CONTOH SURAT PERJANJIAN SEWA – MENYEWA TANAH

15

CONTOH SURAT PERJANJIAN SEWA – MENYEWA TANAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. (

n a m a

), (

u m u r

), (

pekerjaan

---------), ( ------------ alamat lengkap --------- ), ( ---------nomer KTP / SIM ),

dalam hal ini bertindak atas nama diri pribadi yang selanjutnya disebut:

PIHAK PERTAMA

2. (

n a m a

), (

u m u r

), (

pekerjaan

---------), ( ------------ alamat lengkap --------- ), ( ---------nomer KTP / SIM ),

dalam hal ini bertindak atas nama diri pribadi yang selanjutnya disebut:

PIHAK KEDUA

Para pihak menerangkan terlebih dahulu: ---------------------------------------------------

1. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah yang paling berhak penuh dan pemilik sah sebidang tanah Hak Milik yang diuraikan dalam ( --------- nomer sertifikat tanah -----

---- ), yang terletak di ( --------- alamat lengkap lokasi tanah --------- ), dan diuraikan

lebih lanjut dalam ( --------- nomer gambar situasi --------- ), seluas [( ---) ( luas tanah

dalam huruf ---)] meter persegi, dan untuk selanjutnya disebut TANAH. --------------

2. Bahwa PIHAK PERTAMA akan menyewakan TANAH tersebut di atas kepada

PIHAK KEDUA.

3. Bahwa TANAH tersebut sampai sekarang masih disewa oleh ( nama penyewa

------) yang akan berakhir masa sewanya pada tanggal ( ------ tanggal, bulan, dan tahun ------ ) dan pihak ( ------ nama penyewa ------) sudah menyatakan tidak akan memperpanjang sewa untuk masa sewa selanjutnya sesuai Surat Pemberitahuan Nomer ( -------------------------- ) tertanggal ( ------ tanggal, bulan, dan tahun )

yang ditandatangani ( ------------------------), selaku ( ------ jabatan penyewa ------). ------

4. Bahwa PIHAK KEDUA benar-benar telah menyatakan persetujuannya untuk menyewa TANAH dari PIHAK PERTAMA. --------------------------------

5. Bahwa para pihak menerangkan, bahwa PIHAK PERTAMA dengan ini menyewakan kepada PIHAK KEDUA, yang dengan ini menyewa TANAH dari PIHAK PERTAMA, yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak dengan materei cukup serta dilampirkan dalam perjanjian ini.

6. Selanjutnya para pihak menerangkan bahwa sewa-menyewa TANAH ini dilangsungkan dan diterima dengan syarat-syarat ketentuan-ketentuan yang diatur dalam 13 (tiga belas) pasal, seperti berikut di bawah ini : --------

PASAL 1 : Sewa-menyewa ini dilangsungkan dan diterima untuk jangka waktu [( )

( --- waktu dalam huruf ---)], terhitung sejak tanggal ( ------ tanggal, bulan, dan tahun )

dan berakhir pada tanggal ( ------ tanggal, bulan, dan tahun ).

Setelah jangka waktu tersebut lampau, maka sewa-menyewa ini dapat diperpanjang untuk jangka waktu dan dengan syarat-syarat serta ketentuan-ketentuan yang akan ditentukan dalam Surat Perjanjian tersendiri. ------------------

PASAL 2 : Harga sewa TANAH ditetapkan sebesar [(Rp. ------------,00) ( jumlah uang

dalam huruf ------ )] per tahun atau [(Rp. ------------,00) (------ jumlah uang dalam huruf ------

)] untuk keseluruhan jangka waktu sewa dan uang tersebut akan diberikan PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA bersamaan dengan penandatanganan Surat Perjanjian ini sebagai tanda pelunasan dari seluruh jumlah uang sewa termaksud. -------

PASAL 3 : PIHAK PERTAMA dalam masa sewa-menyewa ini sama sekali tidak diperbolehkan mengambil uang sewa tambahan lagi dari PIHAK KEDUA dengan mengemukakan dalih atau alasan apapun juga. ---------------------------------

PASAL 4 : PIHAK KEDUA berhak sepenuhnya untuk menggunakan TANAH yang disewanya dengan perjanjian ini untuk ( ---------------------------- ) atas tanggung jawab PIHAK KEDUA sendiri dan dengan memperhatikan serta mentaati segala peraturan- peraturan hukum yang berlaku. -----------------------------

PASAL 5 : PIHAK KEDUA diwajibkan untuk memelihara TANAH yang disewanya dengan sebaik-baiknya dengan ongkos atau biaya pemeliharaan PIHAK KEDUA sendiri.

Setelah Perjanjian sewa-menyewa ini berakhir, PIHAK KEDUA diwajibkan untuk menyerahkan kembali TANAH yang disewanya dalam keadaan kosong dan terawat baik.

PASAL 6 : Dalam masa berlakunya perjanjian ini, PIHAK PERTAMA membebaskan atau membolehkan PIHAK KEDUA untuk menyewakan kembali sebagian atau keseluruhan TANAH yang disewanya kepada PIHAK KETIGA dengan memberitahukan masalah tersebut secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA selambat- lambatnya [(------ ) ( --- waktu dalam huruf ---)] bulan setelah tanggal pengoperan hak sewa. –

PIHAK KETIGA juga diperbolehkan mengoperkan kembali sewa TANAH kepada

PIHAK KEEMPAT dan pihak-pihak selanjutnya dimana PIHAK KEDUA tetap harus

memberitahukan masalah tersebut kepada PIHAK PERTAMA secara tertulis selambat- lambatnya [(------ ) ( --- waktu dalam huruf ---)] bulan setelah tanggal pengoperan hak sewa, dengan tetap memperhatikan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Jangka waktu sewa-menyewa sesuai dengan yang ditentukan sesuai Pasal 1 Surat Perjanjian ini.

2. Pihak-Pihak yang menerima pengoperan sewa berhak menyewa TANAH untuk sisa waktu sewa saja.

3. Pihak-Pihak yang menerima pengoperan tetap diwajibkan memelihara TANAH

yang disewanya sesuai Pasal 5 Perjanjian ini. --------------------------

PASAL 7 : Segala macam pajak, iuran, dan pungutan uang yang berhubungan dengan

TANAH di atas diberlakukan ketentuan sebagai berikut: ---------------------

1. Sejak sebelum hingga waktu ditandatanganinya perjanjian ini masih menjadi kewajiban dan tanggung jawab PIHAK PERTAMA.

2. Setelah ditandatanganinya perjanjian ini dan seterusnya menjadi kewajiban dan tanggung jawab PIHAK KEDUA atau Pihak-Pihak yang menerima pengoperan sewa dari PIHAK KEDUA. ------------------------------

3. Perbuatan atau tindakan yang melanggar hukum yang dilakukan PIHAK KEDUA atau Pihak-Pihak yang menerima pengoperan sewa dari PIHAK KEDUA sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA atau Pihak- Pihak yang menerima pengoperan sewa dari PIHAK KEDUA. ------

PASAL 8 : Perjanjian ini tidak berakhir karena salah satu pihak meninggal dunia, melainkan akan tetap bersifat turun-temurun dan harus dipatuhi oleh para ahli waris atau penerima hak masing-masing pihak. --------------------------------------------

Perjanjian ini juga tidak berakhir apabila TANAH tersebut di atas dijual oleh PIHAK PERTAMA atau karena sebab apapun juga yang menyebabkan hak pemilikan atas TANAH beralih kepada orang atau pihak lain. -------------------------

Pihak yang menjadi pemilik baru atas TANAH tersebut di atas tetap diwajibkan mematuhi dan melaksanakan perjanjian ini sebagaimana seharusnya. ---------------

PASAL 9 : Apabila salah satu dari kedua belah pihak melakukan kecurangan atau melanggar serta tidak mentaati perjanjian ini, maka diberlakukan peraturan sebagai berikut:

1. Apabila PIHAK KEDUA melakukan pelanggaran atau tidak mentaati perjanjian ini maka PIHAK PERTAMA berhak untuk minta perjanjian ini dibatalkan.

2. Apabila PIHAK PERTAMA melakukan pelanggaran atau tidak mentaati perjanjian ini maka PIHAK PERTAMA wajib memberikan atau membayar ganti rugi kepada PIHAK KEDUA.

Besarnya ganti rugi tersebut ditetapkan oleh 3 (tiga) orang arbiter yang terdiri dari:

a. Seorang arbiter yang ditunjuk PIHAK PERTAMA, ----------------------------

b. Seorang arbiter yang ditunjuk PIHAK KEDUA, dan --------------------------

c. Seorang yang ditunjuk arbiter dari PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA. --

2. Apabila keputusan para arbiter tidak memuaskan kedua belah pihak, masing- masing pihak bersepakat untuk membawa dan menyerahkan masalah tersebut kepada ( ------ Kantor Pengadilan Negeri ------ ) untuk mengangkat 1 (satu) atau 2 (dua) orang arbiter baru guna melengkapi arbiter-arbiter yang telah ada. ----------

PASAL 10 : Hal-hal yang belum tercantum dalam perjanjian ini akan dibicarakan serta diselesaikan secara kekeluargaan melalui jalan musyawarah untuk mufakat oleh kedua belah pihak.

PASAL 11 : Apabila terjadi perselisihan dan tidak bisa diselesaikan secara kekeluargaan atau musyawarah untuk mufakat, kedua belah pihak bersepakat untuk menyelesaikannya secara hukum dan kedua belah pihak telah sepakat untuk memilih tempat tinggal yang umum dan tetap di ( ------ Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri -----

- ).

PASAL 12 : TANAH yang disewakan telah diserahkan secara layak oleh PIHAK PERTAMA dan telah diterima dengan baik oleh PIHAK KEDUA. -------------------

PASAL 13 : Surat perjanjian sewa – beli ini dibuat rangkap 2 (dua) dan ditandatangani kedua belah pihak di ( ----- tempat ------) pada hari ( ---------) tanggal [( ------) ( tanggal

dalam huruf ---)] ( --- bulan dalam huruf ---) tahun [( ----) ( --- tahun dalam huruf )] dimana

masing-masing pihak berada dalam keadaan sadar serta tanpa adanya paksaan atau tekanan dari pihak manapun juga. ---------

PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA

[ ------------------------- ] [ ------------------------ ]

16

CONTOH SURAT PERJANJIAN SEWA – MENYEWA TANAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama :

Umur :

Pekerjaan :

Alamat :

Nomer KTP / SIM :

Dalam hal ini bertindak atas nama diri pribadi yang selanjutnya disebut

PIHAK PERTAMA

2. Nama :

Umur :

Pekerjaan :

Alamat :

Nomer KTP / SIM :

Dalam hal ini bertindak atas nama diri pribadi yang selanjutnya disebut

PIHAK KEDUA

Para pihak menerangkan terlebih dahulu: ---------------------------------------------------

1. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah yang paling berhak penuh dan pemilik sah sebidang tanah Hak Milik yang diuraikan dalam ( --------- nomer sertifikat tanah --------

- ), yang terletak di ( --------- alamat lengkap lokasi tanah ), dan diuraikan lebih

lanjut dalam ( --------- nomer gambar situasi --------- ), seluas [( ---) ( luas tanah dalam

huruf )] meter persegi, dengan batas-batas:

Utara : ( )

Selatan : ( )

Barat : ( )

Timur : ( )

Dan untuk selanjutnya disebut TANAH.

2. Bahwa PIHAK PERTAMA akan menyewakan TANAH tersebut di atas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA benar-benar telah menyatakan persetujuannya untuk menyewa TANAH dari PIHAK PERTAMA.

3. Bahwa para pihak menerangkan, bahwa PIHAK PERTAMA dengan ini menyewakan kepada PIHAK KEDUA, yang dengan ini menyewa TANAH dari PIHAK PERTAMA, yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak dengan materei cukup serta dilampirkan dalam perjanjian ini.

4. Selanjutnya para pihak menerangkan bahwa sewa-menyewa TANAH ini dilangsungkan dan diterima dengan syarat-syarat ketentuan-ketentuan yang diatur dalam 13 (tiga belas) pasal, seperti berikut di bawah ini :

Pasal 1 JANGKA WAKTU

1. Sewa-menyewa ini dilangsungkan dan diterima untuk jangka waktu [(------ ) ( ---

waktu dalam huruf ---)], terhitung sejak tanggal ( tanggal, bulan, dan tahun )

dan berakhir pada tanggal ( ------ tanggal, bulan, dan tahun ).

2. Setelah jangka waktu tersebut berakhir dan PIHAK KEDUA bermaksud untuk memperpanjang, maka PIHAK KEDUA harus memberitahukan kepada PIHAK PERTAMA secara tertulis, selambat-lambatnya [(------ ) ( --- waktu dalam huruf )]

bulan sebelum berakhirnya perjanjian ini.

3. Syarat-syarat serta ketentuan-ketentuan perihal perpanjangan sewa tanah tersebut akan ditentukan dalam Surat Perjanjian tersendiri.

PASAL 2 HARGA SEWA

1. Harga sewa TANAH ditetapkan sebesar [(--- Rp. ---------,00) ( jumlah uang dalam

huruf ------ )] per tahun atau [(--- Rp. ---------,00) (------ jumlah uang dalam huruf )]

untuk keseluruhan jangka waktu sewa dan uang tersebut akan diberikan PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA bersamaan dengan penandatanganan Surat Perjanjian ini sebagai tanda pelunasan dari seluruh jumlah uang sewa termaksud.

2. PIHAK PERTAMA akan memberikan tanda bukti penerimaan tersendiri kepada

PIHAK KEDUA.

3. PIHAK PERTAMA dalam masa sewa-menyewa ini sama sekali tidak diperbolehkan mengambil uang sewa tambahan lagi dari PIHAK KEDUA dengan mengemukakan dalih atau alasan apapun juga.

