PROSPEKTUS REKSA DANA SYARIAH TERPROTEKSI BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 2

Tanggal Efektif Masa Penawaran Tanggal Launching Tanggal Jatuh tempo

: 12 Januari 2024

: Maksimum 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa sejak Tanggal Efektif

: 18 Maret 2024

: 15 Juli 2028, Apabila Tanggal Jatuh Tempo tersebut bukan merupakan Hari Bursa, maka Tanggal Jatuh Tempo adalah Hari Bursa berikutnya setelah Tanggal Jatuh Tempo.

Tanggal Pembayaran Pelunasan : Maksimum T + 7 Hari Bursa setelah Tanggal Jatuh Tempo atau tanggal

dilakukannya Pelunasan Lebih Awal (jika ada) dan Tanggal Pelunasan Sebagian Unit Penyertaan (jika ada)

OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA (OJK) TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

REKSA DANA SYARIAH TERPROTEKSI BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 2 (selanjutnya disebut “BATAVIA

PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 2) adalah Reksa Dana Syariah Terproteksi berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya.

BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 2 bertujuan untuk memberikan proteksi sebesar 100% (seratus persen) atas Pokok Investasi yang akan dicapai secara keseluruhan pada saat Tanggal Jatuh Tempo dan memberikan Pemegang Unit Penyertaan potensi keuntungan terkait dengan hasil investasi dari instrumen-instrumen investasi sesuai dengan kebijakan investasi BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 2.

BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 2 akan menginvestasikan dananya dengan komposisi investasi sebesar minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek Syariah berpendapatan tetap yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang ditawarkan dan diperdagangkan di Indonesia; dan minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek Syariah berpendapatan tetap yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang ditawarkan dan diperdagangkan di Indonesia dan/atau instrumen pasar uang Syariah dalam negeri dan/atau deposito Syariah; sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Jangka waktu Investasi : jatuh tempo Efek Syariah berpendapatan tetap terakhir yang menjadi basis proteksi BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 2 yaitu paling lama 10 (sepuluh) tahun sejak Tanggal Launching.

PENAWARAN UMUM

PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 2 secara terus-menerus dengan jumlah sekurang-kurangnya 10.000.000 (sepuluh juta) Unit Penyertaan sampai dengan jumlah sebanyak-banyaknya 5.000.000.000 (lima miliar) Unit Penyertaan pada Masa Penawaran.

Setiap Unit Penyertaan BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 2 ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) per Unit Penyertaan selama Masa Penawaran.

Pemegang Unit Penyertaan tidak dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya dalam BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 2 sampai dengan Tanggal Jatuh Tempo. Manajer Investasi akan menolak seluruh permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan yang diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan.

Pemegang Unit Penyertaan BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 2 dikenakan biaya Pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) sebesar maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah nilai transaksi Pembelian Unit Penyertaan tetapi tidak dikenakan biaya atas Pelunasan Jatuh Tempo, Pelunasan Lebih Awal dan Pelunasan Atas Sebagian Unit Penyertaan.

Uraian lengkap mengenai biaya-biaya dapat dilihat pada Bab IX tentang Alokasi Biaya dan Imbalan Jasa.

MANAJER INVESTASI

PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen

Chase Plaza, Lantai 12

Jl. Jend. Sudirman Kav. 21, Jakarta 12920 Telepon : (▇▇-▇▇) ▇▇▇-▇▇▇▇

Faksimili: (▇▇-▇▇) ▇▇▇-▇▇▇▇ Email : ▇▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇.▇▇.▇▇ ▇▇▇.▇▇▇▇.▇▇.▇▇

BANK KUSTODIAN

PT Bank Syariah Indonesia Tbk

Gedung The Tower

Jalan ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ No. 27 Jakarta Selatan 12930

Telepon: (▇▇▇) ▇▇▇▇▇▇▇▇

Faksimili: (▇▇▇) ▇▇▇▇▇▇▇▇ Email: ▇▇▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇▇▇▇.▇▇.▇▇ Website: ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇.▇▇.▇▇

PENTING :

SEBELUM ANDA MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN REKSA DANA INI ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA BAB III MENGENAI MANAJER INVESTASI, BAB V MENGENAI TUJUAN, KEBIJAKAN INVESTASI, MEKANISME PROTEKSI POKOK INVESTASI DAN KRITERIA PEMILIHAN EFEK DAN BAB VIII MENGENAI MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO INVESTASI YANG UTAMA.

MANAJER INVESTASI BERIZIN DAN DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 12 Januari 2024

UNTUK DIPERHATIKAN

BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 2 tidak termasuk instrumen investasi yang dijamin oleh Pemerintah ataupun Bank Indonesia. Sebelum membeli Unit Penyertaan, calon investor harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya. Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran baik dari sisi bisnis, hukum, maupun pajak. Oleh karena itu, calon Pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk meminta pertimbangan atau nasehat dari pihak-pihak yang berkompeten sehubungan dengan investasi dalam BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA

2. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan yang dipegangnya. Sehubungan dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, pajak, maupun aspek lain yang relevan.

Perkiraan yang terdapat dalam prospektus yang menunjukan indikasi hasil investasi dari BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 2 hanyalah perkiraan dan tidak ada kepastian atau jaminan bahwa Pemegang Unit Penyertaan akan memperoleh hasil investasi yang sama di masa yang akan datang, dan indikasi ini bukan merupakan janji atau jaminan dari Manajer Investasi atas Target Hasil Investasi maupun potensi hasil investasi yang akan diperoleh oleh calon Pemegang Unit Penyertaan. Perkiraan tersebut akan dapat berubah sebagai akibat dari berbagai faktor, termasuk antara lain faktor-faktor yang telah diungkapkan dalam Bab VIII mengenai Faktor-Faktor Risiko Investasi.

DAFTAR ISI

Halaman

BAB I. ISTILAH DAN DEFINISI 2

BAB II. KETERANGAN MENGENAI BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 2 10

BAB III. MANAJER INVESTASI 17

BAB IV. BANK KUSTODIAN 19

BAB V. TUJUAN, KEBIJAKAN INVESTASI, MEKANISME PROTEKSI 21

POKOK INVESTASI, KRITERIA PEMILIHAN EFEK, MEKANISME PEMBERSIHAN KEKAYAAN BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 2 DARI UNSUR-UNSUR YANG BERTENTANGAN DENGAN PRINSIP SYARIAH DI PASAR MODAL DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

BAB VI. METODE PERHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR 28

BAB VII. PERPAJAKAN 30

BAB VIII. MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO INVESTASI 32

YANG UTAMA

BAB IX. ALOKASI BIAYA 35

BAB X. HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN 38

BAB XI. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM 41

BAB XII. PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN 42

BAB XIII. PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN 43

BAB XIV. PELUNASAN UNIT PENYERTAAN PADA TANGGAL JATUH TEMPO 46

BAB XV. PELUNASAN LEBIH AWAL UNIT PENYERTAAN 47

BAB XVI. PELUNASAN ATAS SEBAGIAN UNIT PENYERTAAN 49

BAB XVII. PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN 50

BAB XVIII. PEMBUBARAN DAN HASIL LIKUIDASI 51

BAB XIX. SKEMA PEMBELIAN, PELUNASAN UNIT PENYERTAAN DAN DAN PELUNASAN LEBIH AWAL

ATAS PERMINTAAN TERTULIS SELURUH PEMEGANG

UNIT PENYERTAAN 56

BAB XX. PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN 59

BAB XXI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN 61

PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

BAB I

ISTILAH DAN DEFINISI

1.1. Afiliasi adalah:

a. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;

b. Hubungan antara 1 (satu) pihak dengan pegawai, Direktur, atau Komisaris dari pihak tersebut;

c. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang sama;

d. Hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;

e. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atau

f. Hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

1.2. Agen Penjual adalah Agen Penjual Efek Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.04/2014 tanggal 30 Desember 2014 perihal Agen Penjual Efek Reksa Dana, beserta penjelasannya dan perubahan- perubahannya serta penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari, yang ditunjuk oleh Manajer Investasi untuk melakukan penjualan Unit Penyertaan BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 2.

1.3. Ahli Syariah Pasar Modal adalah orang perseorangan yang memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang syariah atau badan usaha yang pengurus dan pegawainya memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang syariah, yang bertindak sebagai penasihat dan/atau pengawas pelaksanaan penerapan aspek syariah dalam kegiatan usaha perusahaan, termasuk memberikan pernyataan kesesuaian syariah atas penerbitan produk dan jasa di Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Ahli Syariah Pasar Modal.

1.4. Bank Kustodian adalah Bank Umum yang telah mendapat persetujuan OJK untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian, yaitu memberikan jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek, harta yang berkaitan dengan portofolio investasi kolektif, serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bagi hasil, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya, yang dimaksud Bank Kustodian ialah PT Bank Syariah Indonesia Tbk.

1.5. Daftar Efek Syariah adalah daftar Efek syariah sebagaimana dimaksud dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai kriteria dan penerbitan Daftar Efek Syariah, yang memuat daftar Efek yang tidak bertentangan dengan Prinsip ▇▇▇▇▇▇▇ di Pasar Modal, yang dapat dibeli oleh Reksa ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇, yang ditetapkan oleh OJK atau Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah.

1.6. Dewan Pengawas Syariah Manajer Investasi adalah dewan yang terdiri dari seorang atau lebih Ahli Syariah Pasar Modal yang telah memperoleh izin dari OJK, yang ditunjuk oleh Direksi PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen untuk memberikan pernyataan kesesuaian syariah atas penerbitan BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 2, memberikan nasihat dan saran, serta bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan atas BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 2 terhadap pemenuhan Prinsip Syariah di Pasar Modal secara berkelanjutan.

1.7. DSN-MUI adalah Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

1.8. Dokumen Keterbukaan Produk adalah dokumen yang memuat keterangan mengenai target Efek dalam portofolio investasi BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 2 dan informasi material yang akan ada di dalam portofolio BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 2 dari waktu ke waktu. Dokumen ini akan disediakan oleh Manajer Investasi pada

Masa Penawaran dan pada waktu-waktu lainnya yang ditentukan oleh ▇▇▇▇▇▇▇ Investasi untuk memberikan tambahan informasi material lainnya berkenaan dengan BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 2.

1.9. Efek adalah surat berharga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya yang dapat dibeli oleh BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 2.

Sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif juncto POJK Tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Terproteksi, Reksa Dana Dengan Penjaminan Dan Reksa ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇, Reksa Dana Terproteksi hanya dapat melakukan pembelian dan penjualan atas:

a. Efek yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri;

b. Efek yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia, dan/atau Efek yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;

c. Efek Beragun Aset yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan sudah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;

d. Efek pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun, baik dalam Rupiah maupun dalam mata uang asing;

e. Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum;

f. Efek derivatif; dan/atau

g. Efek lainnya yang ditetapkan oleh OJK.

1.10. Efek Syariah adalah Efek sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya yang (i) akad, cara pengelolaan dan kegiatan usaha; dan (ii) aset yang menjadi landasan akad, cara pengelolaan dan kegiatan usaha; dan/atau

(iii) aset yang terkait dengan Efek dimaksud dan penerbitannya, tidak bertentangan dengan Prinsip ▇▇▇▇▇▇▇ di Pasar Modal.

1.11. Efektif adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pasar Modal dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Surat Pernyataan Efektif Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dikeluarkan oleh OJK.

1.12. Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan adalah formulir asli yang yang digunakan untuk membeli Unit Penyertaan BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 2, yang wajib diisi, ditandatangani dan diajukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.13. Formulir Profil Pemodal adalah formulir yang disyaratkan untuk diisi secara lengkap dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit yang diperlukan dalam rangka penerapan Program APU, PPT dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan, yang berisikan data dan informasi mengenai profil risiko pemodal BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 2 sebelum melakukan Pembelian Unit Penyertaan BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 2 yang pertama kali di Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ (jika ada).

1.14. Hari Bursa adalah hari diselenggarakannya perdagangan Efek di Bursa Efek Indonesia, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek Indonesia.

1.15. Hari Kalender adalah setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender nasional tanpa kecuali.

1.16. Hari Kerja adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat dimana Bank Indonesia buka dan melakukan kliring, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau Bank Indonesia sebagai hari libur.

1.17. Hasil Investasi adalah hasil yang diperoleh dari investasi portofolio BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 2 yang terdiri atas Hasil Investasi Yang Menjadi Basis Nilai Proteksi dan/atau Hasil Investasi Yang Tidak Menjadi Basis Nilai Proteksi.

1.18. Hasil Investasi Yang Menjadi Basis Nilai Proteksi adalah hasil investasi yang diperoleh dari Efek Syariah berpendapatan tetap yang menjadi basis nilai proteksi dalam portofolio BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 2, yang diperhitungkan untuk memenuhi nilai proteksi atas Pokok Investasi. Manajer Investasi akan menetapkan ada/tidaknya dan besarnya bagian dari hasil investasi Efek Syariah berpendapatan tetap yang menjadi basis nilai proteksi yang akan menjadi Hasil Investasi Yang Menjadi Basis Nilai Proteksi.

1.19. Hasil Investasi Yang Tidak Menjadi Basis Nilai Proteksi adalah hasil investasi yang diperoleh dari investasi portofolio BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 2 selain Hasil Investasi Yang Menjadi Basis Nilai Proteksi.

1.20. Ketentuan Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/ Atau Informasi Pribadi Konsumen adalah ketentuan-ketentuan mengenai kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi pribadi konsumen sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.

1.21. Kontrak Investasi Kolektif adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat Pemegang Unit Penyertaan dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif, dalam hal ini adalah Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Syariah Terproteksi BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 2 berikut setiap perubahannya.

1.22. Manajer Investasi adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek, portofolio investasi kolektif, dan/atau portofolio investasi lainnya untuk sekelompok nasabah atau nasabah individual, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang dimaksud Manajer Investasi dalam Prospektus ini ialah PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen..

1.23. Masa Penawaran adalah jangka waktu Manajer Investasi akan melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 2 yang dimulai sejak tanggal efektif dari OJK, dengan ketentuan keseluruhan jangka waktu Masa Penawaran beserta Tanggal Launching tidak lebih dari jangka waktu pemenuhan dana kelolaan yang diwajibkan oleh peraturan yang berlaku, yang tanggal atau jangka waktunya ditentukan oleh Manajer Investasi pada halaman muka (cover) Prospektus ini.

1.24. ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇hitungan NAB adalah metode untuk menghitung NAB sesuai dengan Peraturan Bapepam dan LK nomor IV.C.2. Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK nomor Kep-367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana.

1.25. Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, Dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi

Senjata Pemusnah Massal Di Sektor Jasa Keuangan. Dalam Prospektus ini istilah Nasabah sesuai konteksnya berarti calon Pemegang Unit Penyertaan dan Pemegang Unit Penyertaan.

1.26. Nilai Aktiva Bersih atau NAB adalah nilai pasar yang wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya.

1.27. Nilai Pasar Wajar adalah nilai yang dapat diperoleh dari transaksi Efek yang dilakukan antar Para Pihak yang bebas bukan karena paksaan atau likuidasi.

1.28. OJK atau Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga negara yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang OJK.

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor : 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM dan LK kepada OJK, sehingga semua rujukan kepada kewenangan BAPEPAM dan LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada OJK.

1.29. Pelunasan Atas Sebagian Unit Penyertaan adalah suatu tindakan dari Manajer Investasi membeli kembali sebagian Unit Penyertaan (pelunasan) yang telah diterbitkan dan masih dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan pada Tanggal Pelunasan Sebagian Unit Penyertaan dengan harga per Unit Penyertaan yang sama besarnya bagi semua Pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 2 pada Tanggal Pelunasan Sebagian Unit Penyertaan .

1.30. Pelunasan Lebih Awal adalah suatu tindakan dari Manajer Investasi membeli kembali seluruh Unit Penyertaan (pelunasan) yang telah diterbitkan dan masih dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan sebelum Tanggal Jatuh Tempo dengan harga per Unit Penyertaan yang sama besarnya bagi semua Pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 2 pada tanggal dilakukannya Pelunasan Lebih Awal tersebut.

1.31. Pelunasan Jatuh Tempo adalah tindakan Manajer Investasi membeli kembali seluruh Unit Penyertaan (pelunasan) yang telah diterbitkan dan masih dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan pada Tanggal Jatuh Tempo, dengan harga per Unit Penyertaan yang sama besarnya bagi semua Pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 2 pada Tanggal Jatuh Tempo.

1.32. Pembelian adalah tindakan Pemegang Unit Penyertaan melakukan Pembelian atas Unit Penyertaan BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 2.

1.33. Pemegang Unit Penyertaan adalah pihak-pihak yang memiliki Unit Penyertaan BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 2.

1.34. Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Unit Penyertaan BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 2 yang dilakukan oleh Manajer Investasi untuk menjual Unit Penyertaan kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal,dan Kontrak Investasi Kolektif.

1.35. Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal adalah Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi, serta Bank Umum yang menjalankan fungsi Kustodian sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal. Dalam Prospektus ini istilah Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal sesuai konteksnya berarti Manajer Investasi dan Bank Kustodian dan/atau Agen Penjual oleh Manajer Investasi (jika ada).

1.36. Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi

Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pasar Modal dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

1.37. Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah adalah pihak yang telah mendapatkan persetujuan dari otoritas Pasar Modal untuk menerbitkan Daftar Efek Syariah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai kriteria dan penerbitan Daftar Efek Syariah.

1.38. POJK Tentang Ahli Syariah Pasar Modal adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.04/2021 tanggal 12 Maret 2021 tentang Ahli Syariah Pasar Modal beserta penjelasannya dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.39. POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.07/2018 tanggal 10 September 2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, surat edaran OJK, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.40. POJK Tentang Pelaporan dan Pedoman Akuntansi Reksa Dana adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 56/POJK.04/2020 tanggal 3 Desember 2020 tentang Pelaporan dan Pedoman Akuntansi Reksa Dana beserta penjelasannya, dan perubahan- perubahannya serta penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.41. POJK Tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2022 tanggal 1 September 2022 tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.42. POJK Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 61/POJK.07/2020 tanggal 14 Desember 2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.43. POJK Tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Terproteksi, Reksa Dana Dengan Penjaminan Dan Reksa Dana Indeks adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 48/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Terproteksi, Reksa Dana Dengan Penjaminan dan Reksa Dana Indeks, beserta penjelasannya dan perubahan-perubahannya dan penggantiannya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.44. POJK Tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 6/POJK.07/2022 tanggal 14 April 2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.45. POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, Dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 Tahun 2023 tanggal 14 Juni 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, Dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Di Sektor Jasa Keuangan, beserta serta perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.46. POJK Tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan Oleh Otoritas Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 31/POJK.07/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan,

beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.47. POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif junctis Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 2/POJK.04/2020 tanggal 8 Januari 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4 Tahun 2023 tanggal 30 Maret 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, beserta penjelasannya dan perubahan-perubahannya dan penggantiannya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.48. POJK Tentang Reksa Dana Syariah adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2019 tanggal 13 Desember 2019 tentang Penerbitan dan Persyaratan Reksa ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ beserta penjelasannya dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.49. Program APU, PPT dan PPPSPM Di Sektor Jasa Keuangan adalah upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, tindakan pidana pendaan terorisme dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal sebagaimana dimaksud di dalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, Dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Di Sektor Jasa Keuangan.

1.50. Pokok Investasi adalah investasi awal Pemegang Unit Penyertaan atau dana yang diinvestasikan pertama kali oleh Pemegang Unit Penyertaan dengan membeli Unit Penyertaan BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 2 pada Masa Penawaran.

1.51. Portofolio Efek adalah kumpulan Efek yang merupakan kekayaan BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 2.

1.52. Prinsip Syariah Di Pasar Modal adalah prinsip-prinsip hukum Islam dalam kegiatan syariah di bidang Pasar Modal berdasarkan fatwa DSN-MUI sebagaimana dimaksud dalam POJK Nomor 15/POJK.04/2015 tanggal 3 November 2015 tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal.

1.53. Prospektus adalah setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk Penawaran Umum Reksa Dana dengan tujuan pemodal membeli Unit Penyertaan Reksa Dana.

1.54. Reksa Dana adalah suatu wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal atau investor untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek, portofolio investasi kolektif dan/atau instrumen keuangan lainnya oleh Manajer Investasi. Sesuai Undang-undang Pasar Modal, Reksa Dana dapat berbentuk: (i) Perseroan Tertutup atau Terbuka; (ii) Kontrak Investasi Kolektif atau (iii) Bentuk lain yang ditetapkan oleh OJK. Reksa Dana yang ditawarkan dalam Prospektus ini yaitu BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 2 yang berbentuk hukum Kontrak Investasi Kolektif.

1.55. Reksa Dana Terproteksi adalah Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Terproteksi, Reksa Dana Dengan Penjaminan Dan Reksa ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇.

1.56. Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu atau S-INVEST adalah sistem atau sarana elektronik terpadu yang mengintegrasikan seluruh proses Transaksi Pokok Investasi, Transaksi Aset Dasar, dan pelaporan di industri pengelolaan investasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.04/2016 tanggal 29 Juli 2016 tentang Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu beserta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/SEOJK.04/2020 tanggal 17 Februari 2020 tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara

Elektronik Melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (“SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu”) beserta penjelasan dan perubahan-perubahan yang mungkin ada dikemudian hari.

1.57. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan adalah surat atau bukti konfirmasi yang menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan pada saat Pembelian, Pelunasan Atas Sebagian Unit Penyertaan, Pelunasan Lebih Awal dan Pelunasan Jatuh Tempo Unit Penyertaan BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 2.

Pemegang Unit Penyertaan dapat mengakses Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan melalui fasilitas AKSes yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST).

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan secara khusus melakukan permintaan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak kepada Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual, Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diproses sesuai dengan SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu.

