. Perjanjian dapat memberikan perlindungan hukum kepada para pihak. DAFTAR PUSTAKA Afandi, Ali, 1986, Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktikan, Pt. Bina Aksara, Jakarta. Xxxxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxx, 1994, Aneka Hukum Bisnis, Alumni, Bandung Masjchoen Sofwan, Sri Soedewi, 1980, Hukum Perdata-Hukum Perutangan Bag. B, Seksi Hukum Perdata Fak. Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta Mertokusumo, Sudikno, 1999, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta. 2001, Penemuan Hukum Sebuah Pengantar, Liberty, Yogyakarta. 1993, Hukum Perikatan, (Perikatan Pada Umumnya), Alumni, Bandung. Setiawan, R,. 1994, Pokok-Pokok Hukum Perikatan, Putra A Xxxxxx, Bandung. Sjahdeini, Sutan Remy, 1993, Kebebasan Berkontrak Xxx Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia, Institut Banker Indonesia. Subekti. R., 1995 Xxxxx Perjanjian, P.T Citra Aditya Bhakti, Bandung. Syahrani, Xxxxxx, 2000, Seluk Xxxxx Xxx Asas-Asas Hukum Perdata, Alumni, Bandung Xxxxxxx, H.F.A.,1984, Pengantar Studi Hukum Perdata Ii, Alih Bahasa: I.S. Adiwimarta,