PASAL 3

SERAH TERIMA TANAH

1. Pada saat perjanjian ini, PIHAK PERTAMA menyerahkan TANAH kepada PIHAK KEDUA.

2. PIHAK KEDUA menerima penyerahan TANAH sesuai menurut kondisi nyata pada hari penyerahan tersebut.

3. Penyerahan TANAH dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dituangkan dalam suatu Berita Acara Serah Terima.

Pasal 4 PENGGUNAAN TANAH

1. PIHAK KEDUA berhak sepenuhnya untuk menggunakan TANAH yang disewanya dengan perjanjian ini untuk ( ) atas tanggung jawab

PIHAK KEDUA sendiri dan dengan memperhatikan serta mentaati segala peraturan-peraturan hukum yang berlaku.

2. PIHAK KEDUA tidak akan mempergunakan TANAH untuk tujuan yang lain dari pada yang disepakati dalam perjanjian ini, kecuali telah mendapat ijin tertulis dari PIHAK PERTAMA.

Pasal 5 PEMELIHARAAN TANAH

1. PIHAK KEDUA diwajibkan untuk memelihara TANAH yang disewanya dengan sebaik-baiknya dengan ongkos atau biaya pemeliharaan PIHAK KEDUA sendiri.

2. PIHAK PERTAMA akan mengambil tindakan-tindakan pencegahan untuk menjaga keamanan dalam lingkungan wilayah usaha PIHAK PERTAMA, namun PIHAK PERTAMA tidak bertanggung jawab atas tindakan-tindakan PIHAK KETIGA yang dapat menyebabkan kerugian pada PIHAK KEDUA.

Pasal 6 PENGALIHAN SEWA

Dalam masa berlakunya perjanjian ini, PIHAK KEDUA tidak diperbolehkan untuk menyewakan kembali sebagian atau keseluruhan TANAH yang disewanya kepada PIHAK KETIGA, kecuali jika mendapat ijin tertulis dari PIHAK PERTAMA yang dituangkan dalam suatu perjanjian pengalihan sewa menyewa TANAH.

Pasal 7

PAJAK, IURAN DAN PUNGUTAN

Segala macam pajak, iuran, dan pungutan uang yang berhubungan dengan TANAH di atas diberlakukan ketentuan sebagai berikut:

1. Sejak sebelum hingga waktu ditandatanganinya perjanjian ini masih menjadi kewajiban dan tanggung jawab PIHAK PERTAMA.

2. Setelah ditandatanganinya perjanjian ini dan seterusnya menjadi kewajiban dan tanggung jawab PIHAK KEDUA.

3. Perbuatan atau tindakan yang melanggar hukum yang dilakukan PIHAK KEDUA

sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.

Pasal 8 KEWAJIBAN AHLI WARIS

Perjanjian ini tidak berakhir karena salah satu pihak meninggal dunia, melainkan akan tetap bersifat turun-temurun dan harus dipatuhi oleh para ahli waris atau penerima hak masing-masing pihak.

Pasal 9 PELANGGARAN ATAU KECURANGAN

Apabila salah satu dari kedua belah pihak melakukan kecurangan atau melanggar serta tidak mentaati perjanjian ini, maka diberlakukan peraturan sebagai berikut:

1. Apabila PIHAK KEDUA melakukan pelanggaran atau tidak mentaati perjanjian ini maka PIHAK PERTAMA berhak untuk minta perjanjian ini dibatalkan.

2. Apabila PIHAK PERTAMA melakukan pelanggaran atau tidak mentaati perjanjian ini maka PIHAK PERTAMA wajib memberikan atau membayar ganti rugi kepada PIHAK KEDUA.

Besarnya ganti rugi tersebut ditetapkan oleh 3 (tiga) orang arbiter yang terdiri dari:

a. Seorang arbiter yang ditunjuk PIHAK PERTAMA,

b. Seorang arbiter yang ditunjuk PIHAK KEDUA, dan

c. Seorang yang ditunjuk arbiter dari PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA. Apabila keputusan para arbiter tidak memuaskan kedua belah pihak, masing- masing pihak bersepakat untuk membawa dan menyerahkan masalah tersebut kepada ( ------ Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri ------ ) untuk mengangkat 1 (satu) atau 2 (dua) orang arbiter baru guna melengkapi arbiter-arbiter yang telah ada.

Pasal 10

PEMUTUSAN PERJANJIAN OLEH PIHAK PERTAMA

PIHAK PERTAMA berhak untuk memutuskan hubungan sewa menyewa berdasarkan perjanjian ini tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada PIHAK KEDUA dalam hal- hal berikut:

1. Apabila PIHAK KEDUA lalai membayar harga sewa, biaya perawatan, dan/atau tagihan lainnya yang terhutang selama [(------ ) ( --- waktu dalam huruf ---)] bulan setelah pembayaran harga sewa dan/atau tagihan tersebut jatuh tempo.

2. Apabila kegiatan tau usaha PIHAK KEDUA dihentikan untuk sementara berdasarkan penetapan dari instansi yang berwenang, atau ijin usahanya dicabut oleh PIHAK PERTAMA.

Pasal 11

PEMUTUSAN PERJANJIAN OLEH PIHAK KEDUA

PIHAK KEDUA berhak untuk memutuskan hubungan sewa menyewa berdasarkan perjanjian ini sebelum berakhirnya jangka waktu sewa menyewa dengan syarat-syarat sebagai berkut:

1. PIHAK KEDUA memberitahukan secara tertulis perihal keinginannya itu kepada PIHAK PERTAMA, sekurang-kurangnya [(------ ) ( --- waktu dalam huruf ---)] bulan sebelum perjanjian ini putus. PIHAK PERTAMA akan memberikan jawaban secara tertulis kepada PIHAK KEDUA perihal permintaan tersebut dengan disertai dengan pemberitahuan hak-hak dan kewajiban-kewajiban lain yang harus dipenuhi kedua belah pihak.

2. PIHAK KEDUA tidak berhak menuntut pengembalian uang sewa dan biaya perawatan yang telah diterima oleh PIHAK PERTAMA.

Pasal 12 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Hal-hal yang belum tercantum dalam perjanjian ini akan dibicarakan serta diselesaikan secara kekeluargaan melalui jalan musyawarah untuk mufakat oleh kedua belah pihak.

2. Apabila terjadi perselisihan dan tidak bisa diselesaikan secara kekeluargaan atau musyawarah untuk mufakat, kedua belah pihak bersepakat untuk menyelesaikannya secara hukum dan kedua belah pihak telah sepakat untuk memilih tempat tinggal yang umum dan tetap di ( ------ Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri ).

Pasal 13 PENUTUP

Surat perjanjan sewa – menyewa tanah ini dibuat rangkap 2 (dua) dan ditandatangani kedua belah pihak di ( ----- tempat ------) pada hari ( ---------) tanggal [( ------) ( --- tanggal

dalam huruf ---)] ( --- bulan dalam huruf ---) tahun [( ----) ( --- tahun dalam huruf ---)] dimana masing-masing pihak berada dalam keadaan sadar serta tanpa adanya paksaan atau tekanan dari pihak manapun juga.

PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA

[ ------------------------- ] [ ------------------------ ]

17

CONTOH SURAT PERJANJIAN SEWA – MENYEWA RUMAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama :

Umur :

Pekerjaan :

Alamat :

Nomer KTP / SIM :

Dalam hal ini bertindak atas nama diri pribadi yang selanjutnya disebut

PIHAK PERTAMA

2. Nama :

Umur :

Pekerjaan :

Alamat :

Nomer KTP / SIM :

Dalam hal ini bertindak atas nama diri pribadi yang selanjutnya disebut

PIHAK KEDUA

Kedua belah pihak dengan ini menerangkan bahwa PIHAK PERTAMA selaku pemilik sah telah setuju untuk menyewakan kepada PIHAK KEDUA berupa:

Sebuah rumah yang berdiri di atas sebidang tanah yang terletak di ( alamat lengkap

------ ) dengan luas bangunan [( ---) (---luas tanah dalam huruf )] meter persegi, dengan

sertifikat hak milik Nomer ( ------------------------- ), gambar situasi Nomer ( )

tanggal ( ---- tanggal, bulan, dan tahun ).

Selanjutnya kedua belah pihak bersepakat bahwa perjanjian sewa-menyewa antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA ini berlaku sejak tanggal penandatanganan surat perjanjian ini. Adapun syarat-syarat serta ketentuan-ketentuan dalam surat perjanjian ini diatur dalam 12 (dua belas) pasal, sebagai berikut:

Pasal 1 HARGA SEWA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah sepakat untuk menentukan harga sewa atas rumah berikut pekarangannya tersebut di atas dengan nilai sewa [(Rp. -------------

,00) (------ jumlah uang dalam huruf ------ )] untuk jangka waktu [(------ ) ( waktu dalam

huruf ---)] tahun terhitung sejak tanggal ( ---- tanggal, bulan, dan tahun ) sampai dengan

tanggal ( ---- tanggal, bulan, dan tahun ---) dan keseluruhan uang sewa tersebut sudah harus dibayarkan PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA pada saat penandatanganan surat perjanjian ini.

Pasal 2

JAMINAN PIHAK PERTAMA

PIHAK PERTAMA menjamin bahwa barang yang disewakan tersebut di atas berikut semua fasilitas-fasilitas yang terdapat di dalamnya adalah hak miliknya dan bebas dari segala tuntutan hukum dan persoalan-persoalan yang dapat mengganggu PIHAK KEDUA atas penggunaannya selama jangka waktu berlakunya surat perjanjian ini. Segala kerugian yang timbul akibat kelalaian PIHAK PERTAMA ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.

Pasal 3

LARANGAN BAGI PIHAK PERTAMA

Sebelum jangka waktu kontrak seperti yang tertulis pada pasal 1 surat perjanjian ini berakhir, PIHAK PERTAMA tidak dibenarkan meminta PIHAK KEDUA untuk mengakhiri jangka waktu kontrak dan menyerahkan kembali rumah tersebut kepada PIHAK PERTAMA kecuali disepakati oleh kedua belah pihak.

Pasal 4

LARANGAN BAGI PIHAK KEDUA

1. PIHAK KEDUA tidak dibenarkan sama sekali untuk mengalihkan hak atau mengontrakkan kepada PIHAK KETIGA tanpa ijin serta persetujuan dari PIHAK PERTAMA.

2. PIHAK KEDUA tidak dibenarkan untuk mengubah struktur dan instalasi dari rumah tersebut tanpa ijin dan persetujuan dari PIHAK PERTAMA.

Yang dimaksudkan dengan struktur adalah sistim konstruksi bangunan yang menunjang berdirinya bangunan rumah tersebut, seperti: pondasi, balok, kolom, lantai, dan dinding.

Pasal 5

TANGGUNG JAWAB AKIBAT PEMAKAIAN

1. PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas kerusakan struktur sebagai akibat pemakaian.

2. PIHAK KEDUA dibebaskan dari segala ganti rugi atau tuntutan dari PIHAK PERTAMA akibat kerusakan pada bangunan yang diakibatkan oleh force majeure. Yang dimaksud dengan Force majeure adalah:

a. Bencana alam, seperti: banjir, gempa bumi, tanah longsor, petir, angin topan, serta kebakaran yang disebabkan oleh faktor extern yang mengganggu kelangsungan perjanjian ini.

b. Huru-hara, kerusuhan, pemberontakan, dan perang.

Pasal 6 PENGGUNAAN SARANA

Dalam perjanjian sewa ini sudah termasuk hak atas pemakaian aliran listrik, saluran nomor telepon, dan air dari PDAM yang telah terpasang sebelumnya pada bangunan rumah yang disewa. Selama jangka waktu kontrak berlangsung, PIHAK KEDUA berkewajiban untuk membayar semua tagihan-tagihan atau rekening-rekening serta biaya-biaya lainnya atas penggunaannya. Segala kerugian yang timbul akibat kelalaian PIHAK KEDUA dalam memenuhi kewajibannya sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.

Pasal 7 PENGGUNAAN RUMAH

1. PIHAK KEDUA tidak akan mempergunakan rumah itu untuk tujuan yang lain dari pada yang disepakati dalam perjanjian ini, kecuali telah mendapat ijin secara tertulis dari PIHAK PERTAMA.

2. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk menjaga kebersihan, keamanan, ketertiban dan ketenteraman lingkungan

Pasal 8

TANGGUNG JAWAB PIHAK PERTAMA

PIHAK PERTAMA bertanggung jawab atas berlakunya peraturan-peraturan Pemerintah yang menyangkut perihal pelaksanaan perjanjian ini, semisal: Pajak-pajak, Iuran Retribusi Daerah (IREDA), dan lain-lainnya.

Pasal 9 PENYERAHAN RUMAH

KETIKA PERJANJIAN BERAKHIR

Setelah berakhir jangka waktu kontrak sesuai dengan Pasal 1 surat perjanjian ini, PIHAK KEDUA segera mengosongkan rumah dan menyerahkannya kembali kepada PIHAK PERTAMA serta telah memenuhi semua kewajibannya sesuai dengan pasal 6 surat perjanjian ini.

Pasal 10 PERPANJANGAN SEWA

1. Apabila PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bermaksud melanjutkan perjanjian kontrak, maka masing-masing pihak harus memberitahukan terlebih dahulu, minimal [(------ ) ( --- waktu dalam huruf ---)] bulan sebelum jangka waktu kontrak berakhir.

2. PIHAK KEDUA harus mendapat prioritas pertama dari PIHAK PERTAMA untuk memperpanjang masa penyewaan barang tersebut di atas, sebelum PIHAK PERTAMA menawarkannya kepada calon-calon penyewa yang lain.

Pasal 11 HAL-HAL LAIN

1. Hal-hal yang belum tercantum dalam perjanjian ini akan dimusyawarahkan bersama oleh kedua belah pihak.

2. Mengenai perjanjian ini dan segala akibatnya, kedua belah pihak bersepakat untuk memilih domisili yang tetap pada ( ------ Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri ).

Pasal 12 PENUTUP

Surat Perjanjian ini ditandatangani di ( --- tempat --- ) pada hari ( --------- ) tanggal ( ------

tanggal, bulan, dan tahun ------ ) dan berlaku mulai tanggal tersebut sampai dengan tanggal ( ------ tanggal, bulan, dan tahun ).

Demikian perjanjian sewa-menyewa ini dibuat rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama dan ditandatangani di atas kertas bermaterei cukup.

PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA

[ ------------------------- ] [ ------------------------ ]

SAKSI-SAKSI:

[ ] [ ]

18

CONTOH SURAT PERJANJIAN SEWA – MENYEWA RUMAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama :

Umur :

Pekerjaan :

Alamat :

Nomer KTP / SIM :

Dalam hal ini bertindak atas nama diri pribadi yang selanjutnya disebut

PIHAK PERTAMA

2. Nama :

Umur :

Pekerjaan :

Alamat :

Nomer KTP / SIM :

Dalam hal ini bertindak atas nama diri pribadi yang selanjutnya disebut

PIHAK KEDUA

Pasal 1

PIHAK PERTAMA dengan ini bersepakat untuk menyewakan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA telah pula bersepakat untuk menyewa dari PIHAK PERTAMA bangunan rumah:

a. Ukuran bangunan rumah : ( ------------- ) X ( ) meter

b. Luas : ( ) meter persegi

c. Alamat : ---------------------------------------------

d. Kelurahan : ---------------------------------------------

e. Kecamatan : ---------------------------------------------

f. Kotamadya : ---------------------------------------------

Pasal 2

PIHAK KEDUA akan mempergunakan rumah tersebut untuk keperluan -------------------

Pasal 3

a. PIHAK KEDUA akan menyewa rumah tersebut selama [(------ ) ( --- waktu dalam huruf ---)] tahun terhitung sejak tanggal ( ---- tanggal, bulan, dan tahun ---) sampai dengan tanggal ( ---- tanggal, bulan, dan tahun ---).

b. Harga sewa rumah tersebut disepakati sebesar [(Rp. ------------,00) ( jumlah uang

dalam huruf ------ )] per tahun atau [(Rp. ------------,00) (------ jumlah uang dalam huruf ---

--- )] untuk keseluruhan jangka waktu sewa.

c. Uang tersebut akan diberikan PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA bersamaan dengan penandatanganan Surat Perjanjian ini sebagai tanda pelunasan dari seluruh jumlah uang sewa termaksud.

d. PIHAK PERTAMA akan memberikan kuitansi tanda bukti penerimaan tersendiri kepada PIHAK KEDUA.

Pasal 4

PIHAK PERTAMA memberikan jaminannya bahwa:

a. Rumah yang disewakan dalam perjanjian ini sepenuhnya merupakan hak PIHAK PERTAMA, bebas dari sengketa, dan tidak dalam keadaan disewakan maupun dijual kepada PIHAK KETIGA.

b. PIHAK KEDUA dapat sepenuhnya menjalankan hak-haknya sebagai penyewa dari rumah tersebut dengan tidak diganggu gugat oleh pihak-pihak lain.

Pasal 5

a. PIHAK KEDUA berhak atas pemakaian aliran listrik, saluran nomer telepon, dan air PDAM yang telah terpasang sebelumnya pada bangunan rumah yang disewa.

b. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk membayar semua tagihan-tagihan atau rekening-rekening serta biaya-biaya lainnya atas penggunaannya.

c. Segala kerugian yang timbul akibat kelalaian PIHAK KEDUA dalam memenuhi kewajibannya sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.

Pasal 6

PIHAK KEDUA berkewajiban merawat dan menjaga keadaan tersebut agar tetap dalam kondisi baik termasuk memelihara kebersihan dan kelestarian lingkungan termasuk memelihara kebersihan dan kelestarian lingkungan serta sarana-sarana kepentingan umum.

Pasal 7

Selama masa perjanjian sewa-menyewa ini berlangsung, PIHAK KEDUA tidak dibenarkan untuk:

a. Memindahkan atau mengalihkan hak sewa berdasarkan perjanjian ini, baik untuk sebagian atau keseluruhannya kepada PIHAK KETIGA.

b. Mempergunakan rumah itu untuk tujuan yang lain dari pada yang disepakati dalam perjanjian ini, kecuali telah mendapat ijin secara tertulis dari PIHAK PERTAMA.

c. Membuat bangunan lain, sumur bor atau galian-galian lain di sekitar rumah tanpa adanya ijin tertulis dari PIHAK PERTAMA.

d. Mengubah struktur dan instalasi dari rumah tersebut tanpa ijin dan persetujuan dari

PIHAK PERTAMA.

Yang dimaksudkan dengan struktur adalah sistim konstruksi bangunan yang menunjang berdirinya bangunan rumah tersebut, seperti: pondasi, balok, kolom, lantai, dan dinding.

Pasal 8

a. Kerusakan struktur bangunan rumah sebagai akibat pemakaian sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.

b. PIHAK KEDUA dibebaskan dari segala ganti rugi atau tuntutan dari PIHAK PERTAMA akibat kerusakan pada bangunan yang diakibatkan oleh force majeure. Yang dimaksud dengan Force majeure adalah:

1. Bencana alam, seperti: banjir, gempa bumi, tanah longsor, petir, angin topan, serta kebakaran yang disebabkan oleh faktor extern yang mengganggu kelangsungan perjanjian ini.

2. Huru-hara, kerusuhan, pemberontakan, dan perang.

Pasal 9

PIHAK KEDUA dapat memutuskan hubungan sewa-menyewa sebelum jangka waktu perjanjian ini berakhir, dengan syarat-syarat:

a. Terlebih dahulu memberitahukan maksudnya tersebut secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA sekurang-kurangnya [(------ ) ( --- waktu dalam huruf ---)] bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian.

b. Telah membayar semua tagihan-tagihan atau rekening-rekening serta biaya-biaya lainnya atas penggunaannya.

c. Tidak berhak menuntut pengembalian uang sewa untuk jangka waktu sewa- menyewa yang belum dilaksanakannya.

Pasal 10

PIHAK PERTAMA dapat memutuskan hubungan sewa-menyewa sebelum jangka waktu perjanjian ini berakhir, dengan syarat-syarat:

a. PIHAK KEDUA melanggar atau lalai melaksanakan salah satu ketentuan atau syarat perjanjian ini.

b. PIHAK KEDUA lalai membayar harga sewa, biaya perawatan, dan/atau tagihan lainnya yang terhutang selama [(------ ) ( --- waktu dalam huruf ---)] bulan setelah pembayaran itu jatuh tempo.

Pasal 11

Setelah berakhir jangka waktu kontrak sesuai dengan Pasal 3 surat perjanjian ini, PIHAK KEDUA segera mengosongkan rumah dan menyerahkannya kembali kepada PIHAK PERTAMA serta telah memenuhi semua kewajibannya sesuai dengan surat perjanjian ini, kecuali kedua belah pihak bersepakat untuk memperpanjang sewa- menyewa kembali.

Pasal 12

Hal-hal yang belum tercantum dalam perjanjian ini akan dimusyawarahkan bersama oleh kedua belah pihak.

Pasal 13

Mengenai perjanjian ini dan segala akibatnya, kedua belah pihak bersepakat untuk memilih domisili yang tetap pada ( ------ Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri ).

Pasal 14

Demikian perjanjian sewa-menyewa ini dibuat rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama dan ditandatangani di atas kertas bermaterei cukup.

Surat Perjanjian ini ditandatangani di ( --- tempat --- ) pada hari ( --------- ) tanggal ( ------

tanggal, bulan, dan tahun ------ ) dan berlaku mulai tanggal tersebut sampai dengan tanggal ( ------ tanggal, bulan, dan tahun ).

PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA

[ ------------------------- ] [ ------------------------ ]

19

CONTOH SURAT PERJANJIAN PINJAM – MEMINJAM RUMAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama :

Umur :

Pekerjaan :

Alamat :

Nomer KTP / SIM :

Dalam hal ini bertindak atas nama diri pribadi yang bertindak selaku Pemberi Pinjaman dan selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

2. Nama :

Umur :

Pekerjaan :

Alamat :

Nomer KTP / SIM :

Dalam hal ini bertindak atas nama diri pribadi yang bertindak selaku Penerima Pinjaman dan selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Kedua belah pihak dengan ini menerangkan bahwa PIHAK PERTAMA selaku pemilik sah telah setuju untuk meminjamkan kepada PIHAK KEDUA berupa:

Sebuah rumah yang berdiri di atas sebidang tanah yang terletak di ( alamat lengkap

------ ) dengan luas bangunan [( ---) (---luas tanah dalam huruf )] meter persegi, dengan

sertifikat hak milik Nomer ( ------------------------- ), gambar situasi Nomer ( )

tanggal ( ---- tanggal, bulan, dan tahun ), yang untuk selanjutnya disebut RUMAH.

Selanjutnya kedua belah pihak bersepakat bahwa perjanjian pinjam-meminjam RUMAH antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA ini berlaku sejak tanggal penandatanganan surat perjanjian ini dengan syarat-syarat serta ketentuan-ketentuan dalam surat perjanjian ini diatur dalam 9 (sembilan) pasal, sebagai berikut:

Pasal 1

Ayat 1

PIHAK PERTAMA setuju meminjamkan RUMAH kepada PIHAK KEDUA sebagaimana PIHAK KEDUA setuju meminjam RUMAH dari PIHAK PERTAMA.

Ayat 2

Peminjaman RUMAH tersebut tanpa dikenakan biaya.

Pasal 2

Ayat 1

Peminjaman RUMAH sesuai pasal 1 tersebut di atas berlangsung selama [( ---------

) ( ------- jangka waktu dalam huruf ------ )] (bulan / tahun) terhitung sejak ditandatanganinya perjanjian ini sampai ( ---- tanggal, bulan, dan tahun ).

Ayat 2

Sebelum jangka waktu peminjaman seperti yang tertulis pada pasal 2 ayat 1 tersebut di atas berakhir, PIHAK PERTAMA tidak dibenarkan meminta PIHAK KEDUA untuk menyerahkan kembali rumah tersebut kepada PIHAK PERTAMA kecuali disepakati oleh kedua belah pihak.

Ayat 3

PIHAK KEDUA tidak dibenarkan sama sekali untuk meminjamkan kembali atau mengontrakkan RUMAH kepada PIHAK KETIGA. Pelanggaran ini akan menyebabkan diakhirinya perjanjian ini secara sepihak oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA diwajibkan untuk segera mengembalikan RUMAH yang dipinjamnya selambat-lambatnya [( --------- ) ( ------- jangka waktu dalam huruf ------

)] hari setelah PIHAK KEDUA terbukti melakukan pelanggaran.

Pasal 3

Ayat 1

PIHAK KEDUA akan mempergunakan RUMAH yang dipinjamnya itu untuk

tujuan .

Ayat 2

PIHAK KEDUA tidak akan mempergunakan rumah itu untuk tujuan yang lain dari pada yang disepakati dalam perjanjian ini, kecuali telah mendapat ijin secara tertulis dari PIHAK PERTAMA.

Pasal 4

Ayat 1

PIHAK KEDUA berkewajiban untuk memelihara, menjaga kebersihan, keamanan, ketertiban dan ketenteraman lingkungan selama berlangsungnya perjanjian ini.

Ayat 2

PIHAK KEDUA berkewajiban memperbaiki kerusakan akibat pemakaian atas RUMAH dan biaya atas perbaikan tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.

Pasal 5

Ayat 1

RUMAH telah dilengkapi dengan berbagai fasilitas, yaitu:

1. Saluran listrik dari PLN dengan kapasitas Watt,

2. Fasilitas air PAM,

3. Saluran nomor telepon, dan

4. Perabotan rumah.

Ayat 2

PIHAK KEDUA diberi hak penuh untuk menggunakan berbagai fasilitas tersebut selama masa peminjaman berlangsung.

Ayat 3

PIHAK KEDUA berkewajiban untuk membayar semua tagihan-tagihan atau rekening-rekening serta biaya-biaya lainnya atas penggunaannya. Segala kerugian yang timbul akibat kelalaian PIHAK KEDUA dalam memenuhi kewajibannya sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.

Pasal 6

Ayat 1

PIHAK KEDUA sama sekali tidak dibenarkan untuk mengubah struktur dan instalasi dari RUMAH tersebut tanpa ijin dan persetujuan dari PIHAK PERTAMA.

Yang dimaksudkan dengan struktur adalah sistim konstruksi bangunan yang menunjang berdirinya bangunan rumah tersebut, seperti: pondasi, balok, kolom, lantai, dan dinding.

Ayat 2

PIHAK KEDUA bertanggung jawab penuh atas kerusakan struktur sebagai akibat pemakaian.

Ayat 3

PIHAK KEDUA dibebaskan dari segala ganti rugi atau tuntutan dari PIHAK PERTAMA akibat kerusakan pada bangunan yang diakibatkan oleh force majeure. Yang dimaksud dengan Force majeure adalah:

1. Bencana alam, seperti: banjir, gempa bumi, tanah longsor, petir, angin topan, serta kebakaran yang disebabkan oleh faktor extern yang mengganggu kelangsungan perjanjian ini.

2. Huru-hara, kerusuhan, pemberontakan, dan perang.

Pasal 7

Setelah berakhirnya jangka waktu peminjaman sesuai dengan Pasal 2 Surat Perjanjian ini, PIHAK KEDUA segera mengosongkan rumah dan menyerahkannya kembali kepada PIHAK PERTAMA serta telah memenuhi semua kewajibannya sesuai dengan pasal 5 ayat 3 Surat Perjanjian ini.

