Arbitrase. Setelah cara musyawarah antara kedua belah pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan, maka dipakai lagi xxxx xxxx yaitu dengan perwasitan atau arbitrase, dimana pihak PT. Era Sakti Wiraforestama menunjuk satu orang perwakilannya xxx pihak xxxxx masyarakat juga menunjuk satu orang perwakilannya, kemudian kedua belah pihak sepakat menunjuk satu wakil dimana penyelesaian perkara akan dilakukan sesuai dengan tempat pengaduan xxxxx masyarakat, yaitu aparat xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx Xxxx Sebo, aparat xxxxxx Polsek xx xxxxxx Polsek Muaro Jambi xxx aparat xxxxxx Bupati xx xxxxxx Bupati Kepala Daerah Kabupaten Muaro Jambi. Cara inipun belum mencapai titik temu, hingga akhirnya permasalahan masih terus mengambang hingga akhirnya nanti penyelesaian sampai ke pengadilan, tetapi hingga saat ini penyelesaian permasalahan hak guna usaha atas tanah masyarakat adat antara PT. Wiraforestama dengan xxxxx masyarakat desa Kemingking Teluk Jambu dusun Mudo Sekumbung kecamatan Xxxx Xxxx kabupaten Muaro Jambi belum sampai ke Pengadilan Negeri Sengeti.
Arbitrase. Jika terjadi sengketa antara Bank dengan sebuah negara yang telah berhenti menjadi anggota, atau antara Bank dengan anggota manapun setelah pengadopsian penetapan untuk menghentikan kegiatan operasional Bank, sengketa tersebut wajib diajukan ke arbitrase melalui pengadilan dengan tiga arbitrer. Satu arbitrer wajib ditunjuk oleh Bank, satu arbitrer ditunjuk oleh negara yang bersangkutan, xxx xxxx ketiga, kecuali pihak menyetujui berbeda, ditunjuk oleh Presiden Pengadilan Internasional atau otoritas xxxx xxxx ditetapkan berdasarkan peraturan sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan yang diadopsioleh Dewan Gubernur. Suara terbanyak dari para arbitrer wajib cukup untuk mencapai keputusan final xxx mengikat para pihak. Arbitrer ketiga wajib diberdayakan untuk menyelesaikan semua pertanyaan terkait prosedur dalam hal apapun di mana para pihak yang tidak setuju dengan amandemen tersebut. Pasal 56 Persetujuan Dianggap Sah Kapanpun persetujuan dari setiap anggota dibutuhkan sebelum setiap tindakan dilakukan oleh Bank, kecuali berdasarkan Pasal 53 ayat 2, persetujuan wajib dianggap telah sah kecuali anggota menyampaikan keberatan dalam jangka waktu yang wajar sebagaimana Bank dapat menyelesaikan pemberitahuan anggota atas tindakan yang diusulkan. BAB XI KETENTUAN AKHIR Pasal 57 Penandatangan xxx Penyimpanan
Arbitrase. Penetapan penyelesaian sengketa dengan arbitrase akan dituangkan dalam perjanjian arbitrase, dimana dengan perjanjian tersebut maka para pihak akan kehilangan hak nya untuk mengajukan penyelesaian sengketa ke Pengadilan Negeri (Halomoan & Sitong , 2016). Arbitrase menjadi metode penyelesaian sengketa konsumen dalam permasalahan yang termasuk dalam keperdataan (civil matters) atas dasar persetujuan xxx kesepakatan kedua belah pihak, memiliki kekuatan mengikat (bidnding) xxx dapat ditegakkan atau dilaksanakan sebagai sebuah perjanjian (Subekti, 1992). Perlindungan hukum terhadap konsumen properti dengan sistem pre project selling dalam aturannya telah dilindungi oleh peraturan perundang – undangan. Mulai dari pengaturan tentang proses PPJB di dalam KUHPerdata xxx Undang – Undang Nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan xxx Kawasan Pemukiman, . Pada peraturan perundangan tersebut diatur bahwa sejak perjanjian harus dilakukan berdasarkan ketentuan undang – undang yang berlaku, . pula saat terjadinya sengketa antara konsumen dengan developer, UU Perlindungan Konsumen memberikan perlidungan xxx xxx untuk mendapatkan xxxxx kerugian terhadap kerugian yang diderita oleh konsumen akibat perbuatan developer. Unsur utama kerugian tersebut adalah akibat developer yang melakukan wanprestasi. Hanya saja yang menjadi kelemahan dalam penjualan properti dengan pre project selling yang rentan menimbulkan sengketa yang dapat melemahkan kedudukan konsumen adalah klausula baku yang diberlakukan dalam PPJB . PENUTUP Undang – Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 telah mengatur dengan jelas perlindungan hukum kepada konsumen properti dengan siystem pre project selling, dengan adanya ketentuan dalam Undang – undang tersebut konsumen dibenarkan untuk mendapatkan xxxxx kerugian atas perbuatan developer sebagai penjual atas putusan pengadilan maupun berdasarkan kesepakatan bersama berdasarkan penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar pengadilan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dengan tiga acara yaitu konsiliasi, mediasi xxx arbitrase. Lemahnya kedudukan konsumen yang menyebabkan rentan timbul sengketa antara konsumen xxx developer , karena adanya klausula baku. KUHPerdata mencantumkan asas tentang kebebasan berkontrak tetapi asas tersebut memelukan batasan untuk menghindari sengketa. DAFTAR PUSTAKA Xxxxxxx, X. X. (2016). Metodelogi Penelitian Hukum Normatif Dalam Judifikasi Teori Hukum. Jakarta: Prenada Media Group. Xxxxx, X. (1999). Hukum Kontrak ( Dari Sudu...
Arbitrase. “Arbitrase merupakan cara penyelesaian sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat oleh para pihak yang bersengketa”.00 Xxxxx mencari penyelesaian sengketa, para pihak menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis BPSK untuk memutuskan xxx menyelesaikan sengketa konsumen yang terjadi. Kelebihan penyelesaian sengketa melalui arbitrase ini karena keputusannya langsung final xxx mempunyai kekuatan hukum tetap xxx mengikat para pihak. Putusan arbitrase memiliki kekuatan eksekutorial, sehingga apabila pihak yang dikalahkan tidak mematuhi putusan secara sukarela, maka pihak yang menang dapat meminta eksekusi ke pengadilan. Secara lengkap xxxxx xxx wewenang BPSK dalam rangka menjalankan fungsinya sebagai badan yang menangani xxx menyelesaikan sengketa konsumen di luar pengadilan adalah:
