HASIL PENELITIAN Sample Clauses

HASIL PENELITIAN a. Perjanjian Lisensi Dalam Perspektif Hukum Perjanjian Ada banyak rezim xxxxx xxxx dapat dikaji jika dikaitkan dengan perjanjian lisensi. Salah satunya xxx xxxx paling umum mengatur mengenai perjanjian adalah hukum perjanjian itu sendiri. Buku III KUHPerdata mengatur tentang Verbintenissenrecht dimana didalamnya tercakup pula istilah Overeenkomst. Verbintenis dalam tatanan hukum Indonesia lebih dikenal dengan istilah perikatan. Sedangkan overeenkomst dikenal sebagai perjanjian. Menurut Xxxxx 1313 KUHPerdata, yang dimaksud dengan perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Meskipun tidak memiliki bentuk khusus, suatu perjanjian hendaknya memenuhi persyaratan seperti yang telah tertulis didalam KUHPerdata (Burgerlijk Wetboek) pada Pasal 1320 yang berbunyi: 0Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxx xxx Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Banyumedia, Publishing, Surabaya, 2006, Hal 295. Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:
AutoNDA by SimpleDocs
HASIL PENELITIAN. A. Gambaran Umum Dompet Peduli Umat Daarut Tauhiid (DPU-DT) Cabang Bogor 1. Profil DPU-XX Xxxxxx Bogor DPU-DT merupakan lembaga nirlaba milik masyarakat yang bergerak di bidang penghimpunan (fundraising) xxx pendayagunaan xxxx ZISWA (zakat, infaq, sedekah xxx wakaf serta xxxx lainnya yang halal xxx legal dari perorangan, kelompok, perusahaan/lembaga). Didirikan pada tanggal 16 Juni 1999 oleh X.X. Xxxxxxxx Gymnastiar sebagai bagian dari Yayasan Daarut Tauhiid dengan tekad menjadi LAZ yang Amanah, Profesional xxx Akuntabel. Latar belakang berdirinya DPU-DT adalah melihat Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia memiliki potensi zakat yang amat besar. Hanya saja, persentase masyarakat yang memiliki kesadaran menunaikan kewajiban zakat sesuai dengan ketentuan masih relatif kecil. Xxx xxxx xxxx juga menjadi perhatian adalah belum optimalnya penggunaan xxxx zakat ini. Kadang, penyaluran xxxx zakat hanya sebatas pada pemberian bantuan saja tanpa memikirkan kelanjutan dari kehidupan si penerima xxxx. DPU-DT berusaha untuk mengatasi xxx-xxx tersebut. Selain berusaha membangkitkan kesadaran masyarakat terhadap zakat, DPU-DT juga berusaha menyalurkan xxxx xxxx sudah diterima kepada mereka yang benar-benar berhak, xxx berusaha mengubah nasib kaum mustahik menjadi muzakki atau mereka yang sebelumnya menerima zakat menjadi pemberi zakat. Berawal dari Rapat Pengurus Yayasan bahwa perlu ada peningkatan kinerja Badan Pengelola zakat, infak xxx sedekah (ZIS) secara profesional. Untuk itu, diperlukan juga strategi-strategi baru yang efektif xxx efisien dalam mengelola xxxx xxxx dihimpun dari ZIS, sehingga pada gilirannya dapat menjadi suatu kekuatan ekonomi masyarakat. Berangkat dari hal ini, maka Yayasan Daarut Tauhiid memutuskan untuk mendirikan Dompet Peduli Umat (DPU). DPU-DT secara efektif menjalankan aktivitasnya pada bulan Juni 2000, dengan berbasiskan database, di mana setiap donatur mempunyai nomor xxx kartu anggota sehingga kepedulian xxx komitmen donatur dapat terukur. Dari aspek legal formal, DPU-DT dikukuhkan sebagai Lembaga Amil Zakat Daerah Jawa Barat oleh Gubernur Jawa Barat tanggal 19 Agustus 2002, dengan SK No. 451.12/Kep. 846– YANSOS/2002. Kiprah DPU-XX xxx mendapat perhatian pemerintah pusat, dalam waktu yang cukup singkat sejak masa berdiri DPU-DT, xxx menjadi LAZDA, sudah berhasil menjadi Lembaga Amil Zakat Nasional, LAZNAS, sesuai dengan SK Menteri Agama No. 410 tahun 2004 pada tanggal 13 Oktober 2004. Setelah menjadi LA...
HASIL PENELITIAN. XXX PEMBAHASAN UMKM sebenarnya sudah ada sebelum lahirnya Undang-undang UMKM baru, namun adapun yang menjadi aturan yang dipakai selama UMKM berlangsung sebelum lahirnya undang- undang UMKM yaitu digunakannya KUHPerdata sebagai UU yang mengatur mekanisme kegiatan 4“Produk China di Setiap Lini”, Kompas, 12 April 2011 5Ibid, hal 17 6Dean Y. Affandi, “Kesiapan Usaha Kecil Menengah Di Indonesia Dalam Menghadapi ACFTA xxx Pasar Tunggal ASEAN 2015”, Jurnal Demokrasi xxx XXX. Vol 9, No.1, 2011 , hal. 106. 2 YUNITA, PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP USAHA MIKRO. KECIL XXX MENENGAH DALAM PASAR BEBAS ASEAN-CHINA FREE TRADE AREA TRANSPARENCY, Jurnal Hukum Ekonomi, Feb-Mei 2013 3 ekonomi secara umum. Seiring perkembangan ekonomi yang menuntut kerja sama perekonomian secara internasional mengharuskan pemerintah untuk memberikan perlindungan secara khusus terhadap UMKM demi melindungi UMKM dari pengaruh perdagangan internasional. Walaupun dengan adanya KUHPerdata tersebut belum dapat mengatur secara terperinci mengenai UMKM secara khusus. Masih banyak kekurangan pengaturan baik secara teoritis maupun teknis selama berlangsungnya UMKM. Maka lahirlah undang-undang UMKM sebagai peraturan yang mengatur permasalahan hukum UMKM yang belum diatur dalam KUHPerdata. 7 Dalam mengatur perekonomian saat ini penting terdapat suatu aturan yang khusus, misalnya mengenai hal UMKM sendiri yang pada dasarnya dibentuk secara khusus melalui Undang-undang No. 20 tahun 2008 yang secara terperinci xxx khusus hanya mengatur mengenai unit kegiatan perekonomian yang berlingkup pada usaha mikro, kecil xxx menengah. Adanya pengaturan khusus mengenai UMKM ini membantu para pengusaha yang menjalankan usahanya dalam bidang itu untuk mentaati peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur hal itu, tanpa harus melibatkan pengaturan xxxxx xxxx sangat umum. Dalam pembangunan ekonomi di Indonesia UMKM memiliki peranan yang cukup kuat, karena sebagian besar jumlah penduduknya berpendidikan rendah xxx hidup dalam kegiatan usaha kecil baik dalam sektor tradisional maupun modern. Peranan UMKM ini menjadi bagian yang diutamakan dalam setiap perancaan tahapan pembangunan. Namun jika dilihat hasilnya, maka belum cukup memuaskan karena pada kenyataanya kemajuan UMKM sangat kecil dibandingkan dengan usaha besar. Hal tersebut dilihat dari lebih berkembangnya pengusaha- pengusaha besar yang mencakup semua sektor, Perkembangan usaha besar ini didukung oleh pemerintah yang sangat berpihak terhadap usaha besar.8 Ta...
HASIL PENELITIAN. XXX XXXXXXXXXX 0 Xxxxxxx, 0000, Xxxxxxxxxxxx Pengaturan Kewarganegaraan, Penerbit Liberty, Yogyakarta, hal. 333.
HASIL PENELITIAN. Bank Syariah Mandiri adalah lembaga perbankan di Indonesia. Bank ini berdiri pada 1955 dengan nama Bank Industri Nasional. Bank ini beberapa kali berganti nama xxx terakhir kali berganti nama menjadi Bank Syariah Mandiri pada tahun 1999 setelah sebelumnya bernama Bank Xxxxxx Bakti xxxx dimiliki oleh Yayasan Kesejahteraan Pegawai Bank Dagang Negara xxx PT Mahkota Prestasi. Sampai saat ini jumlah xxxxxx cabang bank syariah mandiri berjumlah 773 yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia. Bank syariah mandiri juga memiliki visi xxx xxxx. Visi dari Bank Syariah Mandiri adalah menjadi “Bank Syariah Terdepan xxx Modern” ini berarti menjadi bank syariah yang selalu unggul di antara pelaku industri perbankan syariah di Indonesia pada segmen consumer, micro, SME, commercial, xxx corporate. Meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat xxx lingkungan. Variabel dependent yang digunakan pada model estimasi regresi sebelumnya telah ditetapkan yaitu simpanan mudharabah xxx terdapat lima variabel independen yaitu suku bunga acuan, bagi hasil, inflasi, ukuran bank xxx biaya promosi. Berikut merupakan perkembangan simpanan mudharabah di Bank Syariah Mandiri KC. Jemur Handayani, Surabaya Periode 2011-2015 secara periodik. Gambar 1
HASIL PENELITIAN a. Deskripsi Data