Pasal 8 HAL-HAL LAIN

Ayat 1

Hal-hal yang belum tercantum dalam perjanjian ini akan dimusyawarahkan bersama oleh kedua belah pihak.

Ayat 2

Mengenai perjanjian ini dan segala akibatnya, kedua belah pihak bersepakat untuk memilih domisili yang tetap pada ( ------ Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri ------

).

Pasal 9 PENUTUP

Surat Perjanjian ini ditandatangani di ( --- tempat --- ) pada hari ( --------- ) tanggal ( ------

tanggal, bulan, dan tahun ------ ) dan berlaku mulai tanggal tersebut sampai dengan tanggal ( ------ tanggal, bulan, dan tahun ).

Demikian perjanjian pinjam-meminjam ini dibuat rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama dan ditandatangani di atas kertas bermaterei cukup.

PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA

[ ------------------------- ] [ ------------------------ ]

SAKSI-SAKSI:

[ ] [ ]

20

CONTOH SURAT PERJANJIAN SEWA – MENYEWA RUMAH SUSUN

SURAT PERJANJIAN

Nomer: ------------------------------------------------------

Tentang

SEWA-MENYEWA RUMAH SUSUN PERUSAHAAN DENGAN KARYAWAN PERUSAHAAN

YANG BERKELUARGA

Pada hari ini ( ------------- ), tanggal [( ----- ) ( ------ tanggal dalam huruf ------ )] bulan ( ------

------------- ) tahun ( ------ tahun dalam huruf ), yang bertanda tangan di bawah ini:

: ( jabatan dalam perusahaan ) yang

berkedudukan di ( --- alamat lengkap perusahaan --- ), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama ( --- perusahaan --- ), selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

: ( jabatan dalam perusahaan ) yang

beralamat di ( --- alamat lengkap --- ), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama sendiri, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan perjanjian sewa-menyewa rumah susun yang terletak di ( --- alamat lengkap rumah susun --- ), dengan perjanjian yang tertuang dalam 15 (lima belas) pasal, sebagai berikut:

Pasal 1

PIHAK PERTAMA bermaksud menyewakan 1 (satu) unit rumah susun:

▪ Type : ----------------------------------------

▪ Blok/Unit/Lantai No. : ----------------------------------------

▪ Luas lantai : ----------------------------------------

▪ Terletak : ----------------------------------------

▪ Desa/Kelurahan : ----------------------------------------

▪ Kecamatan : ----------------------------------------

▪ Kabupaten : ----------------------------------------

kepada PIHAK KEDUA satu unit rumah susun tersebut dan PIHAK KEDUA bersedia menempatinya bersama keluarganya atau bersama dengan maksimal 3 (tiga) orang karyawan ( ------ perusahaan ) lainnya yang belum berkeluarga.

Pasal 2

Unit rumah susun tersebut terdiri dari:

▪ Ruang tamu / keluarga : ---------- X meter

▪ Ruang tidur : ---------- X meter

▪ Dapur dan kamar mandi : ---------- X meter

Pasal 3

1. Perjanjian ini berlaku untuk waktu [( -------- ) ( --- jumlah dalam huruf --- )] tahun sejak ditandatanganinya perjanjian ini.

2. Waktu perjanjian seperti tersebut pada ayat 1 di atas dapat dilakukan perpanjangan dengan persetujuan tertulis kedua belah pihak, paling banyak untuk waktu [( -------- ) ( --- jumlah dalam huruf )] kali waktu perjanjian ini.

3. PIHAK KEDUA diharuskan mengajukan permohonan tertulis kembali untuk perpanjangan, terhitung [( -------- ) ( --- jumlah dalam huruf --- )] bulan sebelum perjanjian tersebut berakhir.

4. Apabila PIHAK KEDUA membatalkan permohonan perpanjangan, maka PIHAK PERTAMA akan melakukan pemotongan gaji PIHAK KEDUA sebesar [(Rp. -------

-------------------------,00) (------ jumlah uang dalam huruf ------ )] per bulan uang sewa sebagai denda pembatalan tersebut.

Pasal 4

1. Rumah susun tersebut pada pasal 1 surat perjanjian ini hanya disewakan bagi karyawan yang mempunyai golongan gaji [( -------- ) ( --- jumlah dalam huruf --- )] sampai dengan golongan gaji [( ------ ) ( --- jumlah dalam huruf --- )] sesuai peraturan sistim penggolongan gaji pada ( ------ perusahaan ).

2. Apabila PIHAK KEDUA mendapat kenaikan golongan gaji pada waktu perjanjian ini sehingga golongan gajinya lebih tinggi dari [( ------ ) ( --- jumlah dalam huruf ---

)], maka PIHAK KEDUA setelah berakhirnya perjanjian ini tidak diperbolehkan mengadakan perjanjian lagi.

Pasal 5

1. Uang sewa unit rumah susun untuk setiap bulan ditetapkan sebesar [(Rp. ------------

,00) (------ jumlah uang dalam huruf )].

2. Pembayaran sewa tersebut dilakukan dengan cara pemotongan gaji PIHAK KEDUA.

3. Pemotongan gaji tersebut dilakukan oleh bendaharawan PIHAK PERTAMA pada setiap bulan untuk pembayaran sewa bulan berikutnya.

4. Surat perjanjian ini dianggap sebagai surat kuasa dari PIHAK KEDUA kepada

PIHAK PERTAMA untuk melakukan pemotongan gaji setiap bulan.

5. Besarnya uang sewa untuk perpanjangan sewa rumah susun akan ditentukan selambat-lambatnya [( ------ ) ( --- jumlah dalam huruf )] bulan sebelum perjanjian

berakhir.

Pasal 6

Tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA tidak diperbolehkan memindahkan sewa dan penghunian unit rumah susun tersebut, baik untuk sebagian maupun keseluruhannya, kepada PIHAK KETIGA.

Pasal 7

Apabila PIHAK KEDUA memperoleh rumah KPR/BTN atau rumah dari ( ------

perusahaan ) dan rumah tersebut dianggap layak untuk dihuni menurut standar

yang berlaku atau PIHAK KEDUA mendapatkan bantuan uang untuk rumah dari ( ----

-- perusahaan ---------- ), maka PIHAK KEDUA diharuskan mengosongkan dan menyerahkan unit rumah susun yang disewa tersebut kepada PIHAK PERTAMA

selambat-lambatnya [( ------ ) ( --- jumlah dalam huruf --- )] bulan setelah mendapatkan rumah KPR/BTN atau rumah dari ( ------ perusahaan ) atau bantuan uang dari ( -

----- perusahaan ) tersebut.

Pasal 8

Selama masa perjanjian ini berlaku, PIHAK KEDUA diharuskan dan bertanggung jawab untuk:

a. Menjaga kebersihan dan keamanan rumah serta lingkungan.

b. Melakukan pemeliharaan sehari-hari atas unit rumah susun tersebut dengan sebaik-baiknya.

c. Mentaati peraturan-peraturan penghunian yang disebut di dalam peraturan urusan dalam.

Pasal 9

Selama masa perjanjian ini berlaku, PIHAK KEDUA diharuskan membayar semua tagihan-tagihan atau rekening-rekening atas penggunaan:

a. Listrik.

b. Air.

c. Telepon.

d. Pelaksanaan pengelolaan lingkungan.

Pasal 10

PIHAK PERTAMA bertanggung jawab atas berlakunya peraturan-peraturan Pemerintah yang menyangkut perihal pelaksanaan perjanjian ini, misalnya: Pajak- pajak, Iuran Retribusi Daerah (IREDA), dan lain-lainnya.

Pasal 11

a. PIHAK PERTAMA bertanggung jawab seluruhnya akibat dari kerusakan maupun kerugian yang disebabkan oleh kesalahan struktur dari unit rumah susun tersebut.

Yang dimaksudkan dengan struktur adalah sistim konstruksi bangunan yang menunjang berdirinya bangunan, seperti: pondasi, balok, kolom, lantai, dan dinding.

b. PIHAK KEDUA tidak diperbolehkan mengubah struktur dan instalasi dari unit rumah susun tersebut tanpa ijin dan persetujuan dari PIHAK PERTAMA.

c. PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas kerusakan struktur sebagai akibat pemakaian.

Pasal 12

1. Selama masa perjanjian ini berlaku, jika PIHAK KEDUA bermaksud pindah dari rumah susun tersebut, maka PIHAK KEDUA diharuskan untuk melaporkan diri secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA.

2. PIHAK KEDUA tidak diperbolehkan langsung memindahkan sewa dan penghunian unit rumah susun tersebut kepada PIHAK KETIGA tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA.

3. Jika PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kewajiban pada ayat 1 tersebut, maka PIHAK PERTAMA akan memberikan surat teguran tertulis dan dapat bertindak dengan mengeluarkan PIHAK KEDUA dari rumah susun yang disewanya atau membatalkan perjanjian ini.

Pasal 13

PIHAK KEDUA dibebaskan dari segala ganti rugi atau tuntutan dari PIHAK PERTAMA akibat kerusakan pada bangunan rumah susun yang diakibatkan oleh force majeure.

Yang dimaksud dengan Force majeure adalah:

1. Bencana alam, seperti: banjir, gempa bumi, tanah longsor, petir, angin topan, serta kebakaran yang disebabkan oleh faktor extern yang mengganggu kelangsungan perjanjian ini.

2. Huru-hara, kerusuhan, pemberontakan, dan perang.

3. Peraturan Pemerintah dalam bidang moneter dan perburuhan yang mempunyai akibat langsung terhadap perjanjian ini.

Pasal 14

1. PIHAK PERTAMA akan memberikan peringatan-peringatan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA, apabila PIHAK KEDUA tidak mentaati peraturan- peraturan urusan dalam seperti yang dimaksud pasal 7 dalam perjanjian ini.

2. Apabila dalam waktu [( ------ ) ( --- jumlah dalam huruf --- )] bulan berturut-turut PIHAK KEDUA mendapatkan peringatan tertulis sebanyak [( ------ ) ( --- jumlah dalam huruf --- )] kali, maka PIHAK PERTAMA dapat bertindak dengan mengeluarkan PIHAK KEDUA dari rumah susun yang disewanya atau membatalkan perjanjian ini.

3. Tindakan yang dimaksud dalam pasal 14 ayat 2 tersebut dapat berakibat mempengaruhi penilaian pekerjaan PIHAK KEDUA dalam perusahaan.

Pasal 15

1. Hal-hal yang belum tercantum dalam perjanjian ini akan dimusyawarahkan bersama oleh kedua belah pihak.

2. Mengenai perjanjian ini dan segala akibatnya, kedua belah pihak bersepakat untuk memilih domisili yang tetap pada ( ------ Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri ------

).

Demikian perjanjian sewa-menyewa ini dibuat rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama dan ditandatangani di atas kertas bermaterei cukup.

( --- tempat, tanggal, bulan, dan tahun )

PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA

[ ------------------------- ] [ ------------------------ ]

21

CONTOH SURAT PERJANJIAN

SEWA – MENYEWA RUMAH TOKO (RUKO)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama :

Umur :

Pekerjaan :

Alamat :

Nomer KTP / SIM :

Telepon :

Dalam hal ini bertindak atas nama diri pribadi yang selanjutnya disebut

PIHAK PERTAMA

2. Nama :

Umur :

Pekerjaan :

Alamat :

Nomer KTP / SIM :

Telepon :

Dalam hal ini bertindak atas nama diri pribadi yang selanjutnya disebut

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA telah setuju untuk menyewakan kepada PIHAK KEDUA tanah berikut bangunan berupa rumah toko (ruko) berlantai [( ------ ) ( --- jumlah dalam huruf --

- )] yang berdiri di atasnya yang terletak di ( --- alamat lengkap ruko --- ) dengan luas tanah [( ------ ) ( --- jumlah dalam huruf --- )] meter persegi dengan sertifikat hak milik Nomer ( ------------------------- ), gambar situasi Nomer ( -------------------- ) tanggal ( --- tanggal, bulan, dan tahun ).

Selanjutnya kedua belah pihak telah bersepakat untuk mengadakan perjanjian yang tertulis dalam 15 (lima belas) pasal, sebagai berikut:

Pasal Satu

Perjanjian antar kedua belah pihak ini berlaku sah untuk jangka waktu [( ------ ) ( ---

jumlah dalam huruf --- )] tahun, terhitung sejak tanggal ------ tanggal, bulan, dan tahun ------

) sampai dengan ( ------ tanggal, bulan, dan tahun ) dimana PIHAK PERTAMA dan

PIHAK KEDUA sepakat untuk menentukan harga kontrak atas ruko berikut tanah pekarangannya tersebut di atas dengan nilai harga [(Rp. ------------,00) ( jumlah uang

dalam huruf ------ )] untuk jangka waktu [( ------ ) ( --- jumlah dalam huruf )] tahun.

Pasal Dua

PIHAK KEDUA telah memberikan uang muka atau DP (Down Payment) sebagai tanda jadi sewa sebesar [(------ ) % ( --- jumlah dalam huruf ---)] persen atau sejumlah [(Rp. -------

-----,00) (------ jumlah uang dalam huruf ------ )] pada hari ( ------------ ) tanggal ( tanggal,

bulan, dan tahun --- ) dan sisa pembayaran sejumlah [(Rp. ------------,00) ( jumlah uang

dalam huruf )] akan dibayarkan pada waktu penandatanganan Surat Perjanjian ini.