1.58. Tanggal Jatuh Tempo adalah tanggal yang dapat disesuaikan dengan tanggal dimana Efek Syariah berpendapatan tetap yang menjadi basis proteksi BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 2 yang memiliki jatuh tempo terakhir telah dilunasi seluruhnya, yakni paling lama 10 (sepuluh) tahun dari Tanggal Launching dimana Manajer Investasi untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan wajib membeli kembali seluruh Unit Penyertaan (pelunasan) yang telah diterbitkan dan masih dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan secara serentak (dalam waktu bersamaan). Apabila Tanggal Jatuh Tempo bukan merupakan Hari Bursa, maka Tanggal Jatuh Tempo adalah Hari Bursa berikutnya setelah Tanggal Jatuh Tempo.

1.59. Tanggal Launching adalah tanggal dimana Unit Penyertaan BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 2 diterbitkan pertama kali dengan memiliki Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah). Tanggal Launching jatuh pada hari terakhir Masa Penawaran, dengan ketentuan keseluruhan jangka waktu Masa Penawaran beserta Tanggal Launching tidak lebih dari jangka waktu pemenuhan dana kelolaan yang diwajibkan oleh peraturan yang berlaku.

1.60. Tanggal Pelunasan Sebagian Unit Penyertaan adalah suatu tanggal sebelum Tanggal Jatuh Tempo dimana Manajer Investasi untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan melakukan Pelunasan Atas Sebagian Unit Penyertaan dalam hal terdapat sebagian Efek Syariah berpendapatan tetap yang menjadi basis proteksi dalam portofolio investasi BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 2 telah dilunasi sebelum Tanggal Jatuh Tempo BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 2. Apabila Tangal Pelunasan Sebagian Unit Penyertaan yang bersangkutan bukan merupakan Hari Bursa, maka Tangal Pelunasan Sebagian Unit Penyertaan adalah Hari Bursa berikutnya setelah Tangal Pelunasan Sebagian Unit Penyertaan.

1.61. Tanggal Pembagian Hasil Investasi adalah suatu tanggal dimana Manajer Investasi membagikan Hasil Investasi BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 2 baik secara tunai atau dalam bentuk Unit Penyertaan BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 2 dengan memperhatikan ketentuan pada Bab V, yang dapat disesuaikan dengan tanggal pembagian kupon yang rincian tanggalnya akan ditentukan berdasarkan kebijakan Manajer Investasi yang dicantumkan dalam Dokumen Keterbukaan Produk. Apabila Tanggal Pembagian Hasil Investasi bukan merupakan Hari Bursa, maka Tanggal Pembagian Hasil Investasi adalah Hari Bursa berikutnya setelah Tanggal Pembagian Hasil Investasi.

1.62. Tanggal Pembayaran Pelunasan adalah suatu tanggal dimana Manajer Investasi untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan wajib melaksanakan pembayaran atas pelunasan sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah Tanggal Jatuh Tempo atau tanggal dilakukannya Pelunasan Lebih Awal dan Tanggal Pelunasan Sebagian Unit Penyertaan.

1.63. Tanggal Pengumuman NAB adalah suatu tanggal dimana Manajer Investasi memberikan informasi tentang Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 2 sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam sebulan pada Hari Bursa terakhir setiap bulannya melalui surat kabar yang berperedaran nasional.

1.64. Undang-Undang Pasar Modal adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 (seribu sembilan ratus sembilan puluh lima) tentang Pasar Modal sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.65. Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap pihak dalam portofolio investasi kolektif.

1.66. Wakalah adalah perjanjian (akad) antara pihak pemberi kuasa (muwakkil) dan pihak menerima kuasa (wakil) dengan cara pihak pemberi kuasa (muwakkil) memberi kuasa kepada penerima kuasa untuk melakukan tindakan atau perbuatan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 53/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Akad Yang Digunakan Dalam Penerbitan Efek Syariah di Pasar Modal.

BAB II

KETERANGAN MENGENAI BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 2

2.1. Pembentukan

BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 2 adalah Reksa Dana Syariah Terproteksi berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya di bidang Reksa Dana Terproteksi sebagaimana termaktub dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Syariah Terproteksi BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 2 No. 32 tanggal 20 Desember 2023

yang dibuat di hadapan ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇, SH Notaris di Jakarta, antara PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen sebagai Manajer Investasi dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk, sebagai Bank Kustodian.

BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 2 memperoleh pernyataan Efektif dari OJK sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Eksekutif Pasar Modal OJK No. S-37/PM.02/2024 tanggal 12 Januari 2024.

BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 2 telah memperoleh pernyataan kesesuaian syariah dari Dewan Pengawas ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ Investasi sebagaimana dinyatakan dalam Pernyataan Kesesuaian Syariah tertanggal 20 Desember 2023.

2.2. Penawaran Umum

Masa Penawaran direncanakan mulai pada saat tanggal Efektif dari OJK yaitu pada 12 Januari 2024 dan berlangsung selama jangka waktu maksimum 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa sejak tanggal Efektif.

PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 2 secara terus-menerus dengan jumlah sekurang-kurangnya sebesar 10.000.000 (sepuluh juta) Unit Penyertaan sampai dengan jumlah sebanyak-banyaknya sebesar 5.000.000.000 (lima miliar) Unit Penyertaan pada Masa Penawaran.

Setiap Unit Penyertaan BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 2 ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) per Unit Penyertaan selama Masa Penawaran.

Masa Penawaran BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 2 akan dimulai sejak tanggal efektif dari OJK dengan ketentuan keseluruhan jangka waktu Masa Penawaran beserta Tanggal Launching tidak lebih dari jangka waktu pemenuhan dana kelolaan yang diwajibkan oleh peraturan yang berlaku.

Manajer Investasi wajib membatalkan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 2 apabila sampai dengan akhir Masa Penawaran jumlah Unit Penyertaan yang terjual kurang dari jumlah minimum Unit Penyertaan sebagaimana ditentukan di atas.

Manajer Investasi dapat membatalkan Penawaran Umum apabila dalam Masa Penawaran terdapat kondisi yang dianggap tidak menguntungkan atau dapat merugikan calon Pemegang Unit Penyertaan.

Dalam hal Penawaran Umum dibatalkan sesuai dengan ketentuan di atas, dana investasi milik Pemegang Unit Penyertaan akan dikembalikan sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa oleh Bank Kustodian atas perintah/instruksi Manajer Investasi tanpa bagi hasil dengan pemindahbukuan/transfer ke rekening atas nama calon Pemegang Unit Penyertaan dan dengan biaya bank/transfer menjadi beban Manajer Investasi.

Pemegang Unit Penyertaan tidak dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya dalam BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 2 sampai

dengan Tanggal Jatuh Tempo. Manajer Investasi akan menolak seluruh permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan yang diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan.

2.3. Pelunasan Unit Penyertaan Pada Tanggal Jatuh Tempo

Pada Tanggal Jatuh Tempo Manajer Investasi untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan wajib melakukan pelunasan atas seluruh Unit Penyertaan yang telah diterbitkan dan masih dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dalam waktu yang bersamaan (serentak) dan dengan harga per Unit Penyertaan yang sama besarnya bagi semua Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 2 pada Tanggal Jatuh Tempo.

Penjelasan lebih lanjut mengenai Pelunasan Unit Penyertaan Pada Tanggal Jatuh Tempo ini diuraikan dalam Bab V dan Bab XV.

2.4. Pelunasan Lebih Awal

Manajer Investasi untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan Pelunasan Lebih Awal.

Penjelasan lebih lanjut mengenai Pelunasan Lebih Awal Unit Penyertaan ini diuraikan dalam Bab V dan Bab XV.

2.5. Pelunasan Atas Sebagian Unit Penyertaan

Dalam hal terdapat sebagian Efek Syariah berpendapatan tetap yang menjadi basis proteksi dalam portofolio investasi BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 2 yang telah dilunasi sebelum Tanggal Jatuh Tempo BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 2, Manajer Investasi untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan melakukan Pelunasan Atas Sebagian Unit Penyertaan yang telah diterbitkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 2 pada Tanggal Pelunasan Sebagian Unit Penyertaan.

Penjelasan lebih lanjut mengenai Pelunasan Atas Sebagian Unit Penyertaan ini diuraikan dalam Bab XVI.

2.6. Kondisi Yang Memperbolehkan Manajer Investasi Menolak Melakukan Pembelian Kembali (Pelunasan).

Setelah memberitahukan secara tertulis kepada OJK dengan tembusan kepada Bank Kustodian, Manajer Investasi dapat menolak melakukan Pelunasan Lebih Awal atas permintaan tertulis seluruh Pemegang Unit Penyertaan atau menginstruksikan Agen Penjual yang ditunjuk Manajer Investasi (jika ada) untuk melakukan menolak melakukan Pelunasan Lebih Awal atas permintaan tertulis seluruh Pemegang Unit Penyertaan apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

(i) Bursa Efek dimana sebagian besar Portofolio Efek BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 2 diperdagangkan d

(ii) itutup;

(iii) Perdagangan Efek atas sebagian besar Portofolio BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 2 di Bursa Efek dihentikan; dan/atau

(iv) Keadaan Darurat.

Manajer Investasi wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 2 paling lambat 1 (satu) Hari Kerja sejak permohonan instruksi Pelunasan Lebih Awal atas permintaan tertulis seluruh Pemegang Unit Penyertaan diterima oleh Manajer Investasi atau paling lambat 1 (satu) Hari Kerja sejak Tanggal Pelunasan Sebagian Unit Penyertaan atau Tanggal Jatuh Tempo dalam hal penolakan pelunasan Unit Penyertaan pada Tanggal Pelunasan Sebagian Unit Penyertaan dan/atau Tanggal Jatuh Tempo.

2.7. Pelunasan Unit Penyertaan

Pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan pelunasan Unit Penyertaan BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 2 yang dimilikinya pada Tanggal Jatuh Tempo atau tanggal dilakukannya Pelunasan Lebih Awal (dalam hal dilakukannya Pelunasan Lebih Awal) dan Tanggal Pelunasan Sebagian Unit Penyertaan (dalam hal dilakukannya Pelunasan Atas Sebagian Unit Penyertaan) dan Manajer Investasi wajib melakukan pelunasan Unit Penyertaan pada Tanggal Jatuh Tempo atau tanggal dilakukannya Pelunasan Lebih Awal (dalam hal dilakukannya Pelunasan Lebih Awal) dan Tanggal Pelunasan Sebagian Unit Penyertaan (dalam hal dilakukannya Pelunasan Atas Sebagian Unit Penyertaan).

Penjelasan lebih lengkap mengenai pelunasan Unit Penyertaan pada Tanggal Jatuh Tempo, Tanggal Pelunasan Sebagian Unit Penyertaan dan tanggal dilakukannya Pelunasan Lebih Awal diuraikan dalam Bab XIV, XV dan XVI.

2.8. Pembayaran Pelunasan Unit Penyertaan

Manajer Investasi akan melakukan pembayaran kepada seluruh Pemegang Unit Penyertaan secara serentak paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah Tanggal Jatuh Tempo atau tanggal dilakukannya Pelunasan Lebih Awal dan Tanggal Pelunasan Sebagian Unit Penyertaan.

2.9. Pembayaran Pembelian Kembali (Pelunasan) Unit Penyertaan dan Pelunasan Lebih Awal atas Permintaan Tertulis Seluruh Pemegang Unit Penyertaan dengan Mekanisme Serah Aset

a. mengalami tekanan likuiditas yang signifikan sehingga terjadi kegagalan penjualan aset dalam portofolio investasi BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 2;

b. menjadi bagian dari kesepakatan penyelesaian dengan pemegang Unit Penyertaan BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 2;

c. Bursa Efek atau penyelenggara pasar di mana sebagian besar portofolio Efek BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 2 diperdagangkan ditutup;

d. perdagangan Efek atas sebagian besar portofolio Efek BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 2 di Bursa Efek atau penyelenggara pasar dihentikan atau dibatalkan pencatatannya;

e. keadaan darurat;

f. Lembaga Penilai Harga Efek tidak menerbitkan referensi Harga Pasar Wajar;

g. dilakukannya restrukturisasi atas Efek Syariah berpendapatan tetap dan/atau sukuk oleh penerbit Efek Syariah berpendapatan tetap dan/atau sukuk;

h. turunnya peringkat Efek Syariah berpendapatan tetap dan/atau sukuk atas sebagian besar atau seluruh portofolio investasi menjadi non-investment grade; dan/atau

i. pemenuhan peraturan perundang-undangan;

dalam melaksanakan pembelian kembali (pelunasan) Unit Penyertaan dan Pelunasan Lebih Awal Unit Penyertaan atas permintaan tertulis seluruh Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, Manajer Investasi dapat melakukan pembayaran pembelian kembali (pelunasan) Unit Penyertaan dan Pelunasan Lebih Awal Unit Penyertaan atas permintaan tertulis seluruh Pemegang Unit Penyertaan dengan mekanisme serah aset sepanjang memperoleh persetujuan dari pemegang Unit Penyertaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk namun tidak terbatas pada POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

2.10. Penempatan Dana Awal

Tidak ada penempatan dana awal.

2.11. Pengelola BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 2

PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi.

a. Komite Investasi

Komite Investasi BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 2 bertanggung jawab untuk memberikan pengarahan dan strategi manajemen aset secara umum. Komite investasi BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 2 saat ini terdiri dari:

▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇, memiliki pengalaman dalam industri pengelolaan dana dan perbankan sejak tahun 1995. Dua posisi profesional ▇▇▇▇▇ yang terakhir sebelum bergabung dengan PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen di Juli 2009 adalah Kepala Penjualan Reksa Dana di Schroder Investment Management Indonesia, dan Kepala Global Securities Services Deutsche Bank AG Jakarta. ▇▇▇▇▇ menyelesaikan pendidikannya di Oklahoma State University dengan gelar Bachelor of Science degree di bidang Marketing dan International Business. Beliau memiliki Izin Wakil Manajer Investasi berdasarkan Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK No: KEP-99/BL/WMI/2007 tanggal 23 Agustus 2007 yang telah diperpanjang berdasarkan Keputusan Dewan Komisioner OJK No. KEP-379/PM.21/PJ-WMI/2022 tanggal 05 Juli 2022.

▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇, memiliki pengalaman dalam industri pengelolaan dana dan perbankan sejak tahun 1997. Dua posisi profesional ▇▇▇▇▇▇ yang terakhir sebelum bergabung dengan PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen di April 2010 adalah Fund Administration Services di Deutsche Bank AG dan Manager of Mutual Funds Sales pada Schroder Investment Management Indonesia.▇▇▇▇▇▇ menyelesaikan pendidikan sarjana ekonomi akuntansi di Universitas Tarumanagara. Beliau memiliki Izin Wakil Manajer Investasi berdasarkan Keputusan Ketua BAPEPAM No: KEP-58/PM/WMI/2006 tanggal 11 Mei 2006 yang telah diperpanjang berdasarkan Keputusan Dewan Komisioner OJK No. KEP- 313/PM.211/PJ-WMI/2021 tanggal 12 November 2021.

▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇ Mulyanto memiliki lebih dari 23 tahun pengalaman dalam industri keuangan, terutama dalam industri Reksa Dana. Dua poisisi terakhir Hari sebelum bergabung dengan BPAM adalah Vice President of Fund Management Unit di PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas dan Direktur Utama di PT Danareksa Investment Management. Hari bergabung dengan BPAM pada bulan Februari 2018.▇▇▇▇ adalah lulusan dari Institut Pertanian Bogor dan mendapatkan gelar Sarjana Pertanian Sosial Ekonomi dan Beliau memiliki ijin Wakil Manajer Investasi dari Otoritas Jasa Keuangan Beliau memiliki Izin Wakil Manajer Investasi berdasarkan Keputusan Ketua BAPEPAM No. KEP- 103/PM/WMI/2004 tanggal 30 September 2004 yang telah diperpanjang berdasarkan Keputusan Dewan Komisioner OJK No. KEP- 479/PM.211/PJ-WMI/2021 tanggal 31 Desember 2021.

b. Tim Pengelola Investasi

Tim pengelola investasi BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 2 terdiri dari:

▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇

▇▇▇▇▇ Tim Pengelola Investasi, mendapatkan gelar Bachelor of Business with Distinction dari University of Technology Sydney. Memiliki pengalaman di bidang keuangan dan pasar modal sejak tahun 2006. Memiliki Izin Wakil Manajer Investasi berdasarkan Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK No: KEP-45/BL/WMI/2008 tanggal 24 Desember 2008 yang telah diperpanjang berdasarkan Keputusan Dewan Komisioner OJK No. KEP-343/PM.21/PJ-WMI/2022 tanggal 1 Juli 2022, dan juga sebagai CFA Charterholder.

Angky Hendra

Anggota Tim Pengelola Investasi, mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Tarumanagara. Dan telah bekerja di bidang keuangan dan pasar modal sejak tahun 1998 serta telah menduduki beberapa posisi antara lain Customer Relations dan Research Analyst di PT Ramayana ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇. Memiliki Izin Wakil Manajer Investasi berdasarkan Keputusan Ketua BAPEPAM

No: KEP-125/PM/WMI/2005 tanggal 20 Desember 2005 yang telah diperpanjang berdasarkan Keputusan Dewan Komisioner OJK No. KEP-507/PM.21/PJ- WMI/2022 tanggal 1 Agustus 2022 dan juga sebagai CFA Charterholder .

▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇

Anggota Tim Pengelola ▇▇▇▇▇▇▇▇▇, ▇▇▇▇▇▇ bergabung di PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen pada tahun 2012. Sebelum bergabung dengan PT Batavia Prosperindo Aset ▇▇▇▇▇▇▇▇▇, ▇▇▇▇▇▇ bekerja pada Deutsche Bank AG Jakarta sebagai Fund Accounting Supervisor. ▇▇▇▇▇▇ mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi jurusan Akuntansi dari Universitas Indonesia, Depok dan memiliki Izin Wakil Manajer Investasi berdasarkan Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK No: Kep-65/BL/WMI/2012 tanggal 27 Maret 2012 yang telah diperpanjang berdasarkan Keputusan Dewan Komisioner OJK No. KEP-350/PM.211/PJ-WMI/2021 tanggal 24 November 2021.

▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇

Anggota Tim Pengelola Investasi, Gilang memiliki pengalaman di pasar modal sejak 2013. Sebelum bergabung dengan BPAM di bulan Agustus 2021, Gilang menjabat sebagai Fund Manager di PT BNI Asset Management. Gilang memperoleh gelar Master of Applied Finance dan Bachelor of Business dari Monash University Melbourne. Gilang memiliki Izin Wakil Manajer Investasi berdasarkan Keputusan Ketua Dewan Komisioner OJK no: Kep- 88/PM.211/WMI/2017 tanggal 21 Maret 2017 yang telah diperpanjang berdasarkan Keputusan Dewan Komisioner OJK No. KEP-301/PM.02/PJ- WMI/TTE/2023 tanggal 27 September 2023.

▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇

Anggota Tim Pengelola Investasi, Fadil bergabung dengan BPAM sejak bulan November 2018 sebagai Head of Equity. ▇▇▇▇▇ adalah lulusan dari University of South Australia (Adelaide, Australia), dalam bidang Finance and Accounting pada tahun 2009, dan mendapatkan gelar Bachelor of Applied Finance. Beliau memiliki pengalaman di Pasar Modal sejak tahun 2010, dan memulai karirnya di Ciptadana Securities sebagai Research Analyst. Kemudian pada tahun 2011 Fadil bergabung di AIA Financial sebagai Research Analyst, dan bulan Desember 2013 bergabung dengan Trimegah Asset Management sebagai Equity Fund Manager. Fadil memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi berdasarkan Keputusan Dewan Komisioner OJK No. KEP-10/PM.211/WMI/2014 tanggal 30 Januari 2014 yang telah diperpanjang berdasarkan Keputusan Dewan Komisioner OJK No. KEP- 84/PM.211/PJ-WMI/2022 tanggal 3 Februari 2022, dan juga sebagai CFA Charterholder.

▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇

Anggota Tim Pengelola ▇▇▇▇▇▇▇▇▇, ▇▇▇▇▇ memiliki pengalaman di bidang riset sejak 2010. Sebelum bergabung dengan BPAM di bulan Februari 2013, Yohan bekerja di ▇▇▇ ▇▇▇ ▇▇▇▇ sebagai Research Assistant. ▇▇▇▇▇ merupakan lulusan dari Universitas Surabaya, dan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dalam bidang Manajemen Keuangan. Beliau merupakan pemegang lisensi WMI berdasarkan Keputusan Dewan Otoritas Jasa Keuangan No: Kep-56/PM.211/WMI/2014 yang telah diperpanjang berdasarkan Keputusan Dewan Komisioner OJK No. KEP- 199/PM.211/PJ-WMI/2022 tanggal 11 Maret 2022.

▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇

Anggota Tim Pengelola Investasi, Wilim bergabung dengan BPAM di tahun 2014. Wilim memiliki pengalaman di bidang riset dengan cakupan berbagai bidang industri sejak 2010. Sebelum bergabung dengan BPAM, Wilim menjabat sebagai Analyst pada PT Ciptadana Securities, Jakarta. Wilim menyelesaikan pendidikannya di Universitas Bina Nusantara, Jakarta dalam bidang Finance Investment dan memperoleh gelar Master of Management. Wilim merupakan pemegang lisensi WMI berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK No:KEP-5/PM.211/WMI/2016 tanggal 7 Januari 2016 yang telah diperpanjang berdasarkan Keputusan Dewan Komisioner OJK No. KEP-

397/PM.211/PJ-WMI/2022 tanggal 16 Desember 2022 dan juga sebagai CFA Charterholder.

2.12. DEWAN PENGAWAS SYARIAH MANAJER INVESTASI

Dalam mengelola BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 2, Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah Manajer Investasi.

Tugas dan tanggung jawab utama Dewan Pengawas Syariah Manajer Investasi adalah memberikan pernyataan kesesuaian syariah atas penerbitan BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 2, memberikan nasihat dan saran, serta bertanggung jawab untuk mengawasi dan memastikan bahwa kegiatan investasi BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 2 telah memenuhi Prinsip-Prinsip ▇▇▇▇▇▇▇ di Pasar Modal secara berkelanjutan.

Dewan Pengawas Syariah Manajer Investasi terdiri dari 1 (satu) orang yang telah mendapat rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia berdasarkan Surat Nomor U-123/DSN-MUI/V/2007 tanggal 3 Mei 2007 dan ditunjuk oleh Manajer Investasi menjadi Dewan Pengawas ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ Investasi berdasarkan Surat Keputusan Direksi BATAVIA No. 343/DIR-BPAM/PD/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020, yaitu:

▇▇. ▇. ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇, M.A., yang telah memperoleh izin sebagai Ahli Syariah Pasar Modal berdasarkan Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP- 01/PM.223/PJ-ASPM/2022 tanggal 17 Februari 2022.

2.13. DEWAN PENGAWAS SYARIAH BANK KUSTODIAN

Dewan Pengawas Syariah PT Bank Syariah Indonesia Tbk terdiri dari 4 (empat) orang yang telah mendapat rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia berdasarkan Surat Nomor: U-822/DSN-MUI/XII/2020 tanggal 23 Desember 2020 perihal: Rekomendasi Dewan Pengawas Syariah dan telah diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana tertuang dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank Syariah Indonesia Tbk Nomor 42 tanggal 31 Mei 2021, dibuat di hadapan Bara Indra Ardiyasha, S.H., ▇.▇▇, selaku pengganti dari ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇, S.H., ▇.▇▇, Notaris di Jakarta Selatan, akta mana telah diterima dan dicatatkan dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Nomor AHU-AH.01.▇▇-▇▇▇▇▇▇▇ tanggal 1 Juni 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0096150.AH.01.11.TAHUN 2021 Tanggal 1 Juni 2021, yaitu:

Dr. ▇.▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇, ▇.▇▇. (Ketua)

Beliau memperoleh izin sebagai Ahli Syariah Pasar Modal dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor: KEP-05/D.04/ASPM- P/2016 tanggal 15 April 2016 tentang Pemberian Izin Ahli Syariah Pasar Modal kepada Hasanudin yang telah diperpanjang berdasarkan Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor: KEP-07/PM.223/PJ-ASPM/2021 tanggal 27 April 2021 tentang Perpanjangan Izin Ahli Syariah Pasar Modal Kepada Hasanudin.

▇▇. ▇. ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇, MBA., M.H. (Anggota)

Beliau memperoleh izin sebagai Ahli Syariah Pasar Modal dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor: KEP-31/D.04/ASPM- P/2016 tanggal 20 Desember 2016 tentang Pemberian Izin Ahli Syariah Pasar Modal kepada ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ yang telah diperpanjang berdasarkan Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor: KEP-31/PM.223/PJ-ASPM/2021 tanggal 20 Desember 2021 tentang Perpanjangan Izin Ahli Syariah Pasar Modal kepada ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇.

Prof. Dr. ▇.▇. ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇, M.S. (Anggota)

Beliau memperoleh izin sebagai Ahli Syariah Pasar Modal dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor: KEP-27/D.04/ASPM- P/2016 tanggal 27 September 2016 tentang Pemberian Izin Ahli Syariah Pasar Modal kepada ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ yang telah diperpanjang berdasarkan Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor: KEP-23/PM.223/PJ-ASPM/2021 tanggal 5 Agustus 2021 tentang Perpanjangan Izin Sebagai Ahli Syariah Pasar Modal Atas Nama ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.

▇▇. ▇. ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇, M.A. (Anggota)

Beliau memperoleh izin sebagai Ahli Syariah Pasar Modal dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor: KEP-04/PM.22/ASPM- P/2017 tanggal 22 September 2017 tentang Pemberian Izin Ahli Syariah Pasar Modal kepada ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ yang telah diperpanjang berdasarkan Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor: KEP-09/PM.223/PJ-ASPM/2022 tanggal 9 Agustus 2022 tentang Perpanjangan Izin Ahli Syariah Pasar Modal kepada ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇.

Tugas dan tanggung jawab utama Dewan Pengawas Syariah di Bank Kustodian mencakup, namun tidak terbatas kepada, memberikan masukan dan nasihat terkait produk syariah yang diadministrasikan oleh Bank Kustodian.

2.14. Ikhtisar Keuangan Singkat Reksa Dana

Ikhtisar keuangan singkat BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 2 tercantum dalam Informasi Keuangan tambahan yang terdapat dalam Laporan Keuangan Beserta Laporan Auditor Independen BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 2, belum tersedia dan akan disajikan pada tahun 2025 Tujuan tabel Ikhtisar keuangan singkat ini adalah semata- mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana, tetapi seharusnya tidak dianggap sebagai indikasi dari kinerja masa depan akan sama baiknya dengan kinerja masa lalu.

BAB III

MANAJER INVESTASI

3.1. Keterangan Singkat Tentang Manajer Investasi

PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen berkedudukan di Jakarta, pada awalnya didirikan dengan nama PT Bira Aset Manajemen pada tahun 1996 berdasarkan Akta No. 133 tanggal 23 Januari 1996 yang dibuat di hadapan ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇, S.H., Notaris di Jakarta yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai dengan keputusannya No. C2-1942.HT.01.01.TH1996 tanggal 12 Pebruari 1996, serta setelah mengalami beberapa perubahan, diantaranya perubahan seluruh ketentuan anggaran dasar untuk disesuaikan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen No. 37 tanggal 12 Maret 2008, dibuat di hadapan ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇, S.H., Notaris di Jakarta, perubahan mana telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di bawah No. AHU- 39971.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 10 Juli 2008, dan perubahan terakhir sebagaimana dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen No. 02 tanggal 12 Desember 2022, dibuat di hadapan ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ Anggrowati, S.H., ▇.▇▇., Notaris di kota Depok, perubahan mana telah mendapatkan Persetujuan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0090256.AH.01.02. Tahun 2022 tanggal 13 Desember 2022.

▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ telah diambil alih oleh PT Batavia Prosperindo Internasional sesuai dengan Akta No. 141 tanggal 20 Desember 2000 yang dibuat di hadapan ▇▇. ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇, S.H., ▇.▇▇., Notaris di Jakarta. Sesuai Akta No. 51 tanggal 26 Januari 2001 yang dibuat di hadapan ▇▇. ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇, S.H., ▇.▇▇, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. C-1379 HT.01.04-TH 2001 tanggal 21 Februari 2001 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan di bawah No. 676/RUB.09.03/VIII/2001 tanggal 20 Agustus 2001 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 76, tanggal 21 September 2004, Tambahan No. 9350, nama Manajer Investasi berubah menjadi PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen.

PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen memperoleh izin usaha dari OJK sebagai Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam nomor KEP- 03/PM/MI/1996 tanggal 14 Juni 1996.

Direksi dan Dewan Komisaris

Pada saat prospektus ini diterbitkan Susunan Direksi dan Dewan Komisaris PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris	Jabatan
▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇	▇▇▇▇▇▇▇▇▇
▇. ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇	▇▇▇▇▇▇▇▇▇ Independen

Direksi	Jabatan
▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇	▇▇▇▇▇▇▇▇ Utama
▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇	▇▇▇▇▇▇▇▇
▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇	▇▇▇▇▇▇▇▇
▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇	▇▇▇▇▇▇▇▇
▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇	▇▇▇▇▇▇▇▇

3.2. Pengalaman Manajer Investasi

PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen memiliki dana kelolaan seluruh Reksa Dana yang ditawarkan melalui Penawaran Umum per tanggal 30 November 2023 sebesar Rp 28,29 Triliun dan mengelola 58 produk Reksa Dana.

PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen adalah perusahaan manajemen investasi yang hanya semata-mata mengelola dana nasabah, sehingga semua keahlian dan kemampuan pengelolaan investasi diarahkan untuk kepentingan nasabah. Dengan didukung oleh para staf yang berpengalaman dan ahli di bidangnya, serta didukung oleh jaringan sumber daya Group Batavia, PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen akan memberikan pelayanan yang berkualitas kepada para nasabahnya.

3.3. Pihak yang Terafiliasi dengan Manajer Investasi

Perusahaan yang terafiliasi dengan Manajer Investasi di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. PT Batavia Prosperindo Sekuritas

2. PT Batavia Prosperindo Internasional Tbk

3. PT Batavia Prima Investama

4. PT Batavia Prosperindo Properti

5. PT Batavia Prosperindo Makmur

6. PT Malacca Trust Wuwungan Insurance Tbk.

7. PT Batavia Prosperindo Trans Tbk.

BAB IV

BANK KUSTODIAN

4.1. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI BANK KUSTODIAN

PT Bank Syariah Indonesia Tbk secara resmi beroperasi sebagai bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah pada tanggal 17 November 2008 dengan menggunakan nama PT Bank Syariah BRI. Pada tanggal 15 Desember 2009, PT Bank Syariah BRI memperoleh persetujuan perubahan nama menjadi PT Bank BRIsyariah.

Pada tanggal 9 Mei 2019, PT Bank BRIsyariah melakukan penawaran umum perdana dan menjadi perusahaan terbuka dengan nama PT Bank BRIsyariah Tbk.

Pada tanggal 1 Februari 2021, PT Bank Syariah Mandiri dan PT Bank BNI Syariah efektif menggabungkan diri ke dalam PT Bank BRIsyariah Tbk dan PT Bank BRIsyariah Tbk berubah nama menjadi PT Bank Syariah Indonesia Tbk.

Penggabungan serta perubahan nama tersebut telah mendapat persetujuan dari OJK sebagaimana tertuang dalam Salinan Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor 4/KDK.03/2021 Tentang Pemberian Izin Penggabungan PT Bank Syariah Mandiri dan PT Bank BNI Syariah ke dalam PT Bank BRISyariah Tbk Serta Izin Perubahan Nama Dengan Menggunakan Izin Usaha PT Bank BRISyariah Tbk menjadi PT Bank Syariah Indonesia Tbk.

PT Bank Syariah Indonesia Tbk memperoleh persetujuan sebagai kustodian berdasarkan Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-8/PM.2/2021 tanggal 19 April 2021.

4.2. PENGALAMAN BANK KUSTODIAN

Sebelum penggabungan, kegiatan layanan Kustodian dilaksanakan oleh PT Bank Syariah Mandiri sejak tahun 2019 dengan layanan Core Custody kepada nasabah dari berbagai segmentasi, mulai dari segmen Korporasi (antara lain Bank dan Perusahaan Asuransi), segmen Lembaga/Badan Hukum Publik hingga segmen nasabah perorangan/individual. PT Bank Syariah Mandiri juga telah berpengalaman untuk bertindak sebagai Bank Kustodian atas sejumlah Reksa Dana Syariah berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Pasca penggabungan, seluruh layanan Kustodian yang semula dilaksanakan oleh PT Bank Syariah Mandiri selanjutnya dilaksanakan oleh PT Bank Syariah Indonesia Tbk, dengan menggunakan sistem core custody yang sebelumnya digunakan oleh PT Bank Syariah Mandiri dan didukung dengan pegawai-pegawai yang telah berpengalaman dalam industri pasar modal.

4.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN BANK KUSTODIAN

Pihak-pihak yang terafiliasi dengan Bank Kustodian adalah:

1. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

2. PT Mandiri Sekuritas

3. DP Bank Mandiri - MMI

4. PT BNI Life Insurance

5. PT AXA Mandiri Financial Services S/A M

6. Yayasan Kesejahteraan Pekerja BRI

7. ▇▇▇▇ Pensiun BRI - Swakelola

8. DPLK Bank Rakyat Indonesia

9. DP Danareksa

10. PT BRI Danareksa Sekuritas

11. PT Asuransi BRI Life – Bahana TCW IM BRI

12. PT Bank Mandiri Taspen

13. Bank Mandiri (Europe) Limited

14. PT Mandiri AXA General Insurance

15. PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia (Mandiri Inhealth)

16. PT Mandiri Capital Indonesia

17. PT Mandiri Utama Finance

18. PT Mandiri Tunas Finance

19. Mandiri International Remittance Sdn. Bhd.

20. PT Bank Raya Indonesia Tbk

21. BRI Remittance Co. Limited

22. PT BRI Multifinance Indonesia

23. PT BRI Ventura Investama

24. PT BRI Asuransi Indonesia

25. PT Pegadaian

26. PT Permodalan Nasional Madani

27. PT BNI Sekuritas

28. PT BNI Multifinance

29. BNI Remmitance Ltd

30. Mandiri Manajemen Investasi

31. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

32. PT BNI Asset Management

33. PT BNI Life Insurance

34. PT BNI Multi Finance

35. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

36. PT Danareksa Investment Management

BAB V

TUJUAN, KEBIJAKAN INVESTASI,

MEKANISME PROTEKSI POKOK INVESTASI DAN KRITERIA PEMILIHAN EFEK

5.1. Tujuan Investasi

5.2. Kebijakan Investasi

Sesuai dengan tujuan investasinya BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 2 akan menginvestasikan dananya dengan komposisi investasi sebagai berikut:

a. minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek Syariah berpendapatan tetap yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang ditawarkan dan diperdagangkan di Indonesia; dan

b. minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek Syariah berpendapatan tetap yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang ditawarkan dan diperdagangkan di Indonesia dan/atau instrumen pasar uang Syariah dalam negeri dan/atau deposito Syariah;

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Efek Syariah berpendapatan tetap yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dalam kebijakan investasi sebagaimana ditentukan dalam bab V butir 5.2 huruf a di atas merupakan Efek Syariah berpendapatan tetap dalam portofolio investasi BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 2 yang menjadi basis nilai Proteksi atas pokok investasi.

Manajer Investasi dapat mengalokasikan kekayaan BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 2 pada kas dan/atau setara kas dan/atau deposito Syariah hanya dalam rangka pengelolaan risiko investasi portofolio yang bersifat sementara, penyelesaian transaksi Efek, penerimaan pembayaran kupon atau bagi hasil Efek Syariah berpendapatan tetap yang telah jatuh tempo, pemenuhan kewajiban pembayaran kepada Pemegang Unit Penyertaan dan pemenuhan kewajiban pembayaran biaya-biaya yang menjadi beban BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 2 berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus ini.

Manajer Investasi dilarang mengubah Portofolio Efek yang menjadi basis proteksi sebagaimana ditentukan dalam paragraf pertama dari Bab V butir 5.2. huruf a di atas, kecuali dalam hal terjadinya penurunan peringkat Efek.

Penjelasan lebih rinci mengenai Efek yang akan menjadi portofolio investasi BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 2 akan dijelaskan lebih lanjut di dalam Dokumen Keterbukaan Produk yang akan dibagikan oleh Manajer Investasi pada Masa Penawaran.

Manajer ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ akan selalu menyesuaikan kebijakan investasi tersebut di atas dengan Peraturan OJK yang berlaku dan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh OJK.

Manajer Investasi dilarang melakukan perubahan atas kebijakan investasi BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 2 pada butir 5.2. huruf a dan b tersebut di atas, kecuali dalam rangka:

a. Penyesuaian terhadap peraturan baru dan/atau perubahan terhadap peraturan perundang-undangan; dan/atau

b. Penyesuaian terhadap kondisi tertentu yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

5.3. Mekanisme Proteksi Pokok Investasi

a. Mekanisme Proteksi

Mekanisme proteksi atas Pokok Investasi BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 2 ini sepenuhnya dilakukan melalui mekanisme investasi, dan bukan melalui mekanisme penjaminan oleh Manajer Investasi maupun pihak ketiga.

Manajer Investasi akan melakukan investasi sesuai dengan Kebijakan Investasi dimana pada Tanggal Jatuh Tempo, akumulasi Pelunasan Atas Sebagian Unit Penyertaan pada Tanggal Pelunasan Sebagian Unit Penyertaan dan Pelunasan Jatuh Tempo pada Tanggal Jatuh Tempo serta Hasil Investasi Yang Menjadi Basis Nilai Proteksi pada Tanggal Pembagian Hasil Investasi sekurang-kurangnya menghasilkan nilai yang sama dengan Pokok Investasi yang terproteksi.

b. Pokok Investasi yang Terproteksi

Pokok Investasi yang diproteksi adalah sebesar 100% (seratus persen) dari Pokok Investasi yang akan dicapai secara keseluruhan pada Tanggal Jatuh Tempo.

c. Jangka Waktu Berlakunya Ketentuan Proteksi

Proteksi atas Pokok Investasi yang akan dicapai secara keseluruhan pada Tanggal Jatuh Tempo berlaku pada Tanggal Jatuh Tempo.

d. Ruang Lingkup dan Persyaratan Bagi Berlakunya Proteksi

Mekanisme proteksi BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 2 hanya akan berlaku apabila:

i. tidak ada penerbit Efek Syariah berpendapatan tetap dalam portofolio yang menjadi basis proteksi gagal dalam membayarkan kewajibannya baik pokok Efek Syariah berpendapatan tetap maupun bagi hasil hingga Tanggal Jatuh Tempo; dan/atau

ii. tidak terdapat perubahan dan/atau penambahan peraturan perundang- undangan yang menyebabkan nilai yang diproteksi berkurang atau hilang; dan/atau

iii. tidak terjadinya Keadaan Kahar; dan/atau

iv. tidak terjadinya risiko-risiko investasi sebagaimana dimaksud dalam Bab VIII butir 8.2. huruf a Prospektus ini.

(khusus untuk risiko pasar, risiko likuiditas, dan risiko tingkat suku bunga yang tercantum di dalam Bab VIII butir 8.2. huruf b Prospektus ini tidak mempengaruhi mekanisme proteksi)

e. Hilangnya atau Berkurangnya Hak Pemegang Unit Penyertaan Atas Proteksi

Hak Pemegang Unit Penyertaan atas proteksi Pokok Investasi dalam Unit Penyertaan dapat hilang atau berkurang dalam hal terjadinya Pelunasan Lebih Awal.

5.4. Kriteria Pemilihan Efek

Manajer Investasi dapat berinvestasi pada Efek Syariah berpendapatan tetap sebagaimana ditentukan dalam bab V butir 5.2 huruf a dan b di atas, yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang memiliki imbal hasil yang kompetitif dan kriteria lainnya pada Efek Syariah berpendapatan tetap yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagaimana ditentukan dalam bab V butir 5.2 huruf a di atas, adalah memiliki jangka waktu yang sesuai dengan jangka waktu BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 2.

Dalam hal Manajer Investasi berinvestasi pada deposito Syariah sebagaimana ditentukan dalam bab V butir 5.2 huruf b di atas, maka pemilihannya akan didasarkan pada tingkat pembagian hasil yang kompetitif serta bank yang berkualitas dan terpercaya.

5.5. Pelunasan Atas Sebagian Unit Penyertaan Pada Tanggal Pelunasan Sebagian Unit Penyertaan

Pada Tanggal Pelunasan Sebagian Unit Penyertaan, Manajer Investasi untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan wajib membeli kembali sebagian Unit Penyertaan (pelunasan) yang telah diterbitkan dan masih dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dalam waktu yang bersamaan (serentak) secara proporsional berdasarkan kepemilikan Unit Penyertaan dari setiap Pemegang Unit Penyertaan serta dengan harga per Unit Penyertaan yang sama besarnya bagi semua Pemegang Unit Penyertaan, yang ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 2 pada Tanggal Pelunasan Sebagian Unit Penyertaan.

Penjelasan lebih lengkap mengenai Pelunasan Unit Penyertaan pada Tanggal Pelunasan Sebagian Unit Penyertaan ini diuraikan dalam Bab XVII.

5.6. Pelunasan Unit Penyertaan Pada Tanggal Jatuh Tempo

Pada Tanggal Jatuh Tempo yaitu dimana seluruh Efek Syariah berpendapatan tetap yang menjadi basis proteksi dalam portofolio investasi BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 2 telah jatuh tempo dan dilunasi, Manajer Investasi untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan wajib melakukan pelunasan atas seluruh Unit Penyertaan yang telah diterbitkan dalam waktu yang bersamaan (serentak) dan dengan harga per Unit Penyertaan yang sama besarnya bagi semua Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 2 pada Tanggal Jatuh Tempo.

Penjelasan lebih lengkap mengenai Pelunasan Unit Penyertaan pada Tanggal Jatuh Tempo ini diuraikan dalam Bab XV.

5.7. Pelunasan Lebih Awal

Manajer Investasi untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan, dengan memperhatikan ketentuan dalam Bab XVI, akan melakukan Pelunasan Lebih Awal atas seluruh Unit Penyertaan yang telah diterbitkan dalam waktu yang bersamaan (serentak) dan dengan harga per Unit Penyertaan yang sama besarnya bagi semua Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 2 pada tanggal dilakukannya Pelunasan Lebih Awal, hal mana harga Pelunasan Lebih Awal tersebut mungkin lebih rendah dari tingkat proteksi Pokok Investasi untuk setiap Unit Penyertaan.

5.8. Pembatasan Investasi

Sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif jis. POJK Tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Terproteksi, Reksa Dana Dengan Penjaminan Dan Reksa Dana Indeks, POJK Tentang Reksa Dana Syariah dan POJK Tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi, dalam melaksanakan pengelolaan BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 2 Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan-tindakan yang dapat menyebabkan BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 2:

a. memiliki Efek Syariah yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web;

b. memiliki Efek Syariah derivatif:

1. yang ditransaksikan di luar Bursa Efek dengan 1 (satu) pihak Lembaga Jasa Keuangan dengan nilai eksposur lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 2 pada setiap saat; dan

2. dengan nilai eksposur global bersih lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 2 pada setiap saat;

c. memiliki Efek Beragun Aset Syariah yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 2 pada setiap saat atau secara

keseluruhan lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 2 pada setiap saat;

d. berinvestasi pada Efek Syariah berpendapatan tetap yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum;

e. memiliki Unit Penyertaan suatu Dana Investasi Real Estat Syariah berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 2 pada setiap saat dengan ketentuan setiap Dana Investasi Real Estat Syariah tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 2 pada setiap saat;

f. memiliki Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat Syariah berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, jika Dana Investasi Real Estat Syariah berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tersebut dikelola oleh Manajer Investasi;

g. memiliki Portofolio Efek Syariah berupa Efek Syariah yang diterbitkan oleh Pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 2 pada setiap saat, kecuali Efek Syariah berupa sertifikat Bank Indonesia Syariah, Efek Syariah yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau Efek Syariah yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;

h. memiliki Efek Syariah yang diterbitkan oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan;

i. membeli Efek Syariah dari calon atau Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari calon atau Pemegang Unit Penyertaan;

j. terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek Syariah sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;

k. terlibat dalam penjualan Efek Syariah yang belum dimiliki (short sale);

l. terlibat dalam transaksi marjin;

m. menerima pinjaman secara langsung termasuk melakukan penerbitan obligasi atau Efek Syariah berpendapatan tetap lainnya, kecuali pinjaman jangka pendek dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan dalam rangka pemenuhan transaksi pembelian kembali dan/atau pelunasan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari nilai portofolio BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 2 pada saat terjadinya pinjaman;

n. memberikan pinjaman secara langsung, kecuali pembelian Efek Syariah berpendapatan tetap dan/atau penyimpanan dana di bank;

o. membeli Efek Syariah yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut adalah Manajer Investasi atau Afiliasi dari Manajer Investasi, kecuali:

1. Efek Syariah berpendapatan tetap yang ditawarkan mendapat peringkat layak investasi; dan/atau

2. Terjadi kelebihan permintaan beli dari Efek Syariah yang ditawarkan;

Larangan membeli Efek Syariah yang ditawarkan dalam Penawaran Umum dari pihak terafiliasi Manajer Investasi tidak berlaku jika hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;

p. terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi atau Afiliasi dari Manajer Investasi;

q. membeli Efek Beragun Aset Syariah, jika:

1. Efek Beragun Aset Syariah tersebut dikelola oleh Manajer Investasi; dan/atau

2. Manajer Investasi terafiliasi dengan kreditur awal Efek Beragun Aset Syariah, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah;

r. terlibat dalam transaksi penjualan Efek Syariah dengan ▇▇▇▇▇ membeli kembali dan pembelian efek dengan janji menjual kembali;

s. mengarahkan transaksi Efek untuk keuntungan :

i. Manajer Investasi;

ii. Pihak terafiliasi dengan Manajer Investasi; atau

iii. Produk Investasi lainnya;

t. terlibat dalam transaksi Efek dengan fasilitas pendanaan Perusahaan Efek yang

mengakibatkan utang piutang antara BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 2, Manajer Investasi, dan Perusahaan Efek;

u. melakukan transaksi dan/atau terlibat perdagangan atas Efek yang ilegal;

v. terlibat dalam transaksi Efek yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan

w. melakukan transaksi negosiasi untuk kepentingan BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 2 atas saham yang diperdagangkan di bursa Efek, kecuali:

1. dilakukan paling banyak 10% (sepuluh persen) atas Nilai Aktiva Bersih BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 2 pada setiap Hari Bursa;

2. atas setiap transaksi yang dilakukan didukung dengan alasan yang rasional dan kertas kerja yang memadai;

3. transaksi yang dilakukan mengacu pada standar eksekusi terbaik yang mengacu pada analisis harga rata-rata tertimbang volume, tidak berlebihan, dan mengakibatkan kerugian BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 2;dan

4. transaksi dimaksud merupakan transaksi silang, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pembatasan investasi tersebut di atas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat Prospektus ini diterbitkan, yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang pasar modal termasuk surat persetujuan dan kebijakan yang akan dikeluarkan oleh OJK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Selain pembatasan tersebut di atas, sesuai dengan POJK Tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Terproteksi, Reksa Dana Dengan Penjaminan Dan Reksa Dana Indeks jo. POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, dalam melakukan pengelolaan BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 2, Manajer Investasi wajib memenuhi hal-hal sebagai berikut:

a. Manajer Investasi wajib melakukan investasi pada Efek Syariah berpendapatan tetap yang masuk dalam kategori layak investasi (investment grade), sehingga nilai Efek Syariah berpendapatan tetap pada saat jatuh tempo sekurang-kurangnya dapat menutupi jumlah nilai yang diproteksi. Dalam hal portofolio Efek berupa Efek Syariah berpendapatan tetap yang menjadi basis nilai proteksi atas Pokok Investasi BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 2 mengalami penurunan peringkat di bawah BBB- atau yang setara yang dikeluarkan oleh lembaga pemeringkat atau dalam peringkat di luar kategori layak investasi (investment grade), Manajer Investasi dapat meminta relaksasi jangka waktu penggantian portofolio Efek kepada OJK dengan ketentuan sesuai POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

b. Manajer Investasi dapat membeli Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau fasilitas internet sebanyak-banyaknya 30% (tiga puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih.

▇. ▇▇bijakan investasi sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak berlaku sepanjang Manajer Investasi melakukan investasi pada Surat Berharga Syariah Negara.

d. Manajer Investasi dilarang mengubah Portofolio Efek sebagaimana ketentuan butir a di atas, kecuali dalam hal terjadinya penurunan peringkat Efek.

e. Manajer Investasi dapat melakukan investasi pada Efek derivatif tanpa harus terlebih dahulu memiliki Efek yang menjadi underlying dari derivatif tersebut dengan memperhatikan ketentuan bahwa investasi dalam Efek Syariah berpendapatan tetap tetap menjadi basis nilai proteksi.

▇. ▇▇▇▇▇▇▇ Investasi dilarang melakukan tindakan yang mengakibatkan Reksa Dana Terproteksi memiliki Efek yang diterbitkan oleh pihak terafiliasinya sebagai basis proteksi, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah. Pelaksanaan ketentuan tersebut wajib memperhatikan ketentuan butir 5.8 huruf f Prospektus ini.

Ketentuan tersebut di atas merupakan kutipan dari peraturan yang berlaku. Sesuai dengan kebijakan investasinya, BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 2 tidak akan berinvestasi pada Efek luar negeri.

5.9. MEKANISME PEMBERSIHAN KEKAYAAN BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 2 DARI UNSUR-UNSUR YANG BERTENTANGAN DENGAN PRINSIP SYARIAH DI PASAR MODAL

5.9.1. Bilamana dalam portofolio BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 2 terdapat Efek atau instrumen pasar uang selain Efek dan/atau instrumen pasar uang yang dapat dibeli oleh ▇▇▇▇▇ Dana Syariah sesuai POJK Tentang Reksa Dana Syariah yang bukan disebabkan oleh tindakan Manajer Investasi dan Bank Kustodian, maka mekanisme pembersihan kekayaan BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 2 mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 POJK Tentang Reksa Dana Syariah.

5.9.2. Dalam hal tindakan Manajer Investasi dan Bank Kustodian mengakibatkan dalam portofolio BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 2 terdapat Efek dan/atau instrumen pasar uang selain Efek dan/atau instrumen pasar uang yang dapat dibeli oleh Reksa ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ sesuai POJK Tentang Reksa Dana Syariah, maka mekanisme pembersihan kekayaan BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 2 mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 POJK Tentang Reksa Dana Syariah.

5.9.3. Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian tidak mematuhi larangan dan/atau tidak melaksanakan kewajiban yang telah ditetapkan OJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 POJK Tentang Reksa Dana Syariah, maka OJK berwenang untuk :

(i) mengganti Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian; atau

(ii) memerintahkan pembubaran BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 2.

5.9.4. Dalam hal Manajer Investasi dan Bank Kustodian tidak membubarkan Reksa Dana Syariah sebagaimana dimaksud pada butir 5.9.3 di atas, OJK berwenang membubarkan BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 2.

5.9.5. Pembersihan kekayaan BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 2 dari dana yang tidak dapat diakui sebagai Nilai Aktiva Bersih BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 2 dilakukan terhadap sumber dana sebagai berikut:

(i). jasa giro dan/atau bunga atas penempatan kas pada rekening bank konvensional;

(ii). selisih lebih harga jual dari Efek dan/atau instrumen pasar uang selain Efek dan/atau instrumen pasar uang Syariah yang penjualannya melebihi 10 (sepuluh) Hari Kerja sejak:

1. Saham tidak lagi tercantum dalam Daftar Efek Syariah; dan/atau

2. Efek selain saham dan/atau instrumen pasar uang tidak memenuhi Prinsip Syariah di Pasar Modal;

(iii). selisih lebih harga jual dari Efek dan/atau instrumen pasar uang selain Efek dan/atau instrumen pasar uang Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 Tentang Reksa Dana Syariah; dan/atau

(iv). pendapatan nonhalal lainnya.

5.9.6. Dana yang tidak dapat diakui sebagai Nilai Aktiva Bersih BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 2 wajib digunakan dan disalurkan untuk kemaslahatan umat dan kepentingan umum yang tidak bertentangan dengan prinsip Syariah. Penggunaan dan penyaluran dana yang tidak dapat diakui sebagai Nilai Aktiva Bersih BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 2 wajib mendapatkan persetujuan Dewan Pengawas Syariah dari Manajer Investasi tersebut.

5.9.7. Dana yang tidak dapat diakui sebagai Nilai Aktiva Bersih BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 2 dilarang dimanfaatkan untuk:

(i). kepentingan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian;

(ii). kegiatan yang mengandung unsur yang bertentangan dengan prinsip

Syariah; dan/atau

(iii) disalurkan kepada pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian.

5.9.8. Bank Kustodian wajib mengungkapkan informasi tentang dana yang tidak dapat diakui sebagai Nilai Aktiva Bersih BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 2 sebagaimana dimaksud dalam Angka 5.4.5 dalam laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan dan catatan atas laporan keuangan pada laporan keuangan tahunan BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 2.

5.10. Kebijakan Pembagian Hasil Investasi

Hasil Investasi yang diperoleh oleh BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 2 (jika ada) akan dibukukan ke dalam BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 2 sehingga selanjutnya akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersihnya dan tidak akan mengubah Portofolio Efek yang menjadi basis proteksi.

Hasil Investasi Yang Menjadi Basis Nilai Proteksi (jika ada) yang telah dibukukan ke dalam BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 2 tersebut selanjutnya akan dibagikan oleh Manajer Investasi kepada Pemegang Unit Penyertaan pada setiap Tanggal Pembagian Hasil Investasi secara serentak dalam bentuk tunai atau dalam bentuk Unit Penyertaan yang besarnya proporsional berdasarkan kepemilikan Unit Penyertaan dari setiap Pemegang Unit Penyertaan.

Manajer Investasi memiliki kewenangan untuk membagikan atau tidak membagikan Hasil Investasi Yang Tidak Menjadi Basis Nilai Proteksi (jika ada) yang telah dibukukan ke dalam BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 2 kepada Pemegang Unit Penyertaan dalam bentuk tunai atau dalam bentuk Unit Penyertaan dengan tetap memperhatikan pemenuhan Kebijakan Investasi BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 2. Dalam hal Manajer Investasi memutuskan untuk membagikan Hasil Investasi Yang Tidak Menjadi Basis Nilai Proteksi, Hasil Investasi Yang Tidak Menjadi Basis Nilai Proteksi akan dibagikan pada Tanggal Pembagian Hasil Investasi.

Dalam hal terjadi pembagian Hasil Investasi secara tunai, pembagian Hasil Investasi dilaksanakan dengan cara pemindahbukuan/transfer dana ke rekening atas nama Pemegang Unit Penyertaan sehingga mengurangi Nilai Aktiva Bersih BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 2.

Dalam hal pembagian Hasil Investasi dalam bentuk Unit Penyertaan, Hasil Investasi akan dikonversikan sebagai penambahan Unit Penyertaan kepada setiap Pemegang Unit Penyertaan sehingga mengurangi Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 2.

Dalam hal Manajer Investasi membagi Hasil Investasi maka Pemegang Unit Penyertaan tidak dikenakan biaya pembagian Hasil Investasi.

Manajer Investasi berwenang menentukan waktu, cara pembagian Hasil Investasi dan besarnya jumlah Hasil Investasi yang akan dibagikan pada Tanggal Pembagian Hasil Investasi. Cara pembagian Hasil Investasi akan diterapkan secara konsisten.

Manajer Investasi harus melakukan pemisahan bagian pendapatan yang mengandung unsur non-halal dari pendapatan yang diyakini halal sesuai dengan mekanisme pembersihan kekayaan BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 2 sebagaimana dimaksud dalam Kontrak, sehingga Hasil Investasi yang diterima Pemegang Unit Penyertaan BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 2 bersih dari unsur non-halal.

BAB VI

METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR

Metode penghitungan Nilai Pasar Wajar Efek dalam portofolio BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 2 yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan Peraturan Bapepam dan LK nomor IV.C.2 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK nomor Kep-367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012 dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, yang memuat antara lain ketentuan sebagai berikut:

1. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana wajib dihitung dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian paling lambat pukul 17.00 WIB setiap Hari Bursa, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir atas Efek tersebut di Bursa Efek;

b. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari:

1) Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (over the counter);

2) Efek yang tidak aktif diperdagangkan di Bursa Efek;

3) Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang asing;

4) Instrumen pasar uang dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;

5) Efek lain yang transaksinya wajib dilaporkan kepada Penerima Laporan Transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK Nomor 22/POJK.04/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Pelaporan Transaksi Efek;

6) Efek lain yang berdasarkan Keputusan OJK dapat menjadi Portofolio Efek Reksa Dana; dan/atau

7) Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bagi hasil dari Efek tersebut,

Menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh Lembaga Penilaian Harga Efek (“LPHE”) sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.

c. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.

d. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf b butir 1) sampai dengan butir 6), dan angka 1 huruf c Peraturan ini, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten, dengan mempertimbangkan antara lain:

1) Harga perdagangan sebelumnya;

2) Harga perbandingan Efek sejenis;dan/atau

3) Kondisi fundamental dari penerbit Efek.

e. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b butir 7), Manajer Investasi wajib menghitung Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten dengan mempertimbangkan:

1) Harga perdagangan terakhir Efek tersebut;

2) Kecenderungan harga efek tersebut;

3) Tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir (jika berupa Efek Bersifat Utang);

4) Informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;

5) Perkiraan rasio pendapatan harga (price earning ratio), dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis (jika berupa saham);

6) Tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis (jika berupa Efek Bersifat Utang); dan

7) Harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari (jika berupa derivatif atas Efek).

f. Dalam hal Manajer Investasi menganggap bahwa harga pasar wajar yang ditetapkan LPHE tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang wajib dibubarkan karena:

1) diperintahkan oleh ▇▇▇ sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;dan/atau

2) total Nilai Aktiva Bersih kurang dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa secara berturut-turut,

Manajer Investasi dapat menghitung sendiri Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten.

g. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana tersebut, wajib dihitung dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

2. Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.

3. Dalam penghitungan Nilai Pasar Wajar Surat Berharga Negara yang menjadi Portofolio Efek Reksa Dana Terproteksi, Manajer Investasi dapat menggunakan metode harga perolehan yang diamortisasi, sepanjang Surat Berharga Negara dimaksud untuk dimiliki dan tidak akan dialihkan sampai dengan tanggal jatuh tempo (hold to maturity).

4. Bagi Reksa Dana Terproteksi yang portofolionya terdiri dari Surat Berharga Negara yang dimiliki dan tidak akan dialihkan sampai dengan tanggal jatuh tempo, dan penghitungan Nilai Pasar Wajar-nya menggunakan metode harga perolehan yang diamortisasi, maka pembelian kembali atas Unit Penyertaan hanya dapat dilakukan pada tanggal pelunasan sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus.

5. Nilai aktiva bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tanpa memperhitungkan peningkatan atau penurunan kekayaan Reksa Dana karena permohonan pembelian dan/atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.

BAB VII

PERPAJAKAN

Berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku, penerapan Pajak Penghasilan (PPh) atas pendapatan Reksa Dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, adalah sebagai berikut:

Uraian

Perlakuan PPh

Dasar Hukum

a. Pembagian Uang Tunai (dividen)

b. Bunga Obligasi

c. Capital Gain / Diskonto Obligasi

d. Bunga Deposito dan Diskonto Sertifikat Bank Indonesia

e. Capital Gain Saham di Bursa

f. Commercial Paper dan Surat Utang lainnya

g. Bagian laba termasuk penjualan kembali (redemption) Unit Penyertaan

Bukan Objek Pajak*

PPh Final** PPh Final**

PPh Final (20%)

PPh Final (0,1%) PPh Tarif Umum

Bukan Objek PPh

Pasal 4 (3) huruf f angka 1 butir b) UU PPh, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan PP No. 55 Tahun 2022

Pasal 4 (2) d huruf a an Pasal 17 (7) UU PPh dan Pasal 2 PP No. 91 Tahun 2021

Pasal 4 (2) huruf a dan Pasal 17 (7) UU PPh dan Pasal 2 PP No. 91 Tahun 2021

Pasal 4 (2) huruf a UU PPh, Pasal 2 huruf c PP Nomor 123 tahun 2015 jo. Pasal 5 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Keuangan R.I Nomor 212/PMK.03/2018

Pasal 4 (2) huruf c UU PPh dan Pasal 1 PP Nomor 14 Tahun 1997

Pasal 4 (1) UU PPh.

Pasal 4 (3) huruf i UU PPh

* Merujuk pada:

- Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir b) UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana yang terakhir diubah dengan Pasal 3 Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (“Undang-Undang PPh”), dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri dikecualikan dari objek pajak;

- Pasal 9 PP No. 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Peraturan di Bidang Pajak Penghasilan, pengecualian penghasilan berupa dividen dari objek Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 Undang-Undang PPh berlaku untuk dividen yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak badan dalam negeri sejak diundangkannya Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan;

** Sesuai dengan Peraturan Pemerintah R.I. No. 91 Tahun 2021 (“PP No. 91 Tahun 2021”), tarif pajak penghasilan bersifat final atas penghasilan bunga obligasi/diskonto obligasi yang

diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebesar 10% (sepuluh persen) dari dasar pengenaan pajak penghasilan.

Adalah penting bagi calon Pemegang Unit Penyertaan dan Institusi/Perusahaan Asing untuk meyakinkan kondisi perpajakan yang dihadapinya dengan berkonsultasi pada Penasehat Pajak sebelum melakukan investasi pada BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 2.

Informasi perpajakan tersebut di atas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang ada sampai dengan Prospektus ini dibuat. Apabila di kemudian hari terdapat perbedaan interpretasi atas Peraturan Perpajakan yang berlaku maka Manajer Investasi akan menyesuaikan informasi perpajakan di atas.

Dalam hal terdapat pajak yang harus dibayar oleh Pemegang Unit Penyertaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku, pemberitahuan kepada Pemegang Unit Penyertaan tentang pajak yang harus dibayar tersebut akan dilakukan dengan mengirimkan surat tercatat kepada Pemegang Unit Penyertaan segera setelah Manajer Investasi mengetahui adanya pajak yang harus dibayar oleh Pemegang Unit Penyertaan.

Kewajiban mengenai pajak yang harus dibayar oleh Pemegang Unit Penyertaan merupakan kewajiban pribadi dari Pemegang Unit Penyertaan.

BAB VIII

MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO INVESTASI YANG UTAMA

8.1. Manfaat Investasi

BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 2 memberikan manfaat dan kemudahan bagi Pemegang Unit Penyertaan antara lain:

1. Proteksi Atas Modal

Tujuan investasi BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 2 adalah untuk memberikan proteksi sebesar 100% (seratus persen) atas Pokok Investasi yang akan dicapai secara keseluruhan pada saat Tanggal Jatuh Tempo dan memberikan Pemegang Unit Penyertaan potensi keuntungan terkait dengan hasil investasi dari instrumen-instrumen investasi sesuai dengan kebijakan investasi BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 2.

2. Pengelolaan Investasi yang Profesional

BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 2 dikelola dan dimonitor setiap hari oleh para manajer profesional yang berpengalaman di bidang manajemen investasi di Indonesia, sehingga Pemegang Unit Penyertaan tidak lagi perlu melakukan riset, analisa pasar dan berbagai pekerjaan administrasi yang berhubungan dengan pengambilan keputusan investasi.

3. Pembebasan Pekerjaan Analisa Investasi dan Administrasi

Investasi dalam Efek Syariah berpendapatan tetap di pasar modal membutuhkan tenaga, pengetahuan investasi dan waktu yang cukup banyak serta berbagai pekerjaan administrasi. Dengan membeli Unit Penyertaan BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 2 maka Pemegang Unit Penyertaan tersebut bebas dari pekerjaan tersebut.

4. Kepatuhan akan Prinsip Syariah

Dewan Pengawas Syariah akan melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 2 sehingga tidak melanggar Prinsip Syariah di Pasar Modal. Selain itu, Dewan Pengawas Syariah dapat juga membantu Tim Pengelola Investasi BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 2 dalam hal aspek investasi berdasarkan Prinsip-prinsip Syariah.

8.2. Risiko Investasi dalam BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 2 dapat dibagi menjadi 2 kategori, antara lain:

a. Risiko yang mempengaruhi Mekanisme Proteksi

1) Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik

Sistem ekonomi terbuka yang dianut oleh Indonesia sangat rentan terhadap perubahan ekonomi internasional. Perubahan kondisi perekonomian dan politik di dalam maupun di luar negeri atau peraturan khususnya di bidang Pasar Uang, Pasar Modal dan Pajak merupakan faktor yang dapat mempengaruhi kinerja bank- bank, penerbit instrumen surat berharga dan perusahaan-perusahaan di Indonesia, termasuk perusahaan-perusahaan yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia, yang secara tidak langsung akan mempengaruhi kinerja portofolio kemampuan perusahaan penerbit Efek Syariah berpendapatan tetap yang menjadi basis proteksi dalam melakukan pelunasan pokok dan/atau bagi hasil Efek Syariah berpendapatan tetap.

2) Risiko Wanprestasi Penerbit Efek Dan Pihak-Pihak Terkait

Pemegang Unit Penyertaan memiliki risiko kredit dari perusahaan penerbit obligasi yang digunakan untuk proteksi modal.

Manajer Investasi bermaksud untuk melakukan investasi pada Efek Syariah berpendapatan tetap untuk proteksi modal. Para Pemegang Unit Penyertaan diharapkan untuk memperhatikan bahwa kemungkinan akan menderita kerugian modal jika Efek Syariah berpendapatan tetap tersebut default, adanya keterlambatan pembayaran bagi hasil atau jika adanya restrukturisasi kembali Efek Syariah berpendapatan tetapnya.