Related to HASIL PENELITIAN

  • Metode Penelitian Penelitian ini bersifat deskriptif. Jenis penelitian yang digunakan adalah hukum normatif. Sumber data yang dipergunakan pada penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari :

  • meminta nasihat daripada Pihak Xxxxxx dalam semua perkara berkenaan dengan jualan lelongan, termasuk Syarat-syarat Jualan (iii) membuat carian Hakmilik Xxxxx xxxxxx rasmi di Pejabat Tanah xxx/atau xxxx-xxxx Pihak-pihak Berkuasa yang berkenaan xxx (iv) membuat pertanyaan dengan Pihak Berkuasa yang berkenaan samada jualan ini terbuka kepa da semua bangsa atau kaum Bumiputra Warganegara Malaysia sahaja atau melayu sahaja xxx juga mengenai persetujuan untuk jualan ini sebelum jualan lelong.Penawar yang berjaya ("Pembeli") dikehendaki dengan segera memohon xxx mendapatkan kebenaran pindahmilik (jika ada) daripada Pihak Pemaju xxx/atau Pihak Tuanpunya xxx/atau Pihak Berkuasa Negeri atau badan-badan berkenaan (v) memeriksa xxx memastikan samada jualan ini dikenakan cukai. BUTIR-BUTIR HARTANAH :- HAKMILIK : Hakmilik strata hartanah ini telah dikeluarkan. HAKMILIK STRATA / NO. LOT : Geran 327944/M19-B/10/621, Lot No.106581 MUKIM/DAERAH/NEGERI : Dengkil / Sepang / Selangor Darul Ehsan PEGANGAN : Selama-lamanya KELUASAN LANTAI : 70 meter persegi (753 kaki persegi) SYARAT NYATA : “Bangunan Kediaman” SEKATAN KEPENTINGAN : Tiada PEMAJU/PENJUAL : Tindak Murni Sdn Bhd (235180-X) PIHAK PENYERAH HAK : Xxxxxx Xxxxxxx BEBANAN : Diserahhak kepada RHB Islamic Bank Berhad (200501003283/680329-V) LOKASI XXX PERIHAL HARTANAH Hartanah tersebut terletak di Blok C, Xxxxxxxx Suites, Cyber Heights Villa, Xxxxx 0, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxx. Hartanah tersebut adalah sebuah dupleks kondominium apartment 1 xxxxx unit sudut dikenali sebagai Xxxxx Pemaju No.C-05-01, Jenis A, Tingkat No.5, Bangunan No.Xxxxxx 0, Xxxx X, Xxxxxxxx Suites xxx mempunyai alamat surat-menyurat di Unit No.C-05-01, Block C, Xxxxxxxx Suites, Cyber Heights Villa, Cyber 7, 00000 Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxx. HARGA RIZAB : Harta ini dijual “keadaan seperti mana sediada” dengan harga rizab sebanyak RM 300,000.00 (RINGGIT MALAYSIA: TIGA RATUS RIBU SAHAJA) xxx tertakluk kepada syarat-syarat Jualan xxx melalui penyerahan hakkan dari Pemegang Serahak, tertakluk kepada kelulusan di perolehi oleh pihak Pembeli daripada pihak berkuasa, jika ada, termasuk semua terma, syarat xxx perjanj xxx xxxx dikenakan xxx mungkin dikenakan oleh Pihak Berkuasa yang berkenaan. Pembeli bertanggungjawab sepenuhnya untuk memperolehi xxx mematuhi syarat-syarat berkenaan daripada Pihak Berkuasa yang berkenaan, jika ada xxx semua xxx xxx perbelanjaan ditanggung xxx dibayar oleh Pihak Pembeli.Pembeli atas talian (online) juga tertakluk kepada terma-terma xxx syarat-syarat terkandung dalam xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx Pembeli yang berminat adalah dikehendaki mendeposit kepada Pelelong 10% daripada harga rizab dalam bentuk Bank Draf atau Cashier’s Order di atas nama RHB Islamic Bank Berhad sebelum lelongan awam xxx xxxx xxxx xxxxxx bersama-sama dengan segala cukai jualan xxx perkhidmatan (SST) xxx/atau cukai yang menggantikan SST hendaklah dibayar dalam tempoh sembilan puluh (90) hari dari tarikh lelongan kepada RHB Islamic Bank Berhad melalui XXXXXX. Butir-butir pembayaran melalui XXXXXX, xxxx berhubung dengan Tetuan Che Mokhtar & Ling. Untuk maklumat lanjut, xxxx berhubung dengan TETUAN CHE MOKHTAR & LING, yang beralamat di Level 21, Main Block Menara Takaful Malaysia Xx.0, Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx 00000 Xxxxx Xxxxxx. Tel: 00-0000 0000 / Fax: 00-0000 0000 [Ruj: CML-08A/RHB(4)/AS/38108/17] peguamcara bagi pihak pemegang xxxxx xxx atau pelelong yang tersebut dibawah. RAJAN AUCTIONEERS SDN. BHD. X. XXXXX Xx.00X,Xxxxxxx Xxxx,Xxxxx Xxxx Xxxxxx, ( Pelelong Berlesen ) 41000 Klang, Selangor Darul Ehsan H/P: 000-0000000 Tel: 00-00000000 / Fax : 00-00000000 H/P: 012-2738109 Ruj Kami: RA/RHBI/CML/KL/4018-23(fz) CONDITIONS OF SALE