Pasal Tiga

1. PIHAK PERTAMA selaku pemilik sah bangunan ruko berikut pekarangannya di (

--- alamat lengkap ruko --- ) menjamin bahwa tanah dan bangunan ruko berikut semua fasilitas yang terdapat di dalamnya adalah hak milik sahnya dan bebas dari semua tuntutan hukum dan persoalan-persoalan yang dapat mengganggu PIHAK KEDUA atas pemakaiannya dalam jangka waktu berlakunya surat perjanjian ini.

2. Semua kerugian yang timbul akibat kelalaian PIHAK PERTAMA dalam memenuhi kewajibannya tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.

Pasal Empat

Sebelum jangka waktu kontrak seperti yang tertulis pada pasal satu Surat Perjanjian ini berakhir, PIHAK PERTAMA tidak dibenarkan meminta PIHAK KEDUA untuk mengakhiri jangka waktu kontrak dan menyerahkan kembali rumah tersebut kepada PIHAK PERTAMA kecuali telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Pasal Lima

Selama jangka waktu berlakunya Surat Perjanjian ini, PIHAK KEDUA sama sekali tidak dibenarkan untuk mengalihkan hak atau mengontrakkan kembali kepada PIHAK KETIGA dengan dalih atau alasan apa pun juga tanpa ijin dan persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA.

Pasal Enam

1. PIHAK PERTAMA bertanggung jawab seluruhnya akibat dari kerusakan maupun kerugian yang disebabkan oleh kesalahan struktur dari bangunan ruko tersebut.

Yang dimaksudkan dengan struktur adalah sistim konstruksi bangunan yang menunjang berdirinya bangunan, seperti: pondasi, balok, kolom, lantai, dan dinding.

2. PIHAK KEDUA tidak diperbolehkan mengubah struktur dan instalasi dari unit ruko tersebut tanpa ijin dan persetujuan dari PIHAK PERTAMA.

3. PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas kerusakan struktur sebagai akibat pemakaian.

4. PIHAK KEDUA tidak bertanggung jawab atau dibebaskan dari segala ganti rugi atau tuntutan dari PIHAK PERTAMA yang terjadi akibat kerusakan pada bangunan ruko yang diakibatkan oleh force majeure.

Yang dimaksud dengan Force majeure adalah hal-hal yang disebabkan oleh faktor extern yang tidak dapat diatasi maupun dihindari, seperti: banjir, gempa bumi, tanah longsor, petir, angin topan, kebakaran, huru-hara, kerusuhan, pemberontakan, dan perang.

Pasal Tujuh

Dalam perjanjian sewa-menyewa ini sudah termasuk hak bagi PIHAK KEDUA untuk menggunakan semua fasilitas yang telah terpasang sebelumnya pada bangunan ruko yang disewa.

Fasilitas-fasilitas tersebut adalah:

1. Listrik,

2. Saluran nomor telepon,

3. Saluran air dari PDAM.

Selama jangka waktu kontrak berlangsung, PIHAK KEDUA berkewajiban untuk membayar semua tagihan-tagihan atau rekening-rekening serta biaya-biaya lainnya atas penggunaan semua fasilitas tersebut. Segala kerugian yang timbul akibat kelalaian PIHAK KEDUA dalam memenuhi kewajibannya sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.

Pasal Delapan

PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas berlakunya peraturan-peraturan Pemerintah yang menyangkut perihal pelaksanaan perjanjian ini, misalnya: Pajak-pajak, Iuran Retribusi Daerah (IREDA), dan lain-lainnya.

Pasal Sembilan

PIHAK KEDUA berkewajiban untuk menjaga keamanan, ketertiban dan ketenteraman lingkungan.

Pasal Sepuluh

Setelah berakhir jangka waktu kontrak sesuai dengan pasal satu Surat Perjanjian ini, PIHAK KEDUA diharuskan segera mengosongkan rumah dan menyerahkannya kembali kepada PIHAK PERTAMA serta telah memenuhi kewajibannya sesuai dengan pasal tujuh dan delapan dari Surat Perjanjian ini.

Pasal Sebelas

Apabila PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bermaksud melanjutkan perjanjian kontrak, maka masing-masing pihak harus memberitahukan terlebih dahulu minimal [(

------ ) ( --- jumlah dalam huruf --- )] bulan sebelum jangka waktu kontrak berakhir.

Pasal Dua Belas

PIHAK KEDUA mendapat prioritas pertama dari PIHAK PERTAMA untuk memperpanjang masa penyewaan berikutnya sebelum PIHAK PERTAMA menawarkan kepada calon-calon penyewa lainnya.

Pasal Tiga Belas

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersepakat untuk menempuh jalan musyawarah dan mufakat untuk menyelesaikan hal-hal atau perselisihan yang mungkin timbul sehubungan dengan Surat Perjanjian ini. Apabila jalan musyawarah dianggap tidak berhasil untuk mendapatkan penyelesaian yang melegakan kedua belah pihak, kedua belah pihak bersepakat untuk menempuh upaya hukum dengan memilih domisili pada ( ------ Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri ).

Pasal Empat Belas

Surat Perjanjian ini dibuat oleh kedua belah pihak dengan dasar akal sehat dan pikiran sehat tanpa adanya paksaan maupun tekanan dari pihak-pihak manapun.

Pasal Lima Belas

Surat Perjanjian ini ditandatangani di ( --- tempat --- ) pada hari ( --------------- ) ( ---

tanggal, bulan, dan tahun ---- ) dan berlaku mulai tanggal tersebut sampai dengan tanggal ( --- tanggal, bulan, dan tahun ).

( --- tempat, tanggal, bulan, dan tahun )

PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA

[ ------------------------- ] [ ------------------------ ]

SAKSI-SAKSI:

[ ] [ ]

22

CONTOH SURAT PERJANJIAN

SEWA RUANG DI PUSAT PERTOKOAN

Pada hari ini ( ------------- ), tanggal [( ----- ) ( ------ tanggal dalam huruf ------ )] bulan ( ------

------------- ) tahun [( ------ ) ( ----- tahun dalam huruf ------ )], yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama :

Umur :

Pekerjaan :

Alamat :

Nomer KTP / SIM :

Telepon :

Dalam hal ini bertindak atas nama diri pribadi yang selanjutnya disebut

PEMILIK.

2. Nama :

Umur :

Pekerjaan :

Alamat :

Nomer KTP / SIM :

Telepon :

Dalam hal ini bertindak atas nama diri pribadi yang selanjutnya disebut

PENYEWA.

Kedua belah pihak dengan ini menerangkan bahwa:

1. PEMILIK memiliki ruangan di pusat pertokoan untuk disewakan yang berada di dalam sebuah gedung yang dikenal dengan nama ( ) yang

berlokasi di ( ------- alamat lengkap pusat pertokoan ).

2. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu, PEMILIK telah setuju untuk menyewakan sebuah ruangan di gedung yang dimilikinya seperti tersebut di atas kepada PENYEWA.

3. Selanjutnya kedua belah pihak bersepakat bahwa perjanjian sewa-menyewa antara PEMILIK dan PENYEWA ini berlaku sejak tanggal penandatanganan surat perjanjian ini dengan syarat-syarat serta ketentuan-ketentuan dalam surat perjanjian ini yang tertuang dalam 12 (dua belas) pasal, sebagai berikut:

Pasal 1 PEMBAGIAN RUANG SEWA

PEMILIK telah menyatakan persetujuannya untuk menyewakan sebuah ruangan di dalam gedung ( ) kepada PENYEWA dan PENYEWA juga telah

menyatakan persetujuannya untuk menyewa ruangan tersebut yang untuk selanjutnya disebut RUANG SEWA, yang meliputi hal-hal sebagai berikut:

Ayat 1

RUANG SEWA nomor ( ------------- ) yang terletak di lantai ( -------- ) gedung ( ------

------------------------ ), berukuran ( ------- ) X ( ------- ) meter atau [( ----- ) ( jumlah

dalam huruf --- )] meter persegi seperti yang terdapat dalam gambar dalam lampiran perjanjian ini yang selanjutnya akan dipergunakan PENYEWA untuk ( --

).

Ayat 2

Sarana dan prasarana selaku pelengkap gedung yang lazim terdapat dalam gedung sepenuhnya dapat digunakan PENYEWA untuk tujuan penggunaan RUANG SEWA.

Sarana dan prasarana tersebut meliputi:

a. Pintu masuk.

b. Eskalator atau tangga berjalan.

c. Lift penumpang.

d. Lift barang.

e. Semua toilet di dalam gedung.

Pemakaian atau penggunaan semua sarana dan prasarana tersebut ditentukan oleh PEMILIK.

Ayat 3

Pembagian tata ruang dan dekorasi RUANG SEWA sepenuhnya menjadi tanggungan PENYEWA yang dapat dimulai pelaksanaan pekerjaannya setelah ditandatanganinya Surat Perjanjian ini.

Ayat 4

Secara prinsip PEMILIK setuju dengan pekerjaan pembagian tata ruang dan dekorasi tersebut selama tidak menimbulkan kerusakan atau kerugian PEMILIK.

Ayat 5

PENYEWA membebaskan PEMILIK dari segala kerusakan dan tuntutan dari PIHAK KETIGA yang disebabkan oleh pekerjaan PENYEWA dalam melaksanakan pekerjaan sesuai ayat 3 tersebut di atas.

Pasal 2 JAMINAN

PEMILIK menjamin dan bertanggung jawab sepenuhnya bahwa selama masa sewa- menyewa ini PENYEWA tidak akan mendapat tuntutan atau gangguan dari pihak ketiga atau pihak manapun juga yang menyatakan mempunyai hak atas RUANG SEWA yang disewa PENYEWA.

Pasal 3 FASILITAS-FASILITAS

PEMILIK menyediakan berbagai fasilitas yang dapat dipergunakan PENYEWA untuk menjalankan aktifitas berniaganya. Berbagai fasilitas tersebut adalah:

1. LISTRIK

Tenaga listrik diberikan dari sumber Perusahaan Umum Listrik Negara (PLN) dengan standar voltase 220 Volt per phase atau 280 Volt per 3 phase.

Standar penerangan ditentukan [( ------ ) ( --- jumlah dalam huruf --- )] Watt setiap meter persegi dan maksimum [( ------ ) ( --- jumlah dalam huruf --- )] Watt untuk setiap stop kontak.

2. LISTRIK CADANGAN

Apabila terjadi gangguan atau pemadaman listrik sementara pada aliran listrik, PEMILIK menyediakan stand by generator set yang bisa digunakan untuk tenaga listrik cadangan.

3. SALURAN TELEPON

Unit saluran telepon disediakan PEMILIK bagi PENYEWA dengan ketentuan:

a. Untuk setiap penyambungan saluran telepon, PENYEWA wajib menyerahkan uang jaminan kepada PEMILIK. Uang tersebut akan dikembalikan kepada PENYEWA jika PENYEWA mengakhiri atau tidak melanjutkan perjanjian ini.

b. PENYEWA bertanggung jawab penuh untuk membayar tagihan biaya telepon atas penggunaannya.

c. Penggunaan telepon untuk komunikasi antarruang di dalam gedung tidak dikenakan biaya.

4. AIR BERSIH

PEMILIK menyediakan sarana air bersih, baik dari sumber Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) maupun dari sumur artetis yang dimiliki PEMILIK hingga keberadaannya memadai serta merata untuk digunakan semua PENYEWA.

5. AIR CONDITIONING (AC)

Sentral air conditioning (AC) akan berfungsi selama [( ------ ) ( --- jumlah dalam huruf --- )] jam penuh, dimulai jam ( ------ ) hingga jam ( ).

6. KEAMANAN

PEMILIK menyediakan suatu sistim pengamanan dan tim keamanan selama 24 (dua puluh empat) jam penuh yang meliputi area di dalam dan di luar gedung.

7. KEBERSIHAN

PEMILIK bertanggung jawab penuh perihal kebersihan, baik di dalam gedung maupun di luar gedung yang meliputi area-area sebagai berikut:

a. Pembuangan sampah,

b. Pintu masuk, jalan, gang, dan tangga,

c. Ruang toilet,

d. Teras, halaman, tempat parkir, jalanan di dalam, dan sekitarnya.

8. PARKIR

PEMILIK menyediakan tempat parkir umum yang luas dan dapat menampung [( ------ ) ( --- jumlah dalam huruf --- )] mobil dan [( ------ ) ( --- jumlah dalam huruf ---

)] sepeda motor dengan sistim keamanan yang cukup memadai.

Apabila dikehendaki PENYEWA, PEMILIK dapat menyediakan tempat parkir khusus.

9. PERLINDUNGAN KEBAKARAN

PEMILIK menyediakan berbagai peralatan pencegah dan pemadam kebakaran yang dapat digunakan secara gratis untuk mencegah dan memadamkan kebakaran.

10. PEMASANGAN IKLAN

PEMILIK menyediakan tempat bagi iklan yang diperlukan PENYEWA.

Pasal 4

SERVICE CHARGE

PEMILIK bertanggung jawab untuk pembayaran tarif pelayanan atau service charge

yang meliputi:

1. Keseluruhan biaya untuk menjalankan dan memberi pelayanan kepada PENYEWA, seperti: lift, air conditioning, termasuk perawatan dan perbaikannya jika terjadi gangguan atau kerusakan.

2. Keseluruhan biaya untuk ongkos property management, pengawasan serta administrasi di dalam gedung ( -------------------------------------- ), termasuk pegawai staf, penjaga keamanan, pegawai, pelayan, dan lain-lainnya.

3. Keseluruhan biaya penerangan, daya listrik, sentral air condotioning di luar ruang sewa.

4. Keseluruhan biaya perawatan dan pemeliharaan gedung untuk ongkos pemeliharaan kebersihan serta keindahan halaman dan tanaman di taman gedung.