Pemegang Unit Penyertaan memiliki risiko kredit dari pihak-pihak terkait. Pada umumnya Reksa Dana menanggung risiko default dari pihak-pihak yang terkait dengan transaksi penjualan yang berkaitan dengan obligasi.

Manajer Investasi akan berusaha memberikan hasil investasi terbaik kepada Pemegang Unit Penyertaan. Namun dalam kondisi luar biasa atau Force Majeure, dimana bank dan penerbit surat berharga dimana BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 2 berinvestasi atau pihak–pihak terkait lainya yang berhubungan dengan BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 2 dapat wanprestasi (default). Hal ini akan mempengaruhi proteksi dan hasil investasi BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 2.

3) Risiko Perubahan Peraturan

Adanya perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau adanya kebijakan-kebijakan Pemerintah, terutama dalam bidang ekonomi makro yang berkaitan dengan Efek Syariah berpendapatan tetap yang dapat mempengaruhi kemampuan perusahaan penerbit Efek Syariah berpendapatan tetap yang menjadi basis proteksi dalam melakukan pelunasan pokok dan/atau bagi hasil Efek Syariah berpendapatan tetap. Perubahan peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang perpajakan dapat pula mengurangi penghasilan yang mungkin diperoleh Pemegang Unit Penyertaan.

4) Risiko Pembubaran dan Likuidasi Reksa Dana

Dalam hal terjadi pembubaran dan likuidasi BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 2 sebagaimana dimaksudkan dalam Bab XVIII butir 18.1. huruf b, c dan d dapat mempengaruhi Nilai Aktiva Bersih Unit Penyertaan serta mekanisme proteksi Reksa Dana BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 2.

5) Risiko Pelunasan Lebih Awal

Dalam hal terjadinya perubahan yang material dalam peraturan di bidang perpajakan dan/atau perubahan yang material dalam interpretasi peraturan perpajakan oleh pejabat pajak dan/atau terdapat perubahan politik dan hukum yang berlaku, perubahan ekonomi yang ekstrim yang berdasarkan pertimbangan Manajer Investasi dapat merugikan Pemegang Unit Penyertaan BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 2 secara signifikan dan/atau adanya permintaan tertulis dari seluruh Pemegang Unit Penyertaan untuk melakukan Pelunasan Lebih Awal, maka Manajer Investasi dapat melakukan Pelunasan Lebih Awal seluruh Unit Penyertaan yang telah diterbitkan dan masih dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, yang mana harga Pelunasan Lebih Awal tersebut dapat lebih rendah dari tingkat proteksi Pokok Investasi untuk setiap Unit Penyertaan.

6) Risiko Industri Yang Mencerminkan Sebagian Besar Portofolio Efek Yang Menjadi Basis Proteksi

Risiko industri yang dihadapi oleh perusahaan penerbit Efek Syariah berpendapatan tetap yang menjadi basis proteksi dalam BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 2 adalah persaingan usaha dalam industri tersebut, apabila

penerbit Efek Syariah berpendapatan tetap yang menjadi basis proteksi dalam BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 2 tersebut gagal menghadapi tingkat persaingan usaha yang semakin ketat maka dapat menurunkan pendapatan penerbit Efek Syariah berpendapatan tetap dan dapat menyebabkan Efek Syariah berpendapatan tetap yang diterbitkannya mengalami penurunan peringkat atau bahkan terancam mengalami gagal bayar. Apabila hal ini terjadi, maka dapat mempengaruhi Nilai Aktiva Bersih serta mekanisme proteksi BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 2.

▇. ▇▇▇▇▇▇ yang tidak mempengaruhi Mekanisme Proteksi

1) Risiko Pasar

Nilai Unit Penyertaan BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 2 dapat berfluktuasi sejalan dengan berubahnya kondisi pasar pada ekuitas dan kredit. Penurunan Nilai Aktiva Bersih dari BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 2 dapat disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

- Perubahan harga dari Efek Syariah berpendapatan tetap yang dapat mengakibatkan fluktuasi tingkat pengembalian pada Efek Syariah berpendapatan tetap; dan/atau

- Setiap penurunan peringkat Efek.

2) Risiko Likuiditas

Para Pemegang Unit Penyertaan hanya dapat menerima pelunasan atas seluruh Unit Penyertaan yang mereka miliki pada Tanggal Jatuh Tempo. Dalam hal terjadi keadaan force majeure, yang berada di luar kontrol Manajer Investasi, yang menyebabkan sebagian besar atau seluruh harga Efek yang tercatat di Bursa Efek turun secara drastis dan mendadak (crash) atau terjadinya kegagalan pada sistem perdagangan dan penyelesaian transaksi, maka keadaan tersebut akan mengakibatkan portofolio investasi dari BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 2 terkoreksi secara material, hal mana akan mempengaruhi Nilai Aktiva Bersih Unit Penyertaan BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 2 dan mengakibatkan penundaan terhadap pelunasan atas seluruh Unit Penyertaan pada Tanggal Jatuh Tempo.

3) Risiko Tingkat Suku Bunga

Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana dapat berubah sesuai dengan perubahan tingkat suku bunga Rupiah. Jika terjadi kenaikan tingkat suku bunga yang drastis, maka Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana dapat turun menjadi lebih rendah dari Nilai Aktiva Bersih Awal sehubungan dengan turunnya nilai pasar dari Efek Syariah berpendapatan tetap.

Mengingat BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 2 tidak melakukan investasi pada Efek selain dalam denominasi Rupiah, maka perubahan nilai tukar mata uang asing tidak akan mempengaruhi hasil investasi BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 2.

BAB IX

ALOKASI BIAYA

Dalam pengelolaan BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 2 ada berbagai biaya yang harus dikeluarkan oleh BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 2, Manajer Investasi maupun Pemegang Unit Penyertaan.

9.1. Biaya Yang Menjadi Beban Manajer Investasi

a. Biaya persiapan pembentukan BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 2 termasuk biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus awal serta penerbitan dokumen-dokumen yang dibutuhkan, termasuk biaya jasa Akuntan, Konsultan Hukum, Dewan Pengawas Syariah dan Notaris yang diperlukan sampai mendapat pernyataan Efektif dari OJK.

b. Biaya administrasi BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 2 yaitu biaya telepon, faksimili, fotokopi dan transportasi.

c. Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur dan iklan, Formulir Profil Pemodal, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan, serta biaya percetakan dan distribusi Prospektus yang pertama kali.

d. Biaya jasa Konsultan Hukum, Akuntan, Notaris dan biaya lain kepada pihak ketiga yang berkenaan dengan pembubaran dan likuidasi BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 2.

e. Biaya pemindahbukuan/transfer, dalam hal Penawaran Umum dibatalkan sesuai dengan Bab II butir 2.2., hal mana dana investasi milik Pemegang Unit Penyertaan akan dikembalikan sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa oleh Bank Kustodian atas perintah/instruksi Manajer Investasi tanpa bagi hasil dengan pemindahbukuan/transfer ke rekening atas nama calon Pemegang Unit Penyertaan.

9.2. Biaya Yang Menjadi Beban BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 2

a. Imbalan jasa Manajer Investasi sebesar maksimum 5% (lima persen) per tahun selama periode investasi yang diperhitungkan secara harian dari Nilai Aktiva Bersih BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 2 berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun dan dibayarkan secara bulanan.

b. Imbalan jasa Bank Kustodian sebesar maksimum 0,15% (nol koma lima belas persen) per tahun selama periode investasi yang diperhitungkan secara harian dari Nilai Aktiva Bersih BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 2 berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun dan dibayarkan secara bulanan.

c. Biaya transaksi Efek dan registrasi Efek.

d. Biaya pencetakan dan distribusi pembaharuan Prospektus dan Laporan Keuangan setelah BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 2 dinyatakan Efektif oleh OJK, (jika BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 2 telah memiliki Pemegang Unit Penyertaan).

e. Biaya pemasangan berita/pemberitahuan di surat kabar mengenai perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 2 (jika ada) yang berkaitan dengan kepentingan Pemegang Unit Penyertaan setelah BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 2 dinyatakan Efektif oleh OJK, (jika BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 2 telah memiliki Pemegang Unit Penyertaan).

f. Biaya-biaya yang dikenakan oleh penyedia jasa sistem pengelolaan investasi terpadu untuk pendaftaran dan penggunaan sistem terkait serta sistem dan/atau instrumen penunjang lainnya yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan OJK (jika ada).

g. Biaya-biaya atas jasa auditor yang memeriksa Laporan Keuangan Tahunan setelah Pernyataan Pendaftaran Reksa Dana menjadi Efektif, apabila pada akhir periode laporan keuangan tahunan tersebut, BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 2 telah memiliki Pemegang Unit Penyertaan.

▇. ▇▇▇▇▇ asuransi (jika ada).

i. Pembayaran pajak yang berkenaan dengan imbalan jasa dan biaya-biaya tersebut di atas (jika ada).

Manajer Investasi tidak melakukan pemotongan zakat atas kekayaan BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 2 yang dibebankan kepada BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 2.

9.3. Biaya Yang Menjadi Beban Pemegang Unit Penyertaan

a. Biaya Pembelian (subscription fee) sebesar maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah nilai transaksi Pembelian Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan Pembelian Unit Penyertaan BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 2. Biaya Pembelian dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiri.

b. Semua biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan/transfer sehubungan dengan pembayaran Pembelian Unit Penyertaan, , pembayaran pembagian Hasil Investasi (jika ada) serta pengembalian sisa dana Pembelian Unit Penyertaan yang ditolak dan pembayaran pelunasan Unit Penyertaan.

c. Biaya penerbitan dan distribusi laporan-laporan Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Pelaporan dan Pedoman Akuntansi dan/atau POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif serta Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang timbul setelah BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 2 dinyatakan Efektif oleh OJK, dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta penyampaian laporan-laporan Reksa Dana dan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan tersebut secara tercetak (jika ada).

d. Pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan termasuk namun tidak terbatas pada biaya bea meterai dan pajak atas biaya-biaya diatas (jika ada).

Pemegang Unit Penyertaan tidak dikenakan biaya pada saat dilakukannya Pelunasan Jatuh Tempo, Pelunasan Lebih Awal dan Pelunasan Atas Sebagian Unit Penyertaan.

9.4. Biaya Konsultan Hukum, biaya Notaris, biaya Akuntan, biaya pihak lainnya dan/atau biaya lainnya setelah BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 2 menjadi Efektif menjadi beban Manajer Investasi, Bank Kustodian dan/atau BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 2 sesuai dengan pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa profesi/pihak lainnya tersebut.

9.5. Alokasi Biaya

Jenis Biaya

Biaya

Keterangan

Dibebankan ke BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 2:

• Jasa Manajer Investasi

• Jasa Bank Kustodian

Maks 5%

Maks 0,15%

per tahun selama periode investasi yang diperhitungkan secara harian dari Nilai Aktiva Bersih BATAVIA PROTEKSI

SYARIAH MAXIMA 2 berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun dan dibayarkan secara bulanan.

Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan

• Biaya Pembelian

• Semua biaya bank

• Biaya penerbitan dan distribusi laporan-laporan Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Pelaporan dan Pedoman Akuntansi dan/atau POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif serta Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan

• Pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan termasuk namun tidak terbatas pada biaya bea meterai dan pajak atas biaya-biaya diatas

• Biaya Pelunasan Jatuh Tempo, Pelunasan Lebih Awal, dan Pelunasan Atas Sebagian Unit Penyertaan.

Maks 2,5%

Jika ada Jika ada

Jika ada

Tidak ada

dari jumlah nilai transaksi Pembelian Unit Penyertaan.

Biaya Pembelian dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiri.

Biaya – biaya tersebut di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan (jika ada)

BAB X

HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 2 adalah Reksa Dana Syariah Terproteksi berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, sehingga setiap Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak sesuai dengan yang tercantum pada Kontrak Investasi Kolektif. Adapun hak Pemegang Unit Penyertaan adalah sebagai berikut:

10.1. Hak Mendapatkan Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan

Atas setiap transaksi Pembelian, Pelunasan Atas Sebagian Unit Penyertaan, Pelunasan Lebih Awal Unit Penyertaan dan Pelunasan Jatuh Tempo, Setiap Pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 2 yang akan tersedia bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas AKSes yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah berakhirnya Masa Penawaran dimana Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan telah diterima secara lengkap (in complete application) serta telah disetujui oleh Manajer Investasi dan dana Pembelian telah diterima dengan baik (in good fund) oleh Bank Kustodian dan Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian, atau apabila terdapat Pelunasan Unit Penyertaan adalah sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah Tanggal Pelunasan Sebagian Unit Penyertaan dan Tanggal Jatuh Tempo atau tanggal dilakukannya Pelunasan Lebih Awal.

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan secara khusus melakukan permintaan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak, kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi, Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diproses sesuai dengan SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu.

10.2. Hak Memperoleh Pembagian Hasil Investasi

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk memperoleh pembagian Hasil Investasi (jika ada) sesuai dengan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi.

10.3. Hak Proteksi Atas Pokok Investasi

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak proteksi atas Pokok Investasi sesuai dengan ketentuan proteksi sebagaimana dimaksud dalam Bab V butir 5.3. Prospektus ini.

10.4. Hak Memperoleh Pelunasan Atas Sebagian Unit Penyertaan

Manajer Investasi untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan melakukan Pelunasan Atas Sebagian Unit Penyertaan yang telah diterbitkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 2 pada Tanggal Pelunasan Sebagian Unit Penyertaan, apabila terdapat sebagian Efek Efek Syariah berpendapatan tetap yang menjadi basis proteksi dalam portofolio investasi BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 2 yang telah dilunasi sebelum Tanggal Jatuh Tempo BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 2.

10.5. Hak Memperoleh Pelunasan Pada Tanggal Jatuh Tempo Dengan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan Yang Sama Besarnya Bagi Semua Pemegang Unit Penyertaan

Pada Tanggal Jatuh Tempo yaitu dimana seluruh Efek Syariah berpendapatan tetap yang menjadi basis proteksi dalam portofolio investasi BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 2 telah jatuh tempo dan dilunasi, Manajer Investasi untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan akan melakukan pelunasan atas seluruh Unit Penyertaan yang telah diterbitkan dalam waktu yang bersamaan (serentak) dan dengan harga per Unit

Penyertaan yang sama besarnya bagi semua Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 2 pada Tanggal Jatuh Tempo.

10.6. Hak Memperoleh Pelunasan Lebih Awal dengan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan Yang Sama Besarnya Bagi Semua Pemegang Unit Penyertaan Dalam Hal Terjadi Pelunasan Lebih Awal

Manajer Investasi untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan, dengan memperhatikan ketentuan dalam Bab XV, akan melakukan Pelunasan Lebih Awal atas seluruh Unit Penyertaan secara proporsional berdasarkan kepemilikan Unit Penyertaan dari setiap Pemegang Unit Penyertaan yang telah diterbitkan dalam waktu yang bersamaan (serentak) dan dengan harga per Unit Penyertaan yang sama besarnya bagi semua Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 2 pada tanggal dilakukannya Pelunasan Lebih Awal.

10.7. Hak Memperoleh Laporan-Laporan Reksa Dana Sebagaimana Dimaksud Dalam POJK Tentang Pelaporan dan Pedoman Akuntansi Reksa Dana dan/atau POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif

Pemegang Unit Penyertaan BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 2 berhak memperoleh laporan-laporan sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Pelaporan dan Pedoman Akuntansi Reksa Dana dan/atau POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif antara lain:

(i) Laporan Reksa Dana paling lambat pada hari ke-12 (kedua belas) bulan berikutnya yang memuat sekurang-kurangnya informasi sebagai berikut:

- apabila pada bulan sebelumnya terdapat mutasi (Pembelian dan/atau Pelunasan) atas jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, memuat sekurang-kurangnya informasi sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Pelaporan dan Pedoman Akuntansi Reksa Dana dan/atau POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif; atau

- apabila pada bulan sebelumnya tidak terdapat mutasi (Pembelian dan/atau Pelunasan) atas jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, memuat sekurang-kurangnya:

(a) Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir bulan;

(b) jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan;

(d) informasi bahwa tidak terdapat mutasi (Pembelian dan/atau Pelunasan) atas Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan pada bulan sebelumnya;

(ii) Laporan Reksa Dana paling lambat pada hari ke-12 (kedua belas) bulan Januari yang menggambarkan posisi rekening Pemegang Unit Penyertaan pada tanggal

31 Desember yang memuat sekurang-kurangnya informasi sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Pelaporan dan Pedoman Akuntansi Reksa Dana dan/atau POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Pemegang Unit Penyertaan dapat mengakses Laporan Reksa Dana melalui fasilitas AKSes yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S- INVEST).

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan secara khusus melakukan permintaan Laporan Reksa Dana secara tercetak, kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi, Laporan Reksa Dana akan diproses sesuai dengan SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu.

10.8. Hak Memperoleh Informasi Nilai Aktiva Bersih Per Unit Penyertaan

Pemegang Unit Penyertaan berhak mendapatkan informasi tentang Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 2 sekurang-kurangnya satu kali dalam satu bulan melalui surat kabar yang berperedaran nasional atau dengan menghubungi Agen Penjual yang ditunjuk oleh ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ (jika ada).

10.9. Hak Memperoleh Laporan Keuangan Tahunan

Pemegang Unit Penyertaan berhak mendapatkan Laporan Keuangan tahunan BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 2 yang wajib diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK yang termuat dalam Prospektus ini.

10.10. Hak Memperoleh Bagian Atas Hasil Likuidasi Secara Proporsional Dengan Kepemilikan Unit Penyertaan Dalam Hal BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 2 Dibubarkan Dan Dilikuidasi

Pemegang Unit Penyertaan berhak menerima bagian atas hasil dari pembubaran dan likuidasi atas kekayaan BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 2 (jika ada) yang akan dibagikan secara proporsional sesuai dengan jumlah kepemilikan Unit Penyertaan dalam hal BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 2 dibubarkan dan dilikuidasi.

BAB XI

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

lihat halaman selanjutnya

No. Referensi: 1369/AM-3751923/BN-NP-BR-ka/XII/2023 20 Desember 2023

Kepada Yth.

PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen

Gedung Chase Plaza, Lantai ▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇. 21 Jakarta 12920

Perihal: Pendapat dari Segi Hukum Sehubungan dengan Pembentukan REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA SYARIAH TERPROTEKSI BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 2

Dengan hormat,

Saya, ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇, yang memiliki Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal sesuai dengan surat Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan No. STTD.KH- 470/PM.223/2022 tanggal 7 Juli 2022 dan telah terdaftar dalam Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal dengan No. 201730, sebagai rekan pada Kantor Konsultan Hukum ARDIANTO & MASNIARI, telah ditunjuk oleh PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen berdasarkan Surat Direksi No. 301/DIR-BPAM/PD/XII/2023 tanggal 12 Desember 2023 untuk bertindak sebagai Konsultan Hukum Independen sehubungan dengan pembentukan REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA SYARIAH TERPROTEKSI

BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 2, sebagaimana termaktub dalam akta KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA SYARIAH TERPROTEKSI BATAVIA PROTEKSI SYARIAH

MAXIMA 2 No. 32 tanggal 20 Desember 2023, dibuat di hadapan ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇, S.H., ▇.▇▇., notaris di Kota Jakarta Selatan (selanjutnya disebut “Kontrak”), antara PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen selaku manajer investasi (selanjutnya disebut “Manajer Investasi”) dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk selaku bank kustodian (selanjutnya disebut “Bank Kustodian”), di mana Manajer Investasi akan melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA SYARIAH TERPROTEKSI BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 2 (selanjutnya disebut “BATAVIA

PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 2”), secara terus-menerus dengan jumlah sekurang-kurangnya sebesar 10.000.000 (sepuluh juta) Unit Penyertaan sampai dengan jumlah sebanyak- banyaknya sebesar 5.000.000.000 (lima miliar) Unit Penyertaan pada Masa Penawaran. Setiap Unit Penyertaan BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 2 ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) per Unit Penyertaan selama Masa Penawaran. Masa Penawaran BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 2 akan dimulai sejak tanggal Efektif dari OJK dengan ketentuan keseluruhan jangka waktu Masa Penawaran beserta Tanggal Launching tidak lebih dari jangka waktu pemenuhan dana kelolaan yang diwajibkan oleh peraturan yang berlaku.

Prosperity Tower Level 6 District 8, SCBD Lot 28

Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190

▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇ (Hunting)

▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇

Dasar Penerbitan Pendapat dari Segi Hukum

Pendapat dari Segi Hukum ini kami buat berdasarkan pemeriksaan dan penelitian atas dokumen-dokumen asli dan/atau salinan yang kami peroleh dari Manajer Investasi dan Bank Kustodian, serta pernyataan dan keterangan tertulis dari Direksi, Dewan Komisaris, wakil dan atau pegawai dari Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagaimana termuat dalam Laporan Pemeriksaan Hukum Pembentukan REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA SYARIAH TERPROTEKSI BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 2

tanggal 20 Desember 2023 yang kami sampaikan dengan Surat kami No. Referensi: 1368/AM-3751923/BN-NP-BR-ka/XII/2023 tanggal 20 Desember 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pendapat dari Segi Hukum ini.

Pendapat dari Segi Hukum ini kami berikan sehubungan dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 2 yang diajukan oleh Manajer Investasi sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif jis. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.04/2020 tanggal 8 Januari 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4 Tahun 2023 tanggal 30 Maret 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (“POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif”).

Penyusunan Pendapat Dari Segi Hukum ini dibuat sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 66/POJK.04/2017 tanggal 22 Desember 2017 tentang Konsultan Hukum yang Melakukan Kegiatan di Pasar Modal dan dengan mengacu pada standar profesi Konsultan Hukum Pasar Modal yang diatur dalam Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal Nomor Kep.03/HKHPM/XI/2021 tanggal 10 November 2021 tentang Perubahan Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal Nomor Kep.02/HKHPM/VIII/2018 tentang Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal.

