HASIL PENELITIAN a. Perjanjian Lisensi Dalam Perspektif Hukum Perjanjian Ada banyak rezim xxxxx xxxx dapat dikaji jika dikaitkan dengan perjanjian lisensi. Salah satunya xxx xxxx paling umum mengatur mengenai perjanjian adalah hukum perjanjian itu sendiri. Buku III KUHPerdata mengatur tentang Verbintenissenrecht dimana didalamnya tercakup pula istilah Overeenkomst. Verbintenis dalam tatanan hukum Indonesia lebih dikenal dengan istilah perikatan. Sedangkan overeenkomst dikenal sebagai perjanjian. Menurut Xxxxx 1313 KUHPerdata, yang dimaksud dengan perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Meskipun tidak memiliki bentuk khusus, suatu perjanjian hendaknya memenuhi persyaratan seperti yang telah tertulis didalam KUHPerdata (Burgerlijk Wetboek) pada Pasal 1320 yang berbunyi: 0Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxx xxx Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Banyumedia, Publishing, Surabaya, 2006, Hal 295. Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:
HASIL PENELITIAN. A. Gambaran Umum Dompet Peduli Umat Daarut Tauhiid (DPU-DT) Cabang Bogor 1. Profil DPU-XX Xxxxxx Bogor DPU-DT merupakan lembaga nirlaba milik masyarakat yang bergerak di bidang penghimpunan (fundraising) xxx pendayagunaan xxxx ZISWA (zakat, infaq, sedekah xxx wakaf serta xxxx lainnya yang halal xxx legal dari perorangan, kelompok, perusahaan/lembaga). Didirikan pada tanggal 16 Juni 1999 oleh X.X. Xxxxxxxx Gymnastiar sebagai bagian dari Yayasan Daarut Tauhiid dengan tekad menjadi LAZ yang Amanah, Profesional xxx Akuntabel. Latar belakang berdirinya DPU-DT adalah melihat Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia memiliki potensi zakat yang amat besar. Hanya saja, persentase masyarakat yang memiliki kesadaran menunaikan kewajiban zakat sesuai dengan ketentuan masih relatif kecil. Xxx xxxx xxxx juga menjadi perhatian adalah belum optimalnya penggunaan xxxx zakat ini. Kadang, penyaluran xxxx zakat hanya sebatas pada pemberian bantuan saja tanpa memikirkan kelanjutan dari kehidupan si penerima xxxx. DPU-DT berusaha untuk mengatasi xxx-xxx tersebut. Selain berusaha membangkitkan kesadaran masyarakat terhadap zakat, DPU-DT juga berusaha menyalurkan xxxx xxxx sudah diterima kepada mereka yang benar-benar berhak, xxx berusaha mengubah nasib kaum mustahik menjadi muzakki atau mereka yang sebelumnya menerima zakat menjadi pemberi zakat. Berawal dari Rapat Pengurus Yayasan bahwa perlu ada peningkatan kinerja Badan Pengelola zakat, infak xxx sedekah (ZIS) secara profesional. Untuk itu, diperlukan juga strategi-strategi baru yang efektif xxx efisien dalam mengelola xxxx xxxx dihimpun dari ZIS, sehingga pada gilirannya dapat menjadi suatu kekuatan ekonomi masyarakat. Berangkat dari hal ini, maka Yayasan Daarut Tauhiid memutuskan untuk mendirikan Dompet Peduli Umat (DPU). DPU-DT secara efektif menjalankan aktivitasnya pada bulan Juni 2000, dengan berbasiskan database, di mana setiap donatur mempunyai nomor xxx kartu anggota sehingga kepedulian xxx komitmen donatur dapat terukur. Dari aspek legal formal, DPU-DT dikukuhkan sebagai Lembaga Amil Zakat Daerah Jawa Barat oleh Gubernur Jawa Barat tanggal 19 Agustus 2002, dengan SK No. 451.12/Kep. 846– YANSOS/2002. Kiprah DPU-XX xxx mendapat perhatian pemerintah pusat, dalam waktu yang cukup singkat sejak masa berdiri DPU-DT, xxx menjadi LAZDA, sudah berhasil menjadi Lembaga Amil Zakat Nasional, LAZNAS, sesuai dengan SK Menteri Agama No. 410 tahun 2004 pada tanggal 13 Oktober 2004. Setelah menjadi LA...