Pasal 5 JANGKA WAKTU SEWA

Ayat 1

Jangka waktu sewa ditetapkan selama [( ------ ) ( --- jumlah dalam huruf --- )] tahun terhitung tanggal [( ---- ) ( --- tanggal dalam huruf --- )] bulan ( ) tahun

[( --------- ) ( ---- tahun dalam huruf --- )] hingga tanggal [( ------- ) ( tanggal dalam

huruf --- )] bulan ( ------------------ ) tahun [( -------- ) ( ---- tahun dalam huruf )].

Ayat 2

Perjanjian sewa ini dapat diteruskan atau diperpanjang untuk jangka waktu [( -----

---- ) ( ---- tahun dalam huruf --- ) tahun kemudian atau sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

Pasal 6 HARGA SEWA

Ayat 1

Harga sewa untuk RUANG SEWA seperti tersebut di atas ditetapkan sebesar [(Rp.

------------,00) (------ jumlah uang dalam huruf )] setiap bulan atau untuk seluruh

jangka waktu [( --------- ) ( ---- tahun dalam huruf --- ) sebesar [(Rp. ------------,00) (-----

- jumlah uang dalam huruf )].

Ayat 2

PENYEWA wajib membayar keseluruhan harga sewa selama [( --------- ) ( tahun

dalam huruf ) tersebut di atas setelah penandatanganan Surat Perjanjian ini.

Pasal 7 PAJAK-PAJAK

Ayat 1

PENYEWA dikenakan pajak-pajak:

1. Pajak Penjualan (PPn) sebesar [(------ ) % ( --- jumlah dalam huruf )] persen,

2. Pajak Jasa untuk tarif pelayanan atau service charge sebesar [(------ ) % ( ---

jumlah dalam huruf )] persen,

3. Pajak Pemerintah yang mungkin timbul akibat pemakaian RUANG SEWA.

Ayat 2

Keseluruhan biaya atas pajak-pajak tersebut wajib dibayarkan PENYEWA pada saat pembayaran sewa dan pembayaran tarif pelayanan atau service charge.

Ayat 3

PEMILIK akan bertanggung jawab penuh perihal pajak yang berhubungan dengan kepemilikan gedung sesuai Undang-Undang dan peraturan Pemerintah yang berlaku.

Pasal 8

KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PENYEWA

PENYEWA berkewajiban penuh untuk:

1. Membayar sewa dan biaya-biaya lainnya sesuai dengan perjanjian ini.

2. Menggunakan RUANG SEWA sesuai dengan keperuntukannya secara legal dan tidak bertentangan dengan hukum atau perundang-undangan yang berlaku.

3. Turut memelihara dan menjaga semua fasilitas di dalam gedung ( -----------------

-------------------- ) agar tetap dalam kondisi yang baik serta bersih.

4. Turut memelihara dan menjaga keamanan, kenyamanan, dan ketertiban di dalam gedung, baik di sekitar RUANG SEWA maupun di dalam gedung secara keseluruhan.

5. Tidak menggunakan RUANG SEWA untuk tempat tinggal atau mengizinkan orang lain untuk tinggal.

6. Tidak menempatkan furniture atau perabot rumah tangga atau mesin-mesin yang beratnya melebihi [( ------- ) ( ------ jumlah berat dalam huruf )]

kilogram per meter persegi.

7. Tidak menyimpan sesuatu yang berbahaya atau melanggar hukum atau perundang-undangan yang berlaku, semisal: bahan peledak, amunisi, senjata api, dan lain-lainnya.

8. Tidak melakukan tindakan yang mengganggu atau mengakibatkan kerusakan, baik terhadap PEMILIK atau juga kepada para penyewa lainnya.

9. Membebaskan PEMILIK atas tuntutan dan ganti rugi atas kerugian atau kehilangan barang-barang milik PENYEWA karena kebakaran atau sebab lain, kecuali jika kebakaran atau sebab lain tersebut terbukti secara hukum dilakukan oleh pihak PEMILIK.

Pasal 9

KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMILIK

PEMILIK berkewajiban penuh untuk:

1. Memelihara semua fasilitas yang diserahkan untuk pemakaian PENYEWA

dapat berfungsi dan dalam keadaan baik dan bersih.

2. Memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya terhadap PENYEWA.

3. Memberikan kenyamanan dan keamanan yang memadai hingga PENYEWA

dapat melakukan aktifitasnya dengan tenang dan baik.

Pasal 10 TUNGGAKAN

Ayat 1

Apabila PENYEWA menunggak pembayaran sewa untuk lebih dari [( ------- ) ( -----

- jumlah hari dalam huruf ------ )] hari, maka terhadapnya dikenakan denda untuk setiap hari sebesar [(------ ) % ( --- jumlah dalam huruf ---)] persen dari harga sewa per bulan.

Ayat 2

Besarnya biaya tunggakan PENYEWA akan dimasukkan pada pembayaran yang wajib dibayarkan PENYEWA.

Ayat 3

Apabila PENYEWA melakukan tunggakan [( ------- ) ( ------ jumlah dalam huruf ------

)] berturut-turut, maka terhadapnya dapat dikenakan pembatalan sewa sesuai Pasal 11 perjanjian ini.

Pasal 11 PEMBATALAN

Ayat 1

PENYEWA dapat dikenakan pembatalan penyewaannya apabila PENYEWA

melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. PENYEWA melakukan tunggakan [( ------- ) ( ------ jumlah dalam huruf )]

kali berturut-turut sesuai dengan pasal 10 ayat 3 tersebut di atas.

2. PENYEWA melakukan hal-hal yang terlarang untuk dilakukan di dalam gedung sesuai Pasal 8 Surat Perjanjian ini.

Ayat 2

Sebelum melakukan pembatalan, PEMILIK berkewajiban untuk memberitahukan kepada PENYEWA secara tertulis dan kepada PENYEWA telah diberikan kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya tersebut dalam waktu [( ------- ) ( ---

--- jumlah hari dalam huruf )] hari dan PENYEWA tidak mampu memperbaiki

kesalahannya.

Pasal 12 PENUTUP

Surat Perjanjian ini dibuat oleh kedua belah pihak dengan dasar akal sehat dan pikiran sehat tanpa adanya paksaan maupun tekanan dari pihak-pihak manapun.

( --- tempat, tanggal, bulan, dan tahun )

PEMILIK PENYEWA

[ ------------------------- ] [ ------------------------ ]

SAKSI-SAKSI:

23

[ ] [ ]

CONTOH SURAT PERJANJIAN SEWA LOKASI PEMASANGAN PAPAN IKLAN

Pada hari ini ( ------------- ), tanggal [( ----- ) ( ------ tanggal dalam huruf ------ )] bulan ( ------

------------- ) tahun [( ------ ) ( ------ tahun dalam huruf ------ )], yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama :

Pekerjaan :

Jabatan :

Alamat :

Nomer KTP / SIM :

Telepon :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama perusahaan ( ------------------------

--------- ) yang berkedudukan di ( -------- alamat lengkap perusahaan ------ ) dan selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. Nama :

Pekerjaan :

Jabatan :

Alamat :

Nomer KTP / SIM :

Telepon :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama perusahaan ( ------------------------

--------- ) yang berkedudukan di ( -------- alamat lengkap perusahaan ------ ) dan selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak telah bersepakat untuk mengadakan ikatan perjanjian sewa lokasi untuk pemasangan iklan dimana syarat dan ketentuannya diatur dalam 12 (dua belas) pasal, seperti berikut di bawah ini:

Pasal 1 PERIHAL PERJANJIAN

PIHAK PERTAMA telah menyatakan persetujuannya untuk menyewakan lokasi untuk pemasangan papan iklan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA juga telah menyatakan persetujuannya untuk menyewa lokasi untuk pemasangan papan iklan guna mempromosikan produk PIHAK KEDUA tersebut yang untuk selanjutnya disebut LOKASI SEWA, yang meliputi hal-hal sebagai berikut:

Pasal 2

JUMLAH, UKURAN, DAN LOKASI PEMASANGAN PAPAN IKLAN

Jumlah pemasangan papan iklan (billboard) sebanyak [( ------- ) ( --- jumlah dalam huruf ---

) dengan ukuran ( ---------- ) meter X ( ---------- ) meter X ( ) meter muka, vertikal,

frontlite yang dipasang pada konstruksi milik PIHAK PERTAMA yang terletak di jalan (------ lokasi lengkap pemasangan konstruksi ).

Pasal 3

MASA WAKTU SEWA

Masa waktu sewa pemasangan papan iklan tersebut adalah selama [( -------) ( -----

jumlah waktu dalam huruf ----- )] tahun yang dihitung berdasarkan waktu pertama kali iklan dipasang.

Pasal 4

JAMINAN PIHAK PERTAMA

Ayat 1

PIHAK PERTAMA menjamin papan iklan untuk menampilkan produk PIHAK KEDUA akan terlihat secara jelas oleh khalayak umum, tidak terhalang atau tertutup oleh sesuatu, semisal gedung, pohon, dan penghalang lainnya.

Ayat 2

PIHAK PERTAMA menjamin dengan memberikan persetujuan dan ijin untuk memasang dan menampilkan produk PIHAK KEDUA selama masa perjanjian berlangsung.

Ayat 3

PIHAK PERTAMA menjamin tidak akan ada tuntutan dari pihak mana pun sehubungan dengan pemasangan iklan produk PIHAK KEDUA. Jika di kemudian hari terbukti adanya tuntutan, maka PIHAK KEDUA dibebaskan dari segala tuntutan karena semua itu merupakan tanggung jawab PIHAK PERTAMA.

Pasal 5

HARGA DAN PEMBAYARAN

Ayat 1

Harga sewa untuk LOKASI SEWA seperti tersebut di atas ditetapkan sebesar [(Rp. ------------,00) (------ jumlah uang dalam huruf )].

Ayat 2

Harga sewa tersebut telah meliputi:

1. Biaya sewa konstruksi dan panel papan iklan selama [( ------- ) ( jumlah

waktu dalam huruf ) tahun.

2. Biaya perijinan dan pajak iklan selama [( ------- ) ( jumlah waktu dalam huruf

------ )] tahun.

3. Biaya sewa lahan dari pemerintah kota selama [( ------- ) ( ----- jumlah waktu dalam huruf )] tahun.

4. Biaya sambungan listrik, instalasinya, dan rekening listrik bulanan selama [( ---

---- ) ( ----- jumlah waktu dalam huruf )] bulan.

5. Biaya untuk lampu penerangan.

6. Biaya untuk perawatan dan perbaikan selama [( ------- ) ( ----- jumlah waktu dalam huruf )] tahun.

Ayat 3

Harga sewa sesuai pasal 4 ayat 1 tersebut di atas belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar [(------ ) % ( --- jumlah dalam huruf )] persen.

Ayat 4

PIHAK KEDUA diharuskan membayar [(------ ) % ( --- jumlah dalam huruf )]

persen dari harga sewa atau sebesar [(Rp. ------------,00) (------ jumlah uang dalam huruf ------ )] setelah penandatanganan Surat Perjanjian ini dan sisanya [( ) % (

--- jumlah dalam huruf ---)] persen dari harga sewa atau sebesar [(Rp ,00) (-

----- jumlah uang dalam huruf ------ )] harus dilunasi setelah pemasangan selesai dilakukan PIHAK PERTAMA.

Ayat 5

Pembayaran dari PIHAK KEDUA dapat dilakukan secara tunai atau melalui transfer rekening bank:

1. Nama Bank :

2. Nama Pemilik rekening :

3. Nomer rekening :

Pasal 6

TANGGUNG JAWAB PIHAK PERTAMA

Ayat 1

Jika di kemudian hari pemerintah kota menerbitkan peraturan baru atau peraturan tambahan yang mengharuskan papan iklan itu harus ditiadakan atau dibongkar, maka kedua belah pihak akan merundingkan dengan PIHAK KEDUA selambat-lambatnya [( ------- ) ( ---- jumlah dalam huruf --- )] bulan sebelum pembongkaran papan iklan.

Ayat 2

Kedua belah pihak secara bersama-sama bersepakat untuk mencari lokasi baru yang dapat diterima kedua belah pihak.

Ayat 3

PIHAK KEDUA tidak akan dikenakan biaya tambahan apa pun karena pemasangan papan iklan di tempat baru itu.

Ayat 4

Jika PIHAK KEDUA tidak setuju pemasangan papan iklan di tempat baru itu atau

PIHAK KEDUA menganggap tidak ada lokasi yang tepat untuk pemasangan

iklan produknya, maka PIHAK PERTAMA diwajibkan mengembalikan sisa total biaya peragaan yang belum berjalan. Perhitungan pengembalian sisa total biaya itu dihitung secara proporsional untuk disepakati kedua belah pihak.

Ayat 5

PIHAK PERTAMA bertanggung jawab penuh pada akibat kerugian yang dialami

PIHAK KEDUA karena kelalaian PIHAK PERTAMA.

Pasal 7 TERTUNDANYA PEMASANGAN

Jika terjadi penundaan pekerjaan pemasangan oleh PIHAK PERTAMA, bukan oleh sebab force majeur, maka:

Ayat 1

PIHAK PERTAMA dikenakan sangsi berupa denda sebesar [(------ ) % ( --- jumlah dalam huruf ---)] persen dari harga sewa atau sebesar [(Rp. ------------,00) (------

jumlah uang dalam huruf ------ )] per hari jika tertundanya pemasangan papan reklame tersebut mencapai [( ------ ) ( --- jumlah dalam huruf --- ) hari. Denda keterlambatan hanya ditentukan selama [( ------ ) ( --- jumlah dalam huruf ) hari.

Ayat 2

Jika setelah waktu yang ditentukan sesuai ayat 1 tersebut di atas PIHAK PERTAMA tetap juga tidak dapat melaksanakan pekerjaan pemasangannya, maka PIHAK PERTAMA diwajibkan untuk mengembalikan biaya pekerjaan yang telah diberikan PIHAK KEDUA.