Lingkup Pendapat dari Segi Hukum

Lingkup Pendapat dari Segi Hukum ini adalah terbatas dan relevan terhadap perihal tersebut di atas, yang berlaku dan ada pada tanggal diterbitkannya Pendapat dari Segi Hukum ini, yaitu sebagai berikut:

1. Terhadap Manajer Investasi, meliputi:

a. Akta pendirian dan perubahan Anggaran Dasar;

b. Susunan modal dan pemegang saham;

c. Maksud dan Tujuan;

d. Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris;

e. Wakil Manajer Investasi Pengelola Investasi BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 2;

▇. ▇▇▇▇▇ Pengawas Syariah;

g. ▇▇▇▇-▇▇▇▇ sehubungan dengan kegiatan usaha;

h. Dokumen operasional;

i. Surat Pernyataan atas fakta-fakta yang dianggap material; dan

▇. ▇▇▇nyataan Kesesuaian Syariah BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 2.

2. Terhadap Bank Kustodian, meliputi:

a. Akta pendirian dan Anggaran Dasar yang berlaku;

b. Susunan modal dan pemegang saham;

▇. ▇▇▇▇▇an anggota Direksi dan Dewan Komisaris;

d. Izin-izin sehubungan dengan kegiatan usaha;

e. Dokumen operasional;

▇. ▇▇▇▇▇ Pengawas Syariah;

g. Rencana operasional;

▇. ▇▇▇▇▇ pernyataan atas fakta-fakta yang dianggap material; dan

i. Surat kuasa dari pihak-pihak yang berwenang mewakili Bank Kustodian.

3. Terhadap Kontrak Investasi Kolektif BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 2, meliputi:

a. Akta Kontrak Investasi Kolektif BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 2;

b. Penawaran umum;

c. Penjualan kembali Unit Penyertaan;

d. Mekanisme proteksi pokok investasi;

e. Penggantian Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian;

▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇an;

g. Pembubaran; dan

h. Penyelesaian perselisihan.

Asumsi

Dalam melakukan pemeriksaan dan penelitian tersebut di atas, kami mengasumsikan bahwa:

1. selain dari dokumen-dokumen yang telah diterima dan ditunjukkan, tidak ada dokumen-dokumen lain mengenai perubahan anggaran dasar terakhir, perubahan susunan pengurus (anggota Direksi dan Dewan Komisaris) terakhir, pembubaran dan likuidasi ataupun pencabutan/pembatalan/pembekuan perizinan, serta dokumen- dokumen lain yang berkaitan dengan pendirian, pengaturan, keberadaan dan pelaksanaan kegiatan usaha dari Manajer Investasi dan Bank Kustodian;

2. semua dokumen yang disampaikan secara langsung maupun elektronik dalam bentuk salinan/copy adalah yang benar, lengkap dan sama dengan aslinya;

3. semua tanda tangan yang ada pada dokumen asli dari semua dokumen yang disampaikan, termasuk yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris, adalah tanda tangan asli dari orang-orang yang mempunyai kewenangan dan kecakapan hukum untuk melakukan perbuatan hukum;

4. semua surat kuasa yang disebutkan atau dinyatakan dalam semua dokumen yang disampaikan baik asli maupun elektronik dalam bentuk salinan/copy, adalah kuasa yang dapat dilaksanakan dan diberikan oleh dan kepada pihak yang berwenang dengan sah mewakili Manajer Investasi dan Bank Kustodian sesuai dengan anggaran dasarnya maupun ketentuan internal Manajer Investasi dan Bank Kustodian;

5. semua pernyataan mengenai atau sehubungan dengan fakta yang material untuk Pendapat dari Segi Hukum ini yang dimuat dalam dokumen-dokumen yang disampaikan adalah benar;

6. pernyataan-pernyataan dari masing-masing anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Tim Pengelola Investasi dari Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang termuat dalam Surat Pernyataan, sebagaimana disebutkan dalam Pendapat dari Segi Hukum ini, dapat dimintakan pertanggungjawabannya baik secara pidana maupun perdata;

7. semua salinan dari akta notaris yang dibuat di hadapan atau oleh notaris sehubungan dengan pembentukan BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 2 ini dibuat oleh notaris yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;

8. kontrak dibuat berdasarkan kesepakatan dan itikad baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 dan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; dan

9. semua pengungkapan informasi mengenai Efek yang akan menjadi portofolio investasi reksa dana adalah benar dan Efek tersebut dapat dibeli oleh reksa dana dan pembentukan serta penerbitannya telah sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Kualifikasi

Pendapat dari Segi Hukum ini kami berikan dengan kualifikasi-kualifikasi sebagai berikut:

1. Pendapat dari Segi Hukum ini hanya menyangkut pendapat dari aspek yuridis.

2. Pendapat dari Segi Hukum ini diberikan pada tanggal penerbitan Pendapat dari Segi Hukum, dan dapat menjadi tidak relevan lagi dalam hal terdapat pendapat, putusan, penetapan pengadilan/hakim yang berkekuatan hukum tetap, kebijakan umum maupun khusus yang diberlakukan oleh otoritas yang berwenang yang berbeda

dengan Pendapat dari Segi Hukum ini, berlakunya kedaluwarsa/lewat waktu sesuai hukum yang berlaku.

3. Pendapat dari Segi Hukum ini diberikan terbatas untuk perihal di atas pada Pendapat dari Segi Hukum ini dan tidak dapat ditafsirkan atau dipergunakan untuk perihal lainnya.

Pendapat dari Segi Hukum

Berdasarkan hal-hal sebagaimana disebutkan di atas dan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, kami sampaikan Pendapat dari Segi Hukum sebagai berikut:

1. Manajer Investasi adalah suatu perusahaan efek yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia, berkedudukan hukum di Jakarta Selatan dan telah memperoleh semua izin yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya termasuk tetapi tidak terbatas pada izin usaha untuk melakukan kegiatan sebagai Manajer Investasi.

2. Anggaran Dasar Manajer Investasi yang berlaku pada tanggal diterbitkannya Pendapat dari Segi Hukum ini termaktub dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen No. 37 tanggal 12 Maret 2008, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-39971.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 10 Juli 2008 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU- 0057509.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 10 Juli 2008 jis. akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen No. 61 tanggal 15 September 2009, keduanya dibuat di hadapan ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇, S.H., notaris di Jakarta, yang telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.10-16851 tanggal 5 Oktober 2009 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0064428.AH.01.09.Tahun 2009 tanggal 5 Oktober 2009, akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen No. 74 tanggal 13 Juli 2010, dibuat di hadapan ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇, S.H., S.E., ▇.▇▇., notaris di Jakarta, yang telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.10-24549 tanggal 30 September 2010 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0070724.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 30 September 2010, akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen No. 03 tanggal 6 Juli 2011, yang telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik

Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.10-19439 tanggal 18 Juli 2011 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0058173.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 18 Juli 2011, akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen No. 45 tanggal 28 Desember 2012, yang telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.10-03421 tanggal 6 Februari 2013 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU- 0008060.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 6 Februari 2013, akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen No. 1 tanggal 3 April 2014, yang telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-00466.40.21.2014 tanggal 11 April 2014 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-00466.40.21.2014 tanggal 11 April 2014, akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen No. 1 tanggal 19 Juli 2016, yang telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.▇▇-▇▇▇▇▇▇▇ tanggal 21 Juli 2016 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0085652.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 21 Juli 2016, keenamnya dibuat di hadapan Lady Ita Larosa Boru Simanihuruk, S.H., ▇.▇▇., notaris di Kabupaten Tangerang, akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Luar Biasa PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen No. 04 tanggal 11 November 2019, dibuat di hadapan ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇, S.H., ▇.▇▇., notaris di Kota Tangerang Selatan, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0099989.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal

30 November 2019 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU- 0231387.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 30 November 2019, dan akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen No. 02 tanggal 12 Desember 2022, dibuat di hadapan ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇, S.H., ▇.▇▇., notaris di Kota Depok, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat Keputusan No. AHU-0090256.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 13 Desember 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0250449.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 13 Desember 2022.

3. Maksud dan tujuan Manajer Investasi sebagaimana termaktub dalam anggaran dasar Manajer Investasi adalah berusaha dalam bidang aktivitas manajemen dana dan untuk menunjang maksud dan tujuan tersebut, Manajer Investasi dapat melaksanakan kegiatan usaha antara lain sebagai manajer investasi.

4. Susunan permodalan dan pemegang saham Manajer Investasi yang berlaku pada tanggal diterbitkannya Pendapat dari Segi Hukum ini adalah sebagaimana termaktub dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen No. 74 tanggal 13 Juli 2010, dibuat di hadapan ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇, S.H., S.E., ▇.▇▇., notaris di Jakarta, yang telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-AH.01.10-24549 tanggal 30 September 2010 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0070724.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 30 September 2010 jis. akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen No. 1 tanggal 3 April 2014, keduanya dibuat di hadapan Lady Ita Larosa Boru Simanihuruk, S.H., ▇.▇▇., notaris di Jakarta, yang telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-02570.40.19.2014 tanggal 11 April 2014 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-00466.40.21.2014 tanggal 11 April 2014, akta Perjanjian Jual Beli Saham No. 04 tanggal 16 Oktober 2023, akta Perjanjian Jual Beli Saham No. 05 tanggal 16 Oktober 2023, yang keduanya dibuat di hadapan ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇, S.H., ▇.▇▇., notaris berkedudukan di Kota Depok, yang telah memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana termaktub dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen No. 03 tanggal 16 Oktober 2023, dibuat di hadapan ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇, S.H., ▇.▇▇., notaris berkedudukan di Kota Depok, yang telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.09-0174844 tanggal 18 Oktober 2023 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0207143.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 18 Oktober 2023, yaitu sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Rupiah	%
Modal Dasar	240.000	120.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor	97.465	▇▇.▇▇▇.▇▇▇.▇▇▇	100
Pemegang Saham: 1. PT Batavia Prosperindo Internasional Tbk	79.998	▇▇.▇▇▇.▇▇▇.▇▇▇	82,08%
2. Ny. ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ L	8.890	4.445.000.000	9,12%
3. ▇▇. ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇	4.678	2.339.000.000	4,8%
4. ▇▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇ Mulyanto	975	487.500.000	1%
5. ▇▇. ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ Handaya	1.462	731.000.000	1,5%
6. ▇▇. ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇	731	365.500.000	0,75%
7. ▇▇. ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇	731	365.500.000	0,75%
Jumlah Saham dalam Portepel	142.535	-	-

Nilai Nominal Rp 500.000,- per Saham

5. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Manajer Investasi yang sedang menjabat pada tanggal diterbitkannya Pendapat dari Segi Hukum ini adalah sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan	Akta Pengangkatan			Keterangan
No.	Nama	Jabatan	No.	Tanggal	Dibuat di hadapan	Keterangan
1.	▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇.	▇▇▇▇▇▇▇▇ Utama	08	12 Februari 2020	▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇, S.H., ▇.▇▇., notaris di Kota Tangerang Selatan.	Diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU- AH.01.03- 0084682 tanggal 13 Februari 2020 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU- 0030187.AH.01. 11. Tahun 2020 tanggal 13 Februari 2020.
2.	▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇	▇▇▇▇▇▇▇▇	08	12 Februari 2020	▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇, S.H., ▇.▇▇., notaris di Kota Tangerang Selatan.
3.	▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇	▇▇▇▇▇▇▇▇
4.	▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇	▇▇▇▇▇▇▇▇
5.	▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇	▇▇▇▇▇▇▇▇	15	25 November 2021	▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇, S.H., ▇.▇▇., notaris di Kota Tangerang Selatan.	Diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU- AH.01.03- 0478137 tanggal 26 November 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.

AHU- 0208615.AH.01.

11. Tahun 2021 tanggal 26

November

2021.

▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇

▇▇▇▇▇▇▇▇▇

12 Februari

2020

▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇,

S.H., ▇.▇▇.,

notaris di Kota Tangerang Selatan.

Diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat

No. AHU- AH.01.03- 0084682

tanggal 13

Februari 2020

dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU- 0030187.AH.01.

11. Tahun 2020 tanggal 13

Februari 2020.

M. ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇

▇▇▇▇▇▇▇▇▇ Independen

Anggota Direksi dan Dewan Komisaris dari Manajer Investasi yang sedang menjabat, adalah sah karena diangkat sesuai dengan anggaran dasar Manajer Investasi serta peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan di bidang pasar modal khususnya mengenai Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai manajer investasi.

6. Tim Pengelola Investasi BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 2 adalah sebagai berikut ini:

No.	Nama	Jabatan
1.	▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇	▇▇▇▇▇
2.	▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇	Anggota
3.	▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇	Anggota
4.	▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇	Anggota
5.	▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇	Anggota
6.	▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇	Anggota
7.	▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇	Anggota

7. Semua anggota Direksi serta Tim Pengelola Investasi telah memiliki izin orang- perseorangan sebagai Wakil Manajer Investasi.

8. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris dari Manajer Investasi serta Wakil Manajer Investasi pengelola investasi BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 2 telah menyatakan dalam masing-masing Surat Pernyataan tertanggal 18 Desember 2023 bahwa sampai dengan tanggal Surat Pernyataan tersebut ditandatangani, anggota Direksi dan Dewan Komisaris dari Manajer Investasi serta Wakil Manajer Investasi pengelola investasi BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 2 tidak pernah dinyatakan pailit dan masing-masing mereka tidak pernah menjadi anggota Direksi, Komisaris atau Wakil Manajer Investasi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit atau pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang keuangan.

9. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris dari Manajer Investasi serta Wakil Manajer Investasi pengelola investasi BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 2 telah menyatakan dalam masing-masing Surat Pernyataan tertanggal 18 Desember 2023 bahwa sampai dengan tanggal Surat Pernyataan tersebut ditandatangani, anggota Direksi dari Manajer Investasi tidak mempunyai jabatan rangkap pada perusahaan lain, anggota Dewan Komisaris dari Manajer Investasi tidak merangkap sebagai komisaris di perusahaan efek lain dan Wakil Manajer Investasi pengelola investasi BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 2 tidak sedang bekerja pada lebih dari 1 (satu) Perusahaan Efek dan/atau Lembaga Jasa Keuangan lainnya.

10. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris dari Manajer Investasi serta Wakil Manajer Investasi pengelola investasi BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 2 telah menyatakan dalam masing-masing Surat Pernyataan tertanggal 18 Desember 2023 bahwa sampai dengan tanggal Surat Pernyataan tersebut ditandatangani, anggota Direksi dan Dewan Komisaris dari Manajer Investasi serta Wakil Manajer Investasi pengelola investasi BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 2, tidak terlibat dalam perkara pidana, perdata, perpajakan, tata usaha negara, maupun kepailitan di muka badan peradilan di Indonesia.

11. Direksi Manajer Investasi telah menyatakan dalam Surat Pernyataan tertanggal 18 Desember 2023 bahwa sampai dengan tanggal Surat Pernyataan tersebut ditandatangani, Manajer Investasi tidak terlibat baik dalam perkara pidana, perdata, perpajakan, tata usaha negara maupun kepailitan di muka badan peradilan di Indonesia.

12. Direksi Manajer Investasi telah menyatakan dalam Surat Pernyataan tertanggal 18 Desember 2023 bahwa sampai dengan tanggal Surat Pernyataan tersebut ditandatangani, Manajer Investasi telah memenuhi kewajiban-kewajiban terkait ketenagakerjaan dan ketentuan mengenai fungsi-fungsi Manajer Investasi sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta struktur organisasi Manajer Investasi telah dimuat dalam website Manajer Investasi dan benar telah sesuai dengan kondisi terkini Manajer Investasi.

13. Direksi Manajer Investasi telah menyatakan dalam Surat Pernyataan tertanggal 18 Desember 2023 bahwa rencana pembentukan BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 2 telah disetujui oleh seluruh anggota Direksi Manajer Investasi.

14. Manajer Investasi telah mempunyai Dewan Pengawas Syariah dalam melakukan kegiatan pengelolaan Reksa Dana Syariah.

15. Bank Kustodian adalah suatu bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, berbentuk perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia, berkedudukan hukum di Jakarta Selatan dan telah memperoleh semua izin yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya di Indonesia termasuk tetapi tidak terbatas pada persetujuan otoritas Pasar Modal untuk melakukan kegiatan sebagai Kustodian.

16. Anggaran Dasar Bank Kustodian yang berlaku pada tanggal diterbitkannya Pendapat dari Segi Hukum ini termaktub dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Syariah Indonesia Tbk No. 140 tanggal 23 September 2022, dibuat di hadapan ▇▇▇▇ ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇, S.H., ▇.▇▇., notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.▇▇-▇▇▇▇▇▇▇ tanggal 26 September 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0191192.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 26 September 2022 jo. akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Syariah Indonesia Tbk No. 191 tanggal 29 Desember 2022, dibuat di hadapan ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇, S.H., ▇.▇▇., sebagai pengganti dari ▇▇▇▇ ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇, S.H., ▇.▇▇., notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.▇▇-▇▇▇▇▇▇▇ tanggal 29 Desember 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU0263240.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 29 Desember 2022.

17. Sesuai dengan akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Syariah Indonesia Tbk No. 140 tanggal 23 September 2022, dibuat di hadapan ▇▇▇▇ ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇, S.H., ▇.▇▇., notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.▇▇-▇▇▇▇▇▇▇ tanggal 26 September 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU- 0191192.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 26 September 2022 jo. akta Pernyataan

Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Syariah Indonesia Tbk No. 191 tanggal 29 Desember 2022, dibuat di hadapan ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇, S.H., ▇.▇▇., sebagai pengganti dari ▇▇▇▇ ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇, S.H., ▇.▇▇., notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.▇▇-▇▇▇▇▇▇▇ tanggal 29 Desember 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0263240.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 29 Desember 2022, susunan permodalan dan pemegang saham Bank Kustodian adalah sebagai berikut:

Keterangan

Nilai Nominal Rp 500,- per Saham

Jumlah Saham Rupiah

Modal Dasar	80.000.000.000	40.000.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	▇▇.▇▇▇.▇▇▇.▇▇▇	▇▇.▇▇▇.▇▇▇.▇▇▇.▇▇▇	100
Pemegang Saham:
1. Negara Republik Indonesia	1	500
2. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	▇▇.▇▇▇.▇▇▇.▇▇▇	▇▇.▇▇▇.▇▇▇.▇▇▇.▇▇▇	51,5
3. PT Bank Negara Indonesia	▇▇.▇▇▇.▇▇▇.▇▇▇	▇.▇▇▇.▇▇▇.▇▇▇.▇▇▇	23,2
(Persero) Tbk
4. PT Bank Rakyat Indonesia	7.092.761.655	3.546.380.827.500	15,4
(Persero) Tbk 5. Masyarakat	4.575.659.628	2.287.829.814.00	9,9
Saham Dalam Portepel	▇▇.▇▇▇.▇▇▇.▇▇▇	-	-

Sesuai dengan Laporan Pemilikan Saham Yang Mencapai 5% atau Lebih dari Saham yang Ditempatkan dan Disetor Penuh PT Bank Syariah Indonesia Tbk per tanggal 30 November 2023, yang dikeluarkan oleh PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek pada tanggal 2 Desember 2023, komposisi pemegang saham Bank Kustodian adalah sebagai berikut:

No.	Pemegang Saham	Jumlah Saham	%
1.	PT Bank Mandiri (Persero)	▇▇.▇▇▇.▇▇▇.▇▇▇	51,465%
2.	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	7.092.761.655	15,376%
3.	PT BNI (Persero) Tbk – Divisi PPA	▇▇.▇▇▇.▇▇▇.▇▇▇	23,240%
	Total	▇▇.▇▇▇.▇▇▇.▇▇▇	90,081%

18. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Bank Kustodian yang sedang menjabat pada tanggal diterbitkannya Pendapat dari Segi Hukum ini adalah sebagai berikut:

No.

Nama

Jabatan

Akta Pengangkatan

Keterangan

No.

