Usos permitidos y restricciones de la Licencia A. Licencia. De acuerdo con los términos y condiciones de esta Licencia y según lo permitido en las “Normas de uso del producto App Store” establecidas en los Términos y Condiciones de App Store (xxxx://xxx.xxxxx.xxx/legal/itunes/ww/) (“Normas de uso”) —a menos que haya obtenido el Software Apple como se describe en la sección 2B—, se le concede una licencia limitada, no transferible ni exclusiva para instalar y usar el Software Apple en cualquier dispositivo iOS de marca Apple compatible que posea o gestione. Se prohíbe distribuir o poner el Software Apple disponible a través de una red donde pueda ser utilizado simultáneamente por varios dispositivos. Usted no puede alquilar, arrendar, prestar, vender, redistribuir ni sublicenciar el Software Apple.
Pendahuluan Lembaga keuangan yang disebut bank tidak cukup ampuh untuk menanggulangi berbagai keperluan xxxx dalam masyarakat, mengingat keterbatasan jangkauan penyebaran xxxxxx xxx keterbatasan sumber xxxx xxxx dimiliki oleh bank. Hal ini semakin nyata terlihat dari banyaknya bank-bank yang dilikuidasi. Kondisi demikan ini berdampak pada lesunya perekonomian negara yang berbuntut pada semakin sulitnya mendapatkan xxxx xxxxx xxxx sangat dominan xxx dibutuhkan oleh dunia perekonomian. Menyikapi berbagai kelemahan yang terdapat pada lembaga keuangan bank dalam rangka menyalurkan kebutuhan xxxx xxxx diperlukan masyarakat, maka muncul lembaga keuangan bukan bank yang merupakan lembaga penyandang xxxx xxxx lebih fleksibel xxx moderat daripada bank yang dalam xxx-xxx tertentu tingkat risikonya bahkan lebih tinggi. Lembaga inilah yang kemudian dikenal sebagai lembaga pembiayaan yang menawarkan model-model formulasi baru dalam hal penyaluran xxxx terhadap pihak- pihak yang membutuhkannya seperti, leasing (sewa guna usaha), factoring (anjak piutang), modal ventura, perdagangan surat berharga, usaha kartu xxxxxx xxx pembiayaan konsumen yang diatur berdasarkan Keppres Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan. Pengertian Lembaga Pembiayaan keuangan bukan bank dapat dilihat dalam Pasal 1 angka (4) Keppres Nomor 61 Tahun 1988 Tentang Lembaga Pembiayaan, yaitu: Lembaga keuangan bukan bank adalah badan usaha yang melakukan kegiatan dibidang keuangan yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun xxxx dengan jalan mengeluarkan surat berharga xxx menyalurkannya kedalam masyarakat guna membiayai investasi perusahaan-perusahaan. Salah satu sistim pembiayaan alternatif yang cukup berperan aktif dalam menunjang dunia usaha akhir-akhir ini yaitu pembiayaan konsumen atau dikenal dengan istilah consumer service. Berdasarkan Xxxxx 0 Angka (6) Keppres Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Pembiayaan Konsumen adalah Badan usaha yang melakukan pembiayaan pengadaan barang untuk kebutuhan konsumen dengan sistim pembayaran berkala. Dengan demikian, istilah Lembaga Pembiayaan lebih sempit pengertiannya dibandingkan dengan istilah Lembaga Keuangan, Lembaga Pembiayaan adalah bagian dari Lembaga Keuangan. Dewasa ini, jenis pembiayaan konsumen meskipun masih terbilang muda usianya tetapi sudah cukup populer dalam dunia bisnis di Indonesia, mengingat sifat dari transaksi pembiayaan konsumen tersebut mampu menampung masalah-masalah yang tidak dapat dipecahkan dengan jenis pembiayaan yang biasa di bank-bank. Di samping itu besarnya biaya yang diberikan perkonsumen relatif kecil, mengingat barang yang dibidik untuk dibiayai secara pembiayaan konsumen adalah barang- barang keperluan konsumen yang akan dipakai oleh konsumen untuk keperluan hidupnya. Adanya petumbuhan xxx perkembangan perusahaan yang menghasilkan berbagai macam produk kebutuhan hidup sehari–hari, hal ini mendorong masyarakat untuk memiliki xxx menikmati produk yang dibutuhkannya. Produk xxxx xxxxxx dijadikan dalam menggunakan jasa perusahaan pembiayaan konsumen biasanya adalah barang-barang konsumtif seperti barang elektronik, furniture xxx kendaraan bermotor, disisi lain masyarakat belum mampu membelinya secara tunai. Sejak adanya paket kebijaksanaan 20 Desember 1988 (Pakdes 20/88) mulai diperkenalkan pranata hukum, diantaranya pembiayaan konsumen. Dimana lembaga ini dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan produk yang diharapkan/dibutuhkan. Di samping alasan tersebut ada beberapa xxxxxx xxxx dapat dilihat sebagai berikut :
Exclusión de garantías A. Si usted es un consumidor particular (una persona que utiliza el Software Apple fuera de su oficio, negocio o profesión), es posible que disponga de derechos legales en su país de residencia que puedan impedir que las siguientes limitaciones le xxxx aplicables, en cuyo caso no serán de aplicación para usted. Para obtener más información acerca de sus derechos debería consultar a una organización de consumo local.
