Résumé Spécifique lié à l’Émission Il est possible de faire une offre pour des Titres ETP en Irlande, au Royaume-Uni, en Italie, en Allemagne, en France, en Espagne et aux Pays-Bas, si elle n’est pas exemptée de l’obligation de publication d’un prospectus conformément à la Régulation (EU) 2017/1129 pendant la période d’offre adéquate.
Přetrvávající platnost Tento odstavec 1.3 “Zdravotní záznamy a Studijní data a údaje” zůstane závazný i v případě zániku platnosti či vypršení platnosti této Smlouvy.
Safety Footwear 20.2.1 Employees with exposure to foot hazards as determined by the Company’s Task Based Hazard Assessment for Personal Protective Equipment (PPE) and Safety Equipment must regularly wear safety footwear (safety shoes/boots) that meet the current national standards recognized by the Occupational Safety & Health Administration (OSHA) and internal CenturyLink requirements found in Safety & Health Practice on Personal Protective Equipment. The Company, in its sole discretion, and in accordance with OSHA standards, will identify employees who will be required to wear safety footwear. Employees identified as needing safety footwear will be required to wear safety footwear at all times when performing their work assignments. Those employees will have the choice of wearing steel toe or composite toe safety footwear as long as it meets the current national standard. The requirement to wear safety footwear will cease when employees leave the position through transfer, promotion, retirement, separation, voluntary resignation or dismissal, or when safety footwear is no longer required. Since safety footwear can be utilized both on and off the job, employees are responsible for the purchase and maintenance of their safety footwear. For those employees that have only occasional exposure, a safety toe overshoe, at no cost, is available through the SAP/CART ordering process. NOTE: The Company agrees to reimburse current employees in the identified titles at the time of ratification of the 2015 labor agreement up to $150 for a one time purchase of safety footwear. Footwear must be purchased and expensed by December 15, 2015. It is understood and agreed there shall be no further reimbursement for replacement or repair of safety footwear after the initial purchase. Further, employees hired or transferred into this bargaining unit after the ratification of this agreement shall not be eligible for safety footwear reimbursement.
Přetrvající platnost This Section 3 “
Bilingual Pay Where the Employer currently pays bilingual pay or bonuses, it shall continue to do so. The Employer retains discretion to initiate bilingual pay or bonuses. The minimum bilingual bonus or hourly equivalent is $25 per pay period. The Employer may not require an employee to use bilingual skills without paying the appropriate bonus or pay. This does not apply to employees where such skills are in the classification specification.
Wage Scale The wages shown in Appendix A will be part of this Agreement.
CFR 200 328. Failure to submit such required Performance Reports may cause a delay or suspension of funding. 30 ILCS 705/1 et seq.
ETHICS IN PUBLIC CONTRACTING This Contract incorporates by reference Article 9 of the Arlington County Purchasing Resolution, as well as all state and federal laws related to ethics, conflicts of interest or bribery, including the State and Local Government Conflict of Interests Act (Code of Virginia § 2.2-3100 et seq.), the Virginia Governmental Frauds Act (Code of Virginia § 18.2-498.1 et seq.) and Articles 2 and 3 of Chapter 10 of Title 18.2 of the Code of Virginia, as amended (§ 18.2-438 et seq.). The Contractor certifies that its bid was made without collusion or fraud; that it has not offered or received any kickbacks or inducements from any other offeror, supplier, manufacturer or subcontractor; and that it has not conferred on any public employee having official responsibility for this procurement any payment, loan, subscription, advance, deposit of money, services or anything of more than nominal value, present or promised, unless consideration of substantially equal or greater value was exchanged.
Vlastnictví Zdravotnické zařízení si ponechá a bude uchovávat Zdravotní záznamy. Zdravotnické zařízení a Zkoušející převedou na Zadavatele veškerá svá práva, nároky a tituly, včetně práv duševního vlastnictví k Důvěrným informacím (ve smyslu níže uvedeném) a k jakýmkoli jiným Studijním datům a údajům.
