RENCANA KERJA (RENJA) SEKRETARIAT DPRD

KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2022

(Permendagri 90 Tahun 2019 dan Perpres 33 Tahun 2020)

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2021

DAFTAR ISI

			Halaman
KATA PENGANTAR …………………………………………………..................................
KEPUTUSAN SEKRETARIS DPRD .................................................................
DAFTAR ISI ……………………………………………………………...................................
BAB I	:	PENDAHULUAN
		1.1 Latar Belakang ………………...…………….............................	1
		1.2 Landasan Hukum ..........................................................	2
		1.3 Maksud dan Tujuan ……..…………………….….....................	3
		1.4 Tugas Pokok, Xxxxxx dan Tata Kerja …...........................	4
		1.5 Sistimatika Penulisan.....................................................	17
BAB II	:	EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SEKRETARIAT DPRD TAHUN 2021
		2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2021.......................	19
		2.2 Xxxxxxx Xxxxxxx Pelayanan SKPD ................................... 2.3. Isu - isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi ………………………………………………………….............. 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD ………….......... 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ....………………………………………………............	33
			41
			44
			52
BAB III	:	TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
		3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional ………...............	53
		3.2 Tujuan dan Sasaran Renja …….......................................	53
		3.3 Program dan Kegiatan ………………………..………….............	54
		3.4. Target Kinerja Program dan Kegiatan …………….............	63
BAB IV	:	P E N U T U P …………….………………………………………................	73

Rencana Kerja Sekretariat DPRD Tahun 2022 Permendagri 90/2019 dan Perpres 33/2021 II - 2

PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Komplek Perkantoran Tigaraksa Telp. 0000000, 0000000 Fax 0000000 Tigaraksa – Tangerang 15720

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kesehatan kepada kami, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2022. Rencana Kerja ini merupakan Rencana Kerja Tahunan sebagai wujud penjabaran dari Rencana Strategis yang ditetapkan oleh satuan unit organisasi.

Penyusunan Rencana Kerja merupakan bentuk komitmen dan sebagai bagian dari upaya untuk mencapai visi yang telah ditetapkan. Dalam Rencana Kerja yang kami susun ditetapkan pula pencapaian kinerja tahunan yang diukur berdasarkan indikator kinerja pada setiap tingkat sasaran.

Target kinerja merupakan kuantifikasi dari seluruh pengukuran indikator kinerja, dimana hasil akhir dari proses pengukuran tersebut dapat menunjukan keberhasilan organisasi pada setiap akhir periode pelaksanaan.

Dokumen Rencana Kerja ini merupakan salah satu dari komponen akuntabilitas kinerja yang dimulai dari perencanaan strategis dan kemudian diakhiri dengan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

Kami menyadari bahwa hasil penyusunan Rencana Kerja ini masih jauh dari sempurna baik dari penyajian maupun cakupan informasi yang diharapkan. Untuk itu kritik dan saran dari para stakeholder sangat kami harapkan untuk perbaikan pada penyusunan Rencana Kerja yang akan datang.

Kami berharap Rencana Kerja yang kami susun, dapat dijadikan sebagai acuan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam merumuskan kegiatan, serta menilai tingkat pencapaian kinerja organisasi.

Tigaraksa, Desember 2021

endagri 90/2019 dan Perpres 33/2021

SEKRETARIS DPRD

KABUPATEN TANGERANG

Rencana Kerja Sekretariat DPRD Tahun 2022 Perm

II - 3

X. XXXX XXXXXXXX, SH,MBA,MM

Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 197005051997031003

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Penyusunan Rencana Kerja SKPD, merupakan bentuk pelaksanaan Undang- undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) untuk periode tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD, serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Rencana Kerja (Renja) SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode

RKPD

1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penyusunan rancangan Renja SKPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD.

L

Rencana Kerja Sekretariat DPRD Tahun 2022 Permendagri 90/2019 dan Perpres 33/2021 II - 4

Program dan Kegiatan Pembangunan

Renja

Renstra

RKA/APBD

K I

P

L K I P

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan di Kabupaten Tangerang, Rencana Kerja (Renja) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) merupakan dokumen perencanaan yang wajib dibuat oleh seluruh SKPD.

Sebagai Dokumen Perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun, Renja OPD merupakan pedoman pelaksanaan perencanaan dan pengendalian dalam pelaksanaa program dan kegiatan tahunan OPD guna mencapai visi yang telah ditetapkan dan sebagai acuan dasar dalam melaksanakan penilaian kinerja instansi pemerintah.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-undang;

5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD ;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

12. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;

13. Permendagri Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dilingkungan Pemerintah Daerah/Kementerian Dalam Negeri;

14. Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Xxx Xxxx Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

15. Permendagri Nomor 050-3778 Tahun 2020 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;

16. Permendagri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2022;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan di Kabupaten Tangerang;

18. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

19. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 96 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Kelola Kegiatan Pertemuan/Rapat Diluar Kantor;

20. Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tangerang;

21. Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Tangerang Tahun 2019–2023.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2022, dimaksudkan untuk menyiapkan dokumen perencanaan tahunan Sekretariat DPRD, sebagai implementasi dari pentahapan Rencana Strategis yang memuat tentang kumpulan kegiatan prioritas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sesuai dengan tugas pokok dan fungsi untuk periode satu tahun anggaran.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja ini adalah :

1. Sebagai bahan masukan untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;

2. Sebagai acuan Sekretariat DPRD dalam melaksanakan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP);

3. Sebagai alat kontrol organisasi dalam mengendalikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan tahunan;

4. Sebagai tolok ukur keberhasilan SKPD dalam mengemban visi dan misi pemerintah daerah;

5. Sebagai acuan dalam melaksanakan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan;

6. Memberikan arah dan pedoman kepada seluruh jajaran organisasi Sekretariat DPRD dalam pencapaian visi dan misi;

7. Adanya Renja diharapkan dapat memperbaiki kinerja dan motivasi seluruh jajaran organisasi Sekretariat DPRD yang benar-benar terarah dalam pencapaian hasil dan target kinerja;

8. Diharapkan Renja dapat dijadikan tolok ukur kinerja dan evaluasi secara obyektif sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan.

1.4. Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat DPRD

Berdasarkan Peraturan Bupati Tangerang Nomor 37 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tangerang mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya Pemerintah Daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut diatas Sekretariat DPRD mempunyai fungsi :

a. Penyelenggara administrasi kesekretariatan DPRD;

b. Penyelenggara Administrasi keuangan DPRD;

c. Fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD;

d. Fasilitasi penyelenggaraan fungsi penganggaran, pengawasan dan pembentukan Peraturan Daerah oleh DPRD;

e. Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

Dalam melaksanakan fungsinya Sekretariat DPRD mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

a. Merumuskan program kerja, melaksanakan kebijakan strategis dan teknis fasilitasi pelaksanaan fungsi DPRD di bidang Legislasi, Penganggaran dan Pengawasan;

b. Mengkoordinasikan fasilitasi pelaksanaan fungsi DPRD bidang Legislasi, Penganggaran dan Pengawasan;

c. Membina, mengawasi, mengendalikan dan melaksanakan tugas kesekretariatan serta perencanaan dan keuangan;

d. Mengarahkan pelaksanaan program dan kegiatan kepada bawahan sesuai tugas dan fungsinya;

e. Menyelengarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan tenaga ahli fraksi;

f. Mengevaluasi program dan kegiatan sesuai tugas dan fungsi lingkup Sekretariatan DPRD;

g. Melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi lingkup Sekretariat DPRD.

Sekretariat DPRD dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRD yang teknis operasionalnya berada dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD, dengan susunan organisasi sebagai berikut :

a. Sekretaris DPRD;

b. Bagian Umum.

1. Sub Bagian Tata Usaha Dan Kepegawaian.

2. Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan.

3. Sub Bagian Humas, Protokol dan Publikasi.

c. Bagian Program dan Keuangan.

1. Sub Bagian Perencanaan dan Penganggaran.

2. Sub Bagian Verifikasi.

3. Su Bagian Akuntansi dan Pelaporan.

d. Bagian Persidangan dan Perundang-undangan

1. Sub Bagian Kajian Perundang-undangan.

2. Sub Bagian Persidangan dan Risalah.

e. Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan

1. Sub Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Aspirasi.

2. Sub Bagian Fasilitasi Pengawasan dan Kerja Sama.

f. Kelompok Jabatan Fungsional.

A. Bagian Umum Sekretariat DPRD Kabupaten Tangerang

Bagian Umum berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRD;

Bagian Umum mempunyai fungsi :

a. Penyelenggaraan ketatausahaan Sekretariat DPRD;

b. Pengelolaan kepegawaian Sekretariat DPRD;

c. Penyelengaraan pengadaan dan pemeliharaan kebutuhan rumah tangga DPRD;

d. Penyelenggaraan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana DPRD;

e. Penyelenggaraan pengelolaan aset yang menjadi tanggung jawab DPRD;

f. Penyelenggaraan hubungan masyarakat, protokol dan publikasi;

g. Pengelolaan administrasi perjalanan dinas pimpinan dan anggota DPRD.

h. Penyelenggaraan bimbingan teknis pegawai Sekretariat DPRD;

i. Pelaksanaan fasilitasi pelayanan kebutuhan kerja alat kelengkapan DPRD dan kesehatan DPRD;

j. Pelaksanaan admknistrasi pendataan keanggotaa DPRD;

k. Pengelolaan tenaga ahli sesuai dengan kebutuhan DPRD;

l. Penyediaan fasilitasi fraksi DPRD. Bagian Umum terdiri atas :

⮚ Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian.

⮚ Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan.

⮚ Sub Bagian Humas, Protokol dan Publikasi.

1). Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian

Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala bagian umum.

Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

a. Merencanakan kegiatan tahunan Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian;

b. Melaksanakan surat menyurat dan naskah dinas Sekretariat DPRD dan pimpinan DPRD;

c. Melaksanakan kearsipan;

d. Melaksanakan administrasi Sekretariat DPRD;

e. Menyusun rencana kerja operasional kegiatan pelayanan administrasi kepegawaian;

f. Menyiapkan bahan administrasi pegawaian;

g. Menyiapkan bahan administrasi bahan administrasi pembuatan daftar urut kepangkatan dan formasi pegawai;

h. Mengelola administrasi perjalanan dinas pegawain Sekretariat DPRD;

i. Mempersiapkan, mengusulkan atau menyelenggarakan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan pegawai Sekretariat DPRD;

j. Membagi tugas dan koordinasi dalam menyiapkan bahan dan menyusun pelaksanaan dan kearsipan serta perjalanan dinas pegawai Sekretariat DPRD kepada bawahan dilingkup sub bagian tata usaha dan kepegawaian;

k. Membimbing pelaksanaan kegiatan kepada bawahan dilingkungan sub bagian tata usaha dan kepegawaian;

l. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dan kinerja bawahan dilingkup sub bagian tata usaha dan kepegawaian;

m. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan sub bagian tata usaha dan kepegawaian;

n. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

2). Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan.

Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala bagian umum.

Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

a. Merencanakan anggaran dan kegiatan tahunan Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan;

b. Mengatur dan memelihara kebersihan kantor komplek Sekretariat DPRD;

c. Mengatur dan memelihara halaman dan taman dikomplek Sekretariat DPRD;

d. Mengatur dan mengelola keamanan komplek Sekretariat DPRD;

e. Memfasilitasi penyiapan tempat dan sarana rapat dan pertemuan;

f. Mengadakan barang dan jasa kebutuhan perlengkapan Sekretariat DPRD;

g. Mendistribusikan dan pengendalian bahan perlengkapan;

h. Merencanakan pemeliharaan alat-alat perlengkapan;

i. Menyediakan, mengurus, menyimpan serta mengeluarkan barang untuk keperluan DPRD dan Sekretariat DPRD;

j. Mengatur pemeliharaan dan pengelolaan bahan bakar kendaraan dinas Sekretariat DPRD;

k. Mengatur penggunaan kendaraan dinas dan para pengemudi untuk keperluan DPRD dan Sekretariat DPRD

l. Melaksanakan pemeliharaan sarana, prasarana dan gedung;

m. Membagi tugas pelaksanaakn kegiatan kerumahtanggaan, pengadaan perlengkapan dan barang/aset daerah serta pemeliharaan peralatan/perlengkapan kantor/gedung lingkup sub bagian rumah tangga dan perlengkapan;

n. Membimbing pelaksanaan kegiatan sub bagian rumah tanggga dan perlengkapan kepada bawahan;

o. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dan kinerja bawahan dilingkup sub bagian rumah tangga dan perlengkapan;

p. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan sub bagian rumah tangga dan perlengkapan

q. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

3). Sub Bagian Humas, Protokol dan Publikasi.

Sub Bagian Humas, Protokol dan Publikasi berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala bagian umum.

Sub Bagian Humas, Protokol dan Publikasi mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

a. Merencanakan kegiatan tahunan sub bagian humas, protokol dan publikasi;

b. Merencanakan kegiatan DPRD;

c. Menyusun bahan komunikasi dan publikasi;

d. Merancang administrasi kunjungan kerja DPRD;

e. Menyusun bahan keprotokolan pimpinan DPRD;

f. Merencanakan keprotokolan pimpinan DPRD;

g. Merancang administrasi kunjungan kerja pimpinan DPRD;

h. Memfasilitasi dalam penerimaan tamu kunjungan kerja;

i. Mengelola administrasi perjalanan dinas daerah pimpinan dan anggota DPRD;

j. Memfasilitasi layanan kebutuhan kerja alat kelengkapan DPRD;

k. Memfasilitasi pelayanan kesehatan pimpinan dan anggota DPRD;

l. Melakukan administrasi pendataan keanggotaa DPRD;

m. Mengelola administrasi keanggotaat DPRD;

n. Membagi tugas dan koordinasi dalam menyiapkan bahan dan penyusunan pelaksanaan kegiatan humas, protokol dan publikasi;

o. Membimbing pelaksanaan kegiatan kepada bawahan dilingkup sub bagian humas, protokol dan publikasi;

p. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dan kinerja bawahan dilingkup sub bagian humas, protokol dan publikasi;

q. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan sub bagian humas, protokol dan publikasi;

r. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

B. Bagian Program dan Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Tangerang

Bagian Program dan Keuangan berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretariat

DPRD.

Bagian Program dan Keuangan mempunyai fungsi :

a. Penyusunan perencanaan anggaran Sekretariat DPRD;

b. Pengevaluasian bahan perencanaan anggaran Sekretariat DPRD;

c. Pemverifikasian perencanaan kebutuhan rumah tangga Sekretariat DPRD;

d. Pemverifikasian perencanaan perlengkapan Sekretariat DPRD;

e. Penyelenggaraan penatausahaan keuangan Sekretariat DPRD;

f. Pengelolaan keuangan pimpinan, anggota dan Sekretariat DPRD;

g. Pengelolaan koordinasi anggaran Sekretariat DPRD;

h. Pemverifikasian pertanggungjawaban keuangan Sekretariat DPRD;

i. Pengevaluasian laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Sekretariat DPRD;

j. Pelaksanaan koordinasi dan evaluasi laporan keuangan Sekretariat DPRD;

k. Penyusunan laporan kinerja dan anggaran Sekretariat DPRD. Bagian Keuangan terdiri atas :

⮚ Sub Bagian Perencanaan dan Penganggaran.

⮚ Sub Bagian Verifikasi.

⮚ Sub Bagian Akuntansi dan Pelaporan.

1). Sub Bagian Perencanaan dan Penganggaran.

Sub Bagian Perencanaan dan Anggaran berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala bagian program dan keuangan.