Pasal 8

FORCE MAJEUR

Tertundanya pekerjaan pemasangan papan iklan bisa disebabkan oleh faktor diluar kahar (force majeur). Yang dimaksud dengan Force majeure adalah kejadian berupa bencana alam, seperti: banjir, gempa bumi, tanah longsor, petir, angin topan, serta kebakaran yang disebabkan oleh faktor extern, huru-hara, kerusuhan, pemberontakan, dan perang. Jika pekerjaan pemasangan papan iklan tertunda karena adanya force majeur, maka:

Ayat 1

PIHAK PERTAMA atau PIHAK KEDUA yang mengalami force majeur harus memberitahukan kepada pihak yang lain secara tertulis, selambat-lambatnya [( ----

-- ) ( --- jumlah dalam huruf ) hari.

Ayat 2

PIHAK PERTAMA akan memperbaiki kerusakan yang diakibatkan force majeur sesegera mungkin dengan memberikan perkiraan waktu penyelesaiannya secara tertulis kepada PIHAK KEDUA dan biaya perbaikan sepenuhnya ditanggung PIHAK KEDUA.

Ayat 3

Kedua belah pihak membuat perjanjian tersendiri di luar perjanjian ini untuk menanggulangi mundurnya pekerjaan pemasangan papan iklan akibat terjadinya force majeur.

Ayat 4

Jika kejadian force majeur terus berlarut-larut sehingga tidak memungkinkan dilangsungkannya pemasangan papan iklan, kedua pihak sepakat untuk menghentikan pekerjaan selama [( ------ ) ( --- jumlah dalam huruf --- ) hari. Selama penghentian sementara pekerjaan pemasangan, kedua belah pihak diharuskan mengambil tindakan untuk mengurangi gangguan sehingga pekerjaan pemasangan papan iklan kembali dapat diteruskan.

Pasal 9

PERPANJANGAN ATAU PENGAKHIRAN PERJANJIAN

Ayat 1

Jika kedua belah pihak berniat melanjutkan perjanjian ini, maka sekurang- kurangnya [( ----- ) ( --- jumlah dalam huruf ---)] bulan sebelum perjanjian berakhir, kedua belah pihak telah menyepakati syarat-syarat perjanjian baru.

Ayat 2

Jika PIHAK KEDUA tidak berniat melanjutkan perjanjian ini, maka sekurang- kurangnya [( ----- ) ( --- jumlah dalam huruf ---)] bulan sebelum perjanjian berakhir, PIHAK KEDUA telah memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 10 PEMBONGKARAN PAPAN IKLAN

Jika perjanjian ini tidak dilanjutkan, maka PIHAK PERTAMA akan menurunkan papan reklame dalam jangka waktu [( ----- ) ( --- jumlah dalam huruf ---)] hari kerja.

Pasal 11 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Ayat 1

Hal-hal yang belum tercantum dalam perjanjian ini akan dibicarakan serta diselesaikan secara kekeluargaan melalui jalan musyawarah untuk mufakat oleh kedua belah pihak.

Ayat 2

Apabila terjadi perselisihan dan tidak bisa diselesaikan secara kekeluargaan atau musyawarah untuk mufakat, kedua belah pihak bersepakat untuk menyelesaikannya secara hukum dan kedua belah pihak telah sepakat untuk memilih tempat tinggal yang umum dan tetap di ( ------ Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri ).

Pasal 12 PENUTUP

Surat perjanjan ini dibuat rangkap 2 (dua) dan ditandatangani kedua belah pihak dimana masing-masing pihak berada dalam keadaan sadar serta tanpa adanya paksaan atau tekanan dari pihak manapun juga.

( --- tempat, tanggal, bulan, dan tahun )

PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA

[ ------------------------- ] [ ------------------------ ]

24

CONTOH SURAT PERJANJIAN SEWA MOBIL

Pada hari ini ( ------------- ), tanggal [( ----- ) ( ------ tanggal dalam huruf ------ )] bulan ( ------

------------- ) tahun [( ------ ) ( ------ tahun dalam huruf ------ )], yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama :

Pekerjaan :

Jabatan :

Alamat :

Nomer KTP / SIM :

Telepon :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama perusahaan ( ------------------------

--------- ) yang berkedudukan di ( -------- alamat lengkap perusahaan ------ ) dan selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. Nama :

Pekerjaan :

Jabatan :

Alamat :

Nomer KTP / SIM :

Telepon :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri pribadi dan selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak dengan ini menerangkan bahwa PIHAK PERTAMA selaku pemilik sah telah setuju untuk menyewakan kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA telah setuju untuk menyewa dari PIHAK PERTAMA berupa:

1. Jenis kendaraan : MOBIL

2. Merek / Type :

3. Tahun pembuatan :

4. Nomor Polisi :

5. Nomor BPKB :

6. Nomor rangka :

7. Nomor mesin :

8. Warna :

9. Kondisi barang :

Untuk selanjutnya disebut KENDARAAN.

Selanjutnya kedua belah pihak bersepakat bahwa perjanjian sewa-menyewa KENDARAAN antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA ini berlaku sejak tanggal penandatanganan surat perjanjian ini dimana syarat-syarat serta ketentuan- ketentuan dalam surat perjanjian ini diatur dalam 12 (dua belas) pasal, sebagai berikut:

PASAL 1

MASA BERLAKUNYA PERJANJIAN SEWA

Ayat 1

Sewa-menyewa ini dilangsungkan dan diterima untuk jangka waktu [( ---- ) (-----

jumlah dalam huruf ----- )] bulan, terhitung sejak tanggal ( ---- tanggal, bulan, dan tahun ---- ) dan berakhir pada tanggal ( ---- tanggal, bulan, dan tahun ).

Ayat 2

Setelah jangka waktu tersebut lampau, maka sewa-menyewa ini dapat diperpanjang untuk jangka waktu dan dengan syarat-syarat serta ketentuan- ketentuan yang akan ditentukan dalam Surat Perjanjian tersendiri.

PASAL 2 HARGA SEWA

Ayat 1

Harga sewa atas KENDARAAN untuk seluruh jangka waktu sewa berjumlah [(Rp. ------------,00) (------ jumlah uang dalam huruf )] yang keseluruhannya akan

dibayarkan PIHAK KEDUA secara sekaligus bersamaan dengan penandatanganan Surat Perjanjian ini.

Ayat 2

Surat Perjanjian ini berlaku sebagai tanda bukti pelunasan yang sah dari sejumlah uang sewa KENDARAAN termaksud.

PASAL 3

KETENTUAN-KETENTUAN KHUSUS

Ayat 1

Sebelum jangka waktu sewa-menyewa seperti yang tertulis pada pasal 1 ayat 1 Surat Perjanjian ini berakhir, PIHAK PERTAMA sama sekali tidak dibenarkan meminta PIHAK KEDUA untuk mengakhiri jangka waktu kontrak atau pun menyerahkan kembali KENDARAAN tersebut kepada PIHAK PERTAMA, kecuali terdapat kesepakatan di antara kedua belah pihak.

Ayat 2

PIHAK PERTAMA untuk persewaan ini tidak diperbolehkan untuk memungut uang sewa tambahan lagi dari PIHAK KEDUA dengan alasan atau dalih apa pun juga.

PASAL 4 PENYERAHAN KENDARAAN

PIHAK PERTAMA menyerahkan KENDARAAN kepada PIHAK KEDUA setelah ditandatanganinya Surat Perjanjian ini berikut Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dari KENDARAAN yang dimaksud.

PASAL 5

HAK DAN TANGGUNG JAWAB PIHAK KEDUA

Ayat 1

PIHAK KEDUA berhak sepenuhnya untuk menggunakan KENDARAAN yang disewanya dengan Perjanjian ini.

Ayat 2

Mengingat KENDARAAN telah dipegang oleh PIHAK KEDUA sebagai penyewa, karenanya PIHAK KEDUA bertanggung jawab penuh untuk merawat dan menjaga keutuhan serta kebaikan kondisi KENDARAAN tersebut sebaik- baiknya atas biaya PIHAK KEDUA sendiri.

Ayat 3

Apabila perjanjian sewa-menyewa ini berakhir, PIHAK KEDUA wajib menyerahkan kembali KENDARAAN tersebut kepada PIHAK PERTAMA dalam keadaan jalan, terawat baik dan kondisinya lengkap seperti ketika PIHAK KEDUA menerimanya dari PIHAK PERTAMA.

PASAL 6 LARANGAN-LARANGAN

Ayat 1

Status kepemilikan KENDARAAN tersebut di atas sepenuhnya ada di tangan PIHAK PERTAMA hingga PIHAK KEDUA dilarang melakukan perbuatan- perbuatan yang bertujuan untuk memindahtangankan kepemilikannya, seperti:

1. Menjual,

2. Menggadaikan,

3. Memindahtangankan atau melakukan perbuatan-perbuatan lain yang bertujuan untuk memindahtangankan kepemilikannya.

Ayat 2

Pelanggaran PIHAK KEDUA atas ayat 1 pasal ini merupakan tindak pidana sesuai Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

PASAL 7 KERUSAKAN DAN KEHILANGAN

Ayat 1

Apabila terjadi kerusakan pada KENDARAAN, PIHAK KEDUA diharuskan memperbaiki atau mengeluarkan ongkos biaya atas kerusakan tersebut sehubungan dengan pemakaiannya.

Ayat 2

PIHAK KEDUA diwajibkan mengganti spare part KENDARAAN yang rusak akibat pemakaian yang menyebabkan spare part tersebut tidak dapat digunakan lagi dengan spare part yang sama.

Ayat 3

PIHAK KEDUA dibebaskan dari segala ganti rugi atau tuntutan dari PIHAK PERTAMA akibat kerusakan pada KENDARAAN yang diakibatkan oleh force majeure.

Yang dimaksud dengan Force majeure adalah:

1. Bencana alam, seperti: banjir, gempa bumi, tanah longsor, petir, angin topan, serta kebakaran yang disebabkan oleh faktor extern yang mengganggu kelangsungan perjanjian ini.

2. Huru-hara, kerusuhan, pemberontakan, dan perang.

Ayat 4

Apabila terjadi kehilangan karena kelalaian PIHAK KEDUA sendiri, maka PIHAK KEDUA diharuskan untuk mengganti dengan KENDARAAN sejenis dengan tahun pembuatan dan kondisi sesuai atau sebanding dengan KENDARAAN yang disewanya.

PASAL 8 PEMBATALAN

Ayat 1

Apabila PIHAK KEDUA melakukan pelanggaran atau tidak mentaati perjanjian ini maka PIHAK PERTAMA berhak untuk minta perjanjian ini dibatalkan.

Ayat 2

PIHAK PERTAMA diharuskan memberitahukan pembatalan tersebut secara tertulis kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA diwajibkan menyerahkan kembali KENDARAAN yang disewanya selambat-lambatnya [( ---- ) ( jumlah

dalam huruf )] hari setelah perjanjian ini dibatalkan.

Ayat 3

PIHAK KEDUA memberi kuasa penuh kepada PIHAK PERTAMA yang atas kuasanya dengan hak substitusi untuk mengambil KENDARAAN milik PIHAK PERTAMA, baik yang berada di tempat PIHAK KEDUA atau di tempat pihak lain yang mendapat hak dari padanya

Ayat 4

PIHAK PERTAMA berhak meminta bantuan pihak berwajib untuk menarik kembali KENDARAAN tersebut dan segala biaya pengambilan kendaraan tersebut sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab PIHAK KEDUA.

Ayat 5

PIHAK KEDUA membebaskan PIHAK PERTAMA dari tuntutan kerugian dari

PIHAK KEDUA atas pembatalan Perjanjian ini.

PASAL 9 PELANGGARAN DARI PIHAK PERTAMA

Ayat 1

Apabila PIHAK PERTAMA melakukan pelanggaran atau tidak mentaati perjanjian ini, maka PIHAK PERTAMA wajib memberikan atau membayar ganti rugi kepada PIHAK KEDUA.

Ayat 2

Besarnya ganti rugi sesuai ayat 1 pasal ini ditetapkan oleh [( ---- ) ( jumlah

dalam huruf )] orang arbiter yang terdiri dari:

1. Seorang arbiter yang ditunjuk PIHAK PERTAMA,

2. Seorang arbiter yang ditunjuk PIHAK KEDUA, dan

3. Seorang yang ditunjuk arbiter dari PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

Ayat 3

Apabila keputusan para arbiter tetap juga tidak memuaskan kedua belah pihak, masing-masing pihak bersepakat untuk membawa dan menyerahkan masalah tersebut kepada ( ------ Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri ------ ) untuk mengangkat [( ---- ) (----- jumlah dalam huruf ----- )] atau [( ---- ) (----- jumlah dalam huruf ----- )] orang arbiter baru guna melengkapi arbiter-arbiter yang telah ada sebelumnya.

PASAL 10 LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum tercantum dalam perjanjian ini akan diselesaikan secara kekeluargaan atau musyawarah untuk mufakat oleh kedua belah pihak.

PASAL 11 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan dan tidak bisa diselesaikan secara kekeluargaan atau musyawarah untuk mufakat, kedua belah pihak bersepakat untuk menyelesaikannya secara hukum dan kedua belah pihak telah sepakat untuk memilih tempat tinggal yang umum dan tetap di ( ------ Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri ).

PASAL 12 PENUTUP

Surat perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) dengan dibubuhi materei secukupnya yang berkekuatan hukum yang sama yang masing-masing dipegang PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dan mulai berlaku sejak ditandatangani kedua belah pihak.