English Language Learners The Charter School shall comply with all applicable federal laws and regulations relating to the provision of educational services to English Language Learners.
Colombia As of 1 September 2015, Colombian Resident PayPal users may only send and receive international payments. Domestic payments between two Colombian Resident PayPal users are unavailable.
Gouvernement des États-Unis Le logiciel et la documentation constituent des « Commercial Items » (éléments commerciaux), tel que ce terme est défini dans la clause 48 C.F.R. (Code of Federal Rules) §2.101, consistant en « Commercial Computer Software » (logiciel) et « Commercial Computer Software Documentation » (documentation), tels que ces termes sont utilisés dans les clauses 48 C.F.R. §12.212 ou 48 C.F.R. §227.7202. Conformément à la clause 48 C.F.R. §12.212 ou 48 C.F.R. §227.7202-1 à 227.7202-4, le « Commercial Computer Software » et le « Commercial Computer Software Documentation » sont fournis sous licence au gouvernement des États-Unis (a) uniquement comme « Commercial Items » et (b) uniquement accompagnés des droits octroyés à tous les autres utilisateurs conformément aux termes et conditions ci-inclus. Droits non publiés réservés en vertu de la législation des droits d’auteur en vigueur aux États-Unis.
Para 1 Clause c GDPR) • For all internal systems, there is a defined escalation chain which specifies who is to be informed in the event of an error in order to restore the system as quickly as possible.
Central Bargaining Notwithstanding the foregoing provisions, in the event the parties to this Agreement agree to negotiate for its renewal through the process of central bargaining, either party to this Agreement may give notice to the other party of its desire to bargain for amendments on local matters proposed for incorporation in the renewal of this Agreement and negotiations on local matters shall take place during the period from 120 to 60 days prior to the termination date of this Agreement. Negotiations on central matters shall take place during the period commencing forty-five days prior to the termination date of this Agreement. It is understood and agreed that "local matters" means, those matters which have been determined by mutual agreement between the central negotiating committees respectively representing each of the parties to this Agreement as being subjects for local bargaining directly between the parties to this Agreement. It is also agreed that local bargaining shall be subject to such procedures that may be determined by mutual agreements between the central negotiating committees referred to above. For such purposes, it is further understood that the central negotiating committees will meet during the sixth month prior to the month of termination of this Agreement to convey the intentions of their principals as to possible participation in central negotiations, if any, and the conditions for such central bargaining." Dated at , Ontario, this day of 1999. FOR THE LOCAL UNION FOR THE HOSPITAL APPENDIX OF LOCAL ISSUES The following provisions, while not being an exhaustive listing, are appropriate for inclusion in an Appendix of Local Issues. Any local issue provisions which existed in the hospital's expiring collective agreement shall be continued in the Appendix of Local Issues subject to any changes, deletions or additions resulting from the current round of bargaining. - Management Rights - Statement of Religious Purpose - Recognition - Union Membership - Dues Deduction and Remittance and Dues Lists - Constitution of Local Bargaining and Grievance Committees - Seniority Lists - Scheduling - Uniform Allowance - Sick Leave Administrative Provisions - Designation of Specific Holidays - Administrative Provision re Payment of Wages - Meal Allowances - Bulletin Boards - Mileage Allowance - Communication to Union - Vacation Administrative Provisions - Pay Day - Health & Safety - Designation of Classifications Required to Wear Safety Footwear Where a Hospital and a Local Union have reached a settlement of all Local Issues, and the form in which their agreed issues are to appear in the collective agreement is inconsistent with the foregoing agreement of the central parties, then the local parties may re-open negotiations for the sole purpose of ensuring that the form of their collective agreement is consistent with the foregoing. Any difficulties in this regard shall be submitted to the Implementation Committee for resolution.