Sub Bagian Perencanaan dan Xxxxanggaran mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

a. Merencanakan kegiatan tahunan sub bagian perencanaan dan penganggaran;

b. Menyusun bahan perencanaan;

c. MenyusunnRKA dan DPA baik murni maupun perubahannya;

d. Merencanakan perencanaan kebutuhan rumah tangga DPRD;

e. Merencanakan kebutuhan perlengkapan Sekretariat DPRD;

f. Membagi tugas dan koordinasi dalam menyiapkan bahan dan menyusun pelaksanaan kegiatan perencanaan dan penganggaran;

g. Membimbing pelaksanaan kegiatan kepada bawahan dilingkup sub bagian perencanaan dan penganggaran;

h. Mengevaluasi kegiatan dan kinerja bawahan dilingkup sub bagian perencanaan dan penganggaran;

i. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan sub bagian perencanaan dan penganggaran;

j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

2). Sub Bagian Verifikasi

Sub Bagian Verikasi berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala bagian program dan keuangan.

Sub Bagian Verikasi mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

a. Merencanakan kegiatan tahunan sub bagian verifikasi;

b. Merencanakan pemverifikasian keuangan;

c. Memverifikasi pertanggungjawaban keuangan;

d. Mengkoordinasikan kepada PPTK, bendahara dan pembantu PPK KD untuk pengajuan SPP dan SPM-UP/SMP-GU/SPM-TU/SPM-LS;

e. Memverifikasi perencanaan kebutuhan rumah tangga;

f. Memverifikasi kebutuhan perlengkapan Sekretariat DPRD;

g. Membagi tugas dan koordinasi dalam menyiapkan bahan dan menyusun pelaksanaan kegiatan verifikasi;

h. Membimbing pelaksanaan kegiatan kepada bawahan dilingkup sub bagian verifikasi;

i. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dan kinerja bawahan dilingkup sub bagian verifikasi;

j. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan sub bagian verifikasi;

k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan langsung terkait dengan tugas dan fungsinya;

2). Sub Bagian Verifikasi

Sub Bagian Akuntansi dan Pelaporan berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala bagian program dan keuangan.

Sub Bagian Akuntansi dan Pelaporan mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

a. Merencanakan kegiatan tahunan sub bagian akuntansi dan pelaporan;

b. Merencanakan penatausahaan keuangan;

c. Menyusun pengadministrasian dan pembukuan keuangan;

d. Mengkoordinasikan kepada PPTK dan bendahara dalam melaksanakan belanja dan pertanggungjawaban keuangan;

e. Melaksanakan pengelolaan keuangan pimpinan, anggota dan Sekretariat DPRD;

f. Menganalisa laporan keuangan;

g. Menganalisa laporan kinerja;

h. Menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan;

i. Membagi tugas dan koordinasi dalam menyiapkan bahan dan menyusun pelaksanaan kegiatan akuntansi dan pelaporan;

j. Membimbing pelaksanaan kegiatan kepada bawahan dilingkup sub bagian akuntansi dan pelaporan;

k. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dan kinerja bawahan dilingkup sub bagian akuntansi dan pelaporan;

l. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan sub bagian akuntansi dan pelaporan;

m. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan langsung terkait dengan tugas dan fungsinya;

C. Bagian Persidangan dan Perundang-undangan Sekretariat DPRD Kabupaten Tangerang.

Bagian Persidangan dan Perundang-undangan berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretariat DPRD.

Bagian Persidangan dan Perundang-undangan mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Penyelenggaraan kajian perundang-undangan;

b. Pelaksanaan fasilitasi penyusunan program pembentukan peraturan daerah;

c. Pelaksanaan fasilitasi penyusunan naskah akademik dan draft rancangan peraturan daerah inisiatif;

d. Pelaksanaan verifikasi, evaluasi dan analisis produk peraturan perundang- undangan;

e. Pengumpulan bahan penyiapan draft rancangan peraturan daerah inisiatif;

f. Pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan persidangan;

g. Penyusunan risalah rapat;

h. Pelaksanaan koordinasi pembahasan rancangan peraturan daerah;

i. Pelaksanaan verifikasi, koordinasi dan evaluasi daftar inventarisasi masalah

j. Pelaksanaan verifikasi, koordinasi dan evaluasi risalah rapat. Bagian Persidangan terdiri dari :

⮚ Sub Bagian Kajian Perundang-undangan.

⮚ Sub Bagian Persidangan dan Risalah.

1). Sub Bagian Kajian Perundang-undangan

Sub Bagian Kajian Perundang-undangan berkedudukan dan bertanggung jawab kepada kepala bagian persidangan dan perundang-undangan.

Sub Bagian Kajian Perundang-undangan mempunyai uraian tugas :

a. Merencanakan kegiatan tahunan sub bagian kajian perundang-undangan;

b. Melaksanakan kajian perundang-undangan;

c. Membuat konsep bahan penyusunan naskah akademik;

d. Menyusun bahan analisis produk penyusunan perundang-undangan;

e. Membuat konsep bahan penyiapan draft peraturan inisiatif;

f. Merancang bahan pembahasan peraturan daerah;

g. Menyusun bahan daftar inventarisir masalah;

h. Membagi tugas dan koordinasi dalam menyiapkan bahan penyusunan

pelaksanaan kegiatan kajian perundang-undangan;

i. Membimbing pelaksanaan kegiatan kepada bawahan dilingkup sub bagian kajian perundan-undangan;

j. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dan kinerja bawahan dilingkup sub bagian kajian perundang-undangan;

k. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan sub bagian kajian perundang-undangan;

l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

2). Sub Bagian Persidangan dan Risalah

Sub Bagian Persidangan dan Risalah berkedudukan dan bertanggung jawab kepada kepala bagian persidangan dan perundang-undangan.

Sub Bagian Persidangan dan Xxxxxxx mempunyai uraian tugas :

a. Merencanakan kegiatan tahunan sub bagian persidangan dan risalah;

b. Merencanakan program serta jadwal rapat dan sidang;

c. Menyusun risalah, notulen catatan rapat;

d. Menyiapkan materi/bahan rapat DPRD;

e. Memfasilitasi rapat DPRD;

f. Menyiapkan bahan penyusunan rancangan rencana kerja DPRD;

g. Menyediakan fasilitasi fraksi DPRD yang meliputi sarana, prasarana makanan dan minuman serta gaji staf fraksi;

h. Menganalisis kebutuhan dan merencanakan penyediaan tenaga ahli;

i. Membagi tugas dan koordinasi dalam menyiapkan bahan dan menyusun pelaksanaan kegiatan persidangan dan risalah;

j. Membimbing pelaksanaan kegiatan kepada bawahan dilingkup sub bagian persidangan dan risalah;

k. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatann dan kinerja bawahan dilingkup sub bagian persidangan dan risalah;

l. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan sub bagian persidangan dan risalah;

m. Membimbing pelaksanaan kegiatan kepada bawahan lingkup Sub Bagian Alat Kelengkapan DPRD;

n. Membagi tugas pelaksanaan kegiatan Alat Kelengkapan DPRD;

o. Mengelola administrasi perjalanan dinas pimpinan dan anggota DPRD, fasilitasi layanan kebutuhan kerja Alat Kelengkapan DPRD, fasilitasi pelayanan kesehatan pimpinan dan anggota DPRD dan pendataan keanggotaan DPRD ;

p. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Alat Kelengkapan DPRD;

q. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Alat kelengkapan DPRD;

r. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

D. Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan Sekretariat DPRD Kabupaten Tangerang

Bagian Penganggaran dan Pengawasan berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRD.

Bagian Penganggaran dan Pengawasan mempunyai fungsi :

a. Pelaksanaan fasilitasi, verifikasi dan koordinasi pembahasan KUA PPAS/kebijakan umum perubahan anggaran PPAS perubahan;

b. Pelaksanaan fasilitasi, verifikasi dan koordinasi pembahasan APBD/APBD perubahan;

c. Pelaksanaan fasilitasi, verifikasi dan koordinasi pembahasan rancangan peraturan daerah pertangggung jawaban APBD;

d. Pelaksanaan fasilitasi, verifikasi dan koordinasi pembahasan laporan semesteran pertama dan prognosis 6 (enam) bulan berikutnya;

e. Pelaksanaan fasilitasi, verifikasi dan koordinasi pembahasan laporan keuangan pertanggung jawaban Bupati;

f. Penyusunan bahan pembahasan perhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;

g. Pelaksanaan fasilitasi, verifikasi dan koordinasi Aspirasi Masyarakat;

h. Pelaksanaan fasilitasi, verifikasi dan koordinasi perumusan rapat dalam rangka pengawasan;

i. Pelaksanaan fasilitasi, verifikasi dan koordinasi pelaksanaan penegakan kode etik DPRD;

j. Pelaksanaan fasilitasi, verifikasi dan koordinasi dukungan pengawasan penggunaan anggaran;

k. Pelaksanaan fasilitasi, verifikasi dan koordinasi pengawasan pelaksanaan kebijakan;

l. Pelaksanaan fasilitasi, verifikasi dan koordinasi penyusunan pokok pikiran DPRD;

m. Pelaksanaan fasilitasi, verifikasi dan koordinasi persetujuan kerja sama daerah;

n. Pelaksanaan fasilitasi bimbingan teknis/peningkatan kapasitas DPRD; Bagian Penganggaran dan Pengawasan terdiri dari :

⮚ Sub Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Aspirasi;

⮚ Sub Bagian Fasilitasi Pengawasan dan Kerja Sama. 1). Sub Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Aspirasi

Sub Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Aspirasi berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala bagian fasilitasi penganggaran dan aspirasi.

Sub Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Aspirasi mempunyai uraian tugas :

a. Merencanakan kegiatan tahunan sub bagian fasilitasi penganggaran dan aspirasi;

b. Merencanakan pembahasan KUA PPAS/kebijakan umum perubahan perubahan anggaran PPAS perubahan;

c. Menyusun bahan pembahasan APBD/APBD perubahan;

d. Menyusun bahan pembahasan rancangan peraturan daerah pertanggung jawaban pelaksanaan APBD;

e. Menyusun bahan pembahasan laporan semester pertama dan prognosis 6

(enam) bulan berikutnya;

f. Menyusun bahan pembahasan laporan keterangan pertanggung jawab Bupati;

g. Menyusun bahan pembahasan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;

h. Merencanakan kegiatan rapat dengar pendapat/dialog dengan pejabat pemerintah dan masyarakat;

i. Memfasilitasi reses DPRD;

j. Menganalisis data/bahan dukungan jaringan aspirasi;

k. Menyusun pokok pikiran DPRD;

l. Membagi tugas dan koordinasi dalam menyiapkan bahan dan menyusun pelaksanan kegiatan fasilitasi penganggaran dab aspirasi;

m. Membimbing pelaksanaan kegiatan kepada bawahan dilingkup sub bagian fasilitasi penganggaran dan aspirasi;

n. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dan kinerja bawahan dilingkup sub bagian fasilitasi penganggaran dan aspirasi;

o. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan sub bagian fasilitasi penganggaran dan aspirasi;

p. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

2). Sub Bagian Fasilitasi Pengawasan dan Kerja Sama.

Sub Bagian Fasilitasi Pengawasan dan Kerja Sama berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala bagian fasilitasi penganggaran dan aspirasi.

Sub Bagian Fasilitasi Pengawasan dan Xxxxx Xxxx mempunyai uraian tugas :

a. Merencanakan kegiatan tahunan sub bagian fasilitasi pengawasab dan kerja sama;

b. Mengkaji ulang rumusan rapat dalam rangka pengawasan;

c. Merancang bahan rapat internal DPRD;

d. Menganalisis bahan dalam pelaksanaan penegakan kode etik;

e. Menganalisis bahan dukungan pengawasan penggunaan anggaran;

f. Menyusun bahan pengawasan pelaksanaan kebijakan;

g. Melaksanakan kerja sama Sekretariat DPRD dan DPRD;

h. Mengelola administrasi perjalanan dinas dalam daerah pimpinan dan anggota DPRD;

i. Pelaksanaan fasilitasi bimbingan teknis/peningkatan kapasitas DPRD;

j. Membagi gugas dan koordinasi dalam menyiapkan bahan dan menyusun pelaksanaan kegiatan fasilitasi pengawasan dan kerja sama;

k. Membimbing pelaksanaan kegiatan kepada bawahan dilingkup sub bagian fasilitasi pengawasan dan kerja sama;

l. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dan kinerja bawahan dilingkup sub bagian fasilitasi pengawasan dan kerja sama;

m. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan sub bagian fasilitasi pengawasan dan kerja sama;

n. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan Sekretariat DPRD secara profesional sesuai dengan kebutuhan. Kelompok jabatan fungsional dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Sekretaris DPRD.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Sekretariat DPRD Kabupaten Tangerang ditetapkan sebagai Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang. Sedangkan mengacu pada Peraturan Bupati Kabupaten Tangerang Nomor 37 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat DPRD, Sekretariat DPRD adalah unsur pelayanan administratif dan pemberian dukungan terhadap tugas

dan fungsi DPRD. Sekretariat DPRD secara teknis operasionalnya berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD sedangkan secara administrasi bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional, maka sebagai unsur pelayanan Sekretariat DPRD dituntut dapat melaksanakan perannya pada setiap fungsi, diantaranya :

1. Peran Setwan pada fungsi Legislasi.

• Kajian perda.

• Evaluasi terhadap penyiapan punyusunan rancangan perda.

• Penyusunan propemperda.

• Penyusunan reperda inisiatif.

• Pembahasan raperda inisiatif dan eksekutif.

2. Peran Setwan pada Fungsi Budgeting.

• Perencanaan Program.

• Perencanaan Anggaran.

• Pelaksanaan Anggaran.

3. Peran Setwan pada Fungsi Pengawasan.

• Evaluasi Anggaran dan Kinerja SKPD oleh DPRD

• Kajian Pelaksanaan Kebijakan.

• Analisis Pengaruh Masyarakat atas kebijakan yang diterapkan oleh Kepala Daerah.

• Dukungan Data.

Selain ketiga fungsi tersebut Sekretariat DPRD mempunyai peran lain yaitu :

1. Peran terhadap Alat Kelengkapan Dewan.

2. Peningkatan SDM.

3. Peningkatan Sarana dan Prasarana.

4. Pembinaan Administrasi Pengelolaan Kesekretariatan.

5. Menjadi Publik Relation Kinerja DPRD.

6. Peningkatan Koordinasi Dengan SKPD atau Lembaga Terkait Lainnya.

1.5. Sistimatika Penulisan

Sistimatika Penulisan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kabupaten Tangerang disusun sebagai berikut :

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian renja, proses penyusunan renja, keterkaitan antara renja dengan dokumen RKPD, Renstra, Renja Kabupaten dan kaitannya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan OPD serta yang dijadikan acuan dalam perencanaan dan penganggaran OPD.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja serta susunan garis besar isi dokumen

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN

TANGERANG.

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2021 dan capaian Renstra Sekretariat DPRD.

2.2. Xxxxxxx Xxxxxxx Pelayanan Sekretariat DPRD.

2.3. Isu - isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja OPD

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra OPD.

3.3. Program dan Kegiatan

Penjelasan mengenai faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap perumusan program dan kegiatan. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif maupun kombinasi keduanya.

BAB IV

P E N U T U P.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2021

Evaluasi Pelaksanaan Renja digunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan sasaran target program dan kegiatan yang telah ditetapkan guna mewujudkan tujuan yang ditetapkan.