Pendahuluan Perdagangan Internasional adalah perdagangan antar negara yang melibatkan dua negara atau lebih, terdiri atas ekspor xxx impor. Pengertian perdagangan luar negeri atau perdagangan internasional dalam UU No.7 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 4, yaitu “Perdagangan luar negeri adalah perdagangan yang mencakup kegiatan ekspor/impor atas barang atau xxxx xxxx melampaui batas wilayah negara”. Perdagangan Internasional mencakup ekspor xxx impor, “Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean” menurut UU No. 17 tahun 2006 pasal 1 ayat 14. Pada pasal yang sama dalam ayat 13 “Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean”. Hambatan perdagangan internasional dapat berupa tarif maupun non-tarif. Beberapa xxx xxxx menjadi hambatan dalam perdagangan internasional misalnya regulasi pemerintah yang mencakup tarif bea cukai xxx kuota impor (Apridar 2012:121). Tarif beacukai merupakan regulasi yang di tetapkan oleh pemerintah untuk mengatur bea masuk sebuah produk impor. Kuota impor menurut Xxxxxxxxx (2014:206) “adanya pembatasan kuantitas impor pada suatu negara”. Hambatan dalam perdagangan internasional sebenarnya diterapkan oleh pemerintah untuk melindungi pengusaha dalam negeri dari serangan perusahaan negara lain. Hambatan tersebut juga dapat menyulitkan pengusaha/pelaku perdagangan dalam negeri untuk memasuki pasar suatu negara. Tarif beacukai akan berpengaruh terhadap harga produk impor, begitu juga dengan diterapkannya kuota impor akan menaikkan harga produk impor tersebut. Hal inilah yang mendorong pemerintah setiap negara untuk mengurangi hambatan tersebut dengan membuat Free Trade Agreement. Free Trade Agreement merupakan salah satu bentuk hasil dari globalisasi dibidang perekonomian. Menurut Apridar (2009:268) “globalisasi perekonomian merupakan suatu proses kegiatan ekonomi xxx perdagangan, dimana negara-negara di seluruh dunia menjadi satu kekuatan pasar yang semakin terintegrasi dengan tanpa rintangan batas teritorial negara”. Globalisasi ekonomi telah menyebabkan terjadinya peningkatan xxxxxx ketergantungan antar negara yang mana juga setiap negara bersaing untuk mengambil dampak positif dari globalisasi xxx menghindari dampak negatif terhadap negara mereka sendiri. Pada xxxx xxxx, Free Trade Agreement (FTA) semakin berkembang xxx dilakukan secara bilateral ataupun regional. Hal ini adalah dampak dari lambannnya proses liberalisasi perdagangan di tingkat global, sementara dalam situasi yang sama terjadi pergerakan barang yang sangat pesat antar negara. FTA hanyalah perjanjian yang difungsikan untuk menghapus hambatan tarif xxx non tarif untuk perdagangan internasional. Sementara dalam kegiatan perekonomian internasional tidak hanya menyangkut tentang perdagangan, namun juga Investasi luar negeri xxx kerjasama tenaga kerja, sehingga FTA berkembang menjadi FTA plus. Menurut Badan Xxxxxx xxx Pengembangan Kebijakan Kementrian luar negeri (2010) “FTA plus sering disebut dengan EPA (Economic Partnership Agreement) atau CEP (Closer Economic Partnership)”. Salah satu bentuk Free Trade Agreement plus adalah IJEPA (Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement), yaitu perjanjian untuk melakukan kegiatan perdagangan bebas antara Indonesia xxx Jepang. IJEPA adalah sebuah perjanjian kerjasama di bidang ekonomi antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Jepang yang bertujuan untuk meningkatkan perdagangan antarnegara xxx investasi baik di Indonesia maupun Jepang. Menurut Badan Xxxxxx xxx Pengembangan Kebijakan Kementrian luar negeri (2010) “ IJEPA merupakan perjanjian bilateral yang pertama bagi Indonesia xxx menempatkan Indonesia sejajar dengan negara pesaing di pasar Jepang”. Komoditas utama ekspor Indonesia ke Jepang adalah batubara, karet alam, minyak bumi xxx olahannya, rumput laut, udang dll (id.emb- xxxxx.xx.xx/ diakses tgl 17 Desember 2016). Sedangkan komoditas impor Indonesia dari Jepang umumnya adalah produk otomotif seperti komponen mesin xxx xxxx cadang, transportasi publik, produk elektronik, dll.