Tanggal

Dibuat di

hadapan

▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇

▇▇▇▇▇▇▇▇ Utama

Januari 2021

▇▇▇▇ ▇▇▇▇

▇▇▇▇▇▇, S.H., ▇.▇▇., notaris

di Kota

telah diterima dan dicatat di dalam

database Sistem

Administrasi Badan

						Administrasi	Hukum Kementerian
						Jakarta Selatan	Hukum dan Hak Asasi
							Manusia Republik
							Indonesia No. AHU-
							AH.01.▇▇-▇▇▇▇▇▇▇
							tanggal 1 Februari 2021
							dan telah didaftarkan
							dalam Daftar Perseroan
							No. AHU-
							0018899.AH.01.11.Tahun
							2021 tanggal 1 Februari
							2021
2.	▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇	Wakil	Direktur	156	27 ▇▇▇	▇▇▇▇ ▇▇▇▇	diterima dan dicatat di
	Ananta	Utama			2022	Satria, S.H.,	dalam database Sistem
						▇.▇▇., notaris	Administrasi Badan
						di Kota	Hukum Kementerian
						Administrasi	Hukum dan Hak Asasi
						Jakarta Selatan	Manusia Republik
							Indonesia No. AHU-
							Indonesia No. AHU-
3.	▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇	▇▇▇▇▇▇▇▇					AH.01.09-0025217
		Wholesale					tanggal 23 Juni 2022 dan
		Transaction					telah didaftarkan dalam
		Banking					Daftar Perseroan No.
							AHU-
							0118540.AH.01.11.Tahun
							2022 tanggal 23 Juni
							2022
4.	▇▇▇▇▇▇▇	▇▇▇▇▇▇▇▇	Retail	38	14	▇▇▇▇ ▇▇▇▇	telah diterima dan
		Banking			Januari	Satria, S.H.,	dicatat di dalam
					2021	▇.▇▇., notaris	database Sistem
						di Kota	Administrasi Badan
						Administrasi	Hukum Kementerian
						Jakarta Selatan	Hukum dan Hak Asasi
							Manusia Republik
							Indonesia No. AHU-
5.	▇▇▇▇▇	▇▇▇▇▇▇▇▇ Sales &					AH.01.▇▇-▇▇▇▇▇▇▇
	▇▇▇▇▇▇▇	Distribution					tanggal 1 Februari 2021
							dan telah didaftarkan
							dalam Daftar Perseroan
							No. AHU-
							0018899.AH.01.11.Tahun
							2021 tanggal 1 Februari
							2021
6.	Saladin	D.	Direktur	25	20 Juni	Yumna	telah diterima dan
	▇▇▇▇▇▇▇		Information		2023	Shabrina, S.H.,	dicatat di dalam
			Technology			▇.▇▇., selaku	database Sistem
						pengganti	Administrasi Badan
7.	Grandhis	Direktur Risk				▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇,	Hukum Kementerian
	▇▇▇▇▇	▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇				▇.▇., ▇.▇▇.,	Hukum dan Hak Asasi
	Harumansyah					notaris di Kota Administrasi	Manusia Republik Indonesia No. AHU-

						Jakarta Selatan,	AH.01.09-0130359
						berdasarkan	tanggal 21 Juni 2023
						Surat	dam telah didaftarkan
						Keputusan	dalam Daftar Perseroan
						Majelis	No. AHU-
						Pengawas	0116539.AH.01.11.Tahun
						Daerah notaris	2023 tanggal 21 Juni
						Kota	2023
						Administrasi
						Jakarta Selatan
						No.
						11/MPDN.JAK-
						SEL/CT/VI/2023
8.	Tribuana	Direktur		38	14	▇▇▇▇ ▇▇▇▇	telah diterima dan
	▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇	▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ &			Januari	Satria, S.H.,	dicatat di dalam
		Human Capital			2021	▇.▇▇., notaris	database Sistem
						di Kota	Administrasi Badan
						Administrasi	Hukum Kementerian
						Jakarta Selatan	Hukum dan Hak Asasi
							Manusia Republik
							Indonesia No. AHU-
9.	▇▇▇ ▇▇▇▇▇	▇▇▇▇▇▇▇▇ Finance					AH.01.▇▇-▇▇▇▇▇▇▇
	Nugroho	& Strategy					tanggal 1 Februari 2021
							dan telah didaftarkan
							dalam Daftar Perseroan
							No. AHU-
							0018899.AH.01.11.Tahun
							2021 tanggal 1 Februari
							2021
10.	▇▇▇ ▇▇▇▇	▇▇▇▇▇▇▇▇		156	27 ▇▇▇	▇▇▇▇ ▇▇▇▇	diterima dan dicatat di
		Treasury	&		2022	Satria, S.H.,	dalam database Sistem
		International				▇.▇▇., notaris	Administrasi Badan
		Banking				di Kota	Hukum Kementerian
						Administrasi	Hukum dan Hak Asasi
						Jakarta Selatan	Manusia Republik
							Indonesia No. AHU-
							AH.01.09-0025217
							tanggal 23 Juni 2022 dan
							telah didaftarkan dalam
							Daftar Perseroan No.
							AHU-
							0118540.AH.01.11.Tahun
							2022 tanggal 23 Juni
							2022
11.	▇▇▇▇▇▇▇▇	D	Komisaris	25	20 Juni	Yumna	telah diterima dan
	▇▇▇▇▇		Utama/Komisaris		2023	Shabrina, S.H.,	dicatat di dalam
			Independen			▇.▇▇., selaku	database Sistem
						pengganti	Administrasi Badan
						▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇,	Hukum Kementerian
						S.H., ▇.▇▇.,	Hukum dan Hak Asasi
						notaris di Kota	Manusia Republik

					Administrasi Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Keputusan Majelis Pengawas Daerah notaris Kota Administrasi Jakarta Selatan No. 11/MPDN.JAK- SEL/CT/VI/2023	Indonesia No. AHU- AH.01.09-0130359 tanggal 21 Juni 2023 dam telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU- 0116539.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 21 Juni 2023
12.	▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇	Wakil Komisaris Utama/ Independen	Catatan: Sampai diterbitkannya Pendapat dari Segi Hukum ini, kami belum menerima akta yang menyatakan pengangkatan Sdr. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ sebagai Wakil Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen, namun yang bersangkutan dinyatakan sebagai Wakil Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen dalam Akta No. 25 tanggal 20 Juni 2023.
13.	▇▇▇▇▇▇▇	▇▇▇▇▇▇▇▇▇	38	14 Januari 2021	▇▇▇▇ ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇, S.H., ▇.▇▇., notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan	telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU- AH.01.▇▇-▇▇▇▇▇▇▇ tanggal 1 Februari 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU- 0018899.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 1 Februari 2021
14.	▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇	▇▇▇▇▇▇▇▇▇ Independen
15.	▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇	Komisaris Independen
16.	▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇	▇▇▇▇▇▇▇▇▇ Independen	156	27 Mei 2022	▇▇▇▇ ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇, S.H., ▇.▇▇., notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan	diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU- AH.01.09-0025217 tanggal 23 Juni 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU- 0118540.AH.01.11.Tahun

						2022 tanggal 23 Juni 2022
17.	▇▇▇▇ ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇	▇▇▇▇▇▇▇▇▇	38	14 Januari 2021	▇▇▇▇ ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇, S.H., ▇.▇▇., notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan	telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU- AH.01.▇▇-▇▇▇▇▇▇▇ tanggal 1 Februari 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU- 0018899.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 1 Februari 2021
18.	▇▇▇▇▇▇▇	▇▇▇▇▇▇▇▇▇
19.	▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇	▇▇▇▇▇▇▇▇▇
20.	▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇	▇▇▇▇▇▇▇▇▇	25	20 Juni 2023	Yumna Shabrina, S.H., ▇.▇▇., selaku pengganti ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇, S.H., ▇.▇▇., notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Keputusan Majelis Pengawas Daerah notaris Kota Administrasi Jakarta Selatan No. 11/MPDN.JAK- SEL/CT/VI/2023	telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU- AH.01.09-0130359 tanggal 21 Juni 2023 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU- 0116539.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 21 Juni 2023

19. Bank Kustodian telah menyatakan dalam Surat Pernyataan No. 03/1886-3/FIG tanggal 12 Desember 2023, bahwa sampai dengan tanggal Surat Pernyataan tersebut ditandatangani, Bank Kustodian tidak terlibat dalam perkara perdata maupun pidana, ataupun terlibat dalam perselisihan atau sengketa dengan lembaga yang berwenang untuk melaksanakan pengaturan dan pengawasan terhadap industri reksa dana, atau berada dalam proses kepailitan, yang dapat mempengaruhi secara material kedudukan atau kelangsungan usaha dari Bank Kustodian.

20. Sampai dengan diterbitkannya Pendapat Dari Segi Hukum ini, kami belum menerima informasi mengenai Rencana Operasional Bank Kustodian dalam melaksanakan aktivitas sebagai bank kustodian yang termaktub dalam Buku Pedoman Operasional Bank Kustodian sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2) jo. Pasal 4 POJK Nomor 27/POJK.04/2019 tentang Persetujuan Bank Umum sebagai Kustodian.

21. Bank Kustodian telah mempunyai Dewan Pengawas Syariah dalam melakukan kegiatan kustodian Reksa Dana Syariah.

22. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah menyatakan dalam Surat Pernyataan masing-masing tertanggal 18 Desember 2023 dan Surat No. 03/1886-3/FIG tanggal 12 Desember 2023 bahwa sampai dengan tanggal Surat Pernyataan tersebut ditandatangani, Manajer Investasi dan Bank Kustodian tidak mempunyai hubungan afiliasi satu sama lain.

23. Kontrak telah dibuat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal yang mengatur tentang Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif termasuk Reksa Dana Terproteksi.

24. Manajer Investasi telah memperoleh Pernyataan Kesesuaian ▇▇▇▇▇▇▇ atas penerbitan BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 2 dari Dewan Pengawas Syariah Manajer Investasi.

25. BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 2 berlaku sejak ditetapkannya pernyataan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) sampai dinyatakan bubar sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

26. Baik Manajer Investasi maupun Bank Kustodian mempunyai kecakapan hukum dan berwenang sepenuhnya untuk menandatangani Kontrak dan oleh karena itu kewajiban-kewajiban mereka masing-masing selaku para pihak dalam Kontrak adalah sah dan mengikat serta dapat dituntut pemenuhannya di muka badan peradilan yang berwenang. Setelah penandatanganan Kontrak, setiap pembeli Unit Penyertaan yang karena itu menjadi pemilik/Pemegang Unit Penyertaan terikat oleh Kontrak.

27. Kontrak memuat ketentuan bahwa Pemegang Unit Penyertaan tidak dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya dalam BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 2 sampai dengan Tanggal Jatuh Tempo. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 20 ayat 3 butir d Undang-Undang Pasar Modal, karena ketentuan tersebut di atas merupakan pengecualian ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat 2 Undang-Undang Pasar Modal, maka ketentuan dimaksud memerlukan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.

28. Kontrak memuat ketentuan mengenai kerahasiaan dan keamanan data/informasi Pemegang Unit Penyertaan sebagai bentuk penerapan prinsip perlindungan konsumen sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 2 huruf d Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 6/POJK.07/2022 tanggal 14 April 2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.

29. Kontrak mengatur ketentuan mengenai penggantian Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian yaitu berdasarkan: (i) kewenangan OJK apabila terjadi pelanggaran Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian terhadap peraturan perundang- undangan yang berlaku; (ii) kewenangan Manajer Investasi mengganti Bank Kustodian; (iii) pengunduran diri Manajer Investasi; (iv) pengunduran diri Bank Kustodian; (v) kesepakatan antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk mengganti Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian. Manajer Investasi/Bank Kustodian wajib bertanggung jawab atas tugas sebagai Manajer Investasi/Bank Kustodian sampai dengan adanya Manajer Investasi/Bank Kustodian pengganti.

30. BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 2 wajib dibubarkan apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut: (i) dalam jangka waktu 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa, BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 2 yang pernyataan pendaftarannya telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah); dan/atau (ii) diperintahkan oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau (iii) total Nilai Aktiva Bersih BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 2 kurang dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau (iv) Jumlah kepemilikan kurang dari 10 (sepuluh) Pemegang Unit Penyertaan selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau

(v) Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 2, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kontrak.

31. Pilihan penyelesaian perselisihan antara Manajer Investasi, Bank Kustodian, dan Pemegang Unit Penyertaan yang berhubungan dengan Kontrak dilakukan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) Sektor Jasa Keuangan yang telah memperoleh persetujuan dari OJK dengan syarat, ketentuan dan tata cara sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 61/POJK.07/2020 tanggal 14 Desember 2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan.

32. Setiap Unit Penyertaan yang diterbitkan, ditawarkan dan dijual memberi hak kepada pemilik/pemegangnya yang terdaftar dalam daftar penyimpanan kolektif yang diselenggarakan oleh Bank Kustodian untuk menjalankan semua hak yang dapat dijalankan oleh seorang pemilik/Pemegang Unit Penyertaan.

Demikian Pendapat dari Segi Hukum ini kami berikan dengan sebenarnya selaku Konsultan Hukum Independen dan tidak terafiliasi baik dengan Manajer Investasi maupun dengan Bank Kustodian dan kami bertanggung jawab atas isi Pendapat dari Segi Hukum ini.

Hormat kami,

ARDIANTO & MASNIARI

▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ Partner

STTD.KH-470/PM.223/2022

BAB XII

PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Tahunan dan Pendapat Akuntan akan disajikan kemudian

BAB XIII

PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

13.1. Tata Cara Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan

Sebelum melakukan pemesanan Pembelian Unit Penyertaan, calon Pemegang Unit Penyertaan harus sudah membaca dan mengerti isi Prospektus BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 2 beserta ketentuan-ketentuan dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan. Para calon Pemegang Unit Penyertaan yang ingin membeli Unit Penyertaan BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 2 harus mengisi dan menandatangani Formulir Profil Pemodal dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dengan lengkap, jelas, benar dan melampirkan fotokopi bukti identitas diri (KTP bagi perorangan lokal, paspor bagi Warga Negara Asing dan Anggaran Dasar, NPWP serta bukti identitas diri dari pejabat yang berwenang untuk badan hukum) dan dokumen- dokumen pendukung lainnya sesuai dengan Program APU, PPT dan PPPSM di Sektor Jasa Keuangan serta bukti pembayaran yang harus diserahkan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) pada Masa Penawaran.

Formulir Profil Pemodal dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) pada Masa Penawaran.

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat pula melakukan Pembelian Unit Penyertaan dengan menyampaikan aplikasi Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik yang disertai dengan bukti pembayaran dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk Pembelian Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, menyediakan prospektus elektronik dan dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan calon Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan calon Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dengan sistem elektronik.

Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran penerapan Program APU, PPT dan PPPSM di Sektor Jasa Keuangan, maka Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menolak pesanan Pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan.

Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan serta persyaratan yang tercantum dalam Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan.

Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan dan persyaratan tersebut di atas tidak akan diproses.

13.2. Batas Minimum Pembelian Unit Penyertaan

Batas minimum Pembelian Unit Penyertaan BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 2 adalah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah) untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan.

Apabila Pembelian dilakukan melalui Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), maka Manajer Investasi bersama-sama dengan Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), dapat menentukan batas minimum Pembelian Unit Penyertaan BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 2 yang lebih besar dari yang tercantum dalam Prospektus ini. Batas minimum Pembelian Unit Penyertaan BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 2 tersebut akan diatur dan dicantumkan lebih lanjut dalam Dokumen Keterbukaan Produk.

13.3. Harga Pembelian Unit Penyertaan

Unit Penyertaan BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 2 ditawarkan pada harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) per Unit Penyertaan pada Masa Penawaran.

13.4. Pemrosesan Pembelian Unit Penyertaan

Pada Hari Bursa terakhir dalam Masa Penawaran, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti identitas diri yang telah lengkap dan diterima secara baik (in complete application) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) serta disetujui oleh Manajer Investasi paling lambat pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran telah diterima dengan baik (in good fund) oleh Bank Kustodian paling lambat pukul 16.00 WIB (enam belas Waktu Indonesia Barat) pada Hari Bursa terakhir pada masa penawaran, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada Tanggal Launching BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 2.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan yang telah lengkap dan diterima secara baik (in complete application) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ (jika ada) serta disetujui oleh Manajer Investasi setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan/atau dana Pembelian Unit Penyertaan yang diterima oleh Bank Kustodian setelah pukul 16.00 WIB (enam belas Waktu Indonesia Barat) pada Hari Bursa terakhir dalam Masa Penawaran akan ditolak dan tidak akan diproses.

Untuk pemesanan dan pembayaran pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika pemesanan dan pembayaran pembelian tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

13.5. Biaya Pembelian Unit Penyertaan

Pemegang Unit Penyertaan BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 2 dikenakan biaya Pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) sebesar maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah nilai transaksi Pembelian Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan Pembelian Unit Penyertaan BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 2.

Biaya Pembelian dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiri.

13.6. Syarat-Syarat Pembayaran

Pembayaran Pembelian Unit Penyertaan dilakukan pada Masa Penawaran dengan cara pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah dari rekening calon Pemegang Unit Penyertaan ke dalam rekening:

Nama Rekening : RDST BATAVIA PROTEKSI SY MAXIMA 2

Bank :PT Bank Syariah Indonesia Tbk Rekening Nomor 7777077184

Apabila diperlukan, untuk mempermudah proses Pembelian Unit Penyertaan BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 2, maka atas permintaan Manajer Investasi, Bank Kustodian dapat membuka rekening atas nama BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 2 pada bank lain.

Rekening tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dan dikendalikan oleh Bank Kustodian.

Bagi Pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, sisanya akan dikembalikan oleh Bank Kustodian atas instruksi Manajer Investasi dengan pemindahbukuan/transfer (tanpa bagi hasil) ke rekening atas nama Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah pembayaran diterima dengan baik.

Semua biaya pemindahbukuan/transfer (jika ada) sehubungan dengan pembayaran Pembelian Unit Penyertaan menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan.

Manajer Investasi akan memastikan bahwa semua uang para calon Pemegang Unit Penyertaan yang merupakan pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 2 dikreditkan ke rekening atas nama BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 2 di Bank Kustodian paling lambat pada akhir Hari Bursa terakhir pada Masa Penawaran.

13.7. Sumber Dana Pembayaran Pembelian Unit Penyertaan

Dana pembelian Unit Penyertaan BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 2 sebagaimana dimaksud di atas hanya dapat berasal dari:

a. calon pemegang Unit Penyertaan BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 2;

b. anggota keluarga calon pemegang Unit Penyertaan BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 2;

c. perusahaan tempat bekerja dari calon pemegang Unit Penyertaan BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 2; dan/atau

d. Manajer Investasi, Agen Penjual dan/atau asosiasi yang terkait dengan Reksa Dana, untuk pemberian hadiah dalam rangka kegiatan pemasaran Unit Penyertaan BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 2.

Dalam hal pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan menggunakan sumber dana yang berasal dari pihak sebagaimana dimaksud pada huruf b, huruf c, dan huruf d di atas, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 2 wajib disertai dengan lampiran surat pernyataan dan bukti pendukung yang menunjukkan hubungan antara calon pemegang Unit Penyertaan dengan pihak dimaksud.

13.8. Pengiriman Surat Konfirmasi Pembelian Unit Penyertaan

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan tersedia secara elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) bagi Pemegang Unit Penyertaan untuk dapat diakses melalui fasilitas AKSes yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah diterimanya perintah dimaksud dengan ketentuan, seluruh pembayaran telah diterima (in good fund) dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (in complete application) oleh ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

BAB XIV

PELUNASAN UNIT PENYERTAAN PADA TANGGAL JATUH TEMPO

14.1. Pelunasan Unit Penyertaan pada Tanggal Jatuh Tempo

Pada Tanggal Jatuh Tempo Manajer Investasi untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan wajib melakukan pelunasan atas seluruh Unit Penyertaan yang telah diterbitkan dalam waktu yang bersamaan (serentak) dan dengan harga per Unit Penyertaan yang sama besarnya bagi semua Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 2 pada Tanggal Jatuh Tempo.

14.2. Prosedur Pelunasan Unit Penyertaan Pada Tanggal Jatuh Tempo

Pada Tanggal Jatuh Tempo, Pemegang Unit Penyertaan tidak perlu menyampaikan permohonan tertulis mengenai pelunasan Unit Penyertaan BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 2 karena pada Tanggal Jatuh Tempo, Manajer Investasi wajib membeli kembali seluruh Unit Penyertaan yang telah diterbitkan pada Tanggal Jatuh Tempo dengan harga per Unit Penyertaan yang sama besarnya bagi semua Pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 2 pada Tanggal Jatuh Tempo. Pada Tanggal Jatuh Tempo, Pemegang Unit Penyertaan tidak perlu melakukan tindakan apapun. Pemegang Unit Penyertaan tidak dikenakan biaya pelunasan atas Unit Penyertaan yang dibeli kembali oleh Manajer Investasi dalam rangka pelunasan pada Tanggal Jatuh Tempo.

14.3. Pembayaran Pelunasan Unit Penyertaan

Pembayaran pelunasan Unit Penyertaan akan dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan/transfer ke rekening atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Biaya transfer (jika ada) merupakan beban dari Pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran pelunasan Unit Penyertaan dilakukan sesegera mungkin tidak lebih dari 7 (tujuh) Hari Bursa sejak Tanggal Jatuh Tempo.

14.4. Harga Pelunasan Unit Penyertaan pada Tanggal Jatuh Tempo

Harga pelunasan setiap Unit Penyertaan BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 2 pada Tanggal Jatuh Tempo adalah harga setiap Unit Penyertaan yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 2 pada Tanggal Jatuh Tempo (apabila Tanggal Jatuh Tempo bukan Hari Bursa maka Nilai Aktiva Bersih yang dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa berikutnya setelah Tanggal Jatuh Tempo).

BAB XV

PELUNASAN LEBIH AWAL UNIT PENYERTAAN

15.1. Pelunasan Lebih Awal Unit Penyertaan

Manajer Investasi untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan Pelunasan Lebih Awal atas seluruh Unit Penyertaan yang telah diterbitkan dalam waktu yang bersamaan (serentak) dan dengan harga per Unit Penyertaan yang sama besarnya bagi semua Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 2 pada tanggal dilakukannya Pelunasan Lebih Awal apabila:

1. terdapat perubahan yang material dalam peraturan di bidang perpajakan; dan/atau

2. perubahan yang material dalam interpretasi peraturan perpajakan oleh pejabat pajak; dan/atau

3. terdapat perubahan politik dan hukum yang berlaku, perubahan ekonomi yang ekstrim yang berdasarkan pertimbangan Manajer Investasi dapat merugikan Pemegang Unit Penyertaan BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 2 secara signifikan; dan/atau

4. adanya permintaan tertulis dari seluruh Pemegang Unit Penyertaan untuk melakukan Pelunasan Lebih Awal.

Pada tanggal dilakukannya Pelunasan Lebih Awal, Manajer Investasi untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan akan melakukan Pelunasan Lebih Awal atas seluruh Unit Penyertaan yang telah diterbitkan dan masih dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dalam waktu yang bersamaan (serentak) dan dengan harga per Unit Penyertaan yang sama besarnya bagi semua Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 2 pada tanggal dilakukannya Pelunasan Lebih Awal tersebut, hal mana harga Pelunasan Lebih Awal tersebut mungkin lebih rendah dari nilai proteksi Pokok Investasi untuk setiap Unit Penyertaan.

15.2. Prosedur Pelunasan Lebih Awal Unit Penyertaan

Pemegang Unit Penyertaan tidak perlu melakukan melakukan tindakan apapun karena Manajer Investasi wajib membeli kembali seluruh Unit Penyertaan yang telah diterbitkan dalam waktu yang bersamaan (serentak) dan dengan harga per Unit Penyertaan yang sama besarnya bagi semua Pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 2 pada tanggal dilakukannya Pelunasan Lebih Awal, kecuali dalam hal Pelunasan Lebih Awal atas permintaan tertulis seluruh Pemegang Unit Penyertaan dimana Pemegang Unit Penyertaan wajib menyampaikan permintaan tertulis kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Pemegang Unit Penyertaan tidak dikenakan biaya pelunasan atas Unit Penyertaan yang dibeli kembali oleh Manajer Investasi dalam rangka pelunasan pada tanggal dilakukannya Pelunasan Lebih Awal Unit Penyertaan.

15.3. Pembayaran Pelunasan Lebih Awal Unit Penyertaan

Pembayaran Pelunasan Lebih Awal Unit Penyertaan akan dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan/transfer ke rekening atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Biaya transfer (jika ada) merupakan beban dari Pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran Pelunasan Lebih Awal Unit Penyertaan dilakukan sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak tanggal dilakukannya Pelunasan Lebih Awal.

Dalam hal likuiditas aset dalam portofolio investasi BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 2 memenuhi kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24A POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, dalam melaksanakan Pelunasan Lebih Awal Unit Penyertaan, Manajer Investasi dapat melakukan pembayaran Pelunasan Lebih Awal Unit Penyertaan dengan mekanisme serah aset sepanjang memperoleh persetujuan dari Pemegang Unit Penyertaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk namun tidak terbatas pada POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

15.4. Harga Pelunasan Unit Penyertaan pada Tanggal Dilakukannya Pelunasan Lebih Awal

Harga pelunasan setiap Unit Penyertaan BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 2 adalah harga setiap Unit Penyertaan yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 2 pada tanggal dilakukannya Pelunasan Lebih Awal.

BAB XVI

PELUNASAN ATAS SEBAGIAN UNIT PENYERTAAN

16.1. Pelunasan Atas Sebagian Unit Penyertaan

Dalam hal terdapatnya sebagian Efek Syariah berpendapatan tetap yang menjadi basis proteksi dalam portofolio investasi BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 2 yang telah dilunasi sebelum Tanggal Jatuh Tempo BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 2, Manajer Investasi untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan melakukan Pelunasan Atas Sebagian Unit Penyertaan yang telah diterbitkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 2 pada Tanggal Pelunasan Sebagian Unit Penyertaan.

16.2. Prosedur Pelunasan Atas Sebagian Unit Penyertaan

Pada Tanggal Pelunasan Sebagian Unit Penyertaan, Pemegang Unit Penyertaan tidak perlu menyampaikan permohonan tertulis atas pelunasan sebagian Unit Penyertaan BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 2 karena pada Tanggal Pelunasan Sebagian Unit Penyertaan tersebut, Manajer Investasi berdasarkan Prospektus ini akan membeli kembali sebagian Unit Penyertaan yang telah diterbitkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 2 pada Tanggal Pelunasan Sebagian Unit Penyertaan. Pada Tanggal Pelunasan Sebagian, Pemegang Unit Penyertaan tidak perlu mengisi melakukan tindakan apapun. Pemegang Unit Penyertaan tidak dikenakan biaya pelunasan atas Unit Penyertaan yang dibeli kembali oleh Manajer Investasi dalam rangka pelunasan pada Tanggal Pelunasan Sebagian Unit Penyertaan.

16.3. Pembayaran Pelunasan Atas Sebagian Unit Penyertaan

Pembayaran Pelunasan Atas Sebagian Unit Penyertaan akan dilakukan oleh Bank Kustodian berdasarkan instruksi dari Manajer Investasi dalam bentuk pemindahbukuan/transfer ke rekening atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Biaya transfer (jika ada) merupakan beban dari Pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran Pelunasan Atas Sebagian Unit Penyertaan dilakukan sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak Tanggal Pelunasan Sebagian Unit Penyertaan.

16.4. Harga Pelunasan Atas Sebagian Unit Penyertaan pada Tanggal Pelunasan Sebagian Unit Penyertaan

Harga Pelunasan Atas Sebagian Unit Penyertaan BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 2 pada Tanggal Pelunasan Sebagian Unit Penyertaan adalah harga setiap Unit Penyertaan yang ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 2 pada Tanggal Pelunasan Sebagian Unit Penyertaan.

BAB XVII

PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

17.1. Pengalihan Kepemilikan Unit Penyertaan

Kepemilikan Unit Penyertaan BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 2 hanya dapat beralih atau dialihkan oleh pemegang Unit Penyertaan kepada Pihak lain tanpa melalui mekanisme penjualan atau pelunasan dalam rangka:

a. Pewarisan; atau

b. Hibah.

17.2. Prosedur Pengalihan Kepemilikan Unit Penyertaan

Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 2 wajib diberitahukan oleh ahli waris, pemberi hibah, atau penerima hibah kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan bukti pendukung sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk selanjutnya diadministrasikan di Bank Kustodian.

Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 2 sebagaimana dimaksud pada butir 17.1 di atas harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam bidang pewarisan dan/atau hibah.

Manajer Investasi pengelola BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 2 atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menerapkan Program APU, PPT dan PPPSM di Sektor Jasa Keuangan terhadap pihak yang menerima pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan dalam rangka pewarisan dan/atau hibah sebagaimana dimaksud pada butir 17.1 di atas.

BAB XVIII

PEMBUBARAN DAN HASIL LIKUIDASI

18.1. BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 2 berlaku sejak ditetapkan pernyataan Efektif oleh OJK dan wajib dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:

a. Dalam jangka waktu 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa, BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 2 yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi Efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah);

b. Diperintahkan oleh OJK untuk membubarkan BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 2 sesuai dengan ketentuan hukum di bidang Pasar Modal;

c. Total Nilai Aktiva Bersih BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 2 kurang dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau

d. Jumlah kepemilikan kurang dari 10 (sepuluh) Pemegang Unit Penyertaan selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut ; dan/atau

e. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat membubarkan BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 2.

18.2. Dalam hal BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 2 wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 18.1 huruf a, maka Manajer Investasi wajib :

a. menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dan mengumumkan rencana pembubaran BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 2 kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 18.1 huruf a di atas;

b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 18.1 huruf a di atas untuk membayarkan hasil likuidasi berupa:

1. dana; dan/atau

2. aset jika Pemegang Unit Penyertaan menyetujui pembayaran dalam bentuk aset;

yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran, namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih awal (harga par) dan dana atau aset tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan, paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 18.1 huruf a di atas; dan

c. membubarkan BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 2 dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 18.1 huruf a di atas dan menyampaikan laporan pembubaran BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 2 kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 2 dibubarkan disertai dengan:

1) akta pembubaran BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 2 dari Notaris yang terdaftar di OJK; dan

2) laporan keuangan pembubaran BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 2 yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK, jika BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 2 telah memiliki dana kelolaan.

18.3. Dalam hal BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 2 wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 18.1 huruf b, maka Manajer Investasi wajib :

a. mengumumkan rencana pembubaran BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 2 paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK dan

pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 2;

b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK untuk membayarkan:

1. dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan sebesar Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran atau nilai tunai pada saat berakhirnya likuidasi (tergantung nilai mana yang lebih tinggi) dan dana hasil likuidasi tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak pembubaran atau likuidasi selesai dilakukan; atau

2. aset hasil likuidasi BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 2 , jika Pemegang Unit Penyertaan menyetujui pembayaran dalam bentuk aset, yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan aset hasil likuidasi tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan

c. menyampaikan laporan pembubaran BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 2 kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 2 oleh OJK dengan dokumen sebagai berikut:

1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;

2. laporan keuangan pembubaran BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 2 yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan

3. akta pembubaran dan likuidasi BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 2 dari Notaris yang terdaftar di OJK.

d. Pembayaran dana hasil likuidasi sebagaimana dimaksud pada butir 18.3 huruf b angka 2 di atas dilakukan dengan ketentuan:

1. apabila terjadi kondisi nilai dana hasil likuidasi kurang dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 2 atau nilai tunai pada saat berakhirnya likuidasi, setiap anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham Manajer Investasi, dan/atau pihak lain yang terbukti menyebabkan terjadinya pelanggaran yang mengakibatkan OJK memerintahkan BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 2 untuk dibubarkan wajib melakukan pembayaran kekurangan secara tanggung renteng; dan/atau

2. pembayaran dana hasil likuidasi dapat dilakukan secara bertahap kepada Pemegang Unit Penyertaan secara proporsional dari persentase kepemilikan Unit Penyertaan terhadap hasil penjualan.

18.4. Dalam hal BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 2 wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 18.1 huruf c dan huruf d maka Manajer Investasi wajib:

a. menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 2 dan mengumumkan kepada para Pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 2 paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional dalam jangka waktu, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 18.1 huruf c dan huruf d di atas serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 2;

b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 18.1 huruf c dan huruf d di atas untuk membayarkan dana atau aset hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana atau aset hasil likuidasi tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan

c. menyampaikan laporan pembubaran BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 2 kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka

waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 18.1 huruf c dan huruf d di atas dengan dokumen sebagai berikut:

1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;

2. laporan keuangan pembubaran BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 2 yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK;

3. akta pembubaran BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 2 dari Notaris yang terdaftar di OJK.

18.5. Dalam hal BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 2 wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 18.1 huruf e, maka Manajer Investasi wajib :

a. menyampaikan rencana pembubaran kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 2 oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:

a) Kesepakatan pembubaran dan likuidasi BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 2 antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian disertai alasan pembubaran; dan

b) Kondisi keuangan terakhir;

dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 2 kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 2;

b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 2 untuk membayarkan dana atau aset hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana atau aset hasil likuidasi tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan

c. menyampaikan laporan pembubaran BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 2 kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak disepakatinya pembubaran BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 2 dengan dokumen sebagai berikut:

1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;

2. laporan keuangan pembubaran BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 2 yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan

3. akta pembubaran BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 2 dari Notaris yang terdaftar di OJK.

18.6. a. Perhitungan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat:

(a) pembubaran sebagaimana dimaksud dalam butir 18.2. huruf b dan butir 18.3. huruf b di atas; atau

(i) likuidasi selesai dilakukan sebagaimana dimaksud dalam butir 18.4. huruf b dan butir

18.5. huruf b di atas,

dilakukan berdasarkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki Pemegang Unit Penyertaan.

b. Pembayaran dana atau aset hasil likuidasi kepada Pemegang Unit Penyertaan BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 2 didasarkan atas hasil likuidasi yang dilakukan oleh Manajer Investasi.

18.7. Pembayaran aset hasil likuidasi kepada Pemegang Unit Penyertaan BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 2 sebagaimana dimaksud dalam butir 18.2. huruf b angka 2, butir 18.3. huruf b angka 2, butir 18.4. huruf b, butir 18.5. huruf b dan butir 18.6. huruf b hanya dapat dilakukan dalam kondisi sebagai berikut:

a. Bursa Efek atau penyelenggara pasar dimana sebagian besar portofolio Efek BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 2 diperdagangkan ditutup;

b. perdagangan Efek atas sebagian besar portofolio Efek BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 2 di Bursa Efek atau penyelenggara pasar dihentikan atau dibatalkan pencatatannya;

c. keadaan darurat;

d. Lembaga Penilai Harga Efek tidak menerbitkan referensi Harga Pasar Wajar;

e. Dilakukannya restrukturisasi atas Efek Syariah berpendapatan tetap dan/atau sukuk oleh penerbit Efek Syariah berpendapatan tetap dan/atau sukuk;

f. turunnya peringkat Efek Syariah berpendapatan tetap dan/atau sukuk atas sebagian besar atau seluruh portofolio investasi menjadi non investment grade; dan/atau

g. pemenuhan peraturan perundang-undangan.

18.8. Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 2, maka Pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan Penjualan Kembali (pelunasan).

18.9. PEMBAGIAN HASIL LIKUIDASI

Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 2 harus dibagi secara proposional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing–masing Pemegang Unit Penyertaan.

Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh PemegangUnit Penyertaan dan/atau terdapat dana yang tersisa setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada Pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh ▇▇▇▇▇▇▇ Investasi, maka:

a. Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 10 (sepuluh) Hari Bursa serta telah mengumumkannya dalam surat kabar harian berbahasa Indonesiayang beredar secara nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian selaku Bank Umum, atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang belum mengambil dana hasil likuidasi dan/atau untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang tercatat pada saat likuidasi, dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun;

b. Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut; dan

▇. ▇▇▇▇▇▇▇ dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun tidak diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal.

18.10. Dalam hal Manajer Investasi tidak lagi memiliki izin usaha atau Bank Kustodian tidak lagi memiliki surat persetujuan, OJK berwenang:

a. Menunjuk Manajer Investasi lain untuk melakukan pengelolaan atau Bank Kustodian untuk mengadministrasikan BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 2;

b. Menunjuk salah 1 (satu) pihak yang masih memiliki izin usaha atau surat persetujuan untuk melakukan pembubaran BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 2, jika tidak terdapat Manajer Investasi atau Bank Kustodian pengganti.

Dalam hal pihak yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 2 sebagaiman dimaksud pada butir 18.8 huruf b adalah Bank Kustodian, Bank Kustodian dapat menunjuk pihak lain untuk melakukan likuidasi BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 2 dengan pemberitahuan kepada OJK.

Manajer Investasi atau Bank Kustodian yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 2 sebagaimana dimaksud pada butir 18.8 wajib menyampaikan laporan penyelesaian pembubaran kepada OJK paling paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak ditunjuk untuk membubarkan BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 2 yang disertai dengan:

a. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;

b. laporan keuangan pembubaran BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 2 yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; serta

c. Akta Pembubaran dan Likuidasi BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 2 dari Notaris yang terdaftar di OJK.

18.11. Dalam hal Reksa Dana dibubarkan dan dilikuidasi, maka beban biaya pembubaran dan likuidasi BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 2 termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan beban lain kepada pihak ketiga menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar Manajer Investasi kepada pihak–pihak yang bersangkutan.

Dalam hal Bank Kustodian atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Kustodian melakukan pembubaran dan likuidasi BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 2 sebagaimana

dimaksud dalam butir 18.8 di atas, maka biaya pembubaran dan likuidasi, termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan, dan Notaris serta biaya lain kepada pihak ketiga dapat dibebankan kepada BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 2.

18.12. Manajer Investasi wajib melakukan penunjukkan auditor untuk melaksanakan audit likuidasi sebagai salah satu syarat untuk melengkapi laporan yang wajib diserahkan kepada OJK yaitu pendapat dari akuntan. Dimana pembagian hasil likuidasi (jika ada) dilakukan setelah selesainya pelaksanaan audit likuidasi yang ditandai dengan diterbitkannya laporan hasil audit likuidasi.

BAB XIX

SKEMA PEMBELIAN, PELUNASAN UNIT PENYERTAAN DAN PELUNASAN LEBIH AWAL ATAS PERMINTAAN TERTULIS SELURUH PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

SKEMA PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Aplikasi Pembelian & Dokumen Pendukung

Dana

Surat Konfirmasi

PT BATAVIA PROSPERINDO ASET MANAJEMEN

(MANAJER INVESTASI):

1. Pengenalan nasabah dan profil nasabah

(untuk Pembelian Unit Penyertaan melalui Manajer Investasi)

2. Menjelaskan secara rinci tentang Reksa Dana

3. Menerima dan memeriksa kelengkapan dokumen

4. Pemeriksaan Formulir dan Dokumen Pendukung

5. System Update

6. Autorisasi Aplikasi Pemesanan Pembelian

7. Mengupload data transaksi S-Invest

8. Menyetujui transaksi melalui S-Invest

PT BANK SYARIAH INDONESIA TBK

(BANK KUSTODIAN):

1. Mengambil data transaksi yang telah disetujui oleh ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ dari S-Invest.

2. Penerimaan dana di rekening reksa dana

3. Proses pendaftaran / pembukaan rekening

4. Alokasi jumlah Unit Penyertaan

5. Informasi ke PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen

INVESTOR

AGEN PENJUAL (jika ada):

1. Pengenalan nasabah dan profil nasabah

2. Menjelaskan secara rinci tentang Reksa Dana

3. Menerima dan memeriksa kelengkapan dokumen

4. Mengupload data transaksi ke S-Invest agar dapat disetujui oleh Manajer Investasi malalui S-Invest.

* Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 2 disampaikan Bank Kustodian secara elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST). Pemegang Unit Penyertaan dapat mengakses melalui fasilitas Akses yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST).

SKEMA PELUNASAN

(PELUNASAN UNIT PENYERTAAN PADA TANGGAL JATUH TEMPO, PELUNASAN LEBIH AWAL UNIT PENYERTAAN dan PELUNASAN ATAS SEBAGIAN UNIT PENYERTAAN)

INVESTOR

Surat Konfirmasi

Dana

PT Bank Syariah Indonesia Tbk

(BANK KUSTODIAN):

Menjalankan perintah pelunasan

PT BATAVIA PROSPERINDO ASET MANAJEMEN

(MANAJER INVESTASI):

Mengisntruksikan kepada Bank Kustodian untuk menjalankan pelunasan .

* Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 2 disampaikan Bank Kustodian secara elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST). Pemegang Unit Penyertaan dapat mengakses melalui fasilitas Akses yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST).

Permintaan tertulis seluruh

Pemegang Unit Penyertaan

Permintaan tertulis Seluruh Pemegang Unit Penyertaan

Surat Konfirmasi

Dana

INVESTOR

SKEMA PELUNASAN LEBIH AWAL ATAS PERMINTAAN TERTULIS SELURUH PEMEGANG UNIT PENYERTAAN (JIKA ADA)

PT Bank Syariah Indonesia Tbk

(BANK KUSTODIAN):

Menjalankan perintah pelunasan

AGEN PENJUAL (JIKA ADA)

PT BATAVIA PROSPERINDO ASET MANAJEMEN

(MANAJER INVESTASI):

Mengisntruksikan kepada Bank Kustodian untuk menjalankan pelunasan .

* Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 2 disampaikan Bank Kustodian secara elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST). Pemegang Unit Penyertaan dapat mengakses melalui fasilitas Akses yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST).

BAB XX

PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

20.1. Pengaduan

i. Pengaduan oleh Pemegang Unit Penyertaan disampaikan kepada Manajer Investasi, yang wajib diselesaikan oleh Manajer Investasi dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Bab XX butir 20.2. Prospektus.

iii. Dalam hal pengaduan tersebut berkaitan dengan fungsi Bank Kustodian, maka Manajer Investasi akan menyampaikannya kepada Bank Kustodian, dan Bank Kustodian wajib menyelesaikan pengaduan dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Bab XX butir 20.2 Prospektus.

20.2. Mekanisme Penyelesaian Pengaduan

i. Dengan tunduk pada ketentuan Bab XX butir 20.1. di atas, Manajer Investasi wajib melayani dan menyelesaikan adanya pengaduan Pemegang Unit Penyertaan. Penyelesaian pengaduan yang dilakukan oleh Bank Kustodian dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib ditembuskan kepada Manajer Investasi.

ii. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib segera menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan yang disampaikan secara lisan paling lambat 5 (lima) Hari Kerja sejak pengaduan diterima.

iii. Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian membutuhkan dokumen pendukung atas pengaduan yang disampaikan oleh Pemegang Unit Penyertaan secara lisan sebagaimana dimaksud pada butir ii di atas, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian meminta kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk menyampaikan Pengaduan secara tertulis dengan melampirkan dokumen pendukung yang diperlukan.

iv. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib melakukan tindak lanjut dan melakukan penyelesaian pengaduan secara tertulis paling lama 20(dua puluh) Hari Kerja sejak dokumen yang berkaitan langsung dengan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan diterima secara lengkap.

v. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir iv di atas sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan.

vi. Perpanjangan jangka waktu penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada butir v di atas akan diberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan yang mengajukan pengaduan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir iv berakhir.

vii. Manajer Investasi menyediakan informasi mengenai status pengaduan Pemegang Unit Penyertaan melalui berbagai sarana komunikasi yang disediakan oleh Manajer Investasi antara lain melalui website, surat, email atau telepon.

20.3. Penyelesaian Pengaduan

i. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat melakukan penyelesaian pengaduan sesuai dengan ketentuan internal yang mengacu pada ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan.

ii. Selain penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud dalam butir i di atas, Pemegang

Unit Penyertaan dapat memanfaatkan layanan pengaduan yang disediakan oleh OJK untuk upaya penyelesaian melalui mekanisme yang diatur dalam POJK Tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

20.4. Penyelesaian Sengketa.

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dan/atau Agen Penjual akan melakukan penyelesaian sengketa dengan mekanisme penyelesaian sengketa berupa mediasi atau arbitrase melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (“LAPS”) Sektor Jasa Keuangan yang telah memperoleh persetujuan dari OJK dengan syarat, ketentuan dan tata cara sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan serta sesuai dengan peraturan mengenai prosedur penyelesaian sengketa yang diterbitkan oleh LAPS Sektor Jasa Keuangan dan telah disetujui oleh OJK, dan mengacu kepada Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) tentang Arbitrase ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ Penyelesaian Sengketa, berikut semua perubahannya (“Undang-undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa”) sebagaimana relevan.

BAB XXI

PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

21.1. Prospektus dan Formulir Profil Pemodal serta Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 2 dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi serta para Agen Penjual yang ditunjuk oleh ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ (jika ada). Hubungi Manajer Investasi untuk informasi lebih lanjut.

21.2. Untuk menghindari keterlambatan dalam pengiriman laporan Reksa Dana BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 2 serta informasi lainnya mengenai investasi, Pemegang Unit Penyertaan diharapkan untuk memberitahu secepatnya mengenai perubahan alamat kepada Bank Kustodian melalui Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dimana Pemegang Unit Penyertaan melakukan Pembelian.

Manajer Investasi

PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen

▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇, ▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇. Jend. Sudirman Kav. 21

Jakarta 12920

Telepon (▇▇-▇▇) ▇▇▇-▇▇▇▇

Faksimili (▇▇-▇▇) ▇▇▇-▇▇▇▇ Email : ▇▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇.▇▇.▇▇ ▇▇▇.▇▇▇▇.▇▇.▇▇

Bank Kustodian

PT Bank Syariah Indonesia Tbk

Gedung The Tower Jalan ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ No. 27

Jakarta Selatan 12930

Telepon: (▇▇▇) ▇▇▇▇▇▇▇▇

Faksimili: (▇▇▇) ▇▇▇▇▇▇▇▇ Email: ▇▇▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇▇▇▇.▇▇.▇▇ Website: ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇.▇▇.▇▇

PROSPEKTUS REKSA DANA SYARIAH TERPROTEKSI BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 2

Document Metadata

Document Metadata

Table of Contents