( --- tempat, tanggal, bulan, dan tahun )

PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA

25

[ ------------------------- ] [ ------------------------ ]

CONTOH SURAT PERJANJIAN SEWA MOBIL HARIAN

Pada hari ini ( ------------- ), tanggal [( ----- ) ( ------ tanggal dalam huruf ------ )] bulan ( ------

------------- ) tahun [( ------ ) ( ------ tahun dalam huruf ------ )], yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama :

Pekerjaan :

Jabatan :

Alamat :

Nomer KTP / SIM :

Telepon :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama perusahaan ( ------------------------

--------- ) yang berkedudukan di ( -------- alamat lengkap perusahaan ------ ) dan selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. Nama :

Pekerjaan :

Jabatan :

Alamat :

Nomer KTP / SIM :

Telepon :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri pribadi dan selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak dengan ini menerangkan bahwa PIHAK PERTAMA selaku pemilik sah telah setuju untuk menyewakan kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA telah setuju untuk menyewa dari PIHAK PERTAMA berupa:

1. Jenis kendaraan : MOBIL

2. Merek / Type :

3. Tahun pembuatan :

4. Nomor Polisi :

5. Nomor BPKB :

6. Nomor rangka :

7. Nomor mesin :

8. Warna :

9. Kondisi barang :

Untuk selanjutnya disebut KENDARAAN.

Selanjutnya kedua belah pihak bersepakat bahwa perjanjian sewa-menyewa KENDARAAN harian antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA ini berlaku sejak tanggal penandatanganan surat perjanjian ini dimana syarat-syarat serta

ketentuan-ketentuan dalam surat perjanjian ini diatur dalam 10 (sepuluh) pasal, sebagai berikut:

PASAL 1

MASA BERLAKUNYA PERJANJIAN SEWA

Ayat 1

Sewa-menyewa ini dilangsungkan untuk jangka waktu [( ---- ) (----- jumlah dalam huruf ----- )] hari, terhitung sejak tanggal ( ---- tanggal, bulan, dan tahun ---- ) dan berakhir pada tanggal ( ---- tanggal, bulan, dan tahun ).

Ayat 2

Setelah jangka waktu tersebut lampau, maka sewa-menyewa ini dapat diperpanjang untuk jangka waktu dan dengan syarat-syarat serta ketentuan- ketentuan yang akan ditentukan dalam Surat Perjanjian tersendiri.

PASAL 2 HARGA SEWA

Ayat 1

Harga sewa atas KENDARAAN sehari adalah [(Rp. ------------,00) ( jumlah

uang dalam huruf ------ )] sehingga untuk seluruh jangka waktu sewa berjumlah [(Rp. ------------,00) (------ jumlah uang dalam huruf )] yang keseluruhannya akan

dibayarkan PIHAK KEDUA secara sekaligus bersamaan dengan penandatanganan Surat Perjanjian ini.

Ayat 2

Surat Perjanjian ini berlaku sebagai tanda bukti pelunasan yang sah dari sejumlah uang sewa KENDARAAN termaksud.

PASAL 3 JAMINAN

Ayat 1

PIHAK KEDUA memberikan jaminan kepada PIHAK PERTAMA berupa uang sejumlah [(Rp. ------------,00) (------ jumlah uang dalam huruf )].

Ayat 2

Uang jaminan tersebut sepenuhnya akan dikembalikan PIHAK PERTAMA

kepada PIHAK KEDUA setelah PIHAK KEDUA mengembalikan KENDARAAN.

PASAL 4 PENYERAHAN KENDARAAN

Ayat 1

PIHAK PERTAMA menyerahkan KENDARAAN kepada PIHAK KEDUA setelah ditandatanganinya Surat Perjanjian ini berikut Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dari KENDARAAN yang dimaksud.

Ayat 2

Dalam perjanjian sewa mobil harian ini PIHAK KEDUA tidak membutuhkan jasa pengemudi atau sopir dari PIHAK PERTAMA.

Ayat 3

PIHAK KEDUA wajib menyerahkan kembali KENDARAAN tersebut kepada PIHAK PERTAMA dalam keadaan jalan, terawat baik, dan kondisinya lengkap seperti ketika PIHAK KEDUA menerimanya dari PIHAK PERTAMA setelah perjanjian sewa-menyewa ini berakhir.

PASAL 5

KETERLAMBATAN PENYERAHAN KENDARAAN

Apabila PIHAK KEDUA terlambat mengembalikan KENDARAAN selama jangka waktu [( ---- ) (----- jumlah dalam huruf )] hari, terhitung sejak berakhirnya perjanjian

ini, PIHAK KEDUA dinyatakan melakukan pelanggaran dan tidak berkeberatan dituntut melakukan pelanggaran tindak pidana sesuai Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

PASAL 6

HAK DAN TANGGUNG JAWAB PIHAK KEDUA

Ayat 1

PIHAK KEDUA berhak sepenuhnya untuk menggunakan KENDARAAN yang disewanya dengan Perjanjian ini.

Ayat 2

Mengingat KENDARAAN telah dipegang oleh PIHAK KEDUA sebagai penyewa, karenanya PIHAK KEDUA bertanggung jawab penuh untuk merawat dan menjaga keutuhan serta kebaikan kondisi KENDARAAN tersebut sebaik- baiknya atas biaya PIHAK KEDUA sendiri.

PASAL 7 KERUSAKAN DAN KEHILANGAN

Ayat 1

Apabila terjadi kerusakan pada KENDARAAN, PIHAK KEDUA diharuskan memperbaikinya, diwajibkan mengganti spare part KENDARAAN yang rusak akibat pemakaian yang menyebabkan spare part tersebut tidak dapat digunakan lagi dengan spare part yang sama, dan semua biaya tersebut dibebankan sepenuhnya kepada PIHAK KEDUA.

Ayat 2

PIHAK KEDUA dibebaskan dari segala ganti rugi atau tuntutan dari PIHAK PERTAMA akibat kerusakan pada KENDARAAN yang diakibatkan oleh force majeure.

Yang dimaksud dengan Force majeure adalah:

1. Bencana alam, seperti: banjir, gempa bumi, tanah longsor, petir, angin topan, serta kebakaran yang disebabkan oleh faktor extern yang mengganggu kelangsungan perjanjian ini.

2. Huru-hara, kerusuhan, pemberontakan, dan perang.

Ayat 3

Apabila terjadi kehilangan KENDARAAN karena kelalaian PIHAK KEDUA, maka PIHAK KEDUA diharuskan untuk mengganti dengan KENDARAAN sejenis dengan tahun pembuatan dan kondisi sesuai atau sebanding dengan KENDARAAN yang disewanya.

PASAL 8 LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum tercantum dalam perjanjian ini akan diselesaikan secara kekeluargaan atau musyawarah untuk mufakat oleh kedua belah pihak.

PASAL 9 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan dan tidak bisa diselesaikan secara kekeluargaan atau musyawarah untuk mufakat, kedua belah pihak bersepakat untuk menyelesaikannya secara hukum dan kedua belah pihak telah sepakat untuk memilih tempat tinggal yang umum dan tetap di ( ------ Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri ).

PASAL 10 PENUTUP

Surat perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) dengan dibubuhi materei secukupnya yang berkekuatan hukum yang sama yang masing-masing dipegang PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dan mulai berlaku sejak ditandatangani kedua belah pihak.

( --- tempat, tanggal, bulan, dan tahun )

PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA

[ ------------------------- ] [ ------------------------ ]

26

CONTOH SURAT PERJANJIAN SEWA DUMP TRUCK

Pada hari ini ( ------------- ), tanggal [( ----- ) ( ------ tanggal dalam huruf ------ )] bulan ( ------

------------- ) tahun [( ------ ) ( ------ tahun dalam huruf ------ )], yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama :

Pekerjaan :

Jabatan :

Alamat :

Nomer KTP / SIM :

Telepon :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama perusahaan ( ------------------------

--------- ) yang berkedudukan di ( -------- alamat lengkap perusahaan ------ ) dan selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. Nama :

Pekerjaan :

Jabatan :

Alamat :

Nomer KTP / SIM :

Telepon :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama perusahaan ( ------------------------

--------- ) yang berkedudukan di ( -------- alamat lengkap perusahaan ------ ) dan selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak dengan ini menerangkan bahwa PIHAK PERTAMA selaku pemilik sah telah setuju untuk menyewakan kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA telah setuju untuk menyewa dari PIHAK PERTAMA berupa 3 (tiga) dump truck yang tediri dari:

1. Jenis alat : DUMP TRUCK 1

Merek / Type :

2. Jenis alat : DUMP TRUCK 2

Merek / Type :

3. Jenis alat : DUMP TRUCK 3

Merek / Type :

Selanjutnya kedua belah pihak bersepakat bahwa perjanjian sewa-menyewa dump truck antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA ini berlaku sejak tanggal penandatanganan surat perjanjian ini dimana syarat-syarat serta ketentuan-ketentuan dalam surat perjanjian ini diatur dalam 11 (sebelas) pasal, sebagai berikut:

PASAL 1

MASA BERLAKUNYA PERJANJIAN SEWA

1. Sewa-menyewa ini dilangsungkan untuk jangka waktu [( ---- ) (----- jumlah dalam huruf ----- )] hari, terhitung sejak tanggal ( ---- tanggal, bulan, dan tahun ---- ) dan berakhir pada tanggal ( ---- tanggal, bulan, dan tahun ).

2. Setelah jangka waktu tersebut lampau, maka sewa-menyewa ini dapat diperpanjang untuk jangka waktu dan dengan syarat-syarat serta ketentuan-ketentuan yang akan ditentukan dalam Surat Perjanjian tersendiri.

PASAL 2 HARGA SEWA

1. Harga sewa atas masing-masing dump truck per hari disepakati:

a. Dump truck 1 adalah [(Rp. ------------,00) (--- jumlah uang dalam huruf )]

b. Dump truck 2 adalah [(Rp. ------------,00) (--- jumlah uang dalam huruf )]

c. Dump truck 3 adalah [(Rp. ------------,00) (--- jumlah uang dalam huruf )]

3. Jumlah harga sewa untuk 3 (tiga) dump truck per hari adalah [(Rp. ------------,00) (---

jumlah uang dalam huruf )].

PASAL 3 PEMBAYARAN

1. Keseluruhan harga sewa sesuai pasal 2 ayat 2 tersebut di atas akan dibayarkan

PIHAK KEDUA dengan cara:

a. Pembayaran pertama sebesar [(Rp. ------------,00) (--- jumlah uang dalam huruf ---

)] dibayarkan saat penandatanganan Surat Perjanjian ini.

b. Sisa pembayaran sebesar [(Rp. ------------,00) (--- jumlah uang dalam huruf )]

akan dibayarkan selambat-lambatnya tanggal [( ----- ) ( --- tanggal, bulan, dan tahun )].

c. Pembayaran berikutnya akan dilakukan setiap [( ------- ) ( jumlah dalam huruf

--- )] hari dump truck tersebut beroperasi.

2. PIHAK PERTAMA akan memberikan kuitansi resmi sebagai tanda bukti setiap kali pembayaran yang diterimanya dari PIHAK KEDUA.

PASAL 4

PENYERAHAN

1. PIHAK PERTAMA menyerahkan 3 (tiga) dump truck kepada PIHAK KEDUA

setelah ditandatanganinya Surat Perjanjian ini.

2. PIHAK PERTAMA juga menyertakan [( ------ ) ( --- jumlah dalam huruf --- )] orang foreman, [( ------ ) ( --- jumlah dalam huruf --- )] orang operator, dan [( ------ ) ( --- jumlah dalam huruf --- )] orang mekanik dalam penyerahan untuk mendukung kelancaran operasional. Biaya akomodasi bagi mereka sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.

PASAL 5

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

1. PIHAK KEDUA berhak mendapatkan jaminan kepastian bahwa dump truck yang disewanya sepenuhnya adalah milik PIHAK PERTAMA, sehingga tidak muncul tuntutan dari PIHAK KETIGA atas pengoperasian dump truck tersebut.

2. PIHAK KEDUA berhak mendapatkan jaminan bahwa PIHAK PERTAMA tidak akan menyewakan dump truck tersebut kepada PIHAK KETIGA.

3. PIHAK KEDUA berkewajiban memelihara dan menjaga agar dump truck dalam keadaan baik.

PASAL 6

BAHAN-BAHAN HABIS PAKAI DALAM OPERASIONAL

Selama berlangsungnya operasional 3 (tiga) dump truck tersebut telah disepakati:

1. PIHAK PERTAMA bertanggung jawab atas pengadaan minyak pelumas (oli) dan gemuk (grease).

2. PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas pengadaan bensin atau solar.

PASAL 7

SERVICE DAN PERBAIKAN

Dump truck perlu dilakukan service rutin dan juga perbaikan agar kerja operasionalnya dapat maksimal. Setiap kali dilakukan service, PIHAK KEDUA dibebaskan dari pembayaran sewa.

PASAL 8 KERUSAKAN

Kerusakan yang timbul karena pemakaian atau karena kelalaian PIHAK KEDUA

sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.

PASAL 9 LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum tercantum dalam perjanjian ini akan diselesaikan secara kekeluargaan atau musyawarah untuk mufakat oleh kedua belah pihak.

PASAL 10 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan dan tidak bisa diselesaikan secara kekeluargaan atau musyawarah untuk mufakat, kedua belah pihak bersepakat untuk menyelesaikannya secara hukum dan kedua belah pihak telah sepakat untuk memilih tempat tinggal yang umum dan tetap di ( ------ Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri ).

PASAL 11 PENUTUP

Surat perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) dengan dibubuhi materei secukupnya yang berkekuatan hukum yang sama yang masing-masing dipegang PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dan mulai berlaku sejak ditandatangani kedua belah pihak.

( --- tempat, tanggal, bulan, dan tahun )

PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA

[ ------------------------- ] [ ------------------------ ]