  • Eindgebruikers binnen de Amerikaanse overheid De Apple software en de bijbehorende documentatie zijn “Commercial Items”, zoals omschreven in 48 C.F.R. §2.101, en bestaan uit “Commercial Computer Software” en “Commercial Computer Software Documentation”, zoals beschreven in 48 C.F.R. §12.212 of 48 C.F.R. §227.7202, afhankelijk xxx xxxxx paragraaf van toepassing is. Overeenkomstig 48 C.F.R. §12.212 of 48 C.F.R. §227.7202-1 tot en met 227.7202-4, afhankelijk xxx xxxxx paragraaf van toepassing is, xxxxxx de “Commercial Computer Software” en “Commercial Computer Software Documentation” aan eindgebruikers binnen de Amerikaanse overheid (a) alleen als “Commercial Items” in licentie gegeven en (b) alleen met de rechten die xxxxxx verleend aan alle andere eindgebruikers conform de voorwaarden die hierin xxxxxx genoemd. Ongepubliceerd: rechten voorbehouden krachtens de auteursrechtwetgeving van de Verenigde Staten.

  • Vlastnictví Zdravotnické zařízení si ponechá a bude uchovávat Zdravotní záznamy. Zdravotnické zařízení a Zkoušející převedou na Zadavatele veškerá svá práva, nároky a tituly, včetně práv duševního vlastnictví k Důvěrným informacím (ve smyslu níže uvedeném) a k jakýmkoli jiným Studijním datům a údajům.

  • xxx/OpenGovernment/LobbingAtOrangeCounty aspx A lobbying blackout period shall commence upon issuance of the solicitation until the Board selects the Contractor. For procurements that do not require Board approval, the blackout period commences upon solicitation issuance and concludes upon contract award. The County may void any contract where the County Mayor, one or more County Commissioners, or a County staff person has been lobbied in violation of the black-out period restrictions of Ordinance No. 2002-15. • Orange County Protest Procedures xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxx/VendorServices/XxxxxxXxxxxxxXxxxxxxxxx.xx px Failure to file a protest with the Manager, Procurement Division by 5:00 PM on the fifth full business day after posting, shall constitute a waiver of bid protest proceedings.

  • Pendahuluan Semakin tahun semakin besar kebutuhan akan tanah, baik untuk kepentingan pembangunan perumahan atau gedung maupun untuk pelaksanaan usaha, termasuk usaha pertanian, sedangkan tanah 1 Xxxxx Xxxxxx,XX.XX. adalah Xxxxx Xxxxx III Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi xxx Xxxxx Tetap PS. Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi. kosong yang tersedia sudah semakin sedikit xxx tidak pula memiliki tanah sendiri. Dikarenakan tanah sendiri tidak ada atau sangat kecil sedangkan kebutuhan untuk usaha sangat besar, maka diperlukan pihak xxxx xxxx memiliki lahan tanah yang luas untuk menggunakan tanahnya. Pihak yang membutuhkan lahan tanah yang luas untuk usahanya tidak hanya orang perorangan melainkan juga suatu badan usaha. Salah satu badan usaha yang memerlukan lahan tanah yang cukup luas untuk usahanya di kabupaten Muaro Jambi adalah PT. Era Sakti Wiraforestama. Perusahaan ini membutuhkan lahan tanah yang luas guna usaha perkebunan kelapa sawit. Dari usaha yang dilakukan, akhirnya PT. Era Sakti Wiraforestama mendapatkan lahan tanah yang diinginkannya dengan menggunakan tanah xxxxx masyarakat kecamatan Xxxx Xxxx. Penggunaan tanah masyarakat adat Xxxx Xxxx untuk keperluan usaha perkebunan PT. Era Sakti Wiraforestama bukanlah terjadi dengan sendirinya xxx penguasaan semena-mena, melainkan diawali dengan suatu perjanjian kepada xxxxx masyarakat pemilik tanah tersebut. Perjanjian yang diadakan antara PT. Era Sakti Wiraforestama dengan masyarakat adat Xxxx Xxxx adalah perjanjian penggunaan tanah untuk keperluan usaha, yang dituangkan dalam surat perjanjian. Dalam perjanjian yang diadakan, ditentukan xxx xxx kewajiban masing-masing pihak, umumnya hak dari pihak PT. Era Sakti Wiraforestama dapat menggunakan tanah milik masyrakat adat untuk kegiatan usaha perkebunannya hingga jangka waktu yang ditentukan dengan kewajiban membayar sejumlah harga dari hasil perkebunan yang dilakukan xxx mengembalikan pengelolaan tanah tersebut kepada xxxxx masyarakat adat pada saat berakhirnya jangka waktu perjanjian. Sedangkan hak masyarakat adat selaku pemilik tanah selain mendapatkan bagian hasil perkebunan juga mendapatkan tanahnya kembali setelah berakhirnya perjanjian. Dikarenakan penggunaan tanah untuk usaha perkebunan memakan waktu yang cukup lama, maka banyak terjadi perubahan- perubahan dalam pelaksanaan perjanjian yang kadangkala tidak diketahui oleh pihak xxxxx masyarakat, sehingga merugikan xxxxx masyarakat itu sendiri. Dengan terjadinya perubahan-perubahan dalam pelaksanaan perjanjian tanpa diketahui oleh pihak xxxxx masyarakat adat Xxxx Xxxx, timbulah berbagai permasalahan berupa :

  • SBC-12STATE 47.1.1 The terms contained in this Agreement and any Appendices, Attachments, Exhibits, Schedules, and Addenda constitute the entire agreement between the Parties with respect to the subject matter hereof, superseding all prior understandings, proposals and other communications, oral or written between the Parties during the negotiations of this Agreement and through the execution and/or Effective Date of this Agreement. This Agreement shall not operate as or constitute a novation of any agreement or contract between the Parties that predates the execution and/or Effective Date of this Agreement.

Time is Money Join Law Insider Premium to draft better contracts faster.