HASIL PENELITIAN. XXX PEMBAHASAN UMKM sebenarnya sudah ada sebelum lahirnya Undang-undang UMKM baru, namun adapun yang menjadi aturan yang dipakai selama UMKM berlangsung sebelum lahirnya undang- undang UMKM yaitu digunakannya KUHPerdata sebagai UU yang mengatur mekanisme kegiatan 4“Produk China di Setiap Lini”, Kompas, 12 April 2011 5Ibid, hal 17 6Dean Y. Affandi, “Kesiapan Usaha Kecil Menengah Di Indonesia Dalam Menghadapi ACFTA xxx Pasar Tunggal ASEAN 2015”, Jurnal Demokrasi xxx XXX. Vol 9, No.1, 2011 , hal. 106. 2 YUNITA, PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP USAHA MIKRO. KECIL XXX MENENGAH DALAM PASAR BEBAS ASEAN-CHINA FREE TRADE AREA TRANSPARENCY, Jurnal Hukum Ekonomi, Feb-Mei 2013 3 ekonomi secara umum. Seiring perkembangan ekonomi yang menuntut kerja sama perekonomian secara internasional mengharuskan pemerintah untuk memberikan perlindungan secara khusus terhadap UMKM demi melindungi UMKM dari pengaruh perdagangan internasional. Walaupun dengan adanya KUHPerdata tersebut belum dapat mengatur secara terperinci mengenai UMKM secara khusus. Masih banyak kekurangan pengaturan baik secara teoritis maupun teknis selama berlangsungnya UMKM. Maka lahirlah undang-undang UMKM sebagai peraturan yang mengatur permasalahan hukum UMKM yang belum diatur dalam KUHPerdata. 7 Dalam mengatur perekonomian saat ini penting terdapat suatu aturan yang khusus, misalnya mengenai hal UMKM sendiri yang pada dasarnya dibentuk secara khusus melalui Undang-undang No. 20 tahun 2008 yang secara terperinci xxx khusus hanya mengatur mengenai unit kegiatan perekonomian yang berlingkup pada usaha mikro, kecil xxx menengah. Adanya pengaturan khusus mengenai UMKM ini membantu para pengusaha yang menjalankan usahanya dalam bidang itu untuk mentaati peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur hal itu, tanpa harus melibatkan pengaturan xxxxx xxxx sangat umum. Dalam pembangunan ekonomi di Indonesia UMKM memiliki peranan yang cukup kuat, karena sebagian besar jumlah penduduknya berpendidikan rendah xxx hidup dalam kegiatan usaha kecil baik dalam sektor tradisional maupun modern. Peranan UMKM ini menjadi bagian yang diutamakan dalam setiap perancaan tahapan pembangunan. Namun jika dilihat hasilnya, maka belum cukup memuaskan karena pada kenyataanya kemajuan UMKM sangat kecil dibandingkan dengan usaha besar. Hal tersebut dilihat dari lebih berkembangnya pengusaha- pengusaha besar yang mencakup semua sektor, Perkembangan usaha besar ini didukung oleh pemerintah yang sangat berpihak terhadap usaha besar.8 Ta...
HASIL PENELITIAN. XXX XXXXXXXXXX 0 Xxxxxxx, 0000, Xxxxxxxxxxxx Pengaturan Kewarganegaraan, Penerbit Liberty, Yogyakarta, hal. 333.
HASIL PENELITIAN. Bank Syariah Mandiri adalah lembaga perbankan di Indonesia. Bank ini berdiri pada 1955 dengan nama Bank Industri Nasional. Bank ini beberapa kali berganti nama xxx terakhir kali berganti nama menjadi Bank Syariah Mandiri pada tahun 1999 setelah sebelumnya bernama Bank Xxxxxx Bakti xxxx dimiliki oleh Yayasan Kesejahteraan Pegawai Bank Dagang Negara xxx PT Mahkota Prestasi. Sampai saat ini jumlah xxxxxx cabang bank syariah mandiri berjumlah 773 yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia. Bank syariah mandiri juga memiliki visi xxx xxxx. Visi dari Bank Syariah Mandiri adalah menjadi “Bank Syariah Terdepan xxx Modern” ini berarti menjadi bank syariah yang selalu unggul di antara pelaku industri perbankan syariah di Indonesia pada segmen consumer, micro, SME, commercial, xxx corporate. Meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat xxx lingkungan. Variabel dependent yang digunakan pada model estimasi regresi sebelumnya telah ditetapkan yaitu simpanan mudharabah xxx terdapat lima variabel independen yaitu suku bunga acuan, bagi hasil, inflasi, ukuran bank xxx biaya promosi. Berikut merupakan perkembangan simpanan mudharabah di Bank Syariah Mandiri KC. Jemur Handayani, Surabaya Periode 2011-2015 secara periodik. Gambar 1
HASIL PENELITIAN a. Deskripsi Data