Evaluasi Renja dilakukan dengan menggunakan metode komparasi pembandingan, yaitu membandingkan antara rencana kerja dengan realisasi kinerja yang dicapai organisasi. Setelah itu, akan dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya celah kinerja yang terjadi serta tindakan perbaikan yang dilakukan dimasa yang akan datang.

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2021 dan Capaian Renstra Sekretariat DPRD

Mengacu pada rencana strategis Tahun 2019-2023 serta rencana kerja tahunan, Sekretariat DPRD Kabupaten Tangerang Tahun 2021 berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah melaksanakan 2 program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota meliputi 9 kegiatam dengan 24 sub kegiatan dan Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD meliputi 8 kegiatan dengan 27 sub kegiatan yang dilaksanakan oleh empat bagian lingkup Sekretariat DPRD. Evaluasi pelaksanaan rencana kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tangerang dapat dilihat seperti dibawah.

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra s/d Tahun 2021

Kabupaten Tangerang

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2019-2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2020)			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan
Kode		Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)			Target Renja SKPD Tahun (2020)	Realisasi Renja SKPD Tahun (2020)	Tingkat Realisasi (%)	Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2021)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
4.02.001	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kesesuaian sasaran/program dalam Renja OPD terhadap RKPD dan Renstra OPD terhadap RPJMD
4.02.001.201	Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, anggaran dan evaluasi kinerja SKPD
4.02.001.201. 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen- dokumen perencanaan		7 dok	7 dok	7 dok	100	7 dok
4.02.001.201. 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Xxxxxxxx Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD		1 dok	1 dok	1 dok	100	1 dok
4.02.001.202	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen laporan keuangan
4.02.001.202. 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya pemenuhan gaji ASN		1 dok	1 dok	1 dok	100	1 dok
4.02.001.202. 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan/Triwulan/ Semesteran SKPD	Tersedianya dokumen laporan keuangan		1 dok	1 dok	1 dok	100	1 dok
4.02.001.205	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi pegawai

4.02.001.205. 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya pakaian dinas beserta atirbutnya	350 stel	350 stel	350 stel	100	300 stel
4.02.001.205. 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang terfasilitasi Bimtek	50 orang	32 orang	32 orang	100	50 orang
4.02.001.206	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tersedianya sarana penunjang kantor
4.02.001.206. 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen penerangan kantor	5 jenis	5 jenis	5 jenis	100	1 jenis
4.02.001.206. 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	6 jenis	7 jenis	7 jenis	100	7 jenis
4.02.001.206. 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	16 jenis	16 jenis	16 jenis	100	7 jenis
4.02.001.206. 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	4 jenis	4 jenis	4 jenis	100	3 jenis
4.02.001.206. 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan	4 jenis	4 jenis	4 jenis	100	4 jenis
4.02.001.206. 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terfasilitasinya jamuan makan tamu	1948 dus	12100 dus	8695	89,13	5000 dus
4.02.001.206. 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya laporan kunjungan kerja	223 kali	230	205	89,13	85 kali
4.02.001.207	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tersedianya mebel
4.02.001.207. 05	Pengadaan Mebel	Terlaksananya pengadaan mebel	2 jenis	1 jenis	1 jenis	100	3 jenis
4.02.001.208	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan jasa komunikasi
4.02.001.208. 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi	9 unit	9 unit	9 unit	100	10 unit
4.02.001.208. 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terlaksananya kebersihan kantor	16 orang	16 orang	16 orang	100	16 orang
4.02.001.209	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan pemeliharaan sarana dan prasarana pegawai

4.02.001.209. 01	Penyediaan Jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terlaksananya pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas	33 unit	32 unit	26 unit	81,25	4 item
4.02.001.209. 05	Pemeliharaan Mebel	Terlaksananya pemeliharaan mebel	5 jenis	5 jenis	5 jenis	100	3 item
4.02.001.209. 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan peralatan dan mesin	7 jenis	17 jenis	17 jenis	100	15 item
4.02.001.209. 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya pemeliharan gedung	1 unit	1 unit	1 unit	100	1 unit
4.02.001.209. 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan prasarana gedung kantor	-	-	-	-	1 unit
4.02.001.215	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase pemenuhan administrasi keuangan DPRD
4.02.001.215. 01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Tersedianya gaji DPRD	50 orang	50 orang	50 orang	100	50 orang
4.02.001.215. 03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Terlaksananya medical check up	38 orang	50 orang	2 orang	4,00	50 orang
4.02.001.216	Layanan Administrasi DPRD	Persentase pemenuhan rapat- rapat DPRD
4.02.001.216. 03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Terfasilitasinya rapat- rapat DPRD	41 kali	41 kali	41 kali	100	95 kali
4.02.002	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase pemenuhan tugas dan fungsi DPRD
4.02.002.201	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase pembentukan peraturan daerah
4.02.002.201. 01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Terlaksana pembahasan pra raperda	-	-	-	-	5 keg
4.02.002.201. 02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Tersedianya raperda	14 perda	16 perda	8 perda	50,00	16 perda
4.02.002.201. 04	Fasilitasi Penyusunan Pejelasan/ Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Tersedianya naskah akademik	-	-	-	-	8 dok
4.02.002.201.	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Tersedinya tata tertib	1 dok	1 dok	-	-	1 dok

05
4.02.002.202	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase pemenuhan pembahasan anggaran
4.02.002.202. 01	Pembahasan KUA dan PPAS	Terlaksananya pembahasan KUA dan PPAS	1 kali	1 kali	1 kali	100	1 kali
4.02.002.202. 02	Pembahasan Perubahan KUA dan PPAS	Terlaksananya pembahasan KUA dan PPAS perubahan	1 kali	1 kali	1 kali	100	1 kali
4.02.002.202. 03	Pembahasan APBD	Terlaksananya pembahasan APBD	1 kali	1 kali	1 kali	100	1 kali
4.02.002.202. 04	Pembahasan APBD Perubahan	Terlaksananya pembahasan APBD perubahan	1 kali	1 kali	1 kali	100	1 kali
4.02.002.202. 05	Pembahasan Laporan Semester	Terlaksananya pembahasan laporan semesteran	1 kali	1 kali	1 kali	100	1 kali
4.02.002.202. 06	Pembahasan Pertanggung Jawaban APBD	Terlaksananya pembahasan Pertanggungjawana APBD	1 kali	1 kali	1 kali	100	1 kali
4.02.002.203. 01	Pengawasan Penyelengaraan Pemerintahan	Persentase pemenuhan pengawasan pemerintahan
4.02.002.203. 02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Terlaksananya pengawasan bidang pemerintahan dan hukum	4 kali	4 kali	4 kali	100	4 kali
4.02.002.203. 03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Terlaksananya pengawasan bidang infrastruktur	4 kali	4 kali	4 kali	100	4 kali
4.02.002.203. 03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Terlaksananya pengawasan bidang kesejahteraan rakyat	4 kali	4 kali	4 kali	100	4 kali
4.02.002.203. 04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Terlaksananya pengawasan bidang perekonomian	4 kali	4 kali	4 kali	100	4 kali
4.02.002.203. 06	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Terlaksananya pengawasan tindaklanjut pemeriksaan laporan keuangan	-	-	-	-	4 kali
4.02.002.204	Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase pemenuhan kapasitas DPRD

4.02.002.204. 02	Bimbingan Teknis DPRD	Terlaksananya bimtek Dewan	6 kali	6 kali	6 kali	100	6 kali
4.02.002.204. 03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Terlaksananya publikasi dan dokumentasi	114 kali	110 kali	104 kali	94,55	12 bulan
4.02.002.204. 05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Terfasilitasinya kegiatan fraksi	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan
4.02.002.204. 06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah fasilitasi hubungan masyarakat	90 kali	100 kali	100 kali	100	100 kali
4.02.002.204. 07	Penyusunan Program Kerja DPRD	Tersedian program kerja DPRD	1 dok	1 dok	1 dok	100	1 dok
4.02.002.205	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase pelaksanaan Reses
4.02.002.205. 01	Kunjungan Kerja Dalam Daerah	Jumlah laporan kunjungan kerja	-	50 orang	50 orang	100	3 kali
4.02.002.205. 02	Penyusunan Pokok-pokok Pikiran DPRD	Terlaksananya penyusunan pokok- pokok pikiran DPRD	-	-	-	-	100 dok
4.02.002.205. 03	Pelaksanaan Reses	Jumlah dokumen reses	2 kali	2 kali	2 kali	100	3 kali
4.02.002.206	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Persentase pemenuhan dokumen kode etik
4.02.002.206. 01	Penyusunan Kode Etik DPRD	Tersedianya dokumen kode etik	1 dok	1	-	-	1 dok
4.02.002.207	Pembahasan Kerja Sama Daerah	Persentase pemenuhan komunikasi dan publikasi
4.02.002.207. 02	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Terlaksananya konferensi pers	51 kali	60 kali	34 kali	56,67	12 bulan
4.02.002.208	Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase pemenuhan koordinasi dan konsultasi DPRD
4.02.002.208. 01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah koordinasi dan konsultasi DPRD	77 kali	85 kali	85 kali	100	85 kali
4.02.002.208. 02	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Tersedianya dokumen laporan kinerja DPRD	1 dok	1 dok	-	-	1 dok

Berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah pada Tahun Anggaran 2021 Sekretariat DPRD melaksanakan 2 progam yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas 9 kegiatan dengan 24 sub kegiatan dan Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD terdiri atas 8 kegiatan dengan 27 sub kegiatan. Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan renja yang dituangkan dalam program dan kegiatan seperti tabel diatas seluruhnya telah dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD yaitu memfasilitasi tugas, fungsi dan wewenang DPRD dalam melaksanakan berbagai aktivitasnya.

Dari 2 program, 17 kegiatan dan 51 kegiatan Tahun 2019 dan 2020 yang telah dilaksanakan apabila melihat persentase capaian kinerja telah mencapai rata-rata 80 sampai 100 persen, namun terdapat beberapa kegiatan yang capaian kinerjanya masih belum memenuhi target. perbandingan Capaian realisasi program/kegiatan yang telah dilaksanakan Tahun 2019 dan Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 2.2

Perbandingan Realisasi Program/Kegiatan

Yang Tidak Memenuhi Target Kinerja/Keluaran Tahun 2019 – 2020

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Tahun 2019			Tahun 2020
		Target	Realisasi	Persentase	Target	Realisasi	Persentase
4.02.001	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
4.02.001.206 .03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	-	-	-	18 jenis	14 jenis	77,78
4.02.001.206 .08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	-	-	12100 dus	8695 dus	71,86
4.02.001.215	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD
4.02.001.215 .03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	50 orang	38 orang	76,00	50 orang	2 orang	4,00
4.02.002	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD
4.02.002.201	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD
4.02.002.201 .02	Pembahasan rancangan peraturan daerah	-	-	-	16 perda	8 perda	50,00
4.02.002.207	Pembahasan Kerja Sama Daerah
4.02.002.207	Penyusunan Bahan Komunikasi	72 kali	51 kali	70,83	60 kali	34 kali	56,67

.02

dan Publikasi

Tabel 2.2. merupakan target capaian kinerja berdasarkan capaian per program, per kegiatan dan sub kegiatan yang targetnya dibawah 80 persen, apabila dilihat secara keseluruhan dari 2 program, 18 kegiatan dan 51 sub kegiatan terdapat program yang capaiannya rata-rata 80 – 100 persen namun pada pelaksanaan ada beberapa kegiatan yang capaian fisiknya 100 persen dan realisasi keuangannya masih dibawah 80 persen seperti pada tabel 2.3.

Tabel 2.3

Perbandingan Realisasi Program/Kegiatan Tahun 2019 - 2020 Yang Realisasi Keuangan Dibawah 80 Persen.

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Tahun 2019			Tahun 2020
		Target	Realisasi	Persentase	Target	Realisasi	Persentase
4.02.001	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
0.00.00.00.00	Administrasi Umum Perangkat Daerah
0.00.00.00.00. 06	Penyediaan bahan bacaan dan dan peraturan perUU	4 jenis	4 jenis	64,02	4 jenis	4 jenis	71,51
0.00.00.00.00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
0.00.00.00.00. 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	-	-	-	11 bulan	11 bulan	79,40
0.00.00.00.00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
0.00.00.00.00. 01	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	23 unit	23 unit	62,48	-	-	-
4.02.02	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Fungsi DPRD
4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD
4.02.02.2.01.0 5	Penyusunan tata tertib DPRD	1 dok	1 dok	57,67	-	-	-
4.02.02.2.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD

4.02.02.2.06.0

1 dok

63,37

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2019 dan 2020 yang menghasilkan Realisasi seperti tabel 2.3. tersebut ada beberapa permasalahan dan kendala yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian target realisasi antara lain:

a. Sesuai edaran Bapak Bupati, adanya penundaan sejumlah kegiatan akibat pendemi Covid-19.

b. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas realisasi sesuai dengan pengajuan service pemeliharaan dan menyesuaikan dengan fluktuasi harga BBM yang berlaku.

c. Pembahasan 14 Raperda yang semula direncanakan, terealisasi 8 Raperda.

d. Reses semula di rencanakan 2 (dua) kali terealisasi 1 (satu) kali.

e. Peningkatan kesehatan pimpinan dan anggota DPRD dialokasikan untuk 50 orang anggota, realisasi hanya 2 orang yang menjalankan general check up.

f. Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah tidak ada penyerapan sehingga realisasinya belum memenuhi target.

g. Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD luar daerah realisasi sesuai biaya tiketing dan penginapan.

h. Penyusunan Tata Tertib dan Kode Etik Tidak dilaksanakan karena belum adanya penyesuaian aturan yang terbaru.

i. Pengembangan fasilitasi komunikasi dan informasi realisasi sesuai release kegiatan DPRD.

j. Pemeliharaan jasa perijinan dan operasional kendaraan dinas/jabatan sesuai dengan pengajuan dan perpanjangan STNK.

Dari tabel 2.2 tersebut pelaksanaan 2 program, 17 kegiatan dan 51 sub kegiatan Sekretariat DPRD terlihat adanya sub kegiatan belum mencapai target yang diharapkan yaitu 80 sampai 100 persen dan tabel 2.3. adalah kegiatan yang target realisasinya 100 persen namun realisasi keuangannya masih dibawah 80 persen. Sedangkan realisasi 2 program, 17 kegiatan dan 51 sub kegiatan yang telah mencapai atau memenuhi target dapat dilihat pada tabel 2.4.

Tabel 2.4.

