Constructivism Sample Clauses

Constructivism. Universal subjectivism is a thought experiment and a (mental) construct. The theory developed in this book is a hypothetical social contract theory. This theory is a thought experiment (and thus a mental construction) in the sense that it is: ‘[…] a controlled exercise of the imagination in which test cases are envisaged with a view to establishing their conceptual coherence or their compatibility with some proposed 80 In The Robot’s Rebellion. Finding Meaning in the age of Xxxxxx Xxxxx X. Xxxxxxxxx argues that human animals can use their mental capacities to break free from the evolutionary (genetic) blueprint of behavior. Human animals can for a large part choose how they want to live.
AutoNDA by SimpleDocs

Related to Constructivism

  • PRODUCTIVITY The Productivity Scheme which was agreed to is: Contained in Annexure B.

  • Productivity Allowance A productivity allowance per hour worked will be paid to employees engaged upon construction work from the date of agreement. This allowance will not be subject to penalty addition and shall be in lieu of all or any Parent Award disability allowances, with the exception of the multi-storey allowance. Site/Project Allowances will be paid in addition to the productivity allowance where such an addition is either:

  • Nepotism No employee shall be awarded a position where he/she is to be directly supervised by a member of his/her immediate family. “

  • Workforce A. The Contractor shall employ only orderly and competent workers, skilled in the performance of the services which they will perform under the Contract.

  • Environmental and Social Safeguards 1. The Project Implementing Entity shall ensure that the Project is carried out and implemented in accordance with the applicable provisions of the Environmental Management Plan.

  • Diversity The Employer and the Union recognize the values of diversity in the workplace and will work cooperatively toward achieving a work environment that reflects the interests of a diverse work force.

  • Return or Destruction of PHI At termination of this Agreement, Business Associate hereby agrees to return or destroy all PHI provided by or obtained on behalf of Covered Entity. Business Associate agrees not to retain any copies of the PHI after termination of this Agreement. If return or destruction of the PHI is not feasible, Business Associate agrees to extend the protections of this Agreement to limit any further use or disclosure until such time as the PHI may be returned or destroyed. If Business Associate elects to destroy the PHI, it shall certify to Covered Entity that the PHI has been destroyed.

  • Work in Higher Classification Employees working in a higher classification for more than four (4) hours in duration shall be paid at the higher rate of pay for the entire shift.

  • Productivity Incentive In addition to the Minimum Milk Price, you will be paid a Productivity Incentive based on the total number of milk solids in your milk that you supply to DFMC each Month during the Term that complies with the Quality Standards. The Productivity Incentive will be paid at the rates set out in Item 5 of the Details.

  • Kesimpulan Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA) merupakan bentuk kerjasama ekonomi bilateral antara Indonesia xxx Jepang yang bertujuan untuk meningkatkan kegiatan impor, ekspor xxx investasi di kedua negara. Kerangka perjanjian ini meliputi liberalisasi perdagangan, investasi, perlindungan hak kekayaan intelektual, transparansi, anti-persaingan, memperdalam kerja xxxx, xxx menetapkan prosedur untuk menegakkan perjanjian. Perjanjian ini terjalin dilandasi oleh kepentingan nasional masing-masing negara. Adapun kepentingan nasional Indonesia dalam perjanjian ini xxxxxx xxxx mengoptimalkan kerjasama antara Indonesia-Jepang, mendapat kepastian akses pasar di Jepang yang lebih luas berkat penurunan tarif, meningkatkan arus barang xxx xxxx, mendapatkan transfer teknologi, sebagai sektor penggerak, program kesejahteraan, xxx juga menjadi pusat pengembangan manufaktur. General Review semestinya diadakan lima tahun setelah dilaksanakannya perjanjian. namun Jepang menunda pelaksanaan kegiatan ini sampai diubahnya Peraturan Menteri Keuangan yang diklaim tidak sesuai dengan IJEPA. Padahal sebelumnya Indonesia sudah menawarkan Jepang agar memberi usulan terkait peraturan ini sebelum diterbitkan. Indonesia masih mengejar kepentingannya untuk memenuhi perundingan ulang terkait tarif bea masuk xxx tarif impor yang belum terlaksana secara efektif. Selain berkenaan tentang kepentingan nasional, Indonesia sebenarnya juga tidak menetapkan tujuan yang jelas yang akan dicapai dalam kerjasama ekonomi ini. Diplomasi ekonomi yang diupayakan indonesia dalam kerjasama ekonomi bilateral ini didasari oleh beberapa faktor seperti latar belakang sejarah, hubungan perdagangan xxxx xxxxxx menguntungkan, xxx juga kemajuan perekonomian Jepang. Indonesia juga bergantung kepada situasi ekonomi Jepang karena kegiatan impor,ekspor, xxx investasi yang berlangsung memberi dampak terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia dilihat dari nilai perdagangan yang terus mengalami tren kenaikan. Meskipun menguntungkan,Indonesia harus terus bersikap tegas dalam melaksanakan perjanjian ini xxxxxx xxxxx banyak kepentingan nasional dari kerjasama bilateral ini yang belum sepenuhnya tercapai. Melalui analisis komprehensif terhadap kendala yang tidak kondusif bagi Indonesia dalam tinjauan umum IJEPA. Indonesia akan melanjutkan upayanya untuk mewujudkan kepentingan nasionalnya melalui kerja sama ini. Kerja sama ini diharapkan dapat terus meningkatkan hubungan baik perekonomian antara Indonesia-Jepang. DAFTAR PUSTAKA Anggraeni, N. A. (2020). DIPLOMASI EKONOMI JEPANG DALAM UPAYA PERPINDAHAN LIMBAH B3 MELALUI INDONESIA-JAPAN ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT (IJEPA). Jurnal PIR: Power in International Relations, 3(2), 156-172. Ardiyanti, S. T. (2015). Dampak Perjanjian Perdagangan Indonesia - Jepang (Ijepa) Terhadap Kinerja Perdagangan Bilateral. Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan, 9(2), 129–151. xxxxx://xxx.xxx/10.30908/bilp.v9i2. 5 Arifin Rivai, A. N. (2017). Posisi Indonesia di Tengah Fenomena Korporasi Global (Studi Kasus: Relasi Dagang Indonesia – Toyota Pasca Kesepakatan IJEPA). Indonesian Perspective, 2(2), 105. xxxxx://xxx.xxx/10.14710/ip.v2i2.18 474 Xxxxxxxxx Xxxxxx. (2019). Faktor Penghambat Peningkatan Investasi Jepang di Indonesia dalam Kerangka Kerja IJEPA 208-2018. Universitas Katolik Parahyangan. Gocklas C.S, L., & Sulasmiyati, S. (2017). Analisis Pengaruh Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA) Terhadap Nilai Perdagangan Indonesia-Jepang (Studi Pada Badan Pusat Statistik 2000-2016). Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)|Vol, 50(5), 191–200. xxxxx://xxxxx.xxxxxx.xxx/media/pub lications/188892-ID-analisis- pengaruh-indonesia-japan- econom.pdf Hadi, S. (2014). Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement: an Indonesian Perspective. East Asian Policy, 06(03), 114–128. xxxxx://xxx.xxx/10.1142/s17939305 14000312 Harahap, I. K., & Xxxxxx, A. M. (2015). DAMPAK PENERAPAN INDONESIA-JAPAN ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT TERHADAP EKSPOR INDONESIA KE JEPANG. Media Ekonomi, 23(1), 27. xxxxx://xxx.xxx/10.25105/me.v23i1. 0000 Xxxxxx, X. S. (2016). KEGAGALAN INDONESIA DALAM IMPLEMENTASI INDONESIAN JAPAN ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT (IJEPA). Jurnal Lyceum, 4(1), 430–439. Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. (2015). Analisis Review Indonesia Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA) dalam Perdagangan Barang. xxxxx://xxx.xxx/10.1108/eb057810

Time is Money Join Law Insider Premium to draft better contracts faster.