Program dan Kegiatan Yang Telah Mencapai Target

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2020)			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2021)
Kode			Target Renja SKPD Tahun (2020)	Realisasi Renja SKPD Tahun (2020)	Tingkat Realisasi (%)	Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2021)
1	2	5	6	7	8=(7/6)	9
4.02.001	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
4.02.001.201	Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
4.02.001.201.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 dok	7 dok	7 dok	100	7 dok
4.02.001.201.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 dok	1 dok	1 dok	100	1 dok
4.02.001.202	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
4.02.001.202.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1 dok	1 dok	1 dok	100	1 dok
4.02.001.202.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan/Triwulan/ Semesteran SKPD	1 dok	1 dok	1 dok	100	1 dok
4.02.001.205	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
4.02.001.205.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	350 stel	350 stel	350 stel	100	300 stel
4.02.001.205.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	50 orang	32 orang	32 orang	100	50 orang
4.02.001.206	Administrasi Umum Perangkat Daerah
4.02.001.206.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5 jenis	5 jenis	5 jenis	100	1 jenis
4.02.001.206.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6 jenis	7 jenis	7 jenis	100	7 jenis
4.02.001.206.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	16 jenis	16 jenis	16 jenis	100	7 jenis
4.02.001.206.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	4 jenis	4 jenis	4 jenis	100	3 jenis
4.02.001.206.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	4 jenis	4 jenis	4 jenis	100	4 jenis
4.02.001.206.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	1948 dus	12100 dus	8695	89,13	5000 dus
4.02.001.206.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	223 kali	230	205	89,13	85 kali
4.02.001.207	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
4.02.001.207.05	Pengadaan Mebel	2 jenis	1 jenis	1 jenis	100	3 jenis
4.02.001.208	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
4.02.001.208.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	9 unit	9 unit	9 unit	100	10 unit
4.02.001.208.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	16 orang	16 orang	16 orang	100	16 orang
4.02.001.209	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang

	Urusan Pemerintahan Daerah
4.02.001.209.01	Penyediaan Jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	33 unit	32 unit	26 unit	81,25	4 item
4.02.001.209.05	Pemeliharaan Mebel	5 jenis	5 jenis	5 jenis	100	3 item
4.02.001.209.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7 jenis	17 jenis	17 jenis	100	15 item
4.02.001.209.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 unit	1 unit	1 unit	100	1 unit
4.02.001.209.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	-	1 unit
4.02.001.215	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD
4.02.001.215.01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	50 orang	50 orang	50 orang	100	50 orang
4.02.001.216	Layanan Administrasi DPRD
4.02.001.216.03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	41 kali	41 kali	41 kali	100	95 kali
4.02.002	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD
4.02.002.201	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD
4.02.002.201.01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	-	-	-	-	5 keg
4.02.002.201.02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	14 perda	16 perda	8 perda	50,00	16 perda
4.02.002.201.04	Fasilitasi Penyusunan Pejelasan/ Keterangan dan/atau Naskah Akademik	-	-	-	-	8 dok
4.02.002.201.05	Penyusunan Tata Tertib DPRD	1 dok	1 dok	-	-	1 dok
4.02.002.202	Pembahasan Kebijakan Anggaran
4.02.002.202.01	Pembahasan KUA dan PPAS	1 kali	1 kali	1 kali	100	1 kali
4.02.002.202.02	Pembahasan Perubahan KUA dan PPAS	1 kali	1 kali	1 kali	100	1 kali
4.02.002.202.03	Pembahasan APBD	1 kali	1 kali	1 kali	100	1 kali
4.02.002.202.04	Pembahasan APBD Perubahan	1 kali	1 kali	1 kali	100	1 kali
4.02.002.202.05	Pembahasan Laporan Semester	1 kali	1 kali	1 kali	100	1 kali
4.02.002.202.06	Pembahasan Pertanggung Jawaban APBD	1 kali	1 kali	1 kali	100	1 kali
4.02.002.203.01	Pengawasan Penyelengaraan Pemerintahan
4.02.002.203.02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	4 kali	4 kali	4 kali	100	4 kali
4.02.002.203.03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	4 kali	4 kali	4 kali	100	4 kali
4.02.002.203.03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	4 kali	4 kali	4 kali	100	4 kali
4.02.002.203.04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	4 kali	4 kali	4 kali	100	4 kali
4.02.002.203.06	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Oleh Badan Pemeriksa Keuangan	-	-	-	-	4 kali

4.02.002.204	Peningkatan Kapasitas DPRD
4.02.002.204.02	Bimbingan Teknis DPRD	6 kali	6 kali	6 kali	100	6 kali
4.02.002.204.03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	114 kali	110 kali	104 kali	94,55	12 bulan
4.02.002.204.05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan
4.02.002.204.06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	90 kali	100 kali	100 kali	100	100 kali
4.02.002.204.07	Penyusunan Program Kerja DPRD	1 dok	1 dok	1 dok	100	1 dok
4.02.002.205	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat
4.02.002.205.01	Kunjungan Kerja Dalam Daerah	-	50 orang	50 orang	100	3 kali
4.02.002.205.02	Penyusunan Pokok-pokok Pikiran DPRD	-	-	-	-	100 dok
4.02.002.205.03	Pelaksanaan Reses	2 kali	2 kali	2 kali	100	3 kali
4.02.002.206	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD
4.02.002.206.01	Penyusunan Kode Etik DPRD	1 dok	1	-	-	1 dok
4.02.002.208	Fasilitasi Tugas DPRD
4.02.002.208.01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	77 kali	85 kali	85 kali	100	85 kali
4.02.002.208.02	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	1 dok	1 dok	-	-	1 dok

Dalam pelaksanaan seluruh program dan kegiatan dengan realisasi seperti pada tabel 2.1. tentunya banyak penyebab, kendala, hambatan ketidak berhasilan tercapainya program dan kegiatan maupun pendukung, pendorong dan penunjang tercapainya pelaksanaan program dan kegiatan.

Tabel 2.6.

Faktor-faktor Tidak Tercapainya/Terpenuhinya atau Melebihi Target Kinerja

No.	Faktor-faktor Penyebab	Tidak Tercapai Target	Terpenuhi Target	Melebihi Target
1.	Perencanaan dan anggaran	Belum Optimal	Optimal	Optimal
2.	Sumberdaya Aparatur	Kurangnya Kualitas Aparatur, Kurangnya Disiplin	Meningkatnya Kualitas Aparatur, Meningkatnyaa Disiplin	Meningkatnya Kualitas Aparatur, Meningkatnya Disiplin
3.	Sarana dan Prasarana	Belum Maksimal	Peningkatan Sarana dan Prasarana	Peningkatan Sarana dan Prasarana
4.	Pendidikan dan Pelatihan	Kurangnya Bintek	Peningkatan Bintek	Peningkatan Bintek
5.	Pendidikan Formal (Bidang Hukum, Komputer, Akuntansi)	Kurang/Tidak Seusai Bidang	Sesuai Bidang	Peningkatan Aparatur Sesuai Bidang
6.	Pelaksanaan Program dan Kegiatan	Belum Sesuai Jadwal	Sesuai Jadwal	Sesuai Jadwal
7.	Monitoring dan Evaluasi	Kurangnya Monitoring dan Evaluasi	Berjalannya Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi	Peningkatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi

Dari tabel 2.6 diatas terutama faktor-faktor penyebab tidak tercapainya realisasi pelaksanaan program dan kegiatan tentunya akan menimbulkan implikasi terhadap pencapaian program renstra antara lain :

1. Faktor perencanaan dan anggaran berimplikasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang tidak tepat waktu dan tidak terserapnya sebagian atau seluruh anggaran yang direncanakan.

2. Faktor sumberdaya aparatur berimplikasi pada kurang optimalnya pelaksanaan program dan kegiatan disebabkan minimnya kualitas aparatur terhadap pemahaman pelaksanaan program dan kegiatan, kurangnya disiplin mengakibatkan minimnya rasa tanggung jawab terhadap pelaksanaan program dan kegiatan.

3. Faktor sarana dan prasarana berimplikasi pada kurang optimalnya dalam peningkatan kinerja aparatur baik dalam pelaksanaan program dan kegiatan maupun pada pelaksanaan kinerja sesuai tupoksinya.

4. Faktor pendidikan dan pelatihan formal berimplikasi pada kurang pemahaman dan profesionalime aparatur terhadap pelaksanaan kinerja baik program dan kegiatan serta kurangnya bintek menyebabkan ketrampilan dan kemampuan tidak ada peningkatan.

5. Faktor pendidikan formal berimplikasi pada kurang profesionalisme dibidangnya, kurangnya pemahaman diakibatkan tidak sesuainya kinerja aparatur dengan latar belakang pendidikan.

6. Faktor pelaksanaan program dan kegiatan berimplikasi pada belum sesuainya jadwal berakibat target pelaksanaan program dan kegiatan yang tidak sesuai dengan rencana, kemungkinan terjadi pengurangan anggaran ataupun tidak terserapnya anggaran.

Mencermati hal itu serta untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut agar tidak menjadi kendala dan permasalahan serta meminimalisir faktor penyebab, Sekretariat DPRD berusaha melakukan kebijakan perencanaan dan penganggaran sebagai berikut :

1. Peningkatan perencanaan program dan kegiatan secara menyeluruh pada setiap bagian lingkup Sekretariat DPRD.

2. Mencermati pengelolaan anggaran secara tepat guna dan tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan.

3. Peningkatan program dan kegiatan melalui pelaksanaan kegiatan yang tepat waktu sesuai rencana yang ditetapkan.

4. Peningkatan koordinasi dan komunikasi antar bagian lingkup Sekretariat DPRD maupun dengan instansi/badan/lembaga terkait lainnya.

5. Peningkatan profesionalisme sumberdaya aparatur melalui pendidikan dan pelatihan maupun sesuai dengan latar belakang pendidikan (Hukum, Akuntansi, Komputer dan lainnya).

6. Peningkatan penatausahaan keuangan yang transparan dan akuntabel.

7. Peningkatan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Mengacu pada realisasi program, kegiatan dan sub kegiatan, pencapaian kinerja Sekretariat DPRD berdasarkan indikator kinerja yang seluruh program dan kegiatan baik program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota maupun program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD yang memang langsung memfasilitasi fungsi, tugas dan wewenang DPRD telah dilaksanakan dengan indikator sebagai berikut :

2.2.1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinejra Perangkat Daerah.

Indikator : Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, anggaran dan evaluasi kinerja anggaran.

Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah. Indikator : Tersedianya dokumen perencanaan

Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Indikator : Persentase pemenuhan dokumen pelaporan keuangan. Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Indikator : Tersedianya pemenuhan gaji ASN

Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan/Triwulan/Semesteran SKPD.

Indikator : Tersedianya dokumen laporan keuangan

c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator : Persentase pemenuhan administrasi pegawai

Sub kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya.

Indikator : Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut

Sub kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.

Indikator : Jumlah pegawai yang terfasilitasi bimtek.

d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Indikator : Persentase tersedianya sarana penunjang kantor

Sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Indikator : Tersedianya komponan penerangan kantror.

Sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor. Indikator : Tersedianya perlatan dan perlengkapan kantor.

Sub kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga.

Indikator : Tersedianya peralatan rumah tangga

Sub kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan. Indikator : Tersedianay barang cetakan dan penggandaan.

Sub kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan

Indikator : Tersedianya bahan bacaan. Sub kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu.

Indikator : Terfasilitasinya jamuan makan tamu.

Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

Indikator : Tersedianya laporan kunjungan kerja

e. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Umum.

Indikator : Persentase tersedianya mebel. Sub kegiatan Pengadaan Mebel.

Indikator : Terlaksananya pengadaan mebel

f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator : Persentase pemenuhan jasa komunikasi

Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik.

Indikator : Tersedianya jasa komunikasi

Sub kegiayan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator : Tersedianya kebersihan kantor

g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Indikator : Persentase pemenuhan peeliharaan sarana dan prasarana pegawai

Sub kegiatan Penyediaan Jasa Peeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Paak Kendaraan Perorangan Danas dan Kendaraan Dinas Jabatan.

Indikator : Tersedianya terlaksananya pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas.

Sub kegiatan Pemeliharaan Mebel

Indikator : Terlaksananya pemeliharaan mebel Sub kegiatan Peralatan dan Mesin Lainnya

Indikator : Terlaksananya pemeliharaan peralatan dan mesin

Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Indikator : Terlaksananya pemeliharaan gedung

Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Satrana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

Indikator : Terlaksananya pemeliharaan prasarana gedung kantor.

h. Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD

Indikator : Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan DPRD Sub kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD. Indikator : Tersedianya gaji DPRD.

Sub Kegiatan Pelaksanaan Medical Check Up DPRD.

Indikator : Terlaksananya medical check up

i. Kegiatan Layanan Administrasi DPRD. Indikator : Persentase pemenuhan rapat-rapat.

Sub kegiatan Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD. Indikator : Terfasilitasinya rapat-rapat DPRD.

2.2.2. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPR

a. Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD Indikator : Persentase Pembentukan Peraturan Daerah

Sub kegiatan Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah.

Indikator : Terlaksananya pembahasan pra raperda. Sub kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Indikator : Tersedianya raperda

Sub kegiatan Fasiltasi Penyusunan Penjelasana/Kerterangan dan/atau Naskah Akademik.

Indikator : Tersedianya naskah akademik Sub kegiatan Penyusunan Tata Tertib Indikator : Tersedianya tata tertib

b. Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran.

Indikator : Persentase Pemenuhan Pembahasan Anggaran Sub kegiatan Pembahasan KUA dan PPAS.

Indikator : Terlaksananya pembahasan KUA dan PPAS Sub kegiatan Pembahasan Peruabahan KUA dan PPAS.

Indikator : Terlaksananya pembahasan perubahan KUA dan PPAS Sub kegiatan Pembahasan APBD.

Indikator : Terlaksananya pembahasan APBD Sub kegiatan Pembahasan APBD Perubahan.

Indikator : Terlaksananya pembahasan APBD perubahan Sub kegiatan Pembahasan Laporan Semesteran

Indikator : Terlaksananya pembahasan laporan semesteran Sub kegiatan Pembahasan Pertanggung jawaban APBD.

Indikator : Terlaksananya pembahasana pertanggung jawaban APBD

c. Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Indikator : Persentase pemenuhan pengawasan pemerintahan

Sub kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dna Hukum. Indikator : Terlaksananya pengawasan bidang pemerintahan dan hukum

Sub kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur Indikator : Terlaksananya pengawasan bidang infrastruktur.

Sub kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat. Indikator : Terlaksananya pengawasan bidang kesejahteraan rakyat.

Sub kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian Indikator : Terlaksananya pengawasan bidang perekonomian.

Sub kegiatan Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Indikator : Terlaksananya pengawasan tindak lanjut pemeriksaan keuangan.

d. Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD

Indkator : Pesentase pemenuhan kapasitas DPRD Sub kegiatan Bimbingan Teknis DPRD

Indikator : Terlaksananya bimtek dewan.

Sub kegiatanPublikasi dan Dokumentasi Dewan Indikator : Terlaksananya publikasi dan dokumentasi. Sub kegiatan Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi Indikator : Terfasilitasinya kegiatan fraksi.

Sub kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat. Indikator : Jumlah fasilitasi hubungan masyarakat

Sub kegiatan Penyusunan Program Kerja DPRD Indikator : Tersedianya program kerja DPRD.

e. Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat Indikator : Persentase pelaksanaan reses.

Sub kegiatan Kunjungan Kerja Dalam Daerah Indikator : Jumlah laporan kunjungan kerja

Sub kegiatan Penyusunan Pokok-pokok Pikiran DPRD

Indikator : Terlaksananya penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD Sub kegiatan Pelaksanaan Reses.

Indikator : Jumlah dokumen reses.

f. Kegiatan Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik. Indikator : Persentase pemenuhan dokumen kode etik Sub kegiatan Penyusunan Kode Etik DPRD. Indikator : Tersedianya dokumen kode etik.

g. Kegiatan Pembahasan Kerja Sama Daerah.

Indikator : Persentase pemenuhan komunikasi dan publikasi Sub kegiatan Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi. Indikator : Terlaksananya konferensis pers.

h. Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD

Indikator : Persentase pemenuhan koordinasi dan konsultasi DPRD Sub kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD Indikator : Jumlah koordinasi dan konsultasi DPRD

Sub kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja DPRD Indikator : Tersedianya dokumen laporan kinerja DPRD

Indikator tersebut diatas adalah indikator Renstra Tahun 2019-2023 yang mengacu RJPMD Perubahan Pemerintah Daerah Tahun 2019-2023. Program

Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD merupakan program dan kegiatan yang didalam terdapat program prioritas yaitu Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD salah satu kegiatannya adalah Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah, seluruh pencapaian indikator kegiatan dan sub kegiatan seperti tabel berikut :

Tabel 2.7.--

Pencapaian Kinerja Program Pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Tangerang

No.	Indikator	Indikator Kinerja, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	IKK	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian					Proyeksi	Catatan Analisis
No.	Indikator		IKK	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kesesuaian sasaran/program dalam Renja OPD terhadap RKPD dan Renstra OPD terhadap RPJMD
1.	Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, anggaran dan evaluasi kinerja SKPD
		Tersedianya dokumen-dokumen perencanaan	Dok	7	6	7	7	7	7	6	7	-	-	-
		Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	dok	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen laporan keuangan
		Tersedianya pemenuhan gaji ASN	Dok	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-
		Tersedianya dokumen laporan keuangan	Dok	1	1	1	1	1	1	1	1
3.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi pegawai
		Tersedianya pakaian dinas beserta atirbutnya	Stel	350	350	300	300	300	350	350	300
		Jumlah pegawai yang terfasilitasi Bimtek	Orang	50	32	50	50	50	50	32	50
4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tersedianya sarana penunjang kantor
		Tersedianya komponen penerangan kantor	Jenis	5	5	1	1	1	5	5	1
		Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Item	6	7	7	7	7	6	7	5
		Tersedianya peralatan rumah tangga	Jenis	16	16	7	7	7	16	16	5
		Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Jenis	4	4	3	3	3	4	4	3
		Tersedianya bahan bacaan	Jenis	4	4	4	4	4	4	4	4
		Terfasilitasinya jamuan makan tamu	Dus	1969	12100	5000	5000	5000	1948	8695	4061
		Tersedianya laporan kunjungan kerja	Dok	100	140	85	85	90	100	123	85
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tersedianya mebel
		Terlaksananya pengadaan mebel	Item	2	1	3	3	3	2	1	1

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan jasa komunikasi
	Tersedianya jasa komunikasi, sumber air dan listrik	Unit	9	9	10	10	10	9	9	10
	Terlaksananya petugas kebersihan kantor	Orang	16	16	16	16	16	16	16	16
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan pemeliharaan sarana dan prasarana pegawai
	Terlaksananya jasa pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas	item	57	58	4	4	4	57	58	4
	Terlaksananya pemeliharaan mebel	Jenis	5	5	3	3	3	5	5	3
	Terlaksananya pemeliharaan peralatan kantor	Item	7	17	15	15	15	7	17	10
	Terlaksananya pemeliharan gedung	Unit	1	1	1	1	1	1	1	1
	Terlaksananya pemeliharaan/rehab sarana prasarana gedung kantor	Unit	-	-	1	1	1	-	-	1
Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase pemenuhan administrasi keuangan DPRD
	Tersedianya gaji DPRD	Orang	50	50	50	50	50	50	50	50
	Terlaksananya medical check up	Orang	50	50	50	50	50	38	2	16
Layanan Administrasi DPRD	Persentase pemenuhan rapat-rapat DPRD
	Terfasilitasinya rapat-rapat DPRD	Kali	41	41	95	95	95	41	41	85
Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase pemenuhan tugas dan fungsi DPRD
Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase pembentukan peraturan daerah
	Terlaksana pembahasan pra raperda	Keg	-	-	5	5	5	-	-	4
	Tersedianya raperda	Perda	10	11	12	13	14	14	8	8
	Tersedianya naskah akademik draf raperda	Dok	-	-	8	8	8	-	-	7
	Tersedinya tata tertib	Dok	1	1	1	1	1	1	-	-
Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase pemenuhan pembahasan anggaran
	Terlaksananya pembahasan KUA dan PPAS	Kali	1	1	1	1	1	1	1	1
	Terlaksananya pembahasan KUA dan PPAS perubahan	Kali	1	1	1	1	1	1	1	1
	Terlaksananya pembahasan APBD	Kali	1	1	1	1	1	1	1	1
	Terlaksananya pembahasan APBD perubahan	Kali	1	1	1	1	1	1	1	1
	Terlaksananya pembahasan laporan semesteran	Kali	1	1	1	1	1	1	1	1
	Terlaksananya pembahasan Pertanggungjawana APBD	Kali	1	1	1	1	1	1	1	1
Pengawasan Penyelengaraan	Persentase pemenuhan pengawasan

Pemerintahan	pemerintahan
	Terlaksananya pengawasan bidang pemerintahan dan hukum	Kali	4	4	4	4	4	4	4	3
	Terlaksananya pengawasan bidang infrastruktur	Kali	4	4	4	4	4	4	4	3
	Terlaksananya pengawasan bidang kesejahteraan rakyat	Kali	4	4	4	4	4	4	4	3
	Terlaksananya pengawasan bidang perekonomian	Kali	4	4	4	4	4	4	4	3
	Terlaksananya pengawasan tindaklanjut pemeriksaan laporan keuangan	Kali	-	-	4	4	4	-	-	3
Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase pemenuhan kapasitas DPRD
	Terlaksananya bimtek Dewan	Kali	6	6	6	6	6	6	6	5
	Terlaksananya publikasi dan dokumentasi	Kali dan Bulan	110	110	12	12	12	102	104	106
	Terfasilitasinya kegiatan fraksi	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12
	Jumlah fasilitasi hubungan masyarakat	Kali	10	100	100	100	100	90	100	91
	Tersedian program kerja DPRD
Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase pelaksanaan Reses
	Jumlah laporan kunjungan kerja	Lap atau kali	21	50	3	3	3	-	50	-
	Terlaksananya penyusunan pokok- pokok pikiran DPRD	Dok	-	-	100	100	100	-	-	-
	Jumlah dokumen reses	Kali	3	3	3	3	3	2	2	3
Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Persentase pemenuhan dokumen kode etik
	Tersedianya dokumen kode etik	Dok	1	1	1	1	1	1	-	-
Pembahasan Kerja Sama Daerah	Persentase pemenuhan komunikasi dan publikasi
	Terlaksananya konferensi pers	Kali atau Bulan	72	60	12	12	12	51	34	12
Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase pemenuhan koordinasi dan konsultasi DPRD
	Jumlah koordinasi dan konsultasi DPRD	Kali	85	85	85	85	90	77	85	85
	Tersedianya dokumen laporan kinerja DPRD	Dok	1	1	1	1	1	1	-	-

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD

Sekretariat DPRD Kabupaten Tangerang sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang serta Peraturan Bupati Tangerang Nomor 37 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tangerang, secara organisatoris dan manajerial Sekretariat DPRD merupakan fasilitator yang menopang seluruh tugas, fungsi dan kewenangan DPRD dalam melaksanakan kegiatan yang dituangkan dalam rencana kerja tahunan DPRD baik bersifat rutinitas maupun terdapat dalam program dan kegiatan yang telah rencanakan.

Fasilitasi yang diberikan Sekretariat DPRD terhadap pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan DPRD dilakukan mengacu pada pelayanan prima yaitu pelayanan terbaik dengan memperhatikan kebutuhan yang mampu menopang kegiatan DPRD sehingga capaian kinerja dengan hasil memuaskan.

Pelayanan prima merupakan pelayanan yang berdimensi pada ketepatan waktu, kelayakan pelayanan, keramahan dan kesopanan, pelayanan yang cepat, pelayanan terhadap informasi, profesionalisme SDM dan pelayanan terkait dengan kondisi dan lingkungan tempat aktivitas akan dilaksanakan.

Sekretariat DPRD sebagai fasilitator menyadari sepenuhnya akan hal tersebut, semua dimensi telah diupayakan dan dilaksanakan oleh seluruh jajaran Sekretariat DPRD dengan segala kemampuan yang ada. Namun demikian dalam rentang pelaksanaan fasilitasi terhadap DPRD terdapat beberapa permasalahan dan hambatan yang mengganggu jalan fasilitasi walaupun secara keseluruhan tidak mengganggu pelaksanaan kinerja DPRD.

Beberapa isu-isu penting atau permasalahan dan hambatan yang terjadi dalam melakukan fasilitasi terhadap DPRD antara lain :

1. Belum optimalnya perencanaan dan penganggaran disetiap bagian.

2. Belum optimalnya koordinasi baik dengan DPRD, antar bagian maupun dengan instansi/dinas/lembaga lainnya.

3. Kurangnya komunikasi yang berkelanjutan antara DPRD, antar bagian maupun dengan instansi/dinas/lembaga terkait dengan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD.

4. Perlu adanya perbaikan dan peningkatan profesionalisme aparatur baik dari segi kualitas maupun kuantitas.

5. Minimnya SDM yang sesuai dengan bidang pendidikan (Hukum, Akuntansi, Komputer, Kearsipan dan lain-lain).

6. Belum optimalnya monitoring dan evaluasi yang telah dilaksanakan terhadap semua aspek yang menunjang kinerja DPRD.

7. Sebagai organisasi yang memfasilitasi kegiatan DPRD, Sekretariat DPRD menyadari bahwa tanggungjawab keberhasilan pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan DPRD merupakan implementasi dari harapan dan keinginan masyarakat luas serta bertujuan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun demikian untuk dapat melakukan fasilitasi terhadap DPRD tersebut agar berjalan sesuai dengan harapan terdapat tantangan yang dihadapi oleh seluruh jajaran Sekretariat DPRD antara lain :

1. Pada aspek perencanaan dan anggaran, perlu adanya kematangan dalam rencana anggaran maupun rencana pelaksanaan kegiatan.

2. Pada aspek koordinasi, perlu adanya kesinambungan dan kemampuan aparatur dalam melakukan koordinasi.

3. Pada aspek komunikasi, diperlukan peningkatan kemampuan komunikasi aparatur pada semua bidang.

4. Pada aspek SDM, diperlukan peningkatan profesionalisme dari segi kualitas maupun kuantitas.

5. Pada aspek profesionalisme, adanya penempatan pegawai sesuai dengan bidang pendidikan yang dimiliki.

6. Pada aspek monitoring dan evaluasi, optimalisasi monitoring dan evaluasi terhadap check and recheck serta laporan pelaksanaan program dan kegiatan.

Dengan memperhatikan hal-hal antara lain sebagaimana diatas, Sekretariat DPRD berupaya membuat suatu rekomendasi dan catatan untuk ditindaklanjuti oleh seluruh jajaran Sekretariat DPRD yaitu Fasilitasi program dan kegiatan terhadap DPRD sesuai tugas, fungsi dan kewenangan agar melalui perencanaan dan penganggaran yang akurat, tepat dan cepat, meningkatkan koordinasi dan komunikasi, peningkatan profesionalisme aparatur melalui pendidikan formal maupun non formal, peningkatan monitoring dan evaluasi sebelum dan sesudah pelaksanaan kegiatan serta membuat laporan yang akuntabel dan transparan.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Berdasarkan pagu indikatif KUA PPAS Tahun 2021 dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tangerang, Sekretariat DPRD untuk Tahun 2022 mendapat alokasi anggaran pagu indikatif sebesar Rp. 123.434.209.000,- yang dialokasikan untuk program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota sebesar Rp. 00.000.000.000,-. Dan program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD sebesar sebesar Rp. 00.000.000.000,-

Berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, Tahun 2021 dan 2022 Sekretariat DPRD melaksanakan 2 program, 17 Kegiatan dan 51 sub kegiatan yaitu :

1. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Program ini meliputi 9 kegiatan dengan 24 sub kegiatan hasil koordinasi dan pemetaan bersama dengan Bappeda. Kegiatan dan sub kegiatan

tersebut sudah mulai dilaksanakan pada Tahun 2021. Alokasi anggaran untuk 9 kegiatan dan 24 sub kegiatan sebesar Rp. 00.000.000.000,- namun demikian anggaran tersebut secara keseluruhan belum menopang terhadap fasilitasi tugas dan fungsi DPRD, diperkirakan akan bertambah pada saat perubahan anggaran.

2. Program Dan program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD.

Program ini meliputi 8 kegiatan dengan 27 sub kegiatan merupakan program program yang langsung memfasilitasi kegiatan DPRD. Alokasi anggaran untuk 8 kegiatan dan 27 sub kegiatan sebesar Rp. 00.000.000.000,- anggaran tersebut secara keseluruhan belum menopang terhadap fasilitasi tugas dan fungsi DPRD, diperkirakan akan bertambah pada saat perubahan anggaran.

Mengacu pada hasil reviu BPKAD yang dilaksanakan di Hotel Lemo serta masih adanya wabah pandemi Covid-19, atas pertimbangan tersebut penganggaran Tahun 2022 oleh BPKAD dihitung secara lebih detil dan terperinci yang pada akhir semua OPD mengdapatkan rasionalisasi anggaran termasuk Sekretariat DPRD walaupun tidak secara signifikan. Hal ini tentunya berkaitan dengan aktivitas dan kegiatan dewan yang memerlukan alokasi anggaran yang berbeda dari OPD lain. Hasil rasionalisasi oleh BPKAD untuk Tahun 2022 maka Sekretariat DPRD mendapat alokasi anggaran yang sudah tercantum dalam SIPD sebesar Rp. 122.874.062.138,- dari pagu indikatif awal sebesar Rp. 123.434.209.000,- atau berkurang sebesar Rp. 560.146.862,-

Review sebagaimana paparan diatas sudah merujuk pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Permendagri 90 Tahun 2019.

Terbitnya Permendagri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah yang berlaku secara nasional menghendaki adanya perubahan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang disesuaikan dengan permendagri tersebut dengan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah atau SIPD yang dirancang oleh Kemendagri. Penerapan SIPD dimaksud harus sudah berjalan pada Tahun 2021 secara nasional dengan penyesuaian program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditentukan oleh Kemendagri untuk seluruh pemerintah daerah termasuk untuk OPD yang ada didaerah.

Sekretariat DPRD Kabupaten Tangerang sebagai salah satu perangkat daerah pada Tahun 2021 telah berkoordinasi secara intensif dengan OPD terkait

dalam hal ini dengan Bappeda untuk memetakan dan menetapkan kegiatan dan sub kegiatan mengacu pada Permendagri 90 Tahun 2019 serta disesuaikan dengan kebutuhan fasilitasi tugas dan fungsi DPRD.

Mengacu pada Permendagri 90 Tahun 2019 serta memperhatikan hasil pemetaan kegiatan dan sub kegiatan, Sekretariat DPRD mengelola 2 program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan

9 kegiatan dialokasikan pada 25 sub kegiatan dan Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD dengan 8 kegiatan dialokasikan pada 27 sub kegiatan.

Melalui 2 program, 17 kegiatan dan 51 sub kegiatan yang dikelola oleh Sekretariat DPRD, agar semua program, kegiatan dan sub kegiatan diperlukan adanya anggaran guna menunjang keberhasilan pelaksanaan kegiatan. Anggaran program, kegiatan dan sub kegiatan yang merupakan pagu indikatif dari TAPD atau Bappeda untuk Tahun 2022 sebesar Rp. 123.434.209.000,- dialokasikan untuk program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp. 00.000.000.000,- dan program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD sebesar Rp. 00.000.000.000,-. Pagu anggaran sebesar Rp. 123.434.209.000,- mengalami perubahan dan rasionalisasi oleh BPKA yaitu sebesar Rp. 122.874.062.138,- atau berkurang sebesar Rp. 560.146.862,-

Anggatan sebesar Rp. 122.874.062.138,- merupakan estimasi kebutuhan pelaksanaan program dan kegiatan yang dialokasi pada program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp. 00.000.000.000,- dan program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD sebesar Rp. 00.000.000.000,-

Estimasi rincian anggaran tersebut sesuai kebutuhan untuk 2 program, 17 kegiatan dan 51 sub kegiatan dapat dilihat seperti pada tabel :

Tabel 2.8.

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022 Sekretariat DPRD Kabupaten Tangerang

Sesuai Permendagri 90 Tahun 2019

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Persentase kesesuaian sasaran/program dalam Renja OPD terhadap RKPD dan			Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Persentase kesesuaian sasaran/program dalam Renja OPD terhadap RKPD dan
			Renstra OPD					Renstra OPD
			terhadap RPJMD					terhadap RPJMD
	Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, anggaran dan		157.443.520	Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, anggaran dan		157.443.520
			evaluasi kinerja					evaluasi kinerja
			SKPD					SKPD
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Tersedianya dokumen- dokumen perencanaan	7 dokumen	146.788.520	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Tersedianya dokumen- dokumen perencanaan	7 dokumen	146.788.520
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja		Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1 dokumen	10.655.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja		Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1 dokumen	10.655.000
	SKPD					SKPD
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase pemenuhan dokumen laporan keuangan		9.151.771.442	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase pemenuhan dokumen laporan keuangan		9.151.771.442

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya pemenuhan gaji ASN	1 dokumen	9.143.721.602	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya pemenuhan gaji ASN	1 dokumen	9.143.721.602
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan/Triwulan/ Semesteran SKPD	Tersedianya dokumen laporan keuangan	1 dokumen	8.050.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan/Triwulan/ Semesteran SKPD	Tersedianya dokumen laporan keuangan	1 dokumen	8.050.000
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi pegawai		1.194.890.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi pegawai		1.194.890.000
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya pakaian dinas beserta atirbutnya	300 stel	865.290.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya pakaian dinas beserta atirbutnya	300 stel	865.290.000
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang terfasilitasi Bimtek	52 orang	329.600.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang terfasilitasi Bimtek	52 orang	329.600.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tersedianya sarana penunjang kantor		00.000.000.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tersedianya sarana penunjang kantor		00.000.000.000
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen penerangan kantor	1 jenis	72.548.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen penerangan kantor	1 jenis	72.548.000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	7 jenis	447.970.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	7 jenis	447.970.000
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	7 jenis	508.902.900	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	7 jenis	508.902.900
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	3 jenis	223.986.900	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	3 jenis	223.986.900
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan	4 jenis	225.546.400	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan	4 jenis	225.546.400
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terfasilitasinya jamuan makan tamu	5000 dus	894.800.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terfasilitasinya jamuan makan tamu	5000 dus	894.800.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya laporan kunjungan kerja	88 kali	00.000.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya laporan kunjungan kerja	88 kali	00.000.000.000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tersedianya mebel		98.140.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tersedianya mebel		98.140.000

Pengadaan Mebel	Terlaksananya pengadaan mebel	3 item	98.140.000	Pengadaan Mebel	Terlaksananya pengadaan mebel	3 item	98.140.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan jasa komunikasi		546.000.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan jasa komunikasi		546.000.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi	10 unit	60.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi	10 unit	60.000.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terlaksananya kebersihan kantor	16 orang	486.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terlaksananya kebersihan kantor	16 orang	486.000.000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan pemeliharaan sarana dan prasarana pegawai		1.635.698.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan pemeliharaan sarana dan prasarana pegawai		1.635.698.000
Penyediaan Jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terlaksananya pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas	4 item	753.201.800	Penyediaan Jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terlaksananya pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas	4 item	753.201.800
Pemeliharaan Mebel	Terlaksananya pemeliharaan mebel	3 item	56.000.000	Pemeliharaan Mebel	Terlaksananya pemeliharaan mebel	3 item	56.000.000
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan peralatan dan mesin	15 item	143.500.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan peralatan dan mesin	15 item	143.500.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya pemeliharan gedung	1 unit	434.996.600	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya pemeliharan gedung	1 unit	434.996.600
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan prasarana gedung kantor	1 unit	248.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan prasarana gedung kantor	1 unit	248.000.000
Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase pemenuhan administrasi keuangan DPRD		00.000.000.000	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase pemenuhan administrasi keuangan DPRD		00.000.000.000
Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Tersedianya gaji DPRD	50 orang	00.000.000.000	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Tersedianya gaji DPRD	50 orang	00.000.000.000
Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Terlaksananya medical check up	50 orang	178.750.000	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Terlaksananya medical check up	50 orang	178.750.000
Layanan Administrasi DPRD	Persentase pemenuhan rapat-		1.830.890.000	Layanan Administrasi DPRD	Persentase pemenuhan rapat-		1.830.890.000

	rapat DPRD				rapat DPRD
Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Terfasilitasinya rapat- rapat DPRD	95 kali	1.830.890.000	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Terfasilitasinya rapat- rapat DPRD	95 kali	1.830.890.000
Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase pemenuhan tugas dan fungsi DPRD		00.000.000.000	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase pemenuhan tugas dan fungsi DPRD		00.000.000.000
Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase pembentukan peraturan daerah		3.520.284.300	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase pembentukan peraturan daerah		3.520.284.300
Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Terlaksana pembahasan pra raperda	2 kegiatan	464.049.200	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Terlaksana pembahasan pra raperda	2 kegiatan	464.049.200
Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Tersedianya raperda	16 perda	2.305.634.000	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Tersedianya raperda	16 perda	2.305.634.000
Fasilitasi Penyusunan Pejelasan/ Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Tersedianya naskah akademik	8 dokumen	716.743.000	Fasilitasi Penyusunan Pejelasan/ Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Tersedianya naskah akademik	8 dokumen	716.743.000
Penyusunan Tata Tertib DPRD	Tersedinya tata tertib	1 dokumen	33.858.100	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Tersedinya tata tertib	1 dokumen	33.858.100
Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase pemenuhan pembahasan anggaran		975.838.080	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase pemenuhan pembahasan anggaran		975.838.080
Pembahasan KUA dan PPAS	Terlaksananya pembahasan KUA dan PPAS	1 kali	155.769.520	Pembahasan KUA dan PPAS	Terlaksananya pembahasan KUA dan PPAS	1 kali	155.769.520
Pembahasan Perubahan KUA dan PPAS	Terlaksananya pembahasan KUA dan PPAS perubahan	1 kali	155.769.520	Pembahasan Perubahan KUA dan PPAS	Terlaksananya pembahasan KUA dan PPAS perubahan	1 kali	155.769.520
Pembahasan APBD	Terlaksananya pembahasan APBD	1 kali	155.769.520	Pembahasan APBD	Terlaksananya pembahasan APBD	1 kali	155.769.520
Pembahasan APBD Perubahan	Terlaksananya pembahasan APBD perubahan	1 kali	155.769.520	Pembahasan APBD Perubahan	Terlaksananya pembahasan APBD perubahan	1 kali	155.769.520
Pembahasan Laporan Semester	Terlaksananya pembahasan laporan semesteran	2 kali	76.940.000	Pembahasan Laporan Semester	Terlaksananya pembahasan laporan semesteran	2 kali	76.940.000
Pembahasan Pertanggung Jawaban APBD	Terlaksananya pembahasan Pertanggungjawana APBD	1 kali	275.820.000	Pembahasan Pertanggung Jawaban APBD	Terlaksananya pembahasan Pertanggungjawana APBD	1 kali	275.820.000

Pengawasan Penyelengaraan Pemerintahan	Persentase pemenuhan pengawasan pemerintahan		1.109.792.000	Pengawasan Penyelengaraan Pemerintahan	Persentase pemenuhan pengawasan pemerintahan		1.109.792.000
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Terlaksananya pengawasan bidang pemerintahan dan hukum	4 kali	245.922.000	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Terlaksananya pengawasan bidang pemerintahan dan hukum	4 kali	245.922.000
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Terlaksananya pengawasan bidang infrastruktur	4 kali	253.104.000	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Terlaksananya pengawasan bidang infrastruktur	4 kali	253.104.000
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Terlaksananya pengawasan bidang kesejahteraan rakyat	4 kali	232.740.000	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Terlaksananya pengawasan bidang kesejahteraan rakyat	4 kali	232.740.000
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Terlaksananya pengawasan bidang perekonomian	4 kali	260.286.000	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Terlaksananya pengawasan bidang perekonomian	4 kali	260.286.000
Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Terlaksananya pengawasan tindaklanjut pemeriksaan laporan keuangan	2 kali	117.740.000	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Terlaksananya pengawasan tindaklanjut pemeriksaan laporan keuangan	2 kali	117.740.000
Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase pemenuhan kapasitas DPRD		7.607.372.000	Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase pemenuhan kapasitas DPRD		7.607.372.000
Bimbingan Teknis DPRD	Terlaksananya bimtek Dewan	6 kali	1.914.000.000	Bimbingan Teknis DPRD	Terlaksananya bimtek Dewan	6 kali	1.914.000.000
Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Terlaksananya publikasi dan dokumentasi	12 bulan	798.900.000	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Terlaksananya publikasi dan dokumentasi	12 bulan	798.900.000
Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Terfasilitasinya kegiatan fraksi	12 bulan	792.240.000	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Terfasilitasinya kegiatan fraksi	12 bulan	792.240.000
Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah fasilitasi hubungan masyarakat	100 kali	4.053.520.000	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah fasilitasi hubungan masyarakat	100 kali	4.053.520.000
Penyusunan Program Kerja DPRD	Tersedian program kerja DPRD	1 dokumen	48.712.000	Penyusunan Program Kerja DPRD	Tersedian program kerja DPRD	1 dokumen	48.712.000
Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase pelaksanaan Reses		8.643.067.120	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase pelaksanaan Reses		8.643.067.120
Kunjungan Kerja Dalam Daerah	Jumlah laporan kunjungan kerja	3 kali	643.089.000	Kunjungan Kerja Dalam Daerah	Jumlah laporan kunjungan kerja	3 kali	643.089.000
Penyusunan Pokok-pokok Pikiran DPRD	Terlaksananya penyusunan pokok- pokok pikiran DPRD	3 kali	62.199.320	Penyusunan Pokok-pokok Pikiran DPRD	Terlaksananya penyusunan pokok- pokok pikiran DPRD	3 kali	62.199.320

Pelaksanaan Reses	Jumlah dokumen reses	3 kali	7.937.778.800	Pelaksanaan Reses	Jumlah dokumen reses	3 kali	7.937.778.800
Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Persentase pemenuhan dokumen kode etik		28.123.100	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Persentase pemenuhan dokumen kode etik		28.123.100
Penyusunan Kode Etik DPRD	Tersedianya dokumen kode etik	1 dokumen	28.123.100	Penyusunan Kode Etik DPRD	Tersedianya dokumen kode etik	1 dokumen	28.123.100
Pembahasan Kerja Sama Daerah	Persentase pemenuhan komunikasi dan publikasi		199.000.00	Pembahasan Kerja Sama Daerah	Persentase pemenuhan komunikasi dan publikasi		199.000.00
Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Terlaksananya konferensi pers	12 bulan	199.000.00	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Terlaksananya konferensi pers	12 bulan	199.000.00
Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase pemenuhan koordinasi dan konsultasi DPRD		00.000.000.000	Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase pemenuhan koordinasi dan konsultasi DPRD		00.000.000.000
Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah koordinasi dan konsultasi DPRD	85 kali	00.000.000.000	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah koordinasi dan konsultasi DPRD	90 kali	00.000.000.000
Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Tersedianya dokumen laporan kinerja DPRD	1 dokumen	63.690.000	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Tersedianya dokumen laporan kinerja DPRD	1 dokumen	63.690.000

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sekretariat DPRD Kabupaten Tangerang sebagai fasilitator berbagai kegiatan DPRD dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya melalui Permendagri 90 Tahun 2019 telah memetakan program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2022 yang memfasilitasi aktivitas dewan baik yang berkaitan langsung dengan kepentingan dewan maupun kegiatan penunjang guna kelancaran dan keberhasilan tugas dan fungsi DPRD.

Pada Tahun 2022 Sekretariat DPRD direncanakan akan mengelola program dan kegiatan terdiri atas 2 program, 19 Kegiatan dan 51 sub kegiatan. Dengan demikian Tahun 2022 Sekretariat DPRD tidak menampung serta mengelola kegiatan yang berasal maupun atas usulan pemangku kepentingan, kelompok masyarakat terkait langsung pelayanan provinsi, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi atau dari stakeholder lainnya.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Dalam rangka meningkatkan peran dan tanggungjawab lembaga perwakilan rakyat daerah untuk mengembangkan kehidupan demokrasi, menjamin keterwakilan rakyat dan daerah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya serta mengembangkan mekanisme check and balance antara DPRD dan Pemerintah Daerah serta meningkatkan kualitas, produktivitas dan kinerja anggota DPRD demi terwujudnya keadilan dan kesejahteraan masyarakat luas. Mekanisme check and balance dilandasi pada prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa serta sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap tugas, fungsi dan wewenang DPRD sebagai cerminan representatif lembaga perwakilan rakyat.

DPRD dalam kapasitasnya sebagai penyelenggara pemerintah daerah mempunyai kedudukan yang sama dengan pemerintah daerah dalam membangun dan mengusahakan dukungan dalam penetapan kebijakan pemerintah daerah yang menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakat sehingga kebijakan yang dihasilkan dapat diterima dan dirasakan oleh masyarakat.

Atas dasar hal itu guna meningkatkan kualitas, produktivitas dan kinerja DPRD dalam mewujudkan peran DPRD dalam menjalankan check and balance terhadap kebijakan pemerintah daerah, Sekretariat DPRD seperti yang tertuang dalam Peraturan Bupati Tangerang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah merupakan fasilitator dalam upaya menunjang tugas, fungsi dan wewenang DPRD dalam menjalankan berbagai aktivitas dan kegiatan untuk mencapai kinerja yang maksimal sebagai pengemban amanah rakyat.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja

Memperhatikan hal tersebut diatas serta berdasarkan Rencana Strategis Sekretariat DPRD Tahun 2019-2023 yang telah ditetapkan, bahwa Sekretariat DPRD selama kurun waktu 5 tahun kedepan telah menetapkan 3 tujuan sebagai berikut :

1. Peningkatan Kinerja Fasilitasi Sekretariat DPRD melalui prefesionalisme Sumber Daya Aparatur Sekretariat DPRD Kabupaten Tangerang.

2. Peningkatan hasil laporan kegiatan DPRD dan Sekretariat DPRD yang akuntabel.

3. Meningkatkan produk hukum daerah yang dihasilkan DPRD. Dari 3 tujuan tersebut ditetapkan 3 sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan fasilitasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kabupaten Tangerang.

2. Mendorong perencanaan dan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.

3. Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tangerang.

3.3. Program dan Kegiatan

Rencana Kerja Sekretariat DPRD Tahun 2021 merupakan implementasi dari pelaksanaan Rencana Strategis Sekretariat DPRD Tahun 2019–2023. Program-program yang disusun dalam Rencana Kerja ini merupakan penerapan dari Permendagri Nomor

90 Tahun 2019 yang dimutahirkan dengan Permendagri Nomor 050 Tahun 2020 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah dan Perpres 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional dan Peraturan Bupati Tangerang Nomor 85 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tangerang sebagai upaya yang dilaksanakan dalam rangka mencapai visi yang telah ditetapkan.

Dengan tetap berpedoman kepada Rencana Strategis organisasi yang telah disepakati, maka untuk Tahun Anggaran 2021 Sekretariat DPRD Kabupaten Tangerang berpedoman pada Permendagri 90 Tahun 2019 menetapkan 2 Program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan 9 kegiatan yang

meliputi 25 sub kegiatan dan Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD dengan 8 kegiatan yang meliputi 27 sub kegiatan sebagai berikut :

❖ Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas dari 9 kegiatan dengan 25 sub kegiatan, sebagai berikut :

1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah, diarahkan pada sub kegiatan :

• Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.

• Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, diarahkan pada sub kegiatan :

• Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.

• Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran

3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, diarahkan pada sub kegiatan :

• Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya.

• Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.

4. Administrasi Umum Perangkat Daerah, diarahkan pada sub kegiatan :

• Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.

• Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.

• Penyediaan Peralatan Rumah Tangga.

• Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan.

• Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.

• Fasilitasi Kunjungan Tamu.

• Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, diarahkan pada sub kegiatan :

• Pengadaan Mebel.

6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, diarahkan pada sub kegiatan :

• Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.

• Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, diarahkan pada sub kegiatan :

• Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.

• Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar.

• Pemeliharaan Mebel.

• Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.

• Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

• Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

8. Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD, diarahkan pada sub kegiatan :

• Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD.

• Pelaksanaan Medical Check Up DPRD.

9. Layanan Administrasi DPRD, diarahkan pada sub kegiatan :

• Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD.

❖ Program Dukungan Tugas dan Fungsi DPRD, terdiri atas dari 8 kegiatan dengan 27 sub kegiatan, sebagai berikut :

1. Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD, diarahkan pada sub kegiatan :

• Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah.

• Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah.

• Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik.

• Penyusunan Tata Tertib DPRD.

2. Pembahasan Kebijakan Anggaran, diarahkan pada sub kegiatan :

• Pembahasan KUA dan PPAS.

• Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS.

• Pembahasan APBD.

• Pembahasan APBD Perubahan.

• Pembahasan Laporan Semester.

• Pembahasan Pertanggungjawaban APBD.

3. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan, diarahkan pada sub kegiatan :

• Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum.

• Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur.

• Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat.

• Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian.

• Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan

4. Peningkatan Kapasitas DPRD, diarahkan pada sub kegiatan :

• Bimbingan Teknis DPRD.

• Publikasi dan Dokumentasi Dewan.

• Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi.

• Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat.

• Penyusunan Program Kerja DPRD.

5. Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat, diarahkan pada sub kegiatan :

• Kunjungan Kerja dalam Daerah.

• Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD.

• Pelaksanaan Reses.

6. Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD, diarahkan pada sub kegiatan :

• Penyusunan Kode Etik DPRD.

7. Pembahasan Kerja Sama Daerah, diarahkan pada sub kegiatan :

• Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi,

8. Fasilitasi Tugas DPRD, diarahkan pada sub kegiatan :

• Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD.

• Penyusunan Laporan Kinerja.

Program dan kegiatan seperti tercantum diatas merupakan estimasi kegiatan untuk Tahun 2022 yang mengacu pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019. Program, kegiatan dan sub kegiatan dimungkinkan akan mengalami perubahan apabila dirasa dapat mengakomodir fasilitasi kegiatan DPRD dan disesuaikan dengan kebutuhan Sekretariat DPRD. Rumusan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2022 dan perkiraan maju Tahun 2023 dapat dilihat seperti tabel berikut :

Tabel 3.1.

Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan SKPD Tahun 2022 Xxx Xxxxxxxan Maju Tahun 2023

Kode

Unsur Pendukung Urusan Pemerintah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program Kegiatan

Rencana Tahun 2022

Catatang Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023

Lokasi

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

Sumber Dana

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Persentase kesesuaian sasaran/program dalam Renja OPD terhadap RKPD dan Renstra OPD

terhadap RPJMD

Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, anggaran dan evaluasi

kinerja SKPD

157.443.520

157.444.000

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Tersedianya dokumen- dokumen perencanaan

7 dokumen

146.788.520

7 dokumen

146.789.000

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan

Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

1 dokumen

10.655.000

1 dokumen

10.655.000

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Persentase pemenuhan

dokumen laporan keuangan

9.151.771.442

00.000.000.000

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Tersedianya pemenuhan gaji ASN

1 dokumen

9.143.721.602

1 dokumen

00.000.000.000

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan/Triwulan/

Semesteran SKPD

Tersedianya dokumen laporan keuangan

1 dokumen

8.050.000

1 dokumen

8.050.000

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Persentase pemenuhan administrasi pegawai

1.194.890.000

1.760.254.000

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

Tersedianya pakaian dinas beserta atirbutnya

300 stel

865.290.000

300 stel

1.430.654.000

Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Jumlah pegawai yang terfasilitasi Bimtek

52 orang

329.600.000

52 orang

329.600.000

Administrasi Umum Perangkat Daerah

Persentase tersedianya sarana penunjang kantor

00.000.000.000

Penyediaan Komponen Instalasi

Tersedianya komponen

1 jenis

72.548.000

1 jenis

74.362.623

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

penerangan kantor

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor

7 jenis

447.970.000

7 jenis

527.075.295

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Tersedianya peralatan rumah tangga

7 jenis

508.902.900

7 jenis

521.625.473

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Tersedianya barang cetakan dan penggandaan

3 jenis

223.986.900

3 jenis

230.706.610

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Tersedianya bahan bacaan

4 jenis

225.546.400

4 jenis

231.260.500

Fasilitasi Kunjungan Tamu

Terfasilitasinya jamuan makan tamu

5000 dus

894.800.000

5000 dus

917.170.000

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Tersedianya laporan kunjungan kerja

88 kali

00.000.000.000

88 kali

00.000.000.000

Pengadaan Barang Milik

Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Persentase tersedianya mebel

98.140.000

101.084.200

Pengadaan Mebel

Terlaksananya pengadaan mebel

3 item

98.140.000

3 item

101.084.200

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Persentase pemenuhan jasa komunikasi

546.000.000

564.661.200

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Tersedianya jasa komunikasi

10 unit

60.000.000

10 unit

61.500.000

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Terlaksananya kebersihan kantor

16 orang

486.000.000

16 orang

503.061.200

Pemeliharaan Barang Milik

Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Persentase pemenuhan pemeliharaan sarana dan prasarana pegawai

1.635.698.000

1.790.144.208

Penyediaan Jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau

Kendaraan Dinas Jabatan

Terlaksananya pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas

4 item

753.201.800

4 item

844.160.000

Pemeliharaan Mebel

Terlaksananya pemeliharaan mebel

3 item

56.000.000

3 item

57.400.000

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Terlaksananya pemeliharaan peralatan dan mesin

15 item

143.500.000

15 item

147.087.500

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Terlaksananya pemeliharan gedung

1 unit

434.996.600

1 unit

487.296.708

Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor

atau Bangunan Lainnya

Terlaksananya pemeliharaan prasarana gedung kantor

1 unit

248.000.000

1 unit

254.200.000

Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD

Persentase pemenuhan

administrasi keuangan DPRD

00.000.000.000

Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD

Tersedianya gaji DPRD

50 orang

00.000.000.000

50 orang

00.000.000.000

Pelaksanaan Medical Check Up DPRD

Terlaksananya medical check up

50 orang

178.750.000

50 orang

178.750.000

Layanan Administrasi DPRD

Persentase pemenuhan rapat-rapat DPRD

1.830.890.000

2.526.705.975

Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD

Terfasilitasinya rapat-rapat DPRD

95 kali

1.830.890.000

95 kali

2.526.705.975

Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan

Fungsi DPRD

Persentase pemenuhan tugas dan fungsi DPRD

00.000.000.000

Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD

Persentase pembentukan peraturan daerah

3.520.284.300

4.349.000.850

Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah

Terlaksana pembahasan pra raperda

5 kegiatan

464.049.200

5 kegiatan

475.680.975

Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah

Tersedianya raperda

16 perda

2.305.634.000

16 perda

2.897.796.975

Fasilitasi Penyusunan Pejelasan/

Keterangan dan/atau Naskah Akademik

Tersedianya naskah akademik

8 dokumen

716.743.000

8 dokumen

940.800.000

Penyusunan Tata Tertib DPRD

Tersedinya tata tertib

1 dokumen

33.858.100

1 dokumen

34.722.900

Pembahasan Kebijakan Anggaran

Persentase pemenuhan pembahasan anggaran

1.111.597.500

1.142.220.225

Pembahasan KUA dan PPAS

Terlaksananya pembahasan KUA dan PPAS

1 dokumen

179.690.000

1 dokumen

185.080.700

Pembahasan Perubahan KUA dan PPAS

Terlaksananya pembahasan KUA dan PPAS perubahan

1 dokumen

179.690.000

1 dokumen

185.080.700

Pembahasan APBD

Terlaksananya pembahasan APBD

1 dokumen

179.690.000

1 dokumen

185.080.700

Pembahasan APBD Perubahan

Terlaksananya pembahasan APBD perubahan

1 dokumen

179.690.000

1 dokumen

185.080.700

Pembahasan Laporan Semester

Terlaksananya pembahasan laporan semesteran

2 dokumen

90.840.000

2 dokumen

90.840.000

Pembahasan Pertanggung Jawaban APBD

Terlaksananya pembahasan Pertanggungjawana APBD

1 dokumen

301.997.500

1 dokumen

311.057.425

Pengawasan Penyelengaraan Pemerintahan

Persentase pemenuhan

pengawasan pemerintahan

1.109.792.000

1.746.727.100

Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum

Terlaksananya pengawasan bidang pemerintahan dan hukum

4 kali

245.922.000

4 kali

390.771.000

Pengawasan Urusan

Pemerintahan Bidang Infrastruktur

Terlaksananya pengawasan bidang infrastruktur

4 kali

253.104.000

4 kali

391.921.050

Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang

Kesejahteraan Rakyat

Terlaksananya pengawasan bidang kesejahteraan rakyat

4 kali

232.740.000

4 kali

424.294.650

Pengawasan Urusan

Pemerintahan Bidang Perekonomian

Terlaksananya pengawasan bidang perekonomian

4 kali

260.286.000

4 kali

393.064.950

Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan

Oleh Badan Pemeriksa Keuangan

Terlaksananya pengawasan tindaklanjut pemeriksaan laporan keuangan

4 kali

117.740.000

4 kali

146.675.450

Peningkatan Kapasitas DPRD

Persentase pemenuhan kapasitas DPRD

7.607.372.000

6.016.724.600

Bimbingan Teknis DPRD

Terlaksananya bimtek Dewan

6 kali

1.914.000.000

6 kali

1.961.850.000

Publikasi dan Dokumentasi Dewan

Terlaksananya publikasi dan dokumentasi

12 bulan

798.900.000

12 bulan

333.205.000

Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi

Terfasilitasinya kegiatan fraksi

12 bulan

792.240.000

12 bulan

999.990.000

Penyelenggaraan Hubungan

Masyarakat

Jumlah fasilitasi hubungan masyarakat

100 kali

4.053.520.000

100 kali

2.671.717.000

Penyusunan Program Kerja DPRD

Tersedian program kerja DPRD

1 dokumen

48.712.000

1 dokumen

49.962.600

Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat

Persentase pelaksanaan Reses

8.643.067.120

8.295.025.000

Kunjungan Kerja Dalam Daerah

Jumlah laporan kunjungan kerja

3 kali

643.089.000

3 kali

256.250.000

Penyusunan Pokok-pokok Pikiran DPRD

Terlaksananya penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD

3 kali

62.199.320

3 kali

63.755.000

Pelaksanaan Reses

Jumlah dokumen reses

3 kali

7.937.778.800

3 kali

7.975.020.000

Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD

Persentase pemenuhan dokumen kode etik

28.123.100

29.549.879

Penyusunan Kode Etik DPRD

Tersedianya dokumen kode etik

1 dokumen

28.123.100

1 dokumen

29.549.879

Pembahasan Kerja Sama

Daerah

Persentase pemenuhan komunikasi dan publikasi

199.000.00

191.580.000

Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi

Terlaksananya konferensi pers

12 bulan

199.000.00

12 bulan

191.580.000

Fasilitasi Tugas DPRD

Persentase pemenuhan koordinasi dan konsultasi

DPRD

00.000.000.000

Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD

Jumlah koordinasi dan konsultasi DPRD

85 kali

00.000.000.000

90 kali

00.000.000.000

Penyusunan Laporan Kinerja DPRD

Tersedianya dokumen laporan kinerja DPRD

1 dokumen

63.690.000

1 dokumen

63.690.000

3.3. Target Kinerja Program dan Kegiatan

Sebagaimana termuat dalam penyusunan rencana kerja yang mengisyaratkan adanya perbaikan dalam pencapaian hasil dari program dan kegiatan, sebagai bahan evaluasi, mampu memperbaiki kinerja jajaran Sekretariat DPRD dan juga menjadi tolok ukur secara objektif sesuai dengan indikator yang telah ditentukan, maka untuk Tahun 2022 dengan memperhatikan hasil pencapaian realisasi program dan kegiatan Tahun 2020 yang termuat dalam monev serta dengan berpedoman pada Permendagri Nomor

90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah serta, maka perkiraan/estimasi target kinerja dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel :

Target Program dan Kegiatan 2022 Permendagri Nomor 90 Tahun 2019

No.	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Realisasi
No.	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Fisik (%)	Keu (%)
I.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
1.	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	-	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	90	81,07
	-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	90	91,42
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
	-	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	95,00	92,80
	-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan/Triwulan/ Semesteran SKPD	93,60	90,00
3.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
	-	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	100	91,46
	-	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	91,90	88,15
4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah
	-	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	90,00	84,24
	-	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	90,00	87,15
	-	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	90,00	81,30
	-	Pengadaan Barang Cetakan dan Penggandaan	90,00	86,45
	-	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	90,00	70,66
	-	Fasilitasi Kunjungan Tamu	90,00	85,90
	-	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	90,00	89,11
5.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

	-	Pengadaan Mebel	100	89,55
6.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
	-	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listri	100	90,22
		Penyediaan Jasa Pelayana Umum Kantor	100	92,44
7.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
	-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	100	71,90
	-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharan dan Perijinan Alat Besar	100	89,90
	-	Pemeliharaan rutin/berkala Meubelair	100	73,25
	-	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100	77,85
	-	Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100	77,25
	-	Pemeliharaan atau Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100	87,40
8.	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD
	-	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	90	89,62
	-	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	50	40,10
9.	Layanan Administrasi DPRD
	-	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	88,00	85,60
II.	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD
1.	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD
	-	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	90	87,25
	-	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	90	81,66
	-	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	90	79,88
	-	Penyusunan Tata Tertib DPRD	90	89,70
2.	Pembahasan Kebijakan Anggaran
	-	Pembahasan KUA dan PPAS	92,30	90,15
	-	Pembahasan Perubahan KUA dan PPAS	92,30	90,15
	-	Pembahasan APBD	90,47	88,70
	-	Pembahasan APBD Perubahan	90,47	88,70
	-	Pembahasan Laporan Semester	87,56	85,30
	-	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	85,72	83,90
3.	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
	-	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan Dan Hukum	88,35	82,57
	-	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	88,35	83,15

	-	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	88,35	84,00
	-	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	88,35	84,00
	-	Pengawasan Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Oleh Badan pemeriksan Keuangan	88,35	85,17
4.	Peningkatan Kapasitas DPRD
	-	Bimbingan Teknis DPRD	90,00	84,25
	-	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	90,00	71,88
	-	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	90,00	88,70
	-	Penyelenggaran Hubungan Masyarakat	90,00	80,26
	-	Penyusunan Program Kerja DPRD	90,00	89,20
5.	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat
	-	Kunjungan Kerja Dalam Daerah	80,00	77,17
	-	Penyusunan Pokok-pokok Pikiran DPRD	60,00	57,90
	-	Pelaksanaan Reses	88,30	86,50
6.	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD
	-	Penyusunan Kode Etik DPRD	90,00	73,59
7.	Pembahasan Kerja Sama Daerah
	-	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	75,20	71,42
8.	Fasilitasi Tugas DPRD
	-	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	88,00	86,05
	-	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	88,00	82,48

Rencana Tindak Pengendalian

Program, kegiatan dan sub kegiatan Sekretariat DPRD Tahun 2022 yang dikelola oleh seluruh Bagian sesuai rencana yang telah ditentukan diharapkan dapat dilaksanakan dengan baik dan tepat waktu. Kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan melibatkan seluruh pegawai yang ada dan melibatkan bagian-bagian lainnya dalam rangka koordinasi, penyesuaian data informasi, pembahasan dan penyusunan. Selain itu ada beberapa kegiatan yang melibatkan para anggota DPRD pada saat pembahasan dan

penyusunannya melalui panitia khusus atau pansus DPRD sesuai dengan tanggung jawab dan kewenangannya.

Namun demikian kerapkali dalam proses pelaksanaan terdapat hambatan, kendala, masalah yang harus dicermati agar program dan kegiatan tetap berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Tabel

Rencana Tindak Pengendalian

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Resiko		Penyebab		C/UC	Dampak
No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Uraian	Pemilik	Uraian	Sumber	C/UC	Dampak
I.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
1.	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	Penyusunan Dokumen Perencaan Perangkat Daerah	Data penyusunan, rencana kerja dan anggaran	Bagian Keuangan	Kesiapan data, koordinasi dan komunikasi	Internal/ semua bagian/ eksternal	C
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Data penyusunan, data kinerja, informasi OPD	Bagian Keuangan	Kesiapan data, koordinasi dan komunikasi	Internal / eksternal	C
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Sumber anggaran, informasi ASN	Bagian Keuangan	Pagu anggaran, kesiapan data ASN	Internal	C
	Koordinasi dan Penyusuna Laporan Keuangan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Realisasi anggaran, estimasi kebutuhan, koordinasi	Bagian Keuangan	Data realisasi, perhitungan kebutuhan, koordinasi	Internal	C
3.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
	Pengadaan Pakaian dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Proses ULP, Waktu dan penunjukan lelang	Bagian Umum	Komunikasi, waktu dan ketersediaan	Internal / eksternal	C
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Undangan, waktu, koordinasi	Bagian Umum	Undangan, waktu, koordinasi	Internal / eksternal	C
4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah
	Penyediaan Kompenen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kerusakan, ketersediaan komponen	Bagian Umum	Komunikasi dan ketersediaan	Internal	C
	Penyediaan Peralatan Kantor	Ketersediaan dan pemeliharaan	Bagian Umum	Komunikasi dan ketersediaan	Internal	C
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Ketersediaan, pemeliharaan	Bagian Umum	Komunikasi dan ketersediaan	Internal	C
	Pengadaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Ketersediaan, pemesanan, proses penunjukan	Bagian Umum	Komunikasi, waktu dan ketersediaan	Internal / eksternal	C
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-	Aturan terbaru, ketersediaan dan	Bagian Umum	Komunikasi, waktu dan	Internal / eksternal	C

	Undangan	waktu		koordinasi
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Waktu, adanya kunjungan, jamuan tamu	Bagian Umum	Komunikasi, waktu dan kunjungan kerja	Internal / eksternal	C
	Penyelanggaraan Rapat Koordinansi dan Konsultasi SKPD	Undangan, agenda Banmus, waktu pelaksanaan	Bagian Umum	Koordinasi, Komunikasi, hasil Banmus	Internal / eksternal	C
5.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
	Pengadaan Mebel	Ketersediaan dan pemeliharaan	Bagian Umum	Kerusakan, penggantian	Internal	C
6.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Ketersediaan, pembayaran, pemeliharaan	Bagian Umum	Komunikasi, ketersediaan	Internal	C
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Anggaran, kebersihan, Pemelihaaraan	Bagian Umum	Sumber daya, komunikasi	Internal	C
7.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Ketersediaan, waktu pajak, koordinasi	Bagian Umum	Koordinasi, pemeliharaan	Internal / eksternal	C
	Pemeliharaan mebel	Ketersediaan, waktu, perawatan	Bagian Umum	Komunikasi dan pelaksanaan	Internal / eksternal	C
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Ketersediaan, waktu dan pemeliharaan	Bagian Umum	Komunikasi dan pelaksanaan	Internal / eksternal	C
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Ketersediaan, kebersihan, pemeliharaan	Bagian Umum	Komunikasi, waktu dan sumber daya	Internal / eksternal	C
	Pemeliharaan atau Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Ketersediaan, kebersihan, pemeliharaan	Bagian Umum	Komunikasi, waktu dan sumber daya	Internal / eksternal	C
8.	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD
	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Sumber daya, sumber anggaran	Bagian Keuangan	Waktu, ketersediaan	Internal	C
	Pelaksanaan Medicial Check Up DPRD	Sumber daya, sumber anggaran	Bagian Keuangan	Koordinasi, Komunikasi waktu,	Internal / eksternal	C
9.	Layanan Administrasi DPRD
	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Hasil Banmus, waktu, sumber daya	Bagian Persidangan	Komunikasi, waktu, sumber daya, pembinaan	Internal / eksternal	C
II.	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRA
1.	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD
	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Banmus, data raperda, waktu, pansus	Bagian Per UU	Koordinasi, Komunikasi, sumber data	Internal / eksternal	C
	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Banmus, data raperda, waktu, pansus	Bagian Per UU	Koordinasi, Komunikasi, sumber data	Internal / eksternal	C
	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keteragan dan/ atau Naskah Akademik	Banmus, data raperda, waktu, pansus	Bagian Per UU	Koordinasi, Komunikasi, sumber data	Internal / eksternal	C

	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Banmus, aturan, waktu, pansus	Bagian Per UU	Aturan, waktu, pansus	Internal	C
2.	Pembahasan Kebijakan Anggaran
	Pembahasan KUA dan PPAS	Banmus, RKPD, waktu ban ang	Bagian Persidangan	Koordinasi, waktu, RKPD	Internal / eksternal	C
	Pembahasan Perubahan KUA dan PPAS	Banmus, RKPD, waktu ban ang	Bagian Persidangan	Koordinasi, waktu, RKPD	Internal / eksternal	C
	Pembahasan APBD	Banmus, RKPD, waktu ban ang	Bagian Persidangan	Komunikasi, waktu, data anggaran	Internal / eksternal	C
	Pembahasan APBD Perubahan	Banmus, RKPD, waktu ban ang	Bagian Persidangan	Komunikasi, waktu, data anggaran	Internal / eksternal	C
	Pembahasan Laporan Semester	Koordinasi, data realisasi, waktu	Bagian Persidangan	Koordinasi, waktu, data keuangan	Semua bagian	C
	Pembahasan Pertanggung Jawaban APBD	Banmus, waktu, realisasi keuangan	Bagian Persidangan	Koordinasi, waktu, realisasi keuangan	Internal / eksternal
3.	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan Dan Hukum	Banmus, waktu, pelaksanaan, mitra kerja	Bagian Pesidangan	Koordinasi, pelaksanaan, mitra kerja	Internal / eksternal	C
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Banmus, waktu, pelaksanaan, mitra kerja	Bagian Pesidangan	Koordinasi, pelaksanaan, mitra kerja	Internal / eksternal	C
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Banmus, waktu, pelaksanaan, mitra kerja	Bagian Pesidangan	Koordinasi, pelaksanaan, mitra kerja	Internal / eksternal	C
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Banmus, waktu, pelaksanaan, mitra kerja	Bagian Pesidangan	Koordinasi, pelaksanaan, mitra kerja	Internal / eksternal	C
	Pengawasan Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Oleh Badan Pemeriksan Keuangan	Mitra kerja, waktu, laporan keuangan, mitra kerja	Bagian Pesidangan	Koordiansi, waktu, mitra kerja	Internal / eksternal	C
4.	Peningkatan Kapasitas DPRD
	Bimbingan Teknis DPRD	Banmus, sumber daya, stakeholder	Bagian Pesidangan	Komunikasi, waktu dan pelaksanaan	Internal / eksternal	C
	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Data kegiatan, media, waktu	Bagian Pesidangan	Komunikasi, waktu, media	Internal	C
	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Regulasi, sumber daya, waktu, laporan	Bagian Pesidangan	Komunikasi, sumber daya, waktu	Internal	C
	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Sumber daya, stakeholder, waktu	Bagian Pesidangan	Komunikasi, sumber daya waktu	Internal / eksternal	C
	Penyusunan Program Kerja DPRD	Banmus, rencana kerja, waktu, sumber anggaran	Bagian Pesidangan	Komunikasi, waktu, rencana kerja	Internal	C
5.	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat
	Kunjungan Kerja Dalam Daerah	Banmus, sumber daya, pelaporan	Bagian Per UU	Komunikasi, waktu, laporan	Internal	C
	Penyusunan Pokok-pokok Pikiran DPRD	Reses, data, stakeholder	Bagian Per UU	Komunikasi, waktu, laporan	Internal
	Pelaksanaan Reses	Reses, data, stakeholder	Bagian Per UU	Komunikasi, waktu, laporan	Internal / eksternal

6.	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD
	Penyusunan Kode Etik DPRD	Banmus, aturan, waktu, pansus	Bagian Per UU	Komunikasi, waktu, aturan	Internal	C
7	Pembahasan Kerja Sama Daerah
	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Komunikasi, data kegiatan, waktu,	Bagian Per UU	Komunikasi, data kegiatan	Internal / eksternal	C
8.	Fasilitasi Tugas DPRD
	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Banmus, tujuan, waktu, laporan	Bagian Pesidangan	Koordinasi, waktu, laporan	Internal / eksternal	C
	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Banmus, data kinerja, waktu	Bagian Pesidangan	Koordinasi, waktu, laporan	Internal / eksternal	C

Perjanjian Kinerja

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka setiap satuan kerja perangkat daerah untuk membuat perjanjian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun berjalan. Perjanjian kinerja tersebut dimasukan dalam penyusunan rencana kerja yang berorientasi kepada hasil dan laporan akuntabilitas kinerja satuan kerja perangkat daerah yang akan direviu oleh Inspektorat Wilayah.

Mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 serta memperhatikan arahan dari Inspektorat Wilayah Kabupaten Tangerang, Sekretariat DPRD Kabupaten Tangerang membuat perjanjian kinerja sebagaimana dibawah ini :

PERJANJIAN KINERJA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN TANGERANG

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : X. XXXX XXXXXXXX, SH. MM

Jabatan : Sekretaris DPRD Kabupaten Tangerang Seleanjutnya disebut pihak pertama

Nama : X. XXXX XXXXXXXX

Jabatan : Bupati Tangerang

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama benjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharus sesuai lampiran perjanjian kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target tersebut menjadi tanggung jawab kami Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka penghargaan dan sanksi.

Menyetujui,

Bupati Tangerang/Sekretaris Daerah Kabupaten Tangerang

……………………………….

Tigaraksa, 2022.

Sekretaris DPRD Kabupaten Tangerang

…………………….

Perjanjian kinerja seperti tersebut diatas berlaku pula untuk jabatan struktural dilingkup Sekretariat DPRD, secara berjenjang membuat perjanjian kinerja dari esselon III kepada xxxxxxx XX dan esselon IV kepada esselon III.

Pada lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 perjanjian kerja yang dibuat disertai dengan lampiran perjanjian kinerja sebagai berikut :

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN TANGERANG

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4

Meningkatnya kualitas pelayanan fasilitasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.

Terlaksananya pembahasan pra raperda

Tersedianya perda

Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/ Keterangan dan/atau Naskah Akademik

Tersedianya tata tertib DPRD Jumlah rapat pembahasan KUA PPAS

Jumlah rapat pembahasan perubahan KUA dan perubahan PPAS

Jumlah rapat pembahasan APBD Jumlah rapat pembahasan perubahan APBD

Jumlah rapat pembahasan laporan semesteran

Jumlah rapat pembahasan pertanggung jawaban APBD Jumlah rapat pengawasan bidang pemerintahan dan hukum

Jumlah rapat pengawasan bidang infrastruktur

Jumlah rapat pengawasan bidang kesejahteraan rakyat

Jumlah rapat pengawasan bidang perekonomian

Jumlah rapat pengawasan tindak lanjut pemeriksaan laporan BPK Terlaksananya kegiatan bimtek Jumlah publikasi dan dokumentasi Terfasilitasinya kegiatan fraksi Jumlah hubungan masyarakat yang difasilitasi

Tersusunnya program kerja DPRD Jumlah laporan kunjungan kerja dalam daerah

Jumlah dokumen pokok-pokok

pikiran

5 keg

16 perda

8 dok

1 dok

1 kali

2 kali

1 kali

4 kali

3 kali

6 kali

12 bulan

100 kali

1 dok

50 lap

50 dok

Jumlah pelaksanaan reses Tersedianya kode etik DPRD Jumlah konferensi pers

Jumlah koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD

Jumlah dokumen laporan kinerja DPRD

3 kali

1 dok

12 bulan

85 kali

1 dok

Peningkatan Akuntabilitas Kinerja

Sekretariat DPRD Kabupaten Tangerang

Jumlah laporan capaian kinerja

dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

1 dokumen

Dari 2 (dua) sasaran strategis tersebut dijabarkan dalam program yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2022 dengan 17 kegiatan dan 51 sub kegiatan yang tersebar pada Bagian Umum, Bagian Pengawasan dan Penganggaran, Bagian Program dan Keuangan dan Bagian Persidangan dan Perundang-undangan.

Sasaran strategis yang dijabarkan dalam lebih kurang 51 kegiatan dalam pelaksanaannya memerlukan anggaran yang disesuaikan dengan kebutuhan riil serta akan dihitung dengan mempertimbangkan dinamika yang terjadi serta akan di konsultasikan dan di koordinasikan dengan panitia khusus DPRD dalam pembahasan anggaran Tahun 2022.

BAB IV PENUTUP

Rencana Kerja Sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2022 merupakan tahun keempat dari pelaksanaan Rencana Strategis Tahun 2019 - 2023, yang disusun secara sinergi dan berkesinambungan dengan mempertimbangkan tugas pokok, fungsi dan tata kerja organisasi dalam rangka mewujudkan visi dan misi organisasi. Rencana Kerja ini merupakan pedoman bagi jajaran organisasi yang berada dilingkup Sekretariat DPRD Kabupaten Tangerang dalam melaksanakan program dan kegiatan selama 1 tahun yang akan datang.

Optimalisasi hasil pelaksanaan kegiatan pencapaian kinerja yang diharapkan, setiap bagian dari organisasi yang secara langsung bertanggung jawab terhadap kegiatan tersebut, dan berkewajiban untuk menuangkan kegiatan tersebut ke dalam bentuk dokumen teknis operasional kegiatan, yaitu Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja (RKA) maupun Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja (DPA) yang tepat, akurat dan terencana dengan baik.

Selain itu, pada saat kegiatan akan dilaksanakan, setiap pengelola kegiatan maupun penanggung jawab kegiatan perlu melakukan pengendalian secara periodik dilaksanakan melalui monitoring dan evaluasi baik terhadap rencana kegiatan dan rencana anggaran sehingga program dan kegiatan yang akan telah direncanakan dapat terkontrol dari segi waktu pelaksanaan maupun dari segi anggaran. Hal ini perlu dilakukan mengingat kegiatan monitoring merupakan suatu proses manajemen yang tidak terpisahkan dengan fungsi lainnya seperti perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan sedangkan kegiatan evaluasi juga sangat bermanfaat sebagai umpan balik bagi perencanaan yang akan datang.

Document Metadata

Table of Contents

RENCANA KERJA (RENJA) SEKRETARIAT DPRD

